BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Dunia hukum dan dunia kesehatan merupakan dua disiplin ilmu yang
jika dilihat secara sepintas tidak memiliki korelasi secara langsung dalam penerapannya. Namun demikian, jika ditinjau lebih dalam lagi, maka kedua disiplin ilmu tersebut memiliki hubungan yang sangat kompleks. Di satu sisi, ilmu kesehatan diperlukan masyarakat untuk mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia dari keadaan sakit menjadi sehat kembali. Di sisi lain, hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturanperaturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi1 juga diperlukan keberadaannya di tengah masyarakat. Hukum adalah ilmu yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang tertib dan sejahtera pada setiap segi kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya adalah dunia kesehatan.
1
Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.40
1
2
Persinggungan disiplin ilmu hukum dan kesehatan meningkat dalam penerapannya terutama menyangkut permasalahan hukum yang timbul dalam pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter kepada pasien. Hal tersebut disebabkan karena adalah pihak yang memberikan jasa pelayanan kesehatan (health provider) sangat rentan terhadap permasalahan hukum dengan pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan (health receiver). Hubungan keduanya dilandasi oleh sebuah perjanjian yang bernama “perjanjian/transaksi terapeutik”. Menurut Bahder Johan Nasution, perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.2 Oleh karena itu objek dari perjanjian terapeutik adalah upaya yang dilakukan oleh dokter dan bukanlah hasil atau output dari upaya atau jasa yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya dalam memberikan pelayanan kesehatan.
2
Bahder Johan Nasution, 2013, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11
3
Meningkatnya intensitas hubungan kedua disiplin ilmu hukum dan kesehatan dapat dilihat di media massa baik cetak maupun elektronik yang dapat dijadikan indikator permasalahan yang sering disebut dengan “malpraktik”. Pengaduan atau laporan mengenai permasalahan ini haruslah disyukuri bahwa kesadaran hukum dari masyarakat telah meningkat, namun demikian, meningkatnya kesadaran hukum juga perlu diikuti oleh peningkatan pengetahuan hukum khususnya hukum kesehatan oleh masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap hukum kesehatan diperlukan agar masyarakat tidak menjustifikasi dokter secara dini apabila terjadi ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima baik oleh dirinya maupun kerabatnya. Hal ini terjadi dimana kemudian media massa menyajikan pemberitaan mengenai kasus dugaan malpraktik untuk mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dengan tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dalam pemberitaan cenderung hanya menonjolkan informasi dari salah satu sisi yang membuat sajian berita yang diberikan lebih condong menampilkan apa yang menarik perhatian masyarakat. Hal yang menarik perhatian tersebut diantaranya adalah “berita buruk” sebagaimana adagium mengenai media massa yang sering didengar bahwa “bad news is a good news” atau “berita buruk adalah berita yang bagus” sehingga menimbulkan “trial by press”. Efek yang terjadi terhadap kurangnya pengetahuan
4
masyarakat juga berimplikasi terhadap pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat itu sendiri. Dokter menjadi tidak leluasa dalam memberikan pelayanan kesehatan karena dibayang-bayangi oleh ancaman “telah melakukan malpraktik” yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat mengenai malpraktik yang dapat dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan seharusnya diikuti juga dengan pemahaman bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter tidak menjanjikan kepastian untuk mendapatkan suatu kesembuhan dari seorang pasien, melainkan menjanjikan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh dokter sesuai prosedur yang ada untuk memperoleh kesembuhan dari pasien tersebut. Dalam melakukan