1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Terwujudnya suatu sistem sosial di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi geografis dan keadaan alam dimana masyarakat tersebut menetap. Menurut F. Boas seorang antropolog, suatu wilayah kebudayaan diklasifikasi berdasar faktor geografisnya.1 Mengaitkan teori tersebut dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berada di wilayah iklim tropis didukung dengan kesuburan tanah yang baik, maka tatanan sosial yang terbentuk dalam mata pencaharian masyarakat adalah bercocok tanam.2 Tidaklah mengherankan jika Indonesia disebut sebagai negara yang bercorak agraris.3 Geliat usaha pertanian sebagai pengerak roda ekonomi tidak dapat dipandang sebelah mata. Kontribusi pertanian terhadap pendapatan dan devisa negara telah menyumbang 546,42 triliun rupiah.4 Kontribusi pertanian terhadap daya serap
1
Koentjaraningrat, 1990, Pengantar Ilmu Antropologi, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 272. 2 Ibid. hlm. 362. 3 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 571. 4 Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan, “Peran Perkebunan Dalam Perekonomian Nasional”, http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-372-peran-perkebunan-dalamperekonomian-nasional.html, diakses tanggal 8 Juni 2015, Pukul 22.00 WIB.
2
tenaga kerja, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus tahun 2014 telah menyerap 38,97 juta tenaga kerja.5 Peranan strategis pertanian dalam pembangunan nasional tidak serta merta berjalan mulus. Berbagai masalah selalu hadir dalam pemajuan sektor pertanian di Indonesia. Saat musim panen raya tiba, petani dihadapkan pada situasi tanpa pilihan untuk segera menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang cenderung rendah.6 Kondisi menurunnya harga tersebut terjadi apabila ketersediaan komoditi melimpah. “Di negara berkembang khususnya, harga komoditas pangan biasanya merosot tajam pada saat musim panen raya dan melonjak harganya saat diluar musim atau masa paceklik.”7 Pada saat inilah teori ekonomi mulai mengambil alih. Menurut teori penentuan harga pasar, apabila jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak dari pada permintaan dengan mengasumsikan ceteris paribus8, maka harga barang mengalami penurunan. Kondisi itu berlaku sebaliknya, apabila jumlah
5
Tegar Arief, “Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terus Menyusut”, http://industri.bisnis.com/read/20141110/99/271630/penyerapan-tenaga-kerja-sektor-pertanian-terusmenyusut, diakses tanggal 8 juni 2015, Pukul 10.00 WIB. 6 , Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang, Brosur, Kabupaten Bantul. 7 Erwidodo, Reformasi Kebijakan Perdagangan Menuju Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional, Artikel Pada http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-III3.pdf , Diakses Tanggal 9 juni 2015, Pukul 11.00WIB. 8 Ceteris Paribus adalah asumsi yang mengabaikan berbagai faktor baik yang diketahui maupun tidak diketahui yang dapat mempengaruhi harga dan jumlah permintaan. Dikutip dari wikipedia pada http://id.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus, diakses tanggal 9 Juni 2015, Pukul 11.30 WIB.
3
barang yang ditawarkan lebih sedikit dari permintaan, dengan mengasumsikan ceteris paribus maka harga barang mengalami kenaikan.9 Tabel 1
Lokasi Klaten10 (Pemberitaan maret 2016)
Blora11 (Pemberitaan april 2016)
Harga Gabah Per/Kg Rp.3.200,00 Rp.3.700,00 Rp.3.000,00 Rp.4.000,00
Waktu Saat Panen Raya Diluar Musim Panen Saat Panen Raya Diluar Musim Panen
Kerugian yang dialami petani akibat harga yang terus menurun, juga diperburuk dengan adanya hama yang membuat produktifitas sawah tidak maksimal. Situasi ini mengancam petani dengan kekurangan biaya untuk musim tanam berikutnya. Selain itu petani juga harus segera memperoleh uang untuk kelangsungan hidup keluarganya. Pada titik ini tengkulak mengambil kesempatan membeli dengan harga murah ditengah desakan kebutuhan ekonomi para petani.12 Melihat kondisi itu, di tahun 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, kemudian di tahun 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Pengaturan serupa terhadap Sistem Resi Gudang juga dilakukan oleh
9
Agus Prianto, 2008, Ekonomi Mikro (Kajian Dari Sisi Teorotis dan Praktis), Setara Press, Malang, hlm. 10-11. 10 Keadaulatan Rakyat, “Duh Harga Gabah di Klaten Anjlok”, http://krjogja.com/web /news/read/257380/ Duh_Harga_Gabah_di_Klaten_Anjlok, Diakses Tanggal 10 Juni 2016, Pukul 10.00 WIB. 11 Tempo, “Petani Menjerit Masa Panen Harga Gabah Anjlok”, https://m.tempo.co/read/ news/2016 /03/15/058753643/petani-menjerit-masa-panen-harga-gabah-anjlok, Diakses Tanggal 10 Juni 2016, Pukul 10.15 WIB. 12 Sharia, “Aneh Saat Panen Negara Selalu Kalah Melawan Tengkulak Beras”, http://sharia.co .id/2015/05/08/aneh-saat-panen-negara-selalu-kalah-melawan-tengkulak-beras/, Diakses Tanggal 8 Juni 2015.
