BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing.
Hampir semua agama besar di dunia memiliki pengikut di Indonesia, namun Islam merupakan agama yang paling besar penganutnya di negeri yang berdasarkan Pancasila ini. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara muslim terbesar di dunia saat ini. Agama Islam pada awalnya lahir dan berkembang pada abad ke-7 di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab dan wilayah Timur Tengah.
Agama Islam mengajarkan bahwa ada lima dasar utama, atau yang dikenal dengan Rukun Islam. Rukun Islam ada lima yaitu Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. Jadi, Haji merupakan Rukun Islam yang kelima, melaksanakan Haji merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang memiliki kemampuan.1 Ini dapat kita lihat pada tingginya minat jamaah Haji asal Indonesia untuk melaksanakan Rukun Islam yang kelima ini. Tidak dapat dipungkiri ibadah Haji merupakan sebuah panggilan hati bagi setiap umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, kuota Haji per tahun selalu 1
Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, Tanya Jawab tentang Rukun Islam, IAIN, Sumatera Utara, 2003, hlm.23
2
meningkat dikarenakan keinginan bagi umat muslim ditanah air sangat tinggi untuk menunaikan ibadah Haji. Selalu saja setiap tahun pemerintah atau Biro perjalanan Haji dibuat sibuk dengan tingginya angka peminat Haji. Maka tidak jarang di berbagai kesempatan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) memberikan kuota yang lebih besar terhadap jamaah asal Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, kadang kala dilakukan pula pengurangan dikarenakan kelebihan kuota sehingga jamaah yang ingin berangkat terpaksa ditunda sampai tahun berikutnya.
Sejak zaman kesultanan Islam dahulu sudah tercatat adanya jamaah Haji dari wilayah nusantara ini, meskipun dalam jumlah yang masih kecil. Perjalanan Haji pada waktu itu terkait dengan telah meluasnya transportasi laut berupa kapal layar yang mengandalkan perputaran angin dan perubahan musim. Beberapa kota pelabuhan di pesisir kepulauan nusantara memang dikenal sebagai bandar perdagangan, bukan hanya untuk kepentingan penduduk pulau tersebut, tetapi juga untuk keperluan antar pulau, bahkan antar dunia. Bandar-bandar nusantara memang merupakan mata rantai penghubung bagi para pedagang Cina , India, Arab dan Persia.
Keberangkatan umat Islam Indonesia ke tanah suci Makkah tidak terhenti dengan dijajahnya negeri ini oleh kolonialis Belanda. Bahkan, jumlah jamaah Haji Indonesia bertambah terutama dengan digunakannya kapal laut yang menggunakan mesin uap hingga masa perjalanan menjadi lebih nyaman dan singkat.
Kenyataan ini menuntut pemerintah kolonialis Belanda membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur berbagai aspek pelaksanaan ibadah Haji, baik
3
ketika ditanah air atau ketika mereka berada diluar negeri. Untuk mengurus segala urusan tentang jamaah Haji pribumi ini, pemerintah kolonialis Belanda mendirikan konsul di Jeddah.2
Upaya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan manajemen Penyelenggaraan ibadah Haji ini semakin digiatkan ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya. Berbagai peraturan perundang-undangan disahkan dan seperangkat peraturan
organik
dirumuskan
untuk
menjadi
panduan
bagi
pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah Haji tersebut. Akhirnya, setelah reformasi bergulir, sebuah undang-undang baru yang lebih integral dan komprehensif mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 ini menetapkan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah sehingga jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam.
Selanjutnya ditegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri. Menteri disini dimaksudkan adalah yang ruang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi bidang Agama, yakni Menteri Agama. Mengingat bahwa penyelenggaraan ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah, maka 2
Salah satu produk legislasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang cukup berpengaruh adalah Pelgrims-Ordonantie (Ordonansi Haji), Staatsblaad tahun 1992 Nomor 698, yang terus berlaku dalam periode kemerdekaan, dan baru dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.
