BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan pengertian mengenai bank, adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan usaha di bidang penyaluran kredit, pihak bank dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali, jadi semakin panjang jangka waktu kredit akan semakin tinggi pula risiko kredit tersebut. Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bank disyaratkan adanya jaminan. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan :”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Kata “jaminan” dalam peraturan perundangundangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUHPerdata, bahwa semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya, serta dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998beserta penjelasannya dinyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat.Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan, namun dari kedua peraturan diatas dapat diketahui bahwa jaminan erat kaitannya dengan hutangpiutang. Jaminan dapat diartikan sebagai harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Jaminan kredit dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu jaminan lahir karena undang-undang yaitu Pasal 1131 KUHPerdata, jaminan lahir karena perjanjian, jaminan kebendaan, jaminan penanggung hutang.3
3
Sutarno, 2005, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Jakarta, Alfabeta, hal.144
Jaminan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit dan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur untuk adanya kepastian atas pelunasan hutang debitur, atau untuk pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjaminan debitur, maka meskipun berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, jaminan atau agunan masih tetap diminta oleh pihak bank.4 Lembaga jaminan, menurut sifatnya dapat dibedakan dalam bentuk jaminan perorangan (persoonlijke zekerheid) yang menimbulkan hak perseorangan dan jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid) yang menimbulkan hak kebendaan. Ada 2 (dua) pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk suatu barang dapat diterima sebagai jaminan, yaitu : 1. Secured, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. 2. Marketable, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.5 Perbankan sebagai jantung perekonomian nasional dan berfungsi sebagai lembaga intermediary harus mampu menjadi penyalur yang cermat dalam pemberian
4
Djuhaendah Hasan , 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan),Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.233 5 Johannes Ibrahim , 2004,Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah,Bandung, Refika Aditama, hlm. 71
kreditnya, sehingga harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dengan menggunakan prinsip 5’C (Capital, Capacity, Character, Collateral dan Condition oh Economic),namun dalam pemberian kredit, prinsip collateral(jaminan ) adalah yang paling penting dalam usaha pengembalian dana kredit tersebut. Salah satu benda yang paling diminati oleh Bank sebagai jaminan kredit adalah deposito karena merupakan jaminan kas. Pengikatannyadidasarkan pada ketentuan Pasal 1152 dan 1153 KUHPerdata bahwa deposito apabila di jaminkan makadiikatdengan gadai. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul dalam memberikan kredit mengenal 2 (dua) kategori jaminan, yaitu : 1. Jaminan Pokok,adalah kelayakan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut. 2. Jaminan Tambahan,adalah jaminan yang dapat berupa tanah, bangunan, surat berharga, deposito, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain. Penggunaan deposito sebagai jaminan kredit di PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul, tidak terlalu banyak, namun jaminan ini diminati oleh bank dan nasabah, disebabkan karena: (1) jumlah kredit yang diperoleh dapat maksimal sesuai dengan nilai jaminan, (2) prosedur mudah, murah dan cepat, (3) suku bunga kredit lebih rendah karena ada kaitan perhitungannya dengan suku bunga deposito, serta (4) tidak perlu analisa yang mendalam terhadap kemampuan nasabah, tetapi kelayakan usaha yang menjadi acuan.Pelaksanaan proses pemberian kredit dengan jaminan deposito tidak berjalan dengan lancar, timbul keinginan beberapa nasabah untuk
mencairkan depositonya karena suatu kebutuhan, meskipun kredit tersebut belum berakhir. Fenomena ini menimbulkan keinginan penulis untuk mengangkat suatu permasalahan tentang deposito yang dijadikan jaminan kreditdan bagaimana bank memberikan :“DEPOSITO
pemecahan
terhadap
permasalahan
tersebut,
dengan
judul
SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT.BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG BANTUL”
B.Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang
diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut : 1. Dapatkah deposito yang dijadikan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul dikualifikasikan sebagai gadai ? 2. Bagaimanakah penyelesaiannya dalam hal deposito yang dijadikan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul ditarik sebelum jangka waktu kredit berakhir ? C.Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis sampai saat ini di perpustakaan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada memang ada karya tulis yang menyangkut mengenai deposito sebagai jaminan kredit bank yaitu :
1. ”Aspek Hukum Jaminan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito (Kredit Back To Back) Di PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Manado” , dengan rumusan masalah : a. Bagaimana Bank Danamon melaksanakan pengikatan jaminan deposito yang tidak turut ditandatangani oleh suami atau istri pemilik deposito ? b. Bagaimana Bank Danamon melakukan eksekusi (pencairan ) deposito jaminan yang tidak mendapat persetujuan suami atau isteri
pemilik
deposito jika debitur kredit yang dijamin dengan deposito tersebut wanprestasi ? 2. ”Deposito Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Bank Garansi Pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Balikpapan”, dengan rumusan masalah : a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penjaminan bank garansi di PT.Bank Negara Indonesia Cabang Balikpapan dalam hubungannya pihak ketiga sebagai pemilik deposito yang dijaminkan ? b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga pemilik deposito dalam hal debitur wanprestasi ? Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penulis dengan judul : DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANTUL ini, jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik materi maupun obyek penelitiannya.
Apabila di kemudian hari ternyata diketemukan penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu.
D.Manfaat Penelitian 1.Kegunaan Secara Teoritis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan terkait dengan hukum jaminan dan menjadi tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini. 2.Kegunaan Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya dunia perbankan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih bagi para pihak (kreditur dan debitur). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya bagi para pengguna jasa perbankan. E.Tujuan Penelitian Penelitian yang penulis akan lakukan ini bertujuan untuk mengetahui : a. Kualifikasi perjanjian gadai deposito. b.Penyelesaian hukum dalam hal deposito yang sedang dijadikan jaminan kredit, ditarik oleh pemiliknya sebelum kredit berakhir.
