BAB I PENDAHULUAN. Paradigma Pemerintah Daerah yang mengacu kepada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Paradigma Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah merubah peran Kecamatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan, sekarang tugas dan fungsi Camat

semakin luas dimana Kecamatan sebagai

Perangkat Daerah berperan sebagai eksekutor penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas dan fungsi Camat di kota Bandung khususnya menjadi lebih strategi karena kecamatan pun harus melaksanakan sebagian kewenangan Walikota yang telah dilimpahkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah. Esensi penyerahan kewenangan kepada Kecamatan, selain mengandung makna bahwa tugas dan tanggungjawab

RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

1

2

Camat semakin besar, juga menuntut adanya penyempurnaan tata aturan serta sistem dan prosedur baru yang harus dipahami

para

pemerintahan,

Camat

dalam

pembangunan,

mengelola

pelayanan

fungsi-fungsi

masyarakat

dan

pemberdayaan masyarakat. Dengan kepada

dilaksanakannya

Kecamatan,

maka

pelimpahan

diharapkan

kewenangan

penyelenggaraan

pemerintah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif

dan

akuntabel. Pelimpahan

kewenangan

kepada

Camat

mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk: a. Melakukan identifikasi potensi lokal diwilayahnya masingmasing, sekaligus menyiapkan strategi pengembangannya. b. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan. c. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreatifitas warga di wilayahnya. d. Mampu

melaksanakan

fungsi

Pemerintahan

dan

Pembangunan. e. Melaksanakan masyarakat

fungsi

dengan

pelayanan prinsip

tepat

serta

pemberdayaan

sasaran

dan

tepat

manfaat.


2

3

Dalam mengelola fungsi pemerintahan, pembangunan, pelayanan

serta

berpedoman

kepada

pemberdayaan RPJPD

Kota

masyarakat, Bandung

dengan 2005-2025

disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2013-2018 dengan memperhatikan sumber daya, potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandung Kidul adalah bagian yang terintegrasi dengan RPJP Kota Bandung serta merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja Kecamatan Bandung Kidul yang disusun dalam upaya pencapaian visi Kota Bandung yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

1.2.

Landasan Hukum Keberadaan Organisasi Kecamatan sebagai perangkat daerah di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-undang

Nomor

22

Tahun

1999

tentang

Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Kecamatan;


3

4

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; 5. Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang

Rincian

Tugas

Pokok dan

Fungsi

Satuan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1.3.

Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Disusunnya Rencana Staregis (Renstra) dimaksudkan untuk: 

Membuat perencanaan yang berkesinambungan berkaitan dengan kegiatan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bandung Kidul.



Sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.


4

5



Sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Camat Bandung Kidul dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Bandung Kidul.

1.3.2. Tujuan Adapun yang menjadi tujuannya yaitu: 

Menetapkan

strategi

dan

kebijakan

umum

pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bandung Kidul. 

Merumuskan program pembangunan di Kecamatan Bandung Kidul selama kurun waktu lima tahun agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

rencana

pembangunan

tahunan

(Rencana Kerja).

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra SKPD Kecamatan Bandung Kidul, disusun sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.


5

6

Bab II

: Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menguraikan tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tantangan

kinerja

dan

pelayanan

peluang

serta

pengembangan

pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Bab III

: Isu-Isu

Startegis Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Bab

ini

menguraikan

permasalahan

tentang

berdasarkan

identifikasi

tugas dan fungsi

Pelayanan, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan

Kecamatan

Bandung

Kidul Bab IV

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Kecamatan Sasaran,

Bandung Strategi

Kidul,

dan

Tujuan

Kebijakan

dan untuk

mencapai tujuan. Bab V

: Rencana Program dan

Kegiatan,

Kinerja, Kelompok Sasaran

dan

Indikator Pendanaan

Indikatif


6

7

Bab ini menguraikan tentang perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI

: Indikator Kinerja Kecamatan Bandung Kidul Yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJP Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Kecamatan langsung dicapai

Bandung

Kidul

menunjukkan SKPD

sebagai

yang

kinerja

yan

komitmen

secara akan untuk

mendukung pencapaian dan tujuan sasaran RPJP


7

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANDUNG KIDUL

Kecamatan Bandung Kidul kecamatan dengan

yang

luas

ada

merupakan 1 (satu) dari 30

dilingkungan

wilayah

606.096

Pemerintah

Ha

terdiri

Kota

dari

Bandung,

4

( empat )

kelurahan sebagai berikut: 1. Kelurahan Batununggal 2. Kelurahan Kujangsari 3. Kelurahan Wates 4. Kelurahan Mengger dengan batas-batas wilayah kecamatan : a.

Sebelah Utara

: Kecamatan Lengkong

b. Sebelah Timur

: Kecamatan Buahbatu

c.

: Kabupaten Bandung

Sebelah Selatan

d. Sebelah Barat

: Kecamatan Regol

Secara geografis Kecamatan Bandung Kidul berada pada ketinggian 700 m dari permukaan laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Bandung Kidul berkisar 28°C dan 19°C. Kecamatan Bandung Kidul merupakan bagian wilayah pembangunan Gedebage yang memiliki jumlah penduduk

51.600


8

9

jiwa pada bulan Desember 2013, yang terdiri dari 26.913 jiwa lakilaki dan

24.687

jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga

sebanyak 13.965. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2013 dilihat dari segi kepadatan penduduk, maka Kecamatan Bandung Kidul memiliki kepadatan penduduk sebesar 0,085

jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk,

intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Adapun

keadaan

kependudukan

berdasarkan

struktur

kewarganegaraan, keagamaan, mata pencaharian dan pendidikan adalah sebagai berikut: JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN NO

STATUS

1

WNI Pribumi

2

WNI Keturunan

3

WNA JUMLAH

JUMLAH

KETERANGAN

50.033 1.559 8 51.600

Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember 2013


9

10

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN AGAMA NO

AGAMA

JUMLAH

KETERANGAN

1

Islam

43.629

2

Kristen

3.836

3

Katholik

3.223

4

Hindu

82

5

Budha

803

6

Kong Huchu JUMLAH

27 51.600


JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

Belum sekolah

5.648

2

Tidak tamat SD/ Belum tamat SD

5.869

3

Tamat SD

7.159

4

Tamat SLTP

8.624

5

Tamat SLTA

14.358

6

Sarjana Muda (D3)

3.298

7

Sarjana (S1)

9.551

8

PASCA Sarjana (S2)

9

Pasca (S3) dll JUMLAH

351 40 51.600



10

11

JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

NO

MATA PENCAHARIAN

JUMLAH

1

Petani

2

Pelajar/Mahasiswa

12.032

3

Pegawai Swasta

10.404

4

Pedagang

3.660

5

Pegawai Negeri Sipil

4.104

6

TNI/ABRI

7

Buruh swasta

8

Pengrajin

134

9

Penjahit

108

10

Tukang Kayu

108

11

Dokter

12

Sopir/Pengemudi

13

Pengusaha

14

Lain-lain

9.422

JUMLAH

51.600

KETERANGAN

68

213 9.636

1.044 97 613


Kecamatan

Bandung

Kidul

berpenduduk

relatif

padat,

sebagian besar lahannya (80%) digunakan sebagai lahan perumahan, untuk kegiatan jasa sekitar 15% dan masih ada lahan sawah sekitar 5 %.


11

12

Dalam

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Kecamatan

Bandung Kidul pada periode 2009-2013 telah didukung oleh seluruh komponen

masyarakat.

Oleh

karena

itu

hubungan

kemitraan

pemerintah dengan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama untuk memecahkan berbagai masalah dalam pembangunan. Berkenaan

dengan

komitmen

dan

harapan

tersebut,

diperlukan peningkatan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandung Kidul Tahun 20142018 sebagai pedoman perencanaan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kecamatan Bandung Kidul. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

bahwa

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


12

13

Sedangkan

yang menjadi fungsi Kecamatan adalah sebagai

berikut : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

tingkat Kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun

2008

tentang

Rincian

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, bahwa : a. Camat 1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani

sebagian

urusan

otonomi daerah.


