BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan insfratruktur menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penelitian

Pembangunan insfratruktur menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Keberadaan insfratruktur yang mumpuni tentunya akan mendorong geliat pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Sumatera utara sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia tentunya memiliki potensi yang berlimpah yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah melalui penyediaan insfratruktur yang baik. Pembangunan insfratruktur suatu daerah didukung dari berbagai sumber pendanaan seperti Belanja Modal, PAD, dan Dana Perimbangan. Semua dana tersebut digunakan pemerintah sebaik-baiknya demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan ini

tentunya juga akan berpengaruh pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sering diukur dengan melihat pendapatan perkapitanya. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya semakin makmur negara tersebut. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.

Dalam lingkup

kecilnya bisa dikatakan pendapatan perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu bukti keberhasilan pembangunan yang merupakan salah satu tugas pemerintah.

Pendapatan

perkapita

menunjukkan

rata-rata

tingkat

pendapatan

masyarakat pada suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

11 Universitas Sumatera Utara

pengaruh dari beberapa aspek seperti , belanja modal, pendapatanasli daerah, dan dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita. Pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi kewenangannya memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah (pemda). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bagian penjelasan pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh keuangan daerah terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Pembangunan di Indonesia pada daerah kabupaten dan kota sampai saat ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten/kota baru berdiri yang berasal dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Simanjuntak (2001) dalam Ndadari dan Adi (2008) walaupun otonomi sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota namun pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat salah satunya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan Dana Alokasi Khusus.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan pendapatan daerah

12 Universitas Sumatera Utara

terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan,dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga bagian tersebut mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan di kabupaten/kota.Adi dan Ndadari (2008) permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Saat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa DAU merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dalam peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah yang akan mendapatkan alokasi DAK adalah daerah-daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kebijakan alokasi DAK antara lain diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah; menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta termasuk daerah ketahanan pangan; mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin,

13 Universitas Sumatera Utara

serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah; menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga; serta mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahapke DAK (http://www.perbendaharaan.go.id). Brata (2004) dalam Harianto dan Adi (2007) bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan regional yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagian Sumbangan dan Bantuan, namun penelitian ini dilakukan sebelum periode otonomi daerah. PAD merupakan kontribusi publik kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 52 (1) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.Pasal 53 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.DAK dan DAU merupakan sumber bagi pemda untuk melakukan belanja modal sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

14 Universitas Sumatera Utara

Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Juli 2007 menyatakan bahwa penyerapan anggaran dan tidak proporsionalnya belanja modal dibanding belanja barang pemerintah pusat maupun daerah telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dipandang perlu untuk melakukan realokasi sebagian belanja barang ke belanja modal khususnya untuk percepatan infrastruktur. Selanjutnya Widayadi (2007) menyatakan bahwa perkembangan alokasi belanja modal dan belanja barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002 sampai dengan 2008 menunjukkan penurunan alokasi belanja modal dibandingkan alokasi untuk belanja barang. Pada tahun 2002 alokasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja modal dan barang sebesar 74,45% sedangkan tahun 2008 menurun menjadi sebesar 50,77%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya belanja barang dibandingkan dengan total belanja menunjukkan semakin besarnya porsi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk aparatur dengan kata lain tidak mendukung rakyat dan pertumbuhan ekonomi (www.bpkp.go.id). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita di Pemko/Pemkab Provinsi Sumatera Utara “ 1.2 Rumusan masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

15 Universitas Sumatera Utara

1. Apakah belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara ? 2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara ? 3. Apakah dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara ? 4. Apakah belanja modal,pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara ? 1.3 Tujuan penelitian Tujuan di dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting karena tanpa tujuan, suatu penelitian tidak akan memiliki arah dan fokus. Penelitian yang baik merupakan penelitian yang memiliki arah dan fokus yang jelas sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan kesimpulan yang benar. Tujuan di dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal secara parsial terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara

16 Universitas Sumatera Utara

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal,pendapatan asli daerah, dan dan perimbangan secara simultan terhadap pendapatan perkapita di pemko/pemkab provinsi sumatera utara. 1.4 Manfaat penelitian 1) bagi peneliti,penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti mengenai bagaimana pengaruh belanja modal,pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita. Dan sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. 2) bagi para akademisi, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akuntansi sektor publik dan dapat memberi masukan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. 3) bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan . 4) bagi pemerintah, khususnya pemerintahan provinsi sumatera utara, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mengenai laporan keuangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

17 Universitas Sumatera Utara