4
negara lain, baik negara maju seperti Amerika dan Kanada maupun negara berkembang seperti Filipina India, serta Brazil.13 Petani yang hendak menyimpan komoditi kedalam gudang terlebih dahulu membawa suluruh komoditi kegudang untuk kemudian mengisi surat permohonan. Pengelola gudang yang surat permohonan kemudian mengecek kesesuaian mutu komoditi dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku untuk komoditi bersangkutan. Pengelola gudang dapat menolak untuk menyimpan apabila diketahui kualitas barang tidak sesuai kriteria yang ada pada SNI. Barang yang sesuai standar dilanjutkan untuk proses input data secara online kepada Pusat Registrasi. Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang apabila semua persyaratan terpenuhi. Sistem Resi Gudang ini sejatinya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan pemilik komoditas dalam gudang atas kelancaran arus barang, serta efisiensi biaya distribusi barang. Manfaat yang timbul atas hadirnya Sistem Resi Gudang diharapkan dapat mendorong laju pembangunan nasional.14 Kehadiran Sistem Resi Gudang ini diharapkan untuk mempermudah akses pembiayaan perbankan dengan mekanisme yang sederhana.15 Keberadaan sistem Resi Gudang yang dapat dijadikan jaminan sangat terkait erat dengan keberadaan bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit. “Bank 13
Ramlan Ginting, 2008, Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm. 93. 14 Iswi Hariani dan Serfianto, 2010, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan, Sinar Grafika, Jakata, hlm.17. 15 Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
5
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”16 Berdasarkan amanat itu Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berwenang dalam merumuskan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran mengeluarkan aturan yang memperkuat eksistensi sistem Resi Gudang.17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dalam Pasal 48 telah mengakui Resi Gudang sebagai surat berharga. Diatur dalam Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/2007 Tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Resi Gudang telah diakui pula sebagai agunan. Payung hukum tersebut memberikan kedudukan jaminan Resi Gudang memiliki kesetaraan dengan jaminan Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia. Keberadaan jaminan dalam sistem hukum di konstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir.18 Semua Perjanjian jaminan eksistensinya tidak dapat berdiri sendiri dan tergantung pada perjanjian pokoknya.19 Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang bahwa Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ketentuan lebih lanjut 16
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 17 Muhammad Djumhana, 2012, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, Bandung, hlm. 112. 18 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan Kelima, Liberty Offset, Yogyakarta, hlm.37. 19 Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung, hlm.143.
6
menyebutkan bahwa perjanjian penjaminan Resi Gudang tersebut dibuat dengan sebuah Akta Perjanjian Hak Jaminan. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa dengan dibuatnya Akta Perjanjian Hak Jaminan lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian perselisihan yang muncul kemudian hari. Penyebutan sebagai alat bukti yang sempurna merujuk pada pengetian bahwa akta perjanjian hak jaminan harus dibuat secara autentik. Praktiknya, ketentuan ini kerap kali disimpangi. Hal ini tentu berdampak pada hak yang dapat diperoleh kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Penandatanganan akta perjanjian hak jaminan tersebut memberikan hak kepada penerima jamian sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur yang lainnya.20 Penandatanganan itu juga memberi hak kepada penerima jaminan untuk dapat menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa penetapan pengadilan apabila pemberi hak jaminan melakukan wanprestasi. Penjualan objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada pemberi hak jaminan mengenai eksekusi yang dilakukan.21
20
Pasal 16 ayat (2) Peratutan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. 21 Pasal 21 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
7
Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi penghasil gabah terbesar. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kabupaten Bantul menjadi salah satu bank yang dapat menerima kredit dengan penjaminan Resi Gudang. Keberadaan BRI ini merupakan wujud sinergitas perbankan terhadap sistem baru dalam lembaga penjaminan. Mewujudkan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang memberi kepastian hukum baik kepada kreditur maupun debitur, maka pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah telah menentukan bagaimana sistem ini agar dapat berjalan semestinya serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memfokuskan pada
judul
“TINJAUAN
YURIDIS
PELAKSANAAN
PEMBEBANAN
JAMINAN RESI GUDANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KABUPATEN BANTUL.” B. Rumusan Masalah Bank sebagai sebuah sistem yang telah diatur baik berdasar hukum nasional dan hukum internalnya sendiri bank diharuskan untuk memenuhi bagaimana prosedur formal itu dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Proses Pembebanan Jaminan Resi Gudang Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabupaten Bantul? 2. Mengapa PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabupaten Bantul Memasang Jaminan Resi Gudang Dengan Akta Dibawah Tangan?
