APRIL 2011 ASEAN. Perkuat Kerjasama Ekonomi ISSN AFMM 2011, Satu Identitas Ekonomi ASEAN

VOLUME VI | NO.44/APRIL 2011

ASEAN

Perkuat Kerjasama Ekonomi ISSN 1907-6320

AFMM 2011, Satu Identitas Ekonomi ASEAN

MEDIA KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Vol. VI No. 44/April/2011






dari lapangan banteng

Komunitas ASEAN Menggugah Dunia

S

elesai mengadakan Pertemuan Tahunan ke-15 Menterimenteri Keuangan ASEAN di Bali, setumpuk tugas menanti. Beberapa kesepakatan menjadi pekerjaan rumah karena memang disadari bahwa kegiatan ekonomi di wilayah ini walau bagus tetapi pemulihan berjalan lambat. Namun kekuatan permintaan domestik yang berkelanjutan dan didukung oleh manajemen ekonomi makro yang sehat, kondisi eksternal kondusif, serta sektor swasta yang muncul sebagai mesin utama pertumbuhan, menghasilkan kuatnya rebound investasi swasta. ASEAN yakin bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga pada tingkat antara 5,7 persen hingga 6,4 persen. ASEAN bukan EC (European Communities), tetapi tujuannya dalam bidang ekonomi kurang lebih sama, yaitu meningkatkan integrasi ekonomi sebagai strategi untuk pemulihan berkesinambungan, meningkatkan efisiensi produksi dan konsumsi, dan memperluas skala ekonomi, mempercepat investasi infrastruktur riil, serta teknologi. Untuk mendukung hal itu, masyarakat ASEAN yang merupakan elemen pokok pencapaian pertumbuhan, hendaknya memperoleh porsi yang lebih kuat dalam perekonomian regional. Akankah ASEAN dapat menggugah dunia? Kekuatan Asia Tenggara sebenarnya terkenal sejak jaman dahulu. Baik karena wilayahnya yang ramah lingkungan, ramah pertanian, ramah budaya, dan ramah kekayaan alam. Sebagai wilayah yang masih tampak “perawan”, ASEAN termasuk daerah yang menjadi favorit tujuan pariwisata maupun investasi. Di saat investor mencari peluang ekonomi yang masih akan tumbuh, ASEAN jawabannya karena memang daerah ini belum

Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

menunjukkan kejenuhan investasi dibandingkan dengan negara lain yang sudah mentok alias pertumbuhan rendah. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya melimpah dengan ciri khas tenaga bergaji kompetitif dibanding gaji buruh negaranegara maju. Dari sisi kultur dan postur perekonomian, buat kemajuan negara-negara ASEAN hanya tinggal menambah semangat kebersamaan. Pertemuan para Menteri-menteri Keuangan ASEAN telah menunjukkan hal itu, ditandai dengan kerjasama pasar modal, perpajakan, bea cukai, asuransi, dan masih ada lagi kelak. Borderless antarnegara ASEAN yang ditandai dengan free visa bagi pengunjung juga merupakan bukti bahwa ASEAN bisa berbuat untuk sesama ASEAN. Bila kita bicara ASEAN untuk ASEAN, maka kita sudah harus bisa menerima kekurangan kita diisi oleh kelebihan negara ASEAN lainnya. Termasuk di sini kesediaan kita menjadi Ketua ASEAN 2011. Bila memang dibutuhkan, kita juga perlu mempertimbangkan wacana ASEAN currency, atau penerapan kebijakan perpajakan yang seragam sepanjang masingmasing negara diuntungkan. Juga tidak usah menjadi sensitif demonstratif bila ada irisan budaya yang diakui oleh negara tetangga. Cukup dengan menonjolkan fakta sebenarnya darimana kultur tersebut berasal. Di samping itu juga jangan segan-segan untuk berbagi melalui tukar menukar budaya dan teknologi. Sesungguhnya memang persatuan yang dilandasi kepentingan bersama dapat menekan hal-hal negatif, bahkan justru menumbuhkan perekonomian secara signifikan.

Redaksi

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pelindung: Menkeu RI Agus DW Martowardojo. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Mulia P. Nasution. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Eddy M. Effendi. Redaktur Pelaksana: Sundari. Dewan Redaksi: Sasi Atiningsih, Bikner L. Tobing. Tim Redaksi: Zainal Sutanto, Rahmat Widiana, Faisal, Rizwan Pribhakti, Zachrony, Nico Aditia, Rezha Sahhilny, Irma Kesuma Dewi, Yani Astuti, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Ari R Kuncoro, Iin Kurniati, Amelia Safitri, Dwinanda Ardhi. Sekretariat: Eva Lisbeth, Hesti Sulistiowati, Indri Maria, Lili Marini T, Novita A. H, Sularno, Hilman Ibrahim. Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] website: http://www.depkeu.go.id




daftar isi REVIEW 34

L A P O R A N U TA MA 5

ASEAN Perkuat Kerjasama Ekonomi

LAPORAN UTAMA 6 Ekonomi ASEAN Lebih Terbuka, Adaptif, dan Inovatif 10 AFMM 2011, Satu Identitas Ekonomi ASEAN 14 Meutya Hafid: “Indonesia Berada dalam Posisi Strategis” TOKOH 16 PROFIL 18 LINTAS 21 21 22 22



Krisnina Maharani Tandjung Menjadi Kartini Masa Kini

Djauhari Oratmangun Arti Penting Keketuaan Indonesia di ASEAN PERISTIWA ISEI Seminar on Economics and Banking Raker Komisi I Tentang Aset Negara di LN Rapat Kerja DJPK Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon II Setjen

23 23 24 24

Review KMK Nomor 38/ PMK.01/2011 Tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

ENGLISH CORNER 36 Balinese Culinary Heritage

Diskusi Kemenkeu dengan FORKEM Rapat Dengar Pendapat Bicarakan SLA Delegasi NCDD Kamboja Studi Banding ke Kemenkeu Raker Komisi XI Bahas Akuntan Publik

REPORTASE 25 “Highest and Best Use” Barang Milik Negara di Aceh 26 Layanan Teknologi PRIMA di Ditjen Perbendahaaran Papua INFO KEBIJAKAN 29 APBN Surplus Hingga Akhir Februari ARTIKEL 31 Naiknya Harga Minyak dan Inefisiensi Anggaran


RENUNGAN 37 Rahasia Negara Maju RESENSI 38 Pustaka Populer CELENGAN 39 Athiqah Hasiholan Harapkan Kebijakan Pajak untuk Bidang Industri

laporan utama

ASEAN Perkuat Kerjasama Ekonomi mendistribusikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kawasan ASEAN.

Asean Finance Ministers Meeting (AFMM) merupakan puncak acara ASEAN Finance Ministers’ Process dimana proses pembahasan kerjasama dan inisiatif di bidang keuangan dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Teknis, tingkat Deputi hingga terselenggaranya AFMM. Tahun 2011 ini, AFMM ke-15 digelar di Bali, Indonesia, sebagai salah satu rangkaian agenda kegiatan keketuaan ASEAN di Indonesia.

Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa serangkaian reli rapat penting sebelumnya telah berlangsung seperti The ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meetings, Formal ASEAN+3 (China, Jepang dan Korea Selatan), serta acara Retreat Menteri Keuangan ASEAN. Indonesia sebagai negara yang menjadi tuan rumah Keketuaan ASEAN mengajukan dua topik yaitu Kerjasama Makroekonomi dan Comodity Prices Volatility. Pembahasan kerjasama di bidang perpajakan terkait isu-isu Perpajakan di ASEAN, seperti yang telah dibahas di NhaTrang tahun lalu, juga dibicarakan pada pertemuan kali ini. Pandangan yang sama juga diungkapkan Menteri Keuangan terkait pembangunan dan perubahan dinamis dunia internasional. ASEAN harus bersatu dan bekerjasama untuk mengatasi isu global.

U

pacara pembukaan AFMM ke-15 berlangsung di Nusa Indah Hall, BICC, Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, para Menteri Keuangan ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, Presiden ASEAN Development Bank, Managing Director World Bank, Deputi Managing Director IMF, Chairman ACMF, dan delegasi undangan lainnya. Acara yang berlangsung pada 8 April 2011 lalu merupakan puncak acara dari reli rapat yang sebelumnya telah berlangsung sejak tanggal 5 April. Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo yang membuka upacara pembukaan AFMM ke-15 merasa sangat terhormat bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah pertemuan penting yang dihadiri seluruh delegasi dari Negara-negara ASEAN. Dalam sambutannya Menteri Keuangan menyampaikan laporan kepada Presiden terkait dengan rangkaian kegiatan ASEAN Finance Minister Process. Berikut petikan laporannya.

Menurut Menteri Keuangan, acara AFMM dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan April secara bergiliran di Negara-negara ASEAN. Untuk tahun ini sesuai hasil kesepakatan para Kepala Negara ASEAN pada acara ASEAN Summit tahun 2010 lalu, Indonesia didaulat untuk memegang posisi keketuaan ASEAN 2011 dengan tema “ASEAN Community in the Global Community of Nations”. Tujuan utama dari pertemuan penting ini adalah untuk mengakselerasikan kerjasama dan diskusi kebijakan antar Negara-negara ASEAN dibidang ekonomi dan finansial. Tujuan kerjasama lebih spesifiknya adalah untuk memperkuat lingkup kerja dan pembangunan secara mendalam dan efektif sehingga bisa

Terkait dengan bencana yang terjadi di Jepang, ASEAN yakin bahwa Jepang bisa segera pulih dari luka bencana dan Negara-negara ASEAN siap bekerjasama serta selalu bersedia membantu Jepang dalam memulihkan kondisi ekonomi. “Sebagai tuan rumah Keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia sekaligus bisa meningkatkan perannya di kawasan regional ASEAN,” jelas Menteri Keuangan. Hal tersebut senada dengan pandangan Presiden yaitu ASEAN sebagai masa depan Indonesia. Pada akhir sambutannya, Menteri Keuangan sangat mengapresiasi peran serta seluruh Menteri Keuangan di Negara-negara ASEAN dalam memperkuat komunitas ASEAN. Pada akhirnya ASEAN bisa menjadi komunitas yang solid dengan motto ASEAN One Vision, One Identity, One Community. mk




laporan utama

Ekonomi ASEAN Lebih Terbuka, Adaptif, dan Inovatif Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) ke-15 di The Westin Hotel, Nusa Indah Hall, BICC, Nusa Dua – Bali. Acara yang diresmikan Presiden RI pada 8 April 2011 lalu merupakan puncak acara dari reli rapat di bidang keuangan. Pertemuan penting tersebut menginginkan adanya globalisasi keuangan di tengah pertumbuhan regionalisme yang dinamis di semua bagian dunia. Hal itu sejalan dengan tema kunci ASEAN tahun 2011 yaitu Komunitas ASEAN di tengah Komunitas Bangsa-Bangsa Sedunia atau ASEAN Community in a Global Community of Nations. Pertemuan penting AFMM ke-15 dihadiri oleh delegasi dari seluruh Negara Asia Tenggara. Mereka adalah para Menteri Keuangan ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, Presiden ASEAN Development Bank, Managing Director World Bank, Deputi Managing Director IMF, Chairman ACMF, dan delegasi undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Presiden RI menyampaikan pidato. Berikut petikannya.

M

enurut Presiden RI, kerjasama keuangan antar Negara-negara ASEAN penting untuk dibina. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan keuangan kawasan, juga dapat mendorong perwujudan komunitas ASEAN. Presiden RI mengajak Negara-negara anggota ASEAN dan mitra ekonomi untuk memikirkan kembali strategi dan memperbaharui komitmen terhadap pertumbuhan dan stabilitas yang lebih berkelanjutan di kawasan regional serta mengajak ASEAN untuk lebih terbuka, adaptif, dan inovatif.




laporan utama

yang signifikan dalam variabilitas harga gula dan beras telah menyebabkan keprihatinan bersama. Meskipun situasi ini tidak baru, kami mengalaminya di tahun 2008, hal itu menjamin upaya kami bersama untuk mengurangi efek negatifnya,” jelas Presiden RI. Menurut Presiden RI, ASEAN harus lebih siap dalam menanggapi tantangan krisis dimana pelajaran yang dapat diambil dari krisis keuangan adalah bahwa masalahmasalah global dapat diatasi secara efektif melalui tiga langkah kebijakan yang terpisah tetapi saling terkait. Pertama, kebijakan yang kuat dan bijaksana dari masing-masing negara. Kedua, respon regional terkoordinasi. Ketiga, langkahlangkah kebijakan global terkoordinasi. Presiden RI menghimbau agar rekan ASEAN dan mitra ekonomi memikirkan kembali strategi dan memperbaharui komitmen pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas di ASEAN. “Saya ingin mendesak ASEAN untuk lebih berpikiran terbuka, adaptif, dan inovatif”, tegas Presiden RI.

Lebih jauh Presiden RI menyampaikan, bahwa pentingnya kerja sama keuangan antarnegara anggota ASEAN dalam membangun ketahanan keuangan daerah serta realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berangkat dari krisis keuangan global tiga tahun lalu yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi global menurun tajam, memberikan pelajaran bahwa komitmen yang kuat dan koordinasi kebijakan antarnegara menjadi hal yang sangat penting. Terkait pasca krisis, Presiden RI menjelaskan banyak negara maju masih berjuang untuk memperbaiki tantangan ekonomi domestik dan mengembalikan momentum pertumbuhan. Sebaliknya, ekonomi yang baru tumbuh dan berkembang di kawasan ASEAN mendorong pemulihan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Di Asia sendiri setelah restrukturisasi ketat arsitektur keuangan

sejak tahun 1998, Asia lebih tahan terhadap guncangan global. “Bahkan negara-negara yang baru tumbuh dan berkembang di Asia telah menjadi mesin penting bagi pertumbuhan global. Ekonomi ASEAN dan Asia Timur menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan memberikan ekspansi penting untuk pertumbuhan global”, papar Presiden RI. Presiden RI menambahkan pasca krisis keuangan global, perekonomian masih menghadapi tantangan multi-dimensi. Penyebabnya adalah yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan global, tekanan ke atas pada harga komoditas dan peningkatan keparahan serta dampak bencana alam dan perubahan iklim di mana hal tersebut mempengaruhi pasokan komoditas yang berharga. “Kami telah melihat harga pangan dan minyak melonjak sekali lagi. Peningkatan

