BAB I PENDAHULUAN. Permasalahan klasik yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Permasalahan klasik yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Sejak zaman kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan permasalahan ini dan sampai sekarang tetap menjadi

masalah utama bangsa

Indonesia. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu kemiskinan merupakan masalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah negara. Mengacu

pada

strategi

penanggulangan

kemiskinan,

kemiskinan

didefenisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan,

Universitas Sumatera Utara

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, serta kondisi lingkungan. (http://www.scribd.com/doc/15440483/2/, diakses pada tanggal 4 Januari 2012) Berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia pada akhirnya diarahkan kedalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban penduduk miskin, salah satunya yaitu melalui perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kegiatan perlindungan sosial yang telah dilakukan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Pelaksanaan program keluarga harapan di Indonesia dilandasai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, PERPRES No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Keluarga Keluarga Harapan atau Conditional Cash Transfers (CCT) mulai diperkenalkan dinegara-negara berpenghasilan menengah seperti Meksiko, Brazil, Turki, Chili, Kolombia, Ekuator, Jamaika, Honduras, Panama, dan Afrika Selatan. Program ini kemudian menyebar ke negara berpenghasilan rendah lainnya seperti Nikaragua, Burkina Faso, Leshoto, Kamboja, Pakistan, dan Bangladesh. Bahkan, CCT juga diadopsi di New York, Amerika sejak tahun 2007. Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian terhadap program CCT. Pada tahun 2007, uji coba CCT yang diberi nama Program Keluarga Harapan diluncurkan. Program Keluarga Harapan di berbagai negara terbukti berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses peserta program terhadap

Universitas Sumatera Utara

layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Indonesia meluncurkan PKH dengan harapan mampu memecahkan masalah klasik yang sering dihadapai oleh rumah tangga miskin. PKH juga ditempatkan sebagai embrio pengembangan sistem perlindungan sosial lebih lanjut dan salah satu strategi memerangi kemiskinan. (http://www.scribd.com/doc/38742743/,diakses pada tanggal 14 November 2011) Lahirnya Program Keluarga Harapan di Indonesia dilatar belakangi oleh keterbatasan keluarga sangat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kenyataan ini terlihat dari angka kematian bayi pada kelompok penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2003 - 2007 adalah 56 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada kelompok berpendapatan tertinggi tinggal 26 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Angka kematian ibu di Indonesia juga tinggi, yaitu sekitar 228 wanita per 100 ribu kelahiran hidup atau tertinggi di Asia Tenggara (SDKI, 2007). Penyebab tingginya angka kematian ibu antara lain adalah tidak adanya kehadiran tenaga medis pada kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan tindakan, atau masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga kesehatan tradisional daripada tenaga medis lainnya. Demikian juga dengan angka kematian balita pada kelompok penduduk berpendapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggi hanya 22 persen per 1000 kelahiran hidup

(SDKI,

2003).

Pada

tahun

2000-2005,

terdapat

kecenderungan

bertambahnya kasus gizi kurang yang meningkat dari 24,5 persen pada tahun 2000 menjadi 29 persen pada tahun 2005. Sementara pada tahun 2007 terjadi

Universitas Sumatera Utara

penurunan menjadi 18,4 persen (Riskesdas, 2007). Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, serta beban biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Kenyataan lain yang juga melatarbelakangi peluncuran Program Keluarga Harapan yaitu keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan. Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada yang sama sekali tidak dapat mengenyam bangku sekolah karena harus mencari nafkah. Selain itu, meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/Mts.Kondisi ini membuat kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Alasan rumah tangga sangat miskin untuk tidak melanjutkan sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan dan pendidikan. PKH akan memberi manfaat jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek PKH akan memberikan income effect kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi,

Universitas Sumatera Utara

pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect) anak keluarga miskin, serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). (http://pkh.depsos.go.id/, diakses pada tanggal 15 November 2011) Program Keluarga Harapan (PKH) pada Provinsi Sumatera Utara mulai diberlakukan pada tahun 2008 yang meliputi tiga Kabupaten/Kota yakni Medan, Nias dan Tapanuli Tengah sebagai daerah percontohan dengan total 33 kecamatan. Sumatera Utara dijadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan mengingat jumlah penduduk miskin di daerah ini masih cukup banyak. Menurut data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah ini sebanyak 1.768.400 orang atau sebesar 13,9 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya.Kondisi kemiskinan ini menyebabkan banyak keluarga miskin yang tidak

dapat

mengakses

pendidikan

dan

kesehatan

secara

layak.

