BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pemilihan Umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatannya
dalam
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara
yang
harus
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bagi Negaranegara yang menganut pada sistem demokratis merupakan suatu hal yang fundamental dalam setiap kurun waktu tertentu peralihan kekuasaan diserahkan pilihannya kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejarah mencatat bahwa komitmen masyarakat dan pemerintahan di Republik Indonesia dalam mewujudkan negara demokrasi di bumi Indonesia sangat tinggi, ini diwujudkan melalui pemilihan umum 2004 dan 2009 serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah balk Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur yang dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan sekarang merupakan wujud nyata demokrasi di Indonesia, ini dikarenakan pemimpin - pemimpin publik disetiap tingkatan tersebut dimasukan kedalam rezim pemilihan umum dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sejarah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di era Reformasi diawali dengan Pilkada yang dipilih oleh DPRD dengan dasar hukumnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan tersebut diubah dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang
1
2
Pemerintahan Daerah untuk menyempurnakan konsep otonomi daerah di undang undang sebelumnya, sehingga Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih langsung oleh masyarakat dengan penyelenggaranya Komisi Pemilihan Umum di Daerah (KPUD), perubahan sistem pemilihan secara langsung merupakan wujud nyata demokrasi dan desentralisasi ke daerah sebagaimana dinyatakan Peny Khalid (2005:2) bahwa : Perubahan sistem pemilihan berarti juga telah membawa perubahan hubungan tata pemerintahan antara pusat dan daerah. Pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah tidak lagi terbatas pada kewenangan yang bersifat administratif tetapi telah bergeser kearah yang lebih maju yaitu kewenangan politik. Pemimpin daerah tidak lagi menjadi pemimpin yang bersifat administratif perwakilan pemerintah pusat tetapi juga pemimpin politik didaerah, karena dipilih dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Kenyataan ini sejalan dengan pengertian bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan politik tidak hanya terbatas pada pendelegasian sebagian otoritas pusat kepada daerah secara administratif1. Pilkada langsung pertama kali dengan memakai ketentuan UU nomor 32 tahun 2004 dilaksanakan pada bulan Juni 2005, dengan pelaksanaan total pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 157 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan rincian 6 pemilihan Gubernur dan 151 Bupati/Wali Kota beserta Wakilnya masing-masing pada tahun 2005. Pilkada berdasarkan UU No. 32 lahun 2004 memenuhi syarat disebut sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena dilaksanakan dengan kegiatan – kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan
kepada
masyarakat
melalui
partai
politik
untuk
menjadi
calon,menjadi penyelenggara,dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. 1
Peny khalid Good Governance Dalam Pilkada, PILKADA LANGSUNG Demokrasi Daerah Dan Mitos Good Gavernance, (Partnership With Governance Reform in Indonesia dan Pusat Kajian Politik Departement Ilmu Politik Universitas Indonesia), penerbit PT Mardi Mulyo Jakarta 2005 hal 2
3
Sejak berlakunya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan merujuk pada UU No. 22 tahun 2007 yang memberikan kewenangan pada KPU RI membuat Peraturan - Peraturan KPU yang menjadi pedoman tekhnis pelaksanaan pemilukada adalah Pemilukada DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2007.Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diwujudkan dengan berpedoman pada azas penyelenggara Pemilu yang mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas adalah sebagai bagian pasal UU No.22 tahun 2007 yang mengatur proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada tahun 2010 digelar Pemilukada sebanyak 7 Pemilihan Umum Gubernur, 158 Pemilihan Umum Bupati dan 35 Pemilihan Umum Walikota beserta wakil - wakilnya. Dibanyak berita media massa baik cetak maupun elektronik, Pemilukada berpotensi menimbulkan permasalahan diantara sekian banyak permasalahan dalam Pemilukada salah satunya yaitu masalah pendanaan yang bersumber dari APBD yang kurang memadai untuk menyelenggarakan Pemilukada, hal ini menjadi persoalan bagi daerah karena tidak semua daerah mampu menyelenggarakan hajatan demokrasinya dengan dibiayai pendapatan asli
4
