PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PSAK No. 1 (revisi 2009)

15 Desember 2009

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PSAK No.

1 (revisi 2009)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310 Telp: (021) 3190-4232 Fax : (021) 724-5078 Email: [email protected], [email protected]

Desember 2009

Penyajian Laporan Keuangan


PSAK 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 1 (revisi 2009) merevisi PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang telah dikeluarkan sejak tanggal 4 September 1998. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Jakarta, 15 Desember 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Rosita Uli Sinaga Roy Iman Wirahardja Agus Edy Siregar Etty Retno Wulandari Merliyana Syamsul Meidyah Indreswari Riza Noor Karim Setiyono Miharjo Saptoto Agustomo Jumadi Ferdinand D. Purba Irsan Gunawan Budi Susanto Ludovicus Sensi Wondabio Eddy R. Rasyid Liauw She Jin Sylvia Veronica Siregar Fadilah Kartikasasi

Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

iii



PERBEDAAN DENGAN IFRSs PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 1: Presentation of Financial Statements per 1 Januari 2009, kecuali:

iv

1.

IAS 1 paragraf 02 yang menjadi PSAK 1 paragraf 02 mengenai ruang lingkup dengan ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah, karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.

IAS 1 paragraf 05 yang menjadi PSAK 1 paragraf 05 mengenai ruang lingkup dengan menghilangkan kemungkinan penerapan bagi entitas sektor publik karena pelaporan keuangan entitas sektor publik diatur dalam standar akuntansi pemerintah bukan Standar Akuntansi Keuangan.

3.

IAS 1 paragraf 06 yang menjadi PSAK 1 paragraf 06 mengenai ruang lingkup bagi entitas yang modalnya bukan ekuitas dengan menghilangkan contohnya yaitu koperasi, karena penyajian laporan keuangan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.

4.

IAS 1 paragraf 07 yang menjadi PSAK 1 paragraf 07 mengenai definisi Standar Akuntansi Keuangan dengan menambahkan peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, karena untuk sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal.

5.

IAS 1 paragraf 10 yang menjadi PSAK 1 paragraf 10 mengenai komponen laporan keuangan lengkap dengan menambahkan kata “neraca” pada laporan posisi keuangan dan menghilangkan kalimat yang memperkenankan entitas menggunakan judul lain untuk komponen laporan keuangan, karena untuk sinkronisasi dengan peraturan perundangan-undangan untuk istilah “neraca” dan menciptakan keseragaman untuk judul komponen laporan keuangan. Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak



6.

Tambahan di paragraf 15 mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan, karena peraturan perundangundangan tidak mengatur pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk semua entitas, tetapi hanya untuk sebagian entitas.

7.

IAS 1 paragraf 19-22 mengenai penerapan penyimpangan dari suatu Standar Akuntansi Keuangan dihilangkan, karena tidak sesuai dengan konteks di Indonesia. Pengaturan IAS 1 paragraf 23-24 diadopsi menjadi PSAK 1 paragraf 20-21 mengenai pengungkapan, tetapi dengan menghilangkan kalimat “but the relevant regulatory framework prohibits departure from the requirement” dalam IAS 1 paragraf 23.

8.

IAS 1 paragraf 54(f) mengenai aset biolojik dihilangkan, karena adopsi IAS 41 Agriculture menjadi SAK tidak akan berlaku efektif pada tanggal yang sama dengan PSAK 1.

9.

IAS 1 paragraf 08A, 80A dan 136A mengenai puttable financial instruments yang diklasifikasikan sebagai ekuitas dihilangkan, karena PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran belum mengikuti revisi IAS 32 Financial Instrument: Presentation mengenai hal tersebut.

10. IAS 1 paragraf 07 dan 96 yang menjadi PSAK 1 paragraf 07 dan 93 mengenai keuntungan atau kerugian aktuarial yang diatur dalam PSAK 24: Imbalan Kerja tanpa menyebutkan nomor paragrafnya. 11. IAS 1 paragraf 139 yang menjadi PSAK 1 paragraf 136 mengenai tanggal efektif dengan meniadakan penerapan dini, karena penerapan dini tersebut hanya akan dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRS menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap. 12. IAS 1 paragraf 139A, 139B, dan 139C mengenai ketentuan transisi dihilangkan karena paragraf tersebut tidak relevan. Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

v


13.


Panduan Implementasi dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang selama ini berlaku di Indonesia. Panduan Implementasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset

Ekuitas

Aset tidak lancar

Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk

Aset lancar Kepentingan nonpengendali Liabilitas Liabilitas jangka panjang Liabilitas jangka pendek

Sementara Panduan Implementasi dari PSAK 1 menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut: Aset

Liabilitas

Aset lancar

Liabilitas jangka pendek

Aset tidak lancar

Liabilitas jangka panjang Ekuitas Kepentingan nonpengendali Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk

vi




DAFTAR ISI Paragraf

PENDAHULUAN ........................................ Tujuan ............................................................ Ruang Lingkup ............................................... Definisi ...........................................................

01-08 01 02-06 07-08

LAPORAN KEUANGAN ........................... Tujuan Laporan Keuangan ............................. Komponen Laporan Keuangan Lengkap ........ Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan ....... Karakteristik Umum ....................................... Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK ........................................... Kelangsungan Usaha ............................... Dasar Akrual ............................................. Materialitas dan Agregasi ........................ Saling Hapus ........................................... Frekuensi Pelaporan ................................ Informasi Komparatif .............................. Konsistensi Penyajian ..............................