13

14

2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : a)

mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b)

mengkoordinasikan

ketentraman

dan

ketertiban

umum; c)

mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan perundang-undangan; d)

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

e)

membina

pemerintahan

kelurahan

di

wilayah

kerjanya. b. Sekretariat Kecamatan 1. Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. 2. Untuk

melaksanakan

tugas

dimaksud pada angka (1),

pokok

Sekretariat

sebagaimana mempunyai

fungsi : a) pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan; b) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;


14

15

c) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan antapani f)

pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Sekretariat

Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian; 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1)

menyusun

Bahan

rencana

dan

pengelolaan

lingkup

administrasi

program

umum

dan

kepegawaian;


15

16

2)

pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan

administrasi

perjalanan

dinas,

serta

pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan 3)

pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

d. Sub Bagian Program dan Keuangan 1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Sekretariat

Kecamatan di bidang program dan keuangan. 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: a) penyusunan

rencana

dan

program

pengelolaan

administrasi program dan keuangan Kecamatan; b) pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

kegiatan

kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

kecamatan;


16

17

c) pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

meliputi kegiatan penyiapan bahan

keuangan

penyusunan

rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan d) pengkoordinasian

pelaporan

lingkup

kegiatan

pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan e. Seksi Pemerintahan 1. Seksi

Pemerintahan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan. 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a) penyusunan

data

dan

materi

bahan

lingkup

pemerintahan; b) pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c) pelayanan administrasi pertanahan ; d) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan; e) fasilitas

dan

pengkoordinasian

kegiatan

pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f)

pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan


17

18

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mampunyai fungsi: a) penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

ketentraman dan ketertiban b) pembinaan ketentraman dan ketertiban; c) pembinaan potensi perlindungan masyarakat d) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan f)

pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban

g. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan 1. Seksi

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan

mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;


18

19

2. Untuk

melaksanakan

dimaksud

pada

angka

tugas (1),

pokok Seksi

sebagaimana

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a) penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

pendidikan dan kemasyarakatan b) inventarisasi

dan

fasilitas

masalah

sosial

kemasyarakatan; c) inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d) pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan Kelurahan e) fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f)

fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

bidang

pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g) pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan. h. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas


19

20

Kecamatan

di

bidang ekonomi, pembangunan

dan

lingkungan Hidup; 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a) penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b) fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c) inventarisasi

potensi

ekonomi

masyarakat

dan

pembangunan; d) fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e) fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; f)

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan

g) pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup.


20

21

i. Seksi Pelayanan 1. Seksi

Pelayanan

melaksanakan

mempunyai

sebagian

tugas

tugas Camat

pokok dibidang

pelayanan; 2. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a) penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

pelayanan; b) pelayanan data dan informasi Kecamatan; c) pelayanan administrasi kependudukan; d) pelayanan administrasi umum lainnya; e) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait; dan f)

pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

Struktur

Organisasi

Kecamatan

Bandung

Kidul

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, adalah sebagai berikut:


21

22

CAMAT

SEKRETARIS CAMAT

SU BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN

Adapun susunan nama-nama para pejabat struktural yang ada di Kecamatan Bandung Kidul sebagai berikut:


22

23

NO

NAMA

JABATAN

1.

Drs. Yayan Karyana, M.Pd

Camat

2.

Mohamad Jatnika, SE, M.Si

Sekretaris Camat

3.

Dra.Hj. Ade Suryani, M.AP

Kasi Pemerintahan

4.

Drs. Oteng Suwanda

Kasi Trantib

5.

Hj. Garmina, SH

Kasi Pendidikan & Kemasyarakatan

6.

Aang Agustian Bsc

Kasi Ekbang & LH

7.

Iman Herdiman

Kasi Pelayanan

8.

Hj. Teti Suhartiningsih

Kasubag Umum dan Kepegawaian

9.

Yane Nurhayati, SE

Kasubag Program dan Keuangan

10.

Drs. Dasep Gandalaksana

Lurah Batununggal

11.

Drs, Kusnandar

Sekretaris Kelurahan Batununggal

12.

Ganda Mulyadi

Kasi Pemerintahan Batununggal

13.

-

Kasi Dikmas Kelurahan Batununggal

14.

Dedi Haryadi

Kasi Ekbang & LH Kel. Batununggal

15.

Dudi Abdurahman

Kasi Pelayanan Kel. Batununggal

16.

Dra. Inne Nur’aini. F

Lurah Kujangsari

17.

Mohamad. Triyoko

Sekretaris Kelurahan Kujangsari

18.

Asep Supriatna

Kasi Pemerintahan Kujangsari

19.

Budi Singamiharja S.Sos

Kasi Dikmas Kelurahan Kujangsari

20.

Dadang Husein

Kasi Ekbang & LH Kelurahan Kujangsari

21.

Adang Duralmana, SE

Kasi Pelayanan Kelurahan Kujangsari

22.

Suparman

Lurah Wates

23.

Bayu Wiranta, SE

Sekretaris Kelurahan Wates

24.

Gimgim Wahyu

Kasi Pemerintahan Kelurahan Wates

25.

Dra. Nina Marlina

Kasi Dikmas KelurahanWates

26.

Dedi Supriyadi

Kasi Ekbang & LH Kelurahan Wates


23

24

NO

NAMA

JABATAN

27.

Tatang Nurjaman

Kasi Pelayanan Kelurahan Wates

28.

Benny Sundawa

Lurah Mengger

29.

Sopandi, S.AP

Sekretaris Kelurahan Mengger

30.

Hj. Kaniawati, S. Sos

31.

Hj. Ety Sumiati

32.

Watna M Nugraha, SH

33.

-

Kasi Pemerintahan Kelurahan Mengger Kasi Dikmas Kelurahan Mengger Kasi Ekbang & LH Kelurahan Mengger Kasi Pelayanan Kelurahan Mengger

Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember Tahun 2013

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bandung Kidul Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bandung Kidul dalam menunjang tugas dan fungsinya terdiri dari 47 orang aparatur kecamatan dan kelurahan serta dengan tersedianya sarana dan prasarana kantor. Adapun Komposisi kepegawaian berdasarkan golongan di Kecamatan Bandung Kidul dapat dilihat pada tabel berikut ini: NO

SKPD

II

ESELON III IV

FUNGSIO PELAKSANA NAL IV III II I

JUM LAH

1

Kecamatan Bandung Kidul

-

2

7

-

-

1

4

-

14

2

Kel. Batununggal

-

-

6

-

-

-

3

-

9

3

Kel. Wates

-

-

6

-

-

-

1

-

7

4

Kel. Mengger

-

-

5

-

-

2

1

-

8

5

Kel. Kujangsari

-

-

6

-

-

2

-

-

8

-

2

30

-

-

3

11

-

46

JUMLAH

Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember Tahun 2013


24

25

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi Kecamatan diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap jalannya prasarana

pemerintahan yang

Kecamatan.

dimiliki

Adapun

Kecamatan

sarana

Bandung

dan Kidul

sebagaimana terlampir.

2.3.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandung Kidul berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bandung Kidul periode 2009-2013 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:


25

26

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung NO 1.a

b

c

2.a

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Target Target Indikator SPM IKK Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Terbinanya pelaku UKM

100 org

200 org

300 org

100 org

100 org

80 org

180 org

100 org

95 org

96 org

80%

90%

33%

95%

96%

Terselenggaranya pelatihan keterampilan/ Kewirausahaan

100 org

80 org

100 org

75 org

75 org

80 org

75 org

95 org

74 org

60 org

80%

94%

95%

98

80%

Terselenggaranya bazzar produk unggulan

-

-

-

-

15

-

-

-

-

14

-

-

-

-

93%

400 org

300 org

450 org

350 org

250 org

360 org

281 org

402 org

320 org

244 org

90%

94%

89%

91%

97,6%

-

-

-

36

38

-

-

-

100%

100%

-

0

4 Klp

4 Klp

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya sosialisasi kesehatan

b

Posyandu yang mendapat bantuan PMT untuk Balita

-

36

38

c

Terselenggaranya pembinaan lembaga masyarakat

4 Klp

4 Klp

4 Klp

4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp


26

27

NO d

e


Target SPM

Tersalurkannya honorarium kepada kader posyandu Masyarakat kurang mampu yang mendapat bantuan sembako dan perlengkapan sekolah

Target Target Indikator IKK Lainnya




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-

-

-

-

200 org

-

-

-

-

200 org

-

-

-

-

100%

210 org

275 org

275 org

275 org

275 org

210 org

275 org

275 org

275 org

275 org

100%

100%

100%

100%

100%

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% mesjid mesjid mesjid mesjid mesjid mesjid mesjid mesjid mesjid mesjid

100%

100%

100%

100%

f

Mesjid yang mendapat bantuan sarana peribadatan

g

Peringatan Hari Besar Keagamaan (Tarawih Keliling, Halal Bil Halal dan MTQ)

1650 org

850 org

1200 org

400 org

650 org

1225 org

712 org

968 org

305 org

459 org

74,24% 83,76% 80,66% 76,25% 70,61%

Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bandung

2200 org

2000 org

500 org

600 org

400 org

1950 1850 org org

450 org

500 org

384 org

88,63% 92,5%

90% 83,33%

96%

150 org

150 org

100 org

100 org

100 org

95 org

98 org

85 org

93,33%

95%

85%

h

3.a

Pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat yang mengikuti Musrenbang

