BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Politik luar negeri ditujukan untuk memajukan dan melindungi
kepentingan negara. Fungsi utama diplomasi adalah melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Untuk itu, setiap bangsa harus menentukan sendiri sikapnya terhadap bangsa lain dan juga harus menentukan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional. 5 Menurut Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya. 6 Salah satu pelaku dalam pelaksanaan diplomasi adalah diplomat. Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisai dan forum-forum internasional. Para diplomat dengan menggunakan daya tarik dan keahliannya dalam melakukan advokasi guna mempengaruhi para pengambil keputusan di negara penerima dan terhadap
5
Syahmin Ak., 2008, Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analasis, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5. 6 Ibid., hlm. 6.
1
diplomat lainnya sehingga pendekatan dapat dicapai guna membantu peningkatan hubungan antarnegara pengirim dan negara penerima. 7 Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban para diplomat, hukum diplomatik berperan dalam pengaturannya. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang khusus mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional. Secara substantif, hakikat hukum diplomatik memuat seluruh ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang khusus mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang diselenggarakan berdasar kesepakatan bersama. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam instrumen hukum sehingga merupakan hasil kodfikasi dari hukum kebiasaan internasional yang telah dimatangkan melalui perkembangan masyarakat internasional. 8 Hukum diplomatik merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antarnegara dengan didasarkan atas permufakatan (consensus) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional. Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip persetujuan timbal balik (principle of reciprocity) dan
7
Ibid. hlm. 7.
8
Widodo, 2009, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Cetakan 1, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 11.
2
prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik. 9 Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim (sending state) pada negara penerima (receiving state). Perwakilan diplomatik adalah merupakan wakil resmi dari negara asalnya, perwakilan diplomatik di suatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (letter of credentials). Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu. 10 Hubungan Internasional menurut Charles McClelland didefinisikan sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul di antara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya. Sedangkan studi hubungan internasional menurut Robert Strausz-Hupe dan Stefan T. Possony adalah mempelajari hubungan timbal balik antarnegara, serta
9
Febi Hidayat, Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011, hlm. 3-4. 10
Ibid.
3
mengkaji tindakan anggota suatu masyarakat yang berhubungan dengan, atau ditujukan kepada masyarakat negara lain. 11 Australia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang erat, terutama melalui kerjasama pembangunan. Karena letak geografis yang berdekatan dan keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil dan makmur, kedua negara telah bekerja sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan meningkatkan kerjasama dalam bidang yang terkait dengan masalah lingkungan hidup (termasuk bencana alam), dan ancaman-ancaman kejahatan serta kesehatan lintas negara. 12 Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan mencolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. 13 Pada suatu waktu hubungan kedua negara khususnya di tingkat formal antara pemerintah berjalan 11
Academia.edu, Pengertian Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Menurut Para Ahli, terdapat dalam http://www.academia.edu/5845406/Pengertian_Hubungan_Internasional_dan_Organisasi_internasi onal_menurut_para_ahli, diakses pada tanggal 17 April 2014. 12
Australia Indonesia Partnership, 2008, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13, Australian Agency for International Development (AusAID), Canberra, hlm. 1. 13
Imron Cotan, Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia, Ceramah Duta Besar LB & BP RI untuk Australia dan Vanuatu di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas, Desember 2004, terdapat dalam http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm, diakses pada tanggal 17 April 2014.
