1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung periode 2006 hingga 2012 menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah kota Bandung terhadap dana perimbangan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sebagian besar sumber dana pembangunan pemerintah daerah didapatkan dari pemerintah pusat, selain itu kewenangan pemerintah daerah atas dana tersebut relatif terbatas. Penjelasan dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai penerimaan daerah kota bandung dibawah ini. Tabel 1.1 Penerimaan Daerah Kota Bandung Tahun 2006 - 2012 (dalam ribuan) Tahun
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain PAD yang sah
Total Penerimaan
Peningkatan
Nominal
%
Nominal
%
Nominal
%
Nominal
%
2006
253,892,993
18.19%
1,139,842,617
81.67%
2,014,624
0.14%
1,395,750,234
100.00%
-
2007
256,733,879
15.51%
1,097,176,115
66.29%
301,213,229
18.20%
1,655,123,223
100.00%
18.58%
2008
297,398,936
14.86%
1,360,460,068
67.97%
343,754,125
17.17%
2,001,613,129
100.00%
20.93%
2009
372,423,970
17.84%
1,459,244,804
69.91%
255,713,145
12.25%
2,087,381,919
100.00%
4.28%
2010
440,331,559
19.16%
1,379,383,633
60.02%
478,478,065
20.82%
2,298,193,257
100.00%
10.10%
2011
803,663,585
27.47%
1,462,243,484
49.99%
659,340,547
22.54%
2,925,247,616
100.00%
27.28%
2012
1,001,806,364
30.40%
1,437,018,840
43.61%
856,442,573
25.99%
3,295,267,777
100.00%
12.65%
20.49%
-
62.78%
-
16.73%
-
100.00%
15.64%
Rata-rata
Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2006-2012, Diolah
2
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan Daerah Kota Bandung periode 2006-2012 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dibilang cukup fluktuatif, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,28% sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu hanya sekitar 4,28%. Jika dilihat secara rata-rata, peningkatan penerimaan daerah hanya berkisar 13,4%. Penerimaan Daerah mempunyai tiga komponen pembentuk yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah itu sendiri terdiri dari Dana Hasil Bagi Pajak Dari Provinsi dan Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah berbanding dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain (Halim ; 2002). Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase pendapatan asli daerah tidak pernah melebihi 30%, bahkan pada tahun 2007, 2008, dan 2010 persentase pajak daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan komponen lain-lain PAD yang sah. Sebagai indikator kemandirian suatu daerah sudah seharusnya pendapatan asli daerah mempunyai jumlah yang lebih besar diantara dua komponen lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selama periode tahun 2006 hingga 2012 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat kita lihat pada tabel 1.2. Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2012 Persentase Peningkatan Tahun Target Realisasi Realisasi PAD PAD 238,305,532,000 253,892,993,009 2006 106.54% 281,981,582,738 279,503,175,471 2007 99.12% 10.09% 322,880,537,428 297,398,936,477 2008 92.11% 6.40% 283,908,133,020 372,423,970,433 2009 131.18% 25.23% 416,051,806,357 440,331,559,083 2010 105.84% 18.23% 719,575,563,243 803,663,585,485 2011 111.69% 82.51% 934,809,515,372 1,001,806,364,114 2012 107.17% 24.65% 107.66% 23.87% Rata-rata Persentase Realisasi & Peningkatan
Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2006-2012, Diolah Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dilihat dari jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 82,51%, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,4%, secara rata-rata peningkatannya sebesar 23,87%. Ini artinya potensi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung ikut meningkat pula. Dilihat dari persentasi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hanya pada tahun 2007 dan 2008 saja Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tidak memenuhi target yaitu 99,12% dan 92,11% , namun secara rata-rata realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu 107,66%. Melihat realisasi target realisasi Pendapatan Asli Daerah yang hampir selalu terpenuhi, dikhawatirkan terjadi budgetary slack pada antara tahun 2006-2012.