09-43 09 10-14 15 16-43 16-21 22-23 24-25 26-28 29-32 33-34 35-41 42-43

STRUKTUR DAN ISI .................................. 44-135 Pendahuluan ................................................... 44-45 Identifikasi Laporan Keuangan ....................... 46-50 Laporan Posisi Keuangan ............................... 51-77 Informasi yang Disajikan dalam laporan Posisi Keuangan ................................................. 51-56 Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar dan Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang .................................................... 57-62 Aset Lancar ............................................. 63-65


vii



Liabilitas Jangka Pendek .......................... 66-73 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan .......................... 74-77 Laporan Laba Rugi Komprehensif ................. 78-102 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif ....................... 79-86 Pendapatan Komprehensif Lain Selama Periode ................................................... 87-93 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif atau Catatan atas Laporan Keuangan ................................... 94-102 Laporan Perubahan Ekuitas ........................... 103-107 Laporan Arus Kas .......................................... 108 Catatan atas Laporan Keuangan...................... 109-135 Struktur .................................................... 109-113 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi ....... 114-121 Sumber Estimasi Ketidakpastian .............. 122-130 Modal ...................................................... 131-133 Pengungkapan Lain .................................. 134-135 TANGGAL EFEKTIF ..................................

136

PENARIKAN ...............................................

137

Lampiran

viii



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan terdiri dari paragraf 1-138. PSAK 1 (revisi 2009) dilengkapi dengan Panduan Implementasi yang bukan merupakan bagian dari PSAK 1 (revisi 2009). Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 1 (revisi 2009) harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. PENDAHULUAN Tujuan 01. Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Ruang Lingkup 02. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.2


umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. 03. PSAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lainnya. 04. Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3: Laporan Keuangan Interim. Namun, paragraf 16–32 diterapkan bagi laporan keuangan interim tersebut. Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri sebagaimana diatur dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri. 05. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas tidak berorientasi laba menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri. 06. Hal yang sama, entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (misalnya beberapa reksa dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas mungkin perlu mengadaptasi penyajian laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit (members or unitholders interests). Definisi 07. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ’laporan keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Material. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memerhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan, dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan tersebut. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 menyatakan bahwa ‘pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.’ Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan karakteristik tersebut diharapkan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi. Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.4


Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi: (a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap dan PSAK 19 (revisi 2009): Aset Tidak Berwujud); (b) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 24: Imbalan Kerja; (c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 10 (revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing); (d) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai ’tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran); (e) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihat PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke bagian laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Total laba rugi komprehensif terdiri dari komponen “laba rugi” dan “pendapatan komprehensif lain”. 08. Meskipun Pernyataan ini menggunakan istilah “pendapatan komprehensif lain”, “laba rugi”, dan “total laba rugi komprehensif”, entitas dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah-jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Misalnya, entitas dapat menggunakan istilah “laba neto” untuk menggambarkan laba rugi. LAPORAN KEUANGAN Tujuan Laporan Keuangan 09. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.6


menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: (a) aset; (b) liabilitas; (c) ekuitas; (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan (f) arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Komponen Laporan Keuangan Lengkap 10. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: (a) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan (f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 11. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


12. Sebagaimana diperkenankan dalam paragraf 79, entitas dapat menyajikan komponen laba rugi baik sebagai bagian dari laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah. Jika laporan laba rugi disajikan, maka laporan tersebut merupakan bagian dari komponen laporan keuangan yang lengkap dan disajikan sebelum laporan pendapatan komprehensif. 13. Beberapa entitas menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan karakteristik utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai: (a) faktor dan pengaruh-pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan pengaruhnya, dan kebijakan investasi untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan dividen; (b) sumber pendanaan entitas dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas; dan (c) sumber daya entitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK. 14. Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan 15. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas.


1.7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.8


Karakteristik Umum Penyajian secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK 16. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 17. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang dipersyaratkan dalam SAK. 18. Dalam hampir semua kondisi, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar apabila memenuhi SAK terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk: (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25. PSAK 25 mengatur hirarki pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara khusus mengatur suatu pos tertentu. (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. (c) memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan khusus dalam SAK tidak cukup bagi Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


pengguna laporan keuangan untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. 19. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan. 20. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu ketentuan dalam suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan: (a) nama PSAK terkait, sifat ketentuan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan (b) untuk masing-masing periode yang disajikan, penyesuaian terhadap masing-masing pos dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar. 21. Untuk tujuan penerapan paragraf 20, informasi tertentu dapat bertentangan dengan tujuan laporan keuangan ketika informasi tersebut tidak menyajikan secara jujur transaksi, peristiwa dan kondisi lain baik yang diminta untuk disajikan atau sewajarnya diharapkan untuk disajikan dan, konsekuensinya, informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Ketika menilai apakah kepatuhan terhadap ketentuan khusus dari suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.10


bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, manajemen mempertimbangkan: (a) alasan tujuan laporan keuangan tidak tercapai dalam kondisi tersebut; dan (b) bagaimana perbedaan kondisi entitas dengan kondisi entitas lain yang mematuhi persyaratan. Jika entitas lain dengan kondisi yang sama menerapkan persyaratan tersebut, maka akan muncul asumsi yang dapat diperdebatkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan tersebut tidak akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Kelangsungan Usaha 22. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaiannya) mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


23. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memerhatikan semua informasi masa depan, paling sedikit (namun tidak dibatasi untuk) dua belas bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan tergantung pada fakta dari setiap kasus. Jika selama ini entitas menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen perlu memerhatikan faktor yang memengaruhi profitabilitas masa kini maupun masa yang akan datang, jadwal pembayaran utang dan sumber potensial pembiayaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai. Dasar Akrual 24. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. 25. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Materialitas dan Agregasi 26. Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material. 27. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemprosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.12


pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. 28. Entitas tidak diperlukan untuk memberikan suatu pengungkapan khusus yang diminta oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material. Saling Hapus 29. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK. 30. Entitas melaporkan secara terpisah untuk aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi komprehensif atau laporan posisi keuangan atau dalam laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (misalnya, penyisihan keusangan atas persediaaan dan penyisihan piutang tak tertagih) tidak termasuk kategori saling hapus. 31. PSAK 23: Pendapatan mendefinisikan pendapatan dan mensyaratkan entitas untuk mengukurnya berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan diterima, dengan mempertimbangkan jumlah potongan dagang dan rabat volume yang diperbolehkan. Dalam aktivitas normal, entitas juga melakukan transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama pendapatan dan bersifat insidentil. Entitas menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


mengurangkan setiap pendapatan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama sepanjang penyajian tersebut mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain. Misalnya: (a) entitas menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk investasi dan aset operasional, dilaporkan dengan mengurangkan penerimaan dari pelepasan dengan nilai tercatat dan beban yang timbul dari pelepasan aset tersebut; (b) entitas dapat mengurangkan pengeluaran yang terkait dengan provisi yang diakui sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi dan diganti berdasarkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga (seperti perjanjian garansi dari pemasok) dengan penggantian yang diterima. 32. Entitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, misalnya keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing atau keuntungan dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai diperdagangkan. Namun, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian tersebut secara terpisah jika keuntungan atau kerugian tersebut material. Frekuensi Pelaporan 33. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan: (a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan (b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan. Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.14