Daerah nya (PAD) sendiri, hanya sedikit sekali daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan ketika dibebani untuk membiayai kegiatan demokrasi didaerah tentu tidak menjadi persoalan, namun bagi daerah yang pendapatan asli daerahnya kecil dan APBD nya hanya mengandalkan dari kucuran pemerintah pusat apakah mampu membiayai kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada yang mana dilain pihak kebutuhan roda pembangunan untuk masyarakat juga tidak bisa diabaikan baik itu untuk infrastruktur daerah maupun program - program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat misalnya jaminan kesehatan daerah (jamkesda), pendidikan, ekonomi rakyat kecil (UKM) dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Peny Khalid (2005:6-7) yaitu : Kelima elemen dalam pilkada (logistik, panwas, ppk, pps dan kpps) tentunya terkait dengan pendanaan yang dimiliki oleh masing — masing daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, persoalan pilkada hampir sepenuhnya menjadi tanggung — jawab .pemerintah daerah dan untuk pertama kalinya pemerintah daerah akan melaksanakan pesta demokrasi bagi dirinya sendiri, maka yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kemampuan daerah mengelola dan membiayai pilkada? Dan apakah semua pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang sama? sudah dapat dipastikan, bahwa biaya pilkada tentunya akan diambil dari pos pos pembiayaan APBD, ironinya tidak semua daerah memiliki kemampuan APBD yang samadan pelaksanaan pilkada menjadi beban keuangan baru bagi daerah,karena memaksakan pilkada dapat dilaksanakan ada daerah yang terpaksa memangkas keuangan daerah yang seharusnya dialokasikan ke desa.2 Besarnya
pembiayaan
Pemilukada
tidak
terlepas
dari
kebutuhan
penyelenggaraan komponen komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
2
Peny khalid Good Governance Dalam Pilkada, PILKADA LANGSUNG Demokrasi Daerah Dan Mitos Good Governance, (Partnership With Governance Reform in Indonesia dan Pusat Kajian Politik Departement llmu Politik Universitas Indonesia), penerbit PT Mardi Mulyo Jakarta 2005 hal 6 - 7
5
Pemilukada, kebutuhan dana yang besar tersebut tentunya dapat dipahami sebagai suatu konsekwensi diselenggarakannya pemilihan secara langsung yang sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan tersedianya logistik, sosialisasi, honorarium pemutakhiran
penyelenggara, data
biaya
pemilih,
tahapan-tahapan
pencalonan,
kampanye,
Pemilukada
seperti
pemungutan
dan
penghitungan suara serta penyelesaian, yang mana disamping itu pun kebutuhan biaya seperti untuk pengawasan (Panwas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah) serta pengamanan Pemilukada (kepolisian) tentunya tidak sedikit biaya yang harus disediakan, pada tahun 2011 saja di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang melaksanakan Pemilukada diantaranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung dan Kota Depok rata - rata hampir di atas kisaran 15 sampai dengan 35 miliar untuk KPU masing - masing daerahnya saja, belum termasuk biaya untuk panwas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pengamanannya. Tingginya biaya yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada baik provinsi maupun kota/kabupaten yang menjadi beban anggaran pemerintah daerah tentunya menjadi masalah yang harus disikapi sebagai bagian dari proses kebijakan publik, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah dilakukan perubahan sebanyak dua (2) kali,dan terakhir diubah dengan UU nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan
daerah,
dengan
berbagai
kebijakan/regulasi
yang
6
dikeluarkan sebagai bagian revisi terhadap kebijakan yang sudah dibuat tentunya perubahan - perubahan tersebut dikeluarkan untuk memperbaiki permasalahan permasalahan yang muncul. Sebagaimana permasalahan tingginya pembiayaan untuk Pemilukada salah satu upaya yang dilakukan yaitu ditentukan dengan dilaksanakannya secara bersama pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana dinyatakan pada UU No 12 tahun 2008 dalam pasal 235 ayat 2 yaitu : "Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama." Adanya kebijakan tersebut yang sebelumnya di undang - undang 32 tahun 2004 diatur mengenai Pemilukada yang pelaksanaan pemungutan suaranya dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama hanya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kemudian bertambah menjadi 90 (Sembilan puluh) hari, dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal yang sama antara Provinsi dan Kab/Kota tentunya tahapan - tahapannya pun akan dilaksanakan bersamaan yang tentunya kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan tahapan tahapan pemilukadanya bisa dilakukan dengan dengan pembiayaan dari dua sumber anggaran dan mengeliminasi adanya 2 (dua) penganggaran atau duplikasi anggaran, selain itu beban pembiayaannya bisa menjadi beban bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota sehingga menjadi upaya yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan biaya.
