BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Perkembangan
dan
pertumbuhan
ekonomi
dalam
rangka
pembangunan nasional dalam suatu negara bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab dalam
perkembangan
dan
pertumbuhan
ekonomi
dalam
rangka
pembangunan nasional. Salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, yaitu hasil pelaksanaan berbagai instansi dan pihak-pihak. Instansi dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan-perusahaan. Jadi, perusahaan adalah sebagai salah satu pelaku ekonomi. Salah satu bentuk perusahaan yang terkenal dan terlibat di dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas Perseroan juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya. Dalam
melaksanakan
usahanya
Perseroan
Terbatas
atau
dipersamakan di sini dengan perusahaan harus memperhatikan seluruh
1
aspek, yaitu aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang berdasarkan konsep Triple Bottom Line. Tidak hanya mementingkan keuntungan yang akan dicapai. Perusahaan sebagai pelaku bisnis di dalam menjalankan usahanya yaitu dituntut untuk semakin memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi ketika suatu perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan, maka perusahaan tersebut harus menyadari bahwa ada masyarakat di sekitarnya dan memikirkan tanggung jawab apa yang harus dilakukannya terhadap masyarakat tersebut. Karena perusahaan tersebut awalnya berdiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat bukan hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Terutama perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal inilah yang dikatakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Dalam keberadaannya Perseroan Terbatas melakukan aktivitasnya sebagai perusahaan sesuai dengan bidangnya. Di dalam pelaksanaan aktivitasnya yang merupakan kepentingan perusahaan tersebut, suatu perusahaan sering sekali tidak terlalu memperhatikan bahwa mereka mempunyai suatu tanggung jawab terhadap stakeholder. Stakeholder di sini mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, LSM, ataupun pemerintah. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki derajat dan kepentingan yang berbeda-beda. Salah satu tanggung jawab Perseroan Terbatas yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sekitar 2
perusahaan tersebut. Sering sekali hal ini diabaikan, atau kalaupun dilaksanakan hanya untuk mencari mempunyai suatu tanggung jawab terhadap berbagai hal. Dewasa ini, terdapat perhatian yang besar terhadap sektor swasta dan pemerintahan. Dimana perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Namun, tidak sedikit perusahaan di lingkungan masyarakat hampir membawa dampak negatif, meskipun memiliki manfaat untuk kesejahteraan dan pembangunan. Mencermati sisi negatif
industrialisasi tersebut, tidak adil manakala
masyarakat harus menanggung beban sosial. Mengingat, masyarakat adalah pihak yang tidak memperoleh kontra prestasi langsung dari industrialisasi, terutama masyarakat garis bawah (grass root) yang secara modal dan kesempatan tidak memiliki akses terhadap hiruk pikuk industrialisasi. Dalam
konteks
pembangunan
saat
ini,
keberhasilan
sebuah
perusahaan bukan lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dilihat dari sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dalam bisnis apapun, prioritas utama adalah keberlanjutan usaha. Sedangkan keberlanjutan tanpa ditopang kepedulian terhadap aspek lingkungan dan social, berpotensi menimbulkan kendala-kendala baik berbentuk laten maupun manifest, yang tentunya akan menghambat pencapaian
keuntungan
perusahaan.
Hal
tersebut
terkait
konsep 3
pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. Bagaimanapun sebuah bisnis tidak akan berjalan optimal jika tidak mampu menjaga cadangan sumber daya (resource), yang meliputi aspek sosial dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek lingkungan atau Sumber Daya Alam (SDA). Mengapa keberlanjutan sebuah perusahaan ditentukan oleh aspek social dan lingkungan, bukan semata-mata keuntungan bisnis? Dikarenakan aspek sosial dan lingkungan merupakan parameter untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau negative dari kehadiran perusahaan sebagai komunitas baru terhadap komunitas lokal (masyarakat setempat). Selain itu perusahaan pernah mendapatkan izin lokal (local licence), sebagai bentuk legalitas
secara
kultural
jika
keberadaannya
diterima
masyarakat.
Perusahaan terkadang merasa cukup dengan hanya mengandalkan izin operasional baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, namun mengabaikan izin lokal dalam wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Gambaran diatas menjadi pengantar mengenai perubahan paradigma tanggung jawab sosial perusahaan, yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Dulu perusahaan memaknai CSR, atau istilah lain Community Development (CD), Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, sebagai sebuah beban atau resiko, karena tidak 4
menghasilkan timbal balik terhadap keuntungan perusahaan. Sedangkan saat ini perusahaan semakin menyadari bahwa CSR bukan lagi beban, melainkan bagian dari modal sosial, di-oleh profit (keuntungan), tetapi juga daya dukung planet (lingkungan alam) dan people (masyarakat). Saat ini Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bukan lagi berada pada tataran wacana sebagaimana beberapa
tahun
kebelakang.
