BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (UUPT) modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Saham adalah “bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan”, 1 yang berarti bahwa saham merupakan hak dari pemegang saham dalam perusahaan sebagai modal penyertaan, dinyatakan dengan angka bilangan tertulis pada surat saham dan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 UUPT menentukan bahwa Perseroan Terbatas adalah ”badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan berbentuk badan hukum, menurut Hardijan Rusli 2 terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) suatu badan hukum; 2) dasar pendirian perseroan adalah perjanjian; 3) modal dasar terbagi dalam saham-saham; 4) memenuhi ketentuan peraturan.

1

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Gria Media, Salatiga, 2011, h.88.

2

Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 17.

1 TESIS

TANGGUNG JAWAB ...

Rr. MIRA INDAH LISTIYANI


2

Saham sebagai modal dasar perseroansebagaimana diatur dalam pasal 31 UUPT mempunyai nilai ekonomis, sehinggadapat dijadikan sebagai obyek peralihan hak di antaranya jual beli. Peralihan hak atas saham dapat disebabkan karena adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Perbuatan hukum misalnya dengan jual beli atau dengan hibah, sedangkan peristiwa hukum karena adanya pewarisan. Jual beli belum mengalihkan hak kecuali telah dilakukan levering menurut pasal 1459 Burgelijk Wetboek (BW). Jual beli yang obyeknya berupa saham berarti terjadi peralihan hak milik atas saham dari penjual kepada pembeli setelah adanya levering.Levering diartikan sebagai penyerahan, di dalam hukum perdata, mengenai penyerahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya: 1) penyerahan secara nyata dari tangan-ke tangan (fetelijke overgave), 2) penyerahan dengan tangan pendek (traditio brevi manus), 3) pemindahan suatu benda pada tangan orang ketiga, dan 4) Adalah penyerahan tersebut dilakukan oleh pemilik yang menjual bendanya kepihak ketiga, tetapi menahan benda tersebut sebagai penyimpang (constitutum possessorium). 3 Pada penyerahan saham dikenal adanya saham atas unjuk dan saham atas nama, sehingga penyerahannyapun berbeda. Peralihan hak atas saham, berarti beralih pula hak pemegang saham di antaranya hak mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham luar biasa maupun rapat umum 3

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, h. 61.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



3

pemegang saham tahunan, dan hak menerima deviden. Di dalam praktik peralihan saham, maka peralihan tersebut dituangkan dalam perjanjian ikatan jual beli yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris maupun non notariil, yang mana isi dari perjanjian ikatan jual beli yang sama dengan jual beli tersebut yang klausula-klausula jual beli diatur dalam BW. Saham yang diperjualbelikan atau saham yang menjadi obyek peralihan yaitu terdapat dalam Perseroan Terbatas tertutup dan terbuka. Saham perseroan dalam status terutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Perseroan terbatas terbuka adalahperseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal(go public), sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar dibursa atau pasar modal. Pengaturan mengenai Pasar Modal yang dimaksud diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Di dalam pasar modal dikenal adanya Profesi Penunjang Pasar Modal. Profesi Penunjang Pasar Modal yang dimaksud menurut pasal 64 UUPM terdiri atas Akuntan; Konsultan Hukum; Penilai;Notaris; dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



4

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 KUHPdt 4. Notaris sebagai pejabat umum dan membuat akta otentik serta akta tersebut ditentukan oleh undang-undang, sehingga di dalam definisi notaris terkandung: 1) pejabat umum, 2) berwenang membuat akta, 3) otentik, 4) ditentukan oleh undang-undang. Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah, namun bukan sebagai pegawai negeri, karena notaris tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium dari klien yang membutuhkan jasanya dalam membuat akta

tersebut

berdasarkan

peraturan

perundang

undangan.Mengenai

wewenang notaris, notaris mempunyai wewenang membuat akta dan kewenangan lainnya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang4

Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 15.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



5

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris

dalam

pasar modal

berperan

dalam

pembuatan

akta

peralihan saham, akta perubahan anggaran dasar perseroan yang akan go public, dan perjanjian dalam pembuatan berbagai jenis perjanjian dalam rangka Emisi saham di Pasar Modal. Dalam pembuatan akta peralihan saham, notaris menitikberatkan pada kebenaran formil. Padahal jika akta tersebut bermasalah dalam perkara pidana, pemeriksaan perkara pidana didasarkan atas kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Notaris yang dipanggil sebagai saksi terhadap akta yang dibuatnya, dalam hal ini akta peralihan saham, dan kemudian ditingkatkan statusnya menjadi tersangka karena akta tersebut merupakan penggalian dari kebenaran materiil suatu bukti dalam kasus, yaitu ternyata saham yang dibeli menggunakan uang dari hasil korupsi. Sebagaimana kasus dipanggilnya 3 (tiga) orang notaris yang saat ini diperiksa oleh penyidik terkait dugaan korupsi dan pencucian uang. Notaris yang dipanggil tersebut diperiksa sebagai saksi yang diduga mengetahuipraktik kejahatan mengenai sumber dana untuk membeli saham perusahaan yang akta peralihan saham dibuat oleh atau di hadapan ketiga notaris tersebut.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



6

Mengenai pemanggilan notaris tersebut berkaitan dengan akta yang dibuatnya menimbulkan pertanyaan mengenai otentisitas atas akta peralihan saham tersebut. Ketika notaris dalam membuat akta sudah mematuhi semua prosedur sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang, seharusnya otentisitas akta tersebut tidak boleh diragukan lagi. Mengenai keterangan yang ternyata tidak benar yang disampaikan oleh para pihak sudah bukan merupakan tanggung jawab notaris tersebut.