(http://sumut.bps.go.id/f_brs/Miskin-010807.pdf, diakses pada tanggal 2 Januari 2012). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Medan diduga sarat penyimpangan dimana masih banyak rumah tangga sangat miskin yang belum mendapat bantuan dana tersebut. Berikut kutipan beritanya: ”Realisasi pelaksanaan bantuan Kementerian Sosial RI Jakarta lewat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi warga miskin di Kota Medan dengan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak objektif, dan tidak profesional, bahkan program ini disinyalir sarat penyimpangan. Pasalnya, dari 79,136 KK warga RTSM, hanya 18.906 KK yang mendapat bantuan PKH tersebut. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan dan tenaga pendamping PKH serta beberapa warga yang mengaku warga miskin namun belum mendapat bantuan di ruang komisi B gedung dewan...Kepada BPS diminta agar bekerja lebih profesional mendata

Universitas Sumatera Utara

warga miskin dan tenaga pendamping PKH agar transparan melakukan pengawasan dan rutin melakukan sosialisasi. Sementara itu mewakili warga yang protes terkait penyaluran PKH ini yakni, Delvina Sitompul, mengaku penyaluran tidak transparan. Padahal, menurut Delvina hanya tergolong warga miskin tetapi tidak dapat bantuan, sementara banyak warga yang kaya namun mendapat bantuan tersebut. "Saya melihat pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran”. Mewakili petugas pendamping PKH. Iras Mulyati kepada wartawan mengaku masalah bantuan PKH di Medan banyak persoalan. Faktanya masih banyak warga miskin di Medan belum dapat bantuan tersebut(yur/3). (http://bataviase.co.id/node/546509, diakses pada tanggal 18 November 2011)” Permasalahan lain yang juga terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Medan yaitu adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh petugas PKH. Berikut kutipan beritanya:

Sebagian besar keluarga RTSM penerima PKH yang merupakan kaum ibu, mengeluhkan potongan yang dilakukan petugas mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu, seperti yang dikeluhkan salah seorang peserta PKH, Maria Rosbetty. “Hampir setiap pencairan dipotong. Pada bulan (September, red) ini dipotong Rp 150.000. Padahal anak saya selalu saya bawa ke Posyandu dan ada absensi dari Posyandu,” paparnya jengkel. Hal yang sama disampaikan peserta lainnya Ny.Simanungkalit dan Ny. Silalahi yang dipotong masing-masing sebanyak Rp 200.000,-. “Biasanya kami mendapatkan sebanyak Rp 550.000,- tetapi hari ini hanya Rp 350.000,“ujarnya.(15/9). (http://sentanaonline.com/detail_news/main/4035/1/24/09/2011/PetugasPemkot-Medan-Sunat-Dana-PKH-Rp-8-Miliar, diakses pada tgl 25 November 2011) Melalui kutipan diatas dapat dilihat bahwa ada masalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Medan. Faktanya, pemberian bantuan tidak tepat sasaran serta adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh petugas PKH dalam penyaluran bantuan tersebut.

Universitas Sumatera Utara

Kelurahan Padang Bulan Selayang II adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Selayang. Kelurahan ini merupakan Kelurahan terbanyak dalam penerimaan PKH. Dengan melihat adanya permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk megetahui tentang pelaksanaan Program Keluaraga Harapan di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang, maka penulis mengambil judul tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang” I.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang?” I.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang. I.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Secara subjektif, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan metodelogi yang digunakan penulis dalam menyusun suatu wacana baru

Universitas Sumatera Utara

dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang. 2.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait khususnya di Kelurahan Padang

Bulan

Selayang

II

Kecamatan

Medan

Selayang

dalam

mengimplementasikan Program Keluarga Harapan. 3.

Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara.

1.5. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN Bab ini berisikan segala teori yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana penelitian dilakukan.

BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Universitas Sumatera Utara

Bab ini berisikan tentang penyajian data yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang dianalisis. BAB VI

PENUTUP Dalam bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

Universitas Sumatera Utara