BAB I PENDAHULUAN. Pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih cepat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan dan sosial budaya, sehingga mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN. Terbentuknya ASEAN, yaitu untuk membentuk kerja sama dalam meredakan rasa saling curiga, membangun rasa saling percaya, selain itu negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya kerja sama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan. 1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan negara-negara anggota ASEAN sebagai pasar tunggal dengan daya saing ekonomi tinggi dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Tujuan dari MEA adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, dan daya saing serta integrasi dengan regulasi, efektif untuk perdagangan dan investasi yang mana terdapat kebebasan aliran pelaku usaha dan tenaga kerja serta arus bebas barang, jasa, investasi dan juga modal. 2 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

1

Seto Haryo Aji Wicaksono, Faizal Roni, Ahmad Sugondo, Kesiapan Konsumen Dalam Negeri Menyikapi AFTA Dan AEC 2015, Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2015 Magister Manajemen Universitas “BSI Bandung, hal B-70 2 Wangke, Humphrey. Peluang Indonesia dalam Masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. VI, No.10/II/P3DI/Mei: 5-8. Tahun 2014

1

Universitas Sumatera Utara

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah hingga sepuluh milyar rupiah; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai lima puluh milyar rupiah (Pasal 1 dan 8 UU No. 20 tahun 2008). Usaha menegah memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Diakui secara luas bahwa Usaha Menengah sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari usaha besar, terutama karena Usaha Menengah adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. 3 Sesuai dengan pilar utama MEA ini, akan tercipta pasar tunggal di wilayah ASEAN. Pasar tunggal ini akan munculkan aliran perdagangan barang, jasa, modal dan investasi secara bebas. Indonesia sebagai anggota ASEAN yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak ini akan sangat berpotensi menjadi

3

Tulus T.H Tambunan. Pasar Bebas ASEAN: Peluang, Tantangan dan Ancaman Bagi UMKM Indonesia. (Jakarta: Kementrian Koperasi dan UMKM, 2012), hal 17


pasar yang kuat untuk perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh Negaranegara di ASEAN. 4 Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. 5 Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, meningkatkan daya saing, meningkatkan pembangunan ekonomi yangadil, dan lebih mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global. Pemberlakuan MEA pada satu sisi akan memberikan peluang karena terjadinya arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Dengan adanya MEA akan mendorong kawasan ASEAN menjadi lebih terintegrasi, dinamis dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dagang kawasan dan global. 6 Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang di mulai akhir tahun 2015 merupakan realisasi ide pemimpin ASEAN. Konsep MEA merupakan bentukan berupa pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan kualitas warga ASEAN untuk mampu memiliki daya saing dengan masyarakat di luar ASEAN. Selain itu dengan adanya MEA diharapkan mampu menarik masuk investasi di ASEAN sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dengan adanya MEA memberikan alternatif jalur yang lebih mudah dimana suatu negara mampu

4

Ana Syukriah & Imam Hamdani, Peningkatan Eksistensi Umkm Advantage Dalam Rangka Menghadapi MEA 2015 Temanggung, Economics Development Analysis Journal, ISSN 2252-6889 tahun 2013 Universitas Negeri Semarang. 5 http://www.gajimu.com/main/tips-karir/peluang-dan-tantangan-dalam-menghadapimasyarakat-ekonomi-asean, (diakses tanggal 1 Mei 2016) 6 http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=1&date=2016-01-14, (diakses tanggal 2 Mei 2016)


menjual produk baik barang maupun jasa. Hal baru dalam MEA adalah adanya ketentuan untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan yang menghalangi arus transaksi di bidang produksi jasa yang selama ini terbelenggu dengan berbagai peraturan perundang-undangan. 7 Identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Berbagai pemalsuan merek dagang untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah daripada barang yang menggunakan merek yang dipalsukan itu. Untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti sehingga merugikan pengusaha seperti jasa Usaha Menengah yang memproduksi barang asli. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas diperlukan suatu perlindungan merek barang barang yang diproduksi jasa usaha menengah berdasarkan Undang Undang Merek No 15 Tahun 2001. Perlindungan hukum terhadap suatu merek tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan produsen tetapi juga mempunyai tujuan melindungi konsumen. Oleh karena itu perlindungan terhadap merek harus diatur dengan tegas agar dapat melindungi konsumen dari pemalsuan barang atau jasa yang mempergunakan merek secara tidak sah. Manfaat yang tidak kalah pentingnya dengan adanya perlindungan hukum dalam bidang merek adalah upaya membuka pasaran ekspor. Dengan diberikan perlindungan pada merek produk jasa usaha menengah yang sesuai dengan ketentuan Undang undang