1.2. Rumusan Masalah a. Kebenaran materiil atas akta peralihan saham yang dibeli dari hasil korupsi. b. Akibat hukum akta peralihan saham yang tidak memenuhi kebenaran materiil.

1.3. Tujuan Penulisan Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : a. Untuk mengkaji dan menganalisiskebenaran materiil atas akta peralihan saham yang dibeli dari hasil korupsi. b. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum akta peralihan saham yang tidak memenuhi kebenaran materiil.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



7

1.4. Manfaat Penulisan a. Hasil penulisan dan kajian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi teoritis bagi praktisi hukum dan pelaksana hukum terutama bagi para notaris, dalam rangka mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan pengalihan saham dengan akta notaris namun dibeli dari uang hasil korupsi. b. Digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pembuatan akta peralihan saham dan penyelesaiannya jika disengketakan karena saham dibeli dari uang hasil korupsi.

1.5. Metode Penelitian 1.5.1.Pendekatan Masalah Penelitian ini menggabungkan dua metode pendekatan yaitu pendekatanundang-undang(Statute konseptual

(Conceptual

Approach).

Approach),dan Pendekatan

pendekatan undang-undang

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 5Pendekatan ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum. Penelitian

ini

juga

menggunakan

pendekatan

konseptual

(Conceptual Approach), yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada tetapi berdasarkan konsep dan 5

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



8

pendapat para ahli.Dasar dan konsep tersebut digunakan untuk menganalisis kebenaran dalam peralihan saham dengan menggunakan konsep

kebenaran

materiil,

kebenaran

formil,

dan

tanggung

gugat.Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. 6 1.5.2 Bahan Hukum Bahan hukum sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas yaitu Burgerlijk Wetboek (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), RIB/HIR., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), Undang-Undang no 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UTPPU) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum

6

Ibid, h. 137–139.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



9

sekunder tersebut berupa hasil penelitian serta pandangan para ahli hukum atau doktrin berupa makalah atau artikel dalam majalah ilmiah atau jurnal. 1.5.3.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pada peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab, sebagai berikut : Uraian bab pertama diawali dengan Pendahuluan diletakkan pada Bab I, yang disajikan uraian untuk mengawali seluruh rangkaian dan pembahasan tesis. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas diletakkan pada latar belakang masalah, sedangkan permasalahannya diletakkan pada rumusan masalah. Pembahasan materi agar terjadi satu kesatuan dalam penafsiran dapat dilihat pada alasan pemilihan judul. Juga dituliskan pada sub bab ini mengenai tujuan penulisan. Dalam pembatasannya agar sesuai dengan kadar penulisan karya ilmiah diletakkan pada metode

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



penelitian.

Sedangkan

kerangka

penyusunan

tesis

10

diletakkan

pada

pertanggungjawaban sistematika. Pada babII diuraikan kebenaran materiil atas akta peralihan saham yang peralihannya bermasalah, yaitu pembelian saham diperoleh dari uang kejahatan (korupsi). Sub babnya terdiri atas: 1) Kebenaran materiil, didalamnya diuraikan tentang konsep kebenaran materiil melalui teori pembuktian dan pertanggungjawaban terhadap kebenaran materiil. 2) Kebenaran materiil atas peralihan saham, didalamnya diuraikan tentang saham, jenis-jenis saham, hak-hak yang melekat pada saham, dan kebenaran materiil atas peralihan saham tersebut. 3) Bentuk peralihan saham berkaitan dengan akta notaris, didalamnya diuraikan tentang batasan notaris dalam pembuatan akta dan bentuk peralihan saham 4) Penggunaan uang hasil korupsi didalamnya diuraikan tentang korupsi dan efek terhadap akta otentik tersebut. Selanjutnya Bab III, dengan judul bab Akibat hukum akta peralihan saham yang tidak memenuhi kebenaran materiil. Bab ini dibahas dalam bentuk pembahasan masalah kedua berkaitan dengan keabsahan akta peralihan saham yang dibuat di hadapan notaris, untuk menjawab permasalahan apa akibat hukum akta saham yang tidak memenuhi kebenaran materiil. Sub babnya terdiri atas: 1) Akibat hukum terhadap keabsahan akta peralihan saham, didalamnya diuraikan tentang teori akibat hukum dan akibat hukum akta peralihan saham, 2) Akibat hukum terhadap tanggung jawab penjual,pembeli dan notaris, 3) Prosedur pembatalan akta, 4) Penggunaan

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...



11

uang hasil korupsi dalam transaksiJual Beli Saham. Dengan dibahasnya bab ini, maka permasalahan mengenai akibat hukum akta saham yang tidak memenuhi kebenaran materiil telah terjawab. Penutup diletakkan pada Bab IV. Bab ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan

yang berisi sub bab kesimpulan dan

menyampaikan alternatif penyelesaian permasalahan dan sub bab saran.

TESIS

TANGGUNG JAWAB ...


BAB I PENDAHULUAN. Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (UUPT) modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham

Recommend Documents