7
Pelaksanaan Pemilukada secara langsung di Kota Sukabumi pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2008 dan beririsan dengan pelaksanaan pemilukada Provinsi Jawa - Barat, secara umum pelaksanaan pemilukada tersebut berjalan dengan lancar. Pembiayaan untuk Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 8 maret 2008 menjadi beban APBD Kota Sukabumi dipenuhi oleh Pemerintah Kota Sukabumi, sedangkan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2008 dialokasikan oleh KPU Provinsi Jawa - Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi. Kota Sukabumi tentunya harus melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 235 ayat 2 undang - undang no 12 tahun 2008,dengan waktu masa berakhirnya jabatan Walikota Sukabumi pada Tanggal 13. Mei Tahun 2013 dan Gubernur Jawa - Barat pada Tanggal 13 Juni 2013 sehingga termasuk dalam kurun waktu 90 hari sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 235 ayat 2 UU No: 12 tahun 2008. Untuk penyelenggaraan pemilukada tahun 2013, mengacu pada ketentuan tersebut pelaksanaan Pemilukada Jawa – Barat dan Pemilukada Kota Sukabumi dilaksanakan pemungutan suaranya pada hari dan tanggal yang sama, dan hal ini telah dituangkan dalam SK KPU Provinsi Jawa – Barat No: 11/Kpts/KPU-Prov-011/11/2012
tentang
Penetapan
Hari
dan
Tanggal
Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa - Barat yaitu pada tanggal 24 Februari 2013. Sedangkan mengenai pendanaan dalam Pemilukada pengaturan tekhnisnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 44 tahun 2007 yang kemudian
8
dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja Pemilukada. Ketentuan ini mengatur bagaimana secara teknis pembiayaan untuk Pemilukada yang dibutuhkan penyelenggara dalam hal ini KPUD menjadi bagian dari tanggung - jawab pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan, rincian kebutuhan anggaran untuk pemilukada di daerah yang pelaksanaan pemungutan suaranya pada hari dan tanggal yang sama (pemilukada bersama) diatur kemudian melalui pendanaan bersama sebagai upaya untuk mengefisiensikan anggaran sebagaimana tertuang pada pasal 8A Permendagri no 57 tahun 2009 walaupun hanya beberapa komponen saja yang menjadi bagian dari pendanaan bersama diantaranya yaitu pembayaran honorarium, uang lembur, perlengkapan KPPS/TPS, pengangkutan, pembiayaan pemutakhiran data pemilih dan perjalanan dinas.Ke 6 (enam) komponen tersebut menjadi beban pendanaan bersama antara pemerintah provinsi untuk pemilukada gubernur dan pemerintah kota untuk pemilukada walikota sebagai upaya untuk mengefisiensikan anggaran. Mengacu pada ketentuan pasal 8A ayat empat (4) permendagri 57 tahun 2010 Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 30 Desember 2011 dengan NO: 910/Kep.1770/Admbang/2011 tentang Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur Jawa Barat Tahun 2013 sebagai dasar hukum dalam menentukan besaran rincian anggaran kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan pemilukada di jawa barat yang
9
tentunya dengan adanya keputusan tersebut memiliki implikasi terhadap pengalokasian anggaran untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sukabumi. Proses perumusan pembiayaan untuk pemilukada ditentukan prosesnya dilaksanakan mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Sebagai Kota kecil dengan nilai APBD yang minim, Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD telah menetapkan kebijakan Perda No. 1 tahun 2012 tentang APBD kota Sukabumi sebesar ± Rp. 675 m untuk tahun 20123 dengan rincian dapat dilihat dari tabel ringkasan APBD dibawah ini : Table 1. Ringkasan APBD Kota Sukabumi tahun 2012 2. BELANJA DAERAH 2.1. Belanja Tidak Langsung 2.1.1. Belanja Pegawai 2.1.2. Belanja Bunga 2.1.3. Belanja Subsidi 2.1.4. Belanja Hibah 2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.8. Belanja Tidak Terduga
380.485.874.000,00 340.793.449.400,00 23.419.396.600,00 12.677.950.000,00 595.078.000,00 3.000.000.000,00
2.2. Belanja Langsung 2.2.1. Belanja Pegawai 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.3. Belanja Modal 70.287.266.300,00
295.132.709.000,00 38.864.434.800,00 185.981.007.900,00
JUMLAH BELANJA Surplus / (Defisit)
675.618.583.000,00 (3.800.000.000,00)
Dengan nilai APBD yang kecil namun kebutuhan pembiayaan program program pemerintah untuk kepentingan masyarakat Kota Sukabumi yang banyak, 3
Berdasarkan dokumen Perda No 1 Tahun 2012 tentang APBD
10
ditambah dengan kebutuhan untuk pembiayaan pemilukada yang diusulkan penyelenggara pemilu sebesar ± Rp 19 Miliar yang terinci untuk persiapan dan putaran pertama Rp. 12,8 Miliar dan putaran kedua Rp. 6,6 Milyar4, menjadi suatu masalah bagi pemerintah Kota Sukabumi dalam menyikapinya. Dari data diatas, dari jumlah alokasi anggaran untuk belanja hibah sebesar ±Rp 23 Miliar dimana dirinci untuk pembiayaan pemilukada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2012 tentang penjabaran APBD Kota Sukabumi tahun 2012, Pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran untuk pemilukada sebesar ±4,6 m untuk tahun 2012, mencermati komposisi kebutuhan anggaran belanja daerah yang cukup besar dengan pendapatan daerah yang minim dimana untuk belanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung menyerap lebih dari 60% anggaran, pemerintah kota sukabumi juga harus mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan program program
pemerintah
lainnya
baik
itu
dibidang
pendidikan,
kesehatan,
pembangunan fasilitas umum dan lain sebagainya, karena tanpa anggaran program - program pemerintah kota sukabumi untuk kesejahteraan masyarakatnya tidak dapat berjalan, hal ini sebagaimana dinyatakan Anderson (2003, 158) bahwa ; It is a rare public policy that can be carried into effect without the expenditure of money. At a minimum funding will be needed for administrative personnel, office space, and equipment many important programs, such as social security, Medicaid and unemployment compensation primarily entail transfer payments moving money from taxpayer to the government and then to eligible beneficiaries who spend it on goods and services. Money is also central the farm, highway, public housing, medical research and Pell grant programs.