34. Umumnya entitas secara konsisten menyiapkan laporan keuangan untuk periode satu tahun. Namun, untuk alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode lima puluh dua minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik seperti ini. Informasi Komparatif 35. Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 36. Entitas yang mengungkapkan informasi komparatif menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas menyajikan minimal tiga laporan posisi keuangan, dua laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan pada: (a) akhir periode berjalan, (b) akhir periode sebelumnya (yang sama dengan awal periode berjalan), dan (c) permulaan dari periode komparasi terawal. 37. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan sebelumnya, dan langkah yang telah dilakukan selama periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. 38. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan: (a) sifat reklasifikasi; (b) jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan (c) alasan reklasifikasi. 39. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan: (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan (b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi. 40. Peningkatkan komparabilitas informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi, khususnya memungkinkan penilaian atas tren informasi keuangan untuk tujuan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk dilakukan terhadap periode sebelumnya untuk mencapai komparabilitas dengan periode berjalan. misalnya entitas mungkin belum mengumpulkan data dalam periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.


1.15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.16


41. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang dipersyaratkan ketika entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar. Konsistensi Penyajian 42. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali: (a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; atau (b) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK. 43. Misalnya, suatu akuisisi atau pelepasan yang signifikan atau review atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Namun demikian perubahan penyajian dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan dipergunakan seterusnya. Jika dilakukan perubahan penyajian laporan keuangan, maka entitas mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 39 dan 40. STRUKTUR DAN ISI Pendahuluan 44. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan khusus dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lainnya pada laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas. 45. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah “pengungkapan” dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disajikan di dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga dipersyaratkan oleh SAK lain. Kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau SAK lainnya, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan. Identifikasi Laporan Keuangan 46. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. 47. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna dapat membedakan laporan yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan. 48. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami: (a) nama entitas pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya; (b) apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas; Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.18


(c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan; (d) mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10 (revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing; dan (e) pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. 49. Entitas telah memenuhi persyaratan paragraf 48 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya. Pertimbangan diperlukan untuk menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebut. Misalnya, ketika entitas menyajikan laporan keuangan secara elektronik, maka halaman-halaman terpisah tidak selalu digunakan; selanjutnya entitas menyajikan hal-hal di atas untuk memastikan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami. 50. Agar lebih dapat dipahami, entitas pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang entitas mengungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan 51. Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: (a) aset tetap; (b) properti investasi; (c) aset tidak berwujud; (d) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (g) dan (h)); (e) investasi dengan menggunakan metode ekuitas; Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

(f) (g) (h) (i)

(j) (k) (l) (m)

(n) (o)

(p) (q)


persediaan; piutang dagang dan piutang lainnya; kas dan setara kas; total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan; utang dagang dan terutang lainnya; provisi; liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (j) dan (k)); liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan; liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46; liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009); kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

52. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas. 53. Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).


1.19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.20


54. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian pos-pos. Paragraf 51 menjelaskan daftar pos-pos yang berbeda berdasarkan sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan: (a) suatu pos disajikan terpisah jika ukuran, sifat atau fungsi dari pos tersebut atau agregasi pos-pos yang sama menyebabkan penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami laporan posisi keuangan entitas; (b) penjelasan yang digunakan dan urutan dari pos-pos atau agregasi pos-pos yang sama dapat diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk memberikan informasi yang relevan dalam memahami posisi keuangan entitas. Misalnya, institusi keuangan mungkin mengubah penjelasan di atas dalam rangka memberikan informasi yang relevan mengenai operasi institusi keuangan. 55. Entitas mempertimbangkan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari: (a) sifat dan likuiditas aset; (b) fungsi aset tersebut dalam entitas; (c) jumlah, sifat dan jangka waktu liabilitas. 56. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut berbeda dan, oleh karena itu, entitas menyajikan kelompok aset yang berbeda secara terpisah. Misalnya, kelompok aset tetap yang berbeda dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah yang direvaluasi sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap. Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang 57. Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


keuangan sesuai dengan paragraf 63-73, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas. 58. Apapun metode penyajian yang digunakan, entitas mengungkapkan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan: (a) tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan; dan (b) lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan 59. Ketika entitas menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang digunakan secara terus menerus sebagai modal kerja dari aset neto yang digunakan dalam operasi entitas jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan liabilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama. 60. Untuk beberapa entitas, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi entitas yang dapat diidentifikasi secara jelas. 61. Dalam menerapkan paragraf 57, entitas diperkenankan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, dan liabilitas menggunakan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.22


jangka pendek dan jangka panjang dan lainnya berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kebutuhan untuk mengkombinasikan basis penyajian dimungkinkan jika entitas memiliki operasi yang beragam. 62. Informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam penilaian likuiditas dan solvabilitas entitas. PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan mensyaratkan pengungkapan tanggal jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lainnya, dan liabilitas keuangan termasuk utang usaha dan terutang lainnya. Informasi tentang tanggal perkiraan pemulihan aset nonmoneter, seperti persediaan, dan tanggal perkiraan dari penyelesaian liabilitas seperti provisi juga bermanfaat, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan liabilitas sebagai jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya, entitas mengungkapkan jumlah persediaan yang diharapkan dapat dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset Lancar 63. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika: (a) entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; (b) entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; (c) entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau (d) kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. 64. Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lainnya sepanjang pengertiannya jelas. 65. Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Ketika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasikan secara jelas, maka diasumsikan selama dua belas bulan. Aset lancar mencakup aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang dimiliki untuk diperdagangkan (aset keuangan dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar. Liabilitas Jangka Pendek 66. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika: (a) entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya; (b) entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; (c) liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau (d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.24


