BAB I PENDAHULUAN. Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu telah padaBab I,pasal 1disebutkanPemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,kemudian pada pasal I ayat 4 disebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untukmemilih Gubernur, Bupati, Walikota secara Demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus dalam hajatan Pemilukada Gianyar pada tahun 2012, kendatipun peluang calon perseorangan bisa mencalonkan diri. Namun pada hajatan Pemilukada tahun 2012 calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri secara resmi ke KPUD Gianyar hanya diusung dari Partai Politik. Adapun Calon Bupati yang secara resmi dicalonkan sebagai pasangan calonBupati dan Wakil BupatiBupati yakni Calon Bupati Cokorda Putra Nindia,

SH

dan

Calon

Wakil

Bupati

Anak

Agung

Gde

Agung

mendapatkannomor urut 1 yang dikenal “paket” NING serta diusung dari

1

Partai Golkar, PNI Marhaenisme, PPIB dan PKPB.Sedangkan Paket Calon Bupati Anak Agung Gde Agung Bharata, SH dan Calon Wakil Bupati I Made Agus Mahayastra yang dikenal “paket” BAGUS 12 diusung dari PDIP dan Partai Demokrat mendapatkan nomorurut 2. Berbicara kajian budaya adalah politik artinya kajian budaya selalu berhubungan dengan persoalan kekuasaan (Barker, 2005 : 6) khusus di Kabupaten Gianyar bicara soal kekuasaan sudah berlangsung sejak jaman kerajaan, penjajahan hingga masa setelah kemerdekaan, seperti dijelaskan tabel dibawah ini.

PERIODE PEMERINTAHAN JAMAN KERAJAAN, PENJAJAHAN DAN MASA SETELAH KEMERDEKAAN DI KABUPATEN GIANYAR

Tahun

1771-1814 1814-1839, 1839-1847 1847-1885

1885-1896

Periode Pemerintahan/Nama Pemimpin KERAJAAN I Dewa Manggis IV I Dewa Manggis V I Dewa Manggis VI I Dewa Manggis VII Lina (wafat) di Satria, Klungkung Kosong/ Raja I Dewa Manggis VII diasingkan ke Klungkung ditempatkan di Desa Satria, suatu desa kurang lebih berjarak 3 Km disebelah Timur dari Kota Semarapura 2

Keterangan

Raja Pertama Raja Kedua Raja Ketiga -

Pemerintahan ditangani Klungkung Bangli

oleh dan

yang sekarang I Dewa Pahang wafat secara mendadak pada tahun 1896 dan belum sempat dinobatkan sebagai raja 1896-1900 I Dewa Manggis VIII Raja Gianyar PENJAJAHAN BELANDA 1900-1913 I Dewa Manggis VIII Stedehoulder (Wakil pemerintahan Belanda di daerah Swapraja Gianyar) 1913-1937 Ida Anak Agung Regent Gianyar. Ngurah 1938-1942 Ida Anak Agung Gde Zelfbestuurder ( Agung Kepala Pemerintah Swapraja Gianyar). PENJAJAHAN JEPANG 1942-1943 Ida Anak Agung Gde Syutjo. Agung KEMERDEKAAN 1945 – 1947 Ida Anak Agung Gde Kepala Pemerintah Agung Swapraja Gianyar 1947-1950 Anak Agung Gde Oka Kepala Pemerintah Swapraja Gianyar 1950-1958 Anak Agung Gde Ketua Dewan Agung Pemerintah Daerah Gianyar 1958-1960 Anak Agung Gde Oka Kepala Gianyar 1960-1963 Tjokorda Ngurah Bupati Kepala Dati II Gianyar 1963-1964 Drh Tjokorda Anom Pejabat Kepala Pudak Daerah Bupati 1964-1965 I Made Sayoga, BA Bupati Kepala Dati II Gianyar 1965-1969 I Made Kembar Pejabat Kepala Kerepun Daerah Bupati 1969-21 Feb 1983 Anak Agung Gde Bupati Kdh Tk II Putra, SH Gianyar 1983-22 Februari Tjokorda Raka Bupati Kdh Tk II 1993 Dherana, SH Gianyar 1993-2003 Tjokorda Budi Bupati Kdh Tk II Suryawan, SH Gianyar 1893-1896,

3

2003-2008

Anak Agung Gde Bupati Agung Bharata, SH / Gianyar/Wakil Dewa Putu Wardana Bupati Gianyar 2008-2013 Ir DR Cokorda Oka Bupati Artha Ardana Gianyar/Wakil Sukawati/ Dewa Made Bupati Gianyar Sutanaya 2013-2018 Anak Agung Gde Bupati Agung Bharata/ I Made Gianyar/Wakil Agus Mahayastra Bupati Gianyar Sumber :Buku Monografi Kabupaten Gianyar (BPS, 2000)

Tabel diatas menyajikan data penting dan menarik untuk diposisikan sebagai titik tolak dalam merumuskan judul, masalah dan tujuan penelitian ini. Penting dan menariknya data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 1771 hingga kini, orang yang memimpin Gianyar, baik sebagai raja, regent, bupati, dan sebagainya hampir semuanya berasal dari kelompok kekerabatan tertentu saja, yakni klen wangsa ksatria ( selanjutnya disebut kalangan Puri). Fakta ini menunjukkan bahwa dibenak sebagian besar masyarakat Gianyar, orang-orang dari kalangan puri menjadi pemimpin di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan pengalaman sejak lama ini, makapemimpin di Kabupaten Gianyar secara tradisi didominasi dari kalangan puri.Semestinya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar pada tahun 2012, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyaryang memenangkan Pilkada dari kalangan Puri dan Puri, ternyata ada realita yang berbeda belakangan ini muncul pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terdiri dari puri dan orang nonpuri. Justru pasangan Anak Agung Gde Agung Bharata dan I Made Mahayastra dari luar puri memenangkan pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2012. Hal ini dapat

4

dilihat

sebagai

tanda

bahwa

pemikiran

yang

berubah

dalam

strategipemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni dari pemikiran yang mengedialkan figur dari kalangan puri untuk menjadi pasangan calon Bupati dan wakil bupati berubah pemikiran yang mengedialkan figur dari kalangan puri dan non puri untuk dijadikan pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Gianyar. Oleh karena itu masalah penelitian yang menarik dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal yang mendasari perubahan pikiran tersebut. Selain itu masalah yang tak kalah pentingnya untuk dikaji melalui penelitian ini adalah langkah – langkah startegis pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari kalangan puri dan luar puri. Masalah ini penting karena dalam pemenangan paket campuran Puri dan Nonpuri ini diduga menggunakan strategi kapitalisasi modalitas (sosial, simbol, budaya, ekonomi dan politik) yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati serta

jargon-jargonnyapada proses pelaksanaan

strategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai jargon politik tidak menutup kemungkinannya dilaksanakan dengan mengadakan permainan politik tertentu yang bernuansa hegemoni, bahkan dominasi. Satu masalah yang menarik lagi untuk diteliti adalah implikasi dari pelaksanaan strategi yang dilakukan dalam pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, baik dalam tahapan –tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, maupun dalam program pembangunan di Kabupaten

5

Gianyar dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil bupati terpilih yang terdiri atas orang dari puri (puri) dan dari luar puri (nonpuri).

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan paparan di atas, maka masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut 1.

MengapaCalon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar pada tahun 2012muncul dari kalangan campuran Puri dan Nonpuri?

2.

Bagaimana langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam rangka memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri ?

3.

Apa implikasistrategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, baik dalam tahapan –tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun dalam program pembangunan di Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan Umum Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan soal bagaimanastrageti pemenangan pasangan

calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan

nonpuri pada Pilkada tahun 2012ditinjau dari kajian akademis Kajian Budaya. Tujuan Khusus Studi secara khusus dari penelitian ini adalah menguraikan secara detailsoal mengapa Calon Bupati dari kalangan puri menggandeng kalangan nonpuri

6

sebagai Calon Wakil Bupati, strategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puridan Nonpuri serta implikasi dari pasangan campuran puri dan nonpuri tersebut. 1.4 Manfaat Penelitian Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis.

1.3.1

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam pemaparan ilmu secara interdisipliner terkaitmengapa calon bupati dari kalangan puri menggandeng kalangan nonpuri sebagai calon wakil bupati, strategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puridan Nonpuri serta implikasi dari pasangan campuran puri dan nonpuri tersebut.

1.3.2

Manfaat Praktis 1. Untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan taktik dan teknikpemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri danNonpuri dalam meraih kekuasaan pada Pilkada tahun 2012 2. Mengungkap implikasi yang terkandung dalam strategi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan luar puri pada Pilkada tahun 2012.

7

3. Memberikan pelajaran politikagarbisa menumbuhkan demokrasi yang sehat dikalangan masyarakat umum.

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Tinjauan Pustaka Strategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri atau luar puridalam merebut kekuasaanpada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ditingkatKabupaten masih mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.Bahkan perebutan kekuasaan dengan taktik atau strategi yang beragam masih menarik untuk diteliti. Beberapa kajian dijadikan acuan dalam studi dalam tesis berjudul strategi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri padaPilkada Gianyar tahun 2012 ini. Adapun beberapa buku yang digunakan sebagai acuan dalam menulistesis ini adalah buku yang Sahid Gatara, 2009 Ilmu Politik : Memahami dan Menerapkan, ketika bicara kekuasaan menurutCharles F.Andrain (Sahid

Gatara, 2008) menjelaskan kekuasaan adalah upaya penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh pengaruh berupa kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain, kemudian menurut adrain, kekuasaan pada dasarnya merupakan suatu hubungan karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Dalam situasi apapun secara umum, Andrain menegaskan bahwa ketika bicara kekuasaan tidak dihindarkan mengulas banyak variable diantaranya sumber daya politik, sarana pendayagunaan dan faktor pendorong

9

pendayagunaan sumber daya.Sumber daya politik menyoroti apa yang menjadi kekuatan

dibalik

tampilnya

seorang

aktor

digelanggang

kekuasaan

politik.Sarana inilah yang dipakai alat atau jaringan yang digunakan seorang aktor untuk menggerakkan sumber daya politik yang dimiliknya. Untuk yang pertama Andrain menjelaskan bahwa paling tidak ada lima tipe sumber daya politik yang melatari seorang aktor ketika tampil di gelanggang politik yakni fisik, ekonomi, normatif, personal dan ahli. Selain tergantung pada pemilihan sumber daya, kekuasaan kekuasaan politik juga menyangkut metode pedayagunaan atau proses penggunaan sumber daya yang secara efektif yakni misalnya bagaimana agar sumber daya dapat bertransformasi menjadi kekuasaan potensial. Berkaitan dengan hal itu, Andrain menilai bahwa hal itu bagian dari dimensi politik yakni dimensi kekuasaan potensial dan aktual. Dimensi tersebut seperti ditafsirkan oleh Ramlan Subakti bahwa seorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, basis organisasi massa, dan jabatan. Sebaliknya seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumbersumber yang dimiliknya ke dalam kegiatan atau aktifitas politik secara efektif (mencapai tujuannya). (Sahid Gatara, 2008 : 268-271). Buku ini memiliki relevansi dengan tesis strategi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri karena memiliki hubungan erat dengan

10

strategi peraihan kekuasaan, namun dalam buku ini tidak dijelaskan secara detail soal taktik dan teknikdalah peraihan kekuasaan itu. Buku yang ditulis oleh Keith R.Leg, 1983, Tuan Hamba dan Politisdisebutkan pencapaian kekuasaan juga tak terlepas dari tuan hamba,

intisari dari tautan tuan hamba (patron-klien-relationship) terletak pada jumlah yang terlibat. Namun tautan tuan – hamba di bidang politik terletak pada jumlah yang terlibat. Tautan hubungan tuan –hamba pada umumnya berkenaan dengan pertama hubungan diantara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber saya manusia yang tidak sama. Tolok ukur dari hubungan ini adalah perbandungan kekayaaan, kedudukan, atau pengaruh pihak yang terlibat dalam hubungan tuan – hamba. Dalam beberapa sistem politik masih terdapat politik tuan–hamba, dalam tautan tuan –hamba ini mendapatkan keuntungan materi, sedang pihak tuan menerima keuntungan secara simbolis, kesetian dan keuntungan “politik.” Kedua hubungan yang bersifat khusus, hubungan pribadi yang sedikit mendapatkan kemesraan. Menurut Lande inti sari dari hubungan ini unsur kemesraan ini adalah pihak tuan memperlihatkan kesetian yang hampir seperti orang tua tanggap kepada kebutuhan pihak hamba dan pihak hamba menunjukkan kesetiaan seorang anak kepada tuan. Ketiga hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling memberi serta menerima. Hubungan ini bisa timbul dengan adanya sekutu, hubungan pribadi serta keputusan mengadakan pertukaran didasarkan atas saling menguntungkan dan timbal

11

balik (Legg R Keith,1983 : 10-29).Tulisan ini memiliki kaitan erat dengan penelitian tesis ini, namun dalam buku tersebut tidak disebutkan secara detail soal dimana kekuasaan itu terjadi. Bali Pada Abad XIX ( Agung Gde Agung, I Gde, 1989) disebutkan soal peranan Raja Gianyar dalam mempertahankan teritorialnya pada masa penjajahan Belanda. Dalam buku ini tertulis sejarah Pulau Bali dalam abad ke -19 dengan masuknya pengaruh Belanda, buku ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena dalam buku itu juga dikupas soal peranan raja Gianyar dalam mempertahankan teritorialnya dan masih memiliki pengaruh sampai saat ini, namun dalam buku itu tidak ada strategi pemenangan Puri dan Non Puri dalam meraih kemenangan. Anak Agung Ari Dwipayana ( 2001 ) menerbitkan buku dengan judul kelas kasta, pergulatan kelas menengah di Bali. Dalam buku ini Ari Dwipayana

struktur

sosial

masyarakat

Bali

pada

masa

kerajaaan,menampakkan bentuk dan susunan yang bersifat feodal. Raja adalah penguasan pemerintahan yang tertinggi yang juga bertindak sebagai Kepala Agama dan Hakim tertinggi.Wilayah kerajaan dibagi atas kekuasaan administratif yang dikepalai oleh seorang punggawa, yang biasanya ditunjuk dari keluarga raja yang terdekat.Raja dan keluarganya dalam system sosial di Bali disebut sebagai golongan “Puri” yang merupakan golongan pemilik sebagian besar tanah yang ada diwilayah suatu kerajaan di Bali. Tanah milik keluarga Puri sering disebut sebagai tanah “Druwe Puri,”

yang

membedakan dengan tanah milik rakyat atau parekan . Kedudukan

12

dominasi bangsawan didukung dan dilegitimasi oleh suatu kultur hegemoni “kasta” atau sering disebut Tri Wangsa yakni Brahmana Wangsa, Ksatria Wangsa dan Jaba Wangsa. Dengan adanya kultur hegemoni “Tri Wangsa” ini kelas petani atau parekan harus tunduk pada kelas bangsawan. Para bangasawan Puri masih dianggap sebagai keturunan dewa-dewa yang memiliki kekuasaan tang dilimpahkan kepada Tuhan kepadanya. Golongan rohaniawan atau pendeta menempati posisi istimewa pada waktu itu.Dalam hal ini Clifford Greetz melihat suatu fenomena terjadinya transformasi kelas dalam masyarakat Bali

yakni

terjadi

transformasi

kelas

feodal

(Puri)

ke

kelas

borjuis.Disamping menjadi bourjuasi, kelas bangsawan juga memasukii kelas menengah baru, yang semakin berkembang dengan system kapitalisme. Banyak golongan Puri yeng berperan professional, manager, akademisi, serta birokrat. Perubahan terus terjadi hingga perlawanan kepada kaum bangsawan terjadi hal ini ditandai dengan gerakan kultur kelas menengah baru Jaba Wangsa muncul pertama kali pada tahun 1921 ditandai dengan berdirinya perkumpulan kala warta (Koran) Surya Kanta yang anggotanya terdiri dari golongan Jaba. Perkumpulan ini menuntut mengubah adat yang bertentangan dengan kemajuan jaman dan menghendaki keterbukaan dalam menduduki posisi ekonomi dan politik bagi kaum Jaba Wangsa.Buku (Dwipayana, 2001 : 76-83). Dalam buku ini memiliki relevansi dengan penelitian ini

13

karena peran puri atau kalangan bangsawan telah bergeser seiring dengen perkembangan jaman.Namun dalam buku ini tidak diungkapkan soal strategi peraihan kekuasaan puri diera globaliasi saat ini. Selain itu buku The Spell Of Power, sejarah Politik Bali(2009) yang ditulis oleh Henk Schulte Nordholt, dalam buku ini dijelaskan secara detail bagaimana kekuasaan para raja di Bali.Buku yang merupakan kajian antropologi historis mengenai tatanan politik di Bali antara tahun 1650 dan 1940 itu difokuskan pada salah satu kerajaan di Bali Selatan yakni Mengwi, analisi buku ini menelusuri pergolakan dan transisi selama tiga abad didaerah tersebut.Adapun cerminan seorang raja kala itu berdasarkan sumber VOC mengindikasikan bahwa Cokorda Agung Agung Anom sebagai raja yang gagah berani. Hal ini dibuktikan dengan berjuang keras untuk mencapai pusat kekuasaan, empat ratus tahun yang sebelumnya dari kerajaan Majahpahit. Usaha pertamanya pada tahun 1714, ketika itu Agung Anom memutuskan untuk : ‘pergi bersama sejumlah tentara ke Madja Pait untuk menaklukkan Daerah dibawah kekuasaan Gusti Agung, seperti masa dulu, ketika pemimpin oleh kakek buyutnya (leluhur pendahulu) dengan maksud membangun kembali tempat yang sudah hancur itu menjadi jaya dan negara yang berwibawa,” (2009 : 39)

14

Buku setebal 481 memiliki relevansi dalam kajian ini sebagai referensi bagaimana kuatnya peran dan fungsi seorang raja yang merupakan kalangan Puri atau kaum bangsawan dijaman itu, namun dalam buku ini tidak membahas soal campuran Puri dan Nonpuri dalam meraih kekuasaan. Buku Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik(2004) dengan editor I Wayan Ardika dan Darma Putra. Dalam buku ini diungkapkan soal perseteruan antara Golkar dan PDIP dalam memperebutkan simbol-simbol kekuasaan.Kedua partai ini memiliki jaringan untuk masuk ke simbol kekuasaan masyarakat Bali yakni lembaga-lembaga sosial seperti desa adat, maupun Puri (rumah kediaman para bangsawan). Puri pada umumnya dimaksudkan sebagai rumah kediaman raja (istana), yang dijawa disebut pura (baca puro).Namun setelah jaman kolonial, tidak semua Puri berkonotasi sebagai bekas istana raja, banyak sekali Puri yang dulunya dihuni oleh bawahan raja, sepeti punggawa misalnya Puri Ubud, Ubud, Peliatan dan Tegallalang di Gianyar.Basis massa penguasa puri ini, basis mereka tidak lagi bulat seratus persen seperti dijaman kerajaan. Sekalipun demikian kiprah mereka dalam dunia politik masih diperhitungkan oleh para pimpinan partai politik ditingkat pusat.Boleh dibilang mereka menjadi rebutan. Kondisi inilah yang melahirkan tokoh –tokoh berbasis puri pada dewasa ini seperti Anak Agung Puspayoga, Anak Agung Oka Ratmadi, dua saudara tiri dari Puri Satria, Badung ( yang kini masuk wilayah administratif Kota Denpasar), Anak Agung Gde Agung Bharata, SH dari Puri Gianyar.

15

Ketiga elit puri ini adalah orang –orang berpengaruh di PDIP. Sedangkan didalam Partai Golkar muncul nama –nama seperti I Gusti Ngurah Alit Yudha ( Putra pahlawan I Gusti Ngurah Rai dari Puri Carangsari ( Salah satu manca Kerajaan Mengwi), I Gusti Ketut Alit Adhiputra dan Anak Agung Ngurah Permadi dari Puri Pemecutan Badung (kini termasuk wilayah administratif Kota Denpasar) dan Cokorda Budi Suryawan dari Puri Agung Ubud. Mereka adalah tokoh Puri yang memiliki akses massa yang belum tentu dimiliki oleh tokoh puri lainnya. Artinya tidak semua tokoh puri memiliki massa, sebab dalam politik kotemporer ini hanya tokoh puri yang kaya sekaligus royal

akan memiliki massa diluar teritorialnya

tradisionalnya. Ukuran royal pada jaman saat ini adalah mampu memberikan perhatian kepada rakyatnya bisa berbentuk penyama brayaan (suka-duka), seperti rajin berderma, jika ada warga yang sedang membangun balai banjar, dan ikut bergotong-royong. Lebih penting lagi, tokoh puri harus mampu membela dan memenuhi kepentingan rakyatnya misalnya mencarikan pekerjaan. Sedangkan ukuran royalnya bersedia memberikan sumbangan materi untuk menyokong kegiatan kepemudaan ditingkat desa maupun banjar seperti penggalian dana untuk bazzar, sumbangan pembuatan ogohogoh, lomba layang-layang dan lain sebagianya. Pada pemilu Legislatif tahun 2004, terlihat jelas tokoh Puri yang menjadi kendaraan partai politik, baik Golkar maupun PDIP sudah tertatih menggunakan jaringan sosial-politik tersebut.Disini memang menjadi

16

hubungan timbal balik antara puri-partai politik, tidak jauh bedanya dulu antara puri-negara dijaman penjajahan. Didalam menentukan pilihan partai berlaku konsep berseberangan atau mapapas. Pokoknya asal beda dengan lawan, tidak peduli tingkat kedalaman idiologi partai. Pangkalnya adalah dendam sejarah, warisan politik di jaman kerajaan, terutama di akhir abad XIX, berlanjut pada jaman kemerdekaaan ( siapa NIca dan siapa Republik), berlanjut lagi di jaman Soekarno (Siapa PNI, PSI, atau PKI) dan ke jaman Soeharto ( siapa PNIatau PDI dan siapa Golkar). Jaringan politik Puri berbentuk piramida.Puncak piramida diduduki oleh orang Puri.Dibawah Puri ada Jero, yang masih memiliki hubungan geneologis dengan jero,bahkan bisa langsung dengan Puri.Wilayah sebuah Puri bisa mencapai empat kecamatan bahkan lebih.Satu kecamatan terdiri dari beberapa desa dan setiap desa membawahi beberapa banjar.Di setiap banjar jumlah pendukunganya berkisar 100 sampai 1000 kepala keluarga. Di setiap jaman, terjadi persaingan antarjero atau jaringan tradisional Puri mengikuti persaingan ditingkat induk, puri masing-masing. Barang siapa yang mampu menundukkan hati penglingsir puri terutama yang kaya, sekaligus royal maka sekurang –kurangnya akan bisa memperoleh lima puluh persen suara, suatu perhitungan yang sangat kasar sebab kadang – kadang bisa lebih. Lebih beruntung kalau dapat penglingsir yang tak hanya punya ruang kapitalis, kekuasaan lintas desa yang dibangun melalui konsep

17

neopatron-client relationship, hubungan antara buruh dan majikan, karyawan dan owner perusahaan. Diluar kekuasaan puri, partai Politik juga mencari massa dari sisa pangsa pasar lainnya melalui investor politik orang yang menanamkan modal,uang dan waktu untuk meraih keuntungan ekonomi dan sosial melalui partai politik, mereka menjadi broker atau perantara partai dengan rakyat. Mereka berasal dari lingkungan luar puri, namun memperoleh status sosial tinggi karena jabatan politik atau keberhasilan di bidang ekonomi ( Ardika, 2004 : 304-306). Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian karena perang kekuasaan menggunakan simbol puri serta strategi penggarapan kekuasaan sampai di tingkat Banjar terus terjadi pada setiap hajatan Pemilu, namun buku ini tidak menjelaskan secara detail soal campuran puri dan nonpuri dalam meraih kekuasaan. Buku Filsafat Demokrasi (2005)yang ditulis oleh Hendra Nurtjahjo, dalam buku ini ditulis soal Teori Kedaulatan Raja, raja dianggap memiliki kedaulatan yang tinggi karena dukungan kekuatan kepercayaan, karismatik, kewibaaan, kesucian keturunan, sekaligus sebagai representasi dari kekuasaan Tuhan yang diberikan secara turun temurun kepada keluarganya. Ada aura yang melingkupi tubuh raja sehingga kalau berjalan maka seluruh tanaman akan subur dan kedamaian akan datang. Hal ini menjadi kepercayaan rakyat sehingga tumbuh secara sukarela maupun pemaksaan bahwa keluarga Purilah yang pantas memimpin rakyat

18

atau negara. (Hendra Nurtjahjo, 2005 : 32). Buku ini memiliki relevansi dengan kajian, karena kepercayaan kepada keluarga Puri sudah ada sejak turun temurun, namun dalam buku ini tidak mengupas secara mendetail soal strategi pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan nonpuri diera saat ini. Tesis relasi kekuasaan Puri Ubud dengan partai Politik pada Pilkada tahun 2008 Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang ditulis oleh I Nyoman Wilasa membedah soal bagaimana pengaruh relasi kekuasaan Puri Ubud dengan hubungan tuan hambanya, tesis ini ada relevansinya dengan penelitian ini, perbedaanya sangat mencolok karena dalam tesis itu menulis satu puri yakni tidak membahas soal peranan calon Wakil Bupati dari Nonpuri serta strategi dalam dalam perebutan kekuasaan. Memahami Ilmu Politik (1992) yang ditulis oleh Ramlan Surbakti menyatakan masalah yang muncul dari konsep kekuasaan menurut budaya jawa berbeda sekali dengan tradisi teori politik barat yaitu bukan bagaimana melaksanakan kekuasaan tetapi bagaimana mengakumulasi kekuasaan?Oleh karena itu yang banyak dipermasalahkan dengan budaya Jawa adalah bagaimana memusatkan dan memelihara kekuasaan, bukan bagaimana menggunakan secara tepat.Kekuasaan ala Jawa dipandang memiliki kesakten atau orang yang memiliki kemampuan lebih serta menganggap diri sebagai titisan dewa. Cara lain yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan menurut Budaya Jawa seperti ungkapan berikut “ Siapa yang mencari

19

kekuasaan tidak akan mendapatkannya,” cara ini merupakan upaya sadar untuk mencari, memusatkan dan mempertahankan kekuasaan. (Surbakti Ramlan, 1992 : 82-84). Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian utamanya soal strategi meraih kekuasaan atau kemenangan paslon campuran puri dan nonpuri pada Pemilukada tahun 2012, tetapi dalam puri ini tidak diungkap secara mendetail bagaimana peranan tokoh puri dan nonpuri. Buku berjudul persaingan legitimasi kekuasaan, dan marketing politik (2010)yang ditulis Firmanzah menulis dalam pragmatisme politik yang menjadi penting adalah kekuasaan.Sehingga partisipasi politik hanya manifestasi

dari

keinginan

berkuasa.Karena

dorongan

yang

kuat

“kekuasaan” menjadi tujuan akhir dari berpolitik. Mereka yang masih belum memenangkan Pemilu akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih kekuasaan. Sebaliknya bagi mereka yang sedang berkuasa akan mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan. (Firmanzah, 2010 : 47). Buku ini memiliki relavansi dengan tesi strategi pemenangan strategi calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri dalam meraih kekuasaan Buku berjudul Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat ditingkat lokal yang ditulis oleh Lili Romli, 2007 disebutkan dalam demokrasi ini salah satunya akan memunculkan dilema. Di antara dilema yang akan muncul adalah bahwa kepala daerah yang terpilih belum memiliki kemampuan dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Namun karena faktor popularitas, pola hubungan patronase, politik uang dan sebagainya seseorang yang tidak memiliki kemampuan bisa jadi terpilih,

20

itulah demokrasi.Buku ini memiliki relevansi dengan tesis ini, namun dalam buku itu tidak menjelaskan secara detail soal bagaimana perebutan kekuasaan terjadi ditingkat lokal. Buku Yang Pusat dan Yang Lokal antara dominasi, resistensi dan akomodasi politik di tingkat lokal yang ditulis oleh Nick T. Wiratmoko dan kawan – kawan menyebutkan demokrasi sering diimpikan oleh banyak orang Indonesia, karena sering dianggap sebagai obat mujarab bagi perkembangan politik yang kondusif, ternyata justru membangkitkan sintemen-sintemen

primordial.