AFMM ke-15, lanjut Presiden RI, mendiskusikan kerjasama regional dalam peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan daerah. Tujuannya untuk mengurangi potensi dampak krisis keuangan di masa depan. Jaminan keamanan pangan dan pasokan energi diperlukan dalam menanggapi peningkatan keparahan perubahan iklim. Presiden RI menjelaskan bahwa ASEAN dapat memimpin dalam menyelesaikan masalah di kawasannya sendiri. Presiden RI juga menambahkan negara-negara ASEAN dapat berfungsi sebagai “agen perubahan” yang mendorong kemajuan dan perkembangan di banyak bidang seperti kerjasama keuangan, ketahanan pangan, keamanan energi, inklusivitas, atau pertumbuhan yang merata. “Selain itu, ASEAN juga dapat berfungsi sebagai sebuah blok bangunan untuk pertumbuhan global, serta pemerintahan global yang lebih efektif,” ujar Presiden RI. Kerjasama keuangan diperlukan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi




laporan utama

“Bahkan negara-negara yang baru tumbuh dan berkembang di Asia telah menjadi mesin penting bagi pertumbuhan global. Ekonomi ASEAN dan Asia Timur menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan memberikan ekspansi penting untuk pertumbuhan global.” Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ASEAN, yang merupakan pilar penting dari Komunitas ASEAN. Misalnya sejak tahun 2003, tindakan kerja sama ASEAN di sektor keuangan telah menyebabkan keuntungan terkemuka di bidang liberalisasi jasa keuangan, pengembangan pasar modal, dan liberalisasi neraca modal. Kemajuan juga terlihat dalam pelaksanaan “ASEAN Infrastructure Fund” dengan tujuan mempersempit kesenjangan pembangunan infrastruktur di ASEAN. Menurut Presiden RI, pembahasan halangan apa saja yang berkaitan dengan



pajak untuk integrasi masih diperlukan. Selain itu inisiatif yang menyediakan platform pendukung dialog regional mengenai isu-isu perpajakan untuk integrasi regional terus diupayakan. “Pekerjaan lebih akan diperlukan untuk memastikan kemajuan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Strategis untuk Pengembangan Kepabeanan dan pelaksanaan ASEAN Single Window”, ujar Presiden RI. “Dalam kapasitas saya sebagai Ketua ASEAN, saya mendorong finalisasi perjanjian dan protokol mengenai


kepabeanan. Dokumen-dokumen ini akan meningkatkan integrasi kepabeanan dan mendukung pembentukan pasar tunggal dan basis produksi di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN”, tambah Presiden RI. Presiden mengungkapkan harapannya mengenai peran Kantor Pengawasan Ekonomi Makro dan Keuangan untuk melakukan suatu sistem pengawasan yang terpercaya dan berfungsi baik di wilayah ASEAN. Tujuan utama dari kerjasama ASEAN, termasuk di sektor keuangan, adalah untuk memajukan stabilitas dan kemakmuran yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN. Presiden RI percaya bahwa upaya kolektif harus memberikan kontribusi terhadap kemampuan dalam mengatasi kemiskinan, salah satu masalah yang paling mendesak di wilayah ASEAN. “1,4 miliar orang penduduk dunia masih hidup dengan kurang dari 1,25 dollar AS per hari, dengan sekitar 118 juta dari mereka hidup di negara-negara ASEAN”, papar Presiden RI. Presiden RI menyarankan perlu adanya keterlibatan keuangan untuk semua

laporan utama

warga negara ASEAN. Orang yang hidup dalam kemiskinan, sebagian besar, tidak memiliki akses terjangkau untuk jasa keuangan seperti tabungan, pinjaman, pembayaran transfer dan asuransi. Untuk mengangkat penduduk keluar dari kemiskinan, seluruh pemerintahan di ASEAN harus menyediakan jasa keuangan terjangkau. Dengan akses yang diperluas, jumlah penduduk, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, dapat membuka peluang bisnis kecil dan keuangan. Kesempatan ini, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan mereka. “Pada akhirnya, ini akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan”. Ujar Presiden RI. Melalui inklusi lebih besar dan partisipasi masyarakat dari semua tingkat ekonomi, Pemerintah dapat menumbuhkan ide-ide dan inovasi besar. Bersamasama, pemerintah di negara-negara ASEAN dapat memajukan ASEAN sebagai organisasi yang bahkan lebih memasyarakat dari sebelumnya. “Kami tidak bisa menghadapi tantangan untuk stabilitas ekonomi dan keuangan seorang diri”, kata Presiden RI. Kami percaya bahwa

ASEAN harus memperkuat keterlibatan dengan forum-forum global yang muncul, seperti G20. Sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi global, lanjut Presiden RI, G20 telah mampu memberikan respon kolektif dan inisiatif untuk mengurangi dampak dari krisis keuangan terakhir serta membangun kepercayaan diri terhadap pemulihan ekonomi global. Selain itu, melalui forum G20, proses reformasi Lembaga Keuangan Internasional berhasil dilaksanakan. Keterlibatan ASEAN dalam forum internasional yang meningkat harus ditujukan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah tetapi juga untuk mendorong investasi di daerah dan untuk meningkatkan ketahanan terhadap kemungkinan krisis di masa depan. ASEAN harus bekerja sama untuk mengelola ekonomi dunia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ASEAN, dan juga kebutuhan global. Upaya ini sebenarnya sejalan dengan mandat

yang diberikan oleh para pemimpin kepada Menteri Keuangan se-ASEAN untuk mendukung pemulihan dan mengembalikan pertumbuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan makroekonomi yang tepat, yang didukung oleh reformasi struktural. Kementerian Keuangan seluruh ASEAN perlu memberikan penekanan khusus pada peningkatan stabilitas pasar keuangan ASEAN. Diskusi pada AFMM ini akan memberikan kontribusi untuk mempertahankan pemulihan global dalam dunia pascakrisis. Selain itu, pembahasan juga perlu dipastikan agar mengarah pada prospek kerjasama dan koordinasi kebijakan ekonomi yang efektif. Dalam sambutannya Presiden RI juga mendorong seluruh delegasi untuk menggali hal-hal penting demi kemajuan kerjasama keuangan dalam ASEAN. “Saya mendorong anda untuk datang dengan langkah-langkah nyata untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kuat dan berkelanjutan”, pungkas Presiden RI. mk




laporan utama

AFMM 2011, Satu Identitas Ekonomi ASEAN

Pulau Bali-Indonesia yang penuh pesona, kembali dipilih untuk menjadi saksi digelarnya pertemuan penting tingkat ASEAN. Salah satu rangkaian kegiatan ASEAN di bidang ekonomi adalah dilaksanakannya acara ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) ke-15 di Nusa Dua, Bali, pada 5-8 April lalu. Sesuai hasil kesepakatan para Kepala Negara pada acara ASEAN Summit tahun 2010, Indonesia menggantikan Brunei Darussalam diberikan mandat untuk memegang posisi keketuaan ASEAN 2011 dengan tema “ASEAN Community in a Global Community of Nations”.

A

ssociation of South East Asian Nation atau yang biasa disebut ASEAN merupakan organisasi di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan memajukan kehidupan masyarakat di seluruh kawasan Asia Tenggara. Berbagai kerjasama dilaksanakan untuk kepentingan seluruh warga ASEAN seperti salah satunya dibidang ekonomi ini. Pertemuan penting yang diikuti oleh kesepuluh Menteri Keuangan negara-negara ASEAN membahas tiga hal utama yaitu politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial dan budaya. Topik pembahasan tersebut sesuai dengan tiga rencana ASEAN yang dituliskan di piagam ASEAN (ASEAN Charter). Tiga hal itu adalah menginginkan lahirnya Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.




Hingga saat ini delegasi yang tergabung dalam AFMM adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. AFMM sendiri merupakan puncak acara dari AFMP (ASEAN Finance Minister Process) dimana proses pembahasan kerjasama dan inisiatif di bidang keuangan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Teknis, tingkat Deputi, hingga tingkat AFMM. Terkait proses tingkat Deputi, pada pertemuan AFMM telah dilakukan pembahasan penting dengan Deputi Menteri Keuangan Negara-negara ASEAN Plus Tiga, yakni ASEAN plus China, Jepang, dan Korea Selatan. Sebagai Chairman untuk isu-isu dan kerjasama ekonomi dan keuangan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Agus D.W.

laporan utama

Martowardojo, memfasilitasi seluruh rangkaian proses kegiatan Deputi dan Menteri pada acara AFMM ke-15. Bentuk Kerjasama +3 di tahun 2011 seperti misalnya Indonesia dan Jepang bersamasama melaksanakan fungsi kepemimpinan yang disebut Co-Chairmanship ASEAN Plus Three. Manfaat kerjasama ini untuk Indonesia adalah meningkatkan peluang peran Indonesia di kawasan ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, ASEAN+6, hingga ASEAN+8 (East Asia Summit). Manfaat nasional yang didapatkan Indonesia nantinya berimbas baik pada sarana promosi dan pencitraan Indonesia sebagai negara yang aman dan kondusif, sehingga bisa memberikan peluang kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan, politik dan sosial budaya, serta potensi investasi. Sejalan dengan mekanisme kerja yang tertuang dalam Piagam ASEAN, kegiatan AFMM ke-15 ini diharapkan bisa mempermudah mitra-mitra atau caloncalon mitra yang ingin berurusan dengan ASEAN. Pertemuan penting AFMM ke-15 ini juga berperan untuk menguatkan citra ASEAN di dunia internasional dengan motto ASEAN One Vision, One Identity, One Community. Reli rapat tertutup AFMM ke-15 menghasilkan beberapa pernyataan yang disampaikan bersama kepada media. Pernyataan tersebut disampaikan para Menteri Keuangan negara-negara ASEAN dengan menggelar konferensi pers hasil pembahasan AFMM di Balai Raya Laguna Resort Nusa Dua, Bali pada Jumat, 8 April lalu. Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo merupakan akhir dari rangkaian acara AFMM. Pada kesempatan itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan pencapaian kinerja Kementerian Keuangan seluruh ASEAN dan pemanfaatan kemajuan inisiatif regional ASEAN di bawah Roadmap Integrasi Moneter dan Keuangan ASEAN. Selain itu, menurut

Bambang, AFMM juga mendiskusikan pandangan dengan Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF) mengenai tanggapan yang diperlukan untuk mengembalikan pemulihan global ke pondasi yang kuat. Lebih lanjut Bambang menjelaskan beberapa langkah konkrit telah diambil untuk mengintegrasikan pasar keuangan ASEAN. Dan para Menteri Keuangan ASEAN pun sepakat bekerja lebih lanjut dalam pelaksanaan langkah-langkah integrasi keuangan serta memantau komitmen yang telah dibuat. Misalnya di pasar obligasi regional, negara-negara ASEAN berharap dapat sepenuhnya menerapkan USD700 juta Jaminan Kredit dan Fasilitas Investasi di bulan Mei 2011. Para Menteri Keuangan juga menyambut kemajuan yang dibuat ke arah pembentukan ASEAN Infrastructure Fund (AIF), untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di daerah. Tujuan kerjasama lebih spesifiknya adalah untuk memperkuat lingkup kerja dan pembangunan secara mendalam dan efektif sehingga bisa mendistribusikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kawasan ASEAN. Berikut

petikan hasil rapat AFMM ke-15 yang disampaikan melalui konferensi pers.

Tantangan Pembaruan Ekonomi Regional dan Kebijakan Kegiatan ekonomi di wilayah ASEAN saat ini tetap bagus meskipun pemulihan berjalan lambat. Sebagian besar ekonomi negara-negara ASEAN telah pulih bahkan melewati tingkat pertumbuhan sebelum krisis. Kerjasama ekonomi masih diharapkan dari beberapa negara. Ikatan ini mencerminkan kekuatan permintaan domestik yang berkelanjutan didukung oleh manajemen ekonomi makro yang baik dan kondisi eksternal yang kondusif, serta sektor swasta yang muncul sebagai mesin utama untuk pertumbuhan yang dapat terlihat dari kuatnya rebound investasi swasta. Terkonsolidasinya pertumbuhan ekonomi saat ini, masih terjaga antara 5,8 persen hingga 6,5 persen, dari 7,6 persen tahun lalu. Ekonomi ASEAN terbukti tangguh, namun resiko tetap ada. Kekhawatiran saat ini di ASEAN adalah lonjakan arus modal dan tekanan inflasi yang muncul dikombinasikan dengan volatilitas harga komoditas yang kuat. Rentannya masalah




laporan utama

kesenjangan. Scorecard digunakan untuk pengembangan pasar obligasi ASEAN sebagai dokumen aktif bagi para pejabat ASEAN untuk mengukur kondisi pengembangan pasar obligasi ASEAN, serta keterbukaan dan likuiditas secara berkelanjutan.

ini menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk merespon dengan cepat dan tegas guna menjamin stabilitas sistemik. Fluktuasi yang dapat mengganggu arus modal harus dihindari guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Implementasi kebijakan makroekonomi yang tepat, dilengkapi dengan langkah-langkah penguatan kebijakan makro, sangat penting untuk mengurangi risiko. Respon yang terkoordinasi sangatlah penting terkait ketergantungan ekonomi di ASEAN. Tujuan ASEAN yaitu untuk meningkatkan integrasi ekonomi sebagai strategi pemulihan yang berkesinambungan. Integrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi dan konsumsi, tetapi juga memperluas skala ekonomi dan mempercepat investasi infrastruktur riil, teknologi dan masyarakat. Investasi tersebut merupakan elemen pokok untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di wilayah ASEAN.

Roadmap Integrasi Moneter dan Keuangan ASEAN Sejak tahun 2003, upaya kerja sama ASEAN adalah untuk mengintegrasikan pasar keuangan di bidang liberalisasi jasa keuangan, pengembangan pasar modal, liberalisasi neraca modal, dan pembayaran. Upaya tersebut telah memberikan hasil



yang kuat. Selanjutnya upaya yang akan dilakukan adalah membangun pasar keuangan terintegrasi yang lebih kuat dan saling menguntungkan di bawah ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 nanti. Sekretaris Jenderal ASEAN dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Troika Viet Nam, Indonesia, dan Kamboja telah mencatat data pembaruan terkait status Studi Gabungan mengenai Penilaian Lansekap Keuangan dan Penyusunan Tonggak untuk Integrasi Moneter dan Keuangan ASEAN. Tercapainya kemajuan bekerja dalam menilai perubahan lansekap keuangan di daerah memberikan kepuasan untuk seluruh anggota ASEAN. Hal tersebut memberikan implikasi terhadap inisiatif integrasi keuangan di masa depan.

Perkembangan Pasar Modal Untuk mencapai integrasi pasar obligasi ASEAN, perlu adanya dukungan pendekatan dua arah untuk memfokuskan pada prioritas tertentu di pasar obligasi. Pendekatan tersebut diperlukan baik di pasar yang sudah maju maupun yang masih berkembang di daerah. Termasuk pembentukan Aksi Group untuk mengidentifikasi hambatan tertentu terhadap sebuah pasar obligasi terintegrasi dan mengembangkan rencana implementasi mengatasi


Kemajuan signifikan yang tercipta dalam integrasi pasar modal ASEAN memungkinkan regulator ASEAN untuk memantau dan menilai komitmen yang dibuat berdasarkan Rencana Pelaksanaan. Tujuannya untuk memajukan Perkembangan Pasar Modal ASEAN Terintegrasi yang telah disahkan pada tahun 2009. Pengembangan scorecard mengukur sejauh mana pasar modal ASEAN memenuhi standar di kawasan ASEAN dan kerangka kerja umum dalam memfasilitasi penawaran dan investasi lintas batas. Pada pertemuaan AFMM ke-15 ini telah diluncurkan pemasaran dan branding inisiatif untuk memajukan ASEAN sebagai negara-negara yang tahan krisis oleh Bursa ASEAN. Dukungan akan terus diberikan sebagai upaya menciptakan pasar modal terintegrasi demi mendorong semakin besarnya peluang investasi ASEAN dan meningkatkan daya saing dan daya tarik ASEAN di mata masyarakat investasi global.

