BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Semua orang ingin dilayani dan mendapatkan kedudukan yang sama dalam pelayanan kesehatan. Dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 34 menyatakan negara menjamin setiap warga negara mendapatkan hidup sejahtera, tempat tinggal, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, namun sering terjadi dikotomi dalam upaya pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan yang baik hanya diberikan bagi kalangan masyarakat yang mampu sedangkan masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional (Info Askes, 2010). Salah satu upaya pemerintah untuk mengimplementasikan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan undang-undang yang mengatur jaminan atau perlindungan sosial untuk seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Dalam undang-undang ini, jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Jaminan kesehatan diberikan pada seluruh warga negara yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Info Askes, 2010).
Universitas Sumatera Utara
Menurut Thabrany dalam Info Askes (2010), esensi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional akan mengarah pada tiga subjek yaitu penduduk Indonesia tanpa terkecuali akan mendapat pelayanan kesehatan yang memadai ketika sakit di seluruh Indonesia, penduduk usia lanjut dan penderita cacat total memiliki dana pensiun bulanan, semua anak yang orang tuanya meninggal atau cacat total akan mendapat dana bulanan hingga mandiri. Berdasarkan hasil analisis World Health Organization (WHO), sistem pelayanan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kesehatan tersebut, tetapi juga tergantung kepada sistem pelayanan yang berlaku bagi masyarakat. Dampak dari sistem pelayanan kesehatan yang tidak tepat paling dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, yang akan semakin terdorong pada kemiskinan akibat tidak adanya perlindungan finansial terhadap kesehatan. Asuransi kesehatan adalah suatu sistem pembiayaan yang memberikan jaminan penggantian sosial dalam menghadapi risiko yang disebabkan oleh gangguan kesehatan (penyakit) baik penyakit yang dapat disembuhkan dengan pelayanan rawat jalan maupun perawatan yang lebih intensif atau rawat inap. Keadaan tersebut sebagai akibat adanya gangguan kesehatan dan menimbulkan kerugian yang disebabkan pengeluaran biaya untuk pengobatan dan perawatan serta kerugian akibat hilangnya waktu kerja (Wahyuni, 1995). Program Asuransi Kesehatan Sosial merupakan penugasan pemerintah kepada PT. Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan meliputi peserta pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun
Universitas Sumatera Utara
PNS, penerima pensiun TNI/Polri, penerima pensiun pejabat negara, veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, Pegawai Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan – PTT, melalui SK Menkes Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti Dan Cara Lain) serta anggota keluarga yang ditanggung yaitu isteri/suami yang sah yang mendapat tunjangan isteri/suami serta anak baik anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan anak, belum berumur 21 tahun atau telah berumur 21 tahun bagi anak yang masih melanjutkan pendidikan formal, belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri dengan jumlah anak yang ditanggung dua anak (Info Askes, 2009). Perjalanan Askes sosial selama kurun waktu lebih dua puluh tahun menunjukkan bahwa program ini jatuh bangun dalam menemukan sistem pemeliharaan kesehatan dan sistem pembiayaan yang efisien. PT. Askes mulai mengembangkan sistem pelayanan kesehatan antara lain konsep rujukan, konsep dokter keluarga dan konsep wilayah. Tujuan dari pengembangan sistem pelayanan kesehatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta dengan biaya yang terkendali (cost containment) (Sulastomo, 2000) Menurut Info Askes Bulan Maret Tahun 2010, data memperkirakan dari sekitar 230 juta jiwa penduduk Indonesia, yang telah mendapatkan asuransi kesehatan berkisar 98.200.000 jiwa (42,6%), yang terdiri dari 16,3 juta jiwa melalui PT. Askes dengan program askes sosial (PNS/TNI/Polri/Veteran dan Perintis Kemerdekaan), 2,5 juta jiwa pekerja sektor formal dalam program asuransi komersial, 76,4 juta jiwa masyarakat miskin dan hampir miskin dalam program Jamkesmas, 3 juta jiwa pekerja
Universitas Sumatera Utara
sektor informal yang ditanggung pemerintah daerah. Dari data diketahui bahwa 57,4% atau sekitar 131 juta warga yang belum memiliki asuransi kesehatan. Jumlah ini sangat rentan sakit berat, karena banyak masyarakat yang tidak terlindungi kesehatannya akan menjadi jatuh miskin akibat penyakit yang diderita. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang disediakan oleh PT. Askes dapat diperoleh peserta askes sosial di puskesmas, balai pengobatan pemerintah, poliklinik umum rumah sakit pemerintah. Seiring dengan tuntutan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. Askes untuk peserta askes sosial, PT. Askes (Persero) sejak tahun 2003 mulai mengembangkan konsep dokter keluarga dalam pelayanan rawat jalan tingkat pertama (Info Askes, 2009). Menurut The American Board of Family Practice dalam Azwar (1996), dokter keluarga adalah dokter yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama serta pelayanan kesehatan yang menyeluruh yang dibutuhkan pasien. Tujuan dari konsep dokter keluarga adalah agar peserta bisa mendapatkan pelayanan yang lebih private dibandingkan dengan pelayanan di puskesmas. Program pelayanan RJTP oleh dokter keluarga sebenarnya sudah mulai dikembangkan pada tahun 1995 di Jawa Timur dalam proyek bantuan Bank Dunia (HP4). Dari evaluasi program ini diperoleh manfaat yang besar baik dari aspek mutu pelayanan maupun pengendalian biaya, sehingga layak untuk dikembangkan di daerah lain. Hasil survei yang dilakukan di Jawa Timur tahun 2000 diperoleh gambaran bahwa kualitas pelayanan RJTP (rawat jalan tingkat pertama) di Puskesmas jauh dibawah pelayanan RJTP yang dilaksanakan pada praktek dokter keluarga (Anonim, 2010).
