1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Proses demokratisasi yang sedang berlangsung diIndonesia memberikan
pelajaran yang berharga bagi birokrasi di satu pihak, dan warga negara di pihak lain. wajah dan sosok birokrasi sudah sepantasnya mengalami perubahan dari birokrasi otoriter ke arah birokrasi yang lebih demokratis, responsif, transparan, dan nonpartisipan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. akan tetapi dalam kenyataan
dalam
pelaksanannya,
birokrasi
yang
dimaksudkan
untuk
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat. Sehubungan dengan itu,maka dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan efisisen, kebijakan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam penyelenggaraan pelayanana publik merupakan keniscayaan perbaikan yang diperlukan tidak saja mencakup kebijakan pelayanaan /perizinan kelembagaan ,SDM, ketaatalaksanaan melainkanjuga mencakup upaya mengubah yang resfonsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk menerima pelayanaan.Tuntutan akan birokrasi yang berkualitas merupakan konsekuensi logis dari pergeseran pradigma sentralisme
2
kedesentralisasi yang menegdepankan prinsip-prinsip demokrasi transparansi akuntabilitas. Birokrasi didalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan. Hariandja (2002;195) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau prilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan organisasi tersebut untuk meningkatkannya. Dengan demikian, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun) dimana salah satu entrinya adalah hasil dari sesuatu pekerjaan, pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. Pada penelitian ini kinerja pegawai dipengaruhi oleh reformasi birokrasi yang ada diinstitusi pemerintah misi reformasi birokrasi adalah membangun,
3
menata
ulang,menyempurnakan,
membina,
dan
menertibkan
birokrasi
pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya.Target dan sasaran reformasi birokrasi ada lima hal. Pertama, terbentuknya, birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (man, money, material, methode, and time). Ketiga, birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan. Mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah tuntutan politik dan sosial budaya. Ada empat bidang Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) yang mengalami proses reformasi (birokrasi) untuk mencapai lompatan peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintahan yaitu pertama, penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan. Diadakan langkah penyesuaian “ukuran” secara tepat, antara kebutuhan organisasi dengan jumlah dan kualifikasi SDM yang semakin berdaya saing tinggi. Kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui perbaikan jumlah, komposisi, distribusi PNS yang ada pada setiap intansi pemerintah. Di samping itu, juga diupayakan penyusunan dan penyempurnaan pola karier, system diklat,
4
dan perbaikan system penggajian yang lebih adil, layak dan mendorong peningkatan kinerja. Ketiga, pencegahan dan pemberantasan KKN. Melalui akuntabilitas dan kepatuhan kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, keteladanan dalam arti luas serta budaya malu. Sedangkan pemberantasan KKN diupayakan secara konsisten, konsekuen, dengan sanksi hukum seberat-beratnya. Keempat, Pengembangan pelayanan prima yang lebih cepat, tepat, murah, memuaskan, tidak diskriminatif dengan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku melalui paradigma mengedepankan hak dasar warga negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Beberapa contoh reformasi birokrasi adalah reformasi kelembagaan dan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, perencanaan dan penganggaran, perizinan, dsb. Seperti halnya
Puskesmas
Tanjung Sari Kota Surabaya, yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan di bidang Pelayanan Pengobatan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Puskesmas Tanjung Sari meliputi : (1) memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; (2) Membantu untuk memberikan imunisasi bagi anak-anak bayi dan balita; (3) memberikan pelayanan bagi ibu-ibu hamil; (4) Pelayaanan
bagi
masyarakat
pengguna
BPJS
dan
pelayanan
Umum.
