BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Partai politik merupakan fenomena modern bagi negara-negara di dunia. Istilah tersebut baru muncul pada abad 19 Masehi, seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan, dilaksanakannya pemilihan umum, dan meluasnya hak-hak orang yang ambil bagian dalam pemilihan umum (Irsyam, 2003 : 11). Menurut catatan para ahli, pada tahun 1950-an hampir semua nation states di dunia, baik negara maju maupun berkembang sudah mengenal dan memiliki partai politik (Dhakidae, 1985 : 189). Partai Politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi
modern.
Demokrsi
modern
mengandaikan
sebuat
sistem
keterwakilan, baik dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Berbeda dengan demokrasi langsung sebagai praktek di masa Yunani
kuno,
demokrasi
modern
sebagai
demokrasi
tak
langsung
membutuhkan media penyambung pesan politik kepada negara (pemerintah). Media yang berupa institusi tersebut biasa kita sebut dengan partai politik dan keberadaannya diatur dalam konstitusi negara modern. Mengingat pentingnya fungsi partai politik, sering keberadaan dan kinerja merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksana dari pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan
1
pemerintahan yang berjalan. Terutama bagi partai pemenang pemilihan atau partai yang berkuasa dan partai oposisi yang berjalan efektif, partai politik merupakan
pelaksana
pemerintah
yang
tersembunyi.
Keberadaannya
mempengaruhi ragam kebijakan yang dikembangkan. Karena itu bisa dikatakan bahwa kegagalan sekaligus keberhasilan suatu pemerintahan dalam melayani dan memakmurkan rakyatnya adalah kegagalan dan keberhasilan partai politik menjalankan fungsinya secara efektif. Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang untuk menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Oleh karena itulah, di negara-negara berkembang umumnya partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Pentingnya partai politik dalam mencapai tujuan-tujuan politik, dikatakan oleh Richard M. Merelman dengan, ”politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan yang berada di luar air” (Duverger, 1981 : v) Mempertegas pentingnya keberadaan partai dalam proses politik, secara lebih elaboratif Miriam Budiharjo (2004 : 163-164) memaparkan empat macam fungsi partai politik, yakni : pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Dalam konteks ini ada yang disebut interest aggregation (penggabungan
kepentingan)
dan
interest
articulation
(perumusan
kepentingan); kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik (instrumentof political socialization); ketiga, partai politik sebagai sarana
2
rekruitmen politik, dengan pengertian bahwa partai akan terus aktif mencari anggota (political recruitment); dan keempat, partai politik sebagai sarana conflic management (pengatur konflik). Kehidupan kepartaian di Indonesia sangat menarik untuk diamati, terlebih ketika pintu keterbukaan demokrasi mulai dirasakan bangsa kita. Melalui
reformasi
paket
undang-undang
politik,
pendirian
politik
mengingatkan kita pada Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang disusul kemudian dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, maka lahirlah sistem multipartai politik sebagai manifestasi ide demokrasi yang merupakan cita-cita jaman pergerakan kebangsaan. Semenjak bulan Mei 1998, diperolehnya kembali kebebasan dan hak partai politik yang sesungguhnya dituntut demokrasi, tuntutan modernisasi partai politik salah satunya adalah dampak positif dan demokrasi di Indonesia. Setelah Orde Baru tumbang menunjukkan gejala adanya desakan yang sangat kuat dari masyarakat agar demokrasi dijalankan oleh pemerintah di bidang kepartaian sebagai bagian dari tuntutan demokrasi dan reformasi. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa desakan itu sedemikian kuat sehingga pemerintah tidak pernah melarang pembentukan partai baru karena pemerintah memang tidak mau berhadapan dengan arus besar demokrasi. Menurut Sigmound Neumann, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan
3
pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Carl J. Friedrich mengemukakan partai politik adalah suatu kelompok manusia yang diorganisir secara stabil dengan tujuan mengamankan atau memelihara penguasaan para pemimpinnya atas suatu pemerintahan yang dapat memberikan anggota-anggotanya keuntungan-keuntungan serta kelebihankelebihan ideal dan material. Mark N. Hogopian, menyebutkan partai politik sebagai organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan politik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideology tertentu melalui praktek kekuasaan secara lengkap atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Partai politik merupakan bagian insfratruktur politik yang menjalankan fungsifungsi politik tertentu (Arifin, 2003). Menurut Lance Castle, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik yang artinya partai politik mentrasformasikan norma-norma dan nilai-nilai secara teratur dan sistematis. Sedangkan partai sebagai sarana komunikasi politik adalah peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah (Castle, 1995). Michael Rush dan Philip Al Thoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya. Diantara sistem-sistem sosial dengan sistem politik, komunikasi politik sebagai layaknya darah mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan dan dukungan aspirasi dan kepentingan ke
