BAB I PENDAHULUAN. pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam pelaksanaan perpajakan, Wajib Pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang di lakukannya. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, memperhitungkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, sementara pihak fiskus diberi kewajiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh kerena itu faktor pelayanan menjadi sangat penting dan perlu disadari bahwa permintaan pelayanan dari masyarakat atas hak dan kewajiban perpajakan cenderung meningkat sejalan dengan kebijakan perpajakan dan laju pembangunan nasional. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan social dan Ekonomi Negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan yang menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat di pungut secara optimal dengan menjunjung atas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Universitas Sumatera Utara

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Kanwil dan KPP secara khusus menangani administrasi perpajakan. Wajib Pajak Besar badan tingkat nasional dengan kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar. Kantor Pelayanan Pajak yang modern, didukung organisasi yang ramping, teknologi informasi yang memeberikan percepatan pelayanan professional dengan penerapan kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ketat. Keberhasilan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Modern tersebut akan dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya di seluruh Indonesia secara bertahap. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khususnya dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004, dimana diresmikan juga Kantor Pelayanan Pajak Madya yang mengadministrasikan Wajib Pajak Besar. Badan tingkat Kantor Wilayah yang pertama kali dibentuk ialah Kantor Pelayanan Pajak Madya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I. Pada akhir tahun 2005 diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mengadministrasikan wajib Pajak Badan lainnya dan Wajib Pajak Orang Pribadi diterapkan diseluruh Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah direktorat Jenderal Pajak Jakarta I. Pada tahun 2006 dilakuakan kembali perubahan modernisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Pembentukan satu Kantor Pelayanan Pajak Madya diseluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diJakarta Sehingga pada tahun 2009, penerapan Sistem Administrasi


Perpajakan Modern sampai dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang saat ini sudah dapat beroperasi diseluruh Indonesia. Dengan Reformasi Administrasi Perpajakan atau Perubahan Administrasi Perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat Memperoleh manfaat antara lain : 1. Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh pegawai pajak yang profesional. 2. Wajib Pajak akan mengetahui secara mudah melalui media masa dengan membuka situs perpajakan. 3. Permasalahan Perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin. 4. Hak dan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Wajib Pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dapat mengetahui kurang atau lebihnya pajak yang dikenakan. Berdasarkan uraian diatas, penulisan tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi minor yang berjudul : “IMPLEMENTASI

SISTEM

ADMINISTRASI

PERPAJAKAN

MODERN

DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA”.


B. Tujuan dan Manfaat Tujuan Adapun tujuan dari praktik kerja lapanagn ini adalah : 1. Mendeskripsikan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 2. Mengetahui seberapa besar nya pengaruh penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam meningkatkan pelayanan perpajakan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 3. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern serta upaya-upaya dalam penanggulangan. Manfaat Bagi Mahasiswa 1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan . 2. Agar dapat melihat penerapan teori-teori yang didapat selama perkuliahan. 3. Agar dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa, Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Mahasiswa dapat menuangkan keterampilan dan mengaplikasikan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi masalah yang timbul. 4. Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja yang


semakin sulit, karena telah dibekali keterampilan, pengalaman-pengalaman dunia kerja dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri tersebut. Bagi Universitas 1. Dapat meningkatkan kerja sama antara Universitas dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 2. Dapat memperkenalkan sumber daya Universitas Sumatera Utara. 3. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan instansi yang bersangkutan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 4. Mempromosikan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara Bagi Instansi 1. Sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan. 2. Sebagai informasi untuk bahan perbandingan dengan permasalahan yang sama pada waktu sebelumnya, sekarang dan dimasa yang akan datang. 3. Sebagai saran untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara instansi Pemerintah (Kantor Pelayanan Pratama Medan Kota).


Bagi masyarakat 1. Sebagai informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan. 2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan untuk semua kalangan masyarakat. C. Uraian Teoritis 1 . Pengertian Sistem Menurut Kumoronto dalam Mardiasmo, (1994:8) Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terealisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu. 2 . Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Administrasi Perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan dalam arti sebagai prosedur yang meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan pemungutan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evation). 3 . Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepda kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


4 . Pengertian Implementasi Penerapan sistem perpajakan yang diperoleh dari teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain adalah : Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (2009:3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain : a. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu Premi Asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingn (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. c. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.


Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : i.

Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

ii.

Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

d. Teori Bakti Dasar keadilan pemungut pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagi suatu kewajiaban. e. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Yang dimana Negara akan menyalurkan

kembali

kemasyarakat

dalam

bentuk

pemeliharaan

kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 4 . Sejarah Perpajakan Reformasi perpajakan sebagai perubahan peraturan lama sampai keakar-akarnya, dasar falsafah dan sistem pemungutan di terapkan di Indonesia. Karena bagaimanapun juga dengan mengandalkan sistem perpajakan yang sebelum nya akan menghalangi usaha penigkatan efisiensi industri dalam Negri, dimana sistem perpajakan yang ada belum dianggap efektif untuk menjangkau segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang


dilakukan oleh susatu negara merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Global melalui pajak. Dalam pelengkap data-data yang dibutuhkan, riset atau penelitian untuk pengambilan data-data yang telah ditetep kan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jendral Pajak. Penerapan Kode Etik Pegawai sangatlah penting mengingat agar meningkatkan pelayanan perpajakan pada kantor pelayanan pajak pratama medan kota. Dalam implementasi ini dibutuhkan penerapan Sistem Informasi Pelayanan Modern (SIPMOD) yang merupakan sistem atau aplikasi yang memang diciptakan dan untuk mempermudah proses pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pratama Medan Kota. Maka sejak perpajakan dilakukan Reformasi Perpajakan menjadi Modernisasi Wajib Pajak atau Badan dapat menghitung, melaporkan, dan mengetahui secara langsung atas pelaporan kewajiban wajib pajak atas tanda bukti pengabdian wajib pajak atau badan kepada Negara. D. Ruang Lingkup Administrasi pajak dalam arti pajak merupakan iuran wajib pajak kepada Kas Negara yang berdasarkan undang-undang. Sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, sebagai prosedur meliputi prosedur-prosedur antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak, yang dimana semua hasil yang didapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan


melaksanakan tahap-tahap tersebut terdapat yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evation). Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini (PKLM) yaitu melakukan pengumpulan data yang menyangkut Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang di mulai dari : 1. Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam meningkatkan Pelayanan Perpajakan pada tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 2.

Apakah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat meningkatkan Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan upaya-upaya dalam penanggulangannya. E. Metode Penelitian Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dan benar dengan pada metode yang digunakan, maka tahapan nya adalah : 1. Tahapan Persiapan Dalam tahapan ini penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut penelitian ini, mulai dari penentuan judul, tempat penelitian, mencari bahan-bahan yang di gunakan untuk pembuatan proposal, dan konsultasi dengan dosen pembimbing.


2. Studi Literatur Penulis mengumpulkan data-data yang menjadi masalah yang akan di bahas melalui sumber bacaan seperti : buku perpajakan, buku undang-undang perpajakan, artikel ilmiah maupun literature yang berhubungan dengan objek penelitian. 3. Observasi Lapangan Dalam tahapan ini penulis melakukan peninjauan/ pengamatan secara langsung pada objek peneliatian dan meninjau secara langsung kondisi dan keadaan objek tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri untuk mengetahui Sistem Kerja yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 4. Pengumpulan Data Dalam tahapan ini penulis mengupulkan data melalui dua cara, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari sumber lain yang diolah oleh peneliti (data sekunder) yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir. 5. Analisis data dan Evaluasi Setelah penulis selesai memperoleh data yang di perlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data secara objektif, jelas, dan sistematis.


F. Metode Pengumpulan Data 1. Metode Wawancara (interview) Dalam metode ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para pegawai yang berhubungan dengan maslah yang dibahas. 2. Metode Observasi Dalam metode ini penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan cara mengamati, mendengar serta mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 3. Metode Dokumentasi Dalam tahap ini penulis meminta dokumen atau data-data pendukung yg berhubungan dengan data objek penelitian. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan Dalam pembahasan penulis laporan ini, penulis menyajikan pembahasan kedalam 5 bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Pratik Kerja Lapangan Mandiri yakni :


BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dari laporan. Bab ini terdiri dari Judul, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan, Metode Pratek Kerja Lapangan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi penelitian, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. BAB III GAMBARAN DATA SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN Dalam bab ini penulis memaparkan data yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, bagaimana penerapannya, program modernisasi perpajakan, dimensi penerapan Administrasi Perpajakan Modern, Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan serta pelayanannya setelah diterapkannya sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang di peroleh, serta menganalisis masalah yang timbul, alternative pemecahan masalah juga evaluasi terhadap altrenative masalah, serta menganalisis data untuk menjawab perumusan masalah.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan disimpulkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada.


BAB I PENDAHULUAN. pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh

Recommend Documents