Kebebasan

yang

disediakan

system

demokratis kepada masyarakat kita justru mendorong orang untuk berorientasi kelompok. Dengan kata lain, demokratisasi dalam politik telah menyuburkan kembali bibit-bibit primordialisme yang masa sebelumnya terasa mengendap dalam sikap masyarakat. Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian tesis ini, namun dalam buku ini tidak menyebutkan secara akurat soal strategi pemenangan yang menyebabkan tidak sehatnya demokrasi di tingkat lokal. Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia yang diedit oleh Bungaran Antonius Simanjuntak secara gamblang menyebutkan soal kegagalan otonomi daerah selama ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan pula dari buruknya kualitas pilkada.Umum diketahui kalau pelaksanaan Pilkada sejak tahun 2005 sarat degan politik uang.Keadaan ini jelas menyulitkan munculnya kepala daerah

21

yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, kapasitas, dan keterpihakan kepada kesejahteraan rakyat. Dengan politik uang tidak sedikit pasangan incumbent, khususnya yang menjadikan birokrasi tersebut bukan saja membuat keberadaan birokrat menjadi tersekat –sekat oleh kepentingan politik tertentu, melainkan merusak system dan fungsi birokrasi.Pada kenyataannya kondisi itu mengakibatkan upaya membangun birokrasi yang professional pupus karena politisasi birokrasi tidak memungkinkan diterapkannya merit system.Dan jargon PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat hanya menjadi ungkapan retoris.( Bungaran, 2013 : 158). Tulisan yang tertuang dalam buku ini memiliki relavansi dengan penelitian tesis ini, tetapi dalam buku tersebut tidak menyebutkan secara mendetail soal bagaimana jargon PNS dalam melanggengkan kekuasaan serta menghegemoni bawahannya untuk memilih salah satu pasang calon. Sistem politik Indonesia, konsolidasi demokrasi pasca orde baru yang ditulis oleh Kacung Marijan secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon ketika hendak mengikuti konstestasi di dalam Pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik ( political capital), modal sosial (social capital) dan modal ekonomi ( economical capital). ( Kacung Marijan, 2010 : 184). Buku ini memiliki relavansi dengan penelitian tesis ini utamanya soal modalitas yang dimiliki pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri dalam memenangkan Pilkada Gianyar tahun 2012.

22

2.2

Konsep Konsep adalah terminologi teknis yang merupakan komponen – komponen dari kerangka teori.Beberapa konsep yang merupakan istilah kunci dalam kajian ini, terlebih dahulu diuraikan pengertian masing–masing

2.4.1. Strategi Pemenangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line Strategi adalah (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa (-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai

ia memang

menguasai betul – betul seorang perwira di medan perang, (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, (4) tempat yang baik menurut siasat perang. Sedangkan Pemenangan menurut Arti.com memiliki arti suatu proses, cara, perbuatan memenangkan, pemenangan juga berarti suatu proses untuk mencapai tujuan.Pada buku Menang dalam Pemilu Ditengah Oligarki Partai (2008) disebutkan strategi adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan pada Pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh dalam pencoblosan, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. (Joko, 2008 :160).Jadi strategi pemenangan adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar.

23

3.4.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Secara umum berdasarkan UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 59 ayat 1 disebutkan Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah : a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kendatipun calon perseorangan pada Pemilukada tahun 2012 bisa untuk mencalonkan diri, namun para calon Bupati dan Wakil Bupati lebih

24

memilih menggunakan kendaraan partai politik untuk mencalonkan diri ke KPU Kabupaten. Tepatnya pada hari Minggu 29 Juni 2012, pasangan Anak Agung Bharata, SH –I Made Agus Mahayastra atau dikenal dengan paket BAGUS 12 mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar bersama partai pengusungnya yakni PDIP dan Demokrat.Selanjutnya lawan politiknya yakni Cokorda Putra Nindia dan Anak –Agung Ngurah atau dikenal dengan paket NING juga mendaftar ke KPU Gianyar. Paket NING ini diusung dari Partai Golkar, PNI Marhaenisme, PPIB. 4.4.1. Campuran Puri dan Nonpuri Menurut Kamus Besar Indonesia campuran berarti (1) sesuatu yg tercampur; (2) sesuatu yg dicampurkan atau untuk mencampurkan; (3) gabungan; kombinasi; (4) tidak asli; (5) peranakan (bukan keturunan asli) Dalam Buku Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik (2004) dengan editor I Wayan Ardika dan Darma Putra pada essai

Prediksi Pemilu

Presiden Tahap Pertama disebutkan Puri itu diartikan rumah kediaman bangsawan. Puri pada umumnya dimaksudkan sebagai rumah kediaman raja (istana), yang dijawa disebut pura (baca puro). Namun setelah jaman kolonial, tidak semua Puri berkonotasi sebagai bekas istana raja, banyak sekali Puri yang dulunya dihuni oleh bawahan raja, seperti punggawa misalnya Puri Ubud, Ubud, Peliatan dan Tegallalang di Gianyar. ( Ardika dan Putra, 2004: 304).

25

Buku Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad ( I Ketu Wiana dan Raka Santri, 1993 :22) golongan Nonpuri atau bertempat diluar Jero, Puri dan Geria, mereka disebut orang jaba.Pengertian campuran puri dan non Puri disini adalah suatu kombinasi golongan bangsawan yang menempati atau rumahnya di Puri dengan golongan jaba atau sudra yang rumahnya berada di luar Puri. Secara menyeluruh pengertian strategi pemenangan pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan menjadi bupati dan wakil bupati dari gabungan atau kombinasi golongan bangsawan puri dan nonpuri atau diluar puri atau mereka dikenal dengan istilah dari golongan sudra atau jaba. 2.3 Landasan Teori Landasan teori adalah teori –teori yang dianggap paling relevan untuk menganalis objek. Sebagai alat teori itulah yang dianggap memadai, paling tepat, baik kaitannya dengan hakekat objek maupun kebaruannya ( Ratna, 2010 : 281). Teori yang relevan berdasarkan objek penelitian tesis strategi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri adalah teori hegemoni, teori praktek dan teori wacana kuasa pengetahuan.Ketiga teori ini dapat memperkuat mengungkap fakta-fakta yang ada dilapangan.

26

2.3.1 Teori Hegemoni Antonio Gramsci adalah pemikir Neo-Marxis kelahiran Ales, Sardinia, Italia pada tanggal 22 Januari 1891 dan meninggal di Roma. 27 April 1937. Antonio Gramsci merupakan salah satu pemikir kiri karena sifat perjuangannya dan garis pemikiran Marxian

yang mengental dalam

coraknya tulisannya dalam usahanya memberdayakan penentangan terhadap rezim berkuasa kala itu, dan juga mengkontrsuksi teori sosial-politiknya. Pemeberdayaan seluruh sisa hidupnya sebagain besar di penjara dalam mengulas dan menafsirkan secara kritis pemikiran pendahulunya maupun sosial –politik di jamannya mensyaratkan kapabilitas, keberanian dan kepakaan dirinya yang harus berhadapan dengan dinding kekuasaan (Santoso, 2012 : 72) Dalam konteks studi ini akan diuraikan lebih detail tentang konsep hegemoni dari Gramsci dalam menganalisis penyebab kemunculan calon bupati dari kalangan puri berstrategi menggandeng tokoh kalangan nonpuri dalam strategi pemenangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri di Gianyar, disamping pada proses perebutan kekuasaandiduga jargon-jargon politik serta pasangan calon melakukan hegemoni untuk meraih kekuasaan. Bagi Gramsci politik bukanlah sekedar cara untuk mencapai kekuasaan, tetapi lebih dari itu, politik itu adalah bagaimana kita mampu mengakomodasikan semua kepentingan dari kelompok masyarakat dalam sebuah aktivitas yang mempunyai sinergisitas.Dasar epistemologis Gramsci dalam hegemoni ini bisa disumberkan dari konsep kesadaran.Suatu

27

pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembisaaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi) ke dalam atmosfir kesadaran kolektif –massif, telah memunculkan kesadaran yang relatif baru.Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok, tidak mudah ditebak asalnya, bisa saja kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat merupakan program hegemonik yang ditanamkan oleh kelompok tertentu.(Santoso, 2012 : 82-88). Hegemoni merujuk tentang pengertian tentang situasi sosial-politik yang dalam terminologi Gramsci disebut momen, dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang.Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan.Pengaruh dari spirit ini berbentuk moralitas adat, relegi, prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dalam intelektual.( Nezar Patria dan Andi Arif, 1999 : 121). Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut Lenin) menjadi sebuah konsep yang seperti halnya konsep marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya.Ia mengembangkan gagasan tenan kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsepnya tentang hegemoni.

28

Suatu kelompok sosial biasa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan ( hal ini jelas merupakan syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut) kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seadainya kekuasaan tetap berada ditangan kelompok, maka mereka harus tetap memimpin ( Gramsci dalam Santoso, 2012 : 89) Konsep hegemoni ini bisa dilacak melalui penjelasan Gramsci tentang supremasi kelas. Menurutnya supremasi sebuah kelompok mewujud dalam dua cara yakni dominasi dan kepemimpinan intelektual. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin.Ini terjadi dalam citra konsensual.Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung melalui pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat kekuasaan. Dengan kata lain Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme consensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Pada hakekatnya hegemoni itu merupakan upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. (Nezar Patria dan Andi Arief, 1999 : 121).

29

2.3.2 Teori Praktik Pierre Bourdieu adalah sosiolog Prancis kelahiran 1 Agustus 1930 dan meninggal 23 Januari 2002. Teori sosial Pierre Boudieu telah menjadi rujukan utama dalam sosiologi dan studi budaya sejaka awal tahun 1970 – an. Karya bourdieu juga memiliki dampak siginifikan pada disiplin ilmu yang berbeda misalnya sosiologi, sejarah, kriminologi, hukum dan bahan studi tentang terjemahan.Di pusat proyek sosiologis Bourdieu adalah teori tentang praktek manusia yang mengawinkan pendekatan subject yang berpusat agen terhadap teori sosial dengan penjelasan bentuk kehidupan sosial. Meski demikian, satu tema yang mempersatukan semua karya Bourdieu adalah kritik terhadap dinamika budaya, kritik ini menyebarkan konsep –konsep kunci yakni habitus, ranah atau field, symbolic power atau kekuasaan simbolik dan symbolic violence atau kekerasan simbolik dan modal budaya (Edkins Jenny dan Nick Vaugan William, 2010 : 134). Dalam konteks studi ini akan diuraikan teori ini pemikiran penting Boedieu yaitu habitus, ranah atau field, modal serta kekuasaan simbol dan kekerasan symbol untuk menganalisa strategi pemenangan calon pasangan bupati dan wakil bupati campuran puri dan non puri.Secara sederhana, habitus bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, tetapi Bourdieu (dalam Haryatmoko,

2003:9)

menyatakan

bahwa

habitus

merupakan

ketrampilanyang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkannya menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus

30

mengacu pada sekumpulan disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal.Disposisi diperoleh dalam berbagai

posisi

sosial

yang

berada

dalam

suatu

ranah,

dan

mengimplikasikan suatu penyesuaian yang subjektif terhadap posisi itu (Harker, R &Mahar, dalam Mahar dkk. Editor, 2005: 13-14). Bourdieu menggunakan konsep ranah (field), yakni sebuah arena sosial di mana orang bermanuver dan berjuang, dalam mengejar sumberdaya yang didambakan. Konsepsi ranah yang dipergunakan Bourdieuhendaknya tidak dipandang sebagai ranah yang berpagar disekelilingnya,melainkan sebagai ranah kekuatan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan untuk melihat ranah tersebut sebagai dinamis, suatu ranah dimana beragam

potensi eksis

(Harker, R &Mahar, dalam Mahar dkk.Editor, 2005: 9-10) Ranah selalu didefinisikan oleh sistem relasi objektif kekuasaan yang terdapat diantara posisi sosial yang berkorespondensi dengan sistem relasi objektif yang terdapat diantara titik-titik simbolik.Struktur ranah, didefinisikan pada suatu momen tertentu oleh keseimbangan antara titik-titik ini dan antara modal yang terbagi-bagi (Harker, R &Mahar, dalam Mahar dkk editor, 2005: 1011). Konsep ranah ini menjadi sangat menentukan dikarenakan dalam masyarakat sangat terdiffresiasi dalam lingkup-lingkup hubungan objektif mempunyai kekhasan yang tidak bisa direduksi pada hubungan yang mengatur bidang lain. Namun pada dasarnya dalam setiap masyarakat, ada

31

yang menguasai dan dikuasai, dimana dalam pembedaan ini, terletak prinsip dasar pengorganisasian soaial.Namun dominasi ini tergantung pada situasi modal dan strategi pelaku (Haryatmoko, 2003:11). Modal menurut Bourdieu merupakan hubungan sosial yang artinya suatu energi sosial hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan dimana ia memproduksi dan diproduksi. Setiap kepemilikan yang terkait dengan kelas menerima nilainya dan efektivitasnya dari hukumhukum khas setiap arena dalam praktik artinya dalam suatu arena khusus, semua disposisi dan kepemilikan objektif (kekayaan ekonomi atau budaya) (Haryatmoko, 2003:11). Bourdieu menyatakan ada empat macam modal, yaitu modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.Modal budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh, kode-kode budaya, etika, yang berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal simbolik tidak terlepas dari kekuasaan

simbolik

yaitu

kekuasaan

yang

memungkinkan

untuk

mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi berkat akibat khusus mobilisasi. Sedangkan modal sosial termasuk hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial (Fashri, 2014 : 109). Modal harus ada dalam sebuah ranah agar ranah tersebut dapat memiliki arti,keterkaitan antara ranah, modal dan habitus bersifat langsung.

32

Konsepsi penting lainnya dari konsepsi ranah dari Bourdieu adalah volume atau distribusi capital dalam ranah.Dalam beberapa hal konsepsi ini merupakan aspek paling sulit dalam keseluruhan teorinya.Pada level dasar, konsep ini memiliki dua dimensi. Pertama, kapital merupakan pertaruhan para peserta yang sama dalam upaya mereka mengejar tujuan –tujuan. Maka dari itu kapital adalah berbagai bentuk power atau kekuasaan dalam field atau ranah tertentu (Edkins Jenny dan Nick Vaugan William, 2010 : 144). Kapital bisa mengambil berbagai bentuk, kapital bisa berupa modal ekonomi

dalam

kepemilikan

harta

benda

dan

sumber-sumber

keuangan.Akan tetapi kapital juga bebentuk modal budaya atau modal simbolik.Contoh bagi modal budaya antara lain fasilitas verbal, kesadaran budaya, ketrampilan yang diperoleh, pengetahuan akademik khusus dan kualifikasi pendidikan.Habitus, ranah, capital dan symbolic violence adalah unsure –unsur sentral dalam teori budaya tentang tindakan yang dilontarkan Boerdieu.Dalam teori ini, pilihan dan strategi adalah hasil interaksi antara habitus agen dan ranah tempat si agen bertindak. Interaksi ini adalah proses dialektika yang berkelanjutan : Hubungan antara habitus dan ranah atau fieldadalah yang paling utama dari pengondisian, ranah membentuk struktur habitus yang merupakan produk dari penggabungan tuntutan –tuntutanimanen dari ranah, tetapi juga hubungan antara pengetahuan dan kognisi konstruktif : habitus memberikan kontribusi berupa konstitusi pada ranah sebagai dunia pemaknaan, dikaruniai dengan akal dan nilai, yang layak investasi yang

33

diperlukan untuk energi. (Bourdieu dalam Edkins Jenny dan Nick Vaugan William, 2010 : 146) 2.3.3 Teori Wacana Kuasa Pengetahuan Kuasa adalah konsep Foucault yang paling unik, sekaligus sulit. Foucault tidak pernah memberi definisi yang ketat mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan. Ia hanya menjelaskan bagiamana kuasa bekerja. Baginya kuasa tidaklah represif dan negatif, kuasa lebih merupakan sesuatu yang produktif dan bekerja dengan apa yang disebutnya sebagai regulasi dan normalisasi.Pemikirannya mengenai kuasa, sering kali disebut sebagai kritik paling tajam terhadap Marxisme. Berbeda dengan Marx, Foucault melihat kuasa bukanlah sebagai milik melainkan strategi. Kuasa tidak dapat dialokasikan tetapi terdapat dimanamana, kuasa tidak selalu bekerja melalu penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi. Terkahir kuasa tidaklah bersifatdestruktif melainkan produktif. Kuasa sebagai sesuatu yang tidak dapat dimiliki berarti ia tidak dapat diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah, atau dikurangi. Kuasa bukan milik seorang kepala negara, yang diperolehnya dari rakyat, dan bisa begitu saja ia delegasikan kepada mentri-mentrinya. Sehabis masa jabatannya, habis pula kuasa yang ada padanya. Kuasa dalam pandangan Foucault tidaklah demikian, baginya “kuasa dipraktekan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berakitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran” (Bertens, 2001: 354). 34

Kuasa oleh karenanya menjadi sangat cair, setiap orang berpotensi memilikinya.Tidak hanya orang-orang dalam jabatan struktural, kuasa juga bekerja bahkan pada level terkecil, pada dialog diantara dua orang sahabat, anak dan orang tuanya, sepasang kekasih sekalipun.Pada satu situasi tertentu misalnya, sekelompok demonstran dapat lebih berkuasa, dari seorang presiden.Ketika seorang presiden dipaksa untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang dituntut oleh kelompok demostran, pada saat itu kuasa bekerja pada kelompok demonstran tersebut.Akan tetapi tentu saja kuasa yang dimaksudkan Foucault tidak sesederhana itu.Kuasa tidak dapat dilihat dari satu peristiwa saja, melainkan melalui jalinan berbagai peristiwa yang salingberkaitan.Oleh karenanya secara sekaligus kuasa tidak dapat dialokasikan di satu tempat, ia tersebar dimana-mana, ia lebih merupakan relasi diantara subjek. Kuasa tidak berbentuk negara ataupun organisasi. Foucault lebih melihat kuasa sebagai efek, seperti halnya angin yang tidak tampaklangsung,namundapatdirasakanakibatnya. Kritik Foucault terhadap kuasa dalam terminologi Marxis, tidak hanya pada bagimana kuasa bekerja.Akan tetapi juga pada penilaian terhadap kuasa.Foucault tidak pernah menganggap kuasa sebagai sesuatu yang negatif dan destruktif, seperti yang selama ini diandaikan oleh para pemikir Marxis.Baginya kuasa bersifat produktif, kuasa selalu merangsang lahirnyapengetahuan baru. "Efek-efek kekuasaan tidak perlu lagi digambarkan sebagai yang menafikan, menindas, menolak, menyensor, menutupi, menyembunyikan. Ternyata kekuasaan itu menghasilkan : ia 35

menghasilkan sesuatu yang rill, menghasilkan bidang-bidang obyek dan ritus-ritus kebenaran. Individu dan pengetahuan melanjutkan produksi itu."(Foucault dalam Haryatmoko, 2001: 219). Kuasa bekerja lewat regulasi dan normalisasi, lewat normalisasi dan regulasilah masyarakat digerakkan.Aturan yang menabukan wanita untuk berbicara mengenai sex, adalah salah satu bentuk kuasa yang bekerja dalam masyarakat. Efeknya dapat dilihat dari ekslusi terhadap wanita yang berbicara sex secara gamblang, biasanya mereka akan dicap sebagai bukan wanita “baik-baik”. Inilah yang dimaksud Foucault dengan normalisasi. Kuasa dan pengetahuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.Kuasa menemukan bentuknya dalam pengetahuan.Berbeda dengan analisis Marxis yang masih menyisakan kebenaran dalam pengetahuan, Foucault melangkah lebih jauh dari itu, baginya setiap pengetahuan pasti mengandung kuasa dan setiap kekuasaan produktif menghasilkan pengetahuan.Artinya tidak ada kebenaran, bahkan dalam ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah sekalipun.Biologi, ekonomi, komunikasi, dan banyak disiplin ilmu modern lainnya, tidak lebih dari perwujudan kuasa yang fungsinya membentuk subjek. Klaim ilmiah yang selama ini menjadi pembenaran akan sifat pengetahuan yang netral, bagi Foucault adalah strategi kuasa. “Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subyek tanpa memberi kesan ia datang dari subyek tertentu” (Haryatmoko, 2003: 225). Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai kehendak untuk mengetahui.Melalui wacana, kehendak untuk mengetahui terinstitusi menjadi displin pengetahuan.Jika telah demikian, maka bahasa adalah alat 36

mengungkapkan kekuasaan, karena kuasa mendapatkan “kebenaran” dalam pernyataan-pernyataan ilmiah. Contoh dari apa yang dimaksud Foucault dengan hubungan kuasa/pengetahuan dapat dilihat dari analisanya mengenai sejarah kegilaan. Kalau seorang tenaga medis berhasil mengisolasi kegilaan, bukan berarti ia memahami kegilaan, tetapi dia memilki kekuasaan atas “orang gila”. Foucault dengan cara itu ingin menunjukkan ilusi kenaifan ilmu-ilmu tersebut. Dalam konteks ini, Suveiller et Punir (1975) melukiskan bagimana bentuk baru kekuasaan semakin meyempurnakan diri dengan bantuan ilmuilmu manusia.(Haryatmoko, 2003:228) Apa yang dikatakan Foucault dalam buku-bukunya sekaligus mengikrarkan bahwasanya pengetahuan adalah politik. Ilmu-ilmu manusia adalah perwujudan kehendak untuk berkuasa, klaim ilmiah dan kebenaran tidak lain merupakan startegi kuasa. Obyektivitas dan netralitas adalah cara lain untuk memaksakan kehendak akan kekuasaan. Dari analisanya yang tajam, jelas Foucault meninggalkan Marxisme dibelakang. Pengetahuan ilmiah yang dalam klaim Marx adalah satu-satunya cara untuk melihat kebenaran menembus kabut ideologi kelas berkuasa, kini telah runtuh. Teori ini relevan dengan tesis strategi pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan nonpuri di Gianyar utamanya untuk mengungkap relasi kuasa pasangan calon untuk meraih kekuasaan di Kabupaten Gianyar.

37

2.4

Model Penelitian Model penelitian dalam tesis ini menekankan dua hal yang penting pertama tentang mengapa calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri bisa terancang pada Pilkada tahun 2012.Kedua menekankan bagaimana manuver pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan nonpuri memenangkan Pilkada Gianyar. Sesuai tujuannya penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitif. Maka dalam analisa data diupayakan menggambarkan fenomena yang utuh dan apa adanya dilapangan. Selengkapnya model penelitian diperjelas dengan diagram sebagai berikut : 2.4.1. Diagram Model Puri dan Nonpuri

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2012

Demokrasi

Tim Kampanye/Pemenangan

Masyarakat

Mengapa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar pada tahun 2012 dari kalangan campuran Puri dan Nonpuri?