Permasalahannya pada penelitian ini penulis ingin mengamati tinggi atau rendahnya kinerja pegawai Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya, karena tinggi atau rendahnya kinerja pegawai dipengaruhi oleh reformasi birokrasi di
5
Puskesmas tersebut. Oleh karena itu reformasi sangat di perlukan untuk membangun atau meningkatkan kinerja pegawai. apabila kinerja pegawai pada Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya tinggi, diharapkan akan melaksanakan
aktivitas
pelayanan
pada
masyarakat
pengguna
mampu layanan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul : “PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJAPEGAWAI PUSKESMAS TANJUNG SARI KOTA – SURABAYA” 1.2. Perumusan Masalah Dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai
berikut:
a. Bagaimana Reformasi Birokrasi di puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya? b. Bagaimana kinerja pegawai di puskesmas Tanjung sari Kota Surabaya? c. Berapa besar pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di- Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya? 1.3. Tujuan Penelitian Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
6
1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui tentang pengaruh Reformasi Birokrasi Di puskesmas Tanjung Sari kota Surabaya? b. Mendeskripsikan tentang Kinerja Pegawai di Puskesmas Tanjung Sari Surabaya? c. Mengukur pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya? 2. Tujuan Subyektif. a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori-teori tersebut dilapangan prakteknya. 1.4. Manfaat penelitian a. Manfaat Akademis, diharapkan melalui penelitian ini, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
bagi peneliti lanjut, yang
bertujuan untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen publik.. b. Manfaat
Praktis,diharapkan
melalui
temuan
penelitiani
ni,dapat
dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya untuk memecahkan suatu permasalahan Pengaruh Reformasi Birokrasi dan Kinerja Pegawai di Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya.
7
c. Bagi peneliti sendiri, melalui penelitian ini diharapkan meningkatkan
wawasan
serta
pengetahuan,khususnya
dapat
mengenai
pengaruh Reformasi Birokrasi dan Kinerja Pegawai Selanjutnya penelitian Melda Nainggolan, (2014) tentang Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Tanjung Sari
kota
Surabaya disini menggunakan penelitian kuantitatif Survei Hasil Penelitian masih dipertanyakan?
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Penelitian Terdahulu Penelitian Taufik Effendi (2009) Reformasi Birokrasi sebagai strategi
menumbuhkan pelayanan
Dengan Pendekatan ISO 9001 (Studi Kasus Pada
Puskesmas). Hasil penelitiannya menunjukkan ada hubungan antara proses-proses dan karakter khas Puskesmas dengan penerapan ISO 9001 dengan pencapaian reformasi birokrasi. Berikut penelitian Prof. Dr. Hj. Sedamayanti, M.Pd., APU.(2006) tentang Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan kepemimpinan Masa Depan. Hasil penelitian menunjukan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik. Berikutnya penelitian Sumaryanto (2011), tentang
Reformasi Birokrasi
dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan publik ( Studi Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang ). Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara reformasi birokrasi terhadap peningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah dilakukan dengan baik dan reformasi birokrasi tersebut telah sesuai dengan Perda No. 61 Tahun 2008, namun tetap saja masih ada kinerja pegawai yang belum memuaskan dalam praktek kerjanya dalam memberikan pelayanan maupun sikap pegawai terhadap masyarakat Kota Malang selaku pengguna layanan.
9
2.2
Landasan Teori
2.2.1.Pengertian Kinerja Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu Robbins (1996) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Simamora (1997) menyatakan bahwa maksud penetapan tujuan kinerja adalah menyusun sasaran yang berguna tidak hanya bagi evaluasi kinerja pada akhir periode tapi juga untuk mengelola proses kerja selama periode tersebut. Menurut Kusnadi (2003;64) menyatakan bahwa kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Kinerja seorang pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya
yang
didasarkan
atas
kecakapan,
pengalaman,
kesungguhan serta waktu (Alwi, 2001). Dengan kata lain, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
10
Selanjutnya As’ad (2001) mengemukakan bahwa kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Ada tiga faktor Utama yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu (a) individu (kemampuan bekerja), (b) usaha kerja (keinginan untuk bekerja), dan (c) dukungan organisasional (kesempatan untuk bekerja). Menurut Handoko (2000) pengukuran kinerja didasarkan pada mutu (kehalusan, kebersihan dan ketelitian), jumlah waktu (kecepatan), jumlah macam kerja (banyak keahlian), jumlah jenis alat (ketrampilan dalam menggunakan macam-macam alat) dan pengetahuan tentang pekerjaan. Kinerja juga dapat dilihat dari individu dalam bekerja, misalnya prestasi seseorang pekerja ditunjukkan oleh kemandiriannya, kreativitas serta adanya rasa percaya diri.Pada umumnya kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler dan Porter (1967:211),yang menyatakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas.Prawirosentono (1999: 45) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Miler (1990:178), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu
11
untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Mink (1993) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi. Menurut Mangkunegara (2000: 98), kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Rivai (2005:157), kata kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang berasal dari kata to perform dengan beberapa entries yaitu : 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); 2. Memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to discharge of fulfi as vow); 3. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an understanding) dan 4. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang atau mesin (to do what is expected of a person machine). Irawan (2000: 65) menyatakan bahwa kinerja adalah terjemahan dari kata performance. Pengertian kinerja atau performance sebagai output seorang pekerja, sebuah output proses manajemen, atau suatu organisasi secara keseluruhan,
12
dimana output tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Menurut Byars (dalam Suharto dan Cahyono, 2005), kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atan jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya. Menurut Gibson (2006: 189) ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja : (1) Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. (2) aktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja (3) aktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system). Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
13
2.2.2.Indikator Kinerja Ada beberapa indikator dalam pengukuran kualitas kehidupan kerja yang dikembangkan oleh Walton (dalam Zin 2004) antara lain sebagai berikut:
a. Quantity of work : kuantitas kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan; b. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapanya; c. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya; d. Creativeness : keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakantindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul; e. Cooperation : kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesame anggota organisasi; f.
Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja;
2.2.3.Birokrasi Birokrasi
merupakan
instrumen
penting
dalam
masyarakat
yang
kehadirannya tak mungkin terelakkan.Birokrasi adalah Sistem penyelenggaran pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundangundangan . Birokrasi masih belum efisien, ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi masih tidak jelas, tetapi masih ditangani pemerintah. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara akadatif terlibat dalam
14
kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Terminologi birokrasi dalam literatur ilmu administrasi publik dan ilmu politik, sering digunakan dalam beberapa pengertian. Dari berbagai macam pengertian yang sering muncul dalam teori birokrasi, dapat disistematisasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional; b. Birokrasi sebagai suatu penyakit; c. Birokrasi dalam pengertian yang netral artinya tidak terkait dengan pengertian buruk. Kemudian berkembang pula pemikiran tentang birokrasi dan konteks administrasi seperti yang dikembangkan Hendry Foyol tentang teori adminstrasi yang memisahkan administrasi dan politik dengan teori legal rasional.Konsep birokrasi legal rasional (Max Weber)kemudian berkembang ,terutama mencoba menyederhanakan konsep brokrasi Max weber dengan tiga karakteristik utama. 1. Hirarki. Organisasi dan administrasi disusun berdasarkan tingkatan,yaitu ada superordinasi (yang mengawasi dan subordinasi (yang diawasi) 2. Diferensiasi atau spesialisasi pembagian tugas menurut keahlian untuk organisasi besar yang mengelola sumber daya yang besar dan kompleks,sangat diperlukan
15
3. Kualifiksai/Kompetensi
pegawai
harus
memilikikompetensi
atau
kualiikasi dalam arti fit untuk pekerjaannya sesuai dengan keterampilan atau tingkat pendidikannya. Birokrasi dalam pengertian yang netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat di bawah pejabat politik atau keseluruhan pejabat Negara pada cabang eksekutif atau suatu organisasi yang berskala besar. Menurut Kristiadi (1994), Pada hakikatnya birokrasi merupakan struktur organisasi di sekitar pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Dalam pengertian birokrasi yang buruk menurut Crozier (dalam Santoso, 1993) mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan. Birokrasi menurut teori Webber (2007: 68) pada hakikatnya mengandung makna Suatu tipe ideal,karena itu dalam dalam bentuk yang murni. Dengan demikian, ciri sentral dari model birokrasi adalah pembagian kerja yang sistematis. Bahkan Albrow (dalam Santoso, 1993) memberikan ciri-ciri utama birokrasi tak berwujud dalam suatu masyarakat, karena organisasi formal yang mewujudkan dalam masyarakat hanya mendekati tipe ideal dalam derajat berlainan satu sama yang lain sebagaimana digambarkan Weber, yaitu: a. Adanya suatu struktur hirarkhi, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi; b. Adanya serangkaian porsi-porsi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang tegas;