8
3. Bagaimana Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Resi Gudang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabupaten Bantul? C. Keaslian Penelitian Penelitian
tentang
“TINJAUAN
YURIDIS
PELAKSANAAN
PEMBEBANAN JAMINAN RESI GUDANG PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KABUPATEN BANTUL”, dengan objek penelitian Resi Gudang sudah pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa lain di program Magister Kenotariatan UGM. Berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut, terdapat dua hasil penelitian lain yang membahas sistem Resi Gudang. 1. Penelitian tesis yang disusun oleh Lia Veronita Sbastini22 berjudul “Peranan Notaris dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Dalam Jaminan Resi Gudang (Studi di PT. Banua Lima Sejurus),” dengan rumusan masalah: a. Apakah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang Telah Memberikan Perlindungan Kepada Perusahaan Sebagai Pemberi Hak Jaminan Atas Resi Gudang? b. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Bhanda Graha Reksa Sebagai Pengelola Gudang Terhadap Barang Jaminan Yang Mengalami 22
Lia Veronita Sbastini, 2014, “Peranan Notaris dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Dalam Jaminan Resi Gudang (Studi di PT. Banua Lima Sejurus)”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9
Kerusakan atau Kehilangan Yang Bukan Disebabkan Oleh Kesalahan Pengelola Gudang? c. Bagaimana Peran Notaris Dalam Perjanjian Jaminan Resi Gudang? Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia Veronita Sbastini adalah bahwa sistem Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang serta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada pihak dalam Resi Gudang. Disebutkan pula bahwa pengelola gudang bertanggung jawab terhadap segala risiko yang terjadi didalam atau atau diluar kesalahan pengelola gudang. Peranan notaris dalam pembebanan jaminan Resi Gudang adalah menjamin keautentikan akta tersebut dengan turut melakukan pengecekan terhadap keaslian dokumen Resi Gudang tersebut. 2. Penelitian tesis yang disusun oleh Naufi Ahmad Naufal23 berjudul “Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Resi Gudang Sebagai Jaminan (Analisis terhadap collateral management agreement dalam perjanjian hak Resi Gudang, studi pada Bank Ekspor Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia),” dengan rumusan masalah:
23
Naufi Ahmad Naufal, 2009, “Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Resi Gudang Sebagai Jaminan (Analisis terhadap collateral management agreement dalam perjanjian hak resi gudang, studi pada Bank Ekspor Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia)”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
10
a. Bagaimanakah Konstruksi Yuridis Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Serta Perjanjian Hak Jaminan Atas Resi Gudang Pada Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia di Jakarta? b. Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank ApabilaDebitur Dari Kredit Modal Kerja Dengan Resi Gudang Sebagai Jaminan Mengalami Macet Sehingga Dapat Melindungi Pihak Bank? Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Naufi Ahmad Naufal adalah bahwa perjanjian kredit modal kerja dengan warehouse receipt financing merupakan pemberian kredit berdasarkan nilai jaminan debitur yang ada di gudang lalu dilakukan pembebanan dengan mekanisme jaminan fidusia. Lain hal terhadap perjanjian kredit dengan hak jaminan yang menggunakan pembebanan jaminan melalui mekanisme sistem Resi Gudang. Mekanisme apabila terjadi kredit macet pada perjanjian kredit modal kerja dengan warehouse receipt financing adalah dengan melakukan eksekusi jaminan berdasar perjanjian yang telah dibuat. Lain hal terhadap perjanjian kredit dengan hak jaminan, bahwa pihak bank mengusahakan dengan cara kekeluargaan. Apabila pendekatan kekeluargaan tidak berjalan maka mekanisme lelalng umum atau penjualan langsung yang diatur dalam undang-undang menjadi jalan terakhir. Kedua tesis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah bahwa penelitian yang penulis dan dua penelitian yang disebutkan diatas sama-sama memperhatikan Resi Gudang
11
sebagai sebuah jaminan dalam perjanjian kredit. Perbedaannya adalah terutama dari lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian penulis ini berfokus pada penggunaan akta dibawah tangan dalam perjanjian hak jaminan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia cabang Kabupaten Bantul. Sehingga fokus yang dilakukan penulis dengan tesis yang sudah ada tersebut diatas adalah berbeda, namun apabila ternyata pernah dilakukan penelitian yang sama sebelumnya walau dilokasi yang berbeda, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang sudah ada. D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif Tujuan penelitian Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Resi Gudang Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kabupaten Bantul adalah untuk mengetahui analisis tentang: a. Proses pembebanan Jaminan Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten Bantul. b. Alasan penggunaan akta dibawah tangan dalam perjanjian hak jaminan terhadap Resi Gudang yang dijadikan sebagai objek jaminan. c. Penyelesaian yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabupaten Bantul terhadap kredit bermasalah dengan jaminan Resi Gudang. 2. Tujuan Subjektif Tujuan subjektif dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan.
12
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian hak jaminan yang dilakukan oleh perbankan. Selain itu diharapkan dapat memberikan kritik yang membangun serta sumbangsih saran pemikiran terhadap sistem penjaminan dalam Resi Gudang. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian hak jaminan yang di laukan Bank Rakyat Indonesia cabang Kabupaten Bantul.