upaya atau pelayanan kesehatan juga memiliki risiko-risiko baik yang secara keilmuan dapat diprediksi oleh dokter, maupun risiko-risiko yang bukan merupakan kuasa atau tidak dapat diprediksi oleh tenaga kesehatan. Seorang dokter juga dituntut untuk segera mengambil suatu keputusan dalam waktu singkat sehingga tanggung jawab yang ada di tangan para dokter sangatlah besar dan membuatnya rentan untuk disangkakan atau bahkan dituduh telah melakukan malpraktik. Selain pengetahuan atau kesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan, tak kalah pentingnya pula pengetahuan aparat penegak hukum
5
terhadap hukum kesehatan karena aparat penegak hukum menjadi ujung tombak dalam proses penegakan hukum khususnya hukum kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya aparat-aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum kesehatan yang mumpuni agar memberikan rasa keamanan dan keadilan bagi dokter yang tersangkut dengan permasalahan hukum. Namun demikian, hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang ada di lapangan dimana para dokter yang terjerat permasalahan hukum diproses secara hukum dan diadili oleh aparat penegak hukum yang kurang memiliki pengetahuan cukup, padahal profesi dokter adalah profesi yang complicated dan membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam menjalankan profesinya. Itulah mengapa dokter merasa takut apabila tersandung kasus sengketa medis karena memiliki keraguan bahkan rasa ketidakpercayaan bahwa akan ditempatkan atau diproses sebagaimana mestinya dalam menghadapi permasalahan hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya kasus-kasus terdahulu khususnya perbuatan malpraktik yang berkaitan dengan hukum pidana. Dokter yang tersandung kasus malpraktik dan menjadi sorotan khalayak ramai karena disangkakan telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik
6
seperti kasus dr. Setianingrum dan kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani. Keduanya dianggap telah melakukan kelalaian dalam suatu pelayanan kesehatan yang menyebabkan meninggalnya pasien yang dirawat oleh dokter-dokter tersebut. dr. Setianingrum dan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani kemudian diproses secara hukum dan dikenakan Pasal 359 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Kasus dr. Setianingrum yang terjadi pada tahun 1979 dapat dikatakan sebagai tonggak hukum kesehatan di Indonesia. Awal mula terjadinya kasus tersebut adalah dr. Setianingrum menerima seorang pasien yang bernama Nyonya Rusmini yang setelah didiagnosis menderita pharyngitis (sakit radang tenggorokan). dr. Setianingrum kemudian mengambil tindakan dengan memberikan suntikan streptomycin yang merupakan obat yang bekerja dengan cara mematikan bakteri sensitif, yaitu menghentikan proses produksi protein esensial yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup. Setelah menerima suntikan tersebut, Nyonya Rusmini kemudian memberikan reaksi mual dan muntah.3
Verdi Ferdiansyah, “Kasus Dokter Setyaningrum”, https://verdiferdiansyah.wordpress.com/2011/04/12/kasus-dokter-setyaningrum/, diakses pada tanggal 13 November 2015. 3
7
Melihat keadaan tersebut dr. Setianingrum menyadari bahwa pasiennya tersebut memiliki alergi terhadap penisilin. Dengan adanya reaksi alergi terhadap Nyonya Rusmini, dr. Setianingrum mengambil tindakan dengan kembali menyuntikkan cortisone dan diikuti injeksi delladryl yang keduanya adalah obat antialergi tetapi tidak memberikan dampak yang baik terhadap Nyonya Rusmini. Hal tersebut justru memperburuk kondisi Nyonya Rusmini. dr. Setianingrum meminumkan kopi kepada Nyonya Rusmini dengan harapan agar kondisi pasien menjadi lebih baik, namun kondisi dari Nyonya Rusmini tetap tidak membaik, bahkan kondisinya semakin melemah dan tekanan darah yang semakin turun.4 Dengan keadaan seperti itu Nyonya Rusmini diputuskan untuk segera dirujuk ke RSU R.A.A. Soewondo, Pati, yang berjarak 5 km dari Puskesmas tempat dr. Setianingrum berpraktik. Setelah 15 menit menempuh perjalanan menuju RSU R.A.A. Soewendo, nyawa dari Nyonya Rusmini sudah tidak tertolong lagi. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Kapten Kartono yang merupakan seorang anggota Tentara Negara Indonesia dan suami dari Nyonya Rusmini melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat untuk kemudian diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. dr. Setianingrum dianggap telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP. Kasus tersebut pun telah diputus bersalah oleh hakim
