BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Penyajian laporan keuangan di daerah-daerah khususnya di SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) sering menemui kendala dalam hal pelaporan karena bendahara pengeluaran sebagai pejabat fungsional harus memiliki keahlian khusus di bidang kebendahraan, karena terjadinya perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut dibuat seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan paket peraturan perundangan dibidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Beberapa peraturan terkait dengan implementasi otonomi daerah yang telah dikeluarkan adalah paket undang-undang bidang keuangan Negara yakni UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan Negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelakasanaan dalam bentuk peraturan pemerintahan (PP), antara lain PP No.20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, PP No.24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Perintahan, dan lain-lain. Khusus berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut PP No.58 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah
1
2
mengeluarkan Pemendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir telah direvisi dengan Pemendagri No.59/2007 tentang Perubahan Atas Pemendagri No.14/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara/daerah. Sumber daya manusia yang ada di pemerintahan daerah khususnya di SKPDSKPD harus ditata dan ditingkatkan kemampuan aparaturnya, khususnya di bidang keuangan, perlu mengantisipasi perubahan-perubahan dalam pengloalaan APBD dan pertanggungjawabannya pada akhir tahun anggaran. Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sangat tergantung dari komptensi para pengelolanya sehingga peningkatan kualitas SDM pegelola
merupakan hal yang
wajib dilaksanakan. Selain berupa peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus kepenyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SDM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan. Terbatasnya jumlah PNS yang sarjana, terutama untuk bidang teknis penganggaran akuntansi dan pengelolaan keuangan merupakan tantangan yang berat, terutama dalam menerapkan peraturan yang didasari konsep yang kompleks (misalnya, penganggaran berbasis kinerja, berbasis akrual) demi terciptanya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kompetensi pegawai harus diukur dengan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.
3
Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yang teridiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. LKPD harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan
sesuai
Peraturan
Pemerintah
No.24
Tahun
2005.
Tujuan
diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh factor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan system akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BadanPemeriksaKeuangan (BPK). Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Huang et al, 1999 dalam Xu et al, 2003). Agar bermanfaat, informasi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagai mana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
4
Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi criteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampumewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan criteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah,
kekurangan
penerimaan,
kelemahan
administrasi,
ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD yang ada di dalamnya. Laporan keuangan tersebut di review oleh Inspektorat setiap akhir tahun anggaran sebelum dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Daerah, LKPD inilah yang kemudian diaudit oleh BPK untuk dinilai kewajarannya. Akuntansi keuangan pemerintah yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam pelaksanaan akuntansinya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang ada di pusat Direktorat Jendral Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dikerjakan di setiap Kementrian Negara/Lembaga (Renyowijoyo, 2008).
5
Menurut PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a. Akuntanbilitas b. Manajemen c. Transparansi d. KeseimbanganAntargenerasi e. Evaluasikinerja Dari hasil audit BPK atas LKPD selama tujuh tahun, dari tahun 2009-2012, BPK memberikan opini unqualified atau qualified dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD 2009-2012 Tahun
Opini Audit % TW % 72% 8 9% 72% 3 3%
TMP 11 11
% 12% 12%
Σ 92 93
1
1%
3
3%
85
2
2%
7
8%
93
0
0%
4
5%
80
WTP % WDP 2009 7 7% 66 2010 12 13% 67 2011 21 25% 60 71% (Sem I) 2011 21 23% 63 67% 2012 30 38% 46 57% (Sem I) *) Sampai Dengan Semester I Tahun 2012 (Sumber: www.bpk.go.id)
6
Keterangan : WTP = Unqualified
TW = Tidak Wajar
WDP = Qualified
TMP = Disclaimer
Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase LKPD kota yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan total LKPD kota yang diperiksa terus meningkat. Pada LKPD tahun 2009, baru 7 LKPD kota (8%) yang memperoleh opini WTP sedangkan pada LKPD tahun 2012 yang dilaporkan pada Semester I tahun 2013 meningkat menjadi 30 LKPD kota atau 38%. Perbaikan lainnya juga ditunjukkan dengan penurunan opini TW dan TMP yakni masing-masing sebesar 4% dan 16% pada tahun 2009 menjadi 0% dan 5% pada tahun 2012. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan, tediri atas : 1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat 2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 3. Terlambat menyampaikan laporan 4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai 5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Dari data hasil pemerikasaan BPK menunjukan sedikit sekali laporan keuangan daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Timbul pertanyaan apakah pemerintah daerah tidak memiliki personil atau pegawai yang kompeten yang dapat mememnuhi standar dalam penyusunan laporan keuangan. Atau tidak optimalnya pemerikasaan internal yang dilakukan Inspektorat Kota Bandung. Atas dasar itulah peneliti dapat melakukan penelitian untuk menguji “Pengaruh
7
Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan” (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan SKPD-SKPD di Kota Bandung). 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat
diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kompetensi pegawai di SKPD Kota Bandung? 2. Bagaimana kualitas penyajian laporan keuangan di SKPD Kota Bandung? 3. Apakah berpengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di SKPD Kota Bandung? 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai
terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Adapun tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk mengetahui kompetensi pegawai di SKPD Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui kualitas penyajian laporan keuangan di SKPD Kota Bandung. 3. Untuk mengetahui apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di SKPD Kota Bandung. 1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat pada
pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 1. Bagi penulis untuk dapat memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompetensi pegawai dalam pemahaman akuntansi terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.
8
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan khususnya mengenai kompetensi pegawai dan kualitas penyajian laporan keuangan. 3. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada dinas, badan dan lembaga teknis, dan lembaga
lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Periode penelitian dilakukan dari bulan April tahun 2015 sampai dengan selesai.
