ANALISIS KONTRIBUSI LABA PERUSAHAAN BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG PERIODE BAYU PRATAMA PUTRA

ANALISIS KONTRIBUSI LABA PERUSAHAAN BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2010-2015 BAYU PRATAMA PUTRA 110462201235 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau Email : [email protected] ABSTRAK Secara garis besar tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kontribusi laba perusahaan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif, tujuan penelitian kualitatif adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Rancangan penelitian disusun berdasarkan data Realisasi Penerimaan Laba BUMD dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan PAD Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laba BUMD serta Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan LABA BUMD serta pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang periode 2010-2015. Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa Laba BUMD memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2010 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,21%. Pada tahun 2011 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,32%. Pada tahun 2012 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,75%. Pada tahun 2013 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,74%. Pada tahun 2014 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 1,78%. pada tahun 2015 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,39%. Kata Kunci : Laba BUMD, Pendapatan Asli Daerah

1

PENDAHULUAN Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efesien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatiaan serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya, dimana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Kemampuan

suatu

daerah

menggali

PAD

akan

mempengaruhi

perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalian PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru, Sehubungan dengah hal diatas, maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah berjalan sejak lama. BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian,dengan modal

2

daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pada Kota Tanjungpinang saat ini kesan umum tentang keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah tidak efisien, selalu merugi dan membebani anggaran Pemerintah. Lemahnya kinerja BUMD ini seringkali berkaitan dengan pembinaan tenaga profesional yang penuh dengan aroma kepentingan golongan. Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan atau laba, menurut Nafarin (2007:788)Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu laba kotor dan laba bersih. Dimana laba kotor dapat diartikan sebagai berikut :laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan, sedangkan pengertian dari laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain Supriyono (2002:177). Profitisasi BUMD dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba serta memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah yaitu dapat dilakukan sebagai berikut : a).Melakukan proses penyehatan perusahaan secara menyeluruh dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas

3

Sumber Daya Manusia. b). Mengarahkan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan professional. c). Bagi BUMD yang misi utama untuk pelayanan publik dan pelayanan sosial, diberikan sasaran kuantitatif dan kualitatif tertentu. d). Memberdayakan Direksi dan Badan Pengawas yang dipilih dan bekerja berdasarkan profesionalisme melalui proses fit and proper test. e). Merumuskan kebijakan yang diarahkan kepada tarif yang wajar, kenaikan harga produk (minimal menyesuaikan dengan inflasi, tarif listrik, BBM, dan lain-lain) untuk menghindarkan biaya produksi yang jauh lebih mahal, sehingga laba dapat diraih. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki visi yaitu membangun Badan Usaha Milik Daerah untuk menggali potensi Ekonomi daerah menjadi potensi usaha dan sumber pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola badan usaha milik daerah ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama dibentuk bertujuan untuk memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Artinya keberadaan badan usaha milik daerah diperlukan sebagai salah satu lembaga penyumbang pendapatan asli daerah bagi daerah, dengan diberikan kewenangan untuk mengelola beberapa aset daerah termasuk pasar. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Tanjungpinang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan, selanjutnya dari laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas dapat diambil suatu judul penelitian dengan judul: “Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015”

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2007;96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

5

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: 1.

Pajak daerah

2.

Retribusi daerah

3.

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.

Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaah daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan

modal pada

perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Menurut Halim (2011:67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”. Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999),

sumber-sumber

penerimaan

daerah

6

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksananya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah

merupkan

salah

satu

bentuk

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan eekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan

7

terjadinya pungutan-pungutan yan pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang memberatkan ekonomi nasional. Laba Proses menganalisis perusahaan, disamping dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan, juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dari sudut pandangan investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Laba merupakan pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai macam kegunaan dalam berbagai konteks, pengertian laba itu sendiri merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Laba perusahaan dalam hal ini dapat dilakukan dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektifitas dalam sebuah unit kerja dikarenakan tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, laba suatu perusahaan khususnya pada pusat laba atau unit usaha yang menjadikan laba sebagai tujuan utamanya merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi pimpinan atau manajer atau dengan kata lain efisiensi dan efektifitas dari perusahaan dapat dilihat dari laba yang diraih unit tersebut. Laba merupakan tujuan perusahaan, dimana dengan laba perusahaan dapat memperluas usahanya. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba merupakan salah satu petunjuk tentang kualitas manajemen serta operasi perusahaan tersebut, yang berarti mencerminkan nilai perusahaan. Manahan P. Tampubolon (2005:42) menyatakan bahwa laba atau korporasi diperoleh dari penjualan dikurangi semua biaya operasional. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laba diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi semua biaya. Jadi untuk meningkatkan laba, perusahaan harus mampu meningkatkan penjualan, atau menekan biaya, atau kalau sanggup kedua faktor tersebut diusahakan secara bersama-sama. Laba didefinisikan oleh Skounse Stice-Stice (2001:51) sebagai berikut :“Ukuran dari kinerja suatu perusahaan sama dengan pendapatan dikurangi biaya-biaya tersebut

8

”.Pengerian laba menurut Sofyan Safri (2001:115) adalah naiknya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entity dan dari transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Laba menurut Soemarsono SR. (2000:234) adalah selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah seluruh biaya”. Perhitungan laba pada umumnya mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: 1.