belas bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. 67. Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang dagang, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lainnya, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas mengklasifikasikan liabilitas-liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas-liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan dua belas bulan. 68. Liabilitas jangka pendek lainnya tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Misalnya, liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55, cerukan bank, dan bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, dividen terutang, pajak penghasilan terutang, dan terutang nonusaha lainnya. Liabilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang (bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal) dan tidak jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur dalam paragraf 71 dan 72. 69. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun: (a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan (b) perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. 70. Jika entitas mengharapkan (dan memiliki hak) untuk melakukan pembiayaan kembali atau perpanjangan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka panjang, meskipun liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari dua belas bulan. Namun, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kembali bukan merupakan diskresi entitas (misalnya, tidak terdapat perjanjian untuk pembiayaan kembali), maka entitas tidak mempertimbangkan kemungkinan pembiayaan kembali liabilitas dan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek. 71. Ketika entitas melanggar ketentuan perjanjian pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, maka entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena (pada akhir periode pelaporan) entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurangkurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 72. Namun, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang bila pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurangkurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode dimana entitas dapat memperbaiki pelanggaran Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.26


terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera. 73. Berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan keuangan, maka peristiwa-peristiwa tersebut harus diungkapkan sebagai peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian (non-adjusting events) sesuai dengan PSAK 8: Peristiwa Setelah Tanggal Neraca: (a) pembiayaan kembali berbasis jangka panjang; (b) perbaikan pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang; dan (c) pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurangkurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan 74. Entitas mengungkapkan di laporan posisi keuangan atau di catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. 75. Entitas mengungkapkan di laporan posisi keuangan atau di catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. (a) pos-pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap; (b) piutang dipisahkan ke dalam jumlah piutang dagang, piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pembayaran di muka dan jumlah lainnya; (c) persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14 (revisi 2008): Persediaan, ke dalam kelompok barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


proses, dan barang jadi; (d) provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lainnya; dan (e) ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelompok seperti modal disetor, tambahan modal disetor dan cadangan. 76. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan: (a) untuk setiap jenis saham: (i) jumlah saham modal dasar; (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh; (iii) nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal; (iv) rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode; (v) hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (vi) saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi; dan (vii) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan; (b) penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. 77. Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 76 (a), yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap jenis penyertaan, hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan.


1.27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.28


Laporan Laba Rugi Komprehensif 78. Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode: (a) dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau (b) dalam bentuk dua laporan: (i) laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah); dan (ii) laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan laba rugi komprehensif). Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif 79. Laporan laba rugi komprehensif, sekurangkurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama suatu periode: (a) pendapatan; (b) biaya keuangan; (c) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; (d) beban pajak; (e) suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: (i) laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan (ii) keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan; (f) laba rugi; (g) setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (h)); (h) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan (i) total laba rugi komprehensif. 80. Entitas mengungkapkan pos-pos di bawah ini dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai alokasi laba rugi untuk periode: (a) laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: (i) kepentingan nonpengendali; dan (ii) pemilik entitas induk (b) total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: (i) kepentingan nonpengendali; dan (ii) pemilik entitas induk 81. Entitas dapat menyajikan pos-pos sebagaimana dimaksud paragraf 80(a)-(f) dan pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 81(a) dalam laporan laba rugi terpisah (lihat paragraf 79). 82. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul dan sub jumlah lain dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. 83. Karena dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain entitas berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Entitas memasukkan pospos tambahan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), perubahan istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos-pos jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan elemen kinerja keuangan. Entitas Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.29


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.30


mempertimbangkan faktor-faktor termasuk materialitas, sifat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban. Misalnya, suatu institusi keuangan dapat mengubah istilah untuk memberikan informasi yang relevan dengan operasinya. Entitas tidak diperkenankan melakukan saling hapus pendapatan dan beban kecuali memenuhi kriteria paragraf 29. 84. Entitas tidak diperkenankan menyajikan pos-pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laba Rugi Selama Periode 85. Entitas mengakui seluruh pos-pos pendapatan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau memperkenankan lain. 86. Beberapa SAK menentukan kondisi-kondisi kapan entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menentukan dua kondisi tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. SAK lainnya mensyaratkan atau memperkenankan suatu komponen pendapatan komprehensif lain yang memenuhi definisi pendapatan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dikeluarkan dari laba rugi (lihat paragraf 05). Pendapatan Komprehensif Lain Selama Periode 87. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan pendapatan komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


88. Entitas dapat menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain: (a) jumlah neto dari dampak pajak terkait, atau (b) jumlah sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan komponen tersebut. 89. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain. 90. SAK lainnya menjelaskan bagaimana dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi yang dimaksud pada Pernyataan ini adalah penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dengan komponen pendapatan komprehensif lain yang terkait pada periode dimana penyesuaian direklasifikasi ke laba rugi. Misalnya, keuntungan yang direalisasi dari pelepasan aset keuangan yang dikategorikan sebagai “tersedia untuk dijual” dimasukkan dalam laba rugi periode berjalan. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut dikurangkan dari pendapatan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total laba rugi komprehensif. 91. Entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi di dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi pada catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait.