140 org

132 org

88%

98%


27

28

NO b

c

d

f

g





1

2

3

4

5

RW Binaan yang mendapat bantuan bahan baku bangunan untuk penataan lingkungan

4 RW

4 RW

4 RW

4 RW

-

Terbangunnya fasilitas sarana umum / sosial/ di kelurahan melalui pengadaan bahan baku bangunan

4 kel

4 kel

4 kel

RW yang mendapat bantuan untuk penataan lingkungan kegiatan kebinamargaan

-

-

-

Tertanamnya tanaman hias, tabulapot, tabulakar dan toga

750 phn

750 phn

1300 phn

3250 15500 750 phn phn phn

4 RW

4 RW

4 RW

4 RW

Pemberian hadiah untuk RW Binaan Kecamatan

4

5

1

2

3

4

5

4 RW 4 RW 4 RW

4 RW

-

100%

100%

100%

100%

-

4 kel 4 kel 4 kel 4 kel 4 kel

4 kel

4 kel

100%

100%

100%

100%

100%

11 RW

-

-

-

-

100%

-

11 RW

-

1

-

2

3


-

-

-

712 phn

1240 phn

3116 phn

4 RW 4 RW 4 RW

4 RW

15243 100% 94,93% 95,38% 95,87% 98,34% phn

-

100%

100%

100%

100%

-


28

29

NO






1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pemberian hadiah untuk RW Asri Ramah Lingkungan

-

-

-

-

4 RW

-

-

-

-

4 RW

-

-

-

-

100%

i

Tersedianya alat BIOPORI

-

-

-

-

83 unit

-

-

-

-

83 unit

-

-

-

-

100%

j

Terbangunnya sumur resapan

-

-

-

-

43 unit

-

-

-

-

43 unit

-

-

-

-

100%

k

Terlaksananya kegiatan kebersihan lingkungan melalui jasa petugas kebersihan

-

-

-

-

7 org

-

-

-

-

5 org

-

-

-

-

71,42%

Tersedianya tong sampah untuk pejalan kaki

-

-

-

-

220 unit

-

-

-

-

220 unit

-

-

-

-

100%

Terlaksananya kegiatan jumsih

1000 org

1000 org

550 org

500 org

300 org

915 org

760 org

500 org

298 org

298 org

91,5%

76%

Terselenggaranya kegiatan Opsih cikapundung kolot

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

h

l

4.a

b

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

90,90% 59,6% 99,33%

100%

100%

100%


29

30

NO c

d

5.a

b

c



Target Renstra SKPD Tahun ke1

2

3

Tersosialisasikannya Perda K-3 dan Terbinanya Anggota satwankar dan Linmas

2 keg

1 keg

2 keg

Terlaksananya penertiban/penataan PKL

2 Lokasi

1 Lks

1 Lks

1 Lks

1 Lks

2 Lks

1 Lks

1 Lks

460 org

250 org

250 org

250 org

100 org

380 org

225 org

-

500 org

500 org

250 org

300 org

-

240 org

4 kel

4 kel

4 kel

Pengurus RT/RW yang mendapat pembinaan fungsi/tupoksi RT/RW Sosialisasi perda tentang RT/RW, PBB dan BPHTB dan administrasi pertanahan Terselenggaranya Lomba kinerja Kelurahan

4

5

Realisasi Capaian Tahun ke1

2

3

4


5

1

2

3

4

5

2 keg

100%

100%

100%

100%

100%

1 Lks

1 Lks

100%

100%

100%

100%

100%

240 org

188 org

85 org

82,60%

90%

96%

75,2%

85%

225 org

170 org

286 org

-

48%

45%

68%

95,33%


4 kel

4 kel

100%

100%

100%

100%

100%

2 keg 2 keg 2 keg 1 keg 2 keg 2 keg


30

31

NO


3

4 kel

4 kel

4 kel

-

-

-

-

213 org

-

-

Pengurus RT/RW yang mendapat pembinaan administrasi pelayanan kependudukan

200 org

100 org

100 org

200 org

400 org

180 org

Pengurus RT/RW yang mendapat sosialisasi tentang Perda E-KTP

-

-

-

-

200 org

-

Terevaluasinya pelayanan kepada masyarakat

-

100

100

150

100

e

Tersalurkannya honorarium kepada pengurus RT dan RW

c

4

5


2

Aparat kelurahan yang terbina

b

Target Renstra SKPD Tahun ke1

d

6.a


1

2

3


4

5

1

2

3

4

5

4 kel

4 kel

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

213 org

-

-

-

-

100%

90 org

95 org

95 org

370 org

90%

90%

-

-

-

200 org

-

-

79

80

80

80

-

79%


95% 23,75% 47,50%

-

-

80% 53,33%

100%

80%


31

32

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

URAIAN 1 Belanja Tidak Langsung

1 2

2 3

3 4

4 5

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE5 6

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16

RATA RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN REALISASI 17=(6-2)/5 18=(11-7)/5

2.444.644.165,00

2.657.383.566,00 3.232.394.827,00 3.435.570.227,00

4.106.386.943.85

2.317.461.125,00

2.616.452.546,00

3.041.221.757,00

3.325.651.578,00

3.874.632.421,00

94,80

97,23

94,09

96,80

94,36

3.800.645.743,85

3.411.140.196,00

Belanja Langsung

1.908.194.600,00

1.528.706.000,00 1.687.917.000,00 2.225.239.613,00

4.251.302.830,00

1.838.227.264,00

1.486.428.171,00

1.457.567.985,00

2.171.271.126,00

4.102.509.861,00

96,33

98,46

86,35

97,57

96,50

3.179.826.116,80

3.734.864.408,20

Total Belanja

4.352.838.765,00

4.186.089.566,00 4.920.311.827,00 5.660.809.840,00

8.357.689.773,85

4.155.688.389,00

4.102.880.717,00

4.498.789.742,00

5.496.922.704,00

7.977.142.282,00

95,47

98,01

91,43

97,10

95,45

7.520.471.860,65

7.146.004.604,20


32

33

Anggaran keuangan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung

yang

tertuang

dalam

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran (DPA) selama periode tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana terlihat pada tabel diatas menunjukkan peningkatan secara signifikan yang dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan dari tahun 2009 sampai tahun 2010 menurun. Besar anggaran yang diterima Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung

ditetapkan

oleh

Bappeda

dan

DPKAD

Kota

Bandung. Perkembangan

realisasi

keuangan

Kecamatan

Bandung Kidul yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat dari rasio anggaran dan realisasi dalam tabel diatas. Berbagai

faktor

yang

tidak

dapat

dihindari

telah

mempengaruhi terjadinya fluktuatif realisasi yang dicapai, baik faktor eksternal maupun faktor internal.

Tentunya

keadaan ini akan menjadikan acuan dan pertimbangan yang harus menjadi perhatian khusus dimasa mendatang

bagi

Kecamatan Bandung Kidul untuk menjadi lebih baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencapaian hingga pelaporan kinerja.


33

34

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Kecamatan Bandung Kidul Dalam menjalankan aktifitas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Kidul guna pencapaian kinerja dan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, terdapat faktorfaktor yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan akan berpengaruh yaitu: a. Tantangan 

Kurangnya sosialisasi dari Dinas/Instansi tingkat kota



Belum jelasnya Tata Ruang Wilayah



Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku



Berkurangnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

pemerintah b. Peluang 

Potensi Sumber Daya Masyarakat yang tinggi



Adanya peran serta aktif masyarakat



Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

Sebagian

Urusan

Walikota

Bandung

Kepada Camat dan Lurah RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

34

35



Adanya wilayah kerja yang meliputi kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870

Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, terdapat 24 bidang urusan yang dilimpahkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yaitu sebagai berikut : 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Kesehatan 3. Bidang Pekerjaan Umum 4. Bidang Perumahan 5. Bidang Penataan Ruang 6. Bidang Perencanaan Pembangunan 7. Bidang Perhubungan 8. Bidang Lingkungan Hidup 9. Bidang Pertanahan 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Bidang Sosial 14. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 15. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


35

36

16. Bidang Penanaman Modal 17. Bidang Kebudayaan dan Parawisata 18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Poliik Dalam Negeri 20. Bidang

Otonomi

Administrasi

Daerah,

Keuangan

Pemerintahan

Daerah,

Perangkat

Umum, Daerah,

Kepegawaian dan Persandian 21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Bidang Komunikasi dan Informatika 23. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan 24. Bidang Perpustakaan Dalam penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota, maka Camat dan Lurah harus memperhatikan standar,

norma

Keserasian,

dan

kebijakan

kemanfaatan,

Pemerintah

kelancaran

Daerah,

pelaksanaan

tugas

pemerintahan dan pembangunan serta standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan

yang

berlaku

dan

berkoordinasi

dengan

dinas/instansi terkait. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan dukungan dana yang cukup signifikan untuk terselenggaranya efisiensi dan efektifitasnya pengembangan pelayanan dan urusan pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah.