4
jantung pusat pemrosesan sistem politik, dan hasil pemrosesan tersebut yang tersimpul dalam fungsi-fungsi output dialirkan kembali menjadi umpan balik sistem politik. Komunikasi politik akhirnya menjadi sistem politik hidup dan dinamis. Maswardi
Rouf
menerangkan
bahwa
konflik
adalah
setiap
pertentangan atau perbedaan-perbedaan antara dua orang atau lebih, konflik ini disebut konflik nonfisik atau lisan, sedangkan Austin Ranney, menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia penuh dengan kompleksitas, perbedaan dan pertentangan
dari
segala sesuatu
yang diinginkan
dan
cara
untuk
politik
yang
memaenuhinya. Partai
politik
merupakan
bagian
insfratruktur
menjalankan fungsi-fungsi tertentu, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) fungsi partai politik, yaitu: 1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik Salah satu dari tugas partai politik yang menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga, kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seorang atau suatu kelompok akan hilang tak terbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain
yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan
(interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan
5
perumusan kepentingan (interest culation). Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh partai. Partai
politik
selanjutnya
merumuskannya
sebagai
usulan
kebijaksanaan. Usulan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat di sampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di lain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperjuangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi seperti dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam serta bursa ide-ide (clearing house ideas). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. 2. Partai
sebagai
sarana
sosialisasi
politik
(instrument
of
political
socialization) Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap orientasi terhadap fenomena politik. Yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur melalui mana
6
masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Partai juga menanamkan solidaritas dan juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional, kursus kader, penataran dan lain sebagainya. 3. Partai politik sebagai rekrutmen politik Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Sebagai anggota partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya dengan melalui kontak menarik golongan muda untuk menjadi kader di masa mendatang mengganti pimpinan lama. 4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar jika sampai terjadi konflik. Partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut di atas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misal, informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan di masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional akan tetapi kepentingan sempit partai dengan akibat 7
pengkotakan politik sehingga konflik tidak diselesaikan tetapi malah dipertajam. Tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan diperoleh jika mendapat dukungan dari rakyat melalui perolehan suara mayoritas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap partai semakin menguat merupakan bagian dari komunitas vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Pemilih yang berpartisipasi melalui pemberian suara atau kegiatan lain terdorong mereka akan tersalur skurang-kurangnya di perhatikan. Pemilih sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan saat menentukan pilihan politik. Pilihan seseorang terhadap suatu partai tergantung dari identifikasi orang tersebut terhadap partai politik. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu tahun 2009 di wilayah Kabupaten Gresik secara luas baik di daerah pedesaan maupun perkotaan sehingga petinggi partaipartai politik mengetahui karakteristik segmen pemilih. Sedangkan pendekatan segmentasi yang digunakan adalah pendekatan struktural, selanjutnya segmen yang telah dibentuk berdasarkan pendekatan tersebut akan dihubungkan dengan variabel sosiologis, ekologis, psikologi sosial dan pilihan rasional. Untuk melihat karakteristik dan pendorong masingmasing segmen.