Liberalisasi Jasa Keuangan dan Neraca Modal Menteri Keuangan seluruh ASEAN berkomitmen untuk melakukan liberalisasi jasa keuangan yang komprehensif dan bermakna di daerah. AFMM memutuskan Paket Kelima Negosiasi Jasa Keuangan dan para Menteri Keuangan akan bekerja menuju penandatanganan Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Jasa Keuangan pada bulan Mei 2011. Putaran keenam akan dimulai setelah negosiasi kelima selesai. Perlunya kerjasama para pejabat di seluruh ASEAN untuk lebih erat bekerjasama demi memastikan liberalisasi progresif dan integrasi pasar keuangan ASEAN. Dibidang liberalisasi neraca modal yang konsisten, para Menteri Keuangan

laporan utama

sepakat melanjutkan agenda nasional negara-negara anggota dan kesiapan ekonomi ASEAN. Untuk kepentingan ini, Kementerian Keuangan seluruh ASEAN harus tetap memperhatikan kebutuhan untuk memiliki perlindungan yang memadai terhadap potensi ketidakstabilan ekonomi makro dan risiko sistemik. Tujuan operasi dan kerangka peraturan adalah untuk mendukung Foreign Direct Investment (FDI), portofolio, dan jenis investasi lainnya.

Meningkatkan Pengawasan Regional Melihat ekonomi ASEAN menjadi semakin saling terhubung, maka kemampuan pengawasan yang diperlukan untuk mencapai integrasi ekonomi harus diperkuat. Kementerian Keuangan seluruh ASEAN meminta sekretariat ASEAN, melalui Kantor Pengawasan Integrasi ASEAN (AIMO), untuk meningkatkan kerja pengawasan dalam mendukung integrasi ekonomi dalam rangka memfasilitasi pencapaian tepat waktu dari ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Dukungan sangat diperlukan dari negara-negara anggota dan mitra pembangunan untuk membantu sekretariat ASEAN dalam melakukan ini.

Pembiayaan Infrastruktur Kemajuan yang berarti telah dicapai oleh kelompok kerja tingkat tinggi di ASEAN Infrastructure Fund (AIF) menuju pembentukan dana AIF. Negara-negara anggota ASEAN dan ADB pada prinsipnya setuju untuk rancangan teknis AIF serta kontribusi sebesar USD 485.200.000. Kedudukan AIF di Malaysia telah disepakati dan diaharapkan negara-negara ASEAN dapat segera merampungkan perjanjian AIF. Melalui perjanjian AIF bisa memberikan kekuatan dan komitmen solidaritas ASEAN serta konsensus terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. AIF juga dapat memfasilitasi konektivitas fisik dan mempersempit kesenjangan pembangunan infrastruktur di ASEAN. Dukungan dari jaringan infrastruktur keuangan Bank Dunia, Infrastructure Finance Network (IFN) sangat dihargai oleh

Ekonomi ASEAN terbukti tangguh, namun resiko tetap ada. Implementasi kebijakan makroekonomi yang tepat, dilengkapi dengan langkah-langkah penguatan kebijakan makro, sangat penting untuk mengurangi risiko. negara anggota ASEAN. Selain itu ASEAN juga mendukung usulan program yang ditawarkan oleh Bank Dunia di bawah IFN untuk tahun 2011.

Kerjasama dalam Bidang Kepabeanan dan Perpajakan Kemajuan kerjasama kepabeanan bisa dilihat pada hasil penelaahan terhadap Rencana Strategis dalam Pengembangan Pabean dan pelaksanaan ASEAN single window, sistem transit kepabeanan ASEAN, dan proyek awal ASEAN sertifikasi mandiri. Kementerian Keuangan seluruh ASEAN mendesak pejabat kepabeanan masingmasing negara untuk melaksanakan sepenuhnya semua inisiatif, termasuk finalisasi perjanjian dan protokol, dalam rangka meningkatkan integrasi kepabeanan dan untuk mendukung pembentukan pasar tunggal serta basis produksi di bawah AEC. Menyadari pentingnya penanganan hambatan perpajakan terhadap integrasi, dibutuhkan dukungan pembentukan forum ASEAN tentang perpajakan The Asean Forum on Taxation (AFT). AFT akan menyediakan platform untuk mendukung dialog regional mengenai isu-isu perpajakan untuk integrasi regional, khususnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan dan pajak berganda. Ini juga akan berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat kerjasama dalam masalah-masalah pajak.

Kerjasama ASEAN Dalam Bidang Asuransi Tantangan dan kerentanan wilayah yang terkena bencana yang disebabkan oleh bencana alam, termasuk biaya ekonomi dari kerugian bencana dibahas pada AFMM ke-15. Mengingat beban

ekonomi dan beban fiskal setelah terjadinya bencana di kawasan ASEAN, Kementerian Keuangan seluruh ASEAN menegaskan kembali kebutuhan untuk pembiayaan risiko bencana di pasar asuransi di kawasan ASEAN. Untuk tujuan ini, para Menteri Keuangan dari masingmasing negara menugaskan para pejabat asuransi untuk mengeksplorasi opsi serta mekanisme pembiayaan resiko yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari kerangka regional untuk manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana.

Mengikat dan Membangun ASEAN yang Kuat dalam Pasca Krisis Global Kementerian Keuangan di kawasan ASEAN tetap berkomitmen bersama-sama untuk bertindak dan bertanggung jawab dalam memenuhi mandat yang diberikan oleh para pemimpin negara di kawasan ASEAN dalam mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Prioritas utama para Menteri Keuangan adalah menerapkan kebijakan makro ekonomi yang tepat, dilengkapi dengan reformasi-reformasi struktural terutama yang meningkatkan stabilitas pasar keuangan ASEAN. Langkah yang diambil harus berkontribusi pada pemulihan global dan pertumbuhan kuat yang berkelanjutan dan seimbang di kawasan asia. Kementerian Keuangan di seluruh ASEAN siap meningkatkan prospek kerjasama dan koordinasi kebijakan ekonomi yang efektif. Usulan Indonesia adalah menjadi tuan rumah Seminar Investor Menteri Keuangan ASEAN 2011 untuk mempromosikan ASEAN sebagai negara-negara yang tahan krisis. Usulan tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota ASEAN lainnya. mk




laporan utama

Anggota Komisi XI DPR RI, Meutya Hafid:

“Indonesia Berada dalam Posisi Strategis”

Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Deputi dan Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN Finance Minister’s Meeting/AFMM) di Bali pada tanggal 5-8 April 2011 mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, tak terkecuali anggota DPR. Kepada Media Keuangan beberapa waktu lalu, salah satu anggota Komisi XI DPR RI, Meutya Hafid, berpendapat bahwa AFMM harus dapat dimanfaatkan Pemerintah sebagai ajang untuk membahas isuisu strategis yang tengah menjadi prioritas. Tak hanya spesifik tentang AFMM, Meutya—akrab ia disapa—juga berkenan berbagi pandangannya soal pengaruh keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini dari sudut ekonomi dan keuangan. Berikut ulasannya.

S

ebagai chairman, Meutya menilai Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis terutama untuk mendorong integrasi dan produktivitas ekonomi, investasi, perdagangan, peningkatan daya saing produk industri, dan pariwisata di kawasan ASEAN. Posisi tersebut juga membuat Indonesia memiliki “suara” berpengaruh dalam menjalankan program kerja sama ekonomi dan keuangan yang sejalan dengan kepentingan dalam negeri. Salah satu yang utama menurut Meutya adalah pembangunan infrastruktur.




Menurut anggota komisi yang membidangi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank itu, sudah saatnya Pemerintah mencari alternatif pendanaan untuk program program infrastruktur di Indonesia. Kalau dulu sangat bergantung pada Jepang melalui program JICA/JIBC, misalnya, maka tanpa bermaksud memutus sejarah lama dan persahabatan panjang dengan negara tersebut, Meutya menilai sekarang adalah momentum yang baik untuk melihat kemungkinan kerja sama dengan negara negara sesama ASEAN lain. Pembentukan ASEAN Infrastructure Fund dipandang Meutya sebagai langkah yang tepat untuk mewujudkan kerja sama dimaksud. “Pengelolaan tingkat teknis misalnya bisa kita mandatkan melalui MoU lembaga investasi dari tiap negara. Ada Temasek Singapura, Khazanah Malaysia ataupun BUMN-BUMN Indonesia,”ungkap perempuan yang semasa remaja beberapa kali terpilih sebagai peserta program pertukaran pelajar ke luar negeri itu. Selain pembangunan infrastruktur, isu lain yang cukup strategis menurut Meutya adalah pengembangan pasar modal terpadu, penjadwalan ulang ASEAN Linkage, dan penguatan kembali peran strategis masing-masing anggota ASEAN dalam implementasi Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang dapat dipelopori oleh Kementerian Keuangan RI pada pertemuan AFMM. “Kan ini kerjasama keuangan yang dilakukan Menteri Keuangan dalam upaya menangkal dan meminimalkan dampak serangan ekonomi di kawasan ASEAN,” cetusnya.

Peningkatan Daya Tawar ASEAN Lebih jauh, perempuan kelahiran Bandung, 3 Mei 1978 itu juga menyinggung kendali penting beberapa aspek ekonomi global

laporan utama

yang kini dipegang oleh negara-negara ASEAN. Menurut Meutya ini adalah keunggulan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ia mencontohkan industri keuangan syariah global terbesar yang dimiliki Malaysia, kemampuan produksi CPO dan batu bara andalan Indonesia, serta produksi beras yang melimpah milik Vietnam. “Ini bisa menjadi daya tawar Indonesia ataupun negara ASEAN terhadap kekuatan ekonomi dunia lainnya,”ungkap Meutya yang meraih gelar Bachelor of Manufacturing Engineering dari University of New South Wales, Sidney, Australia. Dalam perspektif Meutya, pembenahan ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tawar negaranegara ASEAN. Untuk mencapai tujuan itu, ia menegaskan bahwa setiap negara harus saling membantu meningkatkan perekonomian masing-masing. “Contohnya Indonesia dengan Malaysia kuat di CPO. Maka ini harus dipastikan kekuatan kita terus. Jangan mengurusnya setengah hati,” kata Meutya. Bahkan jika memungkinkan, upaya-upaya lain untuk meningkatkan daya tawar pun perlu dilakukan. Selain ASEAN Infrastructure Fund, perempuan yang pernah menjadi wakil Indonesia dalam Asia 21 Young Leaders Meeting di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2006 itu menyebut program mata uang ASEAN sebagai salah satu alternatif yang bisa ditempuh.

“Ini semua bisa terwujud jika Ketua ASEAN dapat menjalankan fungsi planning, organizing, controlling, dan evaluating secara efisien agar pada gilirannya kemakmuran ASEAN bisa sejalan dengan kemakmuran Indonesia.” Meutya Hafid Sebagaimana diketahui, selain menjadi Ketua ASEAN, Indonesia saat ini juga tengah tergabung forum G20. Posisi ini membuat Indonesia semakin dipandang di dunia internasional. Menurut Meutya, negara-negara lain anggota G20 akan lebih memperhitungkan keberadaan Indonesia karena secara bersamaan merepresentasikan negara-negara Asia Tenggara dalam forum G20. Oleh karena itu, mantan wartawan sebuah stasiun televisi berita itu mengatakan sekarang adalah momentum penting bagi Pemerintah untuk mendesak program dan kebijakan pasar global yang lebih adil.

Harapan Meutya memandang ASEAN tengah memiliki peran strategis dalam geopolitik dan ekonomi global. Pendulum ekonomi global sekarang mengarah ke Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Maka jika ditambah dengan jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 700 juta jiwa, posisi ini bisa meningkatkan daya tawar ASEAN di mata negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara yang sedang tumbuh pesat seperti China. Kondisi ini juga bisa dijadikan kekuatan diplomasi untuk menekan negara-negara di atas agar memiliki komitmen lebih kuat dan riil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keuangan di kawasan Asia Tenggara. “Jadi juga ikut membangun di kawasan ASEAN, tidak hanya di negara masing masing,” cetus Meutya.

Terkait dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, Meutya mengharapkan pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap karakter ekonomi di wilayah Asia Tenggara.“Termasuk juga pemetaan peluang dan tantangan pengembangan untuk bisa menyiapkan program prioritas taktis di bidang ekonomi yang dibutuhkan negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia,” kata perempuan yang semasa menjadi wartawan banyak mewawancarai banyak tokoh nasional dan mancanegara tersebut. Di samping itu, Meutya berharap pemerintah dapat menjalankan komunikasi yang intens dengan negara anggota ASEAN lain agar program prioritas yang tadi bisa disepakati tidak berakhir pada tataran wacana.

Menurut peraih penghargaan Women of Courage dari Kaukus Perempuan dan National Youth Achievement Award dari Pemerintah Singapura itu, komunikasi yang intens merupakan strategi untuk menjembatani program kerja sama lintas negara bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan juga bidang-bidang lain seperti sosial dan budaya. Di penghujung perbincangan, Meutya kembali menegaskan peran Indonesia sebagai pionir terjalinnya kerja sama antarnegara ASEAN untuk memaksimalkan keunggulan masing-masing. “Ini semua bisa terwujud jika Ketua ASEAN dapat menjalankan fungsi planning, organizing, controlling, dan evaluating secara efisien agar pada gilirannya kemakmuran ASEAN bisa sejalan dengan kemakmuran Indonesia,” pungkas Meutya yang pada tahun 2007 menyabet penghargaan Elisabeth ‘O’ Neil Award dari Pemerintah Australia. mk




tokoh

Krisnina Maharani Tandjung

Menjadi Kartini Masa Kini Ditemui di kediamannya di bilangan Kebayoran Baru, Krisnina Maharani Akbar Tandjung yang akrab disapa Nina Tandjung tampak anggun dengan busana batik coklat yang dikenakannya. Dengan penuh kehangatan dan keramahan Beliau menyapa. Semerbak wangi bunga tercium di sepanjang teras hingga ruang dalam. Bunga-bunga ucapan hari jadi tampak menghias ruangan. Ternyata hari itu bertepatan dengan hari jadi Nina. Langgam Jawa terdengar mengalun merdu mengiringi obrolan kami. Di usianya yang telah menginjak 51 Tahun, perempuan kelahiran Solo yang aktif sebagai penggiat budaya dan concern terhadap pembentukan watak bangsa melalui sejarah ini masih terus semangat berkarya.