7

Oly Viana Agustine, Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tahun 2015, hal 778


Nomor 15 Tahun 2001, lebih memotivasi kerja dan berimplikasi positif dalam meningkatkan daya saing sehingga menungkatkan pendapatan. 8 Cetak biru MEA adalah ambisi membentuk ASEAN sebagai pusat perdagangan kawasan yang terintegrasi. Cetak biru tersebut memuat empat pilar utama yaitu pertama, ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas, kedua , ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastrukutr, perpajakan, dan e-commerce, ketiga, ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam), dan keempat, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. 9 Keterkaitan keempat pilar MEA tersebut membutuhkan koordinasi, konsistensi dan kesatuan arah elemen-elemen dari setiap pilar, dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap implementasi. Untuk menjamin hal tersebut maka keempat pilar perlu didukung oleh riset, capacity building dan efektivitas kelembagaan ASEAN, serta komitmen kuat tiap negara.

Khusus untuk

pencapaian pilar pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kelima elemen yang 8

Candra Purnama. Perlindungan Hukum Produk Umkm Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Staf Dinas Koperasi Dan UMKM, hal 4 9 Boy Syamsul Bakhri, Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Dan Tinjauan Dari Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 25 No. 2 Desember 2015, hal 63


digunakan untuk pencapaiannya juga terkait erat dan saling mendukung antara satu dengan lainnya. Dalam kerangka pasar tunggal ASEAN, aliran barang dan jasa yang bebas di kawasan akan mendorong efisiensi produksi kawasan dalam kerangka supply chain. Secara teknis pencapaian MEA menggunakan mekanisme dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN selama ini yang diperkuat dengan penguatan institusi dalam kerjasama ASEAN. Masing-masing institusi dan inisiatif yang terlibat di lima elemen pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Sebagai contoh, untuk elemen aliran bebas barang, inisiatif penurunan tarif dan non-tarif serta fasilitasi perdagangan menuju aliran bebas barang MEA didasarkan pada perkembangan dan penyempurnaan mekanisme yang ada mulai dari Prefential Tarif Arrangement (PTA), ASEAN Free Trade Area dan dilanjutkan oleh konsep cetak biru MEA. Hal yang sama juga terjadi untuk elemen-elemen lainnya di dalam pilar ini. 10 ASEAN Ecomonic Community (AEC) akan diberlakukan pada tahun 2015, kawasan ASEAN selanjutnya akan menjadi pasar tunggal dan kesatuan yang berbasis Jasa Usaha Menengah dalam rangka menghadapi pasar tunggal ASEAN akan bergerak bebas antar negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki tingkat integritas yang tinggi di bidang elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor yang berbasis sumber daya alam. Memperluas ruang lingkup kerjasama hak kekayaan intelektual ASEAN, selain merek dagang dan paten, termasuk kerjasama pertukaran informasi dan penegakan hak cipta. Masing-masing anggota ASEAN 10