1.31


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.32


92. Penyesuaian reklasifikasi terjadi, misalnya, dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 10 (revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing), penghentian pengakuan aset keuangan “tersedia untuk dijual” (lihat PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) dan ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi menimbulkan laba atau rugi (lihat paragraf 103 PSAK 55 yang berhubungan dengan lindung nilai atas arus kas). 93. Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap atau PSAK 19 (revisi 2009): Aset Tidak Berwujud atau pada keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dalam program dana pensiun manfaat pasti yang diakui berdasarkan PSAK 24: Imbalan Kerja. Komponen tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya (lihat PSAK 16 dan PSAK 19). Keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan dalam saldo laba pada periode diakuinya keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut sebagai pendapatan komprehensif lain (lihat PSAK 24). Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif atau Catatan atas Laporan Keuangan 94. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. 95. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos-pos pendapatan dan beban adalah sebagai berikut: (a) penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah yang dapat dipulihkan kembali, sebagaimana pemulihan atas Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


penurunan tersebut; (b) restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap provisi atas biaya restrukturisasi; (c) pelepasan aset tetap; (d) pelepasan investasi; (e) operasi yang dihentikan; (f) penyelesaian litigasi; dan (g) pembalikan provisi lain. 96. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. 97. Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis pada paragraf 97 pada laporan laba rugi komprehensif atau pada laporan laba rugi terpisah (jika disajikan). 98. Beban disubklasifikasikan menjadi komponen utama dari kinerja keuangan yang dapat berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat memprediksi. Analisis ini diberikan dalam satu dari dua bentuk. 99. Bentuk pertama analisis ini adalah metode “sifat beban”. Entitas menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya (misalnya, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan), dan tidak merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Metode ini mudah diterapkan karena tidak memerlukan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

xxx 1.33


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.34

Pendapatan lainnya Perubahan atas persediaan barang jadi dan barang dalam proses Bahan baku yang digunakan Beban imbalan kerja Beban penyusutan dan amortisasi Beban lainnya Total beban Laba sebelum pajak


xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx

100. Bentuk kedua analisis ini adalah metode “fungsi beban” atau “biaya penjualan” dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, misalnya, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya entitas mengungkapkan biaya penjualan berdasarkan metode ini secara terpisah dari beban-beban lainnya. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat, namun pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin membutuhkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan yang matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut: Pendapatan Beban penjualan Laba bruto Pendapatan lainnya Beban distribusi Beban administratif Beban lainnya Laba sebelum pajak

xxx (xxx) xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) xxx

101. Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan beban imbalan kerja. Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


102. Pemilihan antara metode fungsi beban dan sifat beban tergantung pada faktor historis dan industri serta sifat entitas. Kedua metode tersebut memberikan indikasi tentang biaya-biaya tersebut yang mungkin berbeda, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tingkat penjualan atau produksi entitas. Karena tiap metode penyajian memiliki manfaat untuk jenis entitas yang berbeda, Pernyataan ini mensyaratkan manajemen untuk memilih penyajian yang andal dan lebih relevan. Namun demikian, karena informasi atas sifat beban bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan, maka pengungkapan tambahan diperlukan ketika metode fungsi beban digunakan. Dalam paragraf 102, “imbalan kerja” memiliki pengertian yang sama seperti di PSAK 24: Imbalan Kerja. Laporan Perubahan Ekuitas 103. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: (a) total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali; (b) untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; (c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari: (i) laba rugi; (ii) masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.35


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.36


dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian. 104. Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan nilai dividen per saham. 105. Pada paragraf 104, komponen ekuitas termasuk, misalnya, masing-masing jenis modal disetor, saldo akumulasi dari masing-masing jenis pendapatan komprehensif lain dan saldo laba. 106. Perubahan ekuitas entitas di antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode. Kecuali untuk perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi modal, akuisisi kembali instrumen ekuitas entitas dan dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung berkaitan dengan tranksaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode yang menggambarkan jumlah total pendapatan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian) yang diakibatkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut. 107. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan transisi pada PSAK lainnya mensyaratkan lain. PSAK 25 juga mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif, sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas tetapi merupakan penyesuaian atas saldo awal saldo laba, kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas komponen ekuitas lainnya. Paragraf 104 (b) mensyaratkan pengungkapan pada laporan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


perubahan ekuitas, total penyesuaian atas masing-masing komponen ekuitas yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan, secara terpisah, koreksi atas kesalahan. Penyesuaian ini diungkapkan untuk masing-masing periode sebelumnya dan pada awal periode. Laporan Arus Kas 108. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan Struktur 109. Catatan atas laporan keuangan: (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 115 – 122; (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan (c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. 110. Entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Entitas membuat referensi silang atas masing-masing pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.


1.37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.38


111. Entitas biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut, untuk membantu pengguna memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya: (a) pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK (lihat paragraf 17); (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 115); (c) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masingmasing pos; dan (d) pengungkapan lainnya, termasuk: (i) liabilitas kontinjensi (lihat PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi) dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan (ii) pengungkapan informasi nonkeuangan, seperti tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan entitas (lihat PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan). 112. Dalam beberapa keadaaan, mungkin dibutuhkan atau dikehendaki untuk membedakan urutan pos-pos tertentu dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, entitas dapat menggabungkan informasi perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi dengan informasi tentang jatuh tempo instrumen keuangan, meskipun pengungkapan pertama berhubungan dengan laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) dan yang kedua berhubungan dengan laporan posisi keuangan. Namun demikian, entitas tetap menjaga struktur yang sistematis untuk catatan atas laporan keuangan sepanjang dapat diterapkan. 113. Entitas dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


sebagai bagian yang terpisah dalam laporan keuangan. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi 114. Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan: (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; (b) kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. 115. Hal yang penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah yang dapat dipulihkan kembali) karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis pengguna secara signifikan. Ketika entitas menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan, misalnya ketika suatu kelompok aset direvaluasi, maka hal tersebut adalah memadai dengan memberikan suatu indikasi untuk setiap kelompok aset dan liabilitas yang mana setiap dasar pengukuran diterapkan. 116. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi pengguna terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan dalam SAK. Misalnya pengungkapan apakah venturer mengakui bagian partisipasinya dalam pengendalian bersama entitas dengan menggunakan konsolidasi proporsional atau metode ekuitas (lihat PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama). Beberapa SAK secara khusus mensyaratkan pengungkapan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.39