36

37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Bandung Kidul, dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi

permasalahan

pelayanan

Kecamatan

Bandung

Kidul, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasonal. Pada

tataran

kebijakan

Pemerintah

Kecamatan

Bandung Kidul dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul sebagai berikut: 1.

Belum

Optimalnya

kualitas

pelayanan

Publik

pada

Kecamatan Bandung Kidul akibat belum diterapkannya Standar Operating System, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat terukur. 2.

Belum

optimlanya

Akuntabilitas

Kinerja

Kecamatan

dintandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 61,65 Pada tingkat implementasi program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul, sebagai berikut: 1.

Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 75%


37

38

2.

Belum

Optimalnya

Tingkat

Partisipasi

lembaga

kemasyarakatan tingkat Kecamatan 3.

Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

4.

Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

5.

Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

6.

Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

7.

Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah

8.

Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola) Permasalahan

teknis

operasional

yang

dapat

diidentifikasi dari pelayanan, sebagai berikut 1.

Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2.

Masih

belum

optimalnya

pelaporan

Kecamatan

dan

Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung 3.

Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam

membantu

kelancaran

pelaksana

tugas

dan

pelayanan Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelayanan

Kecamatan Bandung Kidul terdiri dari faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung antara lain: 1.

Jumlah

dan

kapasitas

aparat

belum

seluruhnya

memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 2.

Masih

lemahnya

pemerintah

pemahaman

mengakibatkan

Tupoksi

tidak

para

maksimalnya

aparat hasil

koordinasi. 3.

Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.


38

39

4.

Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi

kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah : 1.

Adanya

multi

kewenangan

interpretasi

kepada

menimbulkan

Camat

kesenjangan

terhadap dan

pelimpahan

Lurah

dalam

yang

dapat

penyelenggaraan

pemerintahan. 2.

Kurangnya sosialisasi dari Dinas/Instansi Tingkat Kota Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas

secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut: 1. Reformasi

Birokrasi

Pemerintah

Daerah

(Pelayanan

Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan daerah

berjalannya

sebagaimana

perundang-undangan

penyelenggaraan

diamanatkan yang

berlaku,

pemerintahan

dalam oleh

peraturan karena

itu

reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat

serta

dinamika

global

yang

senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.


39

40

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal

public services and public

complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan kemasyarakatan, manajemen

pemerintahan, yang

pembangunan

menekankan

pemerintahan

yang

dan

pada

transparansi,

lebih

transparan,

akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan

dan

pemberantasan

korupsi,

kolusi,

dan

nepotisme (KKN). Pendayagunaan Bandung

Kidul

aparatur

dalam

pemerintah

makna

lain

Kecamatan

adalah

juga

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, secara

pengawasan

terencana,

dan

bertahap

pengendalian dan

manajemen

berkelanjutan

untuk


40

41

meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan

organisasi

tidak

terlepas

dari

daya

dukung

penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak

pada

pemberdayaan

aparatur

kecamatan

dan

kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.


41

42

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal

utama

dalam

penyelenggaraan

pemerintah

Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang

pencapaian

keberhasilan

pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem

manajemen

keuangan

daerah

(financial

management system) merupakan bagian penting dalam rangka

mendukung

Kecamatan.

terciptanya

Bagian-bagian

lain

good yang

governance

sama

di

pentingnya

adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah

atau

pembaharuan pengelolaan

pemeriksaan

sistem anggaran

keuangan dilakukan

internal. tersebut dengan

Tuntutan

adalah

agar

mendasarkan

konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk

penyimpanan),

penggunaan,

pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus

diketahui

dan

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

42

43

mengenai

kekayaan

daerah,

menyangkut

barang

inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Bandung Walikota Bandung sebagai Kepala Daerah Pemerintah Kota Bandung terpilih tahun 2014-2018 memiliki Visi, Misi dan Program yang merupakan janji seorang pemimpin kepada seluruh

warga

diwujudkan

masyarakat

serta

Kota

dilaksanakan

Bandung secara

yang

efektif,

harus efisien,

akuntabel serta transparan. Visi

Kota

Bandung

yaitu

“Terwujudnya

Kota

Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: 

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.



Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh

bagi

daerah

lain

dalam

upaya

terobosan


43

44

perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. 

Nyaman

adalah

terciptanya

suatu

kondisidi

mana

kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif

terhadap

berbagai

aktifitas

dan

perilaku

penghuninya. 

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan

materisaja,

melainkan

juga

sejahtera

jiwa

dan

batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan kemampuan

hidup seseorang

yang

merupakan

untuk

memenuhi

buah

dari

tuntutan-


44

45

tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas

kehidupan

yang

semakin

baik,

hingga

menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi

Tahap

III

tersebut.

Misi

disusun

dalam

rangka

mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung


45

46

Adapun 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan yaitu: 1. Menata

Kota

Bandung

melalui

penataan

ruang,

pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun

perekonomian

yang

kokoh,

maju

dan

berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut


46

47

Tabel 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.

Aspek

Indikator

1

BANDUNG SEHAT

1. 2. 3. 4.

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2

BANDUNG RESIK

1. 2. 3. 4.

Bebas Sampah dalam 2 Tahun Bebas Banjir dalam 3 Tahun Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun Bebas Macet dalam 4 Tahun

3

BANDUNG NYAMAN

1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

4

BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013


47

48

Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2014

2015

2016

2018

2017

Bandung Sehat  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

  

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni



Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru



 Sumber: Bappeda Kota Bandung 2013


48

49

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan

tugas

pokok dan fungsi

Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program/Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:


49

50

Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara

JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI

No.

KELOMPOK KERJA

1

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

24

Jumlah

335

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013


50

51

Program

dan

kegiatan

kewilayahan

yang

harus

dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan janji-janji walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih tahun 2014-2018 didasari landasan hukum yang telah ada yaitu : 

Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat



Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor: 77/ huk/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Mengacu pada Visi dan Misi Kota Bandung serta

berpedoman pada RPJMD, maka Kecamatan Bandung Kidul didalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dalam misi ke-2 yaitu

Meningkatkan tata kelola pemerintah yang

efektif, bersih dan melayani, dengan bidang urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian. Adapun Program Pembangunan yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan. Faktor melaksankaan

penghambat tugas

dan

dan

fungsi

pendorong pelayanan

dalam

Kecamatan

Bandung Kidul yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kota Bandung yaitu: RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

51

52

a. Faktor pendorong 

Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah



Adanya personil kecamatan dan kelurahan



Adanya dukungan dana yang cukup memadai



Adanya Dinas/Instansi vertikal tingkat kecamatan



Adanya program kerja kecamatan

b. Faktor penghambat: 

Penjabaran Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah yang masih kurang jelas, karena Kecamatan dan Kelurahan hanya terbatas pada koordinasi dan fasilitasi



Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia



Kesatuan

gerak

dalam

melaksanakan

program/

kegiatan antar Dinas/Instansi vertikal masih kurang 

Belum adanya standar operasional kualitas pelayanan



Belum

memadainya

sarana

dan

prasarana

yang

tersedia

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

52

53

Mengacu

pada

tujuan

jangka

menengah

pembangunan Kota Bandung yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintah kota dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka faktorfaktor

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan

Kecamatan Bandung Kidul adalah sebagai berikut:  Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah tersedia kurang memadai.  Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan  Pengelolaan perencanaan, administrasi dan akurasi data pada kecamatan dan kelurahan belum optimal 3.3.1. Telaahan Renstra SKPD Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun

2011 tentang

Pelimpahan sebagian

Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, terdapat kepada

Urusan maka

kegiatan-kegiatan yang telah dilimpahkan Kecamatan

dan

Kelurahan

yang

harus

dilaksanakan diantaranya yaitu: 

Fasilitasi untuk kegiatan RT dan RW berupa bantuan Honorarium, merupakan kegiatan yang dilimpahkan dari Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;


53

54



Kegiatan kebinamargaan, merupakan kegiatan untuk penataan

infrastruktur

dan

lingkungan

yang

dilimpahkan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung; 

Fasilitasi

penunjang kegiatan TP. PKK, Kader

Posyandu,

LPM serta Karang Taruna Kecamatan

maupun

Kelurahan,

merupakan

kegiatan

dilimpahkan dari Badan Kesatuan

yang

Bangsa dan

Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung. 

Fasilitasi penunjang kegiatan penataan/penertiban Pedagang Kaki Lima, merupakan kegiatan yang dilimpahkan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kota

Bandung. 3.4

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang

yang

berkelanjutan,

aman, dan

nyaman,

produktif,

berwawasan

efektif,

lingkungan,

efisien, berbasis

perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Lingkungan

Rencana Hidup

Tata

Ruang

Strategis

Wilayah

meliputi

dan

kajian

Kajian fungsi,

kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai:


54

55

a.

penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b.

acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah

dan

masyarakat

untuk

mengarahkan

lokasi

kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: a.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar

sektor,

antar

daerah,

dan

antar

pemangku

kepentingan; d.

