BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari Pembangunan Nasional. Guna memperlancar Pembangunan Nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak sebagai realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal empat utama fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter (anggaran), fungsi regulerend (mengatur), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi budgeter ialah pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara. Sedangkan fungsi regulerend dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah (Ali Chidir, 1993: 7). Fungsi stabilitas dimaksudkan dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan
1 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.
stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi reditribusi pendapatan yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Safri Nurmantu, 2005: 34-36). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dan untuk membiayai kebutuhan badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/ kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
2 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.
Mineral Bukan Logam Bebatuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Erly Sunandi, 2005: 236). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak reklame merupakan jenis pajak Kabupaten atau Kota. Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya melalui peraturan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pasal 1 angka (16) Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Seperti halnya Kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Banyumas adalah salah satu pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah memanfaatkan salah satu sumber Pajak Daerah yaitu pajak reklame. Pemanfaatan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas tersebut telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kabupaten Banyumas menjadi kawasan yang sedang berkembang secara ekonomi, khususnya bidang industri dan jasa. Disatu sisi, ini menjadi peluang, karena pendapatan Pemkab dan masyarakat dari sektor pajak reklame semakin meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas juga harus menertibkan papan reklame yang bermasalah dengan proses perijinan. Penertiban terus gencar dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Satpol PP. Kepala Bidang P2LP DPPKAD Kabupaten Banyumas, Adi Arianto, turun langsung didampingi oleh Kasi Penagihan, Ari
3 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.
Purwanto, menyaksikan pemasangan stiker “BELUM BAYAR PAJAK” pada papan reklame yang kedapatan belum membayar pajak reklame. Penertiban papan reklame merupakan salah satu upaya nyata penegakan peraturan daerah khususnya pajak reklame yang menjadi bagian dari pajak daerah. Dengan langkah ini diharapkan para pelaku usaha dapat menyadari akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah (http://www.dppkad.banyumaskab.go.id, diakses pada tanggal 12 Oktober
2016 Pukul 16.00 WIB). Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Hadi Hariyanto mengatakan, reklame yang ditempeli stiker peringatan ini, karena tidak memperpanjang ijin pemasangan, tidak memiliki ijin dan tidak membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Apabila sampai jangka waktu tujuh hari, para pemilik papan reklame tidak mengindahkan peringatan, maka papan reklame akan diturunkan secara paksa. Pemasang stiker dilakukan agar pemilik papan reklame patuh dan taat terhadap aturan yang ada di Banyumas. Pemasangan stiker dilakukan di jalan utama purwokerto yakni di jalan Jendral Soedirman dan jalan Gatot Subroto. Reklame yang dipasang ini baik berada dipinggir jalan atau berada di tanah milik warga yang berada ditepi jalan. Aspek penindakan terhadap berbagai pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas sejauh ini dinilai masih lemah. Akibatnya banyak reklame yang melanggar, namun tetap bebas beriklan. Kondisi ini terjadi karena aturan di Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang sedang diusulkan perubahan di DPRD, maupun diperaturan Bupati terkait pengaturan titik-titik lokasi masih banyak celah untuk dilanggari, baik oleh birokrasi pemerintah dan pelaku reklame. Termasuk masih terjadi benturan kepentingan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penanganan reklame, yakni Dinas Cipta Karya, Satpol PP dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Banyumas (Aspermas), Wahyu Wardono mengatakan,
4 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.
para pelaku reklame tetap bersedia untuk taat pada aturan. Bahwa bila perlu saat pemasangan konstruksi dan materi reklame, ada tim teknis yang intens dari pihak pemerintah ikut mengawasi. Jika pemerintah tegas dan berusaha membina dengan baik, maka banyak pelaku usaha reklame yang bersedia mengikuti aturan asalkan tidak merugikan. Tetapi tidak semua pelaku reklame berkelakuan baik, misalnya karena anggaran minim, anggaran yang ditawarkan rendah. Faktor-faktor seperti itu kadang sebagian ada yang mengambil cara yang tidak sesuai aturan, “kata pemilik Crayon Multi Dimensi Purwokerto”. Pihak DPPKAD juga mengaku, perda tersebut juga membelenggu
dari
sisi
untuk
memaksimalkan
pendapatan
daerah
(http://www.dppkad.banyumaskab.go.id) diakses pada tanggal 15 Oktober 2016 Pukul 20.00 WIB). PAD Kabupaten banyumas pada saat ini menurun. Penurunannya diakibatkan karena adanya reklame bodong. Ini terjadi bukan karena inisiatif pemilik reklame tidak bersedia membayar pajak, tetapi karena pengurusan perpanjangan dan izin membangun baru, banyak hal-hal yang tidak terakomodasi. Pengguna reklame mempunyai kepentingan yang harus dipasang, tapi karena prosedur administrasi tidak terpenuhi, namun tetap harus pasang dan surat tidak bisa dipenuhi, akhirnya menjadi reklame bodong. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Banyumas menolak jika dituding belum maksimal menggarap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas. Sebab, berdasar hasil evaluasi tiap semester, perolehan PAD selalu melampaui target. Seperti halnya pada tahun 2013 target PAD sudah terlampaui kata Kepala DPPKAD. Dalam Catatan Radarmas (Grup JPNN), PAD setelah perubahan naik 16,92 persen atau menjadi Rp. 267.969.334.421. PAD ini terdiri dari pendapatan pajak reklame (Rp. 82.891.980.000 atau naik 23,31 persen). Saat ini Pemkab masih kesulitan untuk memaksimalkan pajak reklame. Sebab, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur penempatan reklame. Lokasi mana-mana saja yang diizinkan
5 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.
untuk pemasangan reklame (http://radarbanyumas.co.id, diakses pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 10.00 WIB). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang analisis mengenai pelanggaran pajak reklame dengan suatu
bentuk
penelitian
dengan
judul:
“PENEGAKAN
HUKUM
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO. 1 TAHUN
2011
TENTANG
PAJAK
DAERAH
TERHADAP
PELANGGARAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS”.
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Perda Banyumas No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Terhadap Pelanggaran Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Banyumas?
C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui Penegakan Hukum Perda Banyumas No. 1 Tahun 2011 terhadap pelanggaran Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas. 2. Menganalisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini. b. Memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai Hukum Pajak. c. Sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang lain yang berkaitan dengan analisis mengenai Hukum Pajak.
6 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.
2.
Manfaat Praktis Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah, wajib pajak reklame, masyarakat dan penulis yaitu: a. Memberikan
wawasan,
pengetahuan
serta
pemahaman
bagi
pemerintah mengenai konsep penegakan hukum terhadap pajak reklame. b. Memberikan informasi dan referensi bagi wajib pajak reklame dan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap pajak reklame. c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang lain yang berkaitan dengan penerapan pajak reklame. d. Pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan
studi
pada
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah Purwokerto oleh penulis.
7 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ...,SUWARNI, F. HUKUM, UMP 2017.