4
dengan mesra. Namun di lain waktu hubungan keduanya berjalan dalam suasana tegang, saling menyalahkan dan penuh dengan retorika pertentangan. Indonesia dan Australia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi dua negara yang bertetangga. Secara geografis kedua negara berdekatan tetapi secara kultural kedua bangsa ini sangat berbeda. 14 Sejak keterlibatan Australia sebagai pimpinan Penjaga Perdamaian di Timor Timur sampai dengan peristiwa 12 Oktober Bom di Legian Bali, hubungan Indonesia dengan Australia tampak menurun. Perang isu di media massa baik dilakukan aktor politik di Jakarta maupun di Canberra terus memanas. Isu sempat memuncak ketika beberapa tokoh masyarakat termasuk anggota DPR-RI mengusulkan kepada pemerintah agar segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Namun, tidak berarti bahwa kedua negara tidak pernah akur. Pemerintah koalisi Buruh Australia sewaktu memerintah mengakui bahwa hubungan kedua negara yang paling harmonis terjadi ketika pemerintahan Orde Baru. 15 Ada dua alasan pentingnya hubungan diplomatik Indonesia-Australia tetap terjalin. Pertama, Indonesia dengan Australia sama-sama berada di wilayah bagian Timur dunia ini. Karena itu, tidak ada pilihan bagi kedua negara untuk tetap sebagai tetangga negara yang abadi (Indonesia and Australia are Neighbour Forever). Perbedaan latar belakang sejarah dan budaya serta politik bukan sesuatu 14
Yanyan Mochamad Yani, Pasang Surut Hubungan Indonesia-Australia, hlm. 2.
15
Jawahir Thontowi, 2009, Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY, Leutika, Yogyakarta, hlm. 229.
5
yang harus dipertentangkan, melainkan sama-sama dipelajari sehingga kedua negara dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan tersebut. Kedua, pemerintah Indonesia dengan Australia harus lebih memilih memperbaiki pola dan mekanisme hubungan bilateral dan multilateral dari pada memutuskan hubungan diplomasi. Dilihat dari segi kedaulatan kedua negara, sama-sama memiliki kesetaraan dalam hukum internasional, yang menjadikan PBB sebagai pemerintahan global (global government). 16 Indonesia dikejutkan dengan adanya publikasi dari Wikileaks yang menyebutkan bahwa Pemerintah Australia telah melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon seluler (handphone) yang diduga milik pejabat tinggi negara, para tokoh dan Ibu Negara Republik Indonesia. Wikileaks sendiri adalah situs pembobol informasi rahasia elektronik terkemuka. Situs Wikileaks tersebut memberikan kepada masyarakat internasional mengenai data-data maupun faktafakta dari dokumen yang mereka retas atau yang mereka dapat secara rahasia. Data-data tersebut berkaitan seputar kegiatan intelejen dari suatu Negara. Publikasi yang dilakukan Wikileaks tersebut terkait penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Penyadapan yang dilakukan oleh Australia tersebut menimbulkan reaksi protes keras dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia.
16
Zulkifli Pelana, Hubungan Indonesia-Australia Pada Masa Orde Baru, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2012, terdapat dalam http://www.academia.edu/3742239/Hubungan_Indonesia_Australia_-_Timor_Timur, diakses pada tanggal 18 April 2014.
6
Wikileaks dalam bocoran dokumennya memberitakan bahwa subyek penyadapan Australia terhadap Indonesia adalah “A Cabinet Of One - Indonesia's First Lady Expand Her Influence”. 17 “A Cabinet Of One” adalah Kabinet Bersatu atau nama kabinet dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedangkan “First Lady” adalah sebutan untuk Ibu Negara Ani Yudhoyono. Dengan demikian jelas bahwa sasaran penyadapan Australia adalah pejabat-pejabat tinggi Pemerintahan Indonesia termasuk Presiden Indonesia dan juga Ibu Negara. Hal ini juga menjelaskan bahwa Australia ingin memata-matai kebijakan-kebijakan dalam negeri maupun luar negeri dari Pemerintahan SBY. Kegiatan spionase diplomatik yang pertama kali muncul dan diberitakan oleh media-media Inggris dan Australia adalah ketika Presiden sedang berada di London, yaitu saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi G20. Pemberitaan dari media-media Inggris dan Australia tersebut awalnya tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Indonesia, karena dianggap tidak memiliki pembuktian yang cukup dan pemberitaan yang sepihak. Hal tersebut juga dikatakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang pada saat itu masih menelusuri kebenaran informasi penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris. Selama penelusuran belum
17
Lihat dokumen kawat diplomatik kedutaan Australia di Indonesia yang dipublikasi oleh Wikileaks: Canonical ID: 07JAKARTA2924_a.