Tujuan Internal Yaitu berhubungan dengan manajemen untuk mengarahkan pada kegiatan yang lebih menguntungkan dan mengevaluasi usaha yang telah dicapai.

2.

Tujuan External Yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham untuk keperluan pajak atau tujuan lainnya, misalnya untuk permohonan kredit.

BUMD Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD).Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tetang perusahaan daerah.UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD).Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk

9

pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benarbenar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara,mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha,memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha.Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD. Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan.Peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih sangat kecil Pemerintah pemegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan.Pemerintah memiliki

wewenang

dan

kekuasaan

dalam

menetapkan

kebijakan

perusahaan.Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyatsebagai sumber pemasukan Negara seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara.Modalnya dapat berupa saham atau obligasi.Bagi perusahaan yang go publik dapat menghimpun

10

dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank. Direksi bertanggung jawab penuh atas perusahaandan mewakili perusahaan di pengadilan. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara,mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha,memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. BUMD menurut Ginandjar Kartasasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dari lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah.Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama

dimulai

memungkinkan

dengan

potensinya

menciptakan

untuk

suasana

berkembang.Ini

atau

iklim

dengan

yang

landasan

pertimbanganbahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kerangka Pemikiran Berdasarkan konsep teori di atas maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah

Laba BUMD

Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan

11

mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu : 1.

Peningkatan produksi;

2.

Perluasan kesempatan kerja; dan

3.

Peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, menurut Kamaludin (2012:2) BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah: 1.

Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;

2.

Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;

3.

Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;

4.

Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik

5.

Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Menurut Kamaludin (2012:15) Secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usman (2013) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa laba BUMD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan tehadap PAD. METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian Menurut Sujoko, Stevanus, dan Yuliawati (2007:7) dalam bukunya menyatakan bahwa : “Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara

khusus

mendeskripsikan

tentang

cara

mengumpulkan

data

dan

menganalisis data.” Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memahami suatu objek penelitian dengan memandu peneliti dengan urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan yang meliputi teknik dan prosedur yang di gunakan dalam penelitian. Jenis penelitian

12

ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif, di mana penulis menguraikan gambaran yang terjadi di lapangan dan memaparkan hasil penelitian dengan jelas dan sistematis tanpa menghubungkan atau mengkaitkan unsur-unsur yang lain dalam penelitian ini. Defenisi penelitian kualitatif menurut

Sarwono (2006 : 239)

mengatakan bahwa ”tujuan penelitian kualitatif adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Variabel Dependen Variabel bebas adalah tipe variabel yang secara langsung akan menjelaskan atau berpengaruh pada variable yang secara langsung akan menjelaskan atau berpengaruh pada variabel lainnya. Laba Perusahaan BUMD merupakan Laba yang dihasilkan oleh BUMD Kota Tanjungpinang yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dimana data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Laba BUMD dari tahun 2010 sampai dengan 2015 Variabel Independen Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang keadaannya merupakan hasil dari pengaruh variabel-variabel independen yang ada. Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pendapatan asli daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2015 Sampel Penelitian Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan LABA BUMD serta pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang periode 2010-2015

13

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Kemampuan

suatu

daerah

menggali

PAD

akan

mempengaruhi

perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalian PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru, Sehubungan dengah hal diatas, maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD). Untuk melihat kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang dapat digunakan rumus sebagai berikut :

x 100

Kontribusi Laba BUMD =

a. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010, dapat dihitung sebagai berikut :

x 100

Kontribusi Laba BUMD = = 3,21 %

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui pada tahun 2010 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,21% b. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011, dapat dihitung sebagai berikut :

x 100

Kontribusi Laba BUMD = = 2,32 %

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui pada tahun 2011 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,32% c. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012, dapat dihitung sebagai berikut :

14

x 100

Kontribusi Laba BUMD = = 2,75 %

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui pada tahun 2012 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,75% d. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013, dapat dihitung sebagai berikut :

x 100

Kontribusi Laba BUMD = = 2,74 %

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui pada tahun 2013 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,74% e. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014, dapat dihitung sebagai berikut :

x 100

Kontribusi Laba BUMD = = 1,78 %

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui pada tahun 2014 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 1,78% f. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015, dapat dihitung sebagai berikut :

x 100

Kontribusi Laba BUMD = = 3,39 %

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui pada tahun 2015 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,39% Berikut tabulasi dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2010 sampai dengan 2015 :

