BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Seiring
dengan
dinamika
pembangunan,
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur , maju dan sejahtera. Dalam ekonomi yang semakin terbuka, ekonomi semakin berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Dalam keadaan ini harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan golongan ekonomi yang maju. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal. Pengembangan
pembangunan
ekonomi
lokal
erat
kaitannya dengan
pemberdayaan sumberdaya manusia, lembaga dan lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/ kota di Indonesia maka perkembangan , pembangunan dan bisnis di daerah dapat semakin meningkat. Konsekuensi dari otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah/ kota meningkatkan kemandiriannya, salah satu sumber daya yang sangat strategis untuk
1 Universitas Sumatera Utara
2 dikembangkan adalah sektor swasta khususnya pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini disebabkan karena sektor UKM terbukti lebih memiliki ketahanan dalam masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia dibandingkan usaha besar. Oleh karena itu, UKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Menurut (Abdullah, 2005:97), adapun Kontribusi UKM dalam perekonomian nasional, yaitu :
Tenaga Kerja
UKM
Produksi Nasional
Pendapatan Nasional
Pembangunan
Konsumsi
Pengangguran
Produksi Nasional
Pendapatan Nasional
Krisis Ekonomi
Gambar1. Kontribusi UKM Bila UKM berkembang dengan baik tentu akan menyerap tenaga kerja yang besar sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional yang memacu produksi lebih tinggi lagi dan akan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan. Tetapi bila UKM tidak berkembang sehingga tenaga kerja tidak terserap dalam sektor ini tentu jumlah pengangguran akan banyak dan konsumsi akan menurun. Hal ini tidak menstimulus (mendorong) bagi produksi nasional dan tentu
Universitas Sumatera Utara
3 berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan bisa berakibat pada krisis ekonomi. Kontribusi bagi usaha kecil dalam menciptakan pertumbuhan pendapatan nasional tidak bisa terlalu banyak diharapkan karena adanya berbagai keterbatasan kemampuan internal usaha kecil itu sendiri. Mereka harus bekerja dengan jam kerja upah tidak memadai, dan menghasilkan produk yang inferior. Dalam hal ini, usahausaha semacam ini memang tidak adanya prospek untuk dikembangkan. Walaupun demikian dukungan terhadap pengembangan usaha kecil masih tetap diperlukan karena usaha ini tetap berfungsi sebagai alternatif kesempatan kerja lain yang lebih baik. Banyak usaha kecil yang bisa dikembangkan dalam persaingan yang ketat. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2003, dalam pembangunan Kota Medan paling tidak tiga pelaku yang paling menonjol yaitu pemerintah, swasta (dunia usaha), masyarakat. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi, selain dikenal sektor publik yang diperankan oleh pemerintah juga tidak kalah pentingnya sektor swasta dan masyarakat. Bahkan dilihat dari kontribusi masing-masing sektor, sektor swasta memberikan sumbangan jauh lebih besar, bahkan mencapai 80% dari total investasi yang ada. Dengan demikian sektor pemerintah hanya memberikan sumbangan 20%. Salah satu permasalahan yang sangat utama bagi pelaku UKM selama ini adalah masalah permodalan. Banyak pelaku UKM memiliki usaha-usaha yang berpotensi maju dan dapat berkembang lebih baik tidak dapat meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan usahanya hal
ini dikarenakan sangat sulitnya
mendapatkan bantuan permodalan (kredit) dari lembaga formal. Hal ini disebabkan
Universitas Sumatera Utara
4 para pelaku usaha kecil menengah kebanyakan tidak memiliki legalitas kelembagaan yang formal seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IUI (Izin Usaha Industri), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), HO (Izin Gangguan), dll. Namun, walaupun perhatian dari pemerintah telah diberikan ternyata masih juga ditemukan keadaan di mana adanya keterbatasan akses kecil dan menengah terhadap sumber modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terutama karena terbatasnya bilateral atau jaminan debitur untuk meminjam dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, disamping kurangnya informasi dan komunikasi antar usaha kecil dan menengah dan bank/lembaga keuangan, serta masih rancunya defenisi, ketentuan dan penanganan usaha kecil dan menengah oleh pemerintah. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM saat ini bukan hanya pada keterbatasan mendapatkan modal usaha, tetapi masih banyak lagi masalah- masalah yang melilit UKM, salah satunya adalah terjadinya kesenjangan (gap) antara usaha kecil menengah dengan usaha besar. Sehingga perkembangan UKM di Kota Medan saat ini masih belum bisa dikatakan seluruhnya maju atau berhasil. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah bukan hanya pada pemberian modal usaha, akan tetapi lebih pada membina kemampuan industri kecil dan membuat suatu kondisi yang mendorong kenyamanan berusaha bagi para pengelola UKM dan semaksimal mungkin mendorong lahirnya kemitraan antara sesama UKM dengan usaha besar serta partisipasi dari pihak pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Secara ideal, kemitraan diorientasikan untuk menghindari kesenjangan (gap) antara usaha kecil menengah dengan usaha besar guna membangun keseimbangan dunia usaha (ekonomi), terciptanya ketahanan usaha yang berkelanjutan bagi UKM
