BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang ladzim disebut sebagai fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial international institution).1 Dengan demikian eksistensi lembaga keunagan khususnya sektor perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). Adapun kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). Dual banking system maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya
1
Abdul Ghofur Anshori, 2008, Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 84.
1
2
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.2 Artinya, bahwa bank umum konvensional juga diperkenankan memberikan layanan secara syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (USS). Pada pertengahan tahun 2008 pengaturan bank syariah telah dituangkan dalam sebuah regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah, yaitu dengan di sahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terbentuk sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah. Produk-produk yang ada di bank syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan akad yang sifatnya sosial (tabarru).3 Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), ketika pemilik modal (surplus spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha dimana sistem bagi hasil ini dipercaya oleh kalangan muslim sebagai penghapus sifat ribawi dan membawa kepada akad yang diperbolehkan dalam pandangan Islam. Bank Syariah dioperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil walaupun tidak
2
Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 33. 3 Ibid, hlm 65.
3
sepenuhnya benar, sebab ada sistem lain dalam Bank Syariah yaitu sistem jual-beli dan sewa-menyewa.4 Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan beberapa teknik finansial tersebut, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina. Kemudian setelah melalui tahap pemurnian, yang ditandai dengan keluarnya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, dasar hukum perjanjian pembiayaan bagi hasil mudharabah pada perbankan syariah menjadi semakin kuat. Pasal 19 huruf c yang menentukan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Mudharabah dalam praktik
perbankan syariah lebih banyak
digunakan masyarakat dari pada pembiayaan musyarakah, walaupun keduanya sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil. Hal ini disebabkan bahwa pembiayaan berdasarkan mudharabah hanya profit sharing, sedangkan pembiayaan berdasarkan musyarakah pola yang digunakan adalah lose and profit sharing.5
4
Adiwarman A. Karim, 2006, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 203. 5
Ibid
4
Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, Al-mudharabah diterapkan pada : 1.
tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
2.
deposito biasa;
3.
deposito spesial (special investment), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :
1.
pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2.
investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. Menurut penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan : “Yang dimaksud dengan “akad mudharabah” dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”. Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,
5
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.6 Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (shohibul maal) yang menyimpan uangnya di bank selaku pengelola dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (mudharib)7. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad harus 6 7
hlm 147.
Abdul Ghofur Anshori, 2008, Op.cit, hlm 124 Wirdyaningsih, et. al ,2005, Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta,
6
dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Akad
tersebut merupakan
kesepakatan para pihak, yaitu mudharib, shahibul maal dan pihak lain yang terkait. Dalam akad tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban mudharib dan shahibul maal yang harus di taati sampai berakhirnya akad tersebut. Pada pembiayaan mudharabah para pihak yang terkait dalam akad pada tataran konseptual harus bebas menentukan bagi hasil/ prosentasi nisbah dan syarat-syarat dalam akad. Tidak jarang para pihak yang terkait tidak bebas menentukan nisbah dan syarat-syarat dalam akad pembiayaan mudharabah. Hal ini terjadi karena kedudukan mudharib berada di bawah kedudukan shahibul maal (bank). Padahal secara teoritis kedudukan mudharib dan shahibul maal (bank) harus sama dan setara, karena kedua belah pihak dalam mengadakan akad pembiayaan mudharabah saling membutuhkan dan saling menginginkan keuntungan. Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan kontrak /akad, tentunya akan dimulai dengan hal-hal yang bersifat fundamental, para pihak biasanya akan melakukan pembicaraan satu sama lain. Sebab jika suatu kontrak tidak didefinisikan secara jelas mengenai sesuatu yang dimaksud bisa akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru.8 Asas kebebasan berkontrak apabila dikaitan dengan permasalahan modern terutama tentnag lembaga perbankan syariah, akan mempunyai implikasi yang sangat besar dikarenakan adanya kebebasan di dalamnya, yaitu setiap orang bebas untuk
8
Richard Burton Simatuang, Aspek Hukum dalam Bisnis, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 33
7
membuat
atau
tidak
membuat
perjanjian-perjanjian
baru
dengan
mengabaikan perjanjian-perjanjian yang telah ada di dalam teks-teks hukum islam atau di dalam Undang-Undang , karena hukum hukum tersebut pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai optional law.