16
c. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya; d. Aadanya personal
yang secara teknis memenuhi syarat
yang
diperkerjakan atas dasar karier dengan promosi yang didasarkan atas dasar kualifikasi dan penampilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan birokrasi dalam penelitian ini, adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga non departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. Secara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat dibedakan dan ketentuan lain dari suatu organisasi.Beberapa sifat yang amat penting sebagaimana dikemukakan Thoha (1993) adalah sebagai berikut: a. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja; b. Adanya hirarkhi yang berkembang; c. Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan; d. Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat inpersonalitas; e. Adanya promosi dan jabatan yang didasarkan atas kecakapan. Dalam kenyataan, birokrasi menurut pemahaman Sedarmayanti (2007) dimaksudkan untuk melaksanakan penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalam penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Karena birokrasi pemerintah merupakan suatu kekuasaan yang besar dimana kegiatannya hampir menyentuh setiap kegiatan manusia, sehingga
17
banyak kesan yang dilontarkan kepada birokrasi dalam terminology yang baik. Birokrasi pemerintah terkesan kurang baik, dan sering menyulitkan orang, bahkan Sedarmayanti (2007) menjelaskan birokrasi seolah-olah memiliki kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit, apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparatur pemerintah. Sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan oleh Max Weber (dalam Sulistiyani, 2004), birokrasi adalah bentuk organisasi kekuasaan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat pemerintah yang memiliki syarat technical skill (berkemampuan secara teknis melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya) bagi bekerjanya system administrasi pemerintahan. Aparatur pemerintah dalam birokrasi public di Indonesia bekerja atas dasar wewenang yang sudah ditentukan. Untuk itu ada tiga elemen pokok yang mendasari pengaturan wewenang tersebut, antara lain: a. Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin tiap-tiap satuan organisasi ditetapkan sebagai tugas-tugas resmi. b. Tugas-tugas ini relative stabil artinya tidak mengalami perubahanperubahan yang berarti dan wewenang untuk melaksanakan itu sepenuhnya terikat pada aturan yang berlaku. c. Ada keteraturan baik dalam mekanisme maupun prosedur, cara-cara yang sudah baku untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas-tugas oleh pegawai-pegawai yang memenui kualifikasi menurut ketentuanketentuan yang berlaku.
18
Birokrasi bekerja atas dasar prinsip hirarkhi jabatan, yang diperlihatkan oleh garis komando yang sangat kaku dari atasan kepada bawahan. Atasan mengawasi bawahan, berdasarkan pembagian taggung jawab yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bawahan. Kelebihan model birokrasi semacam ini adalah adanya kejelasan tugas, wewenang, tanggungjawab, termasuk kejelasan kepada siapa segala tugas tersebut harus dipertanggung jawabkan. Menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”. Poin pikiran penting dari definisi di atas adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat. Thoha (2007) mengatakan bahwa pada hakikatnya birokrasi pemerintah membatasi pada lingkungan “executive branch’ birokrasi yang berada di lembaga executive atau menurut ideal type Max Webber bukanlah merupakan kekuatan politik, melainkan lebih banyak penekanan pada aspek teknis adminsitratif. Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tapi, kenyataan dalam praktik konsep Weber sudah tidak lagi sepenuhnya tepat disesuaikan dengan keadaan saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia. Perlu ada pembaharuan makna dan kandungan birokrasi. Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan
19
efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 2.2.4.Reformasi Birokrasi Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang baik sesungguhnya telah dilakukan sejak lama,meskipun masih sangat terbatas apabila dilihat dari ukuranukuran yang digunakan pada zaman moderen. Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan jika tidak disebut perombakan struktural menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2003. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara gradual terhadap nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan & pengayoman. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa orde baru, yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidak pastian biaya, dan ketidak pastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu penyebab utama terhadap maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