B

ermula dari keprihatinan akan konflik budaya yang memuncak pada awal masa reformasi membuat Nina bertekad untuk selalu mengedepankan kebhinekaan budaya Indonesia yang menjadi kekuatan sejarah bangsa melalui berbagai kegiatan yang Ia adakan lewat Yayasan Warna Warni yang didirikannya. Menurut Nina, sejarah amat penting disampaikan secara jujur dan apa adanya. “Dengan mengerti sejarah kebangsaan kita maka otomatis akan terbina nation character building”, ujar penulis buku “Jejak Gula” ini penuh antusias. Dibalik senyum khasnya, tersirat semangat juang Nina dalam mewujudkan cita-citanya. “Saya berkeinginan membuat modul mencintai sejarah untuk pelajar agar sejarah digemari di Sekolah. Sejarah bukan hafalan, tetapi justru analitis dari berbagai sumber bacaan atau data. Oleh karena itu mata pelajaran sejarah jangan dihilangkan” ungkap istri Akbar Tandjung yang sudah selama 5 tahun menerapkan modul sejarah tersebut dimulai dari seluruh SMA Negeri di Solo. Sebagai penggiat budaya dan sejarah tidak sedikit tantangan yang harus




dihadapi oleh Nina. Salah satunya ketika mengajak penduduk Kampung Laweyan agar mereka mau membuka rumahnya untuk memperdagangkan batik mereka. “Untuk merubah mental masyarakat tidak mudah. Namun dengan terjun sendiri, berkomunikasi langsung dengan warga, dan dilakukan secara ikhlas, Alhamdulilah kini mereka bisa menghargai walaupun ada juga yang mula-mula mencibir” ungkap Ibu dari 4 orang puteri yang pernah mendapat penghargaan MURI sebagai “Pemrakarsa dan Penggiat Kampung Batik Laweyan sebagai Sentra Industri-Rakyat dan Obyek Pariwisata Internasional” ini. Bagi Nina, pengakuan dari publik bukanlah yang terpenting. Melihat keadaan berubah di mana Kampung Laweyan menjadi sangat bergairah dan bertumbuh ekonominya memberi kepuasan tersendiri di hati Nina. Berpegang pada keyakinan akan visinya, berbagai pencapaian telah Nina raih dan itu tidak lepas dari dukungan keluarganya “Alhamdulilah keluarga sangat mendukung. Saya bekerja dengan tekun, sedikit demi sedikit sesuai dengan waktu dan kemampuan yang saya miliki” aku Nina. Ditengah kesibukannya mencurahkan perhatian bagi dunia

tokoh

sekitar, ia juga tetap menjaga kedekatan dengan suami dan anak-anaknya. Menurut Nina, keharmonisan keluarga tidak terletak pada seorang perempuan saja tetapi juga dari kearifan seorang lakilaki. Baik Suami maupun Istri harus samasama bertanggung jawab atas keluarga yang dibinanya dan bekerjasama untuk kesejahteraan keluarga, tambah Nina. Nilai-nilai persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan memang sudah tertanam dalam diri Nina sejak masa kanak-kanak. Dibesarkan oleh seorang Ibu yang adalah wanita bekerja dengan 11 orang anak memberi kesan tersendiri di hati Nina. Ibu saya mampu memberi pendidikan (sekolah) dan juga kepribadian yang baik untuk anakanaknya. Dia mendorong semua anaknya baik laki laki maupun perempuan untuk sekolah dan bekerja. Ibu Saya juga memberlakukan sama kepada anak laki-lakinya untuk mengerti suasana/ kebutuhan rumah tangga. Umpamanya, ke pasar atau mengasuh adik-adik serta membersihkan rumah. Pekerjaan rumah bukan untuk anak perempuan saja. Tetapi semua anak-anaknya harus bertanggung jawab, termasuk anak laki-lakinya, kenang

“Saya berkeinginan membuat modul mencintai sejarah untuk pelajar agar sejarah digemari di Sekolah. Sejarah bukan hafalan, tetapi justru analitis dari berbagai sumber bacaan atau data. Oleh karena itu mata pelajaran sejarah jangan dihilangkan.” Krisnina M. Tandjung

perempuan yang sangat mengagumi Ibunya ini. Teladan dari sang Ibu ini juga diterapkan oleh Nina pada keempat puterinya. “Anak saya perempuan, saya sekolahkan sampai tinggi untuk bekal hidupnya nanti. Bukan untuk mencari uang tetapi untuk kepribadiannya yang kokoh dilandasi

intelektual yang tinggi serta berwawasan luas”, ungkap Alumni Pascasarjana UI ini. Semangat yang tidak pernah padam dalam diri Nina untuk terus berbuat sesuatu bagi generasi bangsa senada dengan semangat yang diusung oleh Kartini berpuluh tahun silam. Bagi perempuan yang pernah menerbitkan buku “House of Solo” serta “Kata-kata Bijak Kartini dan Sisingamangaraja” ini, Kartini adalah tokoh kebangsaan Indonesia. Bukan sekedar tokoh emansipasi. Dia sudah merumuskan tentang kemajuan bangsa Indonesia sebelum Budi Oetomo lahir pada tahun 1908. Kemajuan Bangsa Indonesia harus dimulai dengan rakyatnya yang terdidik. Dan untuk itu semua rakyat harus diberi pendidikan, yaitu laki-laki dan perempuan. “Yang penting harus mempunyai pikiran yang terbuka, beriman dan terdidik. Punya kepribadian yang tangguh agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri serta mampu mendidik keluarganya agar berkepribadian baik” demikian Nina menyampaikan pesan dan harapannya bagi perempuan Indonesia, Kartini-Kartini masa kini. mk




profil

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kemenlu, Djauhari Oratmangun

Arti Penting Keketuaan Indonesia di ASEAN Chairmanship (Keketuaan) ASEAN pada tahun 2011 berarti penting bagi Indonesia dan terutama bagi ASEAN dalam mengimplementasikan secara penuh Cetak Biru Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya menuju Komunitas ASEAN 2015. Dalam langkah ke sana, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah sebagian dari sekitar 600 pertemuan ASEAN yang akan dilangsungkan sepanjang tahun ini. Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Deputi dan Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN Finance Minister’s Meeting/AFMM) di Bali pada tanggal 5-8 April 2011 adalah salah satu event yang sudah dilaksanakan. Menurut rencana, pertemuan-pertemuan lain tidak hanya bakal diselenggarakan di Jakarta atau Bali, tetapi juga kota-kota lain. Untuk mengetahui profil Keketuaan Indonesia di ASEAN, beberapa waktu lalu Media Keuangan secara khusus berbincang dengan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun, di ruang kerjanya. Ulasannya berikut ini. 


P

enandatanganan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 menjadi tonggak berdirinya ASEAN. Dari momen itu, keinginan untuk mewujudkan Asia Tenggara yang bersatu, harmonis, damai, dan sejahtera menguat. Perkembangan kerja sama ASEAN kemudian memasuki babak baru usai ditandatanganinya Piagam ASEAN pada bulan November 2007 di Singapura. Dokumen penting yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Desember 2008 tersebut merupakan simbolisasi jiwa dan semangat sebuah ASEAN baru yang diharapkan mampu mendukung akselerasi pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Tiga pilar utama, yaitu politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya menjadi landasan kerjasama pada masa mendatang.”Arah masa depan ASEAN adalah Asia Tenggara yang

profil

Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta outward-looking, damai, stabil, dan sejahtera dimana kemitraan negara-negara anggota ASEAN diikat oleh prinsip keadilan, demokrasi, lingkungan yang harmonis dan dinamis, serta komunitas yang saling peduli dalam ikatan common regional identity,”ujar Djauhari Oratmangun. Untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, pada tahun 2011 Indonesia mengusung tema keketuaan “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. Tema tersebut merupakan wujud harapan keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN menjadi semakin besar. ASEAN harus memperkuat kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global.

Isu Strategis dan Program Prioritas Bagi Indonesia, chairmanship dapat menjadi salah satu upaya strategis untuk memastikan agar keberadaan ASEAN selalu mendukung kepentingan nasional. Dalam proses pembentukan Komunitas ASEAN misalnya,

Indonesia berkeinginan agar ASEAN lebih memperhatikan isu-isu strategis seperti HAM, demokrasi dan good governance agar tidak ada kesenjangan antara reformasi di Indonesia dengan kondisi di kawasan. Menurut Djauhari—biasa ia disapa—dalam kancah yang lebih luas kesamaan platform terhadap hal-hal di atas pada tingkat ASEAN akan lebih meningkatkan bobot upaya Indonesia di forum internasional. Menurut rotasi keketuaan dalam ASEAN, posisi keketuaan tahun 2011 semestinya dipegang oleh Brunei Darussalam. Indonesia seharusnya menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2013. Namun, karena pada tahun 2013 Indonesia akan bertindak sebagai Ketua APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) maka disepakati pertukaran giliran Ketua ASEAN antara Indonesia dan Brunei Darussalam. “Prioritas kita sebenarnya menjadi Ketua ASEAN itu pada tahun 2013, tapi karena pada tahun itu kita akan menjadi ketua APEC, maka kita bertukar giliran dengan Brunei Darussalam,”papar Djauhari. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah

Mada itu melanjutkan, beberapa isu strategis di kawasan regional akan menjadi fokus keketuaan Indonesia. Pertama, Indonesia ingin memastikan bahwa pembentukan Komunitas ASEAN mengalami kemajuan yang signifikan dengan melanjutkan hasil yang telah diraih selama ini. Kedua, Indonesia berharap arsitektur kawasan dan lingkungan kawasan tetap kondusif bagi pencapaian pembangunan dengan menciptakan dynamic equilibrium dimana ASEAN memiliki peran sentral, khususnya dengan menjabarkan visi Indonesia tentang masa depan East Asia Summit. Dynamic equilibrium diharapkan bergerak sesuai Kuala Lumpur Declaration yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya kesepakatan ini, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengembangkan kawasan regional secara bersama-sama tanpa satu kekuatan yang mendominasi. Terakhir, Indonesia juga ingin menggulirkan pembahasan mengenai perlunya visi “ASEAN pasca 2015” (ASEAN beyond 2015), yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia.”Kita berpikir what than will be the contribution of ASEAN? Jadi kontribusi ASEAN dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah global, contohnya climate change,”ungkap Djauhari. Tak hanya isu-isu strategis di kawasan regional, Indonesia juga mengusung beberapa program prioritas dalam masa keketuannya. Program-program tadi terbagi atas empat pilar, yaitu politik-keamanan, pembentukan arsitektur kawasan, sosial-budaya, dan ekonomi. Prioritas pilar politik-keamanan antara lain meliputi pemeliharaan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, penyusunan draft Indonesiaconcept paper ASEAN Institute for Peace and Reconsiliation, penyusunan draft Indonesiaconcept paper ASEAN Single Visa, perundingan draft ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right’s Five Years Work Plan 2010-2014, dan perundingan draft concept paper ASEAN Peacekeeping Centres Network. Sementara terkait pilar pembentukan arsitektur kawasan, program-program yang menjadi prioritas adalah penyelenggaraan KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS) di Indonesia pada tahun 2011 dengan keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia




profil

didalamnya, memastikan sentralitas ASEAN dalam perkembangan regional architecture di masa depan, serta memperkuat posisi serta peran ASEAN agar dapat mempertahankan kepemimpinannya. Mengenai keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia dalam EAS, Djauhari menerangkan bahwa hal tersebut merupakan perluasan kerjasama setelah sebelumnya dikenal istilah ASEAN+1, ASEAN+3, dan ASEAN+6. Menyangkut pilar sosial budaya, Indonesia antara lain memprioritaskan program penyiapan fisik kantor ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance and Disaster Management (AHA Centre), disetujuinya draft ASEAN Leader’s Statement on Climate Change, disetujuinya gagasan Indonesia mengenai pembentukan ASEAN Declaration on the Enhancement of Participation of Persons with Disabilities, dan disetujuinya konsep Declaration on Developing a Unique ASEAN Cultural Identity in the ASEAN Community. “Yang termasuk dalam prioritas pilar ekonomi antara lain mencakup finalisasi draft TOR National Coordinator on Connectivity-ASEAN Master Plan on Connectivity, dukungan terhadap gagasan Indonesia mengenai pemberdayaan UKM, kesepakatan ASEAN Economic Ministers untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pertemuan pilar ekonomi, dan peningkatan kerjasama ASEAN dalam rangka pencapaian MDGs,” tutur Djauhari.

Pertemuan-Pertemuan ASEAN Sepanjang tahun ini, sekitar 600 pertemuan ASEAN akan diselenggarakan. Dari jumlah tersebut, sebagai ketua Indonesia akan menjadi tuan rumah kurang lebih 300 pertemuan. ”Kita distribusikan ke kurang lebih 14 kota di Indonesia,” kata Djauhari. Pendistribusian pertemuan ini dilakukan untuk memperlihatkan potensi ekonomi, investasi, dan pariwisata tidak hanya kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya, tetapi juga kepada negara-negara Mitra Wicara. “Bukankah ini bagian juga dari promosi?” tambahnya. Di samping itu, peran sebagai tuan rumah pertemuan-pertemuan ASEAN pada tahun



G20 dan memiliki posisi strategis sebagai penyambung kepentingan ASEAN dan G20. “Indonesia akan berperan sebagai the main player dalam hubungan ASEAN-G20,” ungkap Djauhari. Mantan Duta Besar yang sudah banyak makan asam garam di dunia diplomasi itu menggambarkan pengembangan ASEAN dalam konteks Indonesia melalui jumlah penduduk dan GNP. “Penduduk kita 46% dari penduduk ASEAN. GNP kita sekitar 50-60 % GNP ASEAN. So based on that statistics saja sebenarnya Indonesia sudah harus memainkan peranan yang signifikan. Kalau ada keuntungan dari kerjasama itu mestinya porsinya untuk Indonesia juga harus cukup,”terang Djauhari lebih lanjut.

“Indonesia akan berperan sebagai the main player dalam hubungan ASEAN-G20.”

Djauhari Oratmangun

ini akan menjadi langkah pendukung visi Pemerintah menjadikan Jakarta sebagai The Diplomatic Capital of South East Asia. Djauhari menerangkan bahwa keinginan tersebut akan menimbulkan konsekuensi dimana Pemerintah perlu memberikan konsesi untuk memfasilitasi perwakilan-perwakilan asing dan Sekretariat ASEAN. Namun, ia meyakinkan bahwa manfaat yang diperoleh dari tercapainya visi di atas akan jauh lebih besar.

Peran Indonesia di G20 dan ASEAN Selain sebagai Ketua ASEAN, Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu anggota G20. Peran serta Indonesia dalam G20 dapat dinilai sebagai salah satu langkah maju dalam proses integrasi ekonomi ASEAN. Terbukanya akses dan peluang kerjasama dengan 20 negara ekonomi terbesar di dunia itu menunjukkan semakin diakuinya peran regional ASEAN dalam penentuan kebijakan ekonomi global. Dalam proses ini, Indonesia memainkan peranan penting karena merupakan satu-satunya negara ASEAN di


Selain itu, keanggotaan di G20 memungkinkan Indonesia untuk mengatur dan mengontrol dengan tepat posisi serta pergerakan ASEAN dalam skema kerjasama ASEAN-G20. Dengan posisi strategis ini, Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan penggerak utama untuk penguatan kerjasama ekonomi ASEAN. Terbukanya akses ke G20 yang dipelopori oleh Indonesia merupakan hal positif bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama ASEAN dan G20 akan menjadi prospek yang baik untuk negara anggotanya secara individu karena membuka akses negara mereka ke pasar global.

Harapan Disinggung soal harapannya, Djauhari menegaskan bahwa ASEAN selama ini telah memiliki visi global yang terkandung dalam berbagai dokumen utamanya. Negaranegara ASEAN selama ini, secara individual, telah berkontribusi dalam menawarkan solusi untuk berbagai isu global. Namun demikian, ASEAN perlu meningkatkan upaya bersama di tingkat global yang lebih consolidated, cohesive, dan coherent. Selain itu, Djauhari berharap sejumlah target Indonesia terhadap ASEAN di tahun 2015 dapat terwujud. Target-target tersebut meliputi tercapainya platform ASEAN dalam isu global, kapasitas yang lebih besar untuk bertindak bersama, dan kapasitas Sekretariat ASEAN yang mendukung. mk

lintas peristiwa

ISEI Executive Seminar on Economics and Banking MenteriKeuangan,AgusD.W.Martowardojo,menegaskan bahwaperekonomianIndonesiaberadapadakeadaan yangmenjanjikan.DemikiandisampaikanMenkeudalam acaraISEIExecutivesSeminarOnEconomicsAndBanking diHotelNikko,Jakarta,Rabu(2/3).

