BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perdagangan orang merupakan salah satu problematika yang dihadapi komunitas internasional saat ini. Semua negara, dalam level yang berbeda-beda, dihadapkan dengan isu perdagangan orang. Dalam konteks perdagangan orang, negara dapat menjadi negara sumber, transit, tujuan, atau kombinasi dari ketiganya. Menurut UN Office on Drugs and Crime, perdagangan orang menempati posisi ketiga kejahatan internasional dengan tingkat pertumbuhan tercepat setelah perdagangan senjata dan perdagangan obat-obatan terlarang.1 Jumlah korban perdagangan orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti, namun diperkirakan terdapat setidaknya 2,6 juta jiwa yang terjebak dalam jaringan perdagangan orang2 dan sedikitnya 800.000 orang tiap tahunnya diselundupkan melewati lintas batas negaranya untuk tujuan eksploitasi.3 Jumlah ini belum termasuk jumlah perdagangan manusia yang terjadi di dalam negeri.4
1
Sixty-seventh General Assembly Third Committee Meeting, 11 Oktober 2012, “Heinous, Fast-Growing Crimes of Human, Drug Trafficking Will Continue to Ravage World’s Economies without Coordinated Global Action, Third Committee Told,” press release, diakses melalui http://www.un.org/News/Press/docs/2012/gashc4039.doc.html tanggal 1 April 2014. 2 ILO Global Alliance Against Forced Labour, 2005, “Global Report under the Follow-up to The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 2005,” International Labour Conference 93th Session 2005, Report I(B), International Labour Office, Geneva, diakses melalui: http://apflnet.ilo.org/resources/a-global-alliance-against-forcedlabour/at_download/file1 tanggal 1 April 2014, para. 37 & 217. 3 United States Department of State, 12 Juni 2007, U.S. Department of State 2007 Trafficking in Persons Report, diakses melalui http://www.refworld.org/docid/467be3b823.html tanggal 1 April 2014. Angka yang dicantumkan di atas adalah berdasarkan penelitian US State Department pada tahun 2006. Angka yang didapat dari Laporan U.S. State Department dan Laporan ILO di atas merupakan data yang paling sering dikutip dalam berbagai laporan dan penelitian mengenai perdagangan orang. 4 Ibid..
1
Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia diperlakukan seolah-olah barang yang dapat diperjual-belikan dan dieksploitasi. Korban ditipu, diancam, dan dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan hak-haknya sebagai pekerja. Selama dalam jeratan trafficker (pelaku tindak perdagangan orang), korban menderita ancaman dan kekerasan baik fisik, mental, dan seksual. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban perdagangan sering kali dikurung di bawah tanah tanpa cahaya. 5 Korban kerap dipukuli hingga babak belur, dan lukanya tidak mendapat perawatan medis.6 Kekerasan yang dialami korban perdagangan orang ini bisa dianggap setara dengan tindak penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia lainnya.7 Solusi ideal bagi korban perdagangan orang adalah repatriasi atau pulang ke tempat asalnya agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dan temantemannya. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu, korban memiliki alasan-alasan yang wajar untuk menghindar pulang ke negara asalnya. Ada kalanya, sekembalinya ke rumahnya, korban mengalami pengucilan dari masyarakat akibat dianggap pernah terlibat dalam perdagangan orang, terutama jika korban merupakan korban dari perdagangan orang untuk tujuan sex.8 Selain itu, korban yang telah lama terisolasi dari dunia luar akan kesulitan memperoleh pekerjaan
5
Human Rights Council, 15 Januari 2008, UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (A/HRC/7/3), diakses melalui http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf tanggal 1 April 2014, para. 53. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Anders Lisborg dan Sine Plambech, 2009, “Going Back Moving On: A Synthesis Report of The Trends And Experiences Of Returned Trafficking Victims in Thailand And The Philippines,” Laporan Penelitian, ILO - HSF Project: Economic and Social Empowerment of Returned Victims of Trafficking in Thailand and the Philippines, ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand, diakses melalui: http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_116030/lang-en/index.htm tanggal 20 April 2014, hlm.40.
