BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pembiayaan negara. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator berkembangnya negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapat perhatian yang luas. Mulai dari penerimaan pajak, penggunaan pajak, dan terutama pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaannya. Menurut Waluyo (2010:2) pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.
Pelaksanaan
pembangunan
nasional
telah
menghasilkan
perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang dikehendaki, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan
diarahkan
untuk
mendorong
perekonomian.
Seiring
dengan
perkembangan perekonomian indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan di
bidang pajak. Oleh sebab itu pajak menjadi fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Begitu pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional, membuat pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mempunyai tantangan untuk lebih giat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak dan semaksimal mungkin memberi pelayanan kepada wajib pajak. Pada lain pihak masyarakat menganggap pajak adalah sesuatu yang sangat membebani bagi mereka dan penggunaan hasil pajak yang terkadang tidak sesuai pada kebutuhannya. Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan secara sukarela terhadap pemerintah untuk penyediaan barang-barang publik. Hal tersebut harus dipikul pemerintah sebab pemerintah merupakan yang memegang kekuasaan atas keberlangsungan negara dan selain itu disebabkan pihak swasta tidak dapat menghasilkan atau tidak berkewajiban untuk menyediakan jasa atau barang yang bersifat publik tersebut. Semakin banyak kebutuhan akan barang atau jasa yang bersifat publik, maka diikuti pula dengan semakin besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan hal tersebut dan sebagai akibatnya semakin besar pula pajak yang harus di pungut dari masyarakat. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perlu mendapat perhatian sehingga dalam hati masyarakat sebagai penyetor sekaligus pengguna pajak akan timbul suatu kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang taat akan pajak. Dengan demikian akan
semakin terwujudnya hidup dalam negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya karena berjalannya roda pembangunan nasional. Langkah pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengubah system pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self Assesment System. Official Assesment adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan Self Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Penerapan self assesment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempunyai potensi yang cukup tinggi bagi negara indonesia, mengingat bahwa negara indonesia salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan sebagian penduduknya dapat dikategorikan sebagai obyek pajak, akan tetapi tidak seluruhnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan
ditengah maraknya pembangunan yang digalakkan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Pada dasarnya peningkatan penerimaan pajak terganjal beberapa kendala, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masalah dalam penggunaan pajak di indonesia. Permasalahan tersebut adalah alokasi atau penggunaan pajak jelas harus transparan dan perlu diketahui oleh masyarakat, sebab masyarakat selama ini kurang puas dengan hanya diterangkan pajak untuk pembangunan. Alasan tersebut kurang dapat meyakinkan karena masih banyak wilayah yang belum dapat merasakan pembangunan dari hasil pembayaran pajak mereka sendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang enggan membayar pajak. Keadaan tersebut mungkin dapat berubah jika kesejahteraan masyakat secara luas benar-benar dapat di rasakan dan dapat menjadi prioritas utama pemerintah negara ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak penghasilannya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka ditentukan rumusan masalahnya sebagai berikut : 1. Faktor mana yang lebih dominan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. 2. Apakah kepatuhan membayar pajak berpengaruh pada kemauan membayar pajak.
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan Latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa: 1. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilannya? 2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : a. Kontribusi Praktis Membuktikan secara empiris mengenai fenomena dan gejala tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak b. Kontribusi Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana tentang faktor apa saja yang dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dan dijadikan sebagai suatu referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan dan menyempurnakan penelitian tentang perpajakan.
c. Kontribusi Kebijakan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kalangan regulator, sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak dan peraturan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan bersama. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan atas suatu pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembatasan dalam penulisan penelitian ini tidak mengalami kesimpangsiuran serta terhindar dari pembahasan yang terlalu luas dan tidak mengarah pada tujuan semula. Agar penulisan penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca, penulis hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada obyek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.