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e.

penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan

dan

strategi

perencanaan

tata

ruang

sebagaimana dimaksud terdiri atas: a.

kebijakan dan strategi struktur ruang;

b.

kebijakan dan strategi pola ruang; dan

c.

kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a.

perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan


55

56

efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri

kreatif

dalam

lingkup

Kawasan

Perkotaan

Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b.

pengembangan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan

sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c.

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan

kota

yang

efektif

dan

efisien

dalam

menunjang

perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a.

mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur

b.

membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

c.

mengembangkan

pusat-pusat

pelayanan

lingkungan

secara merata; d.

menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan


56

57

e.

menyerasikan

sebaran

fungsi

kegiatan

pusat-pusat

pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi kualitas

untuk

pelayanan

pengembangan

sarana dan

dan

peningkatan

prasarana transportasi

berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a.

membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b.

mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c.

meningkatkan

kapasitas

jaringan

jalan

melalui

pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; d.

memprioritaskan

pengembangkan

sistem

angkutan

umum massal yang terpadu; e.

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan

g.

mengoptimalkan

pengendalian

dan

penyelenggaraan

sistem transportasi kota. RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

57

58

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a.

perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b.

optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi

kawasan lindung meliputi: a.

menjaga

keseimbangan

proporsi

kawasan

lindung

khususnya di Kawasan Bandung Utara; b.

mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c.

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

d.

mengembangkan

kawasan

jalur

hijau

pengaman

prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e.

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

f.

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar

budaya

yang

telah

ditetapkan,

terhadap

perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud


58

59

arsitektural; g.

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan

rencana

pembangunan

harus

disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana

perencanan

tersebut

akan

diimplementasikan,

sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam

lingkup

Kawasan

Perkotaan,

perencanaan

yang

berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor

912/05/Bapp/2010,

bahwa

dalam

Pendekatan

Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.


59

60

3.5

Penentuan Isu – Isu Strategis Dalam Pemerintah dituntut

kurun

waktu

Kecamatan

lebih

5

(lima)

Bandung

responsif,

kreatif

tahun

kedepan,

Kota

Bandung

Kidul dan

inovatif

dalam

menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional

dan

nasional.

Perencanaan

pembangunan

hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan

pembangunan

menjadi

lebih

tepat

sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan pembangunan

yang

isu–isu dihadapi

dan

permasalahan

diharapkan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan

daerah.

Berkaitan

dengan

isu-isu

dan

masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa

dilepaskan

dengan

permasalahan

dan

isu

pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1)

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.


60

61

2)

Adanya

tuntutan

akuntabilitas

tata

pengelolaan

pemerintahan. 3)

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4)

Membangun

komitmen

seluruh

aparatur

dalam

melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

menyelenggarakan

Pemerintahan,

dalam

pembangunan

dan

pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif

melalui

pendekatan

spesial

sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan program

ruang

dan

pemanfaatan

indikasi

ruang.

sumber

pendanaan

Implikasinya

terhadap

pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, sebagai berikut : 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun melaksanakan

komitmen

seluruh

TUPOKSI

aparatur

untuk

dalam

mewujudkan

akuntabilitas.


61

62

3)

Meningkatkan

komitmen

penyelenggaraan

aparatur

Pemerintahan,

dalam

pembangunan

dan

pelayanan masyarakat. 4)

Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan

sesuai

kebutuhan

masyarakat 5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam

menetapkan

kebijakan

strategis

dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang

signifikan

bagi

SKPD

dimasa

datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih

besar

dimanfaatkan,

atau

akan

sebaliknya,

dalam

menghilangkan

hal

peluang

tidak untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Permasalahan-permasalahan

yang

mempengaruhi

kinerja pelayanan Kecamatan Bandung Kidul sebagaimana telah diulas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa


62

63

Isu-Isu Strategis pada Kecamatan Bandung Kidul adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan

berjalannya

penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

oleh

karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan

pada

tahun

2005,

senantiasa

harus

dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan

dan

perubahan

penyelenggaraan

pemerintahan

masyarakat

dinamika

serta

mempengaruhi

daerah,

global

manajemen

yang

kebijakan tuntutan senantiasa

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.


63

64

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang

profesionalisme

aparatur,

penguasaan

komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset

strategis

dalam

kerangka

perwujudan

good

governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali

paradigma

aparatur

sebagai

‘pelayan

masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

pemerintahan

yang

lebih

transparan,

akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap

penanganan

dan

pemberantasan

korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan Bandung

Kidul

aparatur dalam

pemerintah

makna

lain

Kecamatan adalah

juga


64

65

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya

merupakan

penyempurnaan,

penertiban,

upaya

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3.

Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan

tata kerja organisasi. Keberhasilan

tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan

kelembagaan/organisasi

menyangkut

pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan


65

66

kelurahan,

SKPD

dilingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai

sebagai

shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik

perlu

profesionalisme

melakukan birokrasi

perubahan

dan

lebih

menuju

menekankan

langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal

utama

dalam

penyelenggaraan

pemerintah

Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang

pencapaian

keberhasilan

pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang

daerah

yang

lebih

berorientasi

kinerja


66

67

(Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem

manajemen

keuangan

daerah

(financial

management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah

menata

Pengeluaran, pengawasan internal.

perencaaan

pemahaman internal

Tuntutan

penganggaran

akuntansi

pemerintah

serta

atau

pembaharuan

dan sistem

pemeriksaan

sistem

keuangan

tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu:

perencanaan

kebutuhan,

penganggaran,

pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap,

mulai

penghapusan

dari

perencanaan

aset

daerah

dipertanggungjawabkan

kebutuhan

harus

kepada

hingga

diketahui

masyarakat

dan

melalui

legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai


67

68

kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.


68

69

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD Dalam masyarakat

mewujudkan serta

harapan

melaksanakan

dan

tugas

aspirasi

pokok

dan

fungsinya, maka pernyataan visi Kecamatan Bandung Kidul adalah: “Mewujudkan

Kecamatan

Bandung

Kidul

yang

DINAMIS (Damai, Indah, Makmur, dan Agamis) Dengan Kemandirian Masyarakat”

Untuk merealisasikan harapan dan aspirasi sebagaimana yang tertuang dalam visi yang telah ditetapkan maka penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:



Mewujudkan

Kecamatan

Bandung

Kidul

yang

Dinamis ( Damai, Indah, Makmur Dan Agamis ) , yang bermakna Mewujudkan Kecamatan Bandung Kidul yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa

dalam

suasana

aman

dan

tentram

dilingkungan yang asri seiring dengan kesejahteraan masyarakat. RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

69

70



Kemandirian Masyarakat, yang bermakna bahwa pembangunan kecamatan akan berlangsung secara optimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh dan terpadu di segala bidang, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang ada serta mempunyai

rasa

memiliki

terhadap

hasil

pembangunan yang telah dicapai. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2014-2018) dengan mengacu pada misi ke-2 Kota Bandung yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan melayani serta berpedoman pada RPJMD, juga bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki dengan ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kecamatan maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: “Menghadirkan tata kelola pemerintah Kecamatan Bandung Kidul yang efektif, bersih dan melayani”

Makna dari Misi diatas adalah: 1. Bahwa kinerja aparatur kecamatan dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Bandung Kidul yang RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

70

71

agamis harus memiliki moral yang baik dan kuat dalam rangka meningkatkan sumber dayanya yang serasi dan terpadu, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. 2. Bahwa penataan lingkungan yang terencana dan terpelihara dengan baik serta memperhatikan kondisi lingkungan,

diharapkan

dapat

mewujudkan

pembangunan yang berwawasan lingkungan. Begitu pula halnya dengan potensi ekonomi, sosial dan budaya

yang

dimiliki

harus

dimanfaatkan

dan

diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat memiliki rasa nyaman, aman, bersih, tentram dan tertib. Dengan tersebut,

pernyataan

diharapkan

serta

seluruh

makna

perangkat

dari

misi

Kecamatan

Bandung Kidul dan masyarakat dapat mengetahui dan mengenal

keberadaan

dan

peran

kecamatan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2014–2018) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab


71

72

yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kecamatan, maka Tujuan dari misi yang akan dilaksanakan adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan Sasaran: 1.1.

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

di

Kecamatan dan Kelurahan 1.2.

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

Tugas

Umum Pemerintahan Kecamatan 2. Meningkatkan efektifitas kinerja aparatur Sasaran: 2.1.

Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Sasaran: 3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 3.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bandung Kidul beserta indikator kinerjanya secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut:


72

73

TUJUAN Misi

Menghadirkan tata kelola pemerintah Kecamatan Bandung Kidul yang efektif, bersih dan melayani

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatkan efektifitas kinerja aparatur 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD

SASARAN

Tujuan

1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan

Sasaran 1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2.Meningkatkan efektifitas 3.Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur kinerja aparatur 3.Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD

4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja 5.Meningkatnya akuntabilitas keuangan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator


73

74

kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui

penyusunan

dan

pelaksanaan

sasaran

dalam

Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Indikator pada masingmasing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Sasaran

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur

3. Rata-rata Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

4. Nilai AKIP Kecamatan

5. Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kecamatan

5. Opini BPK terhadap laporan keuangan SKPD (Kecamatan Bandung Kidul)

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan


74

75

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung

Kidul

Kota Bandung secara memadai, serta

menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan

terukur

(kuantitatif

maupun

kualitatif)

serta

merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan

Bandung

Kidul

Kota

Bandung

sedang

merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung pada periode Tahun 2014-2018,

secara

rinci diuraikan pada tabel

berikut:


75

76

Tabel. 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul

NO

1

TUJUAN

Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan 2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

2.

Meningkatkan Efektifitas Kinerja Aparatur

3. Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

1. Indeks Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul

-

2,68

2,85

2,90

3,10

3,20

2.Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot maksimum 5, masing-masing bidang bobot maksimum 1) menggunakan instrument pengukuran TUP kecamata n

Bidang Perekonomian

-

0.7

0.75

0.8

0.9

1

Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan Bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup, Bidang ketentraman dan ketertiban Bidang Pemerintahan

-

0.7

0.75

0.8

0.9

1

-

0.7

0.75

0.8

0.9

1

-

0.7

0.75

0.8

0.9

1

-

0.7

0.75

0.8

0.9

1

Bidang pelayanan

-

0.7

0.75

0.8

0.9

1

-

Cukup / 70

Cukup / 75

Baik / 80

Baik / 85

Sangat Baik / 91

3. Rata-rata Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) se Kecamatan


76

77

NO

3.

TUJUAN

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bandung Kidul

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja

4. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandung Kidul

61,65

B= 61,75

B=63,1

B=65,1

B=70,1

A= 75,1

5.Meningkatnya akuntabilitas keuangan

5. Opini keuangan Kecamatan Bandung Kidul

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP


77

78

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum

ada

alat

ukur

atau

instrument

pengukuran

yang

dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaannya,

sehingga

diperlukan

alat

ukur/

instrument/tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; d. mengoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f.

membina

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

dan/atau

kelurahan; dan g. melaksanakan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi

ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat


78

79

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang/Seksi yang ada di Kecamatan Bandung

Kidul

dan

selanjutnya

dapat

diakumulasi

untuk

mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan. Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi : 1.

Bidang Tugas Umum Pemerintahan/sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2.

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3.

Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang/Kasi (pembagi)

4.

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan/Kelurahan

5.

Satuan Indikator Kinerja

6.

Capaian Kinerja Tahun berkenaan

7.

Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja

8.

perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)

9.

Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)

10. Penjumlahan seluruh bidang/Kasi (∑ Seluruh bidang) 11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas/seksi yang di ukur


79

80

Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:


80

81

Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan BIDANG TUGAS / KASI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

2.Perekonomian,

Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

(2)

kemasyarakatan

(3)

1. Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi 2. % RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan

4

3. % Pelayanan adm. Pertanahan

4

4. % surat keterangan ahli waris tepat waktu

4

5. Jumlah UKM yang terbina

9

6. % hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan

9

7.

9

SATUAN

CAPAIAN

PENGUKURAN KINERJA

(4)

(5)

(6)

(7) = 6/4

Reses Dewan) % Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

9

9. % RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh

9

RW se Kecamatan Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih

CAPAIAN KINERJA (8) = 7/3

(9) = ∑ tiap bidang

4

8. % RW se Kecamatan yang terbina melalui program RW Asri Ramah Lingkungan

10.

3.Pendidikan dan

TARGET

(jml Indikator tiap Bidang)

(1)

1.Pemerintahan

NILAI PEMBAGI

9

11. Jumlah Sumur Resapan

9

12. Jumlah Lubang Resapan Biopori

9

13. Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam

9

14. % LPM Aktif

9

15. % Rumah kumuh yang menerima bantuan

9

16. % Rumah ibadah yang menerima bantuan

9

17. % lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif

9


81

82

BIDANG TUGAS / KASI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET

SATUAN

CAPAIAN

PENGUKURAN KINERJA

(4)

(5)

(6)

(7) = 6/4

(jml Indikator tiap Bidang)

(1)

(2)

(3)

18. % TP-PKK aktif se kecamatan

9

19. % posyandu aktif se Kecamatan

9

20. % Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif

9

21. Fasilitasi keg Bidang seni Budaya

9

22. Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi

9

4.ketentraman dan 23. % Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam ketertiban

24.

5. pelayanan

NILAI PEMBAGI

masyarakat Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah

(8) = 7/3

(9) = ∑ tiap bidang

7 7

25. % PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau

7

26. % PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau

7

27. % Peningkatan Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,

7

28. % Anggota Linmas Aktif

7

29. % Anggota Satwankar Aktif

7

30. % Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai

2

31.

2

SOP) % Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)

CAPAIAN KINERJA

* Total Kinerja 5 (Lima) Bidang Tugas / Seksi ∑ seluruh bidang ** Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan = baris * / Jumlah Bidang Kolom 1 di kali 100 %

Penjelasan Pengisian Instrumen Pengukuran Kinerja TUP Kecamatan Bojongloa Kidul


82

83

Kolom 1

Diisi Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2

Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3

Diisi Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi

4

Diisi Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan

5

Diisi Satuan Indikator Kinerja

6

Diisi Capaian Kinerja Tahun berkenaan

7

Diisi Hasil perbandingan capaian pada kolom 6 dengan target pada kolom 4 ( = 6/4)

8

Diisi Hasil perbadingan capaian kinerja pada kolom 7 dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP) pada kolom 3 (= 7/3)

9

Diisi Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)

*

Diiisi hasil penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang)

**

Diisi hasil perbadingan ∑ Seluruh bidang pada baris * dengan jumlah Bidang Tugas yang di ukur pada kolom 1 dikali 100%


83

84

Berdasarkan

uraian

Tabel

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota

Bandung

2013-2018

tersebut

diatas

dapat

menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan

dengan

(kuantitatif

maupun

target

capaian

kualitatif)

kinerja

yang

terukur

direncanakan

pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran

berbentuk

memperhatikan eksternal

strategi

faktor-faktor

yang

dan

kebijakan

lingkungan

mendukung

dan

dengan

internal

dan

menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi kecamatan, yang diuraikan ke dalam arah


84

85

kebijaksanaan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu. Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Untuk

memperoleh

rumusan

strategi

dan

kebijakan

berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut : 4.3.1. Analisis SWOT Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) a.

Kekuatan/Strenght (S) 1) Adanya Sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung 2) Adanya komitmen dari seluruh anggota organisasi

dalam

mewujudkan

tujuan

organisasi.


85

86

3) Adanya

pelimpahan

urusan

sebagian

Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan

Lurah

sesuai

Peraturan

Walikota

Bandung Nomor 870 Tahun 2011. 4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan daerah. 6) Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi

dalam

melaksanakan

tugas

pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. 7) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung. b.

Kelemahan/Weakness (W) 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur publik

dalam yang

banyaknya

pelaksanaan

ditandai

keluhan

pelayanan

dengan

masyarakat

masih yang

berdampak pada penyelenggaraan sistem


86

87

administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien. 2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota. 3) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan

daerah

yang

terhadap

efektivitas

berimplikasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 4) Belum

optimalnya

pengintegrasian

dan

sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam

mendukung

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 5) Belum

optimalnya

implementasi

dan

perencanaan,

evaluasi

kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6) Belum

optimalnya

internal

sistem

dalam

pengendalian

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang/Opportunity (O) 1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi kemudahan

informasi

yang

alternatif

memberikan sistem

dan


87

88

manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2) Keberadaan

Tol

Cipularang

telah

mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara JakartaBandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang. 3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. 4) Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang

ramah

tamah

dan

kearifan

lokal

budaya sunda menjadikan kota Bandung mempunyai

daya

tarik

tersendiri

bagi

wisatawan lokal maupun asing. 5) Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena

kota

Bandung

terkenal

dengan


88

89

perguruan

tinggi

baik

negeri

maupun

swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional

atau

bahkan

di

tingkat

internasional. Selain itu pula perkembangan pusat perdagangan khususnya factory outlet dan

wisata

unggulan

kuliner

karena

yang

merupakan

mengundang

minat

pendatang baik dari Jakarta maupun dari daerah

lain

khususnya

untuk

waktu

menghabiskan

akhir

pekan

yang

memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kota Bandung. b. Ancaman/Treaths (T) 1) Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung pribadi

mengutamakan

atau

kelompok

kepentingan

telah

merubah

tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni

dan

persahabatan

persaudaraaan

menjadi

serta

masyarakat

yang

radikal progresif telah menimbulkan konflik yang

sangat

meresahkan,

sehingga

mengganggu stabilitas politik dan ekonomi,


89

90

hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif. 2) Menurunnya

tingkat

kepercayaan

masyarakat terhadap aparatur pemerintah. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban. 4) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai

mata

uang

mempengaruhi

dalam

stabilitas

negeri

dan

pertumbuhan

ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas

perdagangan

dan

lemahnya

sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang

sendi-sendi

perekonomian

di

Kota Bandung sebagai kota jasa. 5) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya

laju

urbanisasi

yang

dapat

memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung. 6) Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung,

merupakan

akibat

langsung

konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

90

91

dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming) Tabel Identifikasi Lingkungan Strategis INTERNAL