2
yang layak, mengingat kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup untuk bersaing dalam pangsa kerja.9 Akibatnya, korban justru rentan terhadap risiko re-trafficking (diperdagangkan lagi). Dalam situasi tersebut, repatriasi bukanlah pilihan yang aman bagi korban. Di sisi lain, dalam hukum internasional terdapat prinsip non-refoulement yang melarang negara untuk mengusir atau memulangkan individu asing ke negara di mana keselamatan atau kebebasan individu tersebut terancam. Keberadaan prinsip non-refoulement ini disebutkan secara eksplisit dalam 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (selanjutnya Protokol Perdagangan Orang)10 yang merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur perihal perdagangan orang. Dalam Pasal 14 sub alinea (a) selengkapnya disebutkan bahwa: “Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.” (Tidak ada dalam Protokol ini yang dapat mempengaruhi hak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan individu berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia Internasional dan, khususnya, di mana dapat diterapkan, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi dan prinsip nonrefoulement sebagaimana tercantum di dalamnya).
9
Ibid, hlm. 38. 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, (Protokol Perdagangan Orang) ratifikasi dan aksesi berdasarkan General Assembly Resolution 55/25 Annex II, U.N. GAOR, UN Doc. A/45/49 tanggal 15 November 2000, berlaku mengikat sejak 25 Desember 2003. Sebanyak 161 Negara Pihak sampai dengan November 2014, diakses melalui http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm tanggal 1 April 2014. 10
3
Berdasarkan rumusan Pasal tersebut berarti Protokol Perdagangan Orang mengakui dan menghormati prinsip non-refoulement. Dengan demikian, jika kepulangan korban ke negara asalnya justru berisiko membahayakan keselamatan jiwa atau kebebasan hak asasi korban, maka non-refoulement berlaku dan Negara tidak dapat mengusir atau memulangkan paksa korban. Berangkat dari fakta tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara prinsip non-refoulement dan perdagangan orang dan mengkaji penerapan prinsip non-refoulement sebagai alternatif perlindungan korban perdagangan orang yang karena alasan tertentu menolak repatriasi atau pulang ke negara asalnya.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip nonrefoulement sebagai alternatif perlindungan dalam konteks korban perdagangan orang yang menolak repatriasi atau pulang ke negara asalnya?
C. Keaslian Penelitian Penelitian hukum ini menitik-beratkan pada penerapan prinsip non-refoulement dalam konteks korban perdagangan orang yang menolak repatriasi atau pulang ke negara asalnya. Penulisan hukum yang mengangkat isu mengenai perdagangan orang yang ada di Fakultas Hukum Gajah Mada hingga saat ini cenderung berfokus pada masalah pencegahan dan proses hukum para pelaku serta perlindungan korban 4
perdagangan orang secara umum. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian terhadap topik non-refoulement dalam kasus perdagangan orang belum dilakukan. Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa penelitian ini murni merupakan hasil karya penulis dan keasliannya tidak dapat diragukan.
D. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip non-refoulement
sebagai
alternatif
perlindungan
dalam
konteks
korban
perdagangan orang yang menolak repatriasi atau pulang ke negara asalnya.
E. Manfaat Penelitian Ada dua manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini. Manfaat pertama, yakni manfaat obyektif, adalah agar hasil penelitian ini kiranya dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan hukum internasional, khususnya dalam hal upaya perlindungan korban perdagangan orang yang menolak pulang ke negara asalnya. Manfaat kedua yang ingin dicapai adalah manfaat subyektif, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penulisan hukum memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum.
5
F. Tinjauan Pustaka Protokol Perdagangan Orang yang merupakan standar internasional dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan perlindungan korban perdagangan orang, memberikan batasan definisi perdagangan orang atau trafficking in person sebagai berikut: a. perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan cara: - ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk lain dari pemaksaan; - penculikan; - penipuan; - kebohongan; - penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; atau - memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi eksploitasi termasuk paling tidak: - eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentukbentuk lain dari eksploitasi seksual; - kerja atau layanan paksa; - perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan; - penghambaan; - pengambilan organ tubuh b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dalam sub-alinea (a) ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub-alinea (a) digunakan; c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” sekalipun tindakan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub-alinea (a) Pasal ini; d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.11
11
Pasal 3 Protokol Perdagangan Orang.