8
Pendekatan struktural, digunakan melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih jelas, sperti struktur sosial, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum dan program yang ditunjukkan oleh partai. Pendekatan sosiologis mirip dengan pendekatan struktural tetapi lebih menekankan kegiatan memilih dalam kaitannya dengan konteks sosial. Pendekatan ekologis, diperlukan bila suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan sebagainya, karena data hasil pemilu atau unit teritorial berbeda. Pendekatan psikologis sosial, melihat perilaku dan keputusan seseorang akan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal seperti kepercayaan dan faktor eksternal seperti pengalaman politik. Pendekatan rasional, melihat pemilih sebagai produk kegiatan untuk rugi dalam pendekatan ini yang menjadi pertimbangan tidak sekedar ongkos atau biaya, memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Data umum terkait penurunan suara partai politik di Gresik diketahui bahwa pada Pemilu legislative tahun 2009 PDIP memperoleh 65.482 suara atau 11,89 persen dari seluruh jumlah suara yang masuk. Dari jumlah suara itu PDIP berhak menempatkan 7 wakilnya di DPRD Kabupaten Gresik atau sebanyak 14.00 persen. Perbandingannya bahwa tahun 1999 PDIP meraih 166.526 suara atau 27,64 persen dan menempatkan 12 wakilnya (30 persen) di DPRD Kabupaten Gresik. Sedangkan tahun 2004 PDIP memperoleh 76.071 suara atau 12 persen dan menempatkan 6 wakilnya (13 persen) di DPRD Kabupaten Gresik. Dari
9
sisi kuantitas antara Pemilu legislative tahun 1999, 2004, sampai pada 2009 terjadi penurunan. Penurunan perolehan suara yang dialami oleh partai-partai politik di Kabupaten Gresik disebabkan karena parpol dihadapkan dengan berbagai problema, baik secara internal maupun eksternal. Selain dua problema tersebut, fenomena penurunan perolehan suara partai-partai pada pemilu 2009 di Kabupaten Gresik menarik untuk dikaji karena karakteristik pemilih di daerah. Adapun karakteristik pemilih yang digunakan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kerekatan hubungan antara partai dengan pemilih digunakan acuan Saiful Mujani (2005) tentang relasi pemilih terdiri dari empat tipe: loyal, terasing, bersekutu dan pragmatis. Terkait dengan persoalan loyalitas pemilih, terdapat tiga karakteristik pemilih, yaitu: a. Pemilih Rasional, pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyaitas yang longgar terhadap partai, jika partai dan pemimpin partai tidak menunjukkan kinerja yang baik bahkan penuh konflik, pemilih dengan model ini dengan mudah pindah ke partai lain. b. Pemilih Primordial, pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang kuat terhadappartai, jika partai dan pemimpin partai tidak menunjukkan kinerja yang baik bahkan penuh konflik, pemilih model ini tidak muda pindah ke partai lain. c. Pemilih Rasional Fanatik, pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas
yang
longgar
tetapi
jika situasi
menguntungkan
ia
menunjukkan kefanatikannya. Sikap terhadap konflik partai juga 10
demikian, jika menguntungkan ia tetap di partai, tetapi jika merugikan pemilih model ini akan pindah partai lain. Dari tiga jenis pemilih diatas, jelaslah bahwa pemilih yang rentan berubah aspirasi politiknya adalah pemilih yang memiliki Loyalitas Rasional dan Loyalitas Rasional Fanatik, sementara pemilih yang memiliki Loyalitas Fanatik/Primordial adalah pemilih yang sulit berubah dalam memilih partai. Partai yang memiliki basis utama berasal dari ikatan Organisasi Keagamaan, seperti PKB, PAN dan PDI Pejuangan Kabupaten Gresik adalah pemilih yang mulai beranjak dari pemilih Primordial menjadi pemilih yang Rasional, karena itu mereka rentan berubah pilihan ke partai lain. Dalam batas-batas tertentu pemilih model ini sangat baik karena mereka mulai lebih rasional, ingin mandiri dan mulai meninggalkan ikatan Primordial, seperti keterikatan dengan elit Primordial dalam pemilihan partai. Kondisi tersebut diatas yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Suara Partai Politik pada Pileg Tahun 2009 di Kabupaten Gresik”. Pembahasan masalah
ini
merupakan
tinjauan
kualitatif
tentang
unsur
yang
mempengaruhi penurunan suara partai politik.
11
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu “ Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penurunan suara partai politik pada pemilu legislatif di Kabupaten Gresik?”
C. Tujuan Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
faktor-faktor
yang
mempengaruhi penurunan suara partai politik pada pemilu legislatif di Kabupaten Gresik.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi (kegunaan) dalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan sosial politik masyarakat atau kajian sosiologi politik. 2. Manfaat Praktis Kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya khasanah teori, tetapi hasil temuan yang diolah secara proporsional dan profesional diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merancang level kebijakan mengenai proses Pemilihan Umum. Juga Partai-
12
partai politik di kabupaten/kota dapat memberikan gambaran mengenai segmen pemilih dan perbedaan segmen tersebut berdasarkan pendekatan sosiologis, ekologis, Psikologis Sosial dan Pilihan Rasional, sehingga partai memiliki informasi untuk menargetkan langkah strategi berikutnya yaitu targeting dan positioning.
13