4
Ibid
8
Pengadilan Negeri Pati dengan nomor perkara No. 8/1980/Pid.B/Pn.Pt tertanggal 2 September 1981 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 203/181/Pid/P.T. Semarang tanggal 19 Mei 1982. Selanjutnya terdakwa melalui kuasanya melakukan upaya hukum kasasi yang kemudian oleh Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap terdakwa dokter Setyaningrum binti Siswoko dengan menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.5 Selain kasus dr. Setianingrum, terjadi kasus dugaan seorang dokter telah melakukan kelalaian medis yang belum lama terjadi dan menyita perhatian masyarakat karena menimbulkan reaksi dan gejolak dari para dokter di Indonesia yang kemudian melakukan aksi serentak di seluruh penjuru negeri. Kasus tersebut dihadapi oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama dr. Hendry Simanjutak SpOG dan dr. Hendy Siagian SpOG yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap Nyonya Julia Fransiska Maketey. Peristiwa tersebut berawal ketika dr. Ayu dan dua rekan sejawatnya menangani seorang pasien bernama Nyonya Julia Fransiska Makatey yang
5
Ibid
9
dirujuk dari Puskesmas Bahu karena Puskesmas tersebut tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani kondisi yang dialami oleh Nyonya Julia Fransiska Makatey. Ketika akan melahirkan secara normal, diketahui bayi yang masih ada dalam kandungan Nyonya Julia mengeluarkan fases (kotoran). Hal tersebut merupakan indikasi bahwa ada permasalahan terhadap kandungan jika tetap dilakukan persalinan secara normal terhadap Nyonya Julia. Oleh karena itu diputuskan bahwa Nyonya Julia harus diambil tindakan dengan melakukan operasi cesar. Dalam prosesnya diketahui ada emboli (gelembung) udara dalam jantung Nyonya Julia sehingga membuat kondisi kesehatannya memburuk yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, Nyonya Julia Fransiska Makatey menghembuskan nafas terakhirnya di ruang operasi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof Kandouw di Kota Manado. Berbeda dengan ibunya yang tidak dapat diselamatkan, anak yang dilahirkan oleh Nyonya Julia tersebut dapat diselamatkan oleh para dokter yang menangani proses persalinan tersebut.6 Permasalahan hukum muncul ketika orangtua dari Nyonya Julia melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian karena dr. Dewa Ayu dan dua orang dokter yang menjadi asistennya dalam melaksanakan operasi terhadap Nyonya Julia dianggap telah melakukan kelalaian dalam
Lestantya R. Baskoro, “Dokter Ayu Divonis Melakukan Malpraktek”, dikutip dari Majalah Tempo edisi 1 Desember 2013, diakses dari https://catatanbaskoro.wordpress.com/2013/11/28/dokter-ayudivonis-melakukan-malpraktek/, diakses pada tanggal 13 November 2015 6
10
melakukan pelayanan kesehatan yang menyebabkan anaknya meninggal dunia. Orangtua dari Nyonya Julia menerangkan bahwa anaknya terlambat ditangani karena ditelantarkan tanpa adanya tindakan yang diambil oleh dokter. Tindakan yang diambil baru setelah menunggu lebih dari 14 jam setelah Nyonya Julia tiba di rumah sakit pada pukul 07.00 WITA. Orangtua Nyonya Julia kemudian menganggap bahwa dokter-dokter tersebut telah melakukan pembiaran terhadap Nyonya Julia dan bukan segera melakukan operasi pada saat itu juga sehingga menyebabkan meninggalnya Nyonya Julia.7 Perkara itu diproses secara hukum berdasarkan laporan dari orangtua Nyonya Julia. Dalam proses penuntutan, dakwaan penuntut umum menyebut para dokter lalai dalam menangani pasien sehingga menimbulkan emboli (udara masuk ke paru-paru) yang membuat terjadinya kegagalan fungsi paru dan jantung. Dalam melaksanakan operasi, dokter juga tidak melakukan pemeriksaan penunjang, seperti