6
Berdasarkan definisi perdagangan orang tersebut di atas, maka terdapat tiga unsur untuk menentukan apakah suatu tindak kejahatan telah memenuhi kualifikasi tindak perdagangan orang. Ketiga unsur tersebut adalah: 1. perbuatan (way) yaitu berupa perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang. 2. Cara (means) melalui unsur ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain seperti penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan
pembayaran atau keuntungan
untuk
memperoleh
persetujuan dari orang-orang. Tipu daya terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dan realisasinya terutama menyangkut jenis pekerjaan dan kondisi kerja, misalnya seorang wanita yang diiming-imingi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, sesampainya di negara tujuan justru dijadikan pelacur.12 Penyalahgunaan kedudukan rentan (abuse of position of vulnerability) haruslah dimengerti sebagai sebuah situasi di mana seseorang tidak memiliki alternatif nyata atau yang dapat diterima, terkecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi.13 3. Tujuan (purpose), yaitu untuk eksploitasi, mencakup setidak-tidaknya -namun tidak terbatas pada- pelacuran, bentuk-bentuk eksploitasi
12
Supriyadi Widodo Eddyono, 2005, Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, ELSAM, Jakarta, diakses melalui http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu_kuhp/files/briefing/5.pdf tanggal 1 April 2014, hlm. 8. 13 Ibid.
7
seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh. Terkait dengan persetujuan korban, Protokol Perdagangan Orang secara jelas menegaskan bahwa persetujuan korban tersebut tidak lagi berarti bilamana caracara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan. Hal ini didasarkan bahwa secara rasional, tidak ada seorang pun yang mau untuk diperdagangkan dan dieksploitasi dan diperlakukan semena-mena. Korban mungkin “setuju” untuk diselundupkan dan bekerja di luar negeri misalnya dalam bisnis prostitusi, namun hal itu tidak berarti bahwa korban setuju untuk bekerja dalam kondisi eksploitasi yang terjadi dalam perdagangan orang. Ketika yang menjadi korban perdagangan orang adalah seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun maka korban adalah seorang anak di mata Protokol Perdagangan Orang. Dalam kasus demikian, maka perbuatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi sudah memenuhi kualifikasi tindak perdagangan orang tanpa perlu mempertimbangkan ada tidaknya unsur cara seperti ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang. Kasus perdagangan orang sering kali disalah-fahami dengan kasus penyelundupan orang (human smuggling). Meskipun terdapat kemiripan antara 8
praktik perdagangan orang dan penyelundupan orang, namun keduanya pada dasarnya merupakan dua bentuk tindak kejahatan yang berbeda. Dalam perdagangan orang terdapat unsur ancaman, paksaaan, kekerasan, atau tipu daya, sebaliknya penyelundupan orang terjadi karena permintaan dari orang yang ingin diselundupkan. Orang yang diselundupkan dengan suka rela membayar penyelundup atau smuggler agar dapat masuk ke negara lain. Penyelundupan orang hanya memiliki tahap pemindahan atau transportasi dari negara asal ke negara tujuan. Sesampainya di negara tujuan, hubungan antara orang yang diselundupkan dengan penyelundupnya selesai. Hal ini berbeda dengan kasus perdagangan orang di mana korban mengalami ekploitasi di negara tujuan. Perbedaan lain adalah perdagangan orang dapat tejadi baik secara internal dalam negeri maupun lintas batas negara, sedangkan penyelundupan orang selalu dalam bentuk lintas batas negara. Masuknya orang-orang melalui jalur penyelundupan orang adalah ilegal. Pada umumnya orang-orang yang menggunakan jasa penyelundup untuk masuk ke negara lain mengetahui dan sadar bahwa tindakan tersebut adalah melanggar hukum. Oleh karena itu, negara-negara pada umumnya tidak memandang mereka sebagai korban, melainkan pelaku kejahatan dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi hukum, misalnya dalam bentuk deportasi. Akan tetapi, perlu digaris-bawahi bahwa kasus penyelundupan orang dapat berubah menjadi kasus perdagangan orang, tergantung dengan ada tidaknya unsur eksploitasi yang menjadi ciri khas perdagangan orang sesampainya di negara tujuan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa persetujuan korban dalam perdagangan orang menjadi tidak relevan jika 9
cara-cara pemaksaan atau penipuan telah digunakan. Contoh kasus misalnya seseorang setuju menggunakan dan membayar jasa penyelundup untuk masuk ke wilayah snegara lain. Namun sesampainya di negara tujuannya, penyelundup atau pihak lain memanfaatkan kondisi rentannya sebagai orang asing tak berdokumen dan mengeksploitasinya. Dalam situasi tersebut maka kasus yang semula adalah kasus penyelundupan orang biasa telah berubah menjadi kasus perdagangan orang. Orang tersebut, terlepas dari niatnya semula untuk menyelundup masuk ke negara lain, harus dipandang sebagai korban perdagangan orang yang berhak mendapat perlindungan. Di sisi lain, dalam hukum internasional dikenal prinsip non-refoulement. Istilah refoulement berasal dari bahasa Prancis, “refouler” yang berarti memukul mundur (to repel) atau mengembalikan (to drive back).14 Maka non-refoulement secara sederhana dapat diartikan tidak boleh mengembalikan. Larangan terhadap refoulement
dimuat secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (1) 1951 Geneva
Convention Relating to the Status of Refugees (selanjutnya Konvensi Jenewa 1951)15 yang menyebutkan: No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his [or her] life or freedom would be threatened on account of his [or her] race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion
Lami Bertan Tokuzlu, 2006, “Non-Refoulement Principle in a Changing European Legal Environment with Particular Emphasis on Turkey, a Candidate Country at the External Borders of The EU.” Disertasi. Marmara Universitesi, Istambul, Turkey, diakses melalui:http://www.academia.edu/578117/ tanggal 20 April 2014, hlm. 16. 15 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, 189 U.N.T.S. 150 diadopsi tanggal 28 Juli 1951, berlaku mengikat sejak 22 April 1954, 145 Negara Pihak sampai dengan tahun 2014, dapat diakses melalui http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/ocref.htm tanggal 1 April 2014. 14
10
(Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah ketika hidup atau kebebasannya akan terancam karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politiknya)16
Ketentuan Pasal 33 (1) di atas mengandung konsekuensi hukum bahwa Negara-Negara Pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 terikat untuk tidak mengusir atau memulangkan individu asing yang berada di wilayah teritorialnya ke negara di mana keselamatan jiwa dan kebebasan individu yang bersangkutan terancam atas dasar alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok tertentu, atau opini politiknya. Penggunaan frase “....in mannner whatsoever (dengan cara apa pun)......” dalam Pasal 33 ayat 1 Konvensi Jenewa 1951 ini menunjukan bahwa non-refoulement berlaku pada segala bentuk pengusiran atau pemindahan paksa (forcible removal) termasuk di dalamnya deportasi, pengusiran (expulsion), ekstradisi, rendition, penolakan izin masuk, dan segala bentuk pengusiran atau pengembalian paksa lainnya. Konvensi Jenewa 1951 merupakan landasan perlindungan internasional bagi pengungsi, maka berarti hak-hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya, termasuk pula prinsip non-refoulement, berlaku terhadap pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi menurut Konvensi 1951 adalah individu yang berada di luar wilayah negaranya, memiliki ketakutan yang beralasan akan mengalami persekusi atau penganiayaan, karena dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok
16
Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 195, cetak tebal oleh Penulis.
11
sosial tertentu atau opini politiknya, dan individu tersebut tidak mau pulang atau menolak pelindungan hukum dari negara asalnya. Sedangkan pencari suaka adalah individu yang mencari suaka di negara lain. Pencari suaka mungkin adalah seorang pengungsi sehingga prinsip non-refoulement menurut Konvensi Jenewa 1951 juga berlaku baginya sampai status pengungsinya ditentukan. Prinsip non-refoulement berlaku mutlak dan hanya dapat dikecualikan jika terdapat kondisi yang menggugurkan hak individu terhadap prinsip non-refoulement sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951. Ada pun pengecualian tersebut yaitu jika individu yang bersangkutan merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan negara di mana ia mencari suaka atau individu tersebut telah diputuskan oleh pengadilan untuk kejahatan yang serius, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan banding lagi, dan selanjutnya masih menjadi ancaman bagi masyarakat di negara di mana ia mencari suaka.17 Kelemahan prinsip non-refoulement yang dimuat dalam Konvensi Jenewa 1951 tersebut adalah larangan refoulement dibatasi hanya untuk dasar alasan yang diterima Konvensi yaitu karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok tertentu, atau opini politik. Untuk kasus-kasus di mana ancaman bahayanya dikarenakan alasan di luar yang disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1951, Negara-Negara Pihak cenderung berpendapat bahwa perlindungan pengungsi tidak
berlaku,
sehingga
individu
dapat
dipulangkan
paksa.
Dalam
Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 menyebutkan: “The benefit of [Article 33(1)] may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he [or she] is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country” 17
12
perkembangannya, saat ini walaupun perlindungan pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tersebut masih kaku dan terbatas pada lima dasar alasan tersebut, negara pada umumnya mempertimbangkan alasan kemanusiaan dalam menanggapi kasus-kasus klaim perlindungan pengungsi di luar alasan konvensi. Prinsip non-refoulement tidak hanya ditemukan dalam hukum perlindungan pengungsi, tetapi juga diakui dalam perangkat hukum hak asasi manusia internasional, antara lain dalam The 1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CaT), 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Hukum HAM berlaku untuk setiap orang. Oleh karena itu maka, prinsip non-refoulement yang berkembang dalam hukum HAM internasional berlaku untuk setiap orang dan tidak mengenal pembatasan alasan. Hal ini berarti sepanjang hak asasi individu yang diatur dalam perjanjian HAM tersebut dilanggar jika individu dipindahkan ke suatu negara tertentu, maka kewajiban non-refoulement akan muncul. Dengan demikian maka perlindungan dari refoulement dalam hukum HAM internasional cenderung bersifat lebih luas dari hukum pengungsi. Dalam konteks perdagangan orang, pada dasarnya korban tidak memerlukan perlindungan internasional.
Korban perdagangan orang umumnya
tidak
meninggalkan negara asalnya dengan tujuan melarikan diri dan mencari perlindungan negara lain, melainkan karena adanya unsur paksaan, kekerasan, atau tipu daya. Dalam kasus perdagangan lintas batas negara, eksploitasi tidak terjadi di negara asal, tetapi terjadi ketika korban berada di negara tujuan. Solusi ideal bagi 13
korban perdagangan orang adalah repatriasi atau pulang ke negara asalnya agar bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan teman-temannya. Terkait repatriasi korban, Protokol Perdagangan Orang mengatur bahwa ketika negara memulangkan korban perdagangan orang ke Negara Pihak di mana korban adalah warga negaranya atau ke negara di mana korban memiliki domisili tetap, pemulangan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan korban dan status proses hukum yang tengah berlangsung, dan sebaiknya bersifat voluntary (sukarela).18 Ketika negara mengambil langkah untuk me-repatriasi individu yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, negara tersebut harus menjalankan risk assessment untuk menentukan apakah repatriasi korban ke negara asalnya aman atau tidak.19 Jika hasil dari risk assessment menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang membahayakan korban sekembalinya ke negara asalnya, masa proses repatriasi dapat dilanjutkan.20 Jika ditemukan bahwa repatriasi korban justru dapat membahayakan keselamatan korban, maka repatriasi hendaknya tidak dilakukan.21 Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat kemungkinan korban perdagangan orang mendapati dirinya dalam risiko yang membahayakan jiwa dan kebebasan hak asasinya sekembalinya ke negara asal. Misalnya dalam kasus korban yang menjadi saksi dalam proses hukum melawan trafficker-nya. Berkat kesaksian korban trafficker-nya dihukum penjara. Namun trafficker-nya merupakan bagian dari
Pasal 8 ayat (2) Protokol Perdagangan Orang mengatur bahwa: “When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary” 19 United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), 2008, An Introduction to Human Trafficking: Vurnerability, Impact, and Action, United Nations, New York, hlm. 122. 20 Ibid. 21 ibid. 18
14
jaringan kejahatan yang memiliki pengaruh kuat di negara asal korban. Akibat perannya dalam menjebloskan trafficker-nya, korban menjadi target balas dendam dari jaringan tersebut. Jika jaringan trafficker tersebut memiliki sumber daya dan pengaruh untuk mewujudkan balas dendam terhadap korban, ditambah jika negara asal tidak mampu menjamin keselamatan korban, maka berarti repatriasi korban bukan pilihan yang aman bagi korban. Dalam kasus tersebut, korban memerlukan alternatif perlindungan. Dalam Protokol Perdagangan Orang disebutkan mengenai prinsip nonrefoulement yakni dalam Pasal 14 sub-alinea (a): “Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international human rights law and, in particular, where applic able, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of nonrefoulement as contained therein.” (Tidak ada dalam Protokol ini yang dapat mempengaruhi hak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan individu berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia Internasional dan, khususnya, di mana dapat diterapkan, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi dan prinsip non-refoulement sebagaimana tercantum didalamnya).
Dengan demikian maka Protokol Perdagangan Orang mengakui dan menghormati berlakunya prinsip non-refoulement dan hukum pengungsi sebagaimana dimuat dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 196722. Oleh
22
1967 Protocol Relating to the Status of Refugee, 606 U.N.T.S. 267, berlaku mengikat sejak 22 April 1954, 146 Negara Pihak sampai dengan November 2014, diakses melalui http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/opref.htm tanggal 1 April 2014.
