BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Paradigma pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi daerah dari perubahan UU No. 5 Tahun 1974 sampai dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama di era UU No. 22 Tahun 1999. Hal ini telah menimbulkan kondisi yang sangat stagnan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara berjenjang dengan adanya pemahaman otonomi pada Kabupaten/Kota yang beragam sehingga berdampak pada lahirnya pemahaman bahwa pengawasan juga berotonomi. Kondisi ini mengakibatkannya sulitnya informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya lingkungan internal pemerintah, sehingga kebijakan nasional yang ditetapkan kurang mendapat masukan dari aspek pengawasan. Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, termasuk juga konsep good governance merupakan rangkaian konsep yang kesemuanya bermuara pada peningkatan
aparatur
melalui
percepatan
partisipasi
masyarakat,
termasuk
didalamnya aspek pengawasan. Pemahaman otonomi daerah di bidang pengawasan berdampak
pada
tidak
seimbangnya
kapasitas
yang
dimiliki
Inspektorat
Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal ini terjadi sebagai akibat perubahan yang drastis terjadi, tetapi tidak segera atau tidak dipersiapkan suatu strategi penguatan dan
Universitas Sumatera Utara
pemberdayaan Inspektorat kabupaten/Kota baik dari aspek kelembagaan dan manajerial, maupun dari aspek standar, pedoman dan sumber daya yang memadai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2005 Pasal 24, menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten/kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsinya Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Kabupaten dan Kota. Hasil dari pemeriksaan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada
dengan
yang
seharusnya
terjadi.
Bila
ternyata
ditemukan
adanya
penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan yang
Universitas Sumatera Utara
dimaksud tersebut dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah (APIPDA) yang berada di bawah langsung kepala daerah dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota,
tingkat
Provinsi,
dan
tingkat
Departemen.
Inspektorat
Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan pengawasan khusus pada SKPD yang ada setiap Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 merupakan auditor internal pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan telah melakukan tugas sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bagian dari Tugas, Pokok, Fungsi (TUPOKSI) yang tercantum pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2008. Staf Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Program Kerja Pengawasan (PKP) yang telah disusun untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap dinas, badan, kantor, dan sekolah-sekolah negeri yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Untuk mengetahui kualitas hasil pemeriksaan, dapat dinilai dari laporan hasil pemeriksaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan akan diketahui apa yang menjadi permasalahan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara dalam laporannya juga akan memberikan saran kepada objek yang telah
Universitas Sumatera Utara
diaudit. Saran tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang ditemukan pada pemeriksa. Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya kasus korupsi yang tidak pernah tuntas, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan profesi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian dibidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Di Kabupaten Tapanuli Utara pada kenyataannya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Satuan Pengawas Internal dalam membantu Bupati masih belum bisa diharapkan efektifitasnya. Hal ini disebabkan kualitas pemeriksa yang kurang dapat diandalkan, keberadaan unit pengawas belum bisa diterima sebagai mitra kerja dalam memecahkan persoalan, aparat pengawas dinilai selalu mencari-cari kesalahan dalam melakukan tugas dan hasil pemeriksaan dirasakan tidak memberikan sumbangan pada kegiatan operasional
Universitas Sumatera Utara
dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu juga, pemeriksa dalam berbagai pengambilan keputusan audit masih dipengaruhi oleh beberapa pihak. Kondisi seperti inilah yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa seorang pemeriksa yang memiliki keahlian audit yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan auditnya. Dalam melaksanakan audit, pemeriksa juga harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Jadi, semakin tinggi keahlian yang dimiliki seorang pemeriksa maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya. Kemudian dengan sikap independensinya
maka
pemeriksa
dapat
melaporkan
dalam
laporan
hasil
pemeriksaannya jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh auditannya. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan independensi dari pemeriksa. Karena jika pemeriksa kehilangan independensinya maka laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah 38 orang terus berusaha meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Objek audit yang menjadi tugas dari Inspektorat Kabupaten sangat banyak, dimulai dari Dinas, Badan, Kantor sampai pada sekolah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Variabel keahlian audit dan independensi pemeriksa yang telah dijelaskan diatas sangat
Universitas Sumatera Utara
penting dalam meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan dari pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.
I.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah sebagai berikut: a. Sejauh mana pengaruh keahlian audit dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara? b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara?
I.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: a. Pengaruh keahlian audit dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara. b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi independensi pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.
I.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai: a. Bahan masukan bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara khususnya sebagai bentuk upaya menganalisis pengaruh keahlian audit dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan
Universitas Sumatera Utara
kualitas pemeriksa dan kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara di masa yang akan datang. b. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dalam mengembangkan studi kepustakaan dan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai analisis pengaruh keahlian audit dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan. c. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya yang berkaitan dengan upaya menganalisis pengaruh keahlian audit dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan. d. Sebagai referensi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
I.5 Landasan Teori/Kerangka Berpikir Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua faktor yaitu keahlian dan independensi. Keahlian berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor. Kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan
Universitas Sumatera Utara
hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), pengertian keahlian audit meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup: merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan, memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.
Per/05/M.Pan/03/2008 menyatakan keahlian yang harus dimiliki oleh pemeriksa adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan, hukum dan komunikasi. Disamping itu wajib memiliki keahlian tentang standar audit, metodologi, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang pemeriksa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit. Jadi, semakin tinggi keahlian yang dimiliki seorang pemeriksa maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya. Al-Amin (2006) menyatakan, independensi dalam pengawasan berarti didalam proses dan praktek pengawasan tidak terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-
Universitas Sumatera Utara
lain. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari seorang pemeriksa. Karena itu jika pemeriksa kehilangan independensinya maka laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi dalam audit yang sedang dilakukannya adalah: a. Faktor Pribadi yang meliputi hubungan pribadi yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan audit; hubungan kerja dengan auditan sebelum dan sesudah audit; keberpihakan terhadap golongan, kelompok, organisasi atau program Pemerintah; kepentingan politik dan sosial tertentu. b. Faktor Eksternal meliputi hal-hal yang dapat mengganggu pemeriksa dalam menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan pendapat atau simpulan audit yang objektif. Jadi dapat disimpulkan, bahwa dalam melaksanakan proses audit, seorang pemeriksa membutuhkan pengetahuan dibidang audit dan pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu seorang pemeriksa/auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan yang akan mau di auditnya. Kemudian dengan sikap independensinya maka seorang pemeriksa dapat melaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan jika terjadi adanya kelemahan-kelemahan atau pelanggaran.
Universitas Sumatera Utara
Dari pernyataan pengaruh keahlian audit dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan, maka hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Keahlian Audit
Kualitas Hasil Pemeriksaan
Faktor Pribadi Independensi Pemeriksa Faktor Eksternal
Gambar I.1 Kerangka Berpikir
I.6 Hipotesis Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut: a. Keahlian audit dan independensi pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara. b. Faktor pribadi dan faktor eksternal berpengaruh
terhadap independensi
pemeriksa dan berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.
Universitas Sumatera Utara