4
ini masuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara menurut E. Utrecht adalah hukum mengenai hubungan antara alat perlengkapan negara dengan perorangan.3
Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah Haji, pemerintah Indonesia mengacu pada tiga asas sebagai dasar dari penyelenggaraan ibadah Haji.
Pertama adalah “asas profesionalisme” yang telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan pengelolaan ibadah Haji yang di kelola secara profesional dengan jalan mempertimbangkan dan memilih calon penyelenggara Haji sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang di dimiliki oleh setiap penyelenggara ibadah Haji tersebut. Kedua “asas akuntabilitas dengan prinsip nirbala” yang telah di jalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan ibadah Haji yang di kelola secara akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah Haji dengan prinsip nirbala yang berarti bahwa penyelenggaraan ibadah Haji di lakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan. Dan ketiga “asas keadilan” yang telah di jalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan ibadah Haji yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah Haji.4
Didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dibunyikan sebagai berikut : “Pendaftaran jamaah Haji dilakukan dipanitia penyelenggaraan 3
E. Utrecht, “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”, Ichtiar, Jakarta, 1961, hlm. 21 Kementerian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, hlm. 22 4
5
ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan yang telah memenuhi persyaratan”, selanjutnya pada pasal 26 ayat (2) dibunyikan sebagai berikut : “Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftar diatur dalam peraturan Menteri”. Sedangkan pada pasal 28 ayat (1) dibunyikan sebagai berikut : “Menteri menetapkan kuota nasional, kuota Haji khusus, dan kuota Haji Provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan professional”, Ayat (3) dibunyikan sebagai berikut, “Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi pada hari pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional”.
Kemudian di dalam keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuota Haji Nasional tahun 1434 H/2013 M, menjelaskan bahwa adanya perubahan kuota Haji nasional 1434 H/2013 M. Menimbang dengan adanya pengurangan kuota sebanyak 20% (dua puluh persen) dari 211.000 (Dua Ratus Sebelas Ribu) dengan surat Menteri Haji tanggal 22 rajab 1434 H. Yang salah satunya dibunyikan sebagai berikut : “Menetapkan kuota Haji nasional tahun 1434H/2013M sebanyak 168.800 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus) orang yang terdiri dari kuota Haji reguler sebanyak 152.200 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus) orang dan kuota Haji khusus sebanyak 13.600 (Tiga belas Ribu Enam Ratus) orang ditetapkan”.
Ini juga didukung dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji, menyangkut hal ini dalam pasal 1 dibunyikan sebagai berikut : “Pendaftaran jamaah Haji dilakukan 6
sepanjang tahun dengan prinsip pelayanan keberangkatan sesuai dengan nomor urut pendaftaran (nomor porsi)”.
Ini merupakan kelemahan dari (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010) pasal 1, ketentuan ini akan menyebabkan penumpukan pendaftar calon jamaah Haji. Sehingga menimbulkan keresahan disetiap jamaah yang akan mendaftar maupun yang telah mendaftarkan diri untuk pemberangkatan Haji. Untuk itu Pemerintah dinilai perlu untuk merevisi aturan yang terkait dengan permasalahan pendaftaran dan penetapan kuota secara tepat agar tidak terjadi penumpukan pendaftar calon jama`ah.
Bagi jamaah Haji di Indonesia, pendaftaran untuk melaksanakan ibadah Haji dilakukan melalui kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota asal masingmasing calon jama`ah Haji. Hal ini berlaku untuk semua program Haji, baik itu program Haji regular, ONHplus maupun program Haji khusus. Meskipun pada kenyataannya yang mengurus adalah travel ONHplus atau kelompok bimbingan ibadah Haji (KBIH) namun tetap dilakukan pendaftaran melalui Kementerian Agama. Pada dasarnya, mekanisme pendaftaran Haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama dimaksudkan untuk menertibkan dan memudahkan sistem administrasