BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pertumbuhan Badan Hukum Yayasan cukup pesat dalam masyarakat
Indonesia. Keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa yayasan merupakan nirlaba, artinya tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang bersifat amal. Namun tidak semua yayasan yang ada dalam masyarakat itu didaftarkan untuk menjadikannya suatu badan hukum menurut peraturan yang berlaku. Di Indonesia kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Adapun alasan mereka memilih mendirikan yayasan karena jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memilih ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan
1
Universitas Sumatera Utara
serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan – badan hukum lain. 1 Pendirian suatu yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas, banyak yayasan disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu bidang sosial kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.2 Pada waktu itu ada kecendrungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendirian sederhana, tanpa pengesahan dari pemerintah, adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek hukum. 3 Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam 1
Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan Di Indonesia, PT.Abadi , Jakarta, 2003, halaman 1. 2 Yahya Zein, Status Hukum Yayasan, http://yahya zein.blokspot.com/2008/11/Status-hukumyayasan.html,diakses 12 November 2008 3 ibid
Universitas Sumatera Utara
peraturan perundang – undangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum. Untuk diakui sebagai badan hukum yayasan harus memenuhi : 4 a. Syarat materiil yang terdiri dari, harus ada pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu dan mempunyai organisasi. b. Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik Umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat bagi terbentuknya suatu yayasan. Namun ada juga yayasan yang didirikan oleh badan – badan pemerintah dilakukan atau dengan suatu Surat Keputusan dari pihak yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris. Didalam akta notaris yang dibuat tersebut dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh lagi dikuasai oleh pendiri. Akta notaris itu tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan aktanya Kementeri Hukum Dan Hak Azasi Manusia.
4
Http : www.kompas com/Anwar Borahima / Menulis Disertasi Tentang Yayasan/diakses pada tanggal 5 Agustus 2010.
Universitas Sumatera Utara
Selama ini beberapa peraturan Perundang – Undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpa menjelaskan atau mengatur tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerdata. Didalam pasal – pasal ini sama sekali tidak memberikan pengertian tentang yayasan. Agar pengertian yayasan tidak menyimpang maka pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pengertian yayasan pada Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa : ”Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.” Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada didalam Undang – Undang tersebut. Dalam Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Dengan ketentuan tersebut dapat diketahui yayasan menjadi badan hukum karena Undang – Undang atau berdasarkan Undang – Undang bukan berdasarkan sistem terbuka yaitu berdasarkan pada kebiasaan, dokrin dan yurisprudensi. Modal
Universitas Sumatera Utara
awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai – nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan, tidak memiliki anggota. 5 Yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen, yang terpisah dari hak dan kewajiban orang atau badan yang mendirikan yayasan, maupun para Pengurus serta organ yayasan lainnya. 6 Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. 7 Dengan diberlakukannya Undang – Undang Yayasan, status badan hukum yang jelas pada sebuah yayasan diperoleh setelah ada akta pendirian yayasan, dan syarat – syarat pendiriannya adalah sebagai berikut : a. Didirikan oleh satu orang atau lebih. b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya c. Dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia d. Harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia e. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia f. Tidak boleh memakai namayang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. g. Nama yayasan harus didahului dengan kata ”Yayasan” 5
Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 2 6
Gunawan Wijaya,Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002, halaman 4 7 I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, halaman 60
Universitas Sumatera Utara
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam undang – undang ini. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang – Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang – Undang Yayasan tersebut berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang ada sebelum Undang – Undang Yayasan tersebut ada. Pada prinsipnya, terkait status badan hukum, yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, berdasarkan pada yurisprudensi dan doktrin, tetap diakui menjadi badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, sejak berlakunya undang undang tersebut akan muncul dua pengakuan yang berbeda terhadap yayasan. Ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum, sementara di sisi lain ada juga yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.
Universitas Sumatera Utara
Pengakuan tersebut menimbulkan konsekwensi yuridis bagi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang – Undang Yayasan tersebut. 8 Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang – Undang Yayasan tersebut, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya, oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum yang belaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja. Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 71 Ayat (1) tentang Yayasan hanya terbatas pada Yayasan yang : a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait. Dengan pendaftaran tersebut yayasan tetap diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara otomatis, namun terlebih dahulu yayasan harus memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan untuk dilakukan menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. Persyaratanya adalah yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
8
Rita M, L & J Law Firm, op. cit, halaman 59
Universitas Sumatera Utara
dengan ketentuan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang – Undang ini telah melakukan penyesuaian (6 Oktober 2008). Sementara itu, yayasan yang belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 ( satu ) tahun sejak Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut berlaku . Bila dalam batas waktu tersebut pendiri yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang – Undang Yayasan tersebut, maka yayasan tidak dapat diakui sebagai yayasan dan permohonan pengesahannya ditolak oleh Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia. Yayasan itu juga wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasarnya. Sangsi yang diberikan kepada yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya adalah yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan . 9 Berdasarkan uraian tersebut diatas, menyatakan bagaimana pentingnya status badan hukum yang diperoleh yayasan, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul ” Analisis Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.
9
Pasal 71 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
Universitas Sumatera Utara
B.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah kedudukan hukum Yayasan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku ? 2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum dari pengurus Yayasan terhadap kegiatan Yayasan yang belum didaftarkan ?
C.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari pengurus Yayasan terhadap kegiatan Yayasan yang belum didaftarkan.
D. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum perdata dan kenotariatan terutama berkaitan dengan bidang yayasan, dan juga diharapkan bisa memberikan masukkan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai yayasan dan tanggung jawab Pengurus Yayasan.
Universitas Sumatera Utara
Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan untuk para praktisi hukum, notaris, masyarakat umum, para pengelola yayasan, akademisi tentang cara memperoleh status badan hukum bagi pendirian yayasan.
E.
Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan Universitas Sumatera Utara, maka
penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 “ belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Namun, penulis ada menemukan beberapa tesis karya mahasiswa, yang menyangkut masalah yayasan, namun permasalahan dan bidang kajiannya sangat jauh berbeda, yaitu : 1. Tesis atas nama Robert Purba, NIM : 017011054, dengan judul Konsekwensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Permasalahan dalam tesis ini pertama, adalah
bagaimana pelaksanaan yayasan setelah diberlakukannya Undang –
undang Nomor 16 Tahun 2001 ditinjau dari pendirian, stuktur organisasi, tujuan pendirian, sifat dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan, kedua apa yang menjadi konsekwensi hukun terhadap Yayasan sebagai badan hukum setelah diberlakukannya Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, dan terakhir
Universitas Sumatera Utara
bagaimana pandangan dari para organ yayasan terhadap keberadaan Undang – Undang Yayasan tersebut. 2. Tesis atas nama Sa’adah, NIM : 067005023, dengan judul Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. Permasalahan dalam tesis ini pertama, adalah bagaimana tugas dan wewenang Pengurus Yayasan dalam ketentuan Undang – Undang Yayasan, kedua, bagaimana prinsip pertanggungjawaban Pengurus Yayasan atas penyelenggaraan prinsip Fiduciary Duty, dan terakhir bagaimana kedudukan dan tanggung jawaban Pengurus Yayasan Dalam Bidang Pendidikan. 3. Tesis atas nama Irma Fatmawati, NIM : 077005077, dengan judul Analisis Hukum Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Studi Pada Yayasan Prof.DR.H.Kadirun Yahya). Permasalahan dalam tesis ini pertama, adalah bagaimana Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang penggunaan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan usaha yayasan, kedua, bagaimana peran dan fungsi pengurus yayasan dalam penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan kegiatan usaha yayasan menurut Undang – Undag Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004, dan terakhir, bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan usaha pada yayasan Prof.DR.H.Kadirun Yahya.