20
Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintahan sangat dominan. Kondisi ini cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku, dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrat tidak dapat dibedakan. Ramlan Surbakti (Santoso, 2008: 116) mengatakan, kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu, bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Akhirnya, wajar saja jika kemudian birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Fenomena itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja. Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini memang belum sepenuhnya terlihat. Birokrasi pemerintahan masih kental dengan nuansa klasik, yaitu kekuasaan tunggal ada di tangan pemerintah. Selain itu, rancangan besar yang lengkap dan tuntas mengenai penyelenggaraan birokrasi pemerintah belum terlihat. Struktur organisasi pemerintahan bahkan tergolong gemuk, sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung boros. Reformasi birokrasi pada prinsipnya merupakan upaya pemerintah untuk membenahi ketiga aspek di atas. Diharapkan dengan adanya pembaruan dalam ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan kelembagaan akan diperoleh beberapa manfaat yaitu jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapat
21
pelayanan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, perbaikan kinerja pelayanan publik, dan peningkatkan mutu layanan (Sutopo dan Suryanto Adi, 2009). Menurut Sofian Effendin (2006) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi merupakan persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan sistem ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua.Perbaikan di satu bidang harus menunjukkan kaitannya dengan bidang yang lain. Apalagi dengan menganut sistem pemerintahan yang demokratis, maka setiap kebijakan publik harus mengakomodasi setiap kebutuhan rakyat. Miftah menegaskan, pemimpin daerah seharusnya mengenal warganya secara baik, sehingga pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan penguasa, tetapi lebih kepada kepentingan publik. Dan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang baik maka dibutuhkan mesin birokrasi yang rasional, yaitu yang terwujud dalam bentuk reformasi birokrasi. Jadi dapat disimpulkan reformasi birokrasi adalah adalah upaya untuk mengubah atau memperbaiki kondisi/keadaan suatu tatanan pemerintahan sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi lebih baik. 2.2.5.Indikator Reformasi Birokrasi Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15 Tahun 2008, indikator Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: a. Transformasi Nilai Tata nilai dalam suatu sistem berperan melandasi, memberikan acuan, menjadi pedoman perilaku, dan menghikmati eksistensi dan dinamika unsur-
22
unsur lainnya dalam sistem administrasi negara termasuk birokrasi. Reformasi birokrasi yang hendak dilakukan pertama-tama harus menjaga konsistensinya dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses administrasi negara bangsa ini. b. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, ramping, desentralistik, efisien, efektif, berpertanggung jawaban, terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu, sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional. c. Pemantapan Sistem Manajemen Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan; Mengadakan relokasi dan
menyederhanakan sistem kerja, prosedur &
mekanisme kerja; d. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sosok birokrat –ataupun SDM aparatur (pegawai negeri) pada umumnya- haruslah profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
23
2.2.6.Kerangka Konseptual Penelitian dan Hipotesis 2.2.6.1.Kerangka Konseptual penelitian Proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia memberikan pelajaran yang berharga bagi birokrasi di satu pihak, dan warga negara di pihak lain. Wajah dan sosok birokrasi sudah sepantasnya mengalami perubahan dari birokrasi otoriter ke arah birokrasi yang lebih demokratis, responsif, transparan, dan non partisipan. Birokrasi
merupakan instrumen penting dalam masyarakat
yang
kehadirannya tak mungkin terelakkan.birokrasi adalah sebuah keonsekuensi logis dari diterimanya bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Jika demikian halnya, maka seharusnya birokrasi itu, dibebaskan dari pengaruh dan keterlibatan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang sewaktu-waktu bisa masuk ke birokrasi. Hal senada dimaksudkan, agar birokrasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan bisa bersikap adil, tidak memihak dan objektif.