Desy Churul Aini, Harmonisasi Undang-undang Dasar 1945 dengan Ketentuan Internasional Tentang Masyarakat Ekonomi Asean 2015 (Asean Economic Community/AEC 2015), Fakultas Hukum, Universitas Lampung Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, ISSN 1978-5186 tahun 2015, hal 365


masih tertinggal dalam pengembangan intellectual property dibandingkan dengan kawasan lainnya, hanya Singapura yang Intellectual propertynya paling menonjol. Sedangkan untuk pengembangan sendiri-sendiri membutuhkan biaya riset yang tinggi dan teknologi khusus. ASEAN akan bekerjasama dalam bidang ini dengan melindunginya melalui HAKI. Dengan adanya kerjasama dalam pengembangan hak atas kekayaan intelektual diharapkan biaya lebih murah sehingga mampu bersaing dengan negara-negara di belahan dunia lain. 11 Bidang jasa Usaha Menengah sebenarnya sudah ada sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, namun adapun yang menjadi aturan yang dipakai selama UMKM berlangsung sebelum lahirnya undang-undang UMKM yaitu digunakannya KUHPerdata sebagai UU yang mengatur mekanisme kegiatan ekonomi secara umum. Seiring perkembangan ekonomi yang menuntut kerja sama perekonomian secara internasional mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap bidang jasa Usaha Menengah demi melindungi Bidang jasa Usaha Menengah dari pengaruh perdagangan internasional. Walaupun dengan adanya KUHPerdata tersebut belum dapat mengatur secara terperinci mengenai bidang jasa Usaha Menengah secara khusus. Masih banyak kekurangan pengaturan baik secara teoritis maupun teknis selama berlangsungnya bidang jasa Usaha Menengah. Maka lahirlah undang-undang UMKM sebagai peraturan yang mengatur permasalahan hukum di bidang jasa Usaha Menengah yang belum diatur dalam KUHPerdata.

11

Yani Antariksa, Manajemen Strategi Antariksa 2010, melalui http://antariksa2010. blogspot.co.id/2013/11/antisipasi-kesiapan-indonesia.html, (diakses tanggal 2 Mei 2016)


Dalam mengatur perekonomian saat ini penting terdapat suatu aturan yang khusus, misalnya mengenai hal UMKM sendiri yang pada dasarnya dibentuk secara khusus melalui Undang-undang No. 20 tahun 2008 yang secara terperinci dan khusus hanya mengatur mengenai unit kegiatan perekonomian yang berlingkup pada usaha mikro, kecil dan menengah. Adanya pengaturan khusus mengenai bidang jasa Usaha Menengah ini membantu para pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bidang itu untuk mentaati peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur hal itu, tanpa harus melibatkan pengaturan hukum yang sangat umum. Kekuatan yang dimiliki bidang jasa usaha menengah itu sendiri dalam menghadapi krisis ini karena bidang jasa usaha menengah tidak berfokus pada keadaan perekonomian dunia, bidang jasa Usaha Menengah sendiri hanya mengandalkan system perekonomian yang tradisional, tanpa diintervensi oleh perdagangan bebas. 12 Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat demi dapat mengejar ketinggalan dalam persaingan usaha dan pasar bebas. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap bidang jasa usaha menengah tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 13

12

Yunita R. Panjaitan, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro. Kecil dan Menengah dalam Pasar bebas Asean-China Free Trade Area, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013 Volume I Nomor 2, hal 2-4 13 Teguh Sulistia, Perlindungan Hukum dan Pemberdayan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas, Jurnal Hukum Bisnis, hal.22


Berdasarkan uraian tersebut, hal mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bidang Jasa Usaha Menengah Dalam Rangka Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN.

B. Perumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan hak merek pada bidang jasa Usaha Menengah dalam rangka menghadapi pasar tunggal ASEAN? 2. Bagaimanakah peranan Asean menghadapi pasar tunggal pada bidang jasa Usaha Menengah khususnya di Indonesia? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak merek pada bidang jasa Usaha Menengah dalam rangka menghadapi pasar tunggal ASEAN?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penulisan ini dilakukan dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, yaitu: 1. Tujuan penulisan Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pengaturan hak merek pada bidang jasa Usaha Menengah dalam rangka menghadapi pasar tunggal ASEAN. b. Untuk mengetahui peranan Asean menghadapi pasar tunggal pada bidang jasa Usaha Menengah khususnya di Indonesia.


c. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak merek pada bidang jasa Usaha Menengah dalam rangka menghadapi pasar tunggal ASEAN. 2. Manfaat Penulisan Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dantujuan

yang

ingin

dicapai

maka

diharapkan

penelitian

ini

dapat

memberikanmanfaat sebagai berikut : a. Pemerintah Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan untuk meningkatkan pengetahuan Pemerintah mengenai persiapan MEA dalam mengantisipasi kondisi yang dihadapi, meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan khususnya hak merek pada bidang Jasa usaha menengah dalam rangka menghadapi Pasar Tunggal b. Profesi Pelaku usaha Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan sebagai informasi untuk melakukan pengkajian tentang peraturan perundang-undangan yang isinya mengenai jasa usaha menengah khususnya. c. Masyarakat Umum Dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai dengan adanya MEA ini, secara tidak langsung masyarakat dituntut untuk berkreativitas dan mampu bersaing dengan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya terkait hak merek


pada bidang Jasa usaha menengah dalam rangka menghadapi Pasar Tunggal di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bidang Jasa Usaha Menengah Dalam Rangka Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN”. Pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tersebut sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Eggianina Sinuhaji, Tahun 2015, Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Ekonomi, Program kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan judul “Kajian yuridis implikasi masyarakat ekonomi asean (MEA) terhadap penanaman modal asing pada sektor usaha rumah sakit”. Pokok masalah dari penelitian adalah: a. Bagaimanakah aspek hukum pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)? b. Bagaimanakah aspek hukum penanaman modal di Indonesia? c. Bagaimanakah implikasi MEA terhadap penanaman modal asing sektor usaha rumah sakit?


2. Penelitian yang dilakukan oleh Robby Adhitya S, Tahun 2015, Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Ekonomi, Program kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Advokat Asing di Indonesia Dengan Keberadaan Masyarakat Ekonomi Asean”. Pokok masalah dari penelitian adalah: a. Bagaimana pengaturan perdagangan bebas sektor jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN ? b. Bagaimana aspek hukum mengenai advokat asing di Indonesia? c. Bagaimana pengaturan jasa advokat asing di Indonesia setelah keberadaan perdagangan bebas sektor jasa Masyarakat Ekonomi ASEAN? Pada dasarnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti tersebut di atas tidak sama dengan penelitian ini, baik dari segi judul maupun pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

E. Tinjauan Pustaka 1. Hak Merek Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu Undang-undang


yang khusus mengatur mengenai merek yaitu dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 14 Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 15Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (indication of origin). Merek dan sejenisnya dikembangan oleh para pedagang adanya industrialisasi. 16 Merek (trademark) sebagai tanda dengan daya pembeda yang di gunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen tanda dengan daya pembeda, tanda tersebut harus digunakan dan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Jadi merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. 17 Jadi merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap sebagai suatu ciri pembeda (a distinctive character) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. 18 Merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Barang atau jasa apapun yang dibutuhkan, lebih 14

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2007), hal 89 15 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), hal 63 16 Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktinya di Indonesia, (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal 207 17 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, (Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Rajawali Press, 2013), hal 207 18 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) : Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2015), hal 6


sering disebut dengan nama dagangnya ketimbang nama generiknya. Merek atau juga biasa dikenal dengan istilah brand - adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Namun tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Branding menjadi bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk/jasa. 19 Hak Merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada sesorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

2.

Perkembangan Jasa Usaha Menengah Jasa Usaha Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari aspek

ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial usaha. Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis produksi tunggal

19

http://www.hki.co.id/merek.html, (diakses tanggal 3 Mei 2016)


membuat Jasa Usaha Menengah harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global. Dalam hal ini, jasa Usaha Menengah ditutut untuk mampu bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara. Jasa Usaha Menengah selalu hadir karena memang diperlukan. Jasa Usaha Menengah ini selalu pula dapat membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa Indonesia dilanda badai krisis ekonomi (sejak Juli 1997). Jasa usaha menengah ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jasa usaha menengah mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan Jasa usaha menengah, disebabkan Jasa usaha menengah mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. Jasa usaha menengah mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. Jasa usaha menengah juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan Jasa usaha menengah ini semakin mantap. Selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, Jasa usaha menengah ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini. Umumnya, Jasa usaha menengah memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar.


Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala Jasa usaha menengah. Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan Jasa usaha menengah ternyata tak bisa diabaikan. 20 Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat

pengalaman-pengalaman

di

negara-negara

tentang

peranan

dan

sumbangsih Jasa usaha menengah dalam pertumbuhan ekonomi. Jasa usaha menengah

memainkan

peran-peran

penting

didalam

pembangunan

dan

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar (UB). Di NSB, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, Jasa usaha menengah juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi pedesaan. 21 Jasa usaha menengah telah tumbuh dan berkembang cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan yang cukup pesat ini berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat. Kompetisi yang meningkat cenderung menyebabkan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh Jasa usaha menengah mengarah pada

20

Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 3 Mahendro Nugroho. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hal 1 21


keseimbangan. Bahkan pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak mampu berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha. 22 3. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN Secara umum, Masyarakat Ekonomi ASEAN diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain (maksudnya antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam lingkup ASEAN) dimana adanya perdagangan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN yang telah disepaki bersama antara pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negaranegara ASEAN lainnya (9 negara lainnya) telah menyepakati perjanjian MEA tersebut atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Economy Community atau AEC. 23 MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomu ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. 24 Pengertian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah bentuk integrasi masyarakat ASEAN dimana adanya perdaganan bebas di antara anggota-anggota 22

Nety Herawati. Lilitan Masalah Usaha Mikro kecil, Menengah (UMKM) dan Kontroversi Kebijakan. (Medan: Bitra Indonesia, 2003), hal 34 23 http://sukasosial.blogspot.com/2015/08/masyarakat-ekonomi-asean.html, (diakses tanggal 3 Mei 2016) 24 http://pengertian.website/pengertian-mea-dan-ciri-ciri-masyarakat-ekonomiasean/.html, (diakses tanggal 3 Mei 2016)


Negara ASEAN yang telah di sepakati bersama Negara-negara ASEAN, dan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan sangat kompetitif. Saat ini untuk mewujudkam Masyarakat Ekonomi ASEAN ini masih harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang terdapat pada masingmasing negara anggota. Beberapa tahapan awal mesti diwujudkan untuk merealisasikan target atau sasaran bersama Masyarakat Asean tersebut, di antaranya adalah melalui penerapan Masyarakat Ekonomi Asean. 25 MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatanhambatan ekonomi (economic frontier) antara perekonomian Negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial. Secara operasional, integrasi ekonomi ASEAN dapat didefenisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, serta prosedur. Instrumen integrasi ekonomi ASEAN meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. 26

25

https://hstin597.wordpress.com/2015/01/28/pengertian-masyarakat-ekonomi-aseanmea/.html, (diakses tanggal 4 Mei 2016) 26 Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, https://www.academia.edu/9503310/ (diakses tanggal 4 Mei 2016)


Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan wujud integrasi kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi. Inisiator integrasi MEA adalah negara-negara anggota ASEAN. Kritik muncul bahwa integrasi yang didorong ASEAN bersifat elitis. Dimana, masyarakat ASEAN sebenarnya tidak tahu tetapi harus mengikuti arus yang berlangsung sebagai konsekuensi dari perjanjian kerjasama regional para elit negara. Meski demikian, kesepakatan kerjasama regional yang dirintis elit merupakan cerminan dari kondisi terkait mobilitas umat manusia yang sebenarnya tidak bisa dibatasi dengan sekat-sekat negara. Karena, mobilitas umat manusia telah berlangsung jauh sebelum sistem negara muncul pasca perjanjian Westphalia 1684. 27 4. Pengertian Pasar Tunggal Asean Pasar tunggal merupakan adanya pasar bersama dalam suatu kawasan yang mana aturan dan kebijakannya dibentuk bersama, ekspor impor pun dilakukan bersama- sama sehingga tidak lagi kepada masingmasing Negara dalam proses perdagangan internasional ini. Dalam pasar tunggal ini semua arus barang, manusia, jasa dan modal bebas bergerak diantara kawasan ini tanpa ada protect. Namun, untuk mencapai tahapan ini tidak dengan mudah, suatu regionalisme harus sudah benar- benar kokoh dan kuat serta masingmasing Negara harus rela mengorbankan sedikit kedaulatannya dan harus kompak dalam menjalankannya. 28 Perjalanan untuk mewujudkan pasar tunggal ASEAN dan basis produksi bersama, sudah dimulai, namun akan memakan waktu yang cukup lama untuk 27

