BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Permasalahan sosial secara umum di Indonesia mencakup berbagai jenis masalah yang berkaitan dengan anak. Saat ini Departemen Sosial menangani 26 jenis PMKS secara umum dan secara khusus menangani PMKS anak antara lain, anak balita telantar, anak telantar, anak nakal, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, serta anak penyandang cacat. Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kasus anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak cacat, anak yang harus bekerja siang dan malam, anak yang menjadi prostitusi dan objek pornografi, banyaknya jumlah anak terlantar, anak putus sekolah, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak jalanan, kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual), trafficking dan sebagainya. Semakin berkembangnya permasalahan yang berkaitan dengan anak membuat upaya perlindungan anak semakin perlu untuk diperbaharui. Masalahmasalah anak di Indonesia memperlihatkan bahwa keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat, bahkan jika diperkirakan cenderung
meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap maraknya kasus-kasus pada anak merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiasi pemberitaan di media massa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu : hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, serta hak berpartisipasi (http://www.kontras.org/baru/Kovensi%20Hak%20Anak.pdf
diakses
pada
21
Oktober 2015 pukul 12.45) Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hakhak Anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pembentukan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tidak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah
keluarganya sendiri, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19 hak anak sebagaimana mestinya yaitu, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, penganiayaan; dan Ketidakadilan. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, permasalahan sosial dibidang anak pada tahun ini berpusat pada kasus anak yang putus sekolah. Dimana, kasus putus sekolah pada tingkat SMP yaitu 48 %, tingkat SD tercatat 23 %, sedangkan persentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29%. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun ini tidak kurang dari 8 juta orang (http://kpai.com(anak putus sekolah) Diakses 22 Oktober 2015 pukul 20.00) Hampir disetiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan putus di tengah jalan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di
antaranya anak kehilangan orang tua, orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang “Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya” dan “Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan
perundang-undangan
yang
dapat
menjamin
pelaksanaannya”
(http://sultra.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNO23TH2002PerlindunganAnak.pdf diakses pada 23 Oktober 2015 pukul 21.00). Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah konkrit yang diperbuat yaitu melalui perencanaan terpadu dan membangun sinergitas dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagai
wujud
konkrit
usaha
dan
kepedulian
pemerintah
dalam
menanggulangi masalah anak, pemerintah mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak seperti Pelayanan Sosial Anak yang menjadi tempat bagi anak terlantar dan kurang mampu. Program ini memiliki fungsi sebagai tempat penampungan bagi anak. Anak diberikan makan dan minum setiap hari serta diberikan biaya pendidikan, tempat penampungan serta pelayanan alternatif yang mampu menggantikan fungsi
keluarga, sehingga gangguan keluarga dapat dibatasi semaksimal mungkin dan anak akan merasa hidup dalam lingkungan keluarga sendiri. Panti sosial sebagai lembaga pelayanan kesejahteran sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan kearah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Oleh sebab itu pelayanan melalui sistem panti pada hakikatnya merupakan upaya-upaya yang bersifat pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, dan pengembangan potensi klien, menjadi penting peranannya. Panti sosial mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, kurang mampu, dan terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar (Kepmensos No.50/HUK/2004) (https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=pdiakses pada 20 Oktober 2015 pukul 07.00). Rencana Strategis 2010 - 2014 Kementerian Sosial RI menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial merupakan pusat kesejahteraan sosial yang berada di baris paling depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pilar intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. UPT panti sosial adalah sebuah pilihan yang harus tersedia disamping pilihan utama lainnya yakni pelayanan sosial berbasis keluarga dan komunitas dan/atau swasta, sehingga masyarakat terutama PMKS memiliki pilihan sesuai dengan kondisi mereka. Panti sosial mempunyai fungsi utama sebagai tempat penyebaran layanan; pengembangan kesempatan kerja; pusat informasi kesejahteraan sosial; tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi tempat di bawahnya (dalam sistem rujukan/referral system) dan tempat pelatihan keterampilan.
Sedangkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan panti sosial dan atau lembaga pelayanan sosial lain yang sejenis adalah: (1) memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan; menghargai dan memberi perhatian kepada setiap klien dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat; (2) menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan; (3) menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang berkesinambungan; (4) menyediakan pelayanan berdasarkan kebutuhan klien guna meningkatkan fungsi sosialnya; dan (5) memberikan kesempatan kepada klien untuk berpatisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan (Balatbangsos, 2004) (http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/43573fa23197793c43d6c4f9e2ad4300fc. pdf diakses pada 22 Oktober 2015 pukul 16.00). Di dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2005 tentang Standarisasi Panti Sosial, ditegaskan bahwa salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh panti sosial adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Khusus untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan makan klien, diharapkan pihak panti sosial melakukan konsultasi dengan ahli gizi dari instansi kesehatan setempat guna memperoleh daftar menu makan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan. Melalui konsultasi ini maka pelayanan makan bagi anak asuhan tidak hanya bermanfaat secara fisik, akan tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan inteligensi dan psikomotorik (http://puslit.kemsos.go.id/hasilpenelitian/186/penelitian-pelayanan-dan-rehabilitasi-sosial-anak-di-panti-sosial
marsudi-putra-(evaluasi-program-penanganan-anak-nakal)#sthash.8ukRixBS.dpbs diakses pada 22 Oktober 2015 Pukul 21.00). Menurut Anthony H. Pascal (dalam M.R. Siahaan, 2004) tujuan pelayanan sosial antara lain: (1) memberikan perlindungan kepada orang yang kehilangan kemampuan; (2) menyediakan pilihan-pilihan kepada penerima pelayanan; (3) mengembangkan keberfungsian sosial; dan (4) meningkatkan keadilan untuk memperoleh kesempatan (http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/a87ed14f623352e3c00a335f85c866db.p df diakses pada 22 Oktober 2015 Pukul 21.00). Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) memverifikasi keberadaan panti asuhan dan yayasan sosial di seluruh Indonesia. Dalam catatan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial di Indonesia saat ini terdapat sekitar 8.000 panti sosial dan yayasan sosial milik pemerintah, daerah dan swasta, 2.000 diantaranya belum mengantongi izin resmi. Saat ini dari sekitar 8.000, Kementerian sosial memiliki 10 panti sosial, daerah 200 dan sisanya yayasan atau swasta. Dari jumlah itu, 6.000 panti memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan anak setiap bulannya. Kementerian sosial sudah membuat regulasi tentang pengasuhan anak dan kepantian melalui Peraturan Menteri Sosial No 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak dalam Lembaga. Dimana didalamnya diatur mengenai syarat sumber daya manusianya serta infrastruktur mendirikan panti (http://www.beritasatu.com/pendidikan/168081-kemsos-verifikasi-keberadaanpanti-dan-yayasan-sosial.html diakses pada 20 Oktober 2015 pukul 22.56). Salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan dan pembinaan bagi anak terlantar dan kurang mampu adalah panti sosial Perpulungen wilayah Sidikalang. Lembaga yang berdiri sejak tahun 1975 ini merupakan unit pelaksana
teknis (UPT) Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, yang secara khusus memberikan pelayanan, pembinaan dan pengurangan angka putus sekolah bagi anak terlantar dan kurang mampu. Sesuai dengan Undang–Undang No. 4 tahun 1979 Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis dan sosial anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Namun, anak–anak yang tidak memiliki orang tua mempunyai hak untuk diasuh oleh negara dan lembaga lain. Panti sosial Perpulungen wilayah Sidikalang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Selama menjadi warga binaan di UPT Panti Sosial Perpulungen wilayah Sidikalang, anak mendapatkan proses sosialisasi atas nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat, nilai keagamaan, adat istiadat, dan pendidikan. Anak dipersiapkan secara mental dan sosial untuk mampu hidup di masyarakat dan mencapai citacitanya sebagai penerus masa depan bangsa. Panti Sosial Perpulungen wilayah Sidikalang memberikan pelayanan sosial kepada 77 orang warga binaan, yang menjadi sasaran adalah anak SD hingga SLTA yang berada di Kabupaten Dairi. Anak-anak tersebut dikategorikan dalam 4 kategori yaitu, anak yatim berjumlah 10 orang, anak piatu berjumlah 5 orang, anak yatimpiatu berjumlah 2 orang, serta anak dari keluarga miskin berjumlah 60 orang. Setiap harinya anak-anak asuh melaksanakan aktivitas sebagaimana anak-anak normal yang tinggal bersama keluarga inti mereka, yaitu mereka melakukan kegiataan bersekolah dan setiap anak menjalani pendidikan diberbagai sekolah yang tersebar di Sidikalang. Selain kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap harinya sebagaimana kehidupan anak normalnya yang tinggal bersama orangtua, warga
binaan panti juga melaksanakan kegiatan mingguan dan bulanan yang dilaksanakan di dalam panti. Program yang diberikan oleh Panti sosial perpulungen wilayah Sidikalang bertujuan menjadikan anak untuk hidup mandiri, mendapatkan pendidikan sesuai umur serta memberikan keterampilan berbentuk pelatihan komputer yang diharapkan mampu menjadi bekal keterampilan anak dimasa depan. Program pemberdayaan yang diberikan oleh panti sosial Perpulungen wilayah Sidikalang diikuti oleh semua warga binaan. Kehadiran Pelayanan sosial anak (Panti Sosial) Perpulungen wilayah Sidikalang diharapkan mampu mengembalikan fungsi sosial anak sehingga bisa menjadi individu yang mandiri nantinya ketika sudah tinggal di lingkungan masyarakat. Realisasi dari tujuan yang ingin dicapai tersebut diaplikasikan melalui berbagai pelayanan yang diberikan panti sosial terhadap warga binaan. Pelayanan yang diberikan dikategorikan dalam 3 bidang yaitu, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan keterampilan komputer, pelayanan bimbingan sosial dan spiritual. Pelayanan kesehatan dilaksanakan sekali sebulan dimana panti sosial perpulungen menjalin kerjasama dengan rumah sakit umum Sidikalang untuk melakukan cek kesehatan kepada anak-anak asuhan dan memberikan vitamin yang dapat mendukung tumbuh kembang anak asuhan. Pelayanan pelatihan keterampilan komputer dilaksanakan sekali seminggu yaitu di akhir minggu. Pelatihan dilaksanakan di ruang khusus laboratorium komputer dengan pelatih yang didatangkan dari luar panti yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada anak asuh perkembangan zaman yang sudah menggunakan teknologi canggih. Pelayanan bimbingan sosial dan spiritual dilaksanakan setiap sekali seminggu dimana warga binaan baik yang beragama Kristen atau muslim diberikan bimbingan sosial dan
spiritual agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan masyarakat nantinya. Peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas program pelayanan sosial anak yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat ketercapaian tujuan program pelayanan bagi warga binaan, memperoleh gambaran pelayanan yang ada, apakah sudah sesuai dengan harapan warga binaan dan bermanfaat bagi warga binaan, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada instansi atau lembaga terkait tentang permasalahan-permasalahan anak sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan program untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi anak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelayanan Sosial Anak
Di Panti Sosial Perpulungen Wilayah Sidikalang Oleh Dinas
Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara”.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah pelaksanaan pelayanan sosial anak di Panti Sosial Perpulungen Wilayah Sidikalang oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara sudah efektif?”.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya pelayanan sosial anak yang dilaksanakan di Panti Sosial wilayah Perpulungen wilayah Sidikalang oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.
1.3.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam rangka: a. Pengembangan teori-teori pemberdayaan program pelayanan sosial anak. b. Pengembangan model-model pelayanan sosial anak.
1.4 Sistematika Penulisan BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan uraian teoritis konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah objek yang akan diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defensisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang lokasi dimana penulis melakukan penelitian.
BAB V
: ANALISIS DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dalam penelitian beserta analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
