BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Pendidikan merupakan tolak ukur suatu pemerintahan yang berkembang, menyediakan bantuan keuangan melalui peningkatan mutu pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Sehubungan dengan itu, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, antara lain dengan mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan penggantian atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang ditujukan agar para siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Pemerintah memprogramkan pemberian BOS bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri atau swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sekolah berperan dalam mendukung program tersebut dengan menggunakan dana tersebut seefektif mungkin untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas) tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada
1
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 34 ayat 2 tentang wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RKAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk
investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah Program Bantuan Operasional Sekolah yang dimulai sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang tahun 2010, berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Tahun 2009 pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program BOS. Program tersebut ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar. Peningkatan biaya satuan BOS pada tahun 2009 cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Kementerian Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2010. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Santoso (2007) mengenai keefektivan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar seKecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sebagai berikut: (1) tingkat keefektivan
penggunaan dana BOS sudah berjalan baik, (2) tingkat pembelajaran sudah berjalan baik, (3) penerapan dana BOS dalam pembelajaran belum dapat bejalan dengan baik, masih banyak kendala yang mungkin dihadapi oleh sekolah misalnya mengenai kegiatan siswa di luar pembelajaran, (4) tidak ada perbedaan yang signifikan atas prestasi siswa sebelum menggunakan dana BOS dan prestasi siswa sesudah menggunakan dana BOS. Kenyataan di lapangan berbeda dengan hasil penelitian tersebut, penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Beberapa peristiwa penyelewenangan, salah penggunaan dana, ketidak mampuan petugas sekolah memahami petunjuk dan prosedur yang benar dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Penggunaan dana BOS tersebut tidak sesuai prosedur. Bantuan block grand dari pemerintah pusat tersebut justru digunakan oleh kepala sekolah untuk pembangunan fisik berupa rehab ruang kepala sekolah, dan beberapa pekerjaan fisik lainnya. Terungkapnya penyelewengan penggunaan dana BOS tersebut bermula dari pengaduan Komite Sekolah Sekolah Dasar Golantepus ke DPRD. Selain itu, proses pembangunan tersebut dilakukan tanpa persetujuan komite sekolah dan orang tua wali murid dan prosesnya juga tidak melibatkan komite dan orang tua wali murid (www.wawasandigital.com, diakses 10 April 2010). Penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah juga terjadi pada Sekolah Dasar Negeri Lawe Serke. Kepala Sekolah SDN Lawe Serke dinilai sangat tertutup dalam pengelolaan dana itu, sehingga para dewan guru dan komite sekolah setempat tidak mengetahui jumlah, penggunaan, dan realisasi dana
BOS di sekolah. Wakil kepala sekolah sekaligus bendahara dana BOS, Suhardi S.Pd mengakui tidak mengetahui pasti berapa jumlah dana yang sudah dialokasikan ke sekolah. “Masalah kegunaan dana BOS tersebut kepala sekolah juga tidak pernah mendiskusikan kepada bendahara BOS maupun dewan guru lainnya. Dana BOS yang sudah ditarik dipegang oleh kepala sekolah tanpa menyerahkan kepada bendahara” (www.serambinews, diakses 10 April 2010). Masih ada peristiwa dalam bentuk gagal menyusun laporan keuangan, tidak siknronnya akumulasi perhitungan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang mengakibatkan pihak Dinas Pendidikan Sintang langsung mengambil tindakan tegas kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah tersebut dimutasi (artikel Endang Kusmiyati, 14 November 2009). Peristiwa-peristiwa diatas menunjukkan kinerja bendahara BOS belum efektif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, kemampuan bendahara memahami prosedur penggunaan dana BOS, kurangnya koordinasi antara bendahara BOS dengan kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, tidak jelasnya peran bendahara BOS dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan. Penyimpangan penggunaan dana BOS juga merupakan wujud ketidakpuasan kerja bendahara BOS. Atas dasar ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis kepuasan kerja, kejelasan peran, dan kinerja bendahara bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah kepuasan kerja, kejelasan peran, dan kinerja bendahara dana BOS saling mempengaruhi di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan ? 2. Indikator apa yang paling dominan menentukan kepuasan kerja, kejelasan peran, dan kinerja bendahara dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan ?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kepuasan kerja, kejelasan peran, dan kinerja bendahara dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan. 2. Untuk memperoleh bukti empiris indikator paling dominan menentukan kepuasan kerja, kejelasan peran, dan kinerja bendahara dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan.
1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini menjadi bahan informasi dalam merancang program perbaikan pengelolaan dana BOS. 2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Medan dapat menyusun berbagai kebijakan dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan dana BOS.
3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kepuasan kerja, kejelasan peran, dan kinerja bendahara Bantuan Operasional Sekolah. 4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna khususnya kepada para peneliti yang ingin meneliti khususnya bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan indikator yang lebih dalam dan relevan serta belum dibahas di dalam penelitian ini.
1.5. Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan modifikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Milfayetty (2009) dengan judul pengaruh kebutuhan transendensi, kesadaran berorganisasi, kejelasan peran dan pencapaian tujuan terhadap kepuasan kerja. Penelitian Milfayetty dilakukan pada Perguruan Tinggi Negeri di Medan dengan metode analisis jalur. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat penambahan variabel kinerja, sedangkan variabel kebutuhan transendensi, kesadaran berorganisasi dan pencapaian tujuan tidak digunakan dalam penelitian ini. Alasan peneliti tidak memasukkan variabel kebutuhan transendensi tersebut karena tuntutan pekerjaan sebagai bendahara memiliki aturan yang baku, jika variabel kebutuhan transendensi ingin diteliti banyak bertentangan dengan pola kerja bendahara.
Milfayetty mendefinisikan kesadaran berorganisasi adalah pemahaman individu terhadap elemen organisasi dan komitemennya untuk terlibat terhadap aktivitas organisasi. Peneliti dalam hal ini khusus mengkaji faktor-faktor dalam diri bendahara dan sekitar pekerjaannya seperti kepuasan kerja, kinerja dan kejelasan peran. Faktor-faktor dari dalam diri bendahara merupakan bagian penting, jika faktor dalam diri bendahara efektif maka akan memberikan kualitas kerja yang baik. Pencapaian tujuan kerja menurut Milfayetty adalah hasil perbandingan antara target yang ditetapkan dan tingkat pencapaian target tersebut dalam waktu tertentu didalam suatu pekerjaan. Definisi ini hampir sama dengan definisi kinerja yang dikemukan oleh Suprihanto (2000), kinerja berdasarkan standar adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai ukuran, misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu atau telah disepakati bersama. Peneliti memilih kinerja dikarenakan merupakan teori yang lebih kuat dari pada tujuan pencapaian kerja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara variabel kinerja dengan tujuan pencapaian kerja. Perbedaan penelitian ini dari peneliti Milfayetty terdapat pada metode analisis data, lokasi, dan sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor, dimana setiap indikator dari ketiga variabel menjadi variabel penelitian. Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan dengan sampel bendahara BOS yang ada disetiap sekolah.