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan itu semua, maka manajemen PT Askes (Persero) mengambil kebijakan untuk mengalihkan pelayanan RJTP dari Puskesmas ke dokter keluarga yang dilaksanakan secara bertahap. Kebijakan dokter keluarga ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 123/Kep/0603 tentang Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama oleh Dokter Keluarga bagi peserta askes sosial yang selanjutnya merupakan suatu model dalam pelaksanaan program (Info Askes, 2009). Pemanfaatan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu interaksi antara pengguna jasa pelayanan (user) dengan penyelenggara pelayanan (provider). Interaksi
ini
merupakan
suatu
hubungan
yang
kompleks
yang
bersifat
multidimensional serta dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Green dalam Sarwono (2004), pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor predisposisi (predisposing factor) meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, sosial budaya, sosial ekonomi. Faktor pendukung (enabling factor) meliputi ketersediaan fasilitas kesehatan dan ketercapaiannya. Faktor penguat (reinforcing factor) meliputi sikap dan perilaku petugas kesehatan dan tokoh lainnya yang berpengaruh. Menurut Azwar (1996), bahwa pemanfaatan seseorang terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya dan sosial ekonomi orang tersebut. Bila tingkat pendidikan, sosial budaya dan sosial ekonomi baik maka secara relatif pemanfaatan pelayanan kesehatan akan tinggi. Menurut penelitian Astuti dalam Rosnifah (2002), bahwa kepesertaan Askes dan waktu berhubungan secara bermakna dengan pemanfaatan pelayanan rawat jalan. Menurut penelitian Wahyuni (1995), bahwa sarana pelayanan kesehatan yang
Universitas Sumatera Utara
digunakan oleh peserta Askes Sosial adalah puskesmas dan rumah sakit, sedangkan jenis pelayanan kesehatan yang diminta oleh peserta askes sosial adalah rawat jalan tingkat lanjutan di rumah sakit pemerintah atau swasta. Berdasarkan Laporan Manajemen PT. Askes (Persero) Regional I (2009), pencapaian pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) oleh dokter keluarga PT. Askes (Persero) sebesar 33% (54.411 jiwa) dari target yang ditetapkan 166.665 jiwa (jumlah peserta 1.345.516 jiwa) dengan 87 dokter keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Regional I. Pencapaian pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) oleh dokter keluarga pada tahun 2009 di Kantor Cabang Utama Medan sebesar 17% (8.758 jiwa) dari target peserta 52.062 jiwa dengan 20 dokter keluarga. Jumlah peserta Askes sosial yang terdaftar pada September 2010 di dokter keluarga adalah 14.319 jiwa termasuk keluarga, sedangkan jumlah dokter keluarga yang menjadi mitra PT. Askes (Persero) KCU Medan pada April 2010 sebanyak 29 dokter keluarga. Jumlah kunjungan pada pelayanan dokter keluarga oleh peserta Askes sosial pada bulan Juli, Agustus, September Tahun 2010 adalah 1.402 kunjungan, 1.556 kunjungan, 2.078 kunjungan. Pencapaian pelayanan dokter keluarga dalam rawat jalan tingkat pertama ini dapat dikatakan rendah dikarenakan sistem pembayaran pelayanan dokter keluarga oleh PT Askes (Persero) adalah sistem kapitasi. Pembayaran kapitasi adalah suatu cara pengendalian biaya dengan menempatkan PPK (Penyedia Pelayanan Kesehatan) pada posisi menanggung risiko, seluruhnya atau sebagian, dengan cara menerima pembayaran atas dasar jumlah jiwa yang ditanggung atau terdaftar. Jika pembayar membayar dengan cara kapitasi, PPK akan menekan biaya hingga paling tidak biaya
Universitas Sumatera Utara
per unit pelayanan yang diberikan sama atau lebih kecil dari biaya rata-rata pelayanan. Besarnya perbedaan pencapaian pelayanan dokter keluarga dengan target yang telah ditetapkan oleh PT. Askes (Persero) dapat memengaruhi sistem pengendalian biaya dan mutu pelayanan kesehatan oleh penyedia pelayanan kesehatan (Askes, 2009). Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor predisposisi (pengetahuan, pekerjaan), faktor pendukung (jarak) dan penguat (sikap perawat dan dokter kepada peserta askes sosial dan keberadaan dokter) peserta askes sosial meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap pemanfaatan pelayanan dokter keluarga PT. Askes (Persero) di Kota Medan Tahun 2011. 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh faktor predisposisi (pengetahuan, pekerjaan), faktor pendukung (jarak) dan penguat (sikap perawat dan dokter kepada peserta askes sosial dan keberadaan dokter) peserta askes sosial terhadap pemanfaatan pelayanan dokter keluarga PT. Askes (Persero) Kota Medan Tahun 2011. 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh faktor predisposisi (pengetahuan, pekerjaan), faktor pendukung (jarak) dan penguat (sikap perawat dan dokter kepada peserta askes sosial dan keberadaan dokter) peserta askes sosial terhadap
Universitas Sumatera Utara
pemanfaatan pelayanan dokter keluarga PT. Askes (Persero) Kota Medan Tahun 2011. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Memberikan masukan bagi PT. Askes (Persero), terkhusus Kantor Cabang Utama Medan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan pelayanan dokter keluarga sebagai pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dikembangkan oleh PT. Askes untuk mengendalikan pembiayaan dan mutu pelayanan yang lebih baik. 2. Sebagai sumber masukan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan dokter keluarga sebagai pelayanan rawat jalan tingkat pertama bagi peserta Askes sosial. 3. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
Universitas Sumatera Utara