EKSTERNAL

1

2

KEKUATAN (STRENGHTS)

PELUANG (OPPORTUNITIES)

 Adanya Sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung  Adanya komitmen dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.  Adanya pelimpahan urusan sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah sesuai Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011.  Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.  Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.  Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.  Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.











Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara JakartaBandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah dan kearifan lokal budaya sunda menjadikan kota Bandung mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula perkembangan pusat perdagangan khususnya factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan.


91

92

1

2

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)

 Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.  Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota.  Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraaan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.  Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.  Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Bandung sebagai kota jasa.  Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung.  Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming)

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal

diberikan

pembobotan

dan

rating

untuk

mendapatkan scoring masing-masing faktor yang dituangkan dalam

Kesimpulan

Analisis

Faktor

Internal

(KAFI)

dan


92

93

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFI) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Tabel KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI) NO

FAKTOR INTERNAL STRATEGIS

BOBOT RATING

SKOR

KESIMPULAN PRIORITAS

I

KEKUATAN 1.

 Adanya Sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung

2.

 Adanya komitmen dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

3.

 Adanya pelimpahan urusan sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah sesuai Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011

4.

 Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

5.

10

4

40

6

2

12

9

3

27

IV

10

3

30

III

 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.

8

3

24

V

6.

 Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

6

2

12

7.

 Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.

7

3

21

8

4

32

KELEMAHAN 1.

 Belum optimalnya kualitas Sumber Daya

II

Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.


93

94

NO

FAKTOR INTERNAL STRATEGIS

2.

 Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota.

3.

4.

BOBOT RATING

SKOR

6

2

12

 Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8

3

24

 Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8

2

16

8

2

16

6

2

12

5.

 Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

6.

 Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TOTAL


VI

100

Tabel KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE) NO

FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS

BOBOT RATING

SKOR


I

PELUANG 1.



Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

15

4

60

2.



Keberadaan Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta-Bandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan

10

3

30


94

95

NO


BOBOT RATING

SKOR


wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang. 3.

4.

5.



Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

10

4

40

II



Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah dan kearifan lokal budaya sunda menjadikan kota Bandung mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing.

10

3

30

V



Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula perkembangan pusat perdagangan khususnya factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan.

10

3

30

VI

ANCAMAN 1.

 Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraaan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.

10

2

20

2.

 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

10

4

40

III

3.

 Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional

10

4

40

IV


95

96

NO


BOBOT RATING

SKOR


menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendisendi perekonomian di Kota Bandung sebagai kota jasa. 4.

 Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung.

5.

 Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (global warming) TOTAL

5

3

15

10

3

30

100

4.3.2. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal

dan

eksternal

yang

diperkirakan

akan

berpengaruh terhadap pencapaian visi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut: 1.

Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O) a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan

memanfaatkan

perkembangan

ilmu


96

97

pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka

mendukung

kinerja

manajemen

pemerintahan daerah. b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah

melalui

pelaksanaan

urusan

pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah. d. Meningkatkan Anggaran

pendayagunaan

Pendapatan

dan

pemanfaatan

Belanja Daerah

(APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah. e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen mendorong

anggota kinerja

organisasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah.


97

98

g. Mengembangkan

sistem

informasi

yang

mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan. 2.

Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T) a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah,

penguatan produk

lokal serta pengembangan inovasi

sistem

pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. b. Pengembangan

infrastruktur

kota

yang

berbasis lingkungan. 3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O) a.

Reformasi daerah

manajemen

dalam

rangka

keuangan

dan

mewujudkan

aset

sistem

anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi

kelembagaan,

kewenangan,

SOP, penerapan standar pelayanan minimal


98

99

dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. 4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T) a.

Perbaikan dilakukan

manajemen melalui

pelayanan

reformasi

publik

birokrasi

dan

pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan,

kewenangan,

strategi

dan

sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. b. Upaya dalam

peningkatan pembangunan

partisipasi

masyarakat

melalui

pembuatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui

implementasi

transparansi,

akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Dalam

rangka

dilaksanakan Bandung

penentuan

guna

Kidul

strategi

mewujudkan

Kota

Bandung,

yang

visi

akan

Kecamatan

maka

perlu

mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan


99

100

dilaksanakan

sebagaimana tercantum pada tabel

berikut ini. Tabel MATRIK SWOT RANKING KEKUATAN (S) KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR   INTERNAL (KAFI) 

SDM cukup memadai. komitmen yang kuat Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah Adanya peningkatan APBD setiap tahunnya. Sarana dan prasarana memadai Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi Adanya penerapan teknologi informasi

  

KESIMPULAN



ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE) RANKING PELUANG (O)  Perkembangan IPTEK  Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas  Peningkatan aktivitas perekonomian  Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman.  Bandung sebagai pusat pendidikan  Bandung terkenal dengan keberadaan perguruan tinggi terkenal. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.

RANKING TANTANGAN (T)

RANKING KELEMAHAN (W)  Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur  Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan  Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.  Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya  Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan  Belum optimalnya sistem pengendalian internal

ASUMSI STRATEGI : S-O  Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.  Meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi  Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan.  Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD  Mendayagunakan sarana dan prasarana  Meningkatkan inovasi dan kreativitas.  Mengembangkan sistem informasi ASUMSI STRATEGI : S-T

 Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif.



Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus

ASUMSI STRATEGI : W-O 



Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik

ASUMSI STRATEGI : W-T 

Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan


100

101

 Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia  Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung.  Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban  Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali.



meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.



sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam periode 2014-2018, sebagaimana tabel berikut ini:

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Sasaran 1. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Strategi Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam pelaksanaan

Kebijakan Meningkatkan Peran kecamatan dan kelurahan


101

102

Sasaran

Strategi

Kebijakan

serta pengendalian dan pengawasan pelayanan publik 3. Meningkatnya

Efektifitas Kinerja Aparatur

4. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Kecamatan 5. Meningkatnya

akuntabilitas keuangan Kecamatan

Berdasarkan

strategi

Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis agar tercapai efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

Meningkatkan kapasitas dan pembinaan apratur

Memantapkan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam rangka optimalisasi akuntabilitas kinerja dan keuangan kecamatan

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan kecamatan

dan

kebijakan

yang

dirumuskan

Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.


102

103

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2014-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.


103

104

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Di

dalam

melaksanakan

Program

dan

kegiatan

pembangunan maka Kecamatan Bandung Kidul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: I. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018

104

105

8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan

bahan

bacaan

&

peraturan

perundang-

undangan. 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan mebeulair 3. Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 5. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional III. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian KORPRI 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pembinaan Kinerja Aparatur


105

106

V. Program:

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. VI. Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : 1. Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan. 2. Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan. 3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 4. Peningkatan

kualitas

penanganan

ketentraman

dan

ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 5. Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan. 6. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan rencana program. Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang akan


106

107

dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel berikut:


107

108

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e

Program dan kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Meningkat kan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan

1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan

1.Indeks Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul

30

Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

2. Meningkatnya kinerja penyelnggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

2.Capaian Kinerja 30.01 Fasilitasi Tugas Umum Peningkatan Pemerintahan Perekonomi an Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Data Indikator Kinerja Capaian Program pada tahun (Outcome) dan Awal Kegiatan Perenca(Output) naan (6)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tar Rp get

Tahun-5

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14))

(15)

(16)

(17)

-

2,68

3.088.340

2,85

3.525.214

2,90

3.877.735,4

3,10

3,20

4.692.060,23

4.265.508,94

(18)

1. Jumlah UKM yang terbina


108

(19)

Unit Kerja Penang gung jawab

Lokasi

(20)

(21)

Kec. Bandung Kidul & kel


109

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e 30.02

30.03


Data Indikator Kinerja Capaian Program pada tahun (Outcome) dan Awal Kegiatan Perenca(Output) naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tar get

Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get

Tahun-5 Rp

Target

Rp


Unit Kerja Penang Lokasi gung jawab

Fasilitasi Peningkatan Kualitas kehidupan masyarakat kecamatan dan kelurahan

1. % LPM Aktif

Kec.