terhadap jantung dan foto
rontgen. Dokter melakukan pemeriksaan jantung setelah pelaksanaan operasi tersebut selesai. Penuntut umum juga mempersoalkan para dokter yang melakukan operasi tanpa Surat Izin Praktik. Kendati pihak Rumah Sakit menunjukkan ada tanda tangan pasien sebagai persetujuan untuk tindakan khusus seperti pembedahan dan anestesi, namun tanda tangan itu
7
Ibid
11
palsu karena berbeda dengan tanda tangan di dalam Kartu Tanda Penduduk. Perbedaan tanda tangan itu, sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Makassar.8 Penuntut umum mengenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian kepada dr. Ayu lalu pada tanggal 15 September 2011. Majelis hakim Pengadilan Negeri Manado memvonis bebas dr. Dewa Ayu dan dua rekan dokternya itu. Penuntut umum tidak puas dengan putusan hakim tersebut kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui majelis hakim kasasi pada 12 September 2012 berdasarkan putusannya menyatakan tiga dokter itu melakukan malpraktik dan menghukum dr. Dewa Ayu, dr. Hendry dan dr. Hendi masing-masing sepuluh bulan penjara.9 Dalam putusannya, majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dan dua Hakim Anggota yakni Dudu Duswara dan Sofyan Sitompul menemukan kekeliruan penafsiran oleh hakim Pengadilan Negeri Manado. Majelis menyatakan, tiga dokter itu terbukti melakukan kesalahan seperti diatur dalam Pasal 359 KUHP.10
8
Ibid Ibid 10 Deytri Robekka Aritonang, “Tiga kesalahan Dokter Ayu dkk Menurut MA”, http://nasional.kompas.com/read/2013/11/27/1053537/Ini.Tiga.Kesalahan.Dokter.Ayu.dkk.Menur ut.MA, diakses pada tanggal 14 November 2015 9
12
Dokter Dewa Ayu dan kawan-kawan kemudian melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian terhadap
upaya
Peninjauan Kembali
tersebut
Mahkamah
Agung
mengabulkannya dengan menyatakan bahwa membatalkan putusan judex facti dan putusannya sama seperti putusan pada peradilan tingkat pertama dimana pada peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Manado membebaskan dokter Dewa Ayu Sasiari Prawani.11 Kasus mengenai kelalaian medis yang belum lama terjadi adalah kasus meninggalnya seorang anak berusia 14 bulan yang bernama Fayla Raffani Blegur di Rumah Sakit Awal Bros Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 1 November 2015. Anak tersebut meninggalkan seluruh keluarganya diduga karena menjadi korban kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit tempatnya menjalani perawatan tersebut. Dugaan perbuatan malpraktik tersebut berawal ketika pada hari Rabu 28 Oktober 2015 keluarga Falya membawanya ke rumah sakit karena masalah pencernaan. Dokter mendiagnosa Falya mengalami dehidrasi ringan dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit tersebut keadaan Falya mulai membaik bahkan sudah ceria kembali setelah bercengkrama dengan kakaknya. Saat itu dokter mengatakan bahwa Falya
Sukma Loppies, “Hakim PK MA Bebaskan Dokter Ayu”, https://m.tempo.co/read/news/2014/02/07/063551992/hakim-pk-ma-bebaskan-dokter-ayu, diakses pada tanggal 1 Juni 2016 11
13
sudah dapat pulang ke rumah setelah disuntikkan antibiotik lewat infusnya oleh dokter. Setelah disuntik dokter, Falya yang kondisinya membaik justru mengalami kondisi kritis akibat suntikan itu. Tubuhnya membiru dan muncul bintik-bintik, bahkan keluar busa dari mulutnya. Pihak keluarga meyakini ada kesalahan yang telah dilakukan oleh dokter dalam mengambil tindakan. Hal itu diperkuat oleh pernyataan kerabat dari keluarga Falya yang berprofesi sebagai dokter yang mengatakan bahwa dalam melakukan suntikan, dokter harus melalui proses observasi terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah pasien memiliki alergi tertentu khususnya terhadap obat yang akan diberikan. Pihak keluarga tidak terima atas meninggalnya anak keduanya kemudian berkehendak untuk menempuh jalur hukum atas dugaan adanya tindak pidana kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter rumah sakit tersebut.12 Kasus dugaan malpraktik yang kembali hangat di media massa adalah kasus kematian Allya Siska Nadya