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.40


kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan yang dibuat oleh manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang diperkenankan. Misalnya, PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan aset tetap. 117. Setiap entitas mempertimbangkan sifat kegiatan operasi dan kebijakan yang diharapkan pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan oleh entitas yang berjenis seperti itu. Sebagai contoh, pengguna akan mengharapkan suatu entitas yang menjadi objek pajak penghasilan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan, termasuk kebijakan yang diterapkan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan. Ketika entitas memiliki kegiatan usaha luar negeri atau transaksi dalam mata uang asing yang signifikan, maka pengguna akan mengharapkan pengungkapan kebijakan akuntansi untuk pengakuan keuntungan dan kerugian mata uang asing. 118. Suatu kebijakan akuntansi mungkin menjadi signifikan karena sifat kegiatan operasi entitas meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode sebelumnya tidak material. Entitas juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi yang tidak secara khusus disyaratkan oleh SAK tetapi entitas memilih dan menerapkannya sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. 119. Entitas mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi (lihat paragraf 123)) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. 120. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbagai pertimbangan (selain yang Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


telah tercakup dalam estimasi) yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Misalnya, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan : (a) apakah aset keuangan merupakan investasi yang dikategorikan sebagai “dimiliki hingga jatuh tempo”; (b) kapan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan aset keuangan dan aset sewa akan dialihkan kepada entitas lain; (c) apakah secara substansi penjualan produk tertentu merupakan perjanjian pembiayaan dan dengan demikan tidak meningkatkan pendapatan; dan (d) apakah substansi hubungan antara entitas dan entitas bertujuan khusus menunjukkan bahwa entitas tersebut mengendalikan entitas bertujuan khusus 121. Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 120 disyaratkan oleh SAK lain. Misalnya, PSAK 4 (revisi 2009) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan alasan mengapa hak kepemilikan entitas tidak menimbulkan pengendalian, dalam hal investee bukan merupakan suatu entitas anak meskipun lebih dari setengah hak suara atau hak suara potensial dimiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lain. PSAK 13 (revisi 2007): Properti Investasi, mensyaratkan pengungkapan kriteria yang dikembangkan oleh entitas untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, jika pengklasifikasian properti sulit dilakukan. Sumber Estimasi Ketidakpastian 122. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.41


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.42


berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas: (a) sifat; dan (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. 123. Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas mensyaratkan estimasi pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Misalnya, dalam hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan diperlukan untuk mengukur jumlah yang dapat dipulihkan kembali atas kelompok aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan, provisi yang tergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang masih berjalan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti liabilitas pensiun. Estimasi tersebut memasukkan asumsi tentang penyesuaian risiko atas arus kas dan tingkat diskonto, perubahan gaji di masa depan, dan perubahan harga di masa depan yang memengaruhi biaya-biaya lainnya. 124. Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian lainnya yang diungkapkan sesuai dengan paragaraf 123 terkait dengan estimasi yang membutuhkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subyektif atau kompleks. Dengan semakin bertambahnya variabel dan asumsi yang memengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subyektif dan kompleks, dan potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas semakin meningkat. 125. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada paragraf 123 tidak dipersyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan risiko signifikan bahwa jumlah tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar berdasarkan pada harga pasar kini yang diobservasi. Nilai Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan. 126. Entitas menyajikan pengungkapan pada paragraf 123 dalam suatu cara yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber estimasi ketidakpastian lainnya. Sifat dan luasnya informasi yang diberikan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lainnya. Contoh pengungkapan yang dibuat adalah: (a) sifat asumsi atau estimasi ketidakpastian lainnya; (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut; (c) penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan kisaran hasil yang mungkin selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh; dan (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut, jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan. 127. Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi anggaran atau prakiraan dalam membuat pengungkapan pada paragraf 123. 128. Seringkali tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas mengungkapkan bahwa merupakan hal yang mungkin terjadi bahwa hasil selama tahun buku berikutnya yang berbeda dari asumsi akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat dari aset atau liabilitas yang terpengaruh. Dalam semua hal, entitas mengungkapkan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.43


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.44


sifat dan jumlah tercatat dari aset atau liabilitas tertentu (atau kelompok aset atau liabilitas) yang terpengaruh oleh asumsi tersebut. 129. Pengungkapan dalam paragraf 120 mengenai pertimbangan tertentu yang dibuat manajemen dalam rangka menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait dengan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian pada paragraf 123. 130. SAK lainnya mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi yang mungkin sebaliknya dipersyaratkan sesuai dengan paragraf 123. Misalnya, PSAK 57 mensyaratkan pengungkapan (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan peristiwa masa datang yang memengaruhi beberapa jenis provisi. PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan yang digunakan entitas dalam mengestimasi nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar. PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Modal 131. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya. 132. Untuk mematuhi paragraf 132, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: (a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya, termasuk: (i) deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal; (ii) ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


persyaratan tersebut diimplementasikan ke dalam pengelolaan permodalan; dan (iii) bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya. (b) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang diaturnya sebagai modal. Beberapa entitas menganggap liabilitas keuangan (misalnya beberapa bentuk utang subordinasi) sebagai bagian dari modal. Entitas lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas (misalnya komponen yang timbul dari lindung nilai arus kas). (c) setiap perubahan (a) dan (b) dari periode sebelumnya. (d) apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal. (e) ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Entitas mendasarkan pengungkapan tersebut dari informasi yang diberikan secara internal kepada personal manajemen kunci. 133. Entitas dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat tergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda. Misalnya, entitas konglomerasi mungkin mencakup entitas yang melakukan kegiatan asuransi dan perbankan dan aktivitas tersebut mungkin melakukan kegiatan operasi di beberapa yurisdiksi. Ketika pengungkapan keseluruhan atas persyaratan modal dan bagaimana modal dikelola tidak memberikan informasi yang berguna atau dapat mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas sumber permodalan entitas, maka entitas mengungkapkan informasi terpisah untuk masing-masing persyaratan modal yang berlaku bagi entitas. Pengungkapan Lain 134. Entitas mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan: (a) jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.45