Universitas Sumatera Utara
Dari penelusuran kepustakaan tersebut diatas, ternyata bahwa kelompok bahasan dari permasalahan yang diajukan, lain dari penelitian tesis yang pernah dilakukan, sehingga dengan demikian, maka penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. 10 Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas. 11 Sejalan dengan hal tersebut, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Badan Hukum yaitu teori Fiksi yang dipelopori oleh von Savigny, menurutnya bahwa badan hukum itu semata – mata buatan negara saja. Badan hukum itu suatu fiksi, yakni suatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menciptakan 10
JJJ.Wuisman, Penyunting M.Hisyam, Penelitian Ilmu Sosial, Jilid 1, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, halaman 203. 11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, halaman 127
Universitas Sumatera Utara
dalam bayangannya badan hukum selalu subjek hukum yang dianggap sama dengan manusia. Orang bersikap seolah – olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan – perbuatan sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya. 12 Selanjutnya dikemukakan dalam teori ini bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak – hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa, badan hukum semata – mata hanya buatan pemerintah atau negara, terkecuali negara, badan hukum itu fiksi yakni suatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk sesuatu hal. 13 Penelitian ini berusaha memahami tentang kedudukan hukum yayasan yang tidak didaftarkan menurut Undang – Undang, bagaimana kepastian hukum untuk yayasan belum terdaftar ini agar bisa menjadi badan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. Maksudnya badan hukum yayasan tersebut dapat diakui sebagai subjek hukum yaitu sebagai rechtspersoon yang merupakan pasangan dari orang sebagai subjek hukum atau natuurlijke persoon.
12 13
Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yustisia,yokyakarta,2009, halaman 19 Http://click‐gtg.Blogspot.com/2008/07/teori‐badan‐hukum.html
Universitas Sumatera Utara
Scholten, mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan. b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu). c. Mempunyai alat perlengkapan. Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi 3 (tiga) unsur diatas yang merupakan syarat materiil, yayasan juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, yayasan itu secara formal belum dapat diakui secara sah sebagai suatu badan hukum. Perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus. Pendaftaran badan hukum yayasan dapat dilihat sebagai unsur formal. Sahnya suatu badan hukum sering kali dikaitkan dengan tanggung jawab pengurus, dalam hal perbuatan – perbuatan hukum tanggung jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggung jawab pengurus yang menjadi tanggungjawabnya menurut Anggaran Dasar. Sebaliknya jika badan hukumnya belum didaftarkan, maka tanggungjawabnya bersifat pribadi dari orang – orang yang duduk sebagai pengurus. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh notaris memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan diumumkan didalam Tambahan Berita Negara.
Universitas Sumatera Utara
2. Kerangka Konsepsi Untuk menghindari kesalah pahaman atasa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan maksud dari istilah – istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : a. Analisis Yuridis adalah mengkaji secara hukum b. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial , keagamaan,dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. c. Yayasan yang tidak didaftarkan adalah : Yayasan yang tidak dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. d. Badan Hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Badan Hukum adalah merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia dan merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu rechtspersoon, juga merupakan terjemahan peristilahan persona moralis (latin), legal persons (Inggris). d. Kekayaan Yayasan merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, dan kekayaan yang berasal dari sumber – sumber lain, dan yang dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lain
Universitas Sumatera Utara
yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. e. Tanggung Renteng Adalah harta kekayaan pribadi masing - masing dari Pengurus, Pembina dan Pengawas yayasan dapat bertanggung jawab dan dipakai untuk memenuhi kewajiban – kewajiban dari Pengurus , Pembina dan Pengawas atas perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap pihak ketiga f. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus, pengawas oleh Undang – Undang atau anggaran dasar. f. Perngurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. g. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. 14
14
Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, halaman 46
Universitas Sumatera Utara
Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat,penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta – fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. 15 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas – asas hukum yang mengacu pada norma – norma atau kaidah – kaidah hukum positif yang berlaku. 3. Alat Pengumpulan Data Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yakni dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan tesis ini. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang sumber datanya terdiri dari : a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang berkaitan berupa Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. 15
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Raja Granfindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 116 – 117
Universitas Sumatera Utara
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku – buku teks, jurnal – jurnal, pendapat para ahli, makalah – makalah, dan media internet. 16 c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. 17 4. Teknik Pengumpulan Data Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen – dokumen yang berkaitan dengan Yayasan, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, Badan Hukum, dan Peraturan – Peraturan yang ada kaitannya dengan Yayasan. 5. Analisis Data Analisis
data
adalah
proses
pengumpulan
data,
mentabulasi
data,
mensistematisasi data, menganalisis data dan menarik kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif – induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
16
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 24 17
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu Pengantar), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 195-196
Universitas Sumatera Utara
metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari, memperhatikan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh.
Universitas Sumatera Utara