Strategi Pemenangan Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri di Gianyar Bagaimana langkahlangkah strategis yang ditempuh dalam rangka memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri? 38

Partai Pendukung

Apa implikasi strategi tersebut, baik dalam tahapan –tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun dalam program pembangunan di Gianyar?

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis rancangan kualitatif. Ciri–ciri penelitian kualitatif, Menurut Nodgan dan Biklen ( Suprayogo dan Tobroni, 2001 : 122) adalah, 1) memiliki latar alami karena merupakan alat yang penting dalam sumber data langsung dan perisetnya, 2) bersifat deskriptif, 3) lebih memperhatikan proses daripada produk, 4) cenderung menganalisis data secara induktif, 5) makna merupakan sosial esensial. Penelitian tentang Strategi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri pada Pilkada Gianyar tahun 2012 yang dikaji melalui analisis kritis.

3.2

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gianyar yang berhubungan erat dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar pada tahun 2012 dengan memfokuskanpenelitian soal strategi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri di Gianyar. Penelitian ini didasari atas praktek strategi paket calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri pada Pilkada tahun 2012.Berdasarkan wacana empiris dilapangan berdasarkan keterangan dari warga masyarakat serta tokoh, media lokal dan sejarah perpolitikan di Bali.Pilkada Gianyar tahun

39

2012 ini menyita perhatian masyarakat baik diwilayah Gianyar atau luar Gianyar. Sebab dalam pertarungan ini diwarnai dengan pertarungan pasangan calon murni puri dan puri serta pasangan calon puri dan nonpuri. Dalam proses Pilkada ini pasangan calon dari puri dan nonpuri yakni Anak Agung Gde Agung Bharata dari Puri Gianyar berpasangan dengan I Made Agus Mahayastra melawan pasangan calon puri dan puri yakni Cokorda Putra Nindia dari Puri Peliatan, Ubud berpasangan dengan Anak Agung Ngurah yang merupakan adik kandung Anak Agung Bharata dari Puri Gianyar. 3.3

Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data Jenis data yang dipergunakan dalam penilitian ini adalah data yang diperoleh dari data kualitatif dan data kuantitatif.Data kualitatif berupa pernyataan dan keterangan serta uraian, sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka.

3.3.2 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data skunder.Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa informasi atau tindakan dari orang yang diwawancarai atau diamati.Sumber data skunder adalah data tertulis atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa dokumen atau buku-buku ilmiah serta informasi yang berkaitan dengan

40

objek penelitian.Sedangkan sumber data adalah seseorang atau sesuatu yang dipilih sebagai narasumber maupun informan untuk memperoleh data dalam penelitian. a) Sumber data primer diperoleh dari informan yang diwawancarai antaralain kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada tahun 2012, partai politik pengusung paket campuran puri dan non puri serta puri dan puri, tokoh masyarakat, kader maupun simpatisan parpol yang dianggap tahu dan paham permasalahan yang diteliti. b) Data skunder diperoleh dari kliping media massa, buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3.4

Instrumen Penelitian Instrumen penelitian merupakan tindak lanjut dari penentuan sampel maupun pemilihan informan. Instrumen penelitian disiapkan setelah penentuan sampel penelitian dan nama –nama informan diperoleh sesuai kreteria yang ditentukan. Penentuan informan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kreteria, kemudian dilakukan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman wawancara.Penyiapan bahan –bahan wawancara dan pedoman wawancara digunakan sebagai bahan acuan menggali dan mengumpulkan data primer dilapangan.Pedoman wawancara disusun dan direncanakan secermat mungkin agar memuat pokok-pokok pertanyaan yang tepat dalam menggali data dilapangan.Pedoman wawancara ini sedapat

41

mungkin dapat mewadahi semua pencarian dan penggalian data sesuai dengan materi pembahasan dan mampu menjawab rumusan permasalahan. Disamping

itu,

pedoman

wawancara

berguna

untuk

mengatasi

penyimpangan proses wawancara keluar dari jalur topik permbahasan. Meskipun demikian, pedoaman wawancara bukan bersifat mutlak dan kaku, ia tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan topic-topik pertanyaan lain selama masih ada kaitannya dengan materi pembahasan. Pedoman melangsungkan

wawancara observasi

diaplikasikan

lapangan

dan

di

lapangan

ketika

wawancara.Pengaplikasian

pedoman wawancara ini dibantu dengan instrument lain yakni alat-alat tulis, tape recorder atau alat rekam, dan kamera. Semua itu bermanfaat mencatat , merekam dan mendokumentasikan data-data yang diperoleh selama wawancara dengan informan dan melakukan observasi langsung di lapangan. Alat tulis dan alat rekam digunakan ketika melangsungkan wawancara dengan informan.Sedangkan kamera bermanfaat saat observasi berlangsung untuk mengabadikan kegiatan yang terkait dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara, pita perekam, alat tulis, buku catatan dan kamera dan peneliti.

3.5

Metode dan Teknik Pengumpulan data Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaandata untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data sebagai suatu prosedur yang

42

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada pengumpulan data, baik data primer maupun data skunder dilakukan beberapa teknik sebagai berikut :

3.5.1 Teknik Wawancara Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara.Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin disini adalah tanya jawab dengan informan yang hanya memuat pertanyaan secara garis besarnya saja, sehingga berkembang ke hal –hal yang lebih luas, namun tidak keluar dari lingkup sasaran penelitian yang sedang dilakukan. Pertimbangan memilih informan adalah pertama informan yang terlibat pada Pilkada Gianyar tahun 2012. Kedua, informan yang memahami apa yang sedang terjadi sehingga informasi yang dibutuhkan akan sangat membantu peneliti. Ketiga, informan yang memiliki kedekatan dengan lokasi kejadian, maka informan mampu mendeskripsikan kejadian dan menjawab pertanyaan yang diajukan,

3.5.2 Teknik Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena yang diselidiki. Dengan kata lain Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung terhadap objek sasaran penelitian maupun kejadian yang timbul dilapangan. Dengan pengamatan langsung akan dapat ditemukan hal –hal

43

yang tidak diungkap dalam wawancara. Observasi dalam penelitian ini meliputi segala hal soal strategi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri yakni pasangan Anak Agung Gde Agung Bharata dan I Made Agus Mahayastra pada Pilkada tahun 2012. 3.5.3 Teknik Dokumentasi Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah menelaah dokumen yang dapat berupa catatan, buku, arsip dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan proses Pilkada di Kabupaten Gianyar tahun 2012.Cara ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang lebih luas mengenai pokok penelitian yang dilaksanakan serta untuk memeriksa kesesuaian data.

3.6

Metode dan Teknik Analisis Data Analisis data dalam tesis ini meliputi tiga kegiatan yang terjadi hampir secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Reduksi

data

dipahami

sebagai

bentuk

analisis

yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diperifikasikan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah logika menerima atau menolak sesuatu yang dinyatakan dengan kalimat.Hal ini harus dilakukan secermat mungkin karena data kualitatif tidak mempunyai pembanding yang pasti. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan tidak ditarik secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan proses yang berkembang sejak awal penelitian itu sendiri.

44

Analisis kualitatif diawali dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola –pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin serta dalam sebab akibat. Denzin (1978) dikutip Bungin (2007) salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian antara lain dengan melakukan

triangulasi

dengan

sumber

data.

Caranya

dengan

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.Langkah itu dilakukan melalui ; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan padangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, atau tinggi, orang berada da orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Bungin, 2007 : 256-257). Langkah – langkah yang ditempuh dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut : penilian data., penafsiran data, penyimpulan data atau generalisasi. Adapun penjelasan tentang tiap –tiap bagian analisis data tersebut sesuai tahapan berikut : 1. Tahap mengidentifikasi data berupa pengamatan dan keterangan yang berhubungan erat dengan Pilkada tahun 2012.

45

2. Tahap pengumpulan dan pengelompokan data yang diperoleh dari

teknik

wawancara,

observasi

dan

dokumentasi.

Pengumpulan data tersebut disertai pula dengan pemilahan, cheking dan reduksi data yang relevan dengan masalah. Problematika dalam

penelitian kualitatif pada umumnya

menyangkut masalah validitasi maupun objektifitas. 3. Tahap analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata, atau kalimat dipisah-pisahkan menurut katergori. 4. Tahap interpretasi yaitu memberikan makna kepada data, menjelaskan pola hubungan antara konsep. Penafsiran data lebih menggambarkan perspektif atau pandangan dari peneliti, bukan pada kebenaran mutla. Untuk menguji perspektif ini agar bisa mengarah kepada kebenaran, maka digunakan metode chek dan recheck yaitu melakukan cros-cheking antar data yang berarti mengkonfrontir data ataupun argumentasi empiris yang saling bertentangan untuk mendapatkan kesimpulan. 5. Setelah tahap penilaian dan penafsiran data dengan seperangkat konsep-konsep yang dimaksud selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

46

3.7

Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data Penyajian hasil penelitian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara penyajian hasil penelitian dengan mempergunakan kata-kata atau kalimat verbal sebagai sarana dengan memaknai ragam bahasa ilmiah. Ciri ragam bahasa ilmiah adalah objekif, tidak emotif, lugas dan komunikatif.Penyajian hasil penelitian ini berupa table, diagram, grafik, gambar dan lain-lainnya.

47

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1

Sejarah Pemerintah Kabupaten Gianyar Sejarah Kota Gianyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.9 tahun 2004 tanggal 2 April 2004 tentang Hari jadi Kota Gianyar. Sejarah dua seperempat abad lebih, tempatnya 236 tahun yang lalu, 19 April 1771, ketika Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton, Puri Agung yaitu Istana Raja (Anak Agung) oleh Ida Dewa Manggis Sakti maka sebuah kerajaan yang berdaulat dan otonom telah lahir serta ikut pentas dalam percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali. Sesungguhnya berfungsinya sebuah kerton yaitu Puri Agung Gianyar yang telah ditentukan oleh syarat sekala niskala yang jatuh pada tanggal 19 April 1771 adalah tonggak sejarah yang telah dibangun oleh raja (Ida Anak Agung) Gianyar I, Ida Dewata Manggis Sakti memberikan syarat kepada kita bahwa proses menjadi dan ada itu bisa ditarik kebelakang (masa sebelumnya) atau ditarik kedepan (masa sesudahnya). Berdasarkan bukti-bukti arkeologis. Di wilayah Gianyar sekarang dapat diinterprestasikan bahwa munculnya komunikasi di Gianyar sejak 2000 tahun yang lalu karena diketemukannya situs perkakas (artefak) berupa batu, logam perunggu yaitu nekara (Bulan Pejeng), relief-relief yang

48

menggambarkan kehidupan candi-candi atau goa-goa di tebing-tebing sungai (tukad) Pakerisan. Setelah bukti-bukti tertulis ditemukan berupa prasasti diatas batu atau logam terindetifikasi

situs

pusat-pusat kerajaan dari dinasti

Warmadewa di Keraton Singamandawa, Bedahulu. Setelah ekspedisi Gajah Mada (Majapahit) dapat menguasai Pulau Bali maka di bekas pusat markas laskarnya dirikan sebuah Keraton Samprangan sebagai pusat pemerintahan kerajaan yang dipegang oeleh Raja Adipati Ida Dalem Krena Kepakisan (1350-1380), sebagai cikal bakal dari dinasti Kresna Kepakisan, Kemudian Keraton Samprangan berusia lebih kurang tiga abad. Lima Raja Bali yang bergelar

Ida

Dalem

Ketut

Ngulesir

(1380-1460),2)

Ida

Dalem

Waturenggong (1460-1550),3) Ida Dalem Sagening (1580-1625) dan 5) Ida Dalem Dimade (1625-1651). Dua Raja Bali yang terakhir yaitu Ida Dalem Segening dan Ida Dalem Dimade telah menurunkan cikal bakal penguasa di daerah-daerah.Ida Dewa Manggis Kuning (1600-an) penguasa di Desa Beng adalah cikal bakal Dinasti Manggis yang muncul setelah generasi II membangun Kerajaan Payangan (1735-1843).Salah seorang putra raja Klungkung Ida Dewa Agung Jambe yang bernama Ida Dewa Agung Anom muncul sebagai cikal bakal dinasti raja-raja di Sukawati (1711-1771) termasuk Peliatan dan Ubud. Pada periode yang sama yaitu periode Gelgel muncul pula penguasa-penguasa daerah lainnya yaitu I Gusti Ngurah Jelantik menguasai Blahbatuh dan kemudian I Gusti Agung Maruti

49

menguasai daerah Keramas yang keduanya adalah keturunan Arya Kepakisan. Dinamika pergumulan antara elit tradisional dari generasi ke generasi telah berproses pada momentum tertentu, salah seorang diantaranya sebagai pembangunan kota keraton atau kota kerajaan pusat pemerintahan kerajaan yang disebut Gianyar. Pembangunan Kota kerajaan yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh adalah Ida dewa Manggis Sakti, generasi IV dari Ida Dewa Manggis Kuning. Sejak berdirinya Puri Agung Gianyar 19 April 1771 sekaligus ibu kota Pusat Pemerintah Kerajaan Gianyar adalah tonggak sejarah. Sejak itu dan selama periode sesudahnya Kerajaan Gianyar yang berdaulat, ikut mengisi lembaran sejarah kerajaan-kerajaan di Bali yangterdiri atas sembilan kerajaan di Klungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Bangli, Payangan, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Namun sampai akhir abat ke-19, setelah runtuhnya Payangan dan Mengwi di satu pihak dan munculnya Jembrana dilain pihak maka Negaraa): Klungkung, Karangasem, Bangli dan Gianyar (ENI, 1917). Ketika Belanda telah menguasai seluruh Pulau Bali, Kedelapan bekas kerajaan tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah Guberneurmen namun sebagai bagian wilayah Hindia Belanda yang dikepalai oleh seorang raja (Selfbestuurder) di daerah Swaprajanya masing-masing. Selama masa revolusi, ketika daerah Bali termasuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) otonomi daerah kerjaan (Swapraja) kedalam sebuah lembaga yang disebut Oka, Raja Gianyar diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja

50

menggantikan tahun 1947. Selain itu pada periode NTT dua tokoh lainnya yaitu Tjokorde Gde Raka Sukawati (Puri Kantor Ubud) menjadi Presiden NIT, dan Ida A.A. Gde Agung (Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT, Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, maka daerah-daerah diseluruh Indonesia dengan dikeluarkan Undang-undang N0. I tahun 1957, yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang No.69 tahun 1958 yang mengubah daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II).Nama Daswati II berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960. Setelah itu diganti dengan nama Derah Tingkat II (Dati II). Namun Bupati Kepala Derah Tingkat II untuk pertama kalinya dimilai pada tahun 1960.Bupati pertama di dati Gianyar adalah Tjokorda Ngurah (1960-1963).Bupati berikutnya adalah Drh. Tjokorda Anom Pudak (1963-1964) dan Bupati I Made Sayoga, BA (1964-1965). Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI

II

diubah

dengan

nama

Kabupaten

DATI

II.

Kemudian

disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Kepala daerahnya tetap disebut Bupati. Sejak tahun 1950 sampai sekarang yang hampir lima dasawarsa lebih telah tercatat sembilan orang Kepala Pemerintahan/Bupati Gianyar yaitu: 1. A.A. Gde Raka (1950-1960),2) Tjokorde Ngurah (1960-1963),3) Drh. Tjokorde Dalem Pudak (1963-1964), 4) I Made Sayonga (1964-1965),5)

51

Bupati I Made Kembar Kerepun (1965-1969), 6) Bupati A.A. Gde Putra, SH (1969-1983), 7) Bupati Tjokorda Raka Dherana, SH (1983-1993), 8) Bupati Tjokorda Gde Budi Suryawan, SH (1993-2003), dan 9) Bupati A.A.G. Agung Bharata, SH (2003-2008). Dari sisi otonomi jelas nampak, proses perkembangan yang terjadi di Kota Gianyar.Otonomi dan berdaulat penuh melekat pada Pemerintah kerjaan sejak 19 April 1771 kemudian berproses sampai otonomi Daerah di Tingkat II Kabupaten yang diberlakukan sampai sekarang. Berbagai gaya kepemimpinan dan seni memerintah dalam sistem otonomi telah terparti di atas lembaran Sejarah Kota Gianyar. Proses dinamika otonomi cukup lama sejak 19 April 1771 sampai 19 April 2005 saat ini, sejak kota keraton dibangun menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang otonomi sampai sebuah kota kabupaten, nama Gianyar diabadikan. Sampai saat ini telah berusia 234 tahun, para pemimpin wilayah kotanya, dari raja (kerajaan) sampai Bupati (Kabupaten), memilikiciri dan gaya serta seni memerintah sendiri-sendiri di bumi seniman. Seniman yang senantiasa membumi di Gianyar dan bahkan mendunia.

52

4.2 Gambaran Umum Kabupaten Gianyar 4.2.1 Letak dan Luas Wilayah Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali, terletak antara 08o 18’48″ – 08o 38’58″ Lintang Selatan 115o 13’29″ – 115o 22’23″ Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar disebelah Barat, Kabupaten Bangli di sebelah Utara, Kabupaten Bangli dan Klungkung disebelah Timur serta selat Badung dan Samudra Indonesia disebelah Selatan. Bagian terluas wilayah Kabupaten Gianyar (20,25%) terletak pada ketinggian 250 – 950 meter dari permukaan laut. Terdapat 12 buah sungai melintasi wilayah Gianyar Sebagian besar air sungai dimanfaatkan sebagai irigasi persawahan.Gianyar tidak memiliki gunung berapi. Luas Kabupaten Gianyar 36.800 Hektar atau 6,53% dari luas Bali secara keseluruhan. Keadaan sampai akhir tahun 2011 luas sawah 14.732 Ha.Tanah kering 21.879 Ha dan tanah lainnya berupa Rawa-rawa, Tambak, kolam/ tebat/ empang luasnya 171 Ha. 4.2. 2 Populasi dan Karakteristik Penduduk Serangkaian Sensus Penduduk yang telah dilaksanakan tercatat jumlah penduduk Gianyar sebelum Kemerdekaan pada tahun 1930 hanya 164.409 jiwa. Meningkat menjadi 306.129 jiwa pada tahun 1980, 336.738 jiwa tahun 1990 dan menjadi 393.155 jiwa pada tahun 2000.Hasil supas pada tahun 2005 tercatat 421.067 jiwa terdiri dari laki-laki 214.516 dan 53

perempuan 206.551 jiwa. Sedangkan hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat penduduk sebanyak 469.777 jiwa dengan laki-laki ada 237.493 jiwa dan Perempuan sebanyak 232.284 jiwa. Pertumbuhan penduduk SP-2010 sebesar 1,79 % setelah Supas 2005, periode tahun 1961 – 1971 sebesar 1,58 % menjadi 1,33 % pada tahun 1980 – 1990 , sedangkan tahun 1990-2000 mencapai 1,56%. Hasil Supas 2005 pertumbuhan penduduk Gianyar 1,38 %.Sex ratio penduduk Gianyar hasil SP-2010 menunjukkan 102,24 artinya bahwa jumlah penduduk laki-laki sudah melebihi penduduk perempuan. Sebaran penduduk antar Desa dan Kecamatan rangenya relatif tinggi, hal ini ditunjukkan oleh tingkatkepadatan, seperti Kecamatan Payangan hanya 542 jiwa per Km2 sedangkan Kecamatan Sukawati sudah mencapai 2.007 jiwa per Km2. Sejalan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah Rumah tangga juga bertambah dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 4 orang. 4.2. 3 Ketenagakerjaan Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebanyak 272.944 orang yang terdiri dari penduduk yang bekerja 267.054 orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 5.890 orang. Penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sekolah sebanyak 24.137 orang, mengurus rumah tangga 43.592 orang dan lainnya 21.545 orang.

54

Dilihat dari distribusi penduduk yang bekerja menurut sektor, sektor Perdagangan Besar , Eceran dan Rumah Makan menduduki posisi teratas yakni sebasar 32,09%, disusul sektor Industri Pengolahan sebasar 18,21%, lainnya 17,40%, sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan sebesar 16,89 % dan yang terendah adalah Jasa Kemasyarakatan yaitu sebesar 15,40%. Kabupaten Gianyar yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata dengan dukungan industri pengolahan baik skala besar sedang maupun kecil termasuk sub sektor industri kecil & kerajinan rumah tangga, yang cukup dominan juga merupakan wilayah agraris hal ini ditunjukkan dengan masih eksisnya pesedahan yang ada. Hingga tahun 2010 luas pesedahan sawah di Gianyar mencapai 11.143,9107 hektar dan pesedahan darat mencapai 11.484,4485 hektar.Dari 14.732 hektar luas sawah di Gianyar, 14.410 hektar atau sekitar 97,81 % berpengairan setengah teknis, 243 hektar atau 1,65 % berpengairan sederhana PU dan 79 hektar sisanya berpengairan tradisional. Luas wilayah Kabupaten Gianyar pada dasarnya tidak mengalami perubahan, akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah peralihan penggunaan lahan sebagai konsekwensi dari pesatnya pembangunanan di daerah ini. Peralihan terjadi dari lahan sawah menjadi lahan kering seperti bangunan tempat tinggal, Art shop / toko, jalan maupun pembangunan prasarana fisik lainnya.Luas keseluruhan bukan tanah sawah 12.389 Ha sebagian besar merupakan lahan pertanian kering yang terdiri dari tegal 55

kebun seluas 11.247 Ha, tanaman kayu-kayuan seluas 1.135 Ha dan tanaman perkebunan 7 Ha.Kecamatan yang terluas lahan sawahnya adalah Sukawati (2.705 Ha) yang terkecilTampaksiring (1.337 Ha).Sedangkan Kecamatan yang terluas lahan pertanian tanah keringnya adalah Payangan (3.573 Ha).Yang terkecil Kecamatan Blahbatuh 652 Ha). 4.2.4 Pendidikan dan Kebudayaan Upaya Peningkatkan kecerdasan masyarakat, merupakan tujuan pokok pendidikan.Indikator yang perlu ditingkatkan yakni partisipasi sekolah penduduk, yang konsekwensinya perlu tersedia pasilitas fisik dan dukungan peralatan pendidikan maupun tenaga guru yang memadai.Pendidikan pra sekolah seperti Taman Kanak-Kanak ada 120 buah, sementara Sekolah Dasar ada 289 buah, SLTP 47 buah, SMU 17 buah dan SMK ada 27 buah. Jumlah murid dari semua tingkatan sekolah kecuali TK ada sebanyak 89.771 orang meningkat 1,92 % dibanding tahun sebelumnya.Jumlah guru kecuali TK ada 7.114 orang pada tahun 2011. Ratio murid terhadap guru untuk Sekolah Dasar 15 :1; SLTP 12 :1; dan SMU 10:1 sedangkan SMK 9 : 1. Dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun di bandingkan dengan jumlah murid Sekolah Dasar pada tahun 2011 diketahui angka Partisipasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar 99 %. Dilihat angka partisipasi per Kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Gianyar dan Ubud sebesar 108 % dan yang terendah Kecamatan Blahbatuh yaitu 95 %. Sedangkan NER ratarata

56

Kabupaten Gianyar tahun 2011 sebasar 88 %.Angka drop out anak SD tahun 2011 mencapai 22 orang terbanyak di kecamatan Sukawati yaitu 12 orang, Tegallalang 4 orang, Tampaksiring 3 orang, Payangan 2 orang dan Ubud 1 orang. Sementara di Kecamatan Blahbatuh dan Gianyar tidak ada anak yang drop out. Gianyar merupakan daerah seni, dimana di daerah ini banyak sekali jenis kesenian pentas yang merupakan tarian sakral dan tradisional serta banyak berdiri sanggar seni yang jumlahnya mencapai 235. Selain merupakan daerah seni Gianyar juga banyak memiliki perkumpulan olah raga seperti tenis meja, atletik, bola volly, bulutangkis, sepak bola, pencak silat, basket dan tenis lapangan. Dari berbagai macam cabang olah raga, tenis lapangan dan sepak bola memiliki atlet terbanyak masing-masing mencapai 1.250 orang, disusul oleh cabang olah raga bola voly dengan atlet sebanyak 540 orang. 4. 3 Pelaksanaan Pilkada Gianyar 4.3.1 Landasan Hukum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar, berpedoman atas peraturan perundangsebagai dasar hukum pelaksanaannya. Dasar hukum yang sebagai legitimasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Daerah Kabupaten Gianyar tersebut diantaranya, 57

undangan digunakan

dan Wakil Kepala

adalah sebagai berikut

Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I UUD’ 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2007, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun

2005

tentang

Pemilihan,

Pengesahan

Pengangkatan,

dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

58

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja

Pemilihan

Daerah.Peraturan

Umum

Kepala

Daerah

Komisi Pemilihan Umum

dan

Wakil

Kepala

Nomor 31 Tahun 2008

Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman

Teknis

Penyusunan

Tahapan,

Program,

dan

Jadwal

Penyelenggraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 110 / 09-F / Hk / 2012 Tentang Pemberian Hibah Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2012. 4.3.2

Penerimaan Data (DP4) dari Pemerintah Daerah Salah satu komponen pendukung Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilih. Kegiatan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih merupakan faktor penting untuk mengetahui jumlah pemilih yang mempunyai hak untuk memilih, karena akan mempunyai dampak terhadap hasil pemilihan itu sendiri untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pemilihan. Berdasarkan UndangUndang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 70 menyebutkan bahwa Daftar pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Daftar pemilih tersebut setelah ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih,

59

ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 19, mempertegas bahwa Daftar Pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang mengurusi tugas kependudukan dan catatan sipil. Terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012, maka sebagai implementasinya terhadap ketentuan tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri setelah menerima data pemilih hasil Pemilihan Umum Terakhir (Pemilihan Umum Presiden Tahap Kedua Tahun 2009) dari Komisi Pemilihan Umum, dilanjutkan menyerahkan kepada pemerintah daerah. Untuk di Kabupaten Gianyar tugas pemutakhiran dan validasi data pemilih tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar. Langkah pertama dalam pemutahiran data pemilih ini, Pemerintah Kabupaten Gianyar menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada tanggal 23 Mei 2012, dengan Jumlah Pemilih di Kabupaten Gianyar sebanyak 356.826(tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam) pemilih, dengan pemilih Laki – laki sebanyak 175.992(seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 180.834(seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat) pemilih.

60

4.3.3 Koreksi Data Pemilih DP4, DPS, DPT Hasil koreksi data Pemilih Pemilukada Kabupaten Gianyar Tahun 2012 dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih adalah sebagai berikut :

1.

Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada tanggal 23 Mei 2012, dengan Jumlah Pemilih di Kabupaten Gianyar sebanyak 356.826(tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam) pemilih dengan pemilih Laki – laki sebanyak 175.992(seratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 180.834(seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat) pemilih

2.

Setelah diadakan pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara sebanyak 354.786 (tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam) pemilih dengan pemilih Laki – laki sebanyak 175.129 (seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh Sembilan) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 179.657 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) pemilih.

3.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menetapkan Daftar Prmilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 September 2012 dan mengumumkannya pada tanggal 13 s/d 15 September 2012 dengan

61

jumlah pemilih sebanyak 349.821 (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu)Pemilih dengan pemilih laki – laki sebanyak 172.465 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 177.356 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam)dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 765 dengan 1 (satu) TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan /rumah tahanan Kabupaten Gianyar. 4.

Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 mengacu pada Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan

dilakukan dalam rapat pleno KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar Nomor 146 /

62

Panwaslukab / X / 2012 tanggal 19 Oktober 2012 dan Nomor 153 / Panwaslukab / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut : a.

Kecamatan Gianyar dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 69.225 (enam puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 33.788 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 35.437 (tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh)pemilih, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar terjadi pengurangan sebanyak 34 (tiga puluh empat) pemilih, sehingga jumlah pemilih menjadi 69.191(enam puluh sembilan ribu seratus Sembilan puluh satu) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 33.767 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 35.424 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat) pemilih.

b.

Kecamatan Sukawati dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 70.980 (tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 35.066 (tiga puluh lima ribu enam puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 35.914 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus empat belas) pemilih, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar terjadi pengurangan sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) pemilih, sehingga jumlah pemilih menjadi 70.851 (tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh satu) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak

63

35.002 ( tiga puluh lima ribu dua ) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 35.849 ( tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan )pemilih. c.

Kecamatan Blahbatuh dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 51.719 (lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan belas) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 25.601 (dua puluh lima ribu enam ratus satu) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 26.118 (dua puluh enam ribu seratus delapan belas) pemilih, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar terjadi pengurangan sebanyak 9 (sembilan) pemilih, sehingga jumlah pemilih menjadi 51.710 ( lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh ) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 25.601 (dua puluh lima ribu enam ratus satu) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 26.109 (dua puluh enam ribu seratussembilan)pemilih.

d.

Kecamatan Ubud dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 50.370 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 24.882 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 25.488 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan) pemilih, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar terjadi penambahan sebanyak 6 (enam) pemilih, sehingga jumlah pemilih menjadi 50.376 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 24.885 (dua puluh empat ribu

64

delapan ratus delapan puluh lima) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 25.491 (dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu) pemilih. e.

Kecamatan Payangan dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 33.979 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 16.796 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 17.183 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh tiga) pemilih, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar terjadi pengurangan sebanyak 15 (lima belas) pemilih, sehingga jumlah pemilih menjadi 33.964 (tiga pulul tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 16.786 (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 17.178 (tujul belas ribu seratus tujuh puluh delapan) pemilih.

f.

Kecamatan Tegallalang dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 37.459 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 18.338 (delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 19.121 (Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu)pemilih, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar terjadi penambahan sebanyak 12 (dua belas) pemilih, sehingga jumlah pemilih menjadi 37.471 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh

65

satu) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 18.342 (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh dua) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak

19.129

(Sembilan

belas

ribu

seratus

dua

puluh

sembilan)pemilih. g.

Kecamatan Tampaksiring dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 36.089 (tiga puluh enam ribu delapan puluh sembilan) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 17.994 (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 18.095 (delapan belas ribu Sembilan puluh lima) pemilih, setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar terjadi pengurangan sebanyak 2 (dua) pemilih,sehingga jumlah pemilih menjadi 36.087 (tiga puluh enam ribu delapan puluh tujuh) pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 17.993 (tujuh belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 18.094 (delapan belas ribu Sembilan puluh empat)pemilih.

h.

Berkaitan dengan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar ditemukannya pemilih yang ganda, pindah domisili, dan meninggal dunia berdasarkan bukti tertulis yang disampaikan secara tertulis oleh Panwaslu Kabupaten Gianyar, dari jumlah awal Pemilih dalam DPT sebanyak 349.821 (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu) Pemilih dengan pemilih laki – laki sebanyak 172.465 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 177.356 (seratus tujuh puluh tujuh

66

ribu tiga ratus lima puluh enam) perempuan, terjadi pengurangan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) pemilih, maka jumlah pemilih menjadi 349.650 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) pemilih, dengan jumlah pemilih laki – laki sebanyak 172.376 (seratustujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 177.274 (seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat). pemilih seperti pada tabel dibawah ini

67

Tabel 4.1 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan atau Perbaikan dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar Tahun 2012.

No

Kecamatan

Jumla h TPS

2

3

. 1 1. 2. 3. 4. 5.

Data Pemilih Tetap (DPT) LakiPerempuan Jumlah laki 4

GIANYAR

145

33.767

BLAHBATUH

109

25.601

SUKAWATI

152

35.002

UBUD

105

24.885

PAYANGAN

81

16.786

6.

5 35.424 26.109 35.849 25.491 17.178

6

Ket.

7

69.191 51.710 70.851 50.376 33.964

19.129 TEGALLALAN G

92

18.342

7.

37.471 18.094

TAMPAKSIRIN 81 G JUMLAH

765

17.993

172.376

36.087 177.274

349.65 0

Sumber : KPUD Gianyar (Tahun 2012) Tabel di atas menunjukan jumlah pemilih yang telah ditetapkan berdasarkan rapat pleno oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menjadi acuan dalam pembuatan surat suara, kartu pemilih, logistik dan

68

kebutuhan lainnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012.Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan kalau jumlah pemilih di Kabupaten Gianyar terus berubah sehingga perlu dilakukan perbaikan –perbaikan, sehingga hak untuk memilih pasangan calon oleh masyarakat bisa terpenuhi. 4.3.4 Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Tahapan ini meliputi pendaftaran, verifikasi kelengkapan pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat 15% (lima belas persen) suara sah atau kursi di DPR Kabupaten Gianyar hasil legislatif tahun 2009. Adanya perubahan yang mensyaratkan calonperseorangan dapat mengajukan diri menjadi calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar sebanyak 5 % (lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Gianyar sesuai dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilih (DP4) Kabupaten Gianyar Per Tanggal 23 Mei 2012, berjumlah sebanyak 491.310 jiwa, akan tetapi sampai dengan batas akhir pengumuman dari calon perseorangan tidak ada yang mendaftarkan diri untuk ikut mencalonkan diri dari perseorangan. Pengajuan paket pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi 69

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau memperoleh suara sah pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dalam pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012, terdapat 2 (dua) paket pasangan calon, 1 (satu) paket pasangan calon yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Demokrat dan 1 (satu) paket pasangan calon dari Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) sebagai berikut : a.

Paket dari Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Demokrat, Calon Kepala Daerah Kabupaten Gianyaratas namaA. A. GDE AGUNG BHARATA, SH. dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar

atas nama I MADE

MAHAYASTRA, SST.Par. MAP. b.

Paket dari Partai Golongan Karya, Calon Kepala Daerah Kabupaten Gianyaratas namaCOKORDA GDE PUTRA NINDIA, SH. MH.dan

70

Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, SH. Tahap verifikasi administrasi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar dilaksanakan dari tanggal 30 Juli sampai dengan 19 Agustus 2012.Melengkapi serta

memperbaiki surat

pencalonan dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2012. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian dilaksanakan dari tanggal 2 September sampai dengan 15 September 2012. Setelah selesai melakukan verifikasi faktual kelengkapan pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melakukan rapat pleno tanggal 18 September 2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 102/Kpts/KPU-Kab-016433758/2012

Kabupaten Gianyar Nomor

tentang penetapan pasangan calon

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 serta mengumumkan ke masyarakat umum di Kabupaten Gianyar. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

71

Gianyar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melanjutkan dengan pengambilan nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tanggal 20 September 2012 dengan Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

108/Kpts/KPU-Kab-016433758/2012

Kabupaten

tentang

Gianyar

penetapan

Nomor

nomor

urut

pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012, dengan nomor urut sebagai mana dibawah ini : Setelah nomor urut calon ditetapkan, maka keseluruhan tahapan ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama masalah persyaratan administrasi yang diamanatkan oleh undang-undang terhadap para bakal calon yang diajukan memenuhi syarat baik secara administrasi maupun fisik/materiil, sehingga tidak ada laporan dari masyarakat maupun pengawas tentang adanya pelanggaran dalam tahapan ini terkait dengan paket pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.

4.3.5Tahapan Kampanye Persiapan kampanye merupakan hal penting yang perlu perhitungan yang matang, karena menyangkut kepentingan politik dari masing-masing paket pasangan calon. Situasi yang kondusif selama waktu masa kampanye akan menjadi tolak ukur suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah

72

an Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2012.Berikut dokumentasi pelaksanaan kampanye pasangan calon.

Kampanye pasangan Cokorda Putra Nindia dan Anak Agung Gde Agung Ngurang (NING) .( Dokumen : KPU Gianyar)

Kampanye pasangan Calon Bupati Anak Agung Bharata dan Calon Wakil Bupati I Made Mahayastra ( Dokumen : KPU Gianyar) 73

4.3.6 Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pencoblosan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

Kabupaten

Gianyar

Tahun

2012

serentak

dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2012 serentak di 765 Tempat Pemungutan Suara(TPS) se Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan pada Pukul 07.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita. Sebelum pelaksanaan pencoblosan Ketua KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) selambat-lambatnya pada tanggal 1 Nopember 2012 sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilih yang sudah tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan menggunakan formulir Model C-6 KWK KPU.

4.3.7Rapat Penghitungan Suara Setelah waktu menunjukkan pukul 12.00 Wita pendaftaran pencoblosan ditutup, Ketua KPPS melakukan rapat persiapan penghitungan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tepat pada Pukul 13.00 Wita dengan langkah-langkah menghitung Pemilih yang telah memilih melalui salinan Daftar Pemilih tetap, menghitung Jumlah Pemilih dari TPS lain dengan cara menghitung pada Model C8 KWK KPU.Membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya diatas meja untuk dihitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi, bahwa kotak telah kosong.Membuka surat suara satu persatu dan mengumumkan pasangan calon yang mendapat suara serta memperlihatkannya kepada saksi dan semua yang hadir.Mencatat suara sah

74

yang diperoleh pasangan calon dengan member tanda garis/telly (IIII) pada kolom/tempat yang telah disediakan pada Model C 2 KWK KPU Ukuran besar.Mencatat suara tidak sah pasangan calon pada kolom yang tersedia.Menuliskan dalam angka perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tiap baris, dan jumlah total suara yang diperoleh oleh masingmasing pasangan calon.Mencatat jumlah suara yang sah dan yang tidak sah pada Model C1-KWK KPU.Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 anggota KPPS dan saksi masing-masing pasangan calon menandatangani Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suaradi TPS (Model C-KWK KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara Lampiran Model C1-KWK KPU.Memasukkan berita acara beserta seluruh Lampirannya ke dalam sampul V.S.1 dan menyegelnya.

4.3.8Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Gianyar Pencalonan dan penetapan nomor urut, merupakan bagian tahapan

penting dalam menetapkan paket pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar.Selain tahapan-tahapan yang lainnya, karena substansi utama penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah adanya pemilih, pasangan calon yang dipilih dan sistem penyelenggaraan. Landasan hukum dalam menetapkan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan nomor urut pasangan calon adalah ketentuan

75

pasal 61 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah danKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 28 / Kpts /KPU - Kab 016.433758/2012 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012.. 4.3.9 Pemeriksaan Kesehatan Calon Setelah paket pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, tahap berikutnya melakukan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmaniCalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melaksanakan kerjasama melalui surat Perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Rumah Sakit Umum Sanjiwani Kabupaten Gianyar dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 386 / KPU-Kab-016.433758 / VII / 2012 NOMOR : 13 / MOU / RSU NOMOR : 204 / IDI / GR / VII / 2012 tanggal 30 Juli 2012 dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 89 / Kpts / KPU-Kab-016433758 / 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 76

Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012. Adapun pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani meliputi pemeriksaan Jasmani ( interna, mata, telinga, hidung dan tenggorokan dan sistem saraf), pemeriksaan Penunjang ( Electro Cardiographi ( ECG ), Thorax Foto ), pemeriksaan Laboratorium ( Hematologi Lengkap, Urinalisis Lengkap, Tes faal ginjal, tes faal hati, profil lipid, asam urat, gula darah, narkoba ), pemeriksaan psikiatri , anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan dan administrasi. 4.4.0 Penetapan Pasangan Calon dan No Urut Tahap verifikasi administrasi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar dilaksanakan dari tanggal 30 Juli sampai dengan 19 Agustus 2012.Melengkapi

sertamemperbaiki surat

pencalonan dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2012. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus Pemberitahuan hasil penelitian dilaksanakan dari tanggal 2 September sampai dengan 15 September 2012. Setelah selesai melakukan verifikasi faktual kelengkapan pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melakukan Rapat Pleno tanggal 18 September 2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar yang ditetapkan dengan

77

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 102 /Kpts / KPU-Kab-016433758 / 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 serta mengumumkan ke masyarakat umum di Kabupaten Gianyar. Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melanjutkan dengan pengambilan nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan dengan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tanggal 20 September 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 108 /Kpts / KPU-Kab-016433758 / 2012 Tentang penetapan nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012. Secara keseluruhan tahapan ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama masalah persyaratan administrasi yang diamanatkan oleh undang-undang terhadap para bakal calon yang diajukan memenuhi syarat baik secara administrasi maupun fisik/materiil, sehingga tidak ada laporan dari masyarakat maupun pengawas tentang adanya pelanggaran

78

dalam tahapan ini terkait dengan paket pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.

Nomor Urut 1 dari Paket Pasangan Calon Bupati Cokorda Gede Putra Nindia, SH, MH dan Wakil Bupayti A.A.Ngurah Agung, SH (NING) (Dokumen KPU Gianyar)

79

Nomor Urut 2 Dari Paket Pasangan Calon Bupati A.A.Gede Agung Bharata, SH dan Wakil Bupati I Made Mahayastra, SST, PAR., MAP (BAGUS 12) (Dokumen : KPU Gianyar)

4.4.1Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar membuka pendaftaran kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk pengajukan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Tahun 2012

yang

memenuhi syarat kursi sebanyak 6 (enam) kursi dari 15 %. (lima belas per seratus) perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gianyar, atau 15% (lima belas per seratus) suara sah sejumlah 38.068 (tiga puluh delapan ribu enam puluh delapan) suara sah hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009. Pendaftaran dan pengambilan formulir bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar dilaksanakan sampai dengan 30 Juli 2012.

mulai tanggal 24

Sampai dengan batas akhir pendaftaran

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar tahun 2012 yang mengajukan diri menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Tahun 2012 terdaftar 2 (dua) Paket pasangan

80

calon, 1 (satu) paket pasangan calon yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Demokrat dan 1 (satu) paket pasangan calon dari Partai Golongan Karya sebagai berikut : a.

Paket dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Demokrat, Paket Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gianyaryang diajukanatas namaA. A. GDE AGUNG BHARATA, SH. dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar

atas nama I

MADE MAHAYASTRA, SST.Par. MAP. b.

Paket dari Partai Golongan Karya dengan Paket Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gianyaryang diajukanatas namaCOKORDA GDE PUTRA NINDIA, SH. MH. dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, SH. Dan penyerahan Dokumen dukungan bakal pasangan calon

Perseorangan mulai tanggal 18 Juni sampai dengan 22 Juni 2012. Jumlah dukungan calon Perseorangan paling sedikit sejumlah 24.567 (dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) jiwa yang tersebar lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan yang ada, ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan persyaratan dapat dilihat di Kantor KPU Kabupaten Gianyar, Jl. Jata Gianyar. Cokorda Gde Putra Nindia, SH, MH. dan A.A. Ngurah Agung,SH. telah mendatangi KPU Kabupaten Gianyar untuk mandaftarkan diri sebagai Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai 81

Golkar dan Partai PNI Marheanisme. Pasangan yang berangkat dari Terminal Gianyar ini diiringi oleh kader dan simpatisan paket Ning dan tiba di kantor KPU Kabupaten Gianyar pada Pukul 16.00 wita serta disambut oleh maskot KPU Kabupaten Gianyar berupa Hanoman. Rute yang ditempuh pasangan ini dari Terminal Gianyar melalui jalan Ngurah Rai melewati Kantor Bupati dan DPRD, dilanjutkan ke utara di Jalan Kalantaka lalu ke barat di jalan Patih Jelantik dan menuju ke Jalan Jata (KPU Kabupaten Gianyar). Acara Penyerahan Formulir dan kelengkapan administrasi dibuka oleh Ketua KPU Gianyar, A.A. Gde Putra, SH, MH dan dihadiri oleh KPU se Bali, Panwaslu Kabupaten Gianyar, simpatisan paket pasangan calon dan pers. Sebelum penyerahan formulir dilakukan, Ketua Pokja Pencalonan (Ngurah Gede Hartawan, SIP. M.Si menyampaikan mekanisme dan tahapan tentang pencalonan. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian tanggal 30 Juli – 19 Agustus, Pemeriksaan Kesehatan tanggal 9 Agustus, melengkapi dan/atau memperbaiki administrasi pencalonan tanggal 19 – 25 Agustus, penyampaian hasil tes kesehatan tanggal 16 -17 September, pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan tanggal 18 September serta penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon tanggal 19 – 20 September 2012. Acara yang berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan formulir pendaftaran pasangan calon dan diakhiri dengan penyerahan tanda terima pendaftaran pasangan calon.

82

4.4.2 Verifikasi Faktual Persyaratan Pasangan Calon Sesuai dengan peraturan KPU nomor: 13 tahun 2010 Tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilukada. Setiap calon kepala daerah dan wakil kepala yang mengajukan diri atau diajukan oleh partai politik sebagai pengusung paket pasangan calon, akan dilakukan verifikasi faktual terkait persyaratan seorang calon dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Penyampaian data pribadi termasuk ijazah sejak sekolah dasar hingga pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan untuk membuktikan keabsahan dari syarat tersebut KPU Kabupaten diperintahkan oleh undang-undang dan peraturan KPU agar dilakukan verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi faktual tersebut, melibatkan lembaga penyelenggara yang lain, seperti panwaslu.Untuk ikut serta melakukan verifikasi lapangan ke instansi terkait, yang mengeluarkan ijazah bagi sekolah tempat calon menempuh pendidikan sudah tidak ada lagi misalnya Dinas Pendidikan atau kesekolah tempat dikeluarkannya ijazah yang bersangkutan sepanjang sekolah tersebut masih berdiri.

4.4.3 Jenis Kampanye Yang Diselenggarakan Pembukaan jadwal kampanye ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan bersama dan pelepasan balon Pemilukada yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 di Balai Budaya

83

Gianyar, dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi program kandidat di depan Sidang DPRD. Pembukaan kampanye dilakukan di Open Stage Balai Budaya Gianyar, dihadiri oleh unsur muspida dan muspika Gianyar, Panwaslu Kabupaten Gianyar, Camat Se-Kabupaten Gianyar, SKPD, bendesa dan Perbekel se-Kabupaten Gianyar, kedua paslon dan tim sukses paslon serta pendukung serta simpatisan 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan pemilihan umum kepala daerah kabupaten Gianyar tahun ini dijadwalkan tidak ada kampanye dengan pengerahan massa dan rapat umum. Hal itu menjadi kesepakatan kedua tim pemenangan masing-masing calon kepala daerah dan calon wakil Kepala Daerah, dalam rapat yang diselenggarakan KPU Kabupaten Gainyar, Selasa 2 Oktober 2012. Peniadaan kampanye parade budaya dan rapat umum berdasarkan kesepakatan dari kedua tim pemenangan dalam rapat, dengan pertimbangan demi terciptanya ketertiban, keamanan dan kedamaian serta mendukung terjaganya situasi yang kondusif di Kabupaten Gianyar Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye atau juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat pemilih. Mengenai bentuk-bentuk kampanye yang diatur dalam Undang- Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang

84

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Tatap muka dan dialog

2.

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

3.

Penyiaran melalui media dan/atau televisi

4.

Penyebaran bahan kampanye kepada umum

5.

Pemasangan alat peraga ditempat umum

6.

Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon.

Kampanye dijadwalkan selama 14 hari, dimulai tanggal Oktober 2012

18 sampai 31

dimana masing masing kandidat melakukan pertemuan

terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran melalui media cetak dan elektonik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, debat publik/terbuka antar calon, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan termasuk pentas seni budaya. 4.4.4Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak acara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seluruh perhatian masyarakat yang mempunyai hak pilih tertuju pada TPS mana akan menggunakan hak pilih. Persiapan petugas, saksi dan logistik serta kelengkapannya sudah tersimpan H-4 di kantor Desa/Lurah telah disiagakan di setiap TPS di seluruh Kabupaten Gianyar, mulai Pukul 07.00 wita – 13.00 wita.

85

Pemungutan dan penghitungan suara dengan dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor : 31 / Kpts / KPU - Kab 016.433758 / 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Dan Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor: 35 / Kpts / KPU - Kab 016.433758 / 2012 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012. Secara teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), petugas yang kebanyakan berasal dari wilayah setempat lebih dapat beradaptasi dengan pemilih serta ada kedekatan secara sosial. 4.4.5Persiapan Pemungutan Suara Sebelum melaksanakan rapat pemungutan suara yang dilaksanakan pada Pukul 07.00 wita, Ketua KPPS bersama anggota KPPS, petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir melakukan beberapa kegiatan 60 menit sebelumnya yakni memeriksa TPS dan kelengkapannya, memasang daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar di tempat yang telah ditentukan, menempatkan satu buah kotak suara yang telah berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja 86

ketua KPPS, mempersilahkan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan sampai sebanyak tempat duduk yang disediakan, rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara, pada pukul 07.00 Wita, apabila pada saat rapat dibuka belum ada pemilih dan saksi yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai ada pemilih yang hadir,Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka dianggap tidak hadir (hak atas kesaksiannya hilang). 4.4.6Pencoblosan Setelah

persiapan

pemungutan

suara

KPU

melaksanakan

pencoblosan, adapun hal yang dilakukan pada saat pencoblosn yakni Ketua KPPS menandatangi surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil, memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan pemilih bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada ketua KPPS dengan memperlihatkan kartu pemilih, anggota KPPS kedua mencocokan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS apabila cocok diberikan tanda √.Ketua KPPS memberikan satu surat suara kepada pemilih. Dalam hal melakukan pencoblosan pemilih mencoblos salah satu photo calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Apabila terdapat kekurangan jumlah surat suara pada saat pencoblosan karena terjadi banyak kesalahan pencoblosan dibuatkan berita acara penggunaan surat suara tambahan di TPS, Model C 5 KWK.KPU.Bagi pemilih tuna netra, tuna 87

daksa atau mempunyai halangan fisik lainnya saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas perminataan pemilih dengan sebelumnya mengisi form Model C 7 KWK.KPU tentang surat pendamping pemilih.

4.4.7 Rekapitulasi Penghitungan Suara Proses rekapitulasi penghitungan suara dari TPS dilanjutkan untuk di rekapitulasi di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu. Akan tetapi di PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang berada di Desa/Kelurahan tetap menempelkan pengumuman hasil perolehan suara dari seluruh wilayah kerjanya. Rekapitulasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar dilakukan sehari setelah pencoblosan yaitu tanggal 4 Nopember 2012, hal ini agar dapat mempercepat proses rekapitulasi sampai di tingkat KPU Kabupaten dan juga menghindari anggapan negatif orang bahwa hasil perolehan suara ditingkat kecamatan dapat dirubah untuk keuntungan salah satu kandidat pasangan calon kepala Daerah. Rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon dan masyarakat umum, dapat diselesaikan pada satu hari itu juga.Adapun perolehan sah di tingkat kecamatan seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

88

Tabel 4.2 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan N

Nama Pasangan Calon

Kec. Gianyar

Kec. Balhbat uh

Kec. Sukawat i

Kec. Ubud

Kec. Payangan

Kec. Tegallalan g

Kec. Tamp

o aksirin . g 1

1

2

2

3

COKORDA GDE PUTRA NINDIA, SH. MH. dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, SH. A. A. GDE AGUNG BHARATA, SH. dan I MADE MAHAYASTRA, SST.Par. MAP.

4

5

6

7

8

9

14.080

9.357

13.325

19.880

6.750

12.494

7.952

39.417

28.795

39.259

21.461

21.641

20.904

22.16 6

Sumber : KPUD Gianyar

4.4.8 Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Gianyar Penghitungan secara manual tentang perolehan suara dalam pemilu menjadi pedoman dasar dalam menentukan hasil pemenang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Sehingga hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan seluruh Kabupaten Gianyar, yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dilanjutkan untuk direkapitulasi di KPU Kabupaten Gianyar pada tanggal 9 Nopember 2012, di Ruang Rapat Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis Terpadau) Kabupaten Gianyar.Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi kedua paket Pasangan Calon, Muspida, Tim Kampanye, Pemantau, Pengawas Pemilu dan masyarakat umum.

89

Adapun hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 adalah sebagai berikut Tabel 4.3 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon di Kabupaten Gianyar N o.

Nama Pasangan Calon

1

2

1

2

COKORDA GDE PUTRA NINDIA, SH. MH. dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, SH. A. A. GDE AGUNG BHARATA, SH. dan I MADE MAHAYASTRA, SST.Par. MAP.

Kec. Gia nyar

Kec. Balhbat uh

Kec. Sukawat i

Kec. Ubud

3

4

5

6

Kec. Payangan

7

Kec. Tegallalan g

Kec. Tampaksiring

8

9

Jumlah

14.0 80

9.357

13.325

19.880

6.750

12.494

7.952

39.4 17

28.795

39.259

21.461

21.641

20.904

22.166

10

83.838

193.643

Sumber : KPUD Gianyar

4.4.9Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Gianyar, yang telah menghasilkan perolehan suara secara keseluruhan dari kedua paket pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara 90

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tanggal 9 Nopember 2012 (Model DBKWK.KPU), jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 277.481 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu) suara, dengan prosentase sebesar 97.32 % (Sembilan Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Dua Persen), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan nomor urut; 1.

Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar atas namaCokorda Gde Putra Nindia, SH. MH. danAnak Agung Ngurah Agung, SH memperoleh suara sah sebanyak 83.838 (Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan) suara, dengan prosentase sebesar 30,21 % (Tiga Puluh Koma Dua Puluh Satu Persen).

2.

Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar atas namaA. A. Gde Agung Bharata, SH. dan I Made Mahayastra,

SST.Par.

MAPmemperoleh

suara

sah

sebanyak

193.643(Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga) suara, dengan prosentase sebesar 69,79 % (Enam Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh sembilan Persen). 3.

Jumlah perolehan suara tidak sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebanyak 7.641 (Tujuh Ribu Enam

91

Ratus Empat Puluh Satu) suara, dengan prosentase sebesar 2.68 % (Dua Koma Enam Puluh Delapan Persen). 4.

Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 285.122 ( Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua ) pemilih, dengan prosentase sebesar 81,54 % (Delapan Puluh Satu Koma Lima Puluh Empat Persen).

5.

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 64.528 (Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan) pemilih, dengan prosentase sebesar 18,46 % (Delapan Belas Koma Empat Puluh Enam Persen)

4.5.0Penetapan calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 190 / Kpts / KPU-Kab-016.433758 / 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012. Dari hasil perolehan suara terbanyak, maka KPU Kabupaten Gianyar menetapkan pasangan calon terpilih nomor urut 2 yaitu Pasangan CalonA. A. Gde Agung Bharata, SH. dan I Made Mahayastra, SST.Par. MAP memperoleh suara sah sebanyak 193.643 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga) suara, dengan prosentase sebesar 69,79 % (Enam Puluh Sembilan 92

Koma Tujuh Puluh sembilan Persen). Sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018.Penetapan calon terpilih ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar, untuk dapat diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.5.1Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Setelah penetapan calon terpilih dan penyampaian keputusan KPU Kabupaten Gianyar hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar kepada DPRD Gianyar, yang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Pebruari 2013. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 190

/ Kpts / KPU-Kab-

016.433758 / 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012, DPRD Kabupaten Gianyar Ketua

menindaklanjuti hasil keputusan tersebut melalui surat Wakil DPRD

Kabupaten

Gianyar

kepada

Gubenur

Bali

No.

170/385.b/DPRD/2012, tanggal 12 Nopember 2012 perihal penetapan pasangan calon terpilih, dan Gubernur Bali meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat No. 131/6794/B. Pem tanggal 29 Nopember

93

2012 perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gianyar. Sesuai

peraturan

perundang-undangan

dan

guna

kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gianyar, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.5123 Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Gianyar Provinsi Bali, atas nama Ir. TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI, M.Si dari jabatannya sebagai Bupati Gianyar masa jabatan tahun 2008-2013 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.51- 24 Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Gianyar Provinsi Bali, atas nama DEWA MADE SUTANAYA, SH. dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Gianyar masa jabatan tahun 2008-2013 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selam memangku jabatan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.51-25 Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gianyar Provinsi Bali, atas nama A.A. G. AGUNG BHARATA,SH sebagai Bupati Gianyar masa jabatan tahun 2013-2018, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.51-26 Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gianyar Provinsi Bali, atas nama I MADE MAHAYASTRA, SST. PAR. MAP.dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Gianyar masa jabatan tahun 2008-2013 94

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gianyar, untuk Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Periode 2008-2013.(Dokumen : KPU Gianyar) 4.5.2Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar diselenggarakan dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gianyar tanggal 21 Pebruari 2013 di ruang siding DPRD Gianyar. Yang dihadiri oleh undangan seluruh Bupati/Wali Kota se-Bali, pimpinan partai politik, DPR-RI, DPD, Konsulat Jendral negara sahabat

dan undangan

lainnya. Susunan acara dalam pelantikan yakni pembukaan rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gianyar oleh

Wakil Ketua DPRD ( Drs. I

Wayan Togog, M.Si), pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri , 95

Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati , pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, kata-kata pelantikan, penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan serta penyerahan petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan penyerahan memori pelaksana tugas jabatan, sambutan Gubernur Bali, Doa, penutupan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gianyar. Seluruh rangkaian pengangkatan pemberhentian dan pengambilan sumpah janji bupati dan wakil bupati terpilih dilakukan diruang sidang DPRD Kabupaten Gianyar. Yang dilaksanakan oleh Gubernur Bali Bapak Mangku Pastika disaksikan oleh undangan yang hadir serta disaksikan para sulinggih dan masyarakat kabupaten Gianyar

Pengucapan sumpah jabatan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden. (Sumber : KPU Gianyar) 96

BAB V PENYEBAB MUNCULNYA CALON BUPATI CAMPURAN PURI DAN NONPURI

Penyebab munculnya strategi pemenangan calon bupati campuran Puri dan Nonpuri ini tak terlepaskan dari beberapa modal yang dimiliki oleh pasangan tersebut sehingga diyakini oleh tim pemenangannya termasuk pengusungnya PDIP dan Demokrat untuk memenangkan Pilkada Gianyar. Pengusungan pasangan Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra ini tak terlepaskan adanya rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat.Dari rekomendasi itu, kedua partai tersebut sepakat melakukan koalisi yang dilakukan pada hari Kamis (28/6) di Kantor DPC PDIP Gianyar seperti terungkap pada berita Harian Umum Nusa Bali dengan judul Merah-Biru Bersatu, Brahma di Atas Angin pada hari Jumat, 29 Juni 2012. Pengemasan paket dari kalangan campuran puri dan nonpuri dari PDIP dan Demokrat ini mengacu pada konsep pemikiran Pierre Bourdeu terkait dengan modalitas. Kepemilikan empat modal yang dimaksud adalah modal sosial, ekonomi, modal budaya dan modal simbolik (Fashri, 2014, 93-109). Beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri pada Pilkada Gianyar tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

97

5.1Modalitas Sosial Menurut Kacung Marijan, (2010 185-186) yang dimaksud dengan modalitas sosial adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk didalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya.Agar bisa menyakinkan para pemilih, para calon itu mesti dikenal oleh masyarakatnya. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh perkenalan. Tetapi, berkenalan atau popularitas saja tidak akan ada makna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan. Merujuk Bordieu dalam Fasrhi, (2014 : 109) modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki oleh pelaku (individu ataupun kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain dalam hal ini kuasa. Kaitannya dalam penelitian ini adalah jaringan sosial dimiliki oleh pasangan BAGUS 12 yakni Anak Agung Gde Agung Bharata dari kalangan puri dan I Made Mahayastra dari kalangan nonpuridengan masyarakat pemilihnya. Figur Anak Agung Bharata sendiri memiliki jaringan sosial tradisional yang kuat sebagai keturunan raja dari Puri Gianyar.Sedangkan I Made Mahayastra memiliki modal sosial sebagai Ketua DPC PDIP dan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar. Modal sosial yang dimiliki pasangan BAGUS 12 terlihat dari pernyataan I Made Wardana, Ketua Tim Pemenangan pasangan

98

Bharata –Mahayastra(BAGUS 12) dalam wawancara pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan : “Pak Agung itu merupakan tokoh puri Gianyar, pasemetonan antar puri sangat kuat, pasangnnya I Made Mahayastra memiliki pengalaman memimpin partai serta menjadi Ketua DPRD sebanyak dua periode dengan pertimbangan ini sangat mudah menjual paket BAGUS 12 ini,” Dari pernyataan dari Ketua Tim Pemenangan pasangan campuran puri dannonpuri tersebut dapat diketahui bahwa figur Anak Agung Bharata dari kalangan puri masih layak untuk “dijual” oleh tim suksesnya untuk memenangkan Pilkada Gianyar pada tahun 2012. Masih kuatnya jaringan tradisional yang dimiliki oleh Anak Agung Bharata ini karena memiliki jaringan tradisional “pasemetonan”atau persaudaraan antar puri. Sedangkan modal sosial yang dimiliki oleh pasangannya I Made Mahayastra dengan modalitas sosial yang dimiliki sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar menjadikan pasangan campuran puri dan nonpuri yang disingkat BAGUS 12 ini semakin mampu menyakinkan pemilih bahwa pasangan ini memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya. Dari modalitas yang dimiliki pasangan BAGUS 12 mampu dikenal oleh masyarakat Gianyar. Dari analisa yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan BAGUS 12 memiliki modalitas sosial yang sangat kuat sehingga para tim susksesnya meyakini kalau pasangan ini mampu mempengaruhi bahkan menghegemoni masyarakat Gianyar untuk memilih pasangan ini.

99

Kekuatan jaringan sosial dari Puri Gianyar itu juga disampaikan oleh Bendesa Adat Mas, Ubud, I Wayan Muka, pada wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 yang menyatakan : “Puri Gianyar dan leluhur kami telah memiliki hubungan historis, dan sampai saat ini masih terjalin, sejarah ini sudah barang tentu mempengaruhi untuk memilih tokoh Puri Gianyar pada Pilkada, ditambah pasangannya I Made Mahayastra yang juga memiliki jaringan sosial melalui jalur partai serta sang istri yang keturunan Ida Ayu atau Brahmana membuat pasangan BAGUS 12 ini semakin layak mendapatkan pilihan,“

Dari pernyataan tersebut diatas, Puri Gianyar nampak memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat.Dan jaringan itu masih dipelihara sampai sekarang, sehingga dengan terpeliharanya hubungan puri dengan “panjaknya” atau rakyatnya semakin menambah kepercayaan dari rakyat untuk memilih pasangan BAGUS 12. Jaringan sosial tidak hanya dimiliki oleh pasangan Anak Agung Bharata dari Puri Gianyar, pasangannya I Made Mahayastra juga memiliki jariangan sosial. Namun jaringan sosial itu berbeda seperti yang dimiliki oleh Anak Agung Bharata, figure I Made Mahayastra memiliki jaringan sosial melalui partai yang dirinya pimpin. Jaringan sosial itu terangkai dengan partai politik, serta jaringan Ida Ayu Surya Adnyani yang merupakan istri dari I Made Mahayastra berasal dari keturunan Brahmana yang juga mempengaruhi jaringan tradisional I Made Mahayastra. Pemasangan calon wakil Bupati dari kalangan nonpuri yang sebelumnya disingkat dengan paket BRAHMA ( Bharata –Mahayastra) kemudian pasangan ini berubah singkatan menjadi BAGUS 12 ( Bharata100

Mahayastra) tahun 2012ini bukan berarti tanpa alasan, masing –masing pribadi memiliki modal yang kemudian ketika dipasangkan memiliki modalitas sosial yang kuat ditengah masyarakat Gianyar. Pasangan BAGUS 12 melakukan pemeliharaan jaringan yang dimilikinya sehigga legitimasi pasangan ini semakin kuat ditengah masyarakat. Dengan legitimasi itu tanpa sadar mampu menghegemoni masyarakat untuk menentukan pilihan pada Pilkada tahun 2012. Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan kalau pasangan BAGUS 12 diyakini memiliki kekuatan modal sosial yang kuat ditengah – tengah masyarakat. Agung Bharata memiliki modal sosial yang kuat ditengah –tengah masyarakat melalui jaringan “pasemetonannya atau kerabat serta ikatan sejarah Puri Gianyar dengan rakyatnya, sedangkan pasangannya , I Made Mahayastra juga diyakini memiliki modal sosial dekat dengan rakyat, hal ini dibuktikan terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Gianyar. Legitimasi kekuatan sosial

yang dimiliki oleh

pasangan BAGUS 12 ini mampu menghegemoni masyarakat Gianyar untuk memilih pasangan BAGUS 12. 5.2 Modalitas Simbolik Menurut Boerdiue dalam Fashri, (2014 : 11 dan 109 ) Modalitas simbol mengandung arti kekuatan untuk membentuk wajah realitas. Kekuatan simbol ini membuat orang percaya, mengakui serta tunduk atas kebenaran yang diciptakan oleh tata simbol.Dalam dunia politik, operasi kerja kekuatan simbol tidak bisa dilepaskan dari struktur atau aktor politik

101

yang berkepentingan mengkonstruksi realitas.Segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal simbolik. Sistem simbol merupakan medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Sistem simbol mampu melakukan semua ini karena ia beroperasi sebagai sistem representasi. Lewat simbol (bisa bahasa, wacana, gambar dan semacamnya) kita mengungkapkan konsep, pikiran dan ide-ide kita tentang sesuatu. Modal simbolik dari

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Gianyar campuran puri dan nonpuri sangat mudah dikemas oleh tim pemenangan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih. Khusus calon Bupati Anak Agung Bharata, tim pemenangannya memproduksi simbolik sebagai tokoh Puri Gianyar yang sangat dermawan kepada rakyatnya,sedangkan pasangannya I Made Mahayastra dikemas sebagai politisi yang sudah lihai dalam bidang organisasi utamanya pengalamannya sebagaiKetua DPC PDIP. Hal ini seperti disampaikan oleh I Wayan Raharja, Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan “Pak Agungitu sangat ditunggu oleh masyarakat, karena pada saat memimpin atau sebagai Bupati sangat royal dan dekat dengan rakyatnya, kemudian ditambah Pak Mahayastra yang merupakan simbolik partai sebagai Ketua DPC PDIP yang selalu mengayomi kadernya membuat pasangan BAGUS 12 mendapatkan pilihan baik itu didukung dari partai maupun masyarakat,”

Dari pernyataan Raharja tersebut diatas dapat disimpulkan menjadi bukti kalau tim pemenangannya pasangan campuran puri dan nonpuri masih

102

layak untuk memimpin Kabupaten Gianyar. Kelayakan untuk memimpin itu, karena pasangan BAGUS 12 memiliki kekuatan simbolik. Kekuatan simbol itu dibuktikan dengan Pak Agung Bharata merupakan mantan Bupati yang dikenal royal kepada rakyatnya saat menjabat sebagai Bupati, sedangkan pasangannya I Made Mahayastra dengan modal simbolik sebagai Ketua DPC PDIP menjadikan pasangan ini memiliki modal simbolik yang kuat dan dipercaya oleh masyarakat Gianyar. Kekuatan simbol itu

membuat orang percaya, mengakui serta

tunduk atas kebenaran yang diciptakan oleh tata simbol. Dalam dunia politik, operasi kerja kekuatan simbol tidak bisa dilepaskan dari struktur atau aktor politik yang berkepentingan mengkonstruksi realitas.Segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal simbolik. Modal simbol yang dimiliki Anak Agung Bharata dari kalangan puri sebagai tokoh sekaligus pewaris tahta Puri Gianyar juga membuat orang percaya dan mengakui kebenaran bahwa Agung Bharata masih layak menjadi pemimpin Gianyar. Seperti yang disampaikan oleh Bendesa Adat Mas, Kecamatan Ubud, I Wayan Muka dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 yang menyatakan: “Figur Agung Bharata merupakan keturunan raja Puri Gianyar yang polos, tak pernah memikirkan dirinya sendiri, figur seperti ini sangat layak menjadi pemimpin di Kabupaten Gianyar disamping pasangannya I Made Mahayastra yang sangat dekat dengan simbol partai,“

Dari pernyataan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan kalau modal simbolsebagai keturunan raja Gianyar mampu mempengaruhi pilihan masyarakat Gianyar.Dari pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan kalau 103

modal simbolik Anak Agung Bharata sebagai mantan bupati yang royal ditambah merupakan keturunan dari raja Gianyar serta I Made Mahayastra memiliki modal simbolik sebagai pimpinan PDIP yang dianggap mengayomi kader PDIP mampu menghegemoni masyarakat Gianyar untuk memilih pasangan BAGUS 12.

5.3 Modalitas Ekonomi Menurut Bourdieu,dalam Fashri(2014 : 109) modal ekonomi adalah mencakup alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan menurut Kacung Marijan, (2010 : 187) modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” atau pelumas mesin politik yang dipakai. Alat produksi modalitas ekonomi yang dimiliki oleh pasangan calon Bupati Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra ini tak terlepaskan dari dana-dana bantuan yang dimilikinya ketika menjabat. Khusus Calon Bupati Anak Agung Bharata dikenal sangat dermawan ketika menjadi Bupati Gianyar, investasi modal ekonomi yang ditanamkan kepada masyarakat melalui kelompok organisasi baik tradisional maupun modern melalaui dana pemerintah membuat calon dari Puri Gianyar ini dekat dihati masyarakat Gianyar.

104

Tak jauh bedanya dengan I Made Mahayastra yang notebenya sempat menjadi Ketua DPRD Gianyar membuatkan dengan mudah menyalurkan segala jenis bantuan sosial kepada masyarakat Gianyar.Seperti yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri, I Wayan Raharja pada wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Figur Pak Agung sangat ditunggu oleh masyarakat, karena pada saat memimpin sangat royal dan dekat dengan rakyatnya, hal ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, kemudian ditambah dengan investasi sosial Pak Agus sangat banyak ketika menjabat sebagai Ketua DPRD menjadikan kedua figur ini mendapatkan pilihan baik itu didukung dari partai maupun masyarakat,”

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa investasi ekonomi yang telah dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puri dan Nonpuri yang disalurkan melalui bantuan sosial kepada masyarakat sangat mempengaruhi kekuatan pasangan ini sehingga diyakini

bisa

memenangkan Pilkada Gianyar tahun 2012. Bukan itu saja, keroyalan Anak Agung Bharata sebagai tokoh puri Gianyar saat menjabat sebagai Bupati Gianyar juga menjadi dasar kuat untuk memunculkan tokoh Puri Gianyar ini untuk menjadi calon Bupati Gianyar. Seperti yang disampaikan oleh dari Bendesa Adat Mas, Kecamatan Ubud, I Wayan Muka dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 yang menyatakan :

“Agung Bharata membantu membangun pasar Desa Pekraman Mas dengan biaya hampir 1 Milyar lebih, dan sampai saat ini warga menikmati hasil pembangunan pasar tersebut, begitu pula dengan pasangannya I Made Mahayastra juga pernah menyumbang di salah satu pura wilayah Mas,”

105

Dari pernyataan I Wayan Muka tersebut loyalitas Agung Bharata yang ditunjukkan dengan memperjuangkan bantuan sosial menjadi modal investasi konomi yang kuat bagi tokoh Puri Gianyar begitupula dengan sumbangan –sumbangan yang diberikan pasangannya I Made Mahayastra selaku Ketua DPC PDIP ikut mempengaruhi penguatan modal ekonomi pasangan BAGUS 12. Investasi ekonomi yang dilakukan oleh pasangan BAGUS 12 menjadi modal untuk mendekatkan diri dengan rakyatnya.Justru bantuan yang diberikan oleh tokoh Puri Gianyar ini semakin dikenang oleh masyarakat bahkan menjadi dasar kuat bagaimana masyarakat Gianyar menginginkan maju kembali menjadi Calon Bupati Gianyar. Seperti misal yang disampaikan oleh Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Wayan Raharja dalam wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Figur Pak Agung sangat ditunggu oleh masyarakat, karena ketika menjabat Pak Agung sangat royal kepada masyarakatnnya, begitupula halnya dengan pasangannya I Made Mahayastra yang selalu turun memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang memerlukan,” Dari pernyataan I Wayan Raharja tersebut dapat disimpulkan bagaimana modal investasi pasangan BAGUS 12 begitu dikenang dan mampu menghegemoni masyarakat sehingga diharapkan maju kembali untuk memimpin Gianyar, dengan harapan hal itu terjadi lagi.Serta masyarakat mendapatkan bantuan sosial yang lebih besar lagi.

106

Secara menyeluruh dari kutipan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan BAGUS 12 (Bharata-Mahayastra) memiliki modal ekonomi yang sangat kuat ditengah masyarakat. Investasi ekonomi itu dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sangat mempengaruhi kekuatan pasangan BAGUS 12 untuk mendapatkan simpati dari masyarakatnnya.Disamping itu secara tidak sadar pasangan BAGUS 12 secara tidak sadar

mampu menghegemoni masyarakat Gianyar, dengan

hadirnya pasangan ini akan mampu membangun Gianyar lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini terlihat dari modal simbolik ketokohan yang dimiliki oleh kedua pasangan Agung Bharata dan I Made Mahayastra.

5.4

Modalitas Budaya Modal budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh, kode-kode budaya, etika, yang berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukankedudukan sosial.Modal budaya adalah berbentuk simbolik tidak seperti modal ekonomi yang berbentuk material atau uang . Modal budaya terdiri dari pengetahuan, kemahiran, pendidikan dan kelebihan yang ada pada seseorang memberikan status lebih tinggi di masyarakat. Modal budaya yang dimiliki pasangan Anak Agung Gde Agung Bharata dan I Made Mahayastra terlihat dari kedua –duanya memiliki pengetahuan birokrasi yang dianggap mumpuni. Agung Bharata sendiri dikenal sebagai mantan Bupati Gianyar serta dianggap memiliki kelebihan secara personal sebagai Bupati yang royal kepada masyarakatnya, 107

sedangkan I Made Mahayastra yang memiliki kelebihan sebagai Ketua DPRD sebanyak dua periode menjadikan kedua pasangan ini dianggap memiliki kelebihan (modal budaya) tersendiri. Kemahiran yang dimiliki oleh kedua pasangan ini membuat mereka diyakini bisa memenangkan Pilkada Gianyar. Secara khusus seperti yang melatarbelakangi bagaimana kelebihan daripada Anak Agung Gde Agung Bharata yang selamat setelah tenggelam selama enam jam dilautan, namun tokoh Puri Gianyar ini selamat dari ancaman maut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Made Wardana dalam wawancara pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan : “Ada unsur mistik yang menyelimuti Agung Bharata, beliau selamat dari tenggelam, Ida Bhetara saja menyelematkan apalagi kita, sedangkan pasangannya Mahayastra yang juga Ketua DPRD selalu turun ke tengah-tengah masyarakat dengan “ngayah” atau membantu pada saat upacara agama menjadikan pasangan ini semakin layak untuk dijual,”

Dari pernyataan yang disebutkan diatas menjadi bukti kuat dimiliki pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri memiliki modal budaya atau kelebihan dibandingkan masyarakat lainnya. Dalam teori kuasa wacana dan pengetahuan dari FoucaultKuasa sebagai sesuatu yang tidak dapat dimiliki berarti ia tidak dapat diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah, atau dikurangi. Kuasa bukan milik seorang kepala negara, yang diperolehnya dari rakyat, dan bisa begitu saja ia delegasikan kepada menteri-menterinya. Sehabis masa jabatannya, habis 108

pula kuasa yang ada padanya. Kuasa dalam pandangan Foucault tidaklah demikian, baginya “kuasa dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berakitan satu sama lain dan senantiasa

mengalami

pergeseran”

(Bertens,

2001:

354).

Kuasa oleh karenanya menjadi sangat cair, setiap orang berpotensi memilikinya.Tidak hanya orang-orang dalam jabatan struktural, kuasa juga bekerja bahkan pada level terkecil, pada dialog diantara dua orang sahabat, anak dan orang tuanya, sepasang kekasih sekalipun.Pada satu situasi tertentu misalnya, sekelompok demonstran dapat lebih berkuasa, dari seorang presiden.Ketika seorang presiden dipaksa untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang dituntut oleh kelompok demostran, pada saat itu kuasa bekerja pada kelompok demonstran tersebut.Akan tetapi tentu saja kuasa yang dimaksudkan Foucault tidak sesederhana itu.Kuasa tidak dapat dilihat dari satu peristiwa saja, melainkan melalui jalinan berbagai peristiwa yang salingberkaitan.Oleh karenanya secara sekaligus kuasa tidak dapat dialokasikan di satu tempat, ia tersebar dimana-mana, ia lebih merupakan relasi diantara subjek. Kuasa tidak berbentuk negara ataupun organisasi. Foucault lebih melihat kuasa sebagai efek, seperti halnya angin yang tidak tampaklangsung,namundapat dirasakanakibatnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kalau kuasa modal budaya yang dimiliki pasangan Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra dapat dirasakan akibatnya, dari kelebihan potensi yang dimiliki oleh Pasangan BAGUS 12 secara tidak langsung berefek akan menarik simpati masyarakat

109

Gianyar untuk memilih pasangan ini. Seperti yang disampaikan oleh Foucault kalau kuasa itu sebagai efek, seperti halnya angin yang tidak tampaklangsung,namundapat dirasakanakibatnya.

5.5Modalitas Politik Dalam sebuah kontestasi, modal politik merupakan salah satu modal dasar yang harus dimiliki para konstestan dalam mengikutui hajatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Untuk maju sebagai Kepala Daerah setidakamnya memiliki relasi politik dengan salah satu partai.Relasi ini menjadi hubungan pribadi serta jaringan dengan seluruh komponen kepartaian dari organisasi hingga elit–elit politik yang menguasai partai tersebut. Pada umumnya, relasi serta jaringan yang dimiliki oleh calon atau kandidat tertentu dengan seluruh komponen partai akan berkorelasi dan pengaruh serta dukungan dari partai politik terhadap calon tersebut. Kedekatan dengan elit-elit berpengaruh serta posisi atau kedudukan dalam jabatan di struktur partai politik atau kekuasaan yang dimiliki dalam sebuah jabatan politik, akan memudahkan jalan bagi para konstestan untuk maju sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan berbagai relasi serta jaringan yang dimiliki akan berkorelasi dengan dukungan yang akan diberikan oleh partai untuk memenangkan proses electoral yang ada. Semakin besar relasi serta jaringan yang dimiliki makan akan semakin besar pula dukungan yang akan diberikan oleh seluruh komponen kepartaian.

110

Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal- hal tertentu secara paripurna.Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinterkasi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif

tergovernmentalisasi

dalam

arti

semakin

delaborasikan,

dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusiinstitusi negara. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan.Elit di dalam politik harus memiliki keunggulankeunggulan.Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol(koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing- masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebihdominan.Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai(koalisi parpol) tidak terlalu menonjol.Peran figur kandidat dipandang sangat menentukankarena Pemilukada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuatantar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol,kandidat juga harus berusaha

111

sebanyak mungkin memperoleh dukungan kekuatan-kekuatannon-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya. Menurut Kacung Marijan, (2010 : 184) Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentra bagi semua orang yang bermaksud mengikuti kontestasi didalam Pilkada secara langsung,

baik

didalam

tahap

pencalonan

maupun

dalam

tahap

pemilihan.Modal ini sangat penting karena Pilkada secara langsung yang kita ikuti menggunakan mekanisme party sistem. Modalitas politik pasangan Anak Agung Bharata dan I Made Agus Mahayastra dapat dilihat dari terpilihnya Anak Agung Bharata menjadi Bupati 2003-2008 serta anggota DPRD Provinsi Bali periode 2010- 2012 yang dicalonkan melalui kendaraan politik PDIP. Sedangkan pasangannya I Made Agus Mahayastra yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten periode 2004 – 2012. Dengan modal politik yang dimilikinya kiprah pasangan Puri dan Non Puri di partai politik menjadi bekal bagi pasangan yang disingkat BAGUS 12 ini dalam meraih kekuasan.Kiprahnya dipartai politik memunculkan hegemoni kepada pendukungnya. Seperti misal Anak Agung Bharata, dengan modalitas politik yang dimilikinya sebagai Mantan Bupati Gianyar menambah kekuatan dirinya dalam merengkuh kekuasaan sebagai orang nomor 1 di Kabupaten berjuluk kota Seni dan budaya. Kemudian pasangannya dari Nonpuri I Made Agus Mahayastra sudah berkiprah di

112

internal partai PDIP sejak tahun 1994, kala itu menjadi PAC PDI Perjuangan

Kabupaten

Gianyar

(1994-2000).Kemudian

sempat

mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Gianyar hingga terpilih menjadi Ketua DPRD Gianyar. Berikut pernyataan dari Ketua DPC PDIP Gianyar, I Made Mahayastra dalam wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Pak Agung dan saya dipanggil DPP PDIP serta direkomendasikan untuk majupada Pilkada tahun 2012 dengan alasan karena kami berduamerupakan kader yang memiliki jam terbang di partai politik,”

Dari pertanyaan I Made Mahayastra tersebut untuk menguatkan kalau modalitas politik yang dimiliki oleh dirinya dengan pasangan calon Bupati Anak Agung Bharata sangat mempengaruhi menjadi calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada tahun 2012. Kemunculan pasangan Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra tak terlepaskan karena keduanya memiliki modal politik sebagai kader PDIP yang sudah teruji. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Sukawati, Kabupaten Gianyar, I Putu Gde Pebri dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2015 yang menyatakan : “Pasangan BAGUS 12 yakni Pak Agung dan I Made Mahayastra itu merupakan kader PDIP yang memiliki royalitas serta kader teruji dan pasangan ini muncul dari anak ranting dan mendapatkan dukungan dari rakyat,” Dari pernyataan diatas pasangan Bharata –Mahayastra

dapat

disimpulkan memiliki modalitas politik yang kuat, sehingga pasangan ini

113

mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP karena mendapatkan dukungan dari kader-kader PDIP. Disamping itu majunya Agung Bharata juga membuat tokoh Puri Gianyar ini maju sebagai Calon Bupati tak terlepaskan dari perintah partai, itu artinya relasi Puri Gianyar dengan partai politik utamanya dari PDIP sangat kuat, sehingga apapun perintah partai dilaksanakan termasuk menjadi Calon Bupati seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Bharata dalam Harian Umum Denpost pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 yang menyatakan : “Karena sudah perintah dan ditugasi partai saya siap, kalau sudah perintah partai apapun yang menjadi perintah saya harus laksanakan,” Dari penyataan Agung Bharata tersebut dapat disimpulkan kalau relasi kekuasaan Puri Gianyar dengan PDIP sangat kental, sehingga partai yang di Ketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini mampu menghegemoni tokoh Puri Gianyar untuk terjun ke politik bahkan apapun perintah partai disanggupi oleh tokoh Puri Gianyar tersebut. Dari relasi kekuasaan yang dimiliki Puri Gianyar dan PDIP hingga saat ini Puri Gianyar masih eksis menjadi pemimpin di Kabupaten Gianyar.

114

BAB VI LANGKAH STRATEGISPEMENANGAN YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI CAMPURAN PURI DAN NONPURI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online Strategi adalah (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa (-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai

ia memang

menguasai betul - seorang perwira di medan perang, (3) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, (4) tempat yang baik menurut siasat perang. Sedangkan Pemenangan menurut Arti.com memiliki arti suatu proses, cara, perbuatan memenangkan, pemenangan juga berarti suatu proses untuk mencapai tujuan. Pada buku Menang dalam Pemilu Ditengah Oligarki Partai (2008) disebutkan strategi adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan pada Pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh dalam pencoblosan, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. (Joko, 2008 :160). Strategi berperan sebagai manuver pelaku

untuk

meningkatkan

posisi

mereka

dalam

suatu

arena

pertarungan.Perjuangan mendapatkan pengakuan, otoritas, modal dan akses

115

atas posisi kekuasaan terikat dengan strategi para pelaku gunakan.Bourdeu, (2010 : 113)).Jadi langkah –langkah strategis pemenangan adalah langkah yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus untuk memperoleh kemenangan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar. Langkah –Langkah strategis yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus memenangkan pasangan Calon Bupati, Anak Agung Bharata ( Puri) dan I Made Mahayastra (Nonpuri) tak terlepaskan dari kemampuannya mengkapitalisasi modalitas yang dimiliki.Berdasarkan konsepsi ranah dari Bourdieu, kapital merupakan pertaruhan para peserta dalam upaya mengejar tujuan–tujuan.Maka dari itu kapital adalah berbagai bentuk power atau kekuasaan dalam field atau ranah tertentu. Kapital bisa mengambil berbagai bentuk, kapital bisa berupa modal ekonomi, budaya maupun simbolik (Edkins Jenny dan Nick Vaugan William, 2010 : 144). Dengan modalitas yang dimiliki oleh pasangan Agung Bharata dan I Made Mahayastra adapun kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dengan mengkapitalisasi berbagai bentuk kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki pasangan BAGUS 12 ( Bharata-Mahayastra)

yang dilakukan tim

pemenangan pasangan campuran Puri dan Nonpuri yakni :

116

6.1Pembentukan Tim sebagai Strategi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati CampuranPuri dan Nonpuri Pembentukan tim pemenangan merupakan salah satu penentu untuk meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Dengan modalitas yang dimiliki oleh pasangan Calon Bupati Anak Agung Bharata dari Puri dan Calon Wakil Bupati, I Made Mahayastra dari Nonpuri maka pertama –tama yang dilakukan adalah membentuk tim pemenangan. Strategi mobilisasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri adalah dengan memasukkan tokoh–tokoh partai politik yang duduk di DPRD Gianyar dari dua partai politik yang merupakan pengusung pasangan puri dan nonpuri yakni dikenal dengan pasangan BAGUS 12, adapun kedua partai yang dimaksud adalah PDIP dan Demokrat. Disamping membentuk tim relawan dari kalangan birokrasi serta tokoh masyarakat. Adapun tim pemenangan pasangan BAGUS 12 yang didaftarkan ke KPU Gianyar yang terdaftar secara resmi yakni : Ketua

: Drs I Made Wardana

( Anggota DPRD)

Wakil Ketua

: I Ketut Jata

(Anggota DPRD)

Wakil Ketua

: I Wayan Dwipayasa

(Anggota DPRD)

Wakil Ketua

: Drs I Wayan Tagel Winarta (Anggota DPRD)

Sekretaris

: Pande Purwata

Wakil Sekretaris

: I Wayan Raharja 117

Bidang Penggalangan Suara Partai Koordinator : I Nyoman Parta, SH

(Anggota DPRD)

I Made Budiasa, SE

(Anggota DPRD)

Kecamatan Sukawati I Kadek Diana

(Anggota DPRD)

Ida Bagus Anom Dwipayana (Anggota DPRD) Drs I Made Demontara

(Anggota DPRD)

Drs Ni Luh Yuniati

(Anggota DPRD)

Ida Bagus Rai Artha

(Anggota DPRD)

Kecamatan Tegallalang : Drs I Made Sura Astra

(Anggota DPRD)

Ngakan Putu Pramono

(Anggota DPRD)

Kecamatan Payangan : I Made Mahayastra

(Anggota DPRD)

I Gede Sudiantara

(Anggota DPRD)

Kecamatan Ubud : I Made Sudirga

(Anggota DPRD)

I Made Budiasa

(Anggota DPRD)

I Ketut Karda

(Anggota DPRD)

Kecamatan Gianyar: I Made Mawa

(Anggota DPRD)

I Wayan Karma

(Anggota DPRD)

118

A.A Wirantara

(Anggota DPRD)

A.A Oka Bawa

(Anggota DPRD)

Kecamatan Tampaksiring : I Gusti Ngurah Purbaya

(Anggota DPRD)

I Wayan Tagel Winarta

(Anggota DPRD)

Kecamatan Blahbatuh : I Nyoman Arjawa

( Anggota DPRD)

I Ketut Jata

(Anggota DPRD)

Dari susunan tim pemenangan pasangan BAGUS 12 diatas sangat jelas Tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan nonpuri ini hampir sebagaian besar dari kalangan anggota DPRD yang telah memiliki kekuasaan serta melakukan kapitalisasi modal untuk menghegemoni masyarakat melalui investasi politik yang telah dilakukan baik itu melalui bantuan sosial atau bansos yang telah diberikan kepada masyarakat. Disamping melakukan “ngayah” atau gotong–royong di desa adat. Akibat investasi ini, ajakan untuk memilih pasangan calon dari puri dan nonpuri ini dituruti oleh pemilih. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri, I Made Wardana dalam wawancara pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan : “Setiap datang Ketua DPRD termasuk anggota DPRD yang mewakili daerahnya masing–masing turun ketengah–tengah masyarakat sambil 119

“ngayah” juga akan cepat mencairkan dana bantuan sosialnya hal ini sudah barang tentu mempengaruhi pilihan rakyat,”

Pengaruh para tim sukses dari kalangan anggota DPRD ini secara pelan namun

pasti

mampu mempengaruhi

pemilih, seperti

yang

disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang juga tim sukses pasangan Puri dan Nonpuri, I Wayan Tagel Winarta pada wawancara pada tanggal 15 Januari 2015 yang menyatakan : “Bantuan sosial yang diberikan oleh para anggota DPRD masih sangat berpengaruh ditengah –tengah masyarakat, dan para anggota DPRD ini sangat mendulang suara pada Pilkada tahun 2012, diwilayah saya sendiri pasangan BAGUS 12 menang sampai 70 persen,”

Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai kehendak untuk mengetahui.Melalui wacana, kehendak untuk mengetahui terinstitusi menjadi displin pengetahuan.Jika telah demikian, maka bahasa adalah alat mengungkapkan kekuasaan, karena kuasa mendapatkan “kebenaran” dalam pernyataan-pernyataan ilmiah. Contoh dari apa yang dimaksud Foucault dengan hubungan kuasa/pengetahuan dapat dilihat dari analisanya mengenai sejarah kegilaan. Kalau seorang tenaga medis berhasil mengisolasi kegilaan, bukan berarti ia memahami kegilaan, tetapi dia memilki kekuasaan atas “orang gila”. Foucault dengan cara itu ingin menunjukkan ilusi kenaifan ilmu-ilmu tersebut. Dalam konteks ini, Suveiller et Punir (1975) melukiskan bagimana bentuk baru kekuasaan semakin meyempurnakan diri dengan bantuan ilmu-ilmu manusia. (Haryatmoko, 2003:228).

120

Dari pernyataan tersebut di atas sangat jelas terlihat kalau pemanfaatan posisi sebagai anggota DPRD dengan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat mampu menghegemoni masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya pada Pilkada tahun 2012. Jadi anggota DPRD memiliki kuasa penuh atas bantuan sosial, sehingga dengan bantuan sosial itu para anggota DPRD juga mampu mengikat masyarakat dan seolah-olah hanya anggota DPRD yang mampu memperjuangkan modal sosial. Padahal sesungguhnya bantuan sosial itu adalah miliki masyarakat, sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk memperjuangkan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakatnnya. Namun kuasa hanya anggota DPRD yang mampu memperjuangkan dana sosial secara tidak langsung mereka dapat menghegomoni masyarakat serta mengarahkan untuk mendukung apa yang menjadi kehendak atau aspirasi yang diperjuangkan anggota DPRD itu. Dan dalam hal ini anggota DPRD itu mendukung pasangan BAGUS 12 maka secara otomatis masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan ini. Selain tim sukses secara formal yang disebutkan diatas, tim sukses memang sangat mempengaruhi pemenangan dalam Pilkada, khusus pada pasangan Bupati Agung Bharata dari kalangan Puri dan Nonpuri adalah terbentuknya tim sukses bayangan atau dikenal dengan tim relawan. Tim sukses bayangan yang dikenal dengan relawan ini sangat membantu untuk melakukan meyakinkan kepada masyarakat pemilih.Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan

121

Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri, I Wayan Raharja dalam wawancarapada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Relawan itu dibentuk bukan dari tim secara formal tetapi secaraspontan memberikan dukungan kepada pasangan BAGUS 12,relawan BAGUS 12, relawan ini berpengaruh signifikan untuk meraih dukungan,”

Pernyataan ini menandakan bagaimana relawan itu dibentuk seolaholah secara spontan mampu mempengaruhi pilihan untuk memilih pasangan BAGUS 12. Taktik ini digunakan untuk menyasar pemilih –pemilih pemula, relawan yang dibentuk sesuai dengan pesanan untuk memenangkan pasangan calon, secara tidak langsung dengan menyampaikan pesan–pesan kepada masyarakat. Bahkan secara tidak langsung tanpa sadar menggugah kesadaran masyarakat untuk menentukan pilihan memilih pasangan BAGUS 12.

6.2 Pemanfaatan Modal sebagai Strategi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati CampuranPuri dan Nonpuri Pemanfaatan modal yang dimiliki oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri oleh tim pemenangan pasangan tersebut sangat mempengaruhi kemenangan. Adapun pemanfaatan yang dimaksud seperti diuraikan dibawah ini : 6.2.1 Pemanfaatan Modal Ekonomi Kekuatan ekonomi sebagai seorang mantan Bupati Gianyar selama satu periode serta Ketua DPRD selama dua kali periode tidak bisa

122

diandalkan untuk strategi pemenangan. Akan tetapi kapitalisasi ekonomi yang dilakukan

kedua pasangan yang merupakan campuran puri dan

Nonpuri ini selalu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat saat menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD Gianyar. Strategi kapitalisasi modal ekonomi ini terus menggelinding dengan pertimbangan ego sentris puri, jabatan, “trah,’ sehingga pemberian bantuan secara jor-joran dilakukan kepada masyarakat untuk melanggengkan kekuasaan itu. Berikut petikan wawancara dengan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Wayan Raharja dalam wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Figur Pak Agung sangat ditunggu oleh masyarakat, karena ketika menjabat Pak Agung sangat royal kepada masyarakatnnya. Kerinduan ini semakin melekat dihati masyarakat ketika pada kepemimpinan Cok Ace tidak bisa memenuhi keroyalan serta kedekatan dengan masyarakat, ditambah dengan pasangannya Pak Mahayastra yang sangat royal pada kadernya dan bantuan sosialnya kepada masyarakat membuat pasangan ini mendapatkan dukungan,”

Pernyataan tersebut diatas menjadi bukti bahwa modal ekonomi melalui investasi menjadi faktor kuat dukungan dari pasangan calon Bupati Anak Agung Bharata dan Wakil Bupati I Made Mahayastra. Modal ekonomi penting kontribusinya terhadap politik. Hal ini tidak saja pada saat menjelang Pilkada, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari (daily politic). Sebagaimana dilakukan oleh Anak Agung Bharata dari kalangan Puri dan I Made Mahayastra dari kalangan Non Puri kedua figur ini dengan kegiatan kedermawanannya di tengah masyarakat. Dengan 123

demikian kontribusi modalitas ekonomi ini terhadap kemenangan dalam Pilkada dijabarkan menjadi beberapa aspek. Pertama biaya untuk memobilisasi massa, baik digunakan secara langsung untuk bagi–bagi uang maupun untuk membiayai rapat atau pertemuan dengan masyatakat. Kedua biaya kampanye dan keperluan administratif pencalonan. Ketiga bantuan yang bersifat filantropi dengan sasaran organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok masyarakat. Berikut petikan wawancara dengan Ketua DPC PDIP Gianyar, I Made Mahayastra pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Pak Agung itu pada saat memimpin dikenal dengan Bupati bares, bantuandan hibahnya kepada masyarakat pada waktu menjadi Bupati Gianyarsangat cepat turun, hal ini sangat dirindukan oleh masyarakat sehingga PakAgung maju kembali menjadi calon Bupati,”

Dari pernyataan tersebut diatas semakin menjelaskan kalau modalinvestasi ekonomi yang dimiliki oleh Bupati tanpa sadar mampu menghegemoni pikiran rakyat seolah-olah masyarakat mengenang kalau hanya figurAgung Bharatalah merupakan bupati yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pasangan campuran puri dan nonpuri melalui tim pemenangannya melakukan hegemoni melalui investasi politik yang telah dilakukannya, bahkan seolah–olah figur yang sangat dekat dengan rakyat mampu dikemasnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu tim sukses pasangan campuran Puri dan Nonpuri. Berikut seperti yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan wakil

124

Bupati Campuran Puri dan Nonpuri, I Wayan Raharja dalam wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Figur Pak Agung sangat ditunggu oleh masyarakat, karena pada saatmemimpin sangat royal dan dekat dengan rakyatnya, hal ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, kemudian ditambah dengan investasi sosial Pak Agus sangat banyak ketika menjabat sebagai Ketua DPRD menjadikan kedua figur ini mendapatkan pilihan baik itu didukung dari partai maupun masyarakat,”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Raharja tersebut diatas merupakan kapitalisasi yang telah dilakukan oleh Agung Bharata pada saat menjabat sebagai Bupati Gianyar mampu mempengaruhi pilihan kepada rakyat Gianyar untuk memilih pasangan Calon Bupati Anak Agung Bharata dan Wakil Bupati I Made Mahayastra. Begitu juga dengan pasangannya I Made Mahayastra dari kalangan Nonpuri dengan investasi ekonomi yang dilakukan pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Gianyar menjadikan pasangan BAGUS 12 ( BharataMahayastra) ini mampu meraih simpati dari masyarakat Gianyar. Penanaman investasi ekonomi yang ditanamkan oleh Bupati Agung Bharata ternyata mampu menghegemoni masyarakat, hal ini terlihat pernyataan dari Bendesa Adat Mas, Kecamatan Ubud, I Wayan Muka dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 yang menyatakan : “Sejak menjadi Bendesa tahun 2005, saya berkomunikasi intens dengan Agung Bharata yang kala itu menjadi Bupati Gianyar, dari komunikasi itu Agung Bharata membantu membangun pasar Desa Pekraman Mas dengan biaya hampir 1 Milyar lebih, dan tak heran kalau Agung Bharata menang sampai 85 persen diwilayah kami, begitu juga pasangannya I Made Mahayastra juga sempat menyumbang disalah satu pura di Mas, ” 125

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa investasi ekonomi yang telah ditanamkan oleh Anak Agung Bharata sebagai Bupati ternyata menjadi bagian mempengaruhi masyarakat untuk memilih dirinya. Investasi ekonomi yang dilakukan oleh Agung Bharata dan I Made Mahayastra seperti yang dinyatakan pada petikan tersebut diatas secara tidak langsung mampu menghegemoni masyarakat Gianyar untuk memilih pasangan yang disingkat dengan BAGUS 12. Kesimpulannnya dengan investasi ekonomi yang telah dilakukan oleh pasangan BAGUS 12 memudahkan pasangan ini untuk mendapatkan dukungan di tengah –tengah masyarakat Gianyar.

6.2.2 Pemanfaatan Modal Sosial Modalitas sosial yang dimiliki pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati campuran puri dan Nonpuri dalam organisasi tradisional sangat mempengaruhi pemertahanan kekuasaan calon dari PDIP dan Demokrat yakni pasangan Calon Bupati Anak Agung Bharata Wakil Bupati I Made Mahayastra. Buku yang ditulis oleh Keith R.Leg, 1983, Tuan Hamba dan Politis disebutkan pencapaian kekuasaan juga tak terlepas dari tuan hamba, intisari dari tautan tuan hamba (patron-klien-relationship) terletak pada jumlah yang terlibat. Namun tautan tuan – hamba di bidang politik terletak pada jumlah yang terlibat. Tautan hubungan tuan–hamba pada umumnya

126

berkenaan dengan pertama hubungan diantara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber saya manusia yang tidak sama. Tolok ukur dari hubungan ini adalah perbandungan kekayaaan, kedudukan, atau pengaruh pihak yang terlibat dalam hubungan tuan – hamba. Dalam beberapa sistem politik masih terdapat politik tuan–hamba, dalam tautan tuan–hamba ini mendapatkan keuntungan materi, sedang pihak tuan menerima keuntungan secara simbolis, kesetian dan keuntungan “politik.” Kedua hubungan yang bersifat khusus, hubungan pribadi yang sedikit mendapatkan kemesraan. Menurut Lande inti sari dari hubungan ini unsur kemesraan ini adalah pihak tuan memperlihatkan kesetian yang hampir seperti orang tua tanggap kepada kebutuhan pihak hamba dan pihak hamba menunjukkan kesetiaan seorang anak kepada tuan. Ketiga hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling memberi serta menerima. Hubungan ini bisa timbul dengan adanya sekutu, hubungan pribadi serta keputusan mengadakan pertukaran didasarkan atas saling menguntungkan dan timbal balik (Legg R Keith,1983 : 10-29). Menurut (Boerdieu dalam Fashri, 2014 : 115)

strategi investasi

simbolis yang ditanamkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan non Puri juga mampu membuat masyarakat Gianyar menentukan pilihan dalam Pilkada 2012. Jenis strategi seperti ini merupakan upaya untuk melestarikan dan meningkatkan pengakuan sosial, legitimasi, atau kehormatan melalui reproduksi skema–skema persepsi dan

127

apresiasi yang paling cock dengan properti mereka dan menghasilkan tindakan yang peka untuk diapresiasi sesuai dengan kategori masingmasing. Calon Bupati Agung Bharata sebagai tokoh puri atau keturungan raja sangat mempengaruhi kemenangan dari pasangan Anak-Agung Bharata dan I Made Mahayastra. Berikut hasil petikan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Infokom Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Agusnawa dalam wawancara pada tanggal 15 November 2014 yang menyatakan : “Saya bangga dengan figur Agung Bharata, selain orangnnya dermawan beliau juga salah satu keturunan raja, bagi saya semua ada historisnya, dengan Gung Bharata saya memiliki hubungan kekrabatan,”

Dari pernyataan tersebut diatas semakin menguatkan kalau keturunan raja juga mampu mengingkatkan pengakuan sosial, legitimasi calon untuk mendapatkan dukungan sekaligus menang pada Pilkada tahun 2012. Anak Agung Ari Dwipayana (2001) menerbitkan buku dengan judul kelas kasta, pergulatan kelas menengah di Bali.Dalam buku ini Ari Dwipayana

struktur

sosial

masyarakat

Bali

pada

masa

kerajaaan,menampakkan bentuk dan susunan yang bersifat feodal. Raja adalah penguasan pemerintahan yang tertinggi yang juga bertindak sebagai Kepala Agama dan Hakim tertinggi.Wilayah kerajaan dibagi atas kekuasaan administratif yang dikepalai oleh seorang punggawa, yang biasanya ditunjuk dari keluarga raja yang terdekat.Raja dan keluarganya dalam sistem sosial di Bali disebut sebagai golongan “Puri” yang merupakan golongan pemilik

128

sebagian besar tanah yang ada diwilayah suatu kerajaan di Bali.Tanah milik keluarga Puri sering disebut sebagai tanah “Druwe Puri,” yang membedakan dengan tanah milik rakyat atau parekan. Kedudukan dominasi bangsawan didukung dan dilegitimasi oleh suatu kultur hegemoni “kasta” atau sering disebut Tri Wangsa yakni Brahmana Wangsa, Ksatria Wangsa dan Jaba Wangsa. Dengan adanya kultur hegemoni “Tri Wangsa” ini kelas petani atau parekan harus tunduk pada kelas bangsawan. Para bangasawan Puri masih dianggap sebagai keturunan dewa-dewa yang memiliki kekuasaan yang dilimpahkan kepada Tuhan kepadanya. Figur Anak Agung Bharata sebagai tokoh puri serta keturunan raja masih diagung agungkan oleh masyarakatanya termasuk pendukungnya. Hal ini membuktikan kalau kalau keturunan puri masih dipuji secara berlebihan. Pujian yang berlebihan itu juga nampak seperti disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Made Wardana pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Ketokohan pak Agung yang memiliki jaringan tradisional atau pasemetonan yang sangat kuat dan memiliki istilah Balinya Panjak serta selamat ketika tenggelam hingga memunculkan istilah bahasa Ide Bherata atau Tuhan saja sweca nulungin Ideaa tau Tuhan saja menolong beliau, kenapa kita tidak, faktor ini merupakan nilai jual yang kuat merupakan salah satu nilai jual yang sangat tinggi dalam startegi kami untuk memenangkan paket BAGUS 12 (sebutan pasangan Agung Bharata –Mahayastra,”

Dari pernyataan I Made Wardana semakin menguatkan kalau jaringan tradisional serta keajaiban–keajaiban yang dimiliki oleh keturunan

129

raja menjadi modal simbolik kuasa yang bekerja tanpa sadar mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri. Jaringan sosial kekeluargaan yang dimiliki oleh Agung Bharata juga diungkapkan terang–terangan oleh Bendesa Adat Mas, I Wayan Muka dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 yang menyatakan bahwa : “Keluarga, sejarah dan beliau membantu masyarakat menjadi salah satu bagian dari kemenangan beliau diwilayah kami, bahkan leluhur kami memiliki hubungan histori di Puri Gianyar, dan hubungan ini tetap terjalin erat sampai sekarang,” Dari pernyataan tersebut diatas semakin menguatkan kalau jaringan kekeluargaan yang dimiliki oleh Puri Gianyar sangat mempengaruhi dukungan di tengah –tengah masyarakat. Dari pemaparan data –data yang disampaikan diatas dapat disimpulkan kalau modal sosial yang dimiliki pasangan BAGUS 12 menjadikan pasangan ini mendapat dukungan ditengah-tengah masyarakat, dan mampu diyakini mampu memenangkan Pilkada Gianyar tahun 2012.

6.3 Strategi Kapitalisasi Jaringan Politik Sebagai Strategi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati CampuranPuri dan Berdasarkan konsepsi ranah dari Bourdieu, kapital merupakan pertaruhan para peserta dalam upaya mengejar tujuan–tujuan.Maka dari itu kapital adalah berbagai bentuk power atau kekuasaan dalam field atau ranah tertentu. Kapital bisa mengambil berbagai bentuk, kapital bisa berupa modal

130

ekonomi, budaya maupun simbolik (Edkins Jenny dan Nick Vaugan William, 2010 : 144).

Dalam Pemilukada 2012, pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati campuran puri dan nonpuri menjalankan strategi kapitalisasi atau mengejar tujuan dengan memanfaatkan jaringan politik yang berasal dari dukungan PDIP dan Partai Demokrat, pemanfaatan posisi di Dewan, kapitalisasimemanfaatkan birokrasi dan politik pencitraan.

6.3.1 Dukungan PDI dan Partai Demokrat Cara lain yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan menurut Budaya Jawa seperti ungkapan berikut “Siapa yang mencari kekuasaan tidak akan mendapatkannya,” cara ini merupakan upaya sadar untuk mencari, memusatkan dan mempertahankan kekuasaan. (Surbakti Ramlan, 1992 : 82-84). Kekalahan Calon Bupati Agung Bharata yang diusung oleh PDIP pada Pilkada tahun 2008 lalu ketika melawan Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati dari Puri Ubud yang diusung oleh 10 partai politik yakni Golkar, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), PNI Marhaenisme, Partai Demokrat, 6 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pelopor, Partai Demokrasi dan Kebangsaan (PDK) dan Partai Demokrasi Pembaharuan, menjadi awal pemertahanan kekuasaan calon Bupati Agung Bharata dari Puri Agung Gianyar. Pada Pilkada tahun 2012, PDIP tak mau kehilangan momen untuk

131

mempertahankan kekuasaan dan mulai membuka diri untuk melakukan koalisi atau penggabungan kekuatan untuk meraih kekuasaan. Buku berjudul persaingan legitimasi kekuasaan, dan marketing politik (2010)yang ditulis Firmanzah menulis dalam pragmatisme politik yang menjadi penting adalah kekuasaan. Sehingga partisipasi politik hanya manifestasi

dari

keinginan

berkuasa.Karena

dorongan

yang

kuat

“kekuasaan” menjadi tujuan akhir dari berpolitik. Mereka yang masih belum memenangkan Pemilu akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih kekuasaan. Sebaliknya bagi mereka yang sedang berkuasa akan mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan. (Firmanzah, 2010 : 47). Terkait persoalan ini dua partai politik yang memiliki suara cukup siginifikan di Kabupaten Gianyar yakni PDIP dan Demokrat berkoalisi untuk

memenangkan

calonnya

serta

mendapatkan

dukungan

dari

masyarakatnya. Berikut petikan wawancara dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Made Wardana dalam wawancara pada tanggal 24 November 2014 yan menyatakan : “Ya kami rasa PDIP dan Demokrat merupakan partai politik kuat mendapatkan dukungan dari rakyat Gianyar, “

Dari pernyataan I Made Wardana tersebut diatas mengekspresikan bagaimana kekuatan kedua partai yakni PDIP dan Partai Demokrat mampu menopang kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan Nonpuri.

132

Menurut Gramci dalam Listiono Santoso, DKK, (2012 : 88) Dasar epistemologis Gramci dalam hegemoni ini bisa disumberkan dari konsep kesadaran. Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan

secera

(Doktrinasi)

ke

terselubung

dalam

atmosfir

pembiasaan kesadaran

maupun kolektif

pemaksaan massif

telah

memunculkan kesadaran yang relative baru. Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok tidak selalu mudah ditebak asalnya, bisa jadi kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat merupakan suatu program “hegemonic”

yang ditanamkan

subyek kelompok tertentu. Program hegemonik yang ditanamkan oleh pasangan Calon Bupati Anak Agung Bharata dan Wakil Bupati I Made Mahayastra secara tidak sadar mampu mempengaruhi Partai Demokrat untuk ikut berkoalisi mendukung pasangan tersebut. Bahkan calon Bupati Gianyar, Anak Agung Bharata mengutus Ketua DPC PDIP, I Made Mahayastra yang notebenenya juga sebagai calon wakil Bupati dari kalangan Non Puri melakukan pendekatan dengan partai Demokrat untuk mendapatkan dukungan. Berikut petikan wawancara Ketua DPC PDIP, I Made Mahayastra pada tangggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Ya pada mulanya pak Agung yang meminta kami dari PDIP untuk melakukan pendekatan dengan Ketua DPC Demokrat Gianyar, I Ketut Jata, kemudian pendekatan itu disambut hingga sampai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, koalisi PDIP dan Demokrat ini berpengaruh untuk memenangkan Pilkada, karena hampir 90 persen basis partai Demokrat mendukung kami,”

133

Dari penjelasan I Made Mahayastra tersebut diatas semakin menguatkan kalau hegemonik yang telah ditanamkan oleh kelompok pasangan Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra mampu mempengaruhi Partai Demokrat untuk ikut bergabung berkoalisi dengan PDIP guna mendukung pasangan Anak Agung Bharata – I Made Mahayastra (BAGUS 12). Berikut petikan wawancara pada tanggal 10 November 2014 dengan Ketua DPC Partai Demokrat Gianyar, I Ketut Jata yang menyatakan : “Pembicaraan saya dengan pak Mahayastra saat menjabat sebagai Ketua DPRD nyambung, jadi saya putuskan untuk berkoalisi mengusung pasangan BAGUS 12( Bharata- Mahayastra ),”

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa bagaimana hegemonik yang ditanamkan kelompok tertentu mampu mempengaruhi partai lainnya untuk mendukung pasangan Calon Bupati Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra. Modalitas simbolik

kekuasaan tetap “dimainkan” oleh pasangan

Anak –Agung Bharata dan I Made Mahayastra seperti yang teruang dalam wawancara Harian Umum Nusa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 yang menyatakan : “Dengan modal awal 52,5 persen suara parlemen hasil Pileg 2009 ini, kita tinggal nginjak gas sedikit lagi, maka kemenangan akan diraih Paket Brahma (singkatan Bharata–Mahayastra), Partai Demokrat dengan tetap kokoh dengan figure SBY-nya, begitu juga PDIP dengan Ibu Megawati,” Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimana rasa optimis dari pasangan Agung Bharata-Mahayastra untuk meraih 134

kemenangan dengan memanfaatkan modalitas kekuasaan SBY dengan Megawati Soekarno Putri untuk menghegemoni masyarakat pemilih. Dengan modal simbol pimpinan Nasional itu diyakini mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar. 6.3.2 Pemanfaatan Posisi di Dewan Suatu kepemimpinan

kelompok

sosial

biasa,

bahkan

harus,

menjalankan

sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas

merupakan syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut) kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seadainya kekuasaan tetap berada ditangan kelompok, maka mereka harus tetap memimpin (Gramsci dalam Santoso, 2012 : 89) Hegemoni dengan demikian bersentuhan dengan realitas penggunaan dan pemlihan bahasa yang dikontruksikan ke dalam realitas sosial yang pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan dominan dan struktur realitas yang baru bermakna ketika dijelaskan melalui (makna) bahasa. Dan pilihan bahasa itu yang kemudian disebut hegemoni bahasa. (Susanto, 2012 : 24-25) Posisi pasangan dari tokoh Nonpuri Made Mahayastra sebagai Ketua DPRD Gianyar merupakan posisi yang strategis.Dengan posisi puncak di lembaga perwakilan rakyat menjadi Mahayastra tidak saja sebagai tokoh dari kalangan non puri biasa, tetapi juga bisa mempengaruhi keputusan politik di pemerintah daerah tidak seperti rakyat biasa.Keputusan politik terutama bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu bisa dilobi oleh

135

Mahayastra. Mahayastra yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar ini aktif turun ke masyarakat,bahkan tak segan–segan politisi asal Payangan ini membuat bahasa rakyat “ngelawar” atau membuat masakan khas Bali bersama ditengah–tengah masyarakat. Kegiatan ini juga diisi dengan bagi– bagi uang untuk mensukseskan acara. Seperti yang disampaikan oleh tim relawan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Made Kerta Suwirya dalam wawancara pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan : “Pak Agus sering datang ke masyarakat dalam setiap hajatan dan selalu duduk bersama ngelawar atau membuat makanan tradisional hal ini sangat jarang dilakukan oleh Ketua DPRD , bahkan tidak segan segan –segan membantu masyarakat dengan bantuan sosial, hal ini juga sangat mendongkrak perolehan suara, “

Dari pernyataan diatas pemanfaatan modalitas sebagai Ketua DPRD untuk

turun

ke

masyarakat

terus

melakukan

pendekatan

dengan

masyarakatmampu merubah pikiran pemilih untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri. Sementara itu, dalam petikan wawancara dengan Ketua DPC PDIP I Made Mahayastra pada tanggal 27 November 2014

dibawah ini

menjelaskan bagaimana pendekatan dirinya dengan masyarakat ternyata memang benar –benar mampu untuk mendapatkan dukungan. “Pada prinsipnya politik itu laksana hukum kekuatan energi, kalau batu terjatuh pasti akan mengeluarkan energi panas, begitu pula dengan turun ke masyarakat ngayah atau memberikan pertolongan dengan tulus ikhlas seperti ngilit sate atau melilit sate sangat mempengaruhi dukungan, “

136

Dari pernyataan I Made Mahayastra tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan modal simbolis sebagai Ketua DPRD ditambah dengan menunjukkan itikad baik datang ke tengah-tengah masyarakat, membuat politisi asal Payangan ini mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hal ini sudah membuktikan kalau pemanfaatan jabatan sebagai Ketua DPRD dengan rajin dan dekat dengan masyarakat secara otomatis akan bisa mempengaruhi sekaligus menghegemoni masyarakat dan menunjukkan ligalitas diri sebagai Ketua DPRD yang selalu dekat dengan rakyat. 6.3.3 Kapitalisasi Birokrasi Dengan politik uang tidak sedikit pasangan incumbent, khususnya yang menjadikan birokrasi tersebut bukan saja membuat keberadaan birokrat menjadi tersekat–sekat oleh kepentingan politik tertentu, melainkan merusak ssstem dan fungsi birokrasi.Pada kenyataannya kondisi itu mengakibatkan upaya membangun birokrasi yang professional pupus karena politisasi birokrasi tidak memungkinkan diterapkannya merit sistem.Dan jargon PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat hanya menjadi ungkapan retoris. (Bungaran, 2013 : 158). Para birokrasi yang hendak memperoleh promosi biasanya berusaha melakukan pendekatan – pendekatan kepada politisi (Kepala Daerah yang memiliki otoritas untuk menempatkannya.Realitas demikian semakin mengemuka ketika pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung (Pilkada).Tidak jarang ditemui birokrat senior terlibat dalam aksi dukung mendukung kepada calon kepala daerah. Harapannya ketika pasangannya

137

memenangi Pilkada mereka akan memperoleh posisi yang lebih baik. (Kacung Marijan, 2010 : 234).Kapitalisasi Birokrasi terjadi pada Pilkada 2012, kalau itu pasangan calon Bupati Puri dan Nonpuri juga memobilisasi PNS secara terselubung. Hal ini terungkap dalam wawancara denganKepala Dinas Perhubungan dan Infokom Gianyar, Cokorda Gde Agusnawa pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Saya tak mau tanggung-tanggung dalam mendukung, kalau sudah punya prinsip dan kami gambling atau berjudi dalam permainan politik ini, dan saya sangat bangga ketika pasangan BAGUS 12 menang dan saya bangga dipeluk oleh kedua pasangan tersebut dan saya bangga menjadi pendukungnya, “ Dari pernyataan tersebut diatas sebagai bukti bahwa para PNS –pun ikut mengambil bagian dalam perpolitikan utamanya mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri. Hal ini dilakukan tak terlepaskan untuk karir diinternal birokrasi itu sendiri. Mobilisasi para PNS dengan iming–iming jabatan juga disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Gianyar, I Made Mahayastra dalam petikan wawancara berikut ini pada tanggal 27 November 2014 yang menyatakan : “Bagi kami pengangkatan Sekda sudah sesuai dengan kepangkatannya, dan sudah pasti pilihan Sekda itu merupakan orang kepercayaan Bupati karena akan menjadi pembantu utamanya,”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh I Made Mahayastra tersebut diatas menunjukkan bagi yang bukan royalis Bupati sudah barang tentu akan sudah mendapatkan posisi untuk mendampingi Bupati dalam menyelesaikan tugas –tugas pemerintahannya.

138

Tidak hanya itu selain melibatkan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, pasangan Anak Agung Bharata-I Made Mahayastra juga “memainkan” birokrasi pemerintahan di tingkat desa yakni Kepala Desa. Hal ini terungkap wawancara dengan calon Wakil Bupati, I Made Mahayastra di Harian Umum Nusa dengan Judul Paket Brahma singkatan dari Pasangan Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra pada tanggal 3 Juli 2012 yang menyatakan : Dukungan para Perbekel dari 7 Desa di Kecamatan Payangan ini bisa dimaklumi.Soalnya secara kebetulan mereka kader dan pengurus struktural PDIP.”Mereka kan kader PDIP,” tandas Mahayastra, politisi PDIP asal Desa Melinggih Kecamatan Payangan yang juga Ketua DPRD Gianyar. Dari 8 Desa di Kecamatan Payangan, tercatat hanya satu yang merupakan kader Gerindra yakni Kepala Desa Buahan

Dari pernyataan I Made Mahayastra tersebut diatas dapat disimpulkan kalau kapitalisasi birokrasi sudah mencapai di tingkat Desa yakni melakukan hegemoni terhadap Kepala Desa. Dalam konteks ini kekuasaan yang dimiliki I Made Mahayastra serta pasangan Agung Bharata mampu mempengaruhi tingkat Kepala Desa untuk memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.Dan kapitasisasi ini membuahkan hasil sehingga khusus di Kecamatan Payangan pasangan Anak Agung Bharata ini meraih dukungan sekaligus kemenangan hingga 70 persen.Namun kapitalisasi ini unsure

Kepala Desa atau Perbekel

menunjukkan kalau hegemoni kekuasaan terus dilakukan sehingga kekuasaan itu diraih mulai dari tingkat desa, hal ini dimaksudkan untuk

139

memudahkan untuk melanggengkan kekuasan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri.

6.3.4 Politik Pencitraan Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembisaaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi)

ke

dalam

atmosfir

kesadaran

kolektif-massif,

telah

memunculkan kesadaran yang relatif baru.Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok, tidak mudah ditebak asalnya, bisa saja kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat merupakan program hegemonik yang ditanamkan oleh kelompok tertentu. (Santoso, 2012 : 82-88). Sosok Calon Bupati dari kalangan Puri Anak Agung Bharata memperbesar pengaruh politiknya, dengan modal simbolik kuasa yang diproduksi sebagai figur dermawan dari kalangan tokoh puri sedangkan calon Wakil Bupati I Made Agus Mahayastra sebagai figur tpolitik dan birokrasi yang mumpuni secara massif mampu mempengaruhi pilihan dari rakyat Gianyar.Berikut petikan Ketua DPC PDIP Gianyar, I Made Mahayastra dalam wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan : “Sosok Bupati bares atau dermawan menjadikan Pak Agung semakin melekat di hati masyarakat Gianyar, “ Proses pencitraan politik dengan symbolik juga diungkapkan dengan bentuk lain, seperti misal yang dilakukan oleh para pendukungan 140

fanatikpasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri. Untuk pencitraan dengan maksud menjebol mental kadang– kadang dilakukan melalui cara–cara arogansi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Agusnawa dalam wawancara pada tanggal 15 November 2014 yang menyatakan : “Pernah ada tim sukses paket Cokorda Nindia dan Anak Agung Ngurah (NING) mendatangi saya agar mendukung paket tersebut, kami terpaksa ladeni dengan arogansi gertak dengan mengambil setumpuk uang yang ditempatkan dalam karung, merekapun terdiam dan pergi meninggalkan puri,” Dari pernyataan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa arogansi para tim sukses utnuk memenangkan pasangan calon sangat penting dilakukan. Namun semua itu dilakukan tak terlepaskan untuk mencitrakan diri serta membuktikan bahwa para pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari kalangan Puri dan Nonpuri dicitrakan sebagai pasangan yang tidak kekurangan uang.

141

BAB VII IMPLIKASI STRATEGI PEMENANGAN DALAM TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAUPUN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DI GIANYAR Menurutdilihattya.com, implikasimenurut

para

ahli

informasi adalah

online

sebagai

akibat

pengertian langsung

atau

konsekwensi dari temuan dan hasil atas atas penelitian. Akibat langsung dari kajian yang dibahas dalam tesis ini memfokuskan penyebab kemunculan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri pada Pilkada tahun 2012, karena pasangan Anak Agung Gde Agung Bharata dan I Made Mahayastra seperti yang dibahas pada bab V.

Sedangkan di Bab VI Kajian ini juga

mengungkap strategi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri yakni pembentukan tim pemenangan paket BAGUS 12 (Bharata-Mahayastra), pemanfaatan modal sosial dan ekonomi, kapitalisasi jaringan politik calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri, kapitalisasi birokrasi serta politik pencitraan. Dari strategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri itu berimplikasi atau berakibat langsung dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pembangunan di Kabupaten Gianyar. Implikasi dari strategi pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan Nonpuri dapat diuraikan sebagai berikut : 142

7.1Perubahan Perilaku Pemilih Strategi pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar campuran Puri dan Nonpuri dengan modal yang dimilikinya berimplikasi

untuk menghegemoni masyarakat Gianyar dalam merubah

perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang dimaksud adalah pada mulanya tidak mendukungan pasangan BAGUS 12, namun karena kemasan yang dibuat oleh tim sukses pemenangan pasangan BAGUS 12 dari pasangan campuran puri dan nonpuri ini mampu menghegemoni masyarakat Gianyar untuk memilih pasangan ini. Bahkan dengan lantaran lima modal (sosial, ekonomi, budaya, simbol serta politik) yang dimiliki pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan nonpuri membuat prilaku pemilih berubah untuk menentukan pilihan kepada pasangan ini. Hegemoni merujuk tentang pengertian tentang situasi sosial-politik yang dalam terminologi Gramsci disebut momen, dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang.Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan.Pengaruh dari spirit ini berbentuk moralitas adat, relegi, prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dalam intelektual. (Nezar Patria dan Andi Arif, 1999 : 121). Momen politik yang dilakukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri terus menyebar melalui masyarakat wacana kepemimpinannya pada masa dirinya menjabat sebagai Bupati terus

143

diwacanakan, begitu juga dengan pengalaman pasangannnya I Made Mahayastra sebagai Ketua DPRD dianggap matang untuk membangun Kabupaten Gianyar yang lebih baik. Menurut Boerdieu (Fauzi Fasri, 2014 : 116) bahasa menjadi begitu penting bagi individu maupun kelompok tertentu untuk meraih dan melanggengkan bahkan melawan suatu kekuasaan. Karena begitu pentingnya bahasa dalam meraih kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan, maka tim pemenangan pasangan calon dari Puri Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata dan Nonpuri atau luar Puri, I Made Mahayastra (BAGUS 12) memanfaatkan bahasa-bahasa untuk membuat pasangan ini terpilih. Khusus untuk Anak Agung Bharata, bahasa selama tokoh Puri Gianyar ini menjabat sebagai Bupati dikenal sangat royal. Bahasa selalu royal ini masih dikenang bahkan mampu menghegemoni masyarakat untuk menentukan pilihannnya pada Pilkada tahun 2012.Seperti disampaikan oleh Sekretaris Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar campuran Puri dan Nonpuri, I Wayan Raharja dalam wawancara pada tanggal 25 November 2014 yang menyatakan : “Masyarakat merindukan kepemimpinan Pak Agung karena dianggap royal atau dermawan, sangat dekat dengan rakyat,”

Dari

penyampaian

I

Wayan

Raharja

tersebut

diatas

mengidentifikasikan kalau bahasa kampanye mantan Bupati yang royal mampu menghegemoni masyarakat sekaligus merubah prilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012.

144

Bukan hanya pada figur calon dari Puri, perubahan prilaku pemilih juga dipengaruhi oleh figur wakil dari Nonpuri yakni I Made Mahayastra yang dikemas sebagai seorang politisi yang matang dalam birokrasi dengan jabatan Ketua DPRD sebanyak dua periode. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Made Wardana dalam wawancara pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan :

“Pak Agus dari sisi pengalaman sangat matang dalam memimpin partai dan Ketua DPRD sebanyak dua periode dengan pertimbangan ini sangat mudah untuk menjual paket ini,”

Dari pernyataan tersebut diatas dengan modal jabatan sebagai Ketua DPRD Gianyar dan Ketua DPC PDIP Gianyar menjadikan figur calon Wakil Bupati dari kalangan Nonpuri semakin layak untuk “dijual” kepada masyarakat pemilih sekaligus mempengaruhi pilihan masyarakat Gianyar. Ditambah dengan pengalaman serta royalitas pasangannya dari kalangan Puri membuat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri mampu menghegemoni masyarakat Gianyar serta merubah prilaku untuk memilih pasangan tersebut. Dengan modal yang dimiliki pasangan Calon Bupati, Anak Agung Bharata dan Wakil Bupati, I Made Mahayastra yakni Anak Agung Bharata yang dikenal sebelumnya sebagai Bupati yang royal serta dermawan kepada rakyatnya, serta I Made Mahayastra yang dikenal memiliki kematangan dalam bidang birokrasi yang dibuktikan dengan menjadi Ketua DPRD

145

Kabupaten Gianyar sebanyak dua kali menjadikan pasangan campuran Puri dan Nonpuri ini mampu menghegemoni masyarakat untuk mengalihkan dukungannya untuk mendukung pasangan itu.

7.1.2 Keputusan Pemilih Pragmatisme Dasar epistemologis Gramsci dalam hegemoni ini bisa disumberkan dari konsep kesadaran.Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembisaaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi) ke dalam atmosfir kesadaran kolektif–massif, telah memunculkan kesadaran yang relatif baru.Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok, tidak mudah ditebak asalnya, bisa saja kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat merupakan program hegemonik yang ditanamkan oleh kelompok tertentu. (Santoso, 2012 : 82-88). Hegemonik yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra (BAGUS 12) terus diproduksi dan tanpa sadar mengendap kepada masyarakat yang cenderung pragmatis.Pragmatisme itu beralasan karena dalam Pemilu Kepala Daerah secara langsung saat ini, bukannnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipentingkan, namun apa yang mereka bisa berikan kepada masyarakat dalam bentuk fisik, hegemoni yang ditanamkan oleh pasangan BAGUS 12 ini berimplikasi dengan keputusan

146

pemilih pragmatis, karena dianggap kalau pasangan BAGUS 12 ini telah berinvestasi banyak kepada masyarakat Gianyar. Khusus calon Bupati Agung Bharata sendiri dikenal berinvestasi baik sosial maupun ekonomi selama dirinya menjabat sebagai Bupati Gianyar, sedangkan pasangannya I Made Mahayastra sendiri dikenal berinvestasi saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar. Investasi ekonomi dan sosial yang telah ditanamkan kepada masyarakat Gianyar ini telah menumbuhkan pragmatisme ditengah –tengah masyarakat. Seperti yang Pernyataan yang sama seperti yang disampaikan oleh,Bendesa Adat Mas, Kecamatan Ubud, I Wayan Muka dalam wawancara pada tanggal 19 Januari 2015 yang menyatakan : “Agung Bharata membantu membangun pasar Desa Pekraman Mas dengan biaya hampir 1 Milyar lebih, dan tak heran kalau Agung Bharata menang sampai 85 persen diwilayah kami,”

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemilih cenderung memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah berbuat nyata kepada masyarakat. Dan tidak bisa dihindari kalau semuanya kalau bantuan sosial itu juga menjadi pemicu pemilih pragmatis. Sebab jika bantuan tidak dikucurkan secara otomatis tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jadi pada pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati pilihan hati nurani sangat sedikit muncul, karena dikalahkan dengan pemilih–pemilih yang pragmatis. Tidak hanya kepada figur Anak Agung Bharata, pasangannya I Made Mahayastra juga gencar memberikan bantuan kepada masyarakat, hal inilah 147

yang mempengaruhi pasangan BAGUS 12 semakin yakin mendapatkan tempat dihati masyarakat. Hal ini terlihat seperti yang disampaikan oleh tim relawan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, I Made Kerta Suwirya dalam wawancara pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan : “Pak Agus sering datang ke masyarakat dalam setiap hajatan dan selalu duduk bersama ngelawar atau membuat makanan tradisional hal ini sangat jarang dilakukan oleh Ketua DPRD , bahkan tidak segan segan –segan membantu masyarakat dengan bantuan sosial, hal ini juga sangat mendongkrak perolehan suara, “ Dari penyampaian data diatas disebutkan turun ke tengah –tengah masyarakat dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, efek dari bantuan dan turun ke tengah –tengah masyarakat ini adalah mendongkrak perolehan suara. Hal ini menandakan kalau bantuan sosial itu sangat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Jika bantuan itu tidak turun secara otomatis simpati masyarakat akan semakin memudar. Dengan modal ekonomi yang dimiliki pasangan BAGUS 12 melalui investasi ekonomi yang begitu besar kepada masyarakat membuat pasangan ini mendapatkan pilihan lebih banyak ketimbang lawannya Cokorda Putra Nindia dan Anak Agung Gde Agung. Dari data ini dapat disimpulkan kalau proses memberi imbalan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial serta kegiatan lainnya yang diberikan dalam bentuk uang menumbuhkan pemilih –pemilih pragmatis. Dilematis, kalau tidak ada uang atau bantuan lainnya yang mengingat kepada masyarakat maka pilihan masyarakat akan semakin menjauh, kalau 148

diberikan bantuan dalam bentuk uang cenderung melahirkan keputusan – keputusan yang bersifat pragmatis pula. Intinya keputusan masyarakat untuk memilih pasangan masih melihat investasi ekomoni apa yang sudah ditanamkan para calon kepada masyarakat. Artinya segala sesuatu keputusan berdasarkan uang atau materi lainnya melahirkan keputusan pragmatisme. Dan hal ini terjadi pada Pilkada tahun 2012, kondisi ini bekerja sangat masif dan secara tidak sadar menghegomoni masyarakat Gianyar. Hal ini dapat terungkap melalui pernyataan yang disampaikan oleh salah satu tim sukes pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, Pande Mangku Rata dalm wawancara pada tanggal 27 November 2014 yang menyatakan “Pak Agung itu sangat sederhana, dermawan polos serta pasangannya I Made Mahayastra dengan menampilkan visi dan misinya yang BAGUS (Bersih Alami, Giat, Berbudaya dan Sejahtera)membuat kami memilih paket ini,”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan kedermawanan atau keroyalan menjadi salah satu tolak ukur kemenangan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan Nonpuri. Jadi kalau pemimpin tidak royal atau tidak mampu memberikan uang ataupun imbalan apapun akan sulit mendapatkan dukungan. Untuk itu dapat disimpulkan kalau Pilkada 2012 cenderung melahirkan rakyat pragmatis dalam memilih pasangan calonnya.

149

7.1.3

Program Pembangunan Kabupaten Gianyar Hanya Permainan Bahasa Jeans Francis Loytard memahami kekuasaan adalah sebuah permainan bahasa (language game) berbagai bentuk permainan bahasa saling menghegemoni. Keterlibatan bahasa dalam politik dalam kekuasaan merupakan suatu bentuk rekayasa (sosial) untuk kepentingan hegemoni ideide yang dilakukan sebagai bentuk dominasi. Rekayasa politik wacaniini semakin lama mengukuhkan bahwa bahasa merupakan media yang paling efektif untuk melakukan dominasi dan kekuasaan. (Santoso, 2012 :25-27). Bahasa–bahasa yang disampaikan oleh para tim sukses pada saat proses Pilkada tahun 2012 ternyata hanya politik wacana yang belum berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Gianyar melalui program GIANYAR BAGUS (Bersih Alami, Giat, Berbudaya dan Sejahtera) belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Seperti tertuang dalam Risalah Resmi Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Gianyar tahun 2014 terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawan Kepala Daerah (LKPJ) ada sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Gianyar kepada pasangan BAGUS 12. Adapun rekomendasi atau yang dikeluarkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gianyar serta ditandatangi oleh Ketua DPRD Gianyar, I Made Wardana pada hari Selasa, 22 April 2014 tertera evaluasi lapangan atas proposal hibah dari kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak bisa direalisasikan dan diyakini pelaksanaannya.

150

Selain itu masalah lainnya adalah penyimpangan penggunaan anggaran sebanyak 11.993 miliar di tahun 2013, penyimpangan dana itu berada di masing –masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni di Dinas Pendidikan pemborosan keuangan sebanyak Rp 62.065.384, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) memperoleh bantuan dana hibah sebesar 115 juta pada tahun 2012. Denda keterlambatan atas tujuh paket pekerjaan pada empat SKPD sebesar Rp 227.253. 39, belanja jasa transfortasi dan akomodasi untuk perjalanan wisata tour, anggota drum band, paskibraka, dan anggota subade memboroskan keuangan sebesar Rp 586.452.000, kelebihan pembayaran sebesar Rp 200.430.736, 86 atas 11 paket pekerjaan pada pemerintah daerah pada tiga SKPD. Pada belanja barang dan jasa bagian Perwat Setda Kabupaten Gianyar terjadi pemahalan harga sebesar Rp 9.842360, atas pemahalan harga tersebut penyedia barang dan jasa yaitu CV. TT telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 9.850.000. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pada tiga SKPD tahun anggaran 2012 dan 2013 diketahui tidak sesuai dengan ketentuan

dan berindikasi ada kerugian daerah sebesar

3.119.765, 852 yaitu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar, Bappeda dan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. Terdapat pemberian dana hibah KONI diperuntukkan pada kegiatan yang tidak sesuai dengan program kerja KONI seperti biaya kerja Komisi D ke arena Porprov berjumlah 10 orang dengan biaya Rp 90.000.000 dan terealisasi Rp 61.200.000.

151

Foucault meyatakan bahwa tak ada kekuasaan tanpa pengetahuan atau sebaliknya, dia selalu menyebutnya kuasa atau pengetahuan.Tetapi bagaimanapun juga kekuasaaan selalu mendapatkan prioritas daripada pengetahuan, karena itu merupakan konsekwensi dari penggunaan geneologi yang melihat asal usul sesuatu perbedaan dan hubungan yang rumit antar kekuatan. Memang bisa halus untuk menyebarkan pengaruhnya hanya saja kalau kita sudah mengetahui akan menjadi kabur diantara istilah –istilah tersebut. (Susanto, 2012 : 190) Kekaburan politik wacana yang dikemas oleh tim sukses serta pendukung pasangan Puri dan Nonpuri semakin terlihat kabur dalam menyebarkan pengaruhnya. Apa yang telah disampaikan oleh para tim sukses pendukung pasangan ini ternyata berselimut kebohongan dan tidak sesuai dengan realitas. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan visi dan misi BAHUS 12 yakin terwujudnya GIANYAR BAGUS (Bersih Alami, Giat, Berbudaya dan Sejahtera) belum seratus persen bisa terwujud, salah satunya system perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusan. Sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pasangan BAGUS 12 juga tidak nampak, seperti disampaikan oleh salah satu tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan Nonpuri, Pande Mangku Rata dalam wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan :

152

“Kami akan mengkritik paket Bagus 12,karena sudah hampir dua tahun pasangan ini dilantik belum ada terobosan dan kesannya pembangunan berjalan standar saja, ,”

Dari pernyataan tertsebut diatas muncul ketidakpuasan pasca kepemimpinan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan Nonpuri. Itu artinya apa yang disampaikan pada masa kampanye akan mewujudkan pemerintahan yang baik tidak selamanya bisa diwujudkan. Pemerintahan yang baik hanya diwacanakan saja pada masa kampanye, tetapi kenyataannya tidak bisa diwujudkan. Tidak hanya itu, Bukan hanya itu permainan bahasa (language game) berbagai bentuk permainan bahasa saling menghegemoni juga nampak pada wacana mantan Bupati dekat dengan rakyatnya, ketidakpuasan akan wacana itu disampaikan oleh Wakil Ketua Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran puri dan Nonpuri, I Ketut Jata dalam wawancara pada tanggal 29 November 2014 yang menyatakan bahwa : “Pada masa kampanye Pak bupati selalu menyebut Bupati kampungan dan akan terus dekat dengan rakyat, namun saat ini Bupati diundang oleh masyarakat tetapi tidak pernah datang,”

Dari pernyataan dari I Ketut Jata tersebut dapat disimpulkan kalau ada kekecewaan dari “permainan bahasa” yang dilakukan oleh para tim sukses Anak Agung Bharata-I Made Mahayastra saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang selalu mendengungkan Bupati dekat dengan rakyat. Tetapi kenyataannya ketika memimpin wacana itu tidak terbukti, sehingga memunculkan kekecewaan terhadap tim pemenangannya sendiri.

153

7.1.4 Politisasi Birokrasi Para politisi yang terpilih dalam mengendalikan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah adalah berusaha mencari patner dilingkungan kerjanya yang dianggap mampu menjabarkan apa yang diinginkannya. Ditingkat daerah upaya ini terlihat dari pengangkatan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas atau Kepala Badan yang baru. (Kacung Marijan, 2010 : 225). Hal ini terjadi pada setiap pergantian para pemimpin tak heran jika adanya pemotongan karir ditengah jalan karena tidak memiliki ikatan politik dengan pejabat politik yang baru. Politisasi birokrasi dikhawatirkan akan menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam memberikan pelayanan publik. Padahal seharusnyaa sebagai lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan publik seharusnya memberikan pelayanan kepada semua orang bukan pada kelompok tertentu. (Kacung Marijan, 2010 : 226). Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC PDIP, I Made Mahayastra yang juga calon wakil Bupati dari Nonpuri dalam wawancara pada tanggal 26 November 2014 yang menyatakan bahwa : “Penilaian untuk jabatan tetap pada senioritas kecakapan, disamping kepercayaan dari Bupati untuk memilih pembantu utamanya,” Dari pernyataan tersebut diatas dapat diidentifikasi kalau Bupati dalam memilih pembantu utamanya utamanya dikalangan birokrasi harus menjadi kepercayaan Bupati.Kalau demikian adanya secara tidak langsung orang yang dipercaya tersebut mesti memiliki kedekatan hubungan

154

emosional.Dan hubungan emosional ini sudah barang tentu dibarengi dengan istilah dukung- mendukung. Politisi

birokrasi

tidak

hanya

terjadi

diinternal

Sekretariat

Pemerintahan Kabupaten Gianyar, mobilisasi birokrasi dari unsur Kepala Desa juga dilakukan hal ini Hal ini terungkap wawancara dengan calon Wakil Bupati, I Made Mahayastra di Harian Umum Nusa dengan Judul Paket Brahma singkatan dari Pasangan Anak Agung Bharata dan I Made Mahayastra pada tanggal 3 Juli 2012 yang menyatakan : “Dukungan para Perbekel dari 7 Desa di Kecamatan Payangan ini bisa dimaklumi. Soalnya secara kebetulan mereka kader dan pengurus struktural PDIP.”Mereka kan kader PDIP,” tandas Mahayastra, politisi PDIP asal Desa Melinggih Kecamatan Payangan yang juga Ketua DPRD Gianyar. Dari 8 Desa di Kecamatan Payangan, tercatat hanya satu yang merupakan kader Gerindra yakni Kepala Desa Buahan,”

Dari pernyataan I Made Mahayastra tersebut diatas dapat disimpulkan kalau kapitalisasi birokrasi sudah mencapai di tingkat Desa yakni melakukan hegemoni terhadap Kepala Desa.Dalam konteks ini kekuasaan yang dimilikiI Made Mahayastra serta pasangan Agung Bharata mampu mempengaruhi tingkat Kepala Desa untuk memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.

155

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan Berdasarkan deskripsi pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama munculnya pasangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri Pilkada Gianyar pada Tahun 2012 disebabkan modalitas yang dimiliki pasangan dari kalangan Puri Gianyar Anak–Agung Bharata dan kalangan Nonpuri, I Made Mahayastra. Kedua pasanganyang diusung oleh PDIP dan Demokrat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar. Pemunculan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari campuran puri dan nonpuri terkait disebabkan modal yang dimiliki yakni sosial,simbol, ekonomi, budaya dan politik. Kedua strategi pemenangan yang dilakukan pasangan ini sangat taktis yakni mensinergikan segenap modalitas yang dimiliknya sehingga modalitas tersebut tidak menjadi bagian yang berdiri sendiri, namun saling memperkuat satu sama yang lainnya. Modal ekonomi melalui investasi yang sudah dilakukan oleh figur Anak Agung Bharata memperkuat modal sosial, budaya, politik serta simbol, begitu juga modal politik serta jabatan Ketua DPRD

yang dimiliki oleh pasangannya I Made Mahayastra semakin

memperkuat modal sosial, budaya, ekonomi, simbol serta politik dari pasangan yang disingkat BAGUS 12 (Bharata-Mahayastra) ini. Secara detail

156

strategi pemenangan Bupati campuran Puri dan Nonpuri dibagi menjadi tiga pertama mobilisasi tim sukses. Tim sukses ini selain beranggotakan dari anggota DPRD dari dua Parpol yakni PDIP dan Demokrat, juga dari kalangan birokrasi, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial lainnya.Para anggota tim sukses ini dirancang unyuk menyasar berbagai segmen, misalnya para anggota DPRD yang berpengaruh di masing –masing daerah pemilihnya dimanfaatkan dana bantuan sosialnya untuk meraih simpati masyarakat. Pemaksimalan kanal atau chanelling dengan menggerakan semua tim sukses serta masyarakat yang pernah dibantu untuk mendukung kemenangan di masing-masing segmen. Pemaksimalan citra bahwa kepemimpinan Agung Bharata- I Made Mahayastra bisa membangun Gianyar lebih baik karena dianggap ringan tangan dalam membantu masyarakat pada setiap lapisan masyarakat. Dan terbukti citra dermawan atau “bares’ yang ikhlas yang dimiliki figur Agung Bharata dan pasangan I Made Mahayastra cukup melekat di memori masyarakat. Adapun pencitraan yang dilakukan oleh Agung Bharata saat menjadi Bupati yakni pemberian bantuanmelalui

proposalyang diajukan oleh masyarakat atau organisasi

tradisional adat lainnya.Begitu juga dengan pasangannya I Made Mahyastra yang dikenal rajin turun ke tengah –tengah masyarakat pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar. Ketiga Implikasi dari strategi pemenangan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada tahun 2012 ini memunculkan implikasi yakni perubahan perilaku pemilih, keputusan pemilihpragmatis,

157

programpembangunanKabupatenGianyarhanyapermainanbahasa,

serta

politisasibirokrasi

8.2 Saran Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disarankan sebagai berikut Pertama segenap jajaran politik baik pengurus, kader dan simpatisan masih cenderung menanamkan politik bansos atau bantuan sosial dengan mengedepankan ego mempertahankan kekuasaan serta unsur kedekatan apalagi hanya untuk bagi-bagi jabatan. Kedua partai politik melalui perwakilannya di Kabupaten Gianyar perlu mewujudkan program nyata bukan sekedar membandingkan kepemimpinan sebelumnya. Ke depan partai politik tidak hanya menjadi panutan tetapi betul –betul mampu menghadirkan pemimpin muda yang benar–benar membangun serta memberikan kesejahteraan yang riiil kepada masyarakat. Ketiga hendaknya dipegang teguh kalau Puri itu sebagai pengayom seluruh masyarakat, bukan membuat masyarakat terkotak-kotak hanya karena kekuasaan.Begitu juga halnya jabatan strategis sebagai Ketua DPRD atau jabatan politiknya lainnya hendaknya dimanfaatkan berbuat sebagai tugas dan fungsinya serta tidak terkesan mempertahankan atau melestarikan kekuasaan.Keempat para politisi termasuk para birokrasi hendaknya bersifat netral dalam setiap hajatan Pemilukada, karena ketidaknetralan para

158

birokrasi akan menyebabkan ketimpangan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Kelima para peneliti yang berminat terhadap penelitian politik lokal agar

terus

melakukan

pendalaman–pendalaman.

Dengan

demikian

permasalahan politik di Bali utamanya pemanfaatan kekuasaan puri dan pemanfaatan

jabatan

birokrasi

bisa

diminimalisir

sehingga

kesan

memenfaatkan segala cara bisa dalam perebutan kekuasaan bisa dikurangi demi kesejahteraan masyarakat.

159

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Barker, Chris, 2005, Cultural Studies : Teori dan Praktik, Yogyakarta : Bentang. Bagus 12, 2012.Visi dan Misi dan Program Aksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Bharata, SH, I Made Mahayastra, SST Par, MAP Periode 2013-2018, Gianyar, PDIP dan Demokrat Budiardjo, Miriam, 1984, Aneka Pemikiran Kuasa dan Wibawa, Jakarta : Pustaka Harapan. Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Prenada Media Group Dwipayana Ari, Anak Agung, 2001, Kelas Kasta : Pergulatan Kelas Menengah di Bali, Jogyakarta : Lapera Pustaka Utama. Fashri Fauzi, 2014, Pierre Bouedieu Menyingkap Kuasa Simbol, Yogyakata : Jala Sutra Firmanzah, 2010, Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Gde Agung, Ide Anak Agung, 1989, Bali Pada Abad XIX, Jogyakarta : Gadjah Mada University Press. Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta : Kompas. Harker, R, & Mahar, Chris W.2005, “Posisi Teoritis Dasar” dalam Harker Dkk (Editor),(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepala Pemikiran Pierre Bourdieu, Yogyakarta: Jala Sutra. Halaman 1-22 Hendra Nurtjahjo, 2005, Filsafat Demokrasi, Jakarta : PT Bumi Akasara. Kantor BPS Kabupaten Gianyar, 2000, Monografi Kabupaten Gianyar, Gianyar : Kantor BPS. Patria, Nezar dan Andi Arief, 1999, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Jogyakarta : Kanisius. Keith R.Leg, 1983, Tuan Hamba dan Politisi, Jakarta : Sinar Harapan. Lubis, Akhyar Yusuf, 2006, Dekonstruksi Epistemologi Modern :Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Culture Studies. Jakarta : Pustaka Indonesia Satu. 160

Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Jakarta: Konsitusi Pers. Kacung Marijan, 2010, Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca – Orde Baru, Jakarta, Kharisma Putra Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar, 2014, Risalah Resmi Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014, Gianyar Suseno Magnis, Frans, 1992. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Jogjakarta : Pustaka Pelajar. Suprayogo, Iman dan Tobroni, 2001, Metode Penelitian Sosial-Agama, Bandung : Rosda. Nordholt Henk Schulte, 2009, The Spell of Power : Sejarah Politik Bali 19501940, Denpasar : Pustaka Larasan. Peter Jackson (Editor), 2010,Pierre Bourdieu dalam Edkins Jenny dan Nick Vaughan William (editor) Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional, Jogjayakarta : Pustaka Baca. Halaman 134-149 Romli Lili, 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Jogyakarta : Pustaka Pelajar. Santoso Listiyono, Dkk, 2012, Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri, Jogyakarta :AR-RUZZ MEDIA. Simanjuntak Bungaran Antonius, 2013, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia : Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Sahid Gatara, Fh, 2009 Ilmu Politik : Memahami dan Menerapkan, Jakarta : CV Pustaka Setia. Suryawan I Nengah, 2010, Geneologi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern : Bara di Bali Utara, Jakarta : Prenada Media Group. Wiratmoko T Nick, Dirdjosanjoto, Suwondo Kutut (Penyunting), 2004, Yang pusat dan Yang Daerah antara dominasi, Resistensi dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal, Jogjakarta, Pustaka Pecik. Wilasa, I Nyoman, 2008 “Relasi Kekuasaan Puri Ubud dengan Partai Politik” Tesis Magister Kajian Budaya Universitas Udayana, Denpasar. Wijaya I Nyoman, 2004, Pemilu 2004 : Sebuah Analisis Semesta Simbol, I Nyoman Wijaya (Editor)dalam Politik Kebudayaan dan Identitas 161

Etnik, Denpasar, Fakultas Sastra Universitas Udayana : Balimangsi Press. Halaman 287- 304

Undang–Undang Republik Indonesia No 15 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilu

Koran-koran : Harian Umum Denpost, 11 April 2012 ( Halaman 5) “Gung Bharata Siap Maju Lagi. Denpasar” : Harian Umum Denpost Harian Umum Nusa, 29 Juni 2012 ( Halaman 1) “Merah-Biru Bersatu Brahma di Atas Angin” .Denpasar : Harian Umum Nusa Bali Harian Umum Nusa, 3 Juli 2012 (Halaman 1) “Paket Brahma Dapat Dukungan Kalangan Prebekel,”.Denpasar : Harian Umum Nusa Bali

Internet

:

Dilihattya.com, informasi online, Pengertian Implikasi Menurut Para Ahli

162

DAFTAR INFORMAN

1. Tokoh Puri Agung Gianyar Nama : Anak Agung Gde Agung Bharata (Kandidat Calon Bupati Gianyar 2012) Umur : Pekerjaan : Bupati Gianyar Jenis Kelamin : Laki-Laki 2. Nama Umur Pekerjaan Jenis Kelamin

: I Made Mahayastra : : Wakil Bupati Gianyar/Ketua DPC PDIP Gianyar : Laki-Laki

3. Ketua Tim Pemenangan Paket Bagus 12 Nama : Drs I Made Wardana Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Jenis Kelamin : Laki –laki 4. Nama Umur Jabatan Jenis Kelamin

: I Ketut Jata : : Wakil Ketua DPRD Gianyar :

5. Nama Umur Jabatan Jenis Kelami

: I Wayan Tagel Winarta : : Ketua DPRD Kabupaten Gianyar : Laki-Laki

6. Nama Umur Jabatan

: Anak Agung Payadnya : : Penglingsir Puri Abianbase dan Ketua Tim Relawan BAGUS 12 : Laki-Laki

Jenis Kelamin 7. Nama Umur Jabatan Jenis Kelamin 8. Nama Umur

: I Wayan Muka : : Bendesa Adat Mas, Ubud : Laki –Laki : I Made Kerta Suwirya

163

Jabatan Jenis Kelamin 9. Nama Umur Jabatan Jenis Kelamin 10. Nama Umur Jabatan Mahayastra) \ Jenis Kelamin

: Relawan Tim BAGUS 12 : Laki-Laki :Pande Mangku Rata : Tim Relawan Pasangan BAGUS 12 : Laki –Laki : I Wayan Raharja : : Sekretaris Pemenangan Pasangan BAGUS 12 (Bharata: Laki –Laki

164