7
selesai, Kepala BIN Marciano Norman mengaku belum sepenuhnya percaya atas informasi tersebut. 18 Pemerintah Indonesia mulai menyikapi secara serius terkait aksi penyadapan terhadap pejabat-pejabat penting Indonesia ketika Edward Snowden (mantan kontraktor teknik Amerika Serikat dan karyawan Central Intelligence Agency atau CIA yang juga mantan kontraktor untuk National Security Agency atau NSA) membocorkan aksi intelejen Amerika Serikat dan intelejen Australia yang menyadap pejabat-pejabat penting dalam Pemerintahan Indonesia. Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah lokasi yang digunakan untuk melakukan penyadapan sinyal elektronik terhadap pejabat-pejabat penting Indonesia yang telah menjadi target. Sydney Morning Heral (SMH atau media Australia) mengutip dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dimuat di majalah Jerman, Der Spiegel menyebutkan bahwa Direktorat Sinyal Pertahanan Australia (DSD) mengoperasikan fasilitas program “STATEROOM” (nama sandi program penyadapan sinyal radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet yang digelar AS dan para mitranya yang tergabung dalam jaringan ”Lima Mata”, yakni Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru). 19
18
Kompas.com, BIN Tak Sepenuhnya Percaya Presiden Disadap, Senin 29 Juli 2013 16:14 WIB, terdapat dalam http://nasional.kompas.com/read/2013/07/29/1614361/BIN.Tak.Sepenuhnya.Percaya.Presiden.Dis adap, diakses pada tanggal 18 April 2014. 19
Kompas.com, Australia Ikut Menyadap Indonesia, Kamis 31 Oktober 2013 08:27 WIB, terdapat dalam
8
Disebutkan lebih lanjut, DSD mengoperasikan program tersebut di fasilitas-fasilitas diplomatik Australia tanpa sepengetahuan sebagian besar diplomatnya sendiri. Informasi yang diperoleh Fairfax Media (kelompok media tempat Sydney Morning Herald) menyebutkan bahwa operasi tersebut dijalankan di Kedubes Australia di Jakarta, Bangkok, Hanoi, Beijing, dan Dili, serta di Komisi Tinggi Australia di Kuala Lumpur dan Port Moresby. 20 Dokumen NSA yang dibocorkan oleh bekas pegawainya, Edward Snowden, itu bahkan secara rinci menjelaskan penyamaran di setiap kantor kedubes untuk menyembunyikan antena penyadap. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menolak berkomentar atas informasi tersebut. Namun, seorang mantan pejabat intelijen pertahanan Australia mengatakan kepada Fairfax Media bahwa fasilitas penyadapan di Kedubes Australia di Jakarta berperan penting dalam pengumpulan intelijen terkait dengan terorisme ataupun penyelundupan manusia. Selain gedung kedubes di Jakarta, kantor Konsulat Australia di Denpasar Bali, juga menjadi tempat pengumpulan sinyal intelijen. 21 Bocoran lain tentang laporan-laporan rahasia Indonesia dan Timor Leste tahun
http://internasional.kompas.com/read/2013/10/31/0827257/Australia.Ikut.Menyadap.Indonesia, diakses pada tanggal 18 April 2014. 20
Ibid.
21
Ibid.
9
1999 mengindikasikan kalau intelijen Australia memiliki akses luas terhadap komunikasi militer dan sipil Indonesia yang sensitif. 22 Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah pos luar negeri pertama Badan Intelijen Australia. Berdasarkan informasi dari buku harian yang diterbitkan diplomat senior Australia diketahui bahwa Australian Defence Signals Bureau, yang kini menjadi Defence Signals Directorate, rutin membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan 1950-an dan sesudahnya. Aksi spionase Australia dimulai dengan kerja sama erat dengan intelijen Inggris Secret Intelligence Service (SIS), atau yang lebih akrab dikenal dengan MI6 dan Government Communication Headquarter (GCHQ). Seiring berjalannya waktu, Intelijen Australia juga berkolaborasi dengan badan intelijen Amerika Serikat Central Intelligence Agency (CIA) dan National Security Agency (NSA). 23 Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan yang diduga telah dilakukan kedua negara tersebut terhadap Indonesia. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal. Menurut Menteri Luar Negeri Marty
22
Tempo.co, Kedutaan Australia di Jakarta Terlibat Penyadapan, Kamis 31 Oktober 2013 11:55 WIB, terdapat dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/10/31/120526133/Kedutaan-Australiadi-Jakarta-Terlibat-Penyadapan, diakses pada tanggal 18 April 2014.
23
Tempo.co, Dorling: Australia Sudah Lama Mata-Matai Indonesia, Kamis 31 Oktober 2013 13:18 WIB, terdapat dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/10/31/120526168/DorlingAustralia-Sudah-Lama-Matamatai-Indonesia, diakses pada tanggal 18 April 2014.
10
Natalegawa, jawaban tersebut tidak hanya diterima Indonesia, tetapi juga negaranegara lain yang diberitakan telah disadap. 24 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran Perwakilan Diplomatik dalam menjaga hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim dan juga mengenai peran Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia dengan peninjauan terhadap peran Perwakilan Dilpomatik yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah peran perwakilan diplomatik dalam menjaga hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim?
2.
Bagaimanakah peran Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
24
Kompas.com, Soal Penyadapan Indonesia AS dan Australia Tidak Menyangkal, Senin 4 November 2013 15:06 WIB, terdapat dalam http://nasional.kompas.com/read/2013/11/04/1506277/Soal.Penyadapan.Indonesia.AS.dan.Australi a.Tidak.Menyangkal, diakses pada tanggal 18 April 2014.
11
C.
Tujuan Penelitian 1.
Tujuan Obyektif Penelitian ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis tentang peran
perwakilan
diplomatik
dalam
menjaga
hubungan
persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim. Kemudian untuk
mengetahui peran
perwakilan diplomatik
Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia ditinjau dari Konvensi Wina 1961. 2.
Tujuan Subyektif Penelitian ini secara subyektif dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum, Klaster Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 1.
Manfaat Teoritis Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khasanah keilmuan di bidang hukum internasional sebagai kajian 12
akademik terkait peran perwakilan dilpomatik indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia ditinjau dari Konvensi Wina 1961. 2.
Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi, pemerintah dan masyarakat sebagai sumber referensi terkait peran-peran perwakilan diplomatik indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia sehingga kedepannya dapat dijadikan suatu rujukan apabila terdapat suatu kasus yang serupa dan sehingga mendapatkan kemudahan dalam pencarian suatu pemecahan permasalahan yang serupa.
E.
Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti
belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas masalah mengenai Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Penerima Dengan Negara Pengirim (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia). Dari sekian banyak hasil penelitian peneliti hanya menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang memiliki kemiripan dengan perbedaan permasalahan dan perbedaan pengkajian masalahnya 13
yang dirumuskan peneliti, yakni Kajian Hukum Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Australia Berdasarkan Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyadan Pemerintah Australia Terhadap Indonesia Tahun 2013) oleh Viena Rizky Anjani. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan dan isi penelitian yang dikaji, dimana Viena Rizky Anjani meneliti mengenai hak dan kewajiban negara Australia sebagai negara pengirim dan Indonesia sebagai negara penerima menurut Konvensi Wina 1961, serta peran perwakilan diplomatik Indonesia dalam melindungi kepentingan negara pasca penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Sedangkan dalam penilitian ini penulis secara khusus meneliti tentang peran perwakilan diplomatik dalam menjaga hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim dan juga mengenai peran perwakilan diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Perbedaan lainnya terdapat dalam bagian pembahasan, penulis disini membahas (meneliti) kasus penyadapan dengan memaparkan fakta-fakta yang didapat dari narasumber yang mengetahui dan ikut terlibat dalam penanganan kasus penyadapan tersebut. Fakta-fakta yang akurat tersebut dikaji sehingga menghasilkan jawaban mengenai peran Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan tersebut.
14