Zaenal Muttaqin Dan Deasy Silvya Sari, Strategi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8, hal 68 28 http://ninafadilla.blogspot.co.id/2010/04/pasar-tunggal-asean-2015.html, (diakses tanggal 6 Juni 2016)


berkembang sepenuhnya berdasarkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi di negara anggota. AEC menargetkan untuk menciptakan basis produksi tunggal yang memungkinkan bisnis mengeksplorasi dan melengkapi produk dan layanan di wilayah ini, menciptakan jaringan lintas industri, dan terlibat dalam jaringan pasokan global. Implementasi Pasar Tunggal ASEAN sudah di ambang pintu. Namun, kesiapan Indonesia dan daya saing para pelaku usaha di dalam negeri, untuk menghadapi era perdagangan bebas itu, masih memprihatinkan. Sosialisasi terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha di dalam negeri juga masih sangat minim. Sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, akan terjadi arus bebas atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya, melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. 29

29

http://satrioarismunandar6.blogspot.co.id/2014/03/masyarakat-ekonomi-asean-ketarketir.html, (diakses tanggal 7 Juni 2016)


F. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan

dan

teknologi,

oleh

karena

penelitian

bertujuan

untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi. 30 Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain: 1. Spesifikasi Penelitian Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. 31 Penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan skripsi penulis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperolah gambaran yang lengkap dan secara jelas tentang hak merek pada bidang jasa usaha menengah dalam menghadapi pasar tunggal Asean dapat dikaitan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

30

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 20 31 Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm 54.


2. Sumber data Penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 32 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku, pendapat-pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

32

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 30.


3. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reaseacrh) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca,

menelaah,

mengklarifikasi,

mengidentifikasi,

dan

dilakukan

pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundangundangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat

atau

penemuan-penemuan

yang

berhubungan

dengan

permasalahan penelitian. 33 4. Analisis data Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. 34

33

Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Op.Cit, hlm 24

34

Ibid., hlm 24-25


G. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : Bab I mengenai pendahuluan merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

keaslian

penulisan,

tinjauan

kepustakaan,

metode

penulisan,

sistematika penulisan. Bab II mengenai

Pengaturan Hak Merek Pada Bidang Jasa Usaha

Menengah Dalam Rangka Menghadapi Pasar Tunggal. Berisikan tentang Pengertian dan Dasar Hukum Pengaturan Bidang Jasa Usaha Menengah, Bidang Jasa Usaha Menengah Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN, Hak Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Pengaturan Hak Merek pada Bidang Jasa Usaha Menengah dalam rangka Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN. Bab III mengenai Peranan Asean Menghadapi Pasar Tunggal Pada Bidang Jasa Usaha Menengah. Berisikan tentang Konsep Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN terdiri dari Latar belakang terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN Maksud dan Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Kesepakatan MEA Terkait dengan Bidang Jasa Usaha Menengah. Pasar Tunggal dan Peranannya terdiri dari Pengertian dan Dasar hukum Pasar Tunggal dan Tantangan dan Peluang Indonesia menghadapi Pasar Tunggal ASEAN. Peran ASEAN dalam Menghadapi Pasar Tunggal pada Bidang Jasa Usaha Menengah.


Bab IV mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bidang Jasa Usaha Menengah Dalam Rangka Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN. Bab ini berisi tentang Peran dan kebijakan Pemerintah dan swasta Terhadap Hak Merek di bidang Jasa Usaha Menengah dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN dan Perlindungan Hukum atas Merek di Bidang Jasa Usaha Menengah di Indonesia. Bab V mengenai Kesimpulan dan Saran merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran


BAB I PENDAHULUAN. Pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih cepat

Recommend Documents