15
karena itu, dalam situasi di mana korban perdagangan orang yang menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa atau kebebasannya sekembalinya ke negara asalnya maka berdasarkan prinsip non-refoulement, negara tidak diperbolehkan untuk
mengusir
atau memulangkan paksa korban
yang
bersangkutan.
G. Metode Penelitian Metode merupakan unsur mutlak dalam pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya metode penelitian yang jelas, penelitian akan menjadi tidak terarah. Metode adalah rangkaian dari cara/kegiatan pelaksanaan penelitian guna memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara prinsip nonrefoulement dengan korban perdagangan orang yang karena suatu alasan tertentu menolak untuk pulang ke negara asalnya. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, dasar-dasar hukum, dan falsafah-falsafah hukum serta korelasinya dalam suatu gejala hukum.
16
Sedangkan jenis penelitian termasuk ke dalam kategori penelitian deskriptifanalitis di mana korelasi antara unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pengungsi dengan korban perdagangan orang dalam kasus yang diangkat digambarkan dan dianalisis secara logis dan sistematis.
2. Sumber data Sebagai penelitian yuridis-normatif, maka dalam penelitian ini digunakan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Datadata yang menjadi sumber penelitian ini antara lain sebagai berikut a. Primary source of international law Data-data ini merupakan data-data yang diperoleh dari sumber hukum internasional, sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yaitu berupa perjanjian internasional, kebiasaan internasional, doktrin internasional, dan yurisprudensi. Ada pun beberapa primary source of international law yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
UN Convention Relating to the Status of Refugees 1951
UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000
The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 2005
17
UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000
UN Protocol Relating to the Status of Refugees 1967
b. Subsidiary source Sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah subsidiary source atau sumber tambahan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, lokakarya, hasil seminar, laporan atau hasil penelitian yang memberi penjelasan lebih lanjut tentang data-data dari primary source. Beberapa subsidiary source yang dirujuk dalam penelitian ini yaitu:
Guidelines on International Protection: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Perdagangan orang and Persons at Risk of Being Trafficked (7 April 2006).
Office of UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol (26 Januari 2007).
Kaori Saito, International Protection for Trafficked Persons and Those Who Fear Being Trafficked, United Nations Refugee Agency Policy Development and Evaluation Service, Research Paper No. 149 (2007).
18
Vladislava Stoyanova, Complementary Protection for Victims of Human Trafficking under the European Convention on Human Rights, Goettingen Journal of International Law 3 (2011).
Vijay Padmanabhan, To Transfer or Not to Transfer: Identifying and Protecting Human Rights Interests in Non-refoulement, 80 Fordham Law Review 73 (2011).
Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach, Prevent, Combat, Protect Human Trafficking ( November 2011).
OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings in partnership with the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and the Helen Bamber Foundation, Trafficking in Human Beings Amounting to Torture and other Forms of Ill-treatment, Occasional Paper Series no. 5 (Juni 2013).
3. Teknik Pengumpulan Data Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka. Data-data yang dicari merupakan data-data yang dianggap relevan dengan topik penelitian mengenai prinsip non-refoulement dan korban perdagangan orang yang menolak pulang ke negara asalnya. Data-data tersebut digolongkan ke dalam kategorisasi bahan hukum
19
masing-masing kemudian dicari persamaan dan perbedaannya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Media yang dijadikan lokasi pencarian data antara lain: a. Perpustakaan Fakultas Hukum UGM b. Perpustakaan Pusat UGM c. Internet
4. Analisis Data Analisis data pada hakikatnya adalah menemukan makna yang terkandung dalam temuan data.23 Analisis data dalam penelitian normatif menekankan pada proses penyimpulan dan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.24 Dalam penelitian ini, keseluruhan data yang berhasil terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Maksudnya fakta-fakta hukum yang diperoleh selama penelitian akan dijelaskan dan digambarkan secara sistematik dan akurat kemudian diteliti berdasarkan penggolongan bahan-bahan hukum yang paling relevan dengan masalah. Untuk membantu dalam proses menganalisis data, digunakan beberapa metode penafsiran, yaitu:
23 24
M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 132. Ibid, hlm. 133.
20
a. Penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan cara menguraikannya sesuai dengan bahasa, susunan kata, atau bunyinya secara logis. b. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran bahan-bahan hukum dengan cara menghubungkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain secara logis. Berdasarkan hasil penafsiran yang diperoleh, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Penarikan kesimpulan
menggunakan metode yaitu dengan menyesuaikan hal-hal yang
bersifat khusus dengan ketentuan hukum umum.
21