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.46


sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per lembar sahamnya; dan (b) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. 135. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan: (a) domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor); (b) keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama; (c) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha; dan (d) bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas. TANGGAL EFEKTIF 136. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. PENARIKAN 137. Pernyataan ini menggantikan: (a) PSAK 1 (revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan. (b) PSAK 6 : Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


PANDUAN IMPLEMENTASI Panduan Implementasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 1. Ilustrasi Struktur Laporan Keuangan PI01. PSAK 1 mengatur komponen laporan keuangan dan persyaratan minimum pengungkapan di dalam laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. PSAK 1 juga mengungkapkan lebih lanjut pos-pos yang disajikan baik dalam komponen laporan keuangan yang relevan atau catatan atas laporan keuangan. Lampiran ini memberikan contoh sederhana tentang bagaimana ketentuan PSAK 1 terkait laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas dapat terpenuhi. Entitas dapat mengubah urutan penyajian dan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pos-pos jika diperlukan untuk memenuhi kondisi tertentu. PI02. Panduan ini terbagi dalam tiga bagian. Paragraf 03-06 memberikan contoh penyajian laporan keuangan. Paragraf 07-09 memberikan contoh penentuan penyesuaian reklasifikasi atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Paragraf 10 dan 11 memberikan contoh pengungkapan permodalan. PI03. Ilustrasi laporan posisi keuangan (neraca) menunjukkan salah satu cara bagaimana entitas dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan membedakan pos aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Format lain dapat digunakan sepanjang dapat menunjukkan perbedaan tersebut secara jelas. PI04. Ilustrasi-ilustrasi menggunakan istilah “laba rugi komprehensif” untuk menunjukkan seluruh komponen pendapatan komprehensif, termasuk laba rugi. Ilustrasi-ilustrasi Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.48


menggunakan istilah “pendapatan komprehensif lain” untuk menunjukkan pendapatan dan beban yang temasuk dalam pendapatan komprehensif tetapi tidak termasuk dalam laba rugi. PSAK 1 tidak mensyaratkan entitas untuk menggunakan istilah tersebut dalam laporan keuangannya. PI05. Dua laporan laba rugi komprehensif diberikan, untuk mengilustrasikan alternatif penyajian pendapatan dan beban dalam satu laporan atau dua laporan. Laporan laba rugi komprehensif tunggal mengilustrasikan pengklasifikasian pendapatan dan beban dalam bagian laba atau rugi berdasarkan fungsi. Laporan laba rugi terpisah (di dalam contoh ini adalah “laporan laba rugi”) mengilustrasikan pengklasifikasian pendapatan dan beban dalam bagian laba atau rugi berdasarkan sifat. PI06. Contoh-contoh tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK, atau menyajikan satu set laporan keuangan lengkap, yang di dalamnya termasuk laporan arus kas, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya.




1 BAGIAN I: ILUSTRASI PENYAJIAN LAPORAN 2 KEUANGAN 3 4 KELOMPOK USAHA XYZ 5 Laporan posisi keuangan (Neraca) per 31 Desember 6 20X7 7 (dalam ribuan rupiah) 8 31 Des 20X7 31 Des 20X6 9 10 ASET 11 Aset Lancar 312.400 322.900 12 Kas dan setara kas Piutang usaha 91.600 110.800 13 Persediaan 135.230 132.500 14 Aset lancar lainnya 25.650 12.540 15 Total Aset Lancar 564.880 578.740 16 Aset Tidak Lancar 17 142.500 156.000 18 Aset keuangan tersedia untuk dijual 19 Investasi dalam entitas 100.150 110.770 20 asosiasi 21 Aset tetap 350.000 360.020 227.470 227.470 22 Aset tak berwujud lainnya 23 Goodwill 80.800 91.200 24 25 Total Aset Tidak Lancar 901.620 945.460 26 Total Aset 1.466.500 1.524.200 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Hak Cipta © 2009 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

1.49


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.50


LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha dan terutang lainnya Pinjaman jangka pendek Bagian pinjaman jangka panjang Utang pajak jangka pendek Provisi jangka pendek Total Liabillitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Pinjaman jangka panjang Pajak tangguhan Provisi jangka panjang Total Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas

115.100

187.620

150.000

200.000

10.000

20.000

35.000

42.000

5.000

4.800

315.100

454.420

120.000 28.800 28.850 177.650

160.000 26.040 52.240 238.280

492.750

692.700

EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham 650.000 600.000 Saldo laba 243.500 161.700 Komponen ekuitas 10.200 21.200 lainnya 903.700 782.900 Kepentingan 70.050 48.600 nonpengendali Total Ekuitas 973.750 831.500 Total Liabilitas dan Ekuitas

1.466.500


1.524.200


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


KELOMPOK USAHA XYZ Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) (Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan fungsi) 20X7 20X6 Pendapatan 390.000 355.000 Beban pokok (245.000) (230.000) penjualan Laba bruto Pendapatan lainnya Biaya distribusi Beban administrasi Beban lain-lain Biaya pendanaan Bagian laba entitas asosiasi1 Laba sebelum pajak Beban pajak penghasilan Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan Laba tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain: Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing2 Aset keuangan tersedia untuk dijual3

145.000 20.667 (9.000) (20.000) (2.100) (8.000)

125.000 11.300 (8.700) (21.000) (1.200) (7.500)

35.100

30.100

161.667 (40.417)

128.000 (32.000)

121.250

96.000

-

30.500)

121.250

65.500

5.334

10.667

(24.000)

26.667

1 Hal ini berarti bagian dari pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi. 2 Hal ini mengilustrasikan penyajian agregat, dengan pengungkapan atas keuntungan atau kerugian dan penyesuaian reklasifikasi tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai alternatif, penyajian secara bruto juga dapat digunakan. 3 Sama dengan di b.


