BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, pemerintah menciptakan suatu pembangunan nasional. Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, salah satu usaha pemerintah untuk pembiayaan pembangunannya yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri sendiri berupa pajak yang digunakan bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran
umum
berhubungan
dengan
tugas
negara
yang
menyelenggarakannya adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal pemungutan pajak berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dan maksud pemungutan pajak pada tingkat pertama dan tingkat utama adalah guna mendapatkan dana-dana yang diperlukan guna pembiayaan negara/daerah.
Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan suatu daerah, pemerintah melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik otonomi diletakan kepada daerah Kabupaten/Kota, untuk itu diperlukan sumber-sumber pendapatannya sendiri yaitu dari pajak-pajak daerah, retribusi-retribusi daerah dan iuran-iuran daerah yang tercakup dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah meliputi 2 (dua) kewenangan yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2000, pajak hiburan merupakan salah satu objek pajak kabupaten/kota. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, seperti semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran sesuai dengan tarif dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak untuk setiap jenis-jenis hiburan disesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah. Perhitungan besarnya pajak hiburan yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan untuk perhitungan selisih pajak yang kurang bayar, lebih bayar dan nihil bayar dengan cara mengurangi pajak yang terhutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit pajak. Maka dari itu, untuk pemungutan pajak hiburan yang baik dan benar harus di sertai dengan perhitungan yang benar pula pada besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam penulisan laporan ini, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang pajak hiburan dengan mengambil judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”.
1.2 Identifikasi Masalah Dari latar belakang pemilihan judul yang dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perhitungan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 2. Bagaimana tata cara perhitungan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Program Diploma III di Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini dari hasil observasi yang dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah adalah: 1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perhitungan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 2. Untuk
mengetahui
tata
cara
perhitungan
pajak
hiburan
pada
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1.4 Kegunaan Tugas Akhir Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat: 1. Bagi penulis, memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan perhitungan
pemungutan
pajak
khusunya
pajak
hiburan
pada
Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung 2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebagai bahan masukan perbaikan untuk kekurangan kualitas kinerja, agar kualitas kinerja lebih baik lagi 3. Bagi pembaca, diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan informasi tentang pelaksanaan perhitungan pemungutan pajak hiburan.
1.5 Metodologi Tugas Akhir Metode yang diterapkan dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu metode deskriptif yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, yang juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan beberapa cara pengumpulan data, yaitu: 1. Studi Lapangan (Field Research) a. Pengamatan (Observasi) Yaitu dengan cara ikut serta dalam pengamatan secara langsung di lokasi atau tempat kerja melalui kerja praktik b. Wawancara (Interview) Penulis melakukan wawancara dengan staf atau karyawan setempat yang berkaitan, yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang berguna sehubungan dengan Tugas Laporan Akhir 2. Studi Kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bukubuku serta referensi yang berkaitan sebagai landasan teoritis dalam pelaksanaan Laporan Tugas akhir untuk membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya, sebagai dasar penyusunan.
1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis malakukan kerja praktik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang bertempat di Jalan Wastukencana No.2 Bandung. Adapun waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 27 agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 September 2007.
