BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan bisnis properti di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat tajam pada dekade terakhir ini. Banyak indikator yang dapat dilihat di dalam masyarakat misalnya dengan banyaknya pembangunan perumahan perumahan baru termasuk juga apartemen dengan harga yang relatif lebih murah. Disamping itu komponen penunjang kepemilikan rumah juga semakin mudah dan menjangkau berbagai lapisan masarakat, misalnya dengan kucuran kredit rumah yang melimpah. Hampir semua bank besar di indonesia mempunyai produk kredit kepemilikan rumah dengan berbagai variasi pembiayaan. Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada Negara yang tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dari Negara, yang dipakai membiayai keperluan umum bagi seluruh masyarakat. Sebagai salah satu sumber penerimaan penting Negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan sebagian berasal dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan 1
2
dari sektor pajak. Pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan Negara di luar migas. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Kebijaksanaan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh-Final berdasarkan peraturan pemerintah (PP) yaitu : penghasilan atas bunga, penjualan saham di bursa, penghasilan atas hadiah undian, penjualan tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, kantor perwakilan dagang asing di Indonesia, selisih penilaian kembali aktiva tetap, jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan jasa konsultan. (kecuali konsultan hukum dan pajak). PPh-Final juga berlaku untuk PPh pasal 21 bagi orang pribadi yang penghasilannya semata-mata hanya satu dari satu pemberi kerja atau pemotong PPh pasal 21 dan telah dilakukan pemotongan PPh pasal 21, serta PPh pasal 22
3
bagi penyalur/dealer/agen produk pertamina dan premix, penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir, dan penyalur/distributor rokok. Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam operasionalnya harus memperhatikan dengan seksama faktorfaktor kesederhanaan, tarif, sistem pemungutan, peniadaan pengenaan pajak ganda pemerataan dalam pengenaan dan pembebanan, kepastian hukum, menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang. Serta dapat pula mendorong kegiatan ekonomis dan menutup praktek-praktek spekulasi tanah sehingga kehadirannya dapat diterima dan diakui oleh masyarakat karena saling menguntungkan. Tanah dari segi ekonomis mempunyai nilai investasi yang menguntungkan sekaligus memberikan kedudukan sosial yang lebih baik orang atau badan yang mempunyai hak atasnya. Gejala meningkatnya investasi tanah pada saat ini dan mendatang banyak menimbulkan pengusaha-pengusaha besar dan menengah besar sangat tertarik terjun ke usaha bisnis properti disebabkan beberapa hal. Sehubungan dengan kepesatan usaha properti atau real estate tersebut maka pemerintah juga mengembangkan pajak penghasilan yang baru yaitu hasil pengembangan pajak penghasilan yang ada yang diberi nama pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang bertujuan menghindari dan menekan gejala meningkatnya investasi tanah terhadap keadaan yang tidak menguntungkan baik segi sosial, ekonomi, maupun politis dan juga terjadi akumulasi penguasaan dan pemilikan tanah oleh sebagian masyarakat dengan tujuan spekulasi sehingga akan menyebabkan terpengaruhnya kenaikan harga sehingga berdampak negatif terhadap pemerataan kesejahtraan
4
masyarakat. Pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sejak berlakunya Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2008 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan final, termasuk wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Berlakunya Peraturan Pemerintah ini mulai 1 Januari 2009 bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tentu akan merubah sistem perhitungan Pajak Penghasilannya. Atas latar belakang diatas, masalah pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu analisis pengaruh pemungutan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan
bangunan
terhadap
aspek
keuangan
perusahaan
real
estate
PT. Patramal Anugerah Soraya.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul yang dikemukakan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam perusahaan ini dapat dirumuskan : 1. Apakah penerapan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada PT Patramal Anugerah Soraya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ? 2. Bagaimana pengaruh penerapan PPh Final atas laba rugi PT Patramal Anugerah Soraya ?
5
1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui penerapan PPh final PT Patramal Anugerah Soraya sudah sesuai PP No 71 tahun 2008. 2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PPh Final atas laba rugi PT. Patramal Anugerah Soraya.
1.4 Manfaat Penelitian Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dalam hal analisa pemungutan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi penulis, memperluas wawasan penulis mengenai penerapan pajak pada real eastet dan pengakuan pendapatan. b. Bagi perusahaan/wajib pajak, bermanfaat bagi pihak manajemen untuk menganalisa pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2008 dan pengakuan pendapatan yang dipakai sekarang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. c. Bagi fiskus, diharapkan dapat memberi kemudahan, dalam melakukan pemeriksaan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bagunan
6
oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan undang-undang perpajakan. d. Bagi pihak lain atau pembaca, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permsalahan yang sama. e. Bagi Perguruan Tinggi, dapat menambah perpustakaan.
khasanah pembendaharaan