4
Tomtom Dobul Qomar (2012) selaku pelaksana harian badan anggaran DPRD kota Bandung menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung naik sekitar 15 persen dibandingkan tahun lalu, dan pendapatan tersebut memperoleh sumbangan kenaikan dari sektor pajak dan retribusi daerah (Ginanjar, 2012). Hal tersebut mengindikasikan adanya kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber kekayaan daerah yang dimanfaatkan untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Sumber kekayaan yang didapat oleh daerah, akan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 6 angka 1 bahwa Sumber – sumber kekayaan yang dimaksud di atas adalah : 1.
Pajak Daerah.
2.
Retribusi Daerah.
3.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4.
Pendapatan Asli Daerah lainnya yang disahkan. Pendapatan Asli Daerah tersebut akan menentukan kemampuan
keuangan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selain itu dapat digunakan
sebagai
pendapatan
operasional
pemerintah
dan
membiayai
pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan daerahnya maupun membiayai pembangunan nasional melalui Dinas Pendapatan Daerah.
untuk
5
Tabel 1.3 menunjukkan data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2006-2012. Tabel 1.3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2012 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
PAD lainnya yang sah
2006
164,781,409,646
75,908,865,024
3,155,367,154
10,047,351,185
253,892,993,009
2007
194,128,259,768
66,150,795,925
3,763,740,190
15,460,379,588
279,503,175,471
2008
213,459,393,363
74,339,201,289
-
9,600,341,825
297,398,936,477
2009
272,664,041,773
77,170,447,766
-
22,589,480,894
372,423,970,433
2010
302,378,839,983
84,955,499,382
14,852,163,728
38,145,055,990
440,331,559,083
2011
665,854,660,260
79,702,575,533
10,168,969,381
47,937,380,311
803,663,585,485
2012
820,484,823,396
86,503,573,547
7,084,367,446
87,733,599,725
1,001,806,364,114
Total
Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2006-2012, Diolah Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa ada 4 sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah diantaranya yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Dari keempat sumber penerimaan tersebut
dapat dilihat penurunan terjadi
pada Retribusi
Daerah tahun 2007 & 2011, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2011 & 2012 (tahun 2008-2010 tidak ada penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan), dan PAD lainnya yang sah pada tahun 2008. Meski pajak daerah menjadi sumber penerimaan utama dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung namun untuk Penerimaan Daerahnya masih bergantung pada Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang jumlahnya masih menunjukkan adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan kekhawatiran akan terjadinya budgetary slack pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung merupakan hal yang kurang baik, mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan analisis
6
mengenai komponen pembentuk pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah sebagai sumber penerimaan utama dalam pendapatan asli daerah Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung”. 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang diidentifikasi adalah : 1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah kota bandung terhadap pendapatan asli daerah kota bandung periode 2007 – 2012? 2. Seberapa besar efektifitas pajak daerah di Kota Bandung selama periode tahun 2007 hingga tahun 2012 ? 3. Bagaimana tingkat efektifitas dan kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung selama periode tahun 2007 hingga tahun 2012 ? 1.3. Tujuan Penelitian Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain :
7
1. Mengidentifikasi seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung selama periode tahun 2007 hingga tahun 2012.. 2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang dicapai tiap jenis pajak daerah yang ada Kota Bandung selama periode tahun 2007 hingga tahun 2012. 3. Mengidentifikasi tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah Kota Bandung selama periode 2007 hingga 2012. 1.4. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi penulis dan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan. 2. Sedangkan bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca 3. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. 1.5. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
8
Penelitian ini merupakan penelitian sekunder yang diperoleh melalui data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (DISPENDA Kota Bandung) yang beralamat di Jln. Wastukancana No. 2 Bandung.
D:\HERLAN JOB FILES\UPLOAD SKRIPSI\FILE OK\COPY CD SKRIPSI\EQY MUHAMMAD AMALLUDIN (FE S1 2014); belum upload\8. Bab 2-1 (check).docx
1