CSR
di
Indonesia
telah
mengalami
perkembangan pesat, dimana sudah menjadi unsur penting bagi perusahaan dalam
menjamin
keberlanjutan
bisnisnya,
maupun
bagi
pemangku
kepentingan lain sebagai bentuk tanggung jawab atas sebuah dampak operasional. Meski aturan main CSR sudah ditegaskan kedalam UU PT (Perseroan Terbatas) No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Kemudian UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Namun kedua Undang-undang masih terlalu lemah dan bersifat umum. Penegasan lebih lanjut diatur pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. 5
Wujud CSR versi BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dimana model ini juga dipakai oleh PT Semen Tonasa, yang pengalokasian dananya didapatkan dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen ( 2 % ). Selain itu, berdasarkan peraturan mentri Negara BUMN juga menetapkan pihak mana saja yang bisa menerima atau bekerja sama dengan program PKBL ialah pengusaha yang beraset bersih 200 Juta atau beromset 1 Milyar per tahun. Jadi berdasarkan model ini maka CSR sama saja dengan membangun hubungan ekonomi kembali, yang biasanya lebih menguntungkan perusahan yang sudah besar. Atau dengan kata lain program CSR bukan lagi menjadi tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahan itu berada. Padahal makna harfia dari kata “Responsibility” yang berasal dari kosa kata bahasa inggris dapat disepadankan dengan tindakan sukarela (hibah). Karena Responsibility mengandung dua kata, response berarti tindakan dan ability berarti kemampuan. Sejak ditetapkan pada tanggal 5 Desember 1960 atas keputusan MPRS No. II/MPR 1960. Dimana area produkisi Unit I berlokasi di Desa Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Dalam perkembangan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan semen yang semakin meningkat, PT Semen Tonasa melebarkan wilayah produksi Unit II, III, IV, dan Unit V. Perusahaan semen ini dijadikan BUMN pada tanggal 8 September 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 6
1971, awalnya pabrik Semen Tonasa ditetapkan berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Barulah pada tanggal 9 Januari 1975 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1975, bentuk Perum tersebut diubah menjadi Perusahaan Perseroan. Setelah berubah menjadi perusahaan perseroan, terjadi perubahan kepemilikan saham beberapa kali. Hal inilah yang menyebabkan PT Semen Tonasa sekarang berada di bawah kekuasaan PT Semen Gresik. Menurut buku Kinerja PT Semen Tonasa, kepemilikan saham PT Semen Tonasa telah dimiliki sebesar 99,9999 % oleh PT Semen Gresik dan Koperasi Karyawan Semen Tonasa memiliki saham sebesar 0,00001 %. Dengan struktur saham demikian, maka PT Semen Gresik, sebagai pemilik suara mayoritas, bisa saja menentukan semaunya, siapa direksi dan komisaris yang diinginkan. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten tidak memiliki saham sedikitpun. Karena itu suara dan usulan menyangkut struktur direksi dan komisaris bisa saja dianggap sebagai angin lalu. Pertanyaannya adalah, bagaimana riwayat PT Semen Tonasa dikuasai oleh PT Semen Gresik? Pada tahun 1995, terjadi penggabungan/konsolidasi 3 perusahaan semen milik pemerintah itu, PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, dan PT Semen Gresik. Di tahun 1998, pemerintah menjual sahamnya sebagian ke Cemex sehingga komposisi saham menjadi, Pemerintah 51 %, masyarakat 35 % dan Cemex 14 %. Kemudian tahun 2006, saham Cemex dijual lagi 7
dan komposisi saham menjadi, Pemerintah 51 %, Blue Valley Holding 24.9 %, dan masyarakat 24,9 % . Penjualan saham Cemex itu juga mengakhiri penggabungan 3 perusahaan itu. Tapi kenyataan kemudian dengan surat keputusan Menteri BUMN, saham PT Semen Tonasa, menjadi dikuasai oleh PT Semen Gresik. Penguasaan saham PT Semen Gresik di Semen Tonasa bukan karena adanya setoran modal, tapi adanya pengalihan saham pemerintah ke PT Semen Gresik berdasarkan keputusan menteri terkait. Namun dari rentang waktu yang sudah setengah abad itu, keberadaan PT Semen Tonasa sejauh ini belum begitu maksimal dalam mengemban tugas sebagai perusahaan yang peduli pada masyarakat lokal di Pangkep pada umumnya maupun beberapa Desa/Kelurahan yang berada di ring satu area pabrik. Tercatat ada dua Kelurahan dan dua Desa dari dua kecamatan yang berdekatan langsung dengan area eksplorasi PT Semen Tonasa. Pertama, Desa Biringere dan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro. Kedua, Kelurahan Bontoa dan Kelurahan Kalabirang yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Minasate’ne. Masyarakat yang hidup di wilayah ini tentu merupakan korban pertama dari dampak aktifitas pabrik. Bukan hanya terkait masalah polusi udara dari asap yang dikeluarkan pabrik, tapi juga hujan debu yang kerap menganggu aktifitas masyarakat serta dampak ekologis yang menimpah area persawahan. Jika dulunya warga masih bisa melakukan aktifitas panen dua kali setahun, maka belakangan ini sejak keberadaan pabrik, hal itu tidak dapat 8
lagi di lakukan secara kontinyu, karena warga sering kali harus menjumpai kekurangan pasokan air bila musim kemarau. Hal ini jelas berdampak pada tingkat kesejahteraan warga yang mayoritas hidup dari kegiatan bertani. Selain itu tingkat pengangguran di Kabupaten Pangkep masih sangat tinggi, sehingga arus urbanisasi juga turut menjadi tujuan masyarakat Pangkep. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Semen Tonasa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Masyarakat Kebupaten Pangkep”. 1.2.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana implementasi CSR PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep? 2. Bagaimana
dampak
CSR
PT
Semen
Tonasa
terhadap
pembangunan di Kabupaten Pangkep? 3. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan CSR PT Semen Tonasa? 1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan aspek yang sangat mendasar untuk
diketahui dan dirumuskan secara spesifik dalam memudahkan pencapaian sasaran penelitian, maka untuk mengetahui dengan jelas tujuan penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut :
9
1. Untuk mengetahui implementasi CSR PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep. 2. Untuk mengetahui dampak CSR PT Semen Tonasa terhadap pembangunan di Kabupaten Pangkep. 3. Untuk
mengetahui
faktor
–
faktor
yang
mempengaruhi
pelaksanaan CSR PT Semen Tonasa. 1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut: 1. Diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran khususnya kepada PT Semen Tonasa dan Pemerintah Kabupaten Pangkep secara umum. 2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
10
