BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. (SAK,2012). Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan lapran keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan menyediakan irfomasi. Salah satu perangkat yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan adalah system akuntansi yang memadai. Adanya sitem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, krweditur dan para pemakai laporan keuangan (stockholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. System tersebut ndapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, organisasi, metode, dan ukuran – ukuran yang
1
2
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, hal ini disebut sitem pengendalian internal (Mulyadi ; 2001 dalam Dewi ; 2007), atau dengan kata lain bahwa pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hokum dan peraturan berlaku. Menurut COSO (Sawyer, 2005:61) struktur pengendalian internal satuan usaha terdiri atas lima komponen, yaitu : (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktifitas pengendalian, serta (5) pemantauan. Agar struktur prngrndalian internal berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian internal sehingga akan mendorong terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Bagaimana telah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian internal yang memadai mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan. (Yadnyana, 2009). Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang
berkepentingan.
Kualitas
laporan
keuangan
dengan
berbagai
pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian
3
kompensasi dan persyaratan hutang. Keputusan kontrak yang berdasar Kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan. Dari perspektif investasi kualitas laporan keuangan yang rendah akan menyebabkan tidak evektifnya alokasi sumber daya. Kualitas laporan keuangan yang rendah akan menyebabkan ineffisiensi karena mengurangi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan alokasi modal yang tidak tepat (Sumarwoto ; 2006). Dalam
mempertanggungjawabkan
wewenang
yang
dilimpahkan
kepadanya, pihak manajemen harus menyusun laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi manajemen sendiri (internal), dan bagi pihak – pihak yang berkepentingan di luar perusahan (eksternal). Sehubungan dengan itu informasi atau laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan diterapkan secara konsisten (Yedyana ; 2009). Tidak kalah penting dari sistem pengendalian internal yang diterapkan, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi stockholders, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika (Tunggal ; 2010). Dalam penerapannya, tatakelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, (Kaen, 2003 ; Shaw, 2003) dalam S. Kaihatu (2006) yaitu fairness, transparency, accountability, independency, dan responsibility.
4
Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Kualitas laporan keuangan erat kaitannya dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik Good Corpirate Governance. GCG yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stockholders dan menekan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stockholder (YPPMI & SC, 2002 dalam Sulistyanto, 2003) sehingga penerapan prinsip corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena ketepatan waktu merupakan salah satu factor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan banyak dipengaruhi oleh berbagai indicator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing – masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang reliable. Dari berbagai indicator, terdapat 2 (dua) indicator penting yang
5
sangat berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu sistem pengendalian internal dan penerapan good corporate governance. Keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang dapat memberi dampak bagi hasil penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya sistem pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Tujuan ini juga memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh kepada hukum dan peraturan, kebijakan dan prosedur perusahaan, sehingga dapat menghasilkan informasi mengenai keuangan dan informasi untuk manajemen, termasuk penyiapan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah penggelapan informasi kepada publik. Good corporate governance merupakan suatu prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel dan adil sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku umum. Good corporate governance memiliki 5 (lima) komponen untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance memiliki tujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan – kegiatan usaha
6
dilakukan secara transparan, sehingga perusahaan akan menyediakan informasi yang material, relevan, dan tidak ada yang disembunyikan dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dari kedua factor tersebut dapat terlihat besar kecilnya pengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penilaian Forum Indonesia untuk transparansi anggaran berdasasrkan hasil audit BPK tahun 2005 – 2011, yang menyatakan 24 BUMN (Badan Usaha MIlik Negara)
berpotensi sebagai lembaga Negara yang koup. Menteri
BUMN saat itu Dahlan Iskan mengatakan pengelolaan semua BUMN harus semakin transparan agar kinerja perusahaan semakin bagus, jika ada temuan penyimpangan yang mengindikasikan korupsi, maka hal itu harus dibongkar. Dilihat dari struktur organisasi, BUMN merupakan sebuah bentuk organisasi yang didalamnya penuh dengan unsur prosedur, tata cara dan birokrasi. Jadi semua tertib teratur, termasuk fungsi pengawasannya, namun kita belum mengetahui sebenarnya bagaimana penerapan good corporate governance tersebut dalam keandalan laporan keuangannya. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-
7
kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan BUMN memiliki peran yang tidak kecil guna ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu, BUMN paling tidak diharapkan (1) dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (2) memberikan sumbangan kepada penerimaan negara; dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Untuk mengoptimalkan keberadaan BUMN itu, langkah pengembangan dan pembinaan BUMN secara umum diarahkan untuk dapat menyinergikan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi dengan kebijakan restrukturisasi dan internal perusahaan sesuai dengan saing perusahaan. Sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah, seharusnya menjadi perusahaan yang memiliki sistem pengendalian yang baik. Dalam pelaksanaannya ada yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern yang baik yaitu dengan adanya pelaksanaan pemeriksaaan secara independent yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara berkesinambungan / rutin. Namun meskipun begitu dalam praktiknya banyak BUMN tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Seringkali pemeriksaan internal dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan sehingga dapat membuka peluang bagi auditee
8
untuk menyiapkan data - data sebelum diaudit, sehingga dapat menimbulkan kecurangan yang mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan audit secara efektif. Tim dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi tetapi dari berbagai macam latar belakang pendidikan
seperti
Hukum,
Teknik
dan
lain-lain
sehingga
dalam
melaksanakan tugasnya kurang kompeten. Masih banyaknya karyawan – karyawan yang memiliki fungsi ganda hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM sehingga akan menyebabkan adanya peluang terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Kurang tegasnya tindakan dari SPI atas temuan yang terjadi juga menjadi penyebab lemahnya pelaksanaan sistem pengendalian yang telah ditetapkan oleh perusahan. Disamping hal tersebut sanksi yang diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran juga tidak tegas, sehingga banyak
karyawan
yang
menganggap
pelanggaran
terhadap
sistem
pengendalian adalah hal yang biasa. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang dibuat oleh masing – masing perusahaan ini merupakan wujud komitmen dan langkah proaktif manajemen untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya SK Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 yang mewajibkan penerapan praktik good corporate governance sebagai landasan operasional pengelolaan BUMN. Sejalan pula dengan ditetapkannya Undang-undang BUMN yang di dalamnya terkandung pengelolaan BUMN dengan berlandaskan praktik dan prinsip good corporate governance. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, penyajian laporan
9
keuangan perusahaan harus dilaporkan tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif. Tetapi perbedaan kepentingan antara direksi dan dewan komisaris dengan kepentingan pemegang saham dapat menyebabkan terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penerapan Good Corporate Governance telah menjadi perhatian utama para investor karena dengan diterapkannya Good Corporate Governance kecurangan akibat perbedaan kepentingan bisa dihilangkan sehingga perusahaan menyajikan laporan keuangan yang transparan sesuai dengan kondisi yang senyatanya. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul : “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN
GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE
TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH (BUMN) BIDANG PERUMAHAN DAN KONSTRUKSI”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang msalah di atas, maka terdapat identifikasi amsalah sebaai berikut: 1. Kegiatan audit internal dilaksanakan pada waktu yang sudah pasti untuk melakukan pemeriksaan sehingga dapat membuka peluang bagi auditee untuk menyiapkan data - data sebelum diaudit, sehingga dapat menimbulkan kecurangan yang mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan audit secara efektif.
10
2. Tim dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi tetapi dari berbagai macam latar belakang pendidikan seperti Hukum, Teknik dan lain-lain sehingga dalam melaksanakan tugasnya kurang kompeten. 3. Masih banyaknya karyawan – karyawan yang memiliki fungsi ganda hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM sehingga akan menyebabkan adanya peluang terjadinya pelanggaran atau kecurangan. 4. Kurang tegasnya tindakan dari SPI atas temuan yang terjadi juga menjadi penyebab lemahnya pelaksanaan sistem pengendalian yang telah ditetapkan oleh perusahan. 5. Perbedaan kepentingan antara direksi dan dewan komisaris dengan kepentingan pemegang saham dapat menyebabkan terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penerapan Good Corporate Governance telah menjadi perhatian utama para investor karena dengan diterapkannya Good Corporate Governance kecurangan akibat perbedaan kepentingan bisa dihilangkan sehingga perusahaan menyajikan laporan keuangan yang transparan sesuai dengan kondisi yang senyatanya. C. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar penelitian mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada
11
Kualitas Laporan Keuangan yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan Penerapan Good Corporate Governance.
D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalahnnya adalah: 1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perumahan dan Konstruksi? 2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perumahan dan Konstruksi? 3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perumahan dan Konstruksi?
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perumahan dan Konstruksi.
12
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perumahan dan Konstruksi. 3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perumahan dan Konstruksi. F. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dalam berbagai aspek, antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuaan terkait topik yang sama dengan penelitian ini. b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Manajemen Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak manajemen dalam melakukan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. b. Bagi peneliti Menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