15

Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asl Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2015 PAD

LABA BUMD

KONTRIBUSI

(Rupiah)

(Rupiah)

(%)

2010

53,686,990,525

1,723,299,450

3.21

2

2011

68,012,880,682

1,579,158,800

2.32

3

2012

82,306,463,815

2,267,465,528

2.75

4

2013

110,931,826,514

3,040,458,621

2.74

5

2014

125,170,740,485

2,225,697,315

1.78

6

2015

122,893,490,241

4,165,835,422

3.39

No

Tahun

1

Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang, 2016 Dari pemaparan tabel di atas dapat dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 3,21%. Selanjutnya pada tahun 2011 kontribusi mengalami penurunan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 2,32 %. Pada tahun 2012 kontribusi kembali mengalami peningkatan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012 sebesar 2,75%. Pada tahun 2013 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 2.74 %. Pada tahun 2014 terjadi penurunan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 1,78%. Selanjutnya, pada tahun 2015 kontribusi kembali meningkat dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sebesar 3,39%. Untuk lebih jelasnya penurunan dan peningkatan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpianng dapat dilihat pada grafik 4.3 berikut ini :

16

Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 – 2015

Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang, Data Diolah, 2016 Pada grafik 4.3 di atas dapat diketahui adanya penurunan dan peningkatan kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Dari grafik tersebut diatas dapat juga diketahui bahwa kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yang paling tinggi yaitu sebesar 3,39% pada tahun 2015. Dapat diketahui berdasarkan grafik kontribusi diatas bahwa naik turunnya kontribusi laba perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kinerja perusahaan yang belum stabil. Hal hal yang mengindikasikan penurunan kontribusi laba yaitu besarnya biaya operasional BUMD serta penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan menurunnya kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat menyadari betapa besarnya peranan BUMD demi kelangsungan PAD, sehingga

17

senantiasa mendukung agar BUMD tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya, ini dapat dilihat dari suntikan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah, untuk menyokong pendapatan asli daerah (PAD). KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa Laba BUMD memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang, berikut merupakan kesimpulan kontribusi dari tahun 2010 sampai dengan 2015 : a.

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun 2010 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,21%

b.

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun 2011 Laba BUMD Kota Tanjungpinang mengalami penurunan hal ini dikarenakan

meningkatnya

biaya

operasional

BUMD

sehingga

mengakibatkan penurunan laba yang berdampak terhadap menurunnya kontribusi terhadap BUMD. c.

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun 2012 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana hal ini menunjukkan kinerja BUMD yang sudah mulai membaik.

d.

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun 2013 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,74% hal ini mengalami penurunan dimana besarnya biaya operasional yang berdampak terhadap turunnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

e.

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun 2014 kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yang cukup signifikan.

18

f.

Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun 2015 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi yang meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana hal ini menunjukkan kinerja BUMD sudah mulai membaik sehingga memberikan kontribusi yang baik juga terhadap Pendapata Asli Daerah Kota Tanjungpinang.

1.

Pada tahun 2010 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 3,21%. Selanjutnya pada tahun 2011 kontribusi mengalami penurunan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 2,32 %. Pada tahun 2012 kontribusi kembali mengalami peningkatan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012 sebesar 2,75%. Pada tahun 2013 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 2.74 %. Pada tahun 2014 terjadi penurunan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 1,78%. Selanjutnya, pada tahun 2015 kontribusi kembali meningkat dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sebesar 3,39%.

Saran Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut : a. Untuk dapat meningkatkan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli

Daerah,

Pemerintah

Kota

Tanjungpinang

diharapkan

dapat

meningkatkan Laba BUMD dengan cara menambah usaha yang berorientasi pada laba sehingga nantinya akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. b. Terhadap penelitian selanjutnya disarankan membahas variabel lain yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta komponen yang ada didalamnya.

19

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah,Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. Algifari. 2010. Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi. BPFE . Yogyakarta Amalia, Annisa Rizka. 2011. Peranan Bumd Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Amosea, Rissa. 2014. Judul Penelitian Pengaruh Kontribusi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.) Universitas Diponegoro. Semarang ___________ , 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Erlangga. Jakarta. Jogiyanto, 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informasi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Mardiasmo, 2008, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Reflika Aditama. Bandung. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tetang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tetang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tetang Retribusi Perizinan Tertentu Prakoso, Kesit Bambang, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : UII Press Priyatno, Duwi. 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta : Gava Media

20

Republik Indonesia, 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rumengan, Jemmy et all (2010) Analisis Data Kuantitaf dengan Aplikasi Pengolahan Data SPSS. Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis. Siahaan, Marihot, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta. Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali. Jakarta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Alfabeta. Bandung Sulaiman, 2005. Analisis Regresi Menggunakan SPSS. Andi Offset. Yogyakarta. Usman, Umaruddin. 2013. Judul penelitian Analisis Pengaruh Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara

21