P

enegasan ini selaras dengan pernyataan Gubernur BI Darmin Nasution mengenai keadaan ekonomi Indonesia yang semakin membaik. Salah satunya ditandai dengan cadangan devisa senilai lebih dari USD100 Miliar. “Di tahun 2005, cadangan devisa kita baru USD30 Miliar. Tetapi, sekarang sudah USD100 Miliar. Ini berarti kita mengalami peningkatan,” tukas Agus. Namun, Agus mengingatkan bahwa keadaan global yang sedang bergejolak juga harus diperhatikan, karena berpotensi memberikan tekanan kepada ekonomi Indonesia yang relatif sudah stabil. “Masih ada ancaman inflasi seperti inflasi pangan serta inflasi minyak dan gas. Kebijakan Fiskal selama delapan tahun terakhir yakni menjaga defisit agar tidak melebihi lima persen. Ini menjadi jangkar yang menjaga Indonesia tetap stabil,” pungkas Agus. mk

Raker Komisi I Tentang Aset Negara di LN Pemerintah mendukung percepatan pengadaan serta penghapusan aset negara pada kantor perwakilan RI dan wisma duta di luar negeri. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati dalam Raker dengan Komisi I DPR RI bersama Kementerian Luar Negeri, dan Bappenas, Senin (14/3). Wamenkeu mengatakan bahwa percepatan pengadaan aset tersebut menyesuaikan dengan penganggaran berbasis kinerja serta mempertimbangkan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

T

erkait dengan penghapusan aset, Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Sedangkan pendelegasian kewenangan penghapusan aset kepada kantor-kantor perwakilan di luar negeri serta proses inventarisasi dan penilaiannya, sudah diidentifikasi dan ditampung dalam Rencana Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. mk




lintas peristiwa

Rapat Kerja DJPK Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo membuka Rapat Kerja (Raker) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diselenggarakan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (16/03).

D

engan mengangkat tema “Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagai Pendorong Meningkatnya Kinerja, Pelayanan, dan Good Governance dalam Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”, raker dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono dan diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan DJPK. Menkeu berpesan agar DJPK sebagai bagian dari Kemenkeu dapat bersama-sama menggerakan institusi Kemenkeu, sehingga dapat menjadi pengelola keuangan negara yang bermartabat, akuntabel dan terpercaya. ''Kementerian Keuangan adalah salah satu pilar utama di Indonesia. Intinya di republik ini, Kementerian

Keuangan dipercaya untuk mengelola keuangan negara dan laporan keuangan negara,'' ujarnya. Menkeu menambahkan, membangun sebuah organisasi yang besar dan kuat bukan hal yang mudah. Untuk itu, perlu ada kesamaan visi dari setiap individu dan lembaga yang berada di dalamnya. ''Kita teruskan transformasi kelembagaan kita, reformasi birokrasi kita, sehingga menjadi organisasi yang berkembang, berkesinambungan, kuat, dan mapan,'' tegasnya. mk

Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon II Setjen Sekjen Kemenkeu bersama para pejabat Eselon II di Lingkungan Setjen menandatangani kontrak kinerja di Aula Gedung Djuanda 1, Kamis (18/3). Penandatanganan kontrak kinerja ini sebagai tindak lanjut penandatanganan kontrak kinerja Sekjen dengan Menteri Keuangan pada 25 Februari 2011.

S

ekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu), Mulia P Nasution menegaskan bahwa penandatanganan kontrak kinerja tersebut demi peningkatan kualitas manajemen. “Penandatanganan kontrak kinerja ini, bukan hanya sebagai seremonial. Tetapi didasari pada suatu kesadaran bahwa sekretariat jenderal (Setjen) sebagai penggerak utama transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan,” ujar Sekjen. mk




lintas peristiwa

Diskusi Kemenkeu dengan FORKEM “Harga minyak dunia dipengaruhi bukan hanya oleh supply dan demand minyak tetapi juga oleh faktor geo politik”. Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Agus D.W Martowardojo pada Pelatihan dan Diskusi Wartawan antara Kementerian Keuangan dengan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (FORKEM), Sabtu (19/03).

D

alam Pelatihan yang dilaksanakan di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta, Menkeu memaparkan bahwa perkembangan harga minyak dunia saat ini tidak terlepas dari gejala sosial yang terjadi di Timur Tengah. “Awalnya tidak mengkhawatirkan, tetapi karena sudah masuk ke Yaman, Libya, Yordania itu yang membuat kekhawatiran, dan ini yang membuat harga minyak naik,” jelas Menkeu. Lebih lanjut, menurut Menkeu, besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 sangat dipengaruhi oleh harga ICP (Indonesian Crude Price) dan lifting minyak. Kenaikan harga minyak

akan berdampak kepada kenaikan penerimaan minyak dan gas serta kenaikan belanja negara. “Selain itu tentu penurunan lifting migas akan berdampak pada penurunan penerimaan migas dan penurunan bagi hasil migas,” ujar Menkeu. Sejauh ini, kenaikan harga minyak masih berdampak positif kepada Net Impact Migas. “Simulasi resiko penurunan lifting minyak dan penguatan nilai tukar rupiah, serta kenaikan harga ICP hingga rata-rata US$90-US$100, tidak terlalu berdampak signifikan pada kenaikan defisit APBN 2011,” ungkap Menkeu. mk

Rapat Dengar Pendapat Bicarakan SLA

“T Perjanjian penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA) merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membiayai proyek – proyek pembangunan, sehubungan dengan ruang fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang relatif terbatas, menyusul besarnya kebutuhan untuk program – program lain yang bersifat sosial, subsidi, dan pendidikan. Demikian dikatakan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Jakarta, pada Senin (28/3).

otal SLA Tahun 2011 utk PLN (Perusahaan Listrik Negara), PGN (Perusahaan Gas Negara) dan Pertamina sebesar Rp9,666 triliun, dengan on-going sekitar Rp5,085 triliun, dan dalam pipeline ada 8 proyek sebesar Rp4,575 triliun,” papar Anny. Secara lebih rinci, PT PLN dengan SLA on-going 21 proyek senilai Rp5,014 triliun, dengan pipeline 7 proyek senilai Rp4,545 triliun. Adapun PT PGN dengan 2 proyek on-going senilai Rp71 miliar. Sedangkan PT Pertamina dengan proyek pipeline senilai Rp30 miliar. Anny yang saat itu mewakili Menteri Keuangan mengatakan Kementerian Keuangan senantiasa menjaga dan tetap mengedepankan prinsip governance. “Oleh karenanya, kami (Kemenkeu) sangat mengapresiasi adanya proses review SLA ini (RDP dengan DPR). Kami berharap ini bisa disetujui (oleh pihak DPR), agar dapat segera diproses. Kita ingin displacement dari seluruh alokasi anggaran dalam APBN 2011 dapat kita laksanakan dengan baik dan tetap menjaga governance dan efektifitas dari pelaksanaan program,” kata Anny. mk




lintas peristiwa

Delegasi NCDD Kamboja Studi Banding ke Kemenkeu Delegasi Komite Nasional Kamboja untuk Pengembangan Demokrasi Sub Nasional (NCDD) mengunjungi Kementerian Keuangan pada Selasa (29/03). Delegasi terdiri atas pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Urusan Sosial, Veteran dan Rehabilitasi Pemuda dari Kerajaan Kamboja serta sekretariat NCDD.

K

unjungan ini merupakan studi banding Pemerintah Kamboja atas penerapan proses desentralisasi, khususnya dalam hal reformasi dan penyesuaian tugas serta fungsi dalam berbagai tingkatan di pemerintahan. “Kami berharap dalam kesempatan ini, kami dapat mempelajari proses delegasi wewenang dan fungsi dalam hal keuangan negara sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kamboja,” demikian diutarakan Direktur Departemen Administrasi Lokal Kementerian Dalam Negeri Kamboja Mr. Yin Malina yang juga merupakan pemimpin delegasi. Sebelumnya, NCDD telah terlebih dahulu berkunjung ke sejumlah

kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengetahui mekanisme desentralisasi pemerintah Indonesia. Pada acara yang dimediasi oleh GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dan diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri Kamboja ini, sejumlah anggota delegasi menyampaikan pertanyaan terkait prosedur dan pengelolaan alokasi dana ke daerah oleh pemerintah, serta mengungkapkan perbedaan mekanisme antara Indonesia dan Kamboja. mk

Raker Komisi XI Bahas Akuntan Publik Untuk meningkatkan pertumbuhan akuntan publik tanpa mengurangi kualitasnya, pemerintah akan menyederhanakan proses untuk menjadi Akuntan Publik. Selain itu, basis pendidikan calon Akuntan Publik juga diperluas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (30/03). 


D

engan demikian, lanjut Menkeu, lulusan minimal sarjana strata I/diploma IV/setara, baik dari jurusan akuntansi maupun non-akuntansi dapat mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan Publik dan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik. “Jadi yang pendidikannya bukan dari akuntansi pun bisa menjadi akuntan publik,” jelas Menkeu. Terkait Akuntan Publik asing, Menkeu menyatakan bahwa izin akuntan publik asing yang akan berpraktik di Indonesia akan diperketat. Hal ini untuk melindungi Akuntan Publik lokal dalam menghadapi era globalisasi. Akuntan Publik Asing dapat melakukan praktik di Indonesia setelah terdapat Mutual Recognition Agreement/ MRA (perjanjian saling pengakuan) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut. mk

reportase

“Highest and Best Use” Barang Milik Negara di Aceh Sejak berlakunya UU No. I Tahun 1974 tentang Perbendaharaan Negara dimana peran Menteri Keuangan bukan hanya sebagai Bendahara Umum Negara, tetapi juga sebagai Pengelola Barang. Maka mind set pengelolaan dan manajemen aset pemerintah telah berubah. Seluruh aset yang semula adalah milik Kementerian/Lembaga masing-masing pengelola, beralih kepada Menteri Keuangan.

P

eran yang strategis ini dijabarkan dalam PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BUMN/BMD serta peraturan teknis lainnya. Seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 97 Tahun 2007 yang ditegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah sebagai pengelola barang dan Menteri Teknis adalah pengguna barang. Hal ini berarti seluruh aset pemerintah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin serta peralatan kantor merupakan aset negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Kementerian Teknis hanyalah satuan kerja yang menggunakan dan memeliharanya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dalam hal ini Dirjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) memiliki tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di Bidang Piutang Negara dan Lelang. Namun sejak tahun 2006, DJPLN berubah menjadi Dirjen Kekayaan Negara (DJKN), dan bertambah fungsinya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di Bidang Kekayaan Negara. Selain itu, menurut petunjuk teknis pengelolaan dan manajemen aset pemerintah, DJKN juga bertugas untuk mendata dan mengelola

seluruh aset idle/berlebih. Maka pengguna barang wajib melaporkan dan menyerahkan kembali aset-aset idle tersebut ke pengelola barang untuk dioptimalkan penggunaannya (Highest and Best Use). Serah Terima Dokumen dan Aset Eks KPP Lhokseumawe Salah satu provinsi yang sudah mengadakan serah terima atau pengalihan status pengguna Barang Milik Negara (BMN) adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD). Dirjen Pajak NAD telah mengalihkan status pengguna BMN kepada DJKN Banda Aceh. Pengalihan ini menindaklanjuti surat Sekjen Kementerian Keuangan No. S-956/SJ/2009 tanggal 18 Juni 2009 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan aset DJP kepada DJKN. Eddy Marlan Kepala Kantor Wilayah DJP NAD menyerahkan sejumlah dokumen dan aset eks KPP Lhokseumawe kepada Thaufik, Kepala Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh untuk dijadikan Kantor Opersional KPKNL Lhokseumawe. Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian oleh tim penilai KPKNL Lhokseumawe tahun 2007, bangunan eks KPP Lhoukseumawe dengan sertifikat hak pakai No.31 tanggal 20 Desember 2004 atas nama Departemen

Keuangan RI yang berkedudukan di Jakarta, memiliki nilai keseluruhan bangunan sebesar Rp3.988.126.917. Menurut Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh Thaufik, Gedung KPKNL Lhoukseumawe memiliki target untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Negara atau highest and best use of state asset. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang maksimal demi mendukung neraca APBN yang sehat. Lebih lanjut, Thaufik menjelaskan bahwa pengalihan gedung yang mulai beroperasi sejak 1 Mei 2009 lalu ini termasuk dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) DJKN. IKU tersebut terkait pengadaan dan penetapan status barang milik Negara yang di utilisasi tanpa membebani APBN. Menurut Thaufik, DJKN menargetkan nilai kekayaan Negara yang diutilisasi sebesar Rp105,1 miliar. Melalui pemanfaatan kantor eks KPP Lhokseumawe ini oleh KPKNL Lhokseumawe, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai amanah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi KPKNL dalam melayani pengguna jasa Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang. mk




reportase

Kepala Kanwil DJPBN Papua, Bjardianto Pudjiono

Layanan Teknologi PRIMA di Ditjen Perbendahaaran Papua Terletak di provinsi paling timur Indonesia, di kota Jayapura, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua memiliki visi menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bentangan alam Indonesia timur yang sangat indah dan didominasi pegunungan sebagai sekat antar kota, semakin menguatkan misi Kanwil DJPBN Papua dalam mewujudkan terlaksananya anggaran berbasis kinerja (performance budget), pengelola Kas Negara yang transparan dan akuntabel serta pelayanan di bidang perbendaharaan.

B

erdasarkan dengan PMK Nomor: 101/PMK.05/2007, Kanwil DJPBN Papua terdiri dari 5 Bidang atau Bagian dan 17 Seksi. Wilayah kerja Kanwil DJPBN Papua meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk menunjang pelaksanaan tugas di Kanwil DJPBN Papua, Bjardianto Pudjiono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPBN Papua telah menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pembentukan Tim Kreatif yang terdiri dari pejabat atau pegawai lintas bidang secara khusus menangani permasalahan tertentu pada Kanwil DJPBN




Papua. Terkait penataan organisasi di pulau yang cakupan kerjanya sangat luas, Kanwil ini juga memberikan kuisioner kepada satuan kerja (satker) untuk mengetahui performa pelayanan yang diberikan oleh front office. Kuisioner ini diharapkan menjadi masukan dan saran bagi pencapaian kinerja Kanwil DJPBN Papua yang lebih baik. Irian Jaya sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dimana akses antar kota didominasi oleh pegunungan, menyajikan tantangan tersendiri bagi Kanwil DJPBN Papua dalam melayani satker yang tersebar dalam 10 KPPN. Lingkup kerja Kanwil DJPBN Papua mencakup 40 Kabupaten/Kota, masingmasing 29 Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua dan 11 Kabupaten/Kota pada

reportase

Provinsi Papua Barat. Luasnya wilayah kerja serta jangkauan transportasi antar daerah yang hanya dapat ditempuh menggunakan angkutan udara, mengharuskan Kanwil DJPBN Papua untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada seluruh satker. Dengan motto layanan PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, Maju, dan Amanah) untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kuasa BUN di daerah, Kanwil DJPBN Papua didukung 73 pegawai pada Kanwil serta 228 pegawai yang tersebar pada 10 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kanwil DJPBN Papua menempati Gedung Kekayaan Negara (GKN) Jayapura yang diresmikan oleh Mantan Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Ali Wardana, pada tanggal 22 Agustus 1974. GKN Jayapura merupakan GKN tertua yang berlokasi di daerah. Dengan status Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus dan letak geografisnya yang luas, memberikan tantangan tersendiri dalam rangka koordinasi dengan satker untuk penyaluran dan pengelolaan dana APBN. Untuk kepentingan tersebut sudah selayaknya GKN Jayapura diperbaharui untuk meningkatkan kinerja dan citra Kementerian Keuangan di provinsi paling timur Indonesia. Sayangnya, kondisi fisik GKN Jayapura saat ini terdapat kerusakan di beberapa bagian gedung. Rencana kedepan, GKN Jayapura akan direnovasi untuk menunjang kinerja seluruh pegawai Kementerian Keuangan di Jayapura.