Universitas Sumatera Utara
5 dan usaha besar dalam menghadapi persaingan bisnis global, tewujudnya solidaritas dan saling melindungi sesama dalam kerangka penguatan basis ekonomi nasional, lebih dari itu kemitraan menjadi alat perekat kemandirian ekonomi bangsa guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Konsep kemitraan dalam pembangunan UKM di Indonesia setidaknya mulai dicanangkan oleh pemerintah setelah berlakunya UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Inpres No. 10 Tahun 1998 tentang Usaha Menengah. Sejak itu, harapan untuk iklim usaha dan pembangunan daya tumbuh UKM mulai muncul. Kemitraan yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Menurut UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat 8, “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”. Sedangkan menurut Anoraga (2002: 232), Kemitraan merupakan suatu bentuk jalinan kerjasama dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. Terjadinya kemitraan adalah bila ada keinginan yang sama untuk saling mendukung dan saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Kemitraan usaha ini dilakukan antara usaha kecil dengan sektor usaha besar. Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan yang perlu dikembangkan secara terus-menerus adalah mengembangkan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Dengan kemitraan ini dapat meningkatkan iklim investasi daerah. Pengembangan
Universitas Sumatera Utara
6 ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga kemitraan semua stakeholders (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dengan demikian membutuhkan kemampuan komunikasi diantara semua lembaga yang bersangkutan yang menjamin kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha. Untuk selanjutnya, komunikasi multi arah menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan lembaga kemitraan tersebut. Berbagai kemitraan dan kerjasama tersebut terus dibangun dan dikembangkan dengan dasar saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Pelaksanaan kemitraan dilakukan dengan harapan agar usaha kecil nantinya akan menjadi faktor pendukung bagi peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja dalam pengembangan perekonomian daerah serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara usaha besar/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra pembina dengan usaha kecil sebagai mitra binaan. Menyadari
peranan
UKM
terhadap
perekonomian
Indonesia
serta
permasalahan yang dihadapinya maka pemerintah memberikan perhatian pada sektor ini, diantaranya dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 316/ KMK.016/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan peraturan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha, maka perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi sehingga menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat
Universitas Sumatera Utara
7 meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan UKM. Dalam hal ini, BUMN ditunjuk sebagai pelaksana kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Nasional disamping Koperasi dan usaha swasta. Disamping itu juga BUMN merupakan penghasil barang dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan UKM. Harapan
akan
bangkitnya
ekonomi
kerakyatan
terbangun.
Namun,
kenyataannya sampai sekarang ini, kemitraan ini tampak tersendat-sendat, dan hanya bisa berjalan di tempat. Saat ini kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dalam pemasaran dan sistem pembayaran baik produk maupun bahan baku dirasakan belum bermanfaat. Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dalam transfer teknologi masih kurang. Justru sebaliknya yang menguat dan semakin berkembang adalah kian terpuruknya usaha kecil dan menengah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak lagi menegenai kemitraan yang dilakukan oleh sebagian BUMN yang ada di Kota Medan dalam hal ini
yaitu PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) Cabang Medan dan juga PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan sebagai mitra pembina dengan UKM- UKM yang ada di Kota Medan khususnya sebagai mitra binaan.
Universitas Sumatera Utara
8 Sehingga penulis mengangkat judul “ KEMITRAAN USAHA KECIL MENENGAH DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI KOTA MEDAN”
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah “ Bagaimana Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan BUMN (PT. Jamsostek (PERSERO) Cabang Kantor Medan, PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan) di Kota Medan ?”