Santoso
(1993:89)
menyatakan
bahwa
model
birokrasi
yang
diinginkankan untuk menjawab tantangan sekarang dan yang akan datang haruslah mempunyai karakteristik yang organis adaptif, harmonis, politis, netral, berorientasi pada pelayanan. Tinggi atau rendahnya kinerja pegawai di Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh reformasi yang dilaksanakan oleh institusi
24
tersebut. Reformasi birokrasi pada prinsipnya merupakan upaya pemerintah untuk membenahi kelembagaan, sumber daya manusia, sistem dan tata kerja oragnaisasi tersebut. Diharapkan dengan adanya pembaharuan dalam ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan kelembagaan akan diperoleh beberapa manfaat yaitu jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapat pelayanan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, perbaikan kinerja dilakukan melalui reformasi birokrasi agar mampu peningkatkan mutu layanan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya disajikan gambar kerangka konseptual penelitian, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.1. Kerangka konseptual Penelitian
Reformasi Birokrasi
1 2 3 4
Transformasi Nilai Penataan Organisasi & Tata kerja Pemantapan sistem manajemen Kompetensi SDM Aparatur
Kinerja Pegawai
1 2 3 4 5 6
Kualitas kerja Kuantitas Kerja Pengetahuan Gagasan Kerja sama Kepercayaan
25
2.2.6.2.Hipotesis Penelitian Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, hipotesis penelitian dapat diajukan sebagai berikut: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara reformasi birokrasi terhadap kinerja pegawai di puskesmas tanjung sari Kota Surabaya
26
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Jenis Penelitian Metode penelitian merupakan seperangkat petunjuk atau pedoman yang
merupakan strategi untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah guna memperoleh suatu pengetahuan yang berkebenaran ilmiah,karena pada tahapan ini akan mengkaji bagaimana masalah penelitian yang ada dipecahkan atau ditemukan jawabannya.Penelitian yang dilakukan dapat digolongkan pada jenis penelitian kuantitatif survei., menurut Taufiq Effendy dan Sedarmayanti (2000: 125), dapat digolongkan dalam tipe survai, sebab melalui penelitian ini, temuan yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti, melalui pengujian hipotesis. 3.2
Lokasi Penelitian Lokasi yang peneliti ambil adalah diPuskesmas Tanjungsari kelurahan
Tanjungsari,kecamatan Sukomanunggal,jln.Tanjungsari 116 Surabaya Barat . 3.3
Definisi Variabel dan Definisi Operasional
3.3.1.Definisi variabel Berdasarkan kerangka teori dan hipotesis penelitian, yang sudah dipaparkan, maka pada penelitian ini, variabel-variabelnya dapat ditentukan sebagai berikut : -
Variabel Bebas
: Reformasi Birokrasi ( X
27
Suatu perubahan yang dilakukan pemerintah, yang merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik -
Variabel Terikat
: Kinerja Pegawai ( Y )
Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 3.3.2.Definisi Operasional Taufiq Effendi dan Sedarmayanti ( 2007: 45 ), mengartikan definisi operasional sebagai definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati atau di observasi. Adapun definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : Variabel Bebas Taufiq Effendi dan Sedarmayanti ( 2007: 45 ) mengartikan definisi operasional sebagai definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati atau di observasi.