(33). Allya diduga tewas setelah
menjalani terapi adjustment chiropractic yang dilakukan oleh dr. Randall Cafferty di klinik Chiropractic First di Mall Pondok Indah pada 6 Agustus 2015. Terapi adjustment dilakukan 2 kali sekaligus dalam sehari, yakni pada pukul 13.00 WIB dan 18.30 WIB. Malam harinya, Allya Siska mengeluh
Djamhari, “Diduga Jadi Korban Malpraktik, Balita Tewas Usai Disuntik”, http://news.okezone.com/read/2015/11/02/338/1241907/diduga-jadi-korban-malpraktik-balitatewas-usai-disuntik, diakses pada tanggal 17 November 2015 12
14
nyeri hebat di bagian leher dan akhirnya dilarikan ke UGD RS Pondok Indah. Kondisinya semakin memburuk, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir pada pukul 06.15 WIB keesokan harinya.13 Pihak keluarga Allya sudah berupaya meminta tanggung jawab pihak klinik. Bahkan pihak keluarga sudah mengirim surat ke Amerika Serikat untuk dr. Randall Cafferty selaku terapis yang menangani Allya. Mengingat sudah berkirim surat dan tidak mendapat respons, pihak keluarga akhirnya melapor ke polisi. Tujuan keluarga melapor ke polisi supaya tidak ada korban lagi seperti Allya.14 Chiropractic merupakan metode terapi untuk mengoreksi tulang belakang, otot, dan persendian saraf. dr. Randall diketahui sudah lama menjadi seorang chiropractor. dr. Randall pernah bekerja di salah satu klinik yang beralamat di 981 Civic Center Dr, Vista, California, AS. Tercatat menguasai sejumlah teknik dalam terapi chiropractic yakni activator methods, cox, diversified, flexion-distraction, gonstead, dan toftness. Dalam perjalanannya Randall pernah tersandung masalah terkait praktiknya. Para anggota dewan penguji praktisi chiropractic (Board of
Fajar Pratama, “Ini Sepak Terjang Kelam dr Randall, Terapis Chiropractic yang Menangani Allya”, http://news.detik.com/berita/3112758/ini-sepak-terjang-kelam-dr-randall-terapischiropractic-yang-menangani-allya, diakses pada tanggal 16 Januari 2016 14 Wisnu Prasetiyo, “Kasus Dugaan Malpraktik, Keluarga Sempat Minta Tanggung Jawab dr Randall”, diakses dari http://news.detik.com/berita/3113323/kasus-dugaan-malpraktik-keluargasempat-minta-tanggung-jawab-dr-randall, pada tanggal 22 Januari 2016 13
15
Chiropractic Examiners) dari Departemen Consumers Affairs, California mencabut izin praktik Randall pada 13 Maret 2013. Pencabutan itu karena adanya pengaduan dari seorang pasien. Dalam laporan yang dipublikasikan, dewan penguji menyatakan Randall terbukti telah melakukan tindakan tidak profesional. Selain itu, Randall disebut terbukti telah melakukan tindak kriminal, namun tak disebutkan secara jelas.15 Berdasarkan kasus kelalaian medis di atas, dapat dilihat adanya kesamaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kelalaian medis. Kesamaan tersebut adalah acuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum khususnya terhadap tindak pidana kelalaian medis dengan menggunakan pasal kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah tidak ada peraturan yang bersifat specialis terhadap profesi dokter sehingga mengharuskan aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal yang bersifat generali terhadap dokter-dokter yang diduga telah melakukan
15
Ibid
16
malpraktik? Apakah pengenaan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP sudah tepat penerapannya terhadap para dokter seperti pada contoh kasus di atas? Jawaban dari pertanyaan pertama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut, maka kedua undang-undang yang mengatur profesi dokter itu tidak memberikan pengaturan secara khusus terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan atau tindakan medis. Oleh karena itu wajar apabila aparat penegak hukum menerapkan peraturan yang secara umum berlaku terhadap setiap orang (KUHP) karena tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus terhadap profesi dokter yang melakukan kelalaian medis dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah kemudian pada tahun 2014 mengundangkan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang memberikan pengaturan terhadap seluruh tenaga kesehatan di Indonesia termasuk di dalamnya adalah tenaga medis. Dalam Pasal 11 ayat (2) dikatakan bahwa “jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tenaga medis baik itu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis merupakan profesi-