1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis kemitraan UKM dengan BUMN (PT. Jamsostek (PERSERO) Cabang Kantor Medan, PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) dalam pengembangan UKM di Kota Medan”.
1.4. Manfaat Penelitian Disamping tujuan yang hendak dicapai, maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis sendiri adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemitraan UKM dengan BUMN di Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
9 2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang kemitraan UKM dengan perusahaan besar, khususnya bagi Departemen Ilmu Administrasi Negara. 3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Koperasi dan UKM
juga bagi BUMN diantaranya yaitu PT. Jamsostek
(PERSERO) Cabang Kantor Medan, PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan dalam menjalankan kemitraan dengan UKM Kota Medan.
1.5. Paradigma Penelitian Paradigma menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2005: 49), adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma kemitraan maksudnya adalah konsepsi yang dapat mendasari BUMN untuk mewujudkan keyakinannya dalam membina/ menjalin kemitraan dengan para pelaku UKM. Sehingga para pelaku UKM sebagai mitra binaan tidak lagi menyatakan bahwa adanya keterbatasan mendapatkan modal usaha, terjadinya kesenjangan (gap) antara usaha kecil dengan usaha besar, dan lain-lain. Pemanfaatan laba BUMN untuk pembinaan UKM merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Sebagai tindak lanjut
dari
kebijakan
ini
BUMN telah
ditugaskan
untuk
membina dan
mengembangkan usaha kecil melalui kemitraan. Pembinaan ini dilakukan dengan anggapan bahwa:
Universitas Sumatera Utara
10 a) Sebagian besar usaha kecil memiliki kelemahan- kelemahan b) Belum bankable, sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman ke bank c) Penghasilan masih relatif rendah d) Mempunyai potensi penting dalam sistem perekonomian Nasional dan menjaga stabilitas Nasional e) Menjaga atau menyeimbangkan struktur usaha Nasional, besar- menengahkecil (Departemen Keuangan : 1997) Pelaksanaan kemitraan dilakukan dengan harapan agar usaha kecil nantinya akan menjadi faktor pendukung bagi peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi dinamis dalam pengembangan perekonomian daerah serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara BUMN sebagai mitra pembina dengan pelaku UKM sebagai mitra binaan. Dalam pelaksanaan kemitraan tersebut, setiap usaha kecil akan melalui suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh mitra pembina bersama- sama pihak terkait guna memperhatikan kebutuhan nyata mitra binaan yaitu peningkatan modal usaha, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) pengusaha kecil dalam aspek peningkatan kemampuan manajemen usaha kecil, peningkatan kemampuan dalam keterampilan teknik produksi, peningkatan kemampuan pemasaran atau bantuan pemasaran, serta pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, mitra pembina memiliki alokasi dana yang digunakan untuk biaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil, di mana biaya ini merupakan biaya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, magang, promosi, partisipasi dalam pameran,
Universitas Sumatera Utara
11 dan apabila diperlukan dapat diberikan sebagai bantuan modal kerja untuk merangsang pertumbuhan usaha. Biaya pembinaan dan pengembangan yang dialokasikan dimaksudkan sebagai pinjaman guna membantu pengadaan bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dan sebagai modal kerja. Di mana besarnya pinjaman yang diberikan bergantung pada kebutuhan nyata dari individual pengusaha kecil dengan tingkat suku bunga 3%6% pertahun. Setelah dua belas bulan pelaksanaan binaan berlangsung pinjaman tersebut dapat diberlakukan sebagai hibah sesudah melewati penilaian yang dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari mitra binaan dengan pihak terkait lain dan selama masa binaan tersebut berlangsung pembinaan dan pengembangan usaha kecil tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain. Demikian juga halnya dengan penentuan jenis binaan dan kelompok sasaran, monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh mitra pembina bersama pihak terkait lainnya. Untuk menjalankan kemitraan tersebut, menurut Bobo (2003 : 182) diperlukan unsur- unsur kemitraan diantaranya yaitu : 1. Kerjasama Usaha 2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan pengusaha Kecil 3. Pembinaan dan Pengembangan 4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan Dengan memperhatikan asumsi- asumsi dan penerapan berbagai kebijakan maupun teori di atas, apakah tugas BUMN dalam membina dan mengembangkan
Universitas Sumatera Utara
12 usaha kecil yang juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Medan dapat dicapai.
Universitas Sumatera Utara