Adapun definisi operasional variabel-
variabel dalam penelitian ini adalah : a. Reformasi Birokrasi ( X ) Suatu perubahan yang dilakukan secara sistimatis yang berkaitan dengan aktivitas kerjanya. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka akan menunjukkan semakin tingginya tingkat pencapaian hasil kerja, sebaliknya semakin rendahnya nilai yang diperoleh menunjukkan rendahnya tingkat pencapaian hasil kerja,
Sedangkan Peraturan
28
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15 Tahun 2008, indikator Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1. Transformasi Nilai 2. Penataan Organisasi dan Tata Kerja 3. Pemantapan Sistem Manajemen 4. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Variabel Tergantung
b. Kinerja Pegawai (Y ) Kinerja Pegawai merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas kerja. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka akan menunjukkan semakin tingginya tingkat kinerja pegawai, demikian sebaliknya semakin rendahnya nilai yang diperoleh menunjukkan rendahnya kinerja pegawai. indikator
kinerja
pegawai
menurut
Bernandin
Sedangkan dan
Russell
sebagaimana dikutip oleh Gomes (2003:187) adalah sebagai berikut : 1. Quantity of work : kuantitas kerja; 2. Quality of work : kualitas kerja; 3. Job Knowledge: luasnya pengetahuan; 4. Creativeness : gagasan-gagasan; 5. Cooperation : bekerjasama; 6. Dependability : dapat dipercaya;
29
Mengenai sistem penyekorannya, dilakukan dengan memberikan bobot angka, pada jawaban yang dipilih responden. Masing-masing pertanyaan dalam penelitian ini menyediakan 4 (empat) alternatif jawaban yang mempunyai nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 3.4.1. Populasi Peneleitian Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Taufiq Effendi dan Sedamayanti , 2007: 152). Agar penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi populasi, maka sampel yang diambil haruslah cukup representatif, yaitu dapat mewakili populasi dalam arti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada populasi dapat dicerminkan dari sampel yang diambil. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai diPuskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya sebanyak 42 orang pegawai. 3.4.2. Sampel Penelitian Agar penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi populasi, maka sampel yang diambil haruslah cukup representatif, yaitu dapat mewakili populasi dalam arti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada populasi dapat dicerminkan dari sampel yang diambil. agar lebih obyektif, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Random Sampling (acak) yaitu sample yang diambil dari setiap unit atau satuan elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Taufiq Effendi dan Sedarmayanti, 2007: 155). Untuk menentukan sample penelitian pendapat Slovin (dalam Singdimejo, 2000), dengan menggunakan rumus:
30
N =
N 1 Ne 2
42 1 43(0,05) 2
35
Jadi sampel yang diambil pada peneiltian ini sebesar 35 orang pegawai Pusksmas Tanjungsari Kota Surabaya. 3.5 Sumber Data a. Data Primer yaitu: data yang diperoleh dari penyebaran kusioner kepada Pegawai di Puskesmas Tanjung Sari
Kota Surabaya
yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti, yaitu Reformasi Birokrasi dan Kinerja Pegawai yang berupa pertanyaan. b. Data Sekunder yaitu : data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data yang berasal dari Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya atau data dokumkumentasi yang diarsip oleh institusi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3.6 Teknik Pengumpulan Data Upaya penulis untuk mendapatkan data
yang akurat
dipertanggungjawabkan untuk menjawab dan menganalisis
dan dapat permasalahan
dalam penelitian ini dengan cara observasi di lapangan, yakni di Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya. Dari
merekalah
data-data penelitian ini
menggunakan berbagai teknik, yaitu: a. Survei
akan
diambil dengan
31
Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. b. Observasi Kegiatan ini dilakukan dimana penyusun langsung ke obyek penelitian dan hal ini dilakukan untuk mencari informasi dengan jalan mengadakan observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Puskesmas Tanjung Sari Surabaya khususnya terhadap masalah yang sedang ditelitian. TABEL INDIKATOR VARIABEL X Variabel utama
Devensisioperasion Al
Variabel X Penerapa perubahan ReformasiBirokrasi
Depenisi perubahan yangdilakukan secara systematis yang berkaitan dengan aktivitas kaerjanya semakin tinggi nilai yang diperoleh,maka akan menunjukan semakin tingginya pencapaian hasil kerja,sebaliknya semakin rendahnya nilai yang diperoleh menunjukan rendahnya tingkat pencapaian hasil kerja
Indikator dimensi
atau
1Transformasi Nilai
Sub Indikator atau data yang dibutuhkan
A. ReformasiBirokrasi dipuskesmas Tanjungsari kotaSurabay a selalu memberikan perubahan motifasi pegawai untuk membangun semangat kerja para pegawainya.
