BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus
diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, sudah pasti disemua negara di dunia membutuhkan pemerintahan yang baik atau sering disebut Good Governance. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dewasa ini telah banyak terjadi perubahan yang signifikan dan fundamental pada Negara Indonesia dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan setelah diterapkannya otonomi daerah secara efektif. Menurut Undang- Undang No. 32/2004 (2004 : 4). “Otonomi Daerah adalah hak wewnang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa daerah diberikan hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus
kepentingannya
sendiri.Dalam
pencapaian
good
governance
pemerintah daerah harus mengingat bahwa “otonomi daerah identik dengan akuntabilitas, good governance, dan sebagainya, maka pemerintahan yang baik adalah pemerintah daerah yang dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakatnya secara jujur.
1 Universitas Sumatera Utara
Pemerintah Kota Padangsidimpuan merupaka salah satu Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 32 SKPD, yang juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Tetapi dalam hal ini masih banyak SKPD yang terlambat menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) kepada biro keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah untuk dikompilasi, sehingga menyebabkan terlambatnya pengesahan APBD. Dalam rangka menyusun laporan keuangan SKPD masih banyak perangkat kerja yang kurang mampu dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga banyak terjadi kesalahan yang nantinya berpengaruh pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk memberikan keyakinan yang memadai laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal. Hasil akhir dari proses audit BPK adalah memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan LKPD. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintahan Kota Padangsidimpuan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat melalui Tabel 1.1. Tabel 1.1. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara No 1 2 3 4 5 6 7 8
Entitas Pemerintah Daerah Kota Binjai Kota Gunung Sitoli Kota Medan Kota Padangsidimpuan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjungbalai Kota Tebing Tinggi
2010 TW WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
2011 WDP WDP WTP WDP WDP WTP DPP WDP WDP
2012 WDP WDP WTP DPP WDP WDP WDP TMP TMP
2013 WDP WDP WTP DPP WDP WDP WDP TMP WDP
2014 WTP DPP WDP WTP WDP WTP WTP WTP DPP
Sumber: IHPS I BPK RI Tahun 2015
2 Universitas Sumatera Utara
Seperti yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan laporan keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tahun 2010 sampai dengan 2014 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam opini WDP tersebut artinya menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, maka dari itu kekurangan ataupun kelemahan yang ada
harus
diperbaiki
dalam
pengelolaan
keuangan
Pemerintah
Kota
Padangsidimpuan. Dari hasil temuan BPK ada empat hal yang mendasari pemberian opini WDP yaitu, kesesuaian pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang- undangan, dan efektifitas pengendalian intern. Sejak tahun 2015 Pemerintah berkewajiban harus dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Ini merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk lebih meningkatkan SDM pengelola keuangan SKPD untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik sehingga nantinya diharapkan mendapatkan opini WTP dari pemeriksaan BPK. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal tersebut diatur dalam Undang- Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyampaikan laporan peratanggungjawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
3 Universitas Sumatera Utara
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Dimana untuk mewujudkan hal tersebut presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Sesuai dengan PP No . 71 Tahun 2010 pada bagian BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 3 “SAP adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Maka dari itu, perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor pendukung berikutnya adalah pelatihan yang dapat mendukung perangkat Dinas Daerah dalam penyajian laporan keuangan. Pelatihan ini bertujuan agar perangkat Dinas Daerah tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan SAP karena telah terbiasa melalui adanya pelatihan. Hal tersebut senada dengan pendapat Latoirner dalam Saksono (1993) bahwa “para pegawai dapat berkembang lebih pesat dan lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli” serta Dessler (1995) yang menyatakan bahwa “kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need) bagi suatu organisasi pada hakekatnya muncul dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi itu, seperti penurunan prestasi”. Pada saat pelatihan para pegawai juga akan mendapat
4 Universitas Sumatera Utara
pendidikan yang dapat mendukung kinerja para pegawai, dengan adanya pendidikan para perangkat SKPD, maka akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Namun Menpan (2005) menyatakan “pendidikan dan pelatihan pegawai yang belaku dewasa ini bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan”. Sehingga pendidikan dan pelatihan kurang efektif dan efisien. Faktor berikutnya adalah Akuntabilitas dan Transparansi. Secara umum akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lemabaga yudikatif kehakiman). Akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik sudah disadari dan sudah direfleksikan dalam berbagai peraturan pemerintah. Laporan peratanggungjawaban kepala daerah merupakan jawaban strategis bagi berbagai tuntutan. Penyajian laporan pertanggungjawaban kepala daerah antara lain adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Bastian, 2006). Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik baik di pusat maupun daerah. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasiinformasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar makan dibutuhkan petugas informasi
5 Universitas Sumatera Utara
profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Penelitian ini berpijak dari penelitian terdahulu Rajana (2009), pada peneltian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman SAP, latar belakang, strata pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif. Pada penelitian Enho (2008), menunjukkan hasil bahwa pemahaman SAP, pendidikan, dan pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif, sedangkan latar belakang pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, dan latar belakang penelitian terhadap penyusunan laporan keuangan daerah dalam sebuah skripsi berjudul ”Pengaruh Pemahaman SAP, Pelatihan, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Padangisidimpuan”. 1.2
Perumusan Masalah Dengan adanya latar belakang serta fakta- fakta diatas, maka penulis
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah pemahaman SAP, pelatihan. akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Padangsidimpuan?”
6 Universitas Sumatera Utara
1.3
Batasan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan beberapa pertimbangan
lainnya, maka penulis melakukan batasan masalah agar penelitian terfokus pada topik yang dipilih. 1.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP, pelatihan, akuntabilitas, serta transparansi terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Padangsidimpuan. 1.4.2
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a. Bagi Peneliti, diharapkan melalui penelitian ini agar dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman terhadap SAP, pelatihan, akuntabilitas, dan transparansi baik secara parsial dan simultan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah. b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak- pihak yang terkait di pemerintah daerah. Disamping itu, melalui penelitian ini pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyusunn laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta dapat meningkatkan SDM dalam menyusun laporan keuangan
daerah
melalui
pemahaman
SAP,
pendidikan,
pelatihan,
akuntabilitas, dan transparansi.
7 Universitas Sumatera Utara
c. Bagi Pihak Lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
8 Universitas Sumatera Utara