4
Dokumen RKA Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2012-2013 Kpu Kota Sukabumi, 20 Oktober 2011
11
The effectiveness and impact of many regulatory programs antitrust, consumer protections, environmental pollution control and securities and stock exchange regulation among others is determined in part by the amount of money available to agencies responsible for their conduct and implementation. At the extreme policies without funding become nullities... Dengan telah ditentukannya alokasi anggaran untuk Pemilihan Walikota Sukabumi dan Wakil Walikota Sukabumi dan dengan telah ditentukannya pelaksanaan pemilukadanya yang bersama dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi sudah barang tentu juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Sukabumi, untuk itu perlu dirumuskan bagaimana Pola Pendanaan Bersama yang diamanatkan Permendagri No 57 tahun 2009, bagaimana sharing (beban bersama) anggaran antara pemerintah kota Sukabumi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mengalokasikan pembiayaan komponen - komponen pendanaan bersama, sebagaimana ditentukan di pasal 8A yang menyatakan bahwa : (1) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan pendanaan bersama dalam
rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masingmasing pemerintah daerah. (2) Penetapan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing - masing
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja. (3) Beban kerja masing - masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disepakati bersama dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
12
(4) Gubernur
menetapkan
standar
honorarium
dan/atau
uang
lembur
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan besaran nilai yang sama dan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya. Dengan besarnya kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan pemilukada serta minimnya kemampuan anggaran pemerintah Kota Sukabumi, menjadi proses yang menarik bagaimana merumuskan beban besaran alokasi anggaran komponen pendanaan honorarium, uang lembur, pengangkutan, alat - alat kelengkapan TPS, perjalanan dinas, dan pemutakhiran data pemilih, sebagai komponen - komponen pendanaan bersama, yang menjadi kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi dalam penyelenggaran pemilukada baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi di Kota Sukabumi. Kemudaian dengan melihat beberapa penelitian ilmiah yang menyangkut pemilukada yang telah dilakukan diantaranya oleh Fitria (2011)5, Ruhsan (2009)6 dan Sagita (2009)7, menjadi suatu kajian yang menarik bagi penulis untuk mengangkat permasalahan permumusan kebijakan dalam memenuhi salah satu sumber daya dalam pemilukada yaitu anggarannya yang diatur dengan pola pendanaan bersama dengan judul : "Perumusan Kebijakan Pendanaan Bersama pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Bersama Di Kota Sukabumi" 5
Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fitria (2011) Judul : "Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Dada Rosada dan Ayi Vivananda)” 6 Penelitian yang dilakukan oleh Rien A. Muslim Ruhsan (2009) judul : "Pencalonan Selebriti Dalam Pilkada, (Studi Kasus Terhadap Pemilihan Dede Yusuf Sebagai Wakil Gurbernur Jawa Barat". 7 Penelitian yang dilakukan oleh Novie lndrawati Sagita (2009) yang mengangkat judul "Tingkat Rasionalitas Pemilih Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008".
13
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya rumusan permasalahan dalam penelitian ini penulis susun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana Perumusan Kebijakan Kesepakatan Pembiayaan Besaran Beban 6 (Enam) Komponen Pendanaan Bersama Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi tahun 2013.
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan dan dinyatakan sebelumnya tujuan penulisan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pemilukada bersama di Kota Sukabumi adalah untuk mengembangkan konsep tentang Perumusan Kebijakan khususnya mengenai perumusan kesepakatan besaran beban pembiayaan 6 (enam) komponen Pendanaan bersama pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, dengan anggarannya menjadi beban APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Sukabumi.
1.4 Manfaat Penelitian Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut :
14
1. Manfaat Akademik a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu sosial
dan ilmu pemerintahan pada umumnya dan ilmu kebijakan publik pada khususnya tentang kajian implementasi kebijakan Pendanaan Bersama pada
penyelengaraan
Pemilukada
Bersama
serta
perkembangan
penyelenggaraan Pemilukad adan demokrasi di daerah di Indonesia; b. Memberikan kontribusi berupa kajian akademik bagi peneliti lain yang
melakukan
penelitian
mengenai
bagaimana
Formulasi
Kebijakan
Pendanaan yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama (Pemilukada Bersama) di Indonesia sehingga penyelenggaraan pemilukada berjalan dengan lancar dan berkualitas. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan pemahaman terhadap penyelenggaraan bemilihan umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan bersama sesuai ketentuan undang undang no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya mengenai pembiayaan .pemilukada melalui pendanaan bersama sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada. b. Memberikan kajian mengenai faktor regulasi dalam pemilukada bersama
(hari dan tanggal pemungutan suaranya sama) khususnya kebijakan penganggaran yang mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan umum serta saran tindak — lanjutnya.