B. TerdapatKet erbukaan informasi bagi masyarakat.
C. ReformasiBi rokrasi memberikan
Item pertanya an 1,2,3
32
perubahan kepada system kerja pegawai untuk mencapai hasil kerja pegawai untuk mencapai hasil kerja dengan baik 2.Penataan Organisasi dan Tata kerja
A. Membangun sistem organisasi dan tata kerja dengan sebaik denganmeng gunakan organisasi yang baik B. Susunan sturktur organisasi selalu ditempatkan pegawai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki C. .Membangu n organisasi yang baik agar mempererat sistem kerja pemimpin dan pegawai berjalan dengan sejalan
4,5,6
33
3.Pemantapan system manajemen
A.Manjemen pemantapan system manajemen yang sudah disediakan agar memperoleh hasil yang baik
4.Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
B. Pegawai selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan B.Setiap pekerjaan yang diberikan diselesaikan dengan usaha yang optimal. D. Pegawai Datang dan pulang tepat waktu
7
8,9,10
34
TABEL INDIKATOR VARIABEL Y VARIABEL UTAMA
DEFENISI OPERASIONAL
Variabel Y Kinerja
Kinerja Pegawai merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas kerja. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka akan menunjukkan semakin tingginya tingkat kinerja pegawai, demikian sebaliknya semakin rendahnya nilai yang diperoleh menunjukkan rendahnya kinerja pegawai.
Pegawai dan Russell
Bernandin
INDIKATOR ATAU DIMENSI 1,
Quality
of work : kualitas kerja;
SUBINDIKATOR DATA DIBUTUHKAN A. Keterampilan dan kecakapan kerja B. Kecepatan dalam melakukan atau menyelsaikan kerja C. Kemampuan dalam melakukan pekerjaan D. Ketelitian dan kerapian kerja E.
Kedisiplinan dalam melakuakan tugas dalam
ITEM PERTA NYAAN 1,2,3,4,5
35
3.Creativen
A. Dalam
9,10
ess
melakukan
:gagasan-
tugasmempun
gagasan;
yai
gagasan-
gagasan yang benar-benar untuk Membangun kerja
sama
antar pimpinan dan pegawai B. Berinisiatif sendiri dalammemper cepat pekerjaan yang dikerjakan
c. Instrumen Angket merupakan pertanyaan tertulis yang berisi sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada sejumlah responden (subjek penelitian) dengan tujuan untuk mengungkapkan kondisi dalam diri subjek yang ingin diketahui.alasan digunakan angket dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:
1. asumsinya: -
responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya;
36
- apa yang dinyatakan oleh responden pada peneliti adalah benar dan bisa dipercaya; - interpretasi responden terhadap pertanyaan yang diajukan, sama seperti yang dimaksud peneliti;
2. biaya relatif murah; 3. waktu yang dipergunakan untuk mendapatkan data relatif singkat; dapat dilaksanakan sekaligus terhadap subyek yang besar jumlahnya. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang jawabannya tertutup kepada responden yang diambil secara acak. 3.7 Analisis Data Analisis statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dimana data pengamatan dipakai untuk mengestimasi parameter dan pengujian hipotesis, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengajuan hipotesis, data yang diperoleh selanjutnya di olah sesuai kebutuhan analisis menggunakan statistik regresi dengan bantuan program Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 16, sedangkan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Persamaan Regresi Dalam
penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah
pendekatan kuantitatif dengan metode atau alat analisis statistik inferensial. Hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas
37
mempergunakan bentuk model analisis persamaan regresi liniar sederhana yang secara umum seperti berikut ini :
Y = b0 + b1X1 Keterangan : Y
= Variabel Kinerja Pegawai
X
= Variabel Reformasi Birokrasi
a
= Konstanta
b1
= Koefisien Regresi
1. Uji t (Uji secara parsial) digunakan untuk menghitung koefisiensi regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan Uji t, dengan dari
variabel bebas terhadap
variabel tergantung, yaitu Reformasi Birokrasi (X) dan Kinerja Pegawai (Y) di Puskesmas Tanjung Sari Kota Surabaya, dengan menggunakan rumus. bi t = Sbi
Dimana Sbi: Standar deviasi bi Adapun menentukan hipotesis adalah sebagai berikut: H0 : b1 = 0 Hi : b1
0
38
atau dengan kata lain : Hi: Bilamana probabilitas ≤ 0,06 berarti H0 ditolak sehingga H1 dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. H0: Sebaliknya jika probabilitas > 0,06 maka H0 diterima sehingga H1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.
tidak memiliki
39