Sedangkan keunggulan khusus di Kanwil DJPBN Papua adalah pemanfaatan space data pada File Transfer Protocol (FTP) Perbendaharaan untuk pelaksanaan revisi POK DIPA. Fasilitas ini diterapkan Kanwil DJPBN Papua dimana masing-masing KPPN bisa secara langsung mengambil data revisi melalui FTP perbendaharaan melalui alamat ftp://ftp1.perbendaharaan. go.id/KPPN/. Selain pencapaian kinerja dengan memanfaatkan system IT, secara internal telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada masing-masing bidang guna menyamakan persepsi terkait penerapan kebijakan Pemerintah atau Kantor Pusat. FGD dimaksudkan pula untuk memberikan ruang pemahaman baru bagi pegawai pada Kanwil DJPBN Papua. Kepada instansi yang dilayani, secara terus menerus diberikan bimbingan dan sosialisasi, membangun kerjasama dengan Pemda agar tidak terdapat duplikasi penganggaran oleh Pemda dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. Salah satu contoh sosialisasi Kanwil DJPBN Papua adalah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Penanggulan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial untuk Tahun Anggaran 2011. Sosialisasi lainnya seperti pembahasan Tata Cara Revisi Anggaran dan Aplikasi Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011. Sosialisasi ini dihadiri lebih dari 900 satker dari seluruh Papua

dan Papua Barat. Pelayanan bimbingan ini kerap mendapatkan antusiasme yang besar dari peserta, yang merupakan gambaran keseriusan masing-masing daerah di Papua dalam memahami Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/ PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sosialisasi lainnya yang diikuti 10 KPPN lingkup Kanwil DJPBN Papua adalah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran berjalan. Kesepuluh KPPN tersebut adalah Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, Fakfak, Nabire, Merauke, Wamena, Serui, dan Timika. Bentangan geografis Papua dengan kondisi infrastruktur yang masih kurang, menghadirkan kendala yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas di Kanwil DJPBN Papua, dimana letak geografis, jaringan informasi dan telekomunikasi, serta sarana transportasi yang digunakan masih kurang mumpuni. Secara geografis, banyak satker yang berdomisili jauh dari Kanwil maupun KPPN, dan hanya bisa dijangkau dengan trasnsportasi udara. Terkait dengan letak geografis, kanwil DJPBN Papua melakukan upaya

Pemanfaatan informasi teknologi perbendaharaan di Kanwil DJPBN Papua salah satunya adalah pembentukan layanan terpadu, dimana sistem pengolahan data dari Front Office, Middle Office dan Back Office sudah saling terintegrasi sehingga penyelesaian pekerjaan dapat langsung dilakukan di front office Kanwil secara cepat. Selain itu juga disediakan Mini Treasury Learning Centre (Mini TLC) yang digunakan untuk memberikan bimbingan serta pendampingan kepada satuan kerja yang datang ke Kanwil DJPBN Papua.




reportase

Sosialisasi ke satker dengan difasilitasi KPPN setempat. Sedangkan untuk jaringan informasi dan telekomunikasi, dibuat layanan informasi melalui pembuatan website, SMS-gateway di nomor 08114803000, serta pelaksanaan rekonsiliasi secara elektronik (e-rekon). Selain itu, untuk percepatan pengiriman data secara elektronik, jaringan intranet Kanwil DJPBN Papua disokong oleh jaringan Speedy dari Telkom. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, namun pada tahun 2010, target penyaluran dana APBN realisasinya mencapai 97% dari target IKU Kanwil DJPBN Papua yang sebesar 90%. Dengan kata lain target kinerja tercapai dan realisasi anggaran mendekati sempurna. Pemanfaatan dan Pengembangan IT lainnya adalah untuk membantu percepatan penyampaian ADK revisi DIPA/POK ke Kanwil DJPBN Papua menggunakan e-mail. Sedangkan Tahun Anggaran 2011, Kepala Kanwil DJPBN Papua berencana mengadakan teleconference secara periodik dengan para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Papua. Selain itu usulan untuk mengadakan pelatihan PPAKP yang dilaksanakan di Jayapura baik kelas reguler maupun kelas manajerial. Selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan Sekertaris Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terkait



monitoring dan evaluasi pencairan dana APBN di daerah-daerah. Khusus di bidang informasi teknologi untuk tahun 2011 telah dilakukan pengusulan agar pejabat atau pegawai mengikuti pelatihan dan diklat mengenai IT yang diadakan oleh Kantor Pusat maupun BPPK. Sedangkan kegiatan internal akan dilaksanakan pelatihanpelatihan yang berkenaan dengan peningkatan penguasaan IT dengan mengundang pelatih atau instruktur yang berkompeten di bidang IT. Sekali lagi peranan IT menyumbang besar untuk menunjang kinerja Kanwil DJPBN Papua. Secara hierarki organisasi, Kanwil DJPBN Papua bertanggungjawab kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan atas pelaksanaan penyaluran dana APBN di daerah serta penyajian laporan keuangan (LKPP) tingkat Kanwil. Meskipun sering terkendala masalah jaringan karena kondisi geografis yang jauh dari pusat, namun koordinasi antara Kantor Pusat dan Kanwil tetap berjalan dengan baik. Fasilitas dan sarana komunikasi yang tersedia dan digunakan adalah e-mail, faksimili, telepon, dan dukungan teknis melalui helpdesk. Kanwil DJPBN Papua juga telah mengaplikasikan program koordinasi internal dengan pusat yaitu Daily Activity Monitoring System (DAMS). Jaringan ini terutama


digunakan untuk mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan DJPBN atau instruksi Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dilaksanakan di Daerah. Kepala Kanwil DJPBN Papua mengharapkan agar Kanwil DJPBN Papua dapat mewujudkan visi dan misi Kanwil serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang penyelesaian pekerjaan dan koordinasi dengan instansi terkait. Hal tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung dan menyongsong implementasi program Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat DJPBN yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Pemberian materi dan bimbingan teknis diharapkan agar pegawai-pegawai terbiasa menggunakan internet, melakukan monitoring data online, dan melakukan pengiriman data secara elektronik sehingga saat SPAN diimplementasikan, maka pegawai dapat menyesuaikan diri dengan persyaratan teknis kemampuan (skill requirement) untuk operasional SPAN. Intinya Kanwil DJPBN Papua dapat menjadi pusat pembelajaran bidang kebendaharaan negara di Papua dan Papua Barat sehingga turut berperan serta meningkatkan pengelolaan keuangan di seluruh Papua. mk

info kebijakan

APBN Surplus Hingga Akhir Februari

“Sampai dengan akhir Februari 2011, anggaran kita masih Surplus sebesar Rp18,5 triliun bila dibandingkan periode yang sama tahun 2010 yang hanya mencapai Rp10,5 triliun. Pembiayaan juga lebih kecil dibandingkan periode tahun lalu. Secara umum, realisasi pelaksanaan APBN lebih baik dari sebelumnya, terutama terkait penerimaan perpajakan.” Demikian dikemukakan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, di ruang Konferensi Pers, Gedung Djuanda 1, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (24/3).

P

Global Economic Growth roses pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut, baik di negara maju maupun negara emerging market. Namun di kawasan Eropa, pemulihan ekonomi masih dihadapkan pada ketidakpastian di beberapa Negara akibat beban utang pemerintah. “Masih terdapat ancaman tekanan inflasi global akibat harga komoditas pangan dan harga minyak internasional,” ujar Bambang. Selain itu, kondisi pasar keuangan global sedikit tertekan karena adanya sentimen negatif terkait meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, serta bank sentral Cina yang terus melakukan pengetatan kebijakan moneternya. Disisi lain, gempa bumi dan tsunami 11 Maret 2011 yang meluluhlantahkan infrastruktur di Jepang berpengaruh pula pada kondisi

perekonomian global. Belum lagi isu reaktor nuklir Jepang berdampak pada pasar dan aktivitas ekonomi Jepang dan dunia, seperti indeks Nikkei yang mengalami pelemahan akibat menurunnya aktivitas sektor industri Jepang. Akibat bencana tersebut perekonomian sektor dalam negeri diprediksi akan terpengaruh. Misalnya impor Jepang atas produk Indonesia dalam jangka pendek diprediksikan akan menurun. Disamping itu, dapat menimbulkan negative statement pada pasar modal di kawasan Asia Timur dan Tenggara, sehingga dapat menekan capital inflow dan nilai tukar Negara-negara Asia. Meskipun demikian, kondisi ini dapat menguntungkan, karena ke depan bisa jadi akan meningkatkan ekspor minyak, gas, dan batu bara dari Indonesia seiring dengan tidak

berfungsinya sumber pembangkit nuklir di Jepang.

Domestic Economic Growth Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound tipis mengikuti tren di kawasan regional akibat tekanan inflasi serta imbas dari gejolak di pasar minyak dunia. Pada penutupan sesi pertama, IHSG terpantau merangkak naik ke level 3.663,65 atau menguat 0,62 %. Sedangkan Rupiah terus terapresiasi disusul tingkat kepercayaan investor membaik hingga mendorong penurunan Yield SUN domestic dan global. Menurut Bambang, peningkatan harga komoditas bahan pangan internasional mempengaruhi naiknya harga komoditas bahan pangan domestik, terutama minyak goreng dan kedelai. “Dalam aspek ini penguatan nilai Rupiah membantu. Harga di luar meningkat dalam dollar tetapi karena ada apresiasi Rupiah maka efek harganya bisa diredam,” ujar Bambang. Gejolak Inflasi pada Februari 2011 tercatat 0,13% (mtm) atau 6,84% (yoy) yang merupakan inflasi tahunan terendah selama empat bulan terakhir. Deflasi volatile food merupakan faktor utama rendahnya inflasi bulan ini, yaitu sebesar -0,48% (mtm) atau 16,51% (yoy). “Panen padi memberikan




info kebijakan

manfaat meredam laju inflasi, dan yang membuat inflasi rendah adalah volatile food (beras). Ini menggambarkan harga komoditas domestik, beras dan bumbu-bumbuan mengalami penurunan karena panen”, ungkap Bambang.

dengan hal itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan dari 14,2% pada tahun 2009 menjadi 13,3% pada tahun 2010. “Terjadi perbaikan kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan pengangguran terus menurun pada tiga tahun terakhir,” ujar Bambang.

Pada periode Januari 2011, total ekspor Indonesia mencapai US$14,5 miliar atau tumbuh sebesar24,7% (yoy) dan impor mencapai US$12,6 miliar atau tumbuh sebesar 32,3% (yoy). “Artinya pertumbuhan impor lebih tinggi daripada ekspor. Import migas kita terbesar dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Hal ini harus diwaspadai karena devisa keluar lebih besar, maka ekuivalen dengan konsumsi migas dan import yang juga menjadi besar, tapi tetap surplus pada tread balance-nya”, papar Bambang.

Berdasarkan rasio untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan, rasio Gini mengalami penurunan dari 0,357 pada tahun 2009 menjadi 0,331 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil rasio Gininya maka pemerataan kesejahteraan rakyat semakin membaik.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa apresiasi ini tidak mempengaruhi daya saing. Bambang memaparkan fakta tahun lalu, target nilai tukar Rupiah pada APBN 2010 sebesar Rp10.000/U$D dan pada APBN-P sebesar Rp9.500/U$D, ternyata realisasinya sebesar Rp9.100/U$D. Pada saat yang sama ekspor juga tumbuh lebih tinggi dari 14%, jadi belum mengganggu competitiveness. Disisi lain produk ekspor atau manufaktur masih memiliki import content sekitar 20-30%. “Melalui apresiasi, harga impor menjadi lebih murah dalam rupiah dan akhirnya membantu daya saing produk ekspor manufaktur kita. Sehingga masih supportive terhadap perekonomian Indonesia,” pungkas Bambang. Neraca perdagangan pada bulan Januari 2011 mengalami surplus sebesar US$ 1.905,8 juta. Kinerja ekspor yang cenderung meningkat dan kuatnya aliran modal masuk, termasuk PMA telah memberikan peningkatan cadangan devisa yang per Februari 2011 sebesar US$99,6 miliar, dan per 3 Maret 2011 sudah di atas US$100 miliar (US$101,8 miliar). “Suatu achievement secara ekonomi makro yang perlu kita apresiasi,” ungkap Bambang. Kinerja ekonomi yang membaik memberi dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran turun, dari yang semula sebesar 7,9% pada tahun 2009 menjadi 7,14% pada tahun 2010. Senada



Salah satu faktor yang menentukan berkualitasnya pertumbuhan adalah APBN karena fungsinya menciptakan redistribusi dari pendapatan masyarakat. Jika anggaran kemiskinan meningkat dan belanja modal lebih tinggi maka tingkat kemiskinan dan pengangguran akan berkurang. “Kuncinya dalam budget adalah perbaiki jumlah dan kualitas distribusi anggaran kemiskinan serta belanja modal. Disitulah pentingya infrastruktur untuk memperbaiki daya saing dan penyerapan tenaga kerja,” papar Bambang.