17
profesi yang menjadi subjek dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 juga mengatur ketentuan pidana yang mengadopsi Pasal 359 dan 360 KUHP mengenai tindak pidana kelalaian. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Jika
kelalaian
berat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang melengkapi peraturan perundang-undangan sebelumnya yang juga mengatur profesi tenaga medis khususnya dokter, sudah seharusnya aparat penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan asas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia yakni lex specialis derogat legi generali. Asas ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu
18
aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Selain terhadap hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kelalaian medis, sistem penegakan hukum pidana juga dirasa belum memfasilitasi terhadap penanganan hukum tindak pidana kelalaian medis. Dunia medis bukanlah merupakan dunia yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum tanpa memiliki basis pendidikan tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat memahami dunia medis. Pada kenyataannya, aparat penegak hukum saat ini belum ada yang dipersiapkan untuk menangani tindak pidana kelalaian medis sehingga belum memiliki landasan pengetahuan yang cukup terhadap dunia medis padahal dalam menangani tindak pidana kelalaian medis dibutuhkan ekspertasi di bidang medis itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menangani tindak pidana kelalaian medis, aparat penegak hukum dituntut untuk memahami atau setidak-tidaknya memiliki pengetahuan yang mendasar dalam bidang medis agar dapat menangani dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana kelalaian medis dengan sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter”.
19
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan peraturan perundang-undangan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter? 2. Bagaimanakah sebaiknya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter ke depan?
C.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan diselenggarakannya penelitian ini adalah: 1. Mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter 2. Mengkaji bagaimana sebaiknya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian
medis yang dilakukan oleh
dokter ke depannya
D.
Manfaat Penelitian Terhadap Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat
memberikan manfaat yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
20
1. Manfaat Akademis Penelitian pemikiran
ini
diharapkan
terhadap
dapat
ilmu
memberikan
pengetahuan
sumbangan
dalam
rangka
pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya hukum kesehatan dan lebih khusus lagi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini dibedakan menjadi tiga manfaat yang dibedakan berdasarkan profesi-profesi dan instansi yang berhubungan dengan penegakan hukum atas tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan, yakni: a. Aparat Penegak Hukum Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk kemudian dapat menerapkannya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan. b. Tenaga Medis Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi tenaga medis dalam hal ini dokter
21
mengenai proses penegakan hukum secara umum maupun penegakan hukum pidana terhadap kelalaian medis secara khusus. c. Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan kajian bagi pemerintah selaku penyelenggara negara untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan amanat undangundang yang terkait dengan penegakan hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan tenaga medis
dalam melakukan
pelayanan
kesehatan.
E.
Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran di perpustakaan, media internet, dan sumber
lainnya, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang mengangkat tema tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan baik dari sisi subjek dan objek perbuatan kelalaian dalam pelayanan kesehatan, sudut pandang yang diambil maupun perbuatan kelalaiannya itu sendiri beserta tindakan penyelesaian perkara yang diambil. Adapun
beberapa
penelitian
permasalahan tersebut adalah:
dan
penulisan
hukum
terkait
22
1. Ahkam Ronny Faridhotullah dengan NIM: 11/311479/HK/18620, pada tahun 2015 melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Asas Culpabilitas Terhadap Pelaksana Operasi Dalam Tim Dokter Pada Kasus Malpraktik Tindakan Operasi”, dengan rumusan masalah: a. Bagaimana penerapan asas culpabilitas terhadap pelaksana operasi dan asisten operasi dalam tim dokter pada kasus malpraktik tindakan operasi? b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksana operasi dan asisten operasi dalam tim dokter pada kasus malpraktik tindakan operasi?16 Dalam
penelitian
tersebut,
Ahkam
Ronny
Faridhotullah
menitikberatkan pada ada atau tidaknya kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan suatu tim dokter dalam tindakan operasi yang diduga merupakan suatu perbuatan malpraktik karena harus dikaji berdasarkan sifat melawan hukumnya dan dari segi hubungan antara perbuatan dan batin yang ada pada diri pelaksana operasi beserta asisten operasi sehingga dapat ditentukan apakah
Ahkam Ronny Faridhotullah, 2015, “Penerapan Asas Culpabilitas Terhadap Pelaksana Operasi Dalam Tim Dokter Pada Kasus Malpraktik Tindakan Operasi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6. 16
23
pelaksana dan asisten operasi dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian tersebut memiliki objek penelitian “tim dokter yang diduga melakukan malpraktik dalam melakukan tindakan operasi”. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merupakan kajian terhadap penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter, sehingga cakupannya lebih luas. 2. Bharyo Subono dengan NIM: 09/293700/PMU/06307, pada tahun 2013, melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Bidan Dengan Tindakan Kelalaian Tugas Serta Upaya Penyelesaiannya di Kabupaten Wonosobo”, dengan rumusan masalah: a. Apakah ada hubungan antara faktor pengetahuan dengan sikap bidan dengan tindakan kelalaian tugas profesi kebidanan? b. Apakah faktor pengetahuan bidan tentang tindakan kelalaian tugas profesi kebidanan berhubungan dengan jenis upaya penyelesaian yang akan ditempuh?
24
c. Apakah faktor sikap bidan tentang tindakan kelalaian tugas profesi bidan berhubungan dengan jenis upaya penyelesaian yang akan ditempuh?17 Bharyo Subono dalam penelitian tersebut menjabarkan faktor pengetahuan dan sikap bidan dalam suatu tindakan kebidanan yang diduga merupakan suatu perbuatan lalai berikut dengan bentuk penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut baik itu melalui proses non-litigasi maupun proses litigasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Bharyo Subono meneliti kelalaian yang dilakukan oleh bidan serta proses penyelesaiannya baik proses non-litigasi maupun litigasi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana yang menjadi objek penelitian adalah tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh dokter beserta proses penegakan hukumnya. 3. Rinanto Suryadhimirtha dengan NIM: 08/278619/PMU/5824, pada tahun 2010, melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Analisa Yuridis Sengketa Medis Dugaan
Bharyo Subono, 2013, “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Bidan Dengan Tindakan Kelalaian Tugas Serta Upaya Penyelesaiannya di Kabupaten Wonosobo”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7. 17
25
Malpraktek Pada Beberapa Kasus di Rumah Sakit di Yogyakarta”, dengan rumusan masalah: Bagaimanakah penyelesaian sengketa medis dugaan malpraktik secara perdata dan pidana pada beberapa kasus di rumah sakit di Yogyakarta18 Dalam penelitian tersebut, Rinanto Suryadhimirtha meneliti mengenai proses atau tahapan ketika terjadi suatu perbuatan tenaga kesehatan yang diduga merupakan perbuatan malpraktik yaitu melalui lembaga MKDKI yang juga bisa ditindaklanjuti melalui peradilan umum baik secara perdata maupun pidana. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian peneliti lebih spesifik membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis. Sedangkan dalam penelitiannya, Rinanto Suryadhimirtha membahas proses penyelesaian baik ranah disiplin maupun ranah hukum yang juga terbagi menjadi hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahkam Ronny Faridhotullah (2015), Bharyo Subono (2013), dan Rinanto Suryadhimirtha (2010) adalah pada judul, rumusan masalah, metode yang digunakan, objek
Rinanto Suryadhimirtha, 2010, “Analisis Yuridis Sengketa Medis Dugaan Malpraktik Pada Beberapa Kasus di Rumah Sakit di Yogyakarta”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 17. 18
26
dan subjek dari penelitian serta wilayah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan oleh peneliti di lingkungan Universitas Gadjah Mada serta penelusuran beberapa jurnal dan internet, peneliti tidak menemukan penelitian yang mengangkat tema yang sama. Jika telah ada, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang untuk selanjutnya dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan pendidikan.