9
Sutan Remy Sjahdeni
berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menimbulkan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kekuatan kedudukan yang tidak seimbang, karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkan adalah perjanjian yang berat sebelah dan sering mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar memberatkan bagi salah satu pihak. 10
Pada dasarnya hukum Islam memberikan kebebasan kepada orang untuk membuat akad sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak, tetapi untuk menentukan akibat hukumnya dalam ajaran agama. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesam manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Dalam hukum perjanjian Islam asas kebebasan berkontrak dimaksudkan
kebebasan
seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.11 Hal ini menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. 9
Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.30 10 Sutan Remy Sjahdeni, 1993, Kebebbasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 296 11 Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm 13
8
Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa dalam hal praktek-praktek bidang kegiatan perbankan secara normal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, Bank Syariah dapat mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Dalam hal ini terjadi pertentangan dengan syariat, maka bank bank Islam merencanakan dan menerapkan praktek dan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jika melihat pada perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, masih belum jelas mengenai mekanisme kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu akad. Biasanya kebebasan berkontrak cebderung untuk nasabah yang mempunyai daya tawar tinggi saja, sementara nasabah yang mempunyai daya tawar rendah pihak bank cenderung menggunakan akad standar yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak bank. Sebagai salah satu wilayah pariwisata dan pertambangan di daerah kalimantan selatan yang memilik kultur budaya agamis, kotabaru merupakan tempat banyaknya usaha kecil menengah dan perusahaan perusahan besar berskala nasional bahkan internasional. Hal tersebut membuat banyaknya pihak perbankan syariah melirik kotabaru sebagai tempat ekspansi perbankannya. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri cabang Kotabaru. Dengan adanya Bank Syariah Mandiri cabang Kotabaru, masyarakat yang berkultur agamis menjadi lebih mudah dan tertarik dalam kegiatan usaha dan perbankannya. Bank Syariah Mandiri Cabang Kotabaru
9
membedakan pola penyaluran dana dengan rentenir dan perbankan konvensional lain yang terletak di sekitarnya.Bank Syariah Mandiri cabang Kotabaru diharapkan dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat disekitar secara terbuka dan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini perlu adanya kebebasan yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Untuk mencapai pemahaman mengenai pelaksanaan kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Kotabaru perlu kiranya untuk melakukan penelitian dengan judul usulan penelitian
tesis “Pelaksanaan Prinsip Al-Hurriyah/ Kebebasan
Berkontrak dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kabupaten Kotabaru”
B.
Perumusan Masalah Berpangkal dari apa yang telah disampaikan diatas dan supaya dapat memberikan arahan yang lebih fokus dalam usulan penelitian tesis ini, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut: 1.
Bagaimana pelaksanaan prinsip Al-Hurriyah/kebebasan berkontrak pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kabupaten Kotabaru?
2.
Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip Al-Hurriyah/ kebebasan Berkontrak
pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Kabupaten Kotabaru?
10
C.
Keaslian Penelitian Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan peneliti yang sudah pernah dilakukan. Penelusuran pustaka yang dilakukan penulis di beberapa perpustakaan seperti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap tesis yang disusun penulis. Adapun beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1.
Tesis Dian Rohmah Yuniasari yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Oleh Bank Yang Menjalankan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Kalimalang Bekasi”12 dengan rumusan masalah sebagai berikut: a.
b.
Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Bagaimana perlindungan bagi bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagai shahib al-mal, apabila mudharib mengalami kegagalan usaha?
12 Dian Rohmah Yuniasari, 2007, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Oleh Bank Yang Menjalankan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Kalimalang Bekasi, Tesis Magister Kenotarian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam buku Abdul Ghofur Anshori, 2008, Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press Yogyakarta, hlm 296.
11
c.
Bagaimana upaya bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam menyelesaikan persengketaan dengan mudharib? Tesis Linda Amalia Aritonang13 yang berjudul: “Pelaksanaan Akad
2.
Mudharabah dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah Cabang Medan” dengan rumusan masalah : a. b.
c.
Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah dalam pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan? Apa faktor penghambat dalam melaksanakan akad mudharabah dalam pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan dan bagaimana solusinya? Apa akibat hukum bagi para pihak bila terjadi kegagalan pembiayaan nasabah/wanprestasi dan bagaimana bentuk penyelesaiannya? Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan
penelitain sebelumnya adalah bahwa objek yang diteliti, yaitu tentang mudharabah dan perbankan syariah. Perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus kepada asas kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan mudharabah dan pelaksanaanya di lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis menegaskan lebih lanjut bahwa penelitian ini adalah bersifat orisinil, mandiri serta aktual dan belum pernah dipublikasikan. D.
Faedah yang Diharapkan Penulis mengharapkan hasil penelitian ini yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tesis dapat ikut menyumbangkan sedikit pemikiran
13
Linda Amalia Aritonang, 2007, Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah Cabang Medan , Tesis Magister Kenotarian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam buku Abdul Ghofur Anshori, 2008, Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press Yogyakarta, hlm 323.
12
yang bermanfaat bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia serta memberikan nilai lebih di bidang keilmuan akademis tentang hukum perbankan syariah khususnya mengenai prinsip kebebasan berkontrak dan pembiayaan mudharabah. Lebih dari itu, diharapkan juga berguna bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan agar masyarakat mengetahui bahwa hukum yang di tuangkan dalam peraturan tentang perbankan adalah sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh pelaku perbankan di Indonesia. E.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1.
Mengetahui pelaksanaan prinsip Al-Hurriyah/ kebebasan berkontrak pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kabupaten Kotabaru.
2.
Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip AlHurriyah/ kebebasan berkontrak pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kabupaten Kotabaru dan menganalisa kendala tersebut sehingga dapat ditemukan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.