2. % lembaga keagamaan yang aktif 3. % TP.PKK aktif 4. % TP.PKK aktif 5. % Posyandu aktif 6. % Karang Taruna aktif 7. Fasilitasi kegiatan seni dan budaya 8 Fasilitasi Keg Bidang olahraga dan prsetasi

Bandung Bandung Kidul & Kidul & kel kel

Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup kecamatan dan kelurahan

1. % hasil musrenbang yang direalisasi 2. % drainage jalan protokol dalam kondisi baik


109

Kec.

110

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e




Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get

Tahun-5 Rp

Target

Rp


3. % RW yang terbina melalui program RW Asri 4. % RW yang melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat 5. Jumlah sungai dan anak sungai yang telah dilakukan progrsm Kali Bersih 6. Jumlah sumur resapan 7. Jumlah lubang resapan biopori 8. Jumlah pohon pelindung/ produktif yang ditanam




110


111

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e

30.04


Peningkatan kualitas ketentraman dan keteriban



Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get

Tahun-5 Rp

Target

Rp


1. % penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban 2. Penurunan jumlah PKL di Zona merah 3. Penurunan jumlah PKL di Zona kunig dan hijau 4. %PKL tertata di zona kuning dan hijau 5. % peningkatan pelaksanaan jumsih 6. % anggota Linmas aktif 7. % anggota satwankar aktif


111


Lokasi

Kec. Bandung Kidul

Kec. Bandung Kidul

112

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e



30.05

Fasilitasi peningkatan pemerintaha n umum kecamatan dan kelurahan

1. Jumlah kelurahan tertib administrasi 2. % RW dan RT tertib administrasi 3. % pelayanan administrasi pertanahan 4. % surat keterangan ahli waris tepat waktu

30.07

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

1. % Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu pelayanan (sesuai SOP) 2. % pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu


Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get

Tahun-5 Rp

Target

Rp



112


Lokasi

Kec. Bdg Kidul & kel


113

Tujuan

2.Meningkat kan efektifitas kinerja aparatur

3.Meningkat kan akuntabilitas kinerja Kecama-tan Bandung Kidul

Sasaran

3. Meningkatnya efektifitas kinerja aoaratur

Indikator Sasaran

Rata-rata capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

K o d e


05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur

05.04

Kegiatan: Pembinaan Kinerja Aparatur

06

Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandung Kidul

5. Meningkatnya akuntabilitas keuangan

Opini keuangan 06.01 Kegiatan : Kecamatan Penyusunan Bandung Kidul Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja



Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Target

70

74.000

75

81.400

80

89.540

85

98.494

91

108.343

61,75

20.000

63,1

22.000

65,1

24.200

70,1

26.620

75,1

29.282

Rp


Unit Kerja Penang Lokasi gung jawab Kec. Bdg Kidul & kel


113


114

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e


Bantuan RW



Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Target

Rp

-

-

34

3.400.000

34

3.740.000

34

4.114.000

34

5.525.400

Kel seKec. Bdg Kidul


-

-

4

400.000

4

440.000

4

484.000

4

532.400



- Program Keagamaan - Program Kesejahteraan, kebahagiaan & ketentraman - Program Keamanan - Program Ketertiban - Program Kenyamanan - Program Keindahan - Program Kebersihan - Program Kesehatan Bantuan TP. PKK Kelurahan


- Program P4 - Program Gotongroyong - Program Pangan - Program Sandang


114

115

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e




Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get

Tahun-5 Rp

Target

Rp


- Program Perumahan & tatalaksana rumah tangga - Program Pendidikan & keterampilan - Program Kesehatan - Program Mengembang kan kehidupan berkoperasi - Program Kelestarian Lingkungan Hidup - Program Perencanaan Sehat Bantuan LPM Kelurahan

-

-

4

400.000

4

440.000

4

484.000

4

532.400

- Program Perencanaan pembangunan - Program Usaha ekonomi produktif


115


Lokasi



Keel

Keel

Se- Kec Bdg Kidul

Se- Kec Bdg Kidul

116

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e




Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get

Tahun-5 Rp

Target

Rp


- Program Pengabdian Masyarakat - Program Sarana prasarana % lingkungan hidup Bantuan Karang Taruna Kelurahan

-

-

4

400.000

4

440.000

4

484.000

4

532.400

- Bidang Kesekretariatan - Bidang Usaha kesejahteraan Sosial - Bidang Pendidikan & Pelatihan - Bidang Keagamaan - Bidang Pengabdian masyarakat - Bidang Pemberdayaan wanita


116


Lokasi

Kel. Se Kec. Bdg Kidul

Kel. Se Kec. Bdg Kidul

Kel. Se Kec. Bdg Kdl

Kel. Se Kec. Bdg Kdl

117

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e




Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get


Tahun-5 Rp

Target

Rp

- Bidang Pemuda dan Olahraga - Bidang Seni budaya 01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Unit Kerja Penang Lokasi gung jawab Kel sekec Bdg Kidul

589.510

648.461

713.307,1

784.637,81

863.101,591

Kegiatan : 01.02 - Penyediaan jasa komunikasi 01.08 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.09 - Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja 01.10 - Penyediaan alat tulis kantor 01.11 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


117

118

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e




Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get


Tahun-5 Rp

Target

Rp

01.12 - Penyediaan Komponen instalasi listrik 01.13 - Penyediaan peralatan dan perlengapan kantor 01.14 - Penyediaan peralatan rumah tangga 01.15 - Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundangundangan 01.17 - Penyediaan makanan dan minuman 01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.174.250

1.291.675

1.420.842,5

1.562.926,75

1.719.219,425


118


Lokasi

119

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e




Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Target

Rp

50

73.500

50

80.850

50

88.935

50

97.828

50

107.610


Kegiatan : 02.05 - Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 02.10 -Pengadaan mebeulair 02.12 -Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 02.24 -Pemeliharaan rutin berkala/ kendaraan dinas 02.22 -Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.42 -Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

50

Kegiatan : 03.02 - Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapan nya


119


Lokasi

120

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

K o d e




Rp

Tahun-2 Tar get

Rp

Tahun-3 Tar get

Rp

Tahun-4 Tar get


Tahun-5 Rp

Target

Rp

03.05 -Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu JUMLAH

5.019.600

10.249.600

11.274.560

12.402.016

13.642.217,6


120


Lokasi

121

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANDUNG KIDUL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator

kinerja

pada

Kecamatan

Bandung

kidul

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan RPJMD yaitu

meningkatkan

akuntabilitas

dan

kualitas

pengelolaan

administrasi pemerintah kota. Untuk lebih rinci, indikator kinerja beserta target yang ditetapkan setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu : Tabel 6.1 Indikator Kinerja pada Kecamatan Bandung Kidul Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

SASARAN

Indikator

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan

Indeks Peayanan Kecamatan Bandung Kidul

2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

Meningkatnya kinerja penyelnggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan

Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

-

2,68

2,85

2,90

3,10

3,20

3,20

0.7

0.75

0.8

0.9

1

1


121

122

No

SASARAN

Indikator

Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2013

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Cukup Cukup / 70 / 75

Baik / 80

Baik / 85

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Meningkatnya efektifitas kinerja aoaratur

Rata-rata capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) se Kecamatan

-

4.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandung Kidul

-

61,75

63,1

65,1

70,1

75,1

75,1

5.

Meningkatnya akuntabilitas keuangan

Opini keuangan Kecamatan Bandung Kidul

-

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

3

Sangat Sangat Baik Baik / / 91 91


122

123

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bandung Kidul, disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatankegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun (2013–2018). Hal ini berarti bahwa dalam pengajuan setiap kegiatan, baik yang bersifat rutin

maupun

pembangunan,

harus

disesuaikan

dengan

perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan setiap tahunnya. Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kidul ini, berisi tentang Kebijakan yang menjadi prioritas, yang dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota

Bandung.

Dalam

penyusunannya,

didasarkan

kepada

pendekatan-pendekatan strategis yang menyangkut nilai-nilai dan lingkungan

strategis, yang

dimungkinkan

memiliki

pengaruh

terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul.


123

124

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Akhirnya kesungguhan dari semua pihak dengan komitmen yang

tinggi

untuk

melaksanakan

agenda-agenda

kegiatan

Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul, akan sangat membantu dan menentukan bagi keberhasilannya.

CAMAT BANDUNG KIDUL,

Drs. YAYAN KARYANA, M.Pd PEMBINA 19590521 198101 1 001


124

BAB I PENDAHULUAN. Paradigma Pemerintah Daerah yang mengacu kepada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan

Recommend Documents