Realisasi APBN per 28 Februari 2011 “Realisasi Pendapatan Negara dan hibah sampai dengan Februari 2011 sebesar Rp130 triliun atau 11,8% dari target APBN 2011. Artinya realisasi penerimaan Negara menunjukkan peningkatan dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2010 sebesar Rp108,4 triliun atau 10,9%,” papar Bambang. Menurut Bambang, penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan, dimana sampai dengan bulan Februari 2011 mencapai Rp108,1 triliun atau 12,7% dibandingkan per Februari 2010 sebesar Rp90,7 triliun atau 12,2%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan PPh Nonmigas yang mencapai Rp47,2 triliun atau 12,9% dari target, yang menunjukkan pertumbuhan 26,9% dari pencapaian tahun 2010 sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi nasional di tahun 2010 dan realisasi 2011. Selain itu, peningkatan penerimaan perpajakan juga didukung oleh peningkatan penerimaan Cukai yang mencapai Rp13,4 triliun atau 21,3% dari target. Hal ini


menunjukkan peningkatan dari pencapaian di tahun 2010 sebesar Rp12,5 triliun dan penerimaan Bea Keluar yang telah mencapai Rp5,1 triliun atau 100.8% dari targetnya. Peningkatan ini sebagai dampak tingginya harga Crude Palm Oil (CPO) internasional di awal tahun 2011 dengan rata-rata mencapai USD1.294,5/MT, sehingga Tarif Bea Keluar mencapai 25%. Kemudian, terkait Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disebutkan mencapai Rp21,9 triliun atau 8,7% dari targetnya, yang menunjukkan peningkatan 23,7% dari pencapaian di tahun 2010 sebesar Rp17,7 triliun. Pencapaian realisasi PNBP tahun 2011 tersebut dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga komoditi energi terutama minyak dan batu bara yang mengakibatkan realisasi penerimaan Migas dan Pertambangan umum telah cukup baik di awal tahun 2011. Lebih lanjut, Realisasi Belanja Negara sampai dengan Februari 2011 sebesar Rp111,5 triliun atau 9,1% dari target APBN 2011, yang berarti menunjukkan peningkatan 14,01% dari pencapaian periode yang sama tahun 2010 yang mencapai Rp97,8 triliun, yang didukung oleh realisasi Belanja Pusat mencapai Rp47,1 triliun atau 5,6% dari APBN 2011 dan Transfer ke Daerah Rp64,4 triliun atau 16,4% dari APBN 2011. Bambang juga mengungkapkan bahwa Realisasi belanja pusat didominasi oleh Belanja pegawai Rp24,8 triliun atau 13,7% dari APBN 2011 dan belanja pembayaran bunga utang Rp16,6 triliun atau 14,4% dari APBN 2011. Sedangkan realisasi transfer ke daerah didukung oleh Dana Perimbangan yang mencapai Rp60,4 triliun atau 18,1% dari target, yang menunjukkan peningkatan dari pencapaian tahun 2010 sebesar Rp51,9 triliun dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian mencapai Rp4,1 triliun atau 6,9% yang menunjukkan peningkatan dari pencapaian tahun 2010 sebesar Rp1,0 triliun. Terakhir, Realisasi Pembiayaan mencapai Rp19,6 triliun atau 15,7% dari APBN 2011 yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp24,8 triliun atau 19,8% dari APBN 2011 dan Pembiayaan Luar Negeri sebesar minus Rp5,2 triliun. mk

artikel

Naiknya Harga Minyak dan Inefisiensi Anggaran Oleh: Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Praptono Djunedi minyak light sweet untuk pengiriman Mei menyentuh level US$ 108,78 per barel, level tertinggi sejak September 2008. Bila kondisi ini terus berlangsung, tentu akan berpotensi meningkatkan beban APBN khususnya subsidi energi (BBM dan listrik).

Gejolak sosial di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah diperkirakan masih terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Yang dikhawatirkan atas gejolak itu adalah dampaknya terhadap harga minyak dunia yang cenderung kian meningkat. Naiknya Harga Minyak

A

da yang menarik dari presentasi Subramanya Bettadapura, selaku Direktur Energi dan Power Systems, Frost & Sullivan Asia Pasific dalam diskusi “Prediksi Industri Energi Indonesia” di Jakarta akhir bulan lalu.

Berdasarkan analisisnya, Subramanya punya empat skenario perkiraan harga minyak dunia seperti berikut ini. Pertama, harga minyak dunia menyentuh US$ 175 per barel jika gejolak ini menyebar sampai ke Saudi Arabia. Kedua, harga minyak dunia menyentuh US$ 125 per barel jika saja gejolak di Afrika Utara dan Timur Tengah masih berlanjut. Skenario ketiga, harga minyak dunia akan turun mencapai US$ 100 per barel jika gejolak tersebut berakhir. Terakhir, harga minyak dunia akan turun mencapai US$ 75 per barel jika gejolak Afrika Utara dan Timur Tengah berakhir, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dunia sedang menurun. Terlepas dari prediksi di atas, harga minyak Brent pengiriman Mei tercatat sebesar US$ 119,31 per barel pada perdagangan Senin (4/4/2011) di pasar London. Sedangkan

Mekanisme peningkatan beban subsidi BBM maupun listrik bisa melalui dua cara, yaitu melalui variabel harga maupun volume. Di lihat dari sisi harga, meningkatnya harga patokan BBM yang dipengaruhi oleh harga minyak dunia menyebabkan selisih antara harga jual eceran BBM (termasuk pajak-pajak) dengan harga patokan BBM makin meningkat. Dengan meningkatnya selisih tersebut akan mendorong subsidi BBM yang makin besar. Sedangkan dari sisi volume, meningkatnya subsidi BBM diakibatkan dari realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan akan melebihi kuota, menyusul ditundanya implementasi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Untuk subsidi listrik, kenaikan juga bisa dipicu dari sisi harga dan volume bahan bakar. Dari sisi harga, naiknya subsidi listrik bisa disebabkan oleh naiknya harga BBM yang dikonsumsi pembangkit milik PT PLN (yang dipengaruhi oleh harga minyak dunia). Sedangkan dilihat dari sisi volume, naiknya subsidi listrik didorong oleh perkiraan realisasi konsumsi bahan bakar minyak yang jauh lebih banyak daripada yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan pernyataan Dirut PT PLN beberapa waktu lalu, kebutuhan BBM untuk pembangkit listrik tahun ini diprediksi sebanyak 10,38 juta kiloliter. Angka tersebut jauh lebih besar daripada yang ditargetkan dalam APBN, yakni sekitar 4,43 juta KL. Kombinasi kenaikan antara harga dan




artikel

volume BBM untuk pembangkit listrik dapat meningkatkan total biaya bahan bakar (sebagai komponen yang mendominasi Biaya Penyediaan Pokok listrik), yang pada akhirnya dapat mendorong naiknya subsidi listrik. Membengkaknya perkiraan realisasi angka subsidi yang jauh melebihi daripada yang ditargetkan dalam APBN tentu perlu diantisipasi dalam RAPBN Perubahan. Penghematan dana anggaran bisa jadi salah satu solusinya. Dalam beberapa kesempatan, Presiden SBY mensinyalir tingginya overhead

kementerian/lembaga selama satu tahun anggaran, setiap institusi biasanya mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk ditelaah oleh petugas penelaahan di Direktorat Jenderal Anggaran. Apabila institusi X misalnya, memperoleh alokasi anggaran sebesar RpY, biasanya untuk RKA-KL tahun berikutnya institusi tersebut cenderung untuk mempertahankan jumlah alokasi anggaran yang sama. Bahkan tidak jarang, alokasi anggaran diusulkan setinggi-tingginya. Mentalitas untuk selalu memperoleh alokasi anggaran yang makin besar demi

memperbanyak penyelenggaraan rapat kerja, rapat koordinasi, pertemuan, dan seminar di hotel atau bahkan di luar kota; atau memperbanyak perjalanan dinas yang sebenarnya bersifat administratif seperti melakukan pembinaan, pengumpulan data, atau monitoring dan evaluasi.

membiayai berbagai kegiatan di institusi masing-masing merupakan potensi titik lemah yang jamak dilakukan oleh para perencana anggaran kementerian/ lembaga. Sebab ada kemungkinan hal itu dilakukan tanpa melihat dulu apakah dana itu sekedar overhead atau punya manfaat yang besar bagi masyarakat banyak.

instansi yang membentuk tim dengan tujuan yang sama. Katakanlah, pada tahun 2011 di instansi X membentuk tim monitoring pembangunan infrastruktur waduk nasional, ternyata pada saat yang sama di instansi Y juga membentuk tim yang sama, bahkan dengan personal tim yang bisa jadi anggotanya terdiri dari orang-orang yang sama pula, berasal dari kedua instansi tersebut. Atau, contoh duplikasi yang lain adalah ada suatu topik permasalahan yang telah dikaji oleh tim bentukan institusi A pada suatu tahun, tahun berikutnya topik yang sama dikaji oleh tim bentukan institusi B dan selanjutnya oleh institusi C.

Penyusunan anggaran yang demikian itu dapat berpotensi memunculkan masalah seperti adanya duplikasi alokasi dan ketimpangan alokasi. Contoh masalah duplikasi alokasi anggaran adalah adanya dua atau lebih

Mentalitas untuk selalu memperoleh alokasi anggaran yang makin besar demi membiayai berbagai kegiatan di institusi masing-masing merupakan potensi titik lemah yang jamak dilakukan oleh para perencana anggaran kementerian/lembaga. cost dalam APBN dan perlunya efisiensi anggaran. Dalam salah satu pernyataannya, beliau menyatakan bahwa “Kenaikan jumlah anggaran dan nominal tidak akan efektif jika desain, struktur, alokasi, dan distribusi anggaran itu tidak tepat. Berkali kali saya katakan, kalau angka anggaran ini makin naik, yang diperbanyak bukan untuk overhead costnya, tapi justru spending atau expenditure. Spending dan expenditure yang dimaksud adalah yang mengarah pada stimulasi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, atau program-program pengurangan kemiskinan.”

Tingginya Overhead Cost Dalam rangka membiayai kegiatan



Oleh sebab itu, tidaklah mengejutkan bila para “jago anggaran” itu relatif lebih banyak mengalokasikan dana overhead cost yang tidak begitu penting dan cenderung mubazir daripada yang bersifat menambah modal atau aset negara. Misalnya pembentukan tim-tim, kelompok kerja dan sejenisnya; atau


Contoh ketimpangan alokasi adalah suatu

artikel

satuan kerja memperoleh alokasi yang lebih tinggi daripada satuan-satuan kerja lainnya, padahal memiliki standar dan karakteristik yang sama.

Penyerapan vs Efisiensi Anggaran Setelah tahap penyusunan anggaran, langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran. Penyerapan anggaran terhadap berbagai kegiatan yang sudah dialokasikan dalam DIPA merupakan salah satu indikator kinerja para pengelola anggaran. Sekedar mengingatkan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2010 adalah

berkisar Rp 1.053 triliun (93,5 persen). Sedangkan pada tahun 2009, besarnya penyerapan anggaran sekitar Rp 954 triliun atau 95,3 persen. Sekalipun ada penyerapan yang besar, namun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penyerapan besar-besaran hanya terjadi pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan multiplier effects dari belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat minim. Akibat yang bisa dirasakan secara makro adalah seberapapun besarnya penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kurang berpengaruh terhadap penciptaan

lapangan kerja atau program-program pengurangan kemiskinan. Selanjutnya, konsekuensi dari overhead cost yang tinggi dalam alokasi anggaran adalah maraknya fenomena rapat kerja di hotel atau di luar kota yang jamak dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Memang, apabila dilihat dari sudut pandang pelaksanaan anggaran, selama jenis kegiatannya sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi dananya mencukupi, maka boleh-boleh saja kegiatan tersebut dilaksanakan. Masalahnya adalah ketika para pegawai ramai-ramai mengadakan rapat di hotel dikhawatirkan akan mengganggu fungsi pelayanan publik pemerintah karena kantor menjadi sepi. Kedua, tampaknya belum ada tolok ukur atau kriteria yang jelas mana topik permasalahan yang pembahasannya cukup dilakukan di dalam kantor atau yang harus dibahas di luar kantor. Ketiga, kondisi interior kantor yang semakin bagus dan modern membuat justifikasi untuk rapat di luar kantor menjadi semakin lemah. Belum lagi dengan fenomena perjalanan dinas yang seringkali tidak well-planned. Berdasarkan audit BPK, masih banyak permasalahan sekitar perjalanan dinas yang dilakukan para pegawai kementerian/lembaga. Dari sepuluh besar kementerian/lembaga yang bermasalah dalam menggunakan dana perjalanan dinasnya, instansi yang selama ini berfungsi sebagai pengawasan justru termasuk di dalamnya. Jumlah dana perjalanan dinas yang diduga bermasalah dari tiap kementerian/lembaga tersebut antara Rp1,03 miliar sampai Rp36,59 miliar. Harusnya ini menjadi peringatan bagi para pengelola anggaran agar tidak jor-joran untuk mengalokasikan dana perjalanan dinasnya dalam jumlah yang tinggi. Toh, pada akhirnya akan kewalahan juga ketika diminta untuk melakukan penyerapan. Malah, dalam rangka menghabiskan perjalanan

dinasnya ada yang melakukan secara membabi buta. Ketika ada pegawai yang ulang tahun, rame-rame melakukan perjalanan dinas ke tempat acara ulang tahun tersebut. Pas ada yang mau hajatan nikah atau kepentingan pribadi lainnya, satu rombongan besar menggunakan dana perjalanan dinas menghadiri acara tersebut. Audit yang bersifat administratif tentu belum bisa “menangkap” moral hazard seperti ini, kecuali para pengelola anggaran itu sendiri. Dengan demikian, sebenarnya banyak dana perjalanan dinas yang masih bisa diefisienkan. Begitu juga dengan dana pertemuan, rapat tim atau rapat koordinasi yang seharusnya cukup dilaksanakan di kantor. Menurut prediksi Menteri Keuangan, dana yang bisa dihemat dari pengeluaran yang tidak prioritas tersebut sekitar Rp16,5 triliun sampai Rp20 triliun. Dana penghematan tersebut mungkin bisa diperbesar lagi dengan cara misalnya perlombaan proposal cost reduction program antar pengelola anggaran. Secara sederhananya adalah sebagai berikut. Instansi A, katakanlah, memperoleh alokasi anggaran Rp100 miliar. Jika di awal tahun pengelola anggaran instansi A tersebut memperkirakan bisa menyerap Rp85 miliar secara berkualitas (artinya tidak sekedar mementingkan kuantitas penyerapan), maka dana Rp15 miliar bisa diusulkan sebagai cost reduction program. Apabila hal ini bisa dilakukan oleh seluruh pengelola anggaran, tentu dana yang bisa dihemat lebih besar lagi. Selain itu, indikator kinerja penyerapan yang dicapai oleh pengelola anggaran bernilai tinggi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Manfaatnya tentu banyak. Pemerintah bisa mengurangi emisi SUN atau sukuk, atau untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Atau, bisa juga sebagai “bantalan” APBN untuk mengantisipasi naiknya subsidi energi akibat naiknya harga minyak dunia seperti yang diuraikan di awal tulisan. Jadi, mulai sekarang, stop inefisiensi anggaran. mk




review

REVIEW KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.01/2011

TENTANG PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Pertimbangan Dalam pelaksanaannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 996/KMK.01/2006 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, belum menampung pengaturan secara spesifik terkait dengan kebutuhan dalam pelaporan, sehingga dipandang perlu melakukan pengaturan kembali kewajiban penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

4.

Ketentuan-Ketentuan 1. Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah: a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; b. mengalami promosi/mutasi; dan c. pensiun. 2. Penyelenggara Negara tersebut melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-A. 3. Penyelenggara Negara tersebut wajib menyampaikan kembali laporan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B apabila: a. selama 2 tahun menduduki jabatan



5.

6.

7.

yang sama; b. mengalami promosi/mutasi; dan c. pensiun. Copy Tanda Terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada: a. Sekretaris unit eselon I masingmasing, dengan ketentuan khusus untuk Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia; b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Keuangan; dan c. Inspektur Jenderal. Apabila sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyelenggara Negara dimaksud wajib melaporkan harta kekayaannya, dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model Komisi Pemberantasan Korupsi-B. Pimpinan masing-masing unit Eselon I menetapkan Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing unitnya untuk mengingatkan Penyelenggara Negara dimaksud, agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan.

Nama Jabatan Penyelenggara


Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pejabat Eselon I Staf Khusus Menteri Keuangan Pejabat Eselon II Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Umum Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bendahara Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal: a. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Penganggaran, dan Bagian Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Perencanaan Barang Milik Negara, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Perlengkapan; c. Pejabat Eselon III dan IV di Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum; d. Pejabat Eselon III yang terkait dengan penerbitan perizinan dan pengawasan penilai publik pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai; e. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Investasi Pemerintah; f. Kepala Divisi Keuangan dan Umum, dan Pejabat Penilai Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah; g. Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak; h. Pembantu Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak; i. Kepala Rumah Tangga Gedung

review

Keuangan Negara; dan j. Kepala Subbagian Keuangan pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 10. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran: a. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat Anggaran I, II, III; dan b. Pejabat Eselon III dan IV pada Direktorat PNBP. 11. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak: a. Pejabat Eselon III dan IV; b. Account Representative (AR); c. Penelaah Keberatan (PK); d. Fungsional Penilai Pajak Bumi dan

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain; c. Kepala Bagian Perlengkapan; d. Kepala Subbagian Keuangan; e. Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan; f. Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan; dan g. Juru Sita Piutang Negara pada Kantor Pelayanan. 15. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: a. Pejabat Eselon III dan IV di seluruh Direktorat; dan

Bangunan (Penilai PBB); e. Fungsional Pemeriksa Pajak; dan f. Juru Sita Pajak. 12. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: a. Pejabat Eselon III dan IV; b. Pelaksana Auditor Bea dan Cukai (Golongan III/a ke atas); c. Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; d. Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat/Bidang/Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) (Golongan III/a ke atas); dan e. Pelaksana Pemeriksa Barang. 13. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan: a. Pejabat Eselon III 14. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: a. Kepala Kantor Pelayanan; b. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Barang Milik Negara,

b. Kepala Subbagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal. 16. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang: a. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah; b. Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Surat Utang Negara; c. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Pembiayaan Syariah; d. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, kecuali Pejabat Eselon III yang terkait dengan Kepatuhan Internal; e. Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; f. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah yang terkait dengan Pinjaman

Komersial dan Kredit Ekspor; g. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang yang terlibat dalam penyusunan Harga (Pricing) Kewajiban Kontinjensi dan Pinjaman; h. Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi pada Sub Direktorat Pengelolaan Transaksi, Direktorat Pembiayaan Syariah; dan i. Kepala Seksi Analisis Harga pada Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah. 17. Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal: a. Pejabat Fungsional Auditor; dan b. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 18. Pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan: a. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pembuat/revisi regulasi; b. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian izin; c. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian persetujuan; d. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemberian Surat Tanda Ter-Daftar (STTD); e. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pengawasan; dan f. Pejabat Eselon III dan IV yang terkait dengan pemeriksaan dan penyidikan. 19. Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal: a. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 20. Pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; b. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan; c. Kepala Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan d. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. mk




english corner

Balinese Culinary Heritage The ASEAN Finance Minister’s Meeting or AFMM 2011 in Bali was just ended. Bali was chosen as the place to hold the meeting with the hopes that all the delegations and participants would enjoy their stay there to the fullest, and that they experienced all the charm and wonder that the Indonesian people, landscape and culture had to offer including the traditional foods.

I

f you think nasi goreng (fried rice) is the pride of Indonesian culinary wealth, you are only 99.99 percent wrong. For most Indonesians, nasi goreng is classified as ‘desperate menu’. Meaning: when you don’t know what else to eat, nasi goreng is then the most obvious choice. Street vendors of nasi goreng are everywhere to find. So, don’t be trapped into the same fallacy. Even for the average Indonesians, Bali cuisine is yet to be discovered. It is understandable that most Indonesians have the suspicion that Bali – being mostly Hindu – offers food that is non-halal for Muslims in nature. Thanks to those many halal Balinese restaurants that opened the eye – and palate, for that matter – of Indonesian Muslims. Be sisit (shredded chicken in spicy sambal), tum ayam (marinated chicken steamed in a packet of banana leave), and sate lilit (grilled ground fish meat on skewer) have now become known as popular dishes. Don’t get misled that Balinese food are all spicy hot. Bali offers a vast array of culinary heritage – hot, sour, sweet, or otherwise. For a novice, a visit to Bumbu Bali – a fine-dining establishment offering Bali cuisine – is probably a good advice.



Chef Heinz von Holzen, the owner, has successfully unveiled the secrets of Balinese cuisine and made them available for international diners. Bebek Bengil and Biah-Biah at Ubud are just two other examples where international tourists could get a taste of the tantalizing Balinese cuisine. If you survived the street-food of Thailand, you would do well in Bali. For the more adventurous, the street-side is always the place to go. Try babi guling Ibu Oka at Ubud, or nasi campur at Sanur Beach. Warung Satria, Warung Wardani, and Warung Renon in Denpasar are three famous medium-class eating houses that serve Balinese authentic foods. Lawar is also a dish in itself. There are


restaurants specializing in lawar. The most authentic lawar uses fresh pig blood and shredded pig inner skin as the main ingredients. Many different vegetables can be used for lawar, such as long beans, fern, and unripe jackfruit. Nowadays, to cater to the Muslims and vegetarian visitors, lawar also comes in halal and vegan version with no blood and no pork components! In Semawang, a beach area near Sanur, there is a unique version of lawar hitam, made with the black ‘ink’ of squids. Don’t say you’ve been to Bali if you have not tasted the fabulous cuisine Bali has to offer. Eat your heart out! mk Source: www.travellady.com

renungan

Rahasia Negara Maju Masih ingat curhatannya teman, bagaimana Indonesia bisa maju kalau buka gmail aja lama. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau internet kita mahal. Tentu saja jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Mungkin saja perusahaan-perusahaan Indonesia terlalu corporate economicus sehingga harga layanan telekomunikasi dan informasi melangit. Tinggi sekali, mungkin lebih tinggi daripada satelit palapa yang nongkrong di geostratosfer. Ada lagi yang bilang, kenapa Indonesia tidak menjadi negara maju adalah karena isi televisinya sinetron picisan. Isinya paling executive muda atau bahkan ABG SMA yang hidupnya berkecukupan. Paling isinya soal cinta segitiga, rebutan anak, rebutan istri/suami. Hanya Keluarga Cemara saja yang menurut penulis patut mendapat apresiasi tinggi. Sebuah sinetron yang mengedepankan kerja keras, kesederhanaan, dan yang pasti, kekeluargaan.

S

wiss tidak memiliki perkebunan cokelat. Akan tetapi, Swiss menjadi negara penghasil cokelat terbaik sekaligus penghasil produk olahan susu nomor 1 di dunia. Bahkan swiss juga menghasilkan perlengkapan pasukan tempur standard dunia. Finlandia adalah negara Eropa yang mengandalkan perikanan sebagai penggerak ekonominya. Lalu siapa sangka Nokia, perusahaan telepon genggam papan atas itu berasal dari negara Eropa utara itu. Jepang, hampir tidak memiliki daerah pertanian dan pertambangan. Wilayahnya kecil. Oleh karena itulah negara ini memiliki daerah jajahan sebelum menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada perang dunia II. Tapi Jepang adalah raksasa ekonomi nomor dua dunia. Jepang seperti industri terapung. Negara ini mengimpor bahan baku seperti mineral dan migas dari negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian Jepang mengolahnya menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Produk itu akhirnya dijual lagi ke negara eksportir bahan baku tadi, salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia berada di posisi 18 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 540,3 Miliar US$. Human Development Index (HDI) Indonesia pada 2010 berada di peringkat 108. Artinya, kita berada di negara kita masih jauh dengan negara tetangga, Singapura (peringkat 27), Filipina (peringkat 97), Malaysia (peringkat 57), dan Brunei (peringkat 37). Apakah Indonesia tidak memiliki penduduk pintar? Justru juara-juara olimpiade berduyun-duyun dari Indonesia. Banyak orang Indonesia merupakan alumni universitas-universitas ternama, baik dalam maupun luar negeri. Bahkan banyak pemenang lomba hacking juga dari Indonesia. Para pimpinan perusahaan besar di dunia sepakat bahwa kecerdasan tidak menjamin kemajuan suatu bangsa.

Kalau kita membahas mengenai jumlah Sumber daya alam. Sudah cerita sejak SD kalau kita kaya minyak, gas, barang tambang, dan hasil hutan. Umur negara pun tidak memiliki hubungan dengan kemakmuran. Mesir dan India umurnya lebih dari 2000 tahun, tapi tetap saja masih menjadi negara miskin sampai sekarang. lalu apa masalahnya? Masalah di attitude. Perilaku. Faktor utama yang menyebabkan suatu negara maju dan penduduknya sukses adalah perilaku dari penduduk itu sendiri. Berdasarkan penelitian. Ada 10 perilaku baik yang tidak dimiliki oleh kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia. Adapun 10 perilaku dasar-dasar kehidupan tersebut yaitu: 1. Memegang teguh etika; 2. Kejujuran dan integritas; 3. Bertanggung jawab; 4. Hormat pada aturan hukum masyarakat (hukum positif); 5. Hormat kepada hak orang/ warga lain; 6. Cinta pada pekerjaan (profesional); 7. Berusaha keras menabung dan berinvestasi; 8. Mau bekerja keras; dan 9. Tepat waktu. Setiap warga negara Indonesia pada umumnya ingin Indonesia maju. Pertanyaannya dari mana memulainya. Jawabnya adalah dari diri kita sendiri. mk

Lalu kenapa Indonesia yang menjadi anggota G-20 masih belum bisa dikatakan negara maju. Indonesia termasuk negara dengan volume ekonomi terbesar. Peringkat




resensi

Pustaka Populer Climate Change, Agriculture, and Poverty Thomas W. Hertel; Stephanie D. Rosch (Applied Economic Perspectives and Policy, Oxford Journal)

E

ven though much has been written about climate change and poverty as distinct and complex problems, the link between them has received little attention. Understanding this link is vital for the formulation of effective policy responses to climate change. In this article the authors focus on agriculture as a primary means by which the impacts of climate change are transmitted to the poor and as a sector at the forefront of climate change mitigation efforts in developing countries. In so doing, they offer some important insights that may help shape future policies as well as ongoing research in this area. mk

Judul Buku: Dunia Tanpa Manusia Pengarang: Alan Weisman Halaman: 430 hal.

B

umi kian tua dan sarat beban. Manusia yang berbiak pesat, merambah dan mengeksploitasi seluruh permukaannya. Miliaran mulut yang harus dihidupi, diberi pangan, sandang, dan papan, perlahan tapi pasti mendegradasi bumi dan penghuninya yang lain. Kemerosotan itu dipercepat dengan aneka temuan hasil kecerdasan homo sapiens. Mula-mula metal dan mineral, lalu minyak, gas, plastik, freon (material berbentuk gas yang umum digunakan untuk pendingin), rekayasa genetik tumbuhan dan hewan, pestisida, hingga nuklir. Pendeknya, tak ada yang menolak bahwa manusia dengan segala daya upaya mesti menyelamatkan bumi dan seisinya, agar dia juga terselamatkan. Tapi, bagaimana bila entah dengan sebab tertentu –bencana alam tak terperih atau akibat virus pemusnah maha ganas yang menyebar cepat –manusia tiba-tiba menghilang dari muka bumi? Apa yang akan terjadi? mk




Environmental Policy, Government, and the Market Cameron Hepburn (Oxford Review of Economic Policy)

E

nvironmental policy is made in a context of both market failure and government failure. On the one hand, leaving environmental protection to the free market, relying on notions of corporate social responsibility and altruistic consumer and shareholder preferences, will not deliver optimal results. On the other hand, nationalizing the delivery of environmental protection is likely to fail because nation states rarely have the depth and quality of information required to instruct all the relevant agents to make appropriate decisions. Thus, as for many areas of policy, appropriate models of environmental intervention will lie between these two extremes. While it is impossible to specify general rules concerning the precise form of intervention, in part because the type of intervention depends upon value judgements, this paper sets out some of the considerations that are particular to environmental policy, and explores several principles for policy design, including information, coordination, and principal–agent problems, with a particular focus on the international context. mk

Governance, Regulation and Financial Market Instability: the Implications for policy Sue Konzelmann; Frank Wilkinson; Marc Fovargue (Cambridge Journal of Economic)

J

ust as the 1929 Stock Market Crash discredited Classical economic theory and policy and opened the way for Keynesianism, a consequence of the collapse of confidence in financial markets and the banking system—and the effect that this has had on the global macro economy—is currently discrediting the ‘conventional wisdom’ of neoliberalism. This paper argues that at the heart of the crisis is a breakdown in governance that has its roots in the co-evolution of political and economic developments and of economic theory and policy since the 1929 Stock Market Crash and the Great Depression that followed. However, while many are looking back to the Great Depression and to the theories and policies that seemed to contribute to recovery during the first part of the twentieth century, we argue that the current context is different from the earlier one; and there are more recent events that may provide better insight into the causes and contributing factors giving rise to the present crisis and to the implications for theory and policy that follow. mk

celengan

Athiqah Hasiholan Harapkan Kebijakan Pajak untuk Bidang Industri

Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2010 pertanggal 31 Maret 2011 mengalami peningkatan sebesar 30,02% dibandingkan tahun lalu. Pencapaian ini melebihi target pertumbuhan 25% yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beragam upaya memang ditempuh DJP untuk menghimpun SPT Tahunan secara optimal. Tak terbatas dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT Tahunan juga dapat disampaikan melalui pojok pajak/mobil pajak/drop box di berbagai tempat, dikirim melalui pos, dan secara online (e-filling).

K

abar gembira peningkatan penerimaan SPT Tahunan disambut baik oleh berbagai kalangan masyarakat. Dalam pandangan Athiqah Hasiholan, kebijakan perpajakan sebaiknya tak berhenti pada keaktifan menghimpun SPT. Artis kelahiran Jakarta, 3 Januari 1982 itu mengharapkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain di bidang perpajakan yang dapat mendukung pengembangan berbagai industri. “Intinya bagaimana kebijakan

pajak mendukung pembangunan tiaptiap industri di negara ini,” ujar Athiqah. Lebih jauh, putri dari seniman dan aktivis Ratna Sarumpaet tersebut berharap pajak yang dihimpun dapat benarbenar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Athiqah yang mengaku selalu menerima bukti potong pajak dari pihakpihak yang mengontraknya sebagai artis itu menyampaikan harapan agar tak ada dana pajak yang diselewengkan.”Sudah menjadi tugas mereka untuk tidak

menyelewengkan. Kalau mereka menyelewengkan itu suatu kejahatan. Semua orang tidak setuju akan hal itu,” kata perempuan yang antara lain bermain dalam film Darah Garuda, Jamila Dan Sang Presiden, dan Ruma Maida itu. Athiqah optimis kasus penyelewengan pajak yang sempat timbul di DJP dapat teratasi dengan baik. Menurutnya, yang paling penting adalah Pemerintah tahu dimana akar permasalahan dan bagaimana “membersihkannya”. Perempuan yang sempat menuntut ilmu di Monash University, Australia itu masih memiliki harapan bahwa Indonesia akan bebas dari penyelewengan pajak, korupsi, dan hal-hal sejenis yang merugikan masyarakat. ”Para pemimpinlah yang lebih tahu bagaimana caranya. Mereka yang sudah diberikan kepercayaan,” pungkas artis yang secara terus terang mengaku banyak dibantu sang manajer dalam pengisian SPT PPh Pribadi tersebut. mk







APRIL 2011 ASEAN. Perkuat Kerjasama Ekonomi ISSN AFMM 2011, Satu Identitas Ekonomi ASEAN

Recommend Documents