1.51


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.52

Lindung nilai arus kas4 Keuntungan revaluasi aset tetap

Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi5 Pajak penghasilan terkait6 Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak Total pendapatan komprehensif tahun berjalan Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali


(667)

(4.000)

933

3.367

(667)

1.333

400

(700)

4.667

(9.334)

(14.000)

28.000

107.250

93.500

97.000

52.400

24.250

13.100

121.250

65.500

4

Sama dengan di b. Hal ini berarti bagian dari pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi. 6 Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 5




1 Jumlah laba rugi komprehensif yang 2 dapat diatribusikan 3 kepada: 4 Pemilik entitas 5 induk 85.800 74.800 6 7 Kepentingan 8 21.450 18.700 nonpengendali 9 10 107.250 93.500 11 Laba per saham 12 (dalam satuan 13 rupiah): 14 15 Dasar dan dilusian 0,46 0,30 16 17 18 Sebagai alternatif, komponen pendapatan komprehensif lain 19 dapat disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif setelah 20 pajak: 21 20X7 20X6 22 Pendapatan komprehensif lain 23 setelah pajak: 24 Selisih kurs penjabaran laporan 4.000 8.000 keuangan dalam valuta asing 25 Aset keuangan tersedia untuk (18.000) 20.000 26 dijual 27 Lindung nilai arus kas (500) (3.000) 28 Keuntungan revaluasi aset tetap 600 2.700 29 Keuntungan (kerugian) aktuarial (500) 1.000 program pensiun manfaat pasti 30 Bagian pendapatan komprehensif 31 lain entitas asosiasi 400 (700) 32 33 34 Pendapatan komprehensif lain (14.000) 28.000 tahun berjalan setelah pajak7 35 36 37 Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diungkapkan dalam 38 catatan atas laporan keuangan. 7


1.53


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.54


KELOMPOK USAHA XYZ Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) (Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam dua laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifat) 20X7 20X6 Pendapatan 390.000 355.000 Pendapatan lainnya

20.667

11.300

(115.100)

(107.900)

16.000

15.000

Bahan baku yang digunakan

(96.000)

(92.000)

Beban imbalan kerja

(45.000)

(43.000)

Beban penyusutan dan amortisasi

(19.000)

(17.000)

Penurunan nilai aset tetap

(4.000)

-

Beban lainnya

(6.000)

(5.500)

(15.000)

(18.000)

35.100

30.100

Laba sebelum pajak

161.667

128.000

Beban pajak penghasilan

(40.417)

(32.000)

Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan

121.250

96.000

-

(30.500)

121.250

65.500

Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses Pekerjaan dilaksanakan oleh entitas dan dikapitalisasi

Biaya pendanaan Bagian laba entitas asosiasi

8

Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan Laba tahun berjala 8

Hal ini berarti bagian dari laba entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali


97.000

52.400

24.250

13.100

121.250

65.500

0,46

0,30

Laba per saham (dalam rupiah) Dasar dan dilusian

KELOMPOK USAHA XYZ Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) (Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam dua laporan) 20X7 20X6 Laba tahun berjalan

121.250

65.500

5.334

10.667

(24.000)

26.667

(667)

(4.000)

Keuntungan revaluasi aset tetap

933

3.367

Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti

(667)

1.333

400

(700)

Pendapatan komprehensif lain: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing Aset keuangan tersedia untuk dijual Lindung nilai arus kas

Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi9

9

Hal ini berarti bagian dari pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.


1.55


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.56


Pajak penghasilan terkait10

4.667

(9.334)

Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak

(14.000)

28.000

Total laba rugi komprehensif tahun berjalan

107.250

93.500

85.800 21.450

74.800 18.700

107.250

93.500

Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

Alternatif lainnya, komponen laporan pendapatan komprehensif lain dapat disajikan secara neto setelah pajak. Lihat laporan laba rugi komprehensif yang mengilustrasikan penyajian pendapatan dan beban dalam satu laporan. KELOMPOK USAHA XYZ Pengungkapan komponen pendapatan komprehensif lain11 Catatan atas laporan keuangan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) 20X7

20X6

5.334

10.667

Pendapatan komprehensif lain: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing12 Aset keuangan tersedia untuk dijual: Keuntungan tahun berjalan 1.333

30.667

0

Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika entitas memilih penyajian agregat dalam laporan laba rugi komprehensif, maka jumlah penyesuaian reklasifikasi dan keuntungan atau kerugian tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. 12 Tidak terdapat pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Oleh karena itu, tidak ada penyesuaian reklasifikasi untuk tahun sajian. 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


20X7 Dikurangi: Penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan yang termasuk dalam laba rugi (25.333) Lindung nilai arus kas: Keuntungan (kerugian) tahun berjalan (4.667) Dikurangi: Penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan yang termasuk dalam laba rugi

3.333

Dikurangi: Penyesuaian atas jumlah yang di transfer kepada nilai tercatat awal item lindung nilai

667

Keuntungan revaluasi aset tetap Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti

(24.000)

20X6

(4.000)

26.667

(4.000)

-

(667)

-

(4.000)

933

3.367

(667)

1.333


1.57


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.58


Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi Pendapatan komprehensif lain Pajak penghasilan terkait13 Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan

400

(700)

(18.667)

37.334

4.667

(9.334)

(14.000)

(28.000)

KELOMPOK USAHA XYZ Pengungkapan pengaruh pajak terkait setiap komponen pendapatan komprehensif lain Catatan atas laporan keuangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) 20X7

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

20X6

Jumlah sebelum pajak

Manfaat (beban) pajak

Jumlah setelah pajak

Jumlah sebelum pajak

Manfaat (beban) pajak

Jumlah setelah pajak

5.334

(1.334)

4.000

10.667

(2.677)

8.000

Aset keuangan tersedia untuk dijual

(24.000)

6.000

(18.000)

26.667

(6.667)

20.000

Lindung nilai arus kas

(667)

167

(500)

(4.000)

1.000

(3.000)

13 Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Keuntungan revaluasi aset tetap

933

(333)

600

3.367

(667)

2.700

Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti

(667)

167

(500)

1.333

(333)

1.000

400

-

400

(700)

-

(700)

18.667

(4.667)

14.000

37.334

(9.334)

(28.000)

Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi Pendapatan komprehensif lain


1.59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1.60


PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents