BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Seperti yang telah diketahui bahwa opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk tahun anggaran 2009 adalah disclaimer (tidak menyatakan pendapat). Hal tersebut merupakan hasil yang tidak baik bagi Kemlu karena pada Laporan Keuangan tahun anggaran 2008 telah mendapat opini qualified (wajar dengan pengecualian). Sebenarnya pada tahun 2001 Kemlu telah mencanangkan “Benah Diri“ untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Benah diri dilaksanakan melalui pembentukan budaya kerja yang berdisiplin tinggi, melalui “3 tertib dan 1 aman” (tertib waktu, tertib administrasi, tertib fisik, dan aman personel-informasi-lingkungan kerja), sehingga dapat tercapai sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung tujuan organisasi. Komitmen benah diri Kemlu makin teguh dilaksanakan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini memperkokoh usaha Kemlu untuk membenahi dan menciptakan organisasi dan profesi yang transparan, kapabel dan bersih. Kebijakan benah diri berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) restrukturisasi
organisasi departemen, (2) restrukturisasi Perwakilan RI di luar negeri, dan (3) pembenahan profesi diplomat. Sebelum benah diri, komposisi pegawai Kemlu adalah 1 : 2 antara pejabat diplomatik dan staf administrasi. Setelah benah diri, jumlah pejabat diplomatik telah melebihi staf administrasi dengan komposisi 2 : 1. Hal ini sejalan dengan tujuan benah diri, yang merupakan proses berkesinambungan untuk memperbaiki diri dalam lingkungan global yang dinamis. Dengan demikian diharapkan bahwa melalui proses benah diri dapat diciptakan organisasi yang ramping, padat, adaptif, efektif, dan efisien. Berkaitan dengan proses benah diri Kemlu, kinerja Perwakilan RI di luar negeri yang saat ini telah semakin berkembang dan kompleks memerlukan adanya sistem pembukuan keuangan yang cepat, tepat dan akuntabel. Untuk itu pengenalan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (Simkeu) real time berbasis internet ini diharapkan mampu menjawab tuntutan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan RI dalam penanganan sistem pembukuan keuangan yang efektif dan bertanggungjawab berbasiskan teknologi komputer dan internet serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan opini Laporan Keuangan Kemlu dari Wajar Dengan Pengecualian (qualified) pada tahun 2008 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified) pada tahun 2009, disamping sebagai media peningkatan tertib administratif sesuai dengan semangat penegakkan tiga tertib (tertib waktu, fisik dan administratif). Namun kenyataanya pada tahun 2009 opini disclaimerlah yang di terima oleh Kemlu. Hal ini bukan
berarti proses benah diri Kemlu telah gagal sepenuhnya, hanya saja perlu dilakukan beberapa perbaikan pada pelaksanaannya. Diterbitkannya opini disclaimer untuk Laporan Keuangan Kemlu tahun 2009 bukanlah tanpa sebab. Berikut adalah beberapa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terkait dengan pemberian opini disclaimer : 1. Penyajian angka kas di bendahara pengeluaran tidak didukung dengan dokumen yang memadai, disajikan berdasarkan hasil perhitungan matematis, tidak berdasarkan inventarisasi saldo rekening kas di bendahara pengeluaran. 2. Terdapat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang belum Dibuatkan SPM-GU Nihil sampai dengan 31 Desember 2009. 3. Terdapat saldo Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) plus yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dana talangan untuk keperluan home staff ini seharusnya nihil yaitu setelah Perwakilan melakukan penagihan ke biro keuangan yang kemudian mendapatkan verifikasi terlebih dahulu dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk persetujuan pembayarannya. Terdapat pada 4 (empat) Satker Perwakilan. 4. Pencatatan dan pelaporan aset tetap pada Kemlu tahun 2009 belum memadai, terdapat koreksi nilai tim penertiban aset pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang tidak sesuai dengan koreksi nilai pada laporan hasil penilaian BMN, belum reklas barang rusak dari aset tetap ke aset lancar (lima Perwakilan), satu satker Perwakilan kelebihan pencatatan BMN, barang dicatat namun tidak ditemukan.
5. Ketidaktertiban satker Perwakilan dalam pertanggungjawaban keuangan dan hal tersebut ditunjukkan dengan tidak disampaikannya 32 Laporan Keuangan Perwakilan ke pusat sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Dari beberapa hasil pemeriksaan BPK diatas penulis merasa dengan tidak disampaikannya Laporan Keuangan 32 Perwakilan ke pusat tepat waktu merupakan masalah yang cukup penting. Hal tersebut merupakan salah satu pembatasan ruang lingkup auditor dengan nilai yang sangat material dan tidak mengherankan jika BPK memberi opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Kemlu. Secara logika adalah ‘apa yang bisa diperiksa oleh auditor apabila Laporan Keuangannya saja tidak ada’ maka auditor tidak dapat memberikan opini. Terkait dengan permasalahan yang ada sebenarnya sudah ada dasar hukum yang mengatur, diantaranya : 1. UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 4. Perdirjen No. 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Secara lebih rinci dalam Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2004 ayat 2 dijelaskan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing dan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan yang terjadi pada Laporan Keuangan Perwakilan adalah sampai dengan akhir februari masih ada 32 Perwakilan yang belum menyampaikannya ke pusat. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk menjabarkan penyebab yang mengakibatkan lambatnya Perwakilan dalam menyusun Laporan Keuangan
dengan
mengangkat
topik
“PENYAMPAIAN
LAPORAN
KEUANGAN OLEH SATKER PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI”. Penulis merasa dengan ditemukannya penyebab-penyebab tersebut maka bisa dicari pemecahan dan pencegahannya. Sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak ada satupun satuan kerja (satker) Perwakilan yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat dan semoga opini unqualified (wajar tanpa pengecualian) bisa diterbitkan.
B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi masalah utama yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah sistem penyampaian Laporan Keuangan satker Perwakilan RI di luar negeri ke pusat? 2. Apa saja hal-hal yang menyebabkan beberapa satker Perwakilan RI terlambat menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat?
3. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak terulang di masa yang akan datang?
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup penulisan ini dibatasi hanya pada permasalahan mengenai keterlambatan 32 satker Perwakilan RI di luar negeri dalam menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat sampai batas waktu yang ditentukan untuk tahun anggaran 2009. Satker-satker Perwakilan tersebut tersebar di banyak negara di dunia.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyampaian Laporan Keuangan satker Perwakilan RI di luar negeri ke pusat. 2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan beberapa satker Perwakilan RI terlambat menyampaikan Laporan Keuangan ke pusat. 3. Untuk memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang di masa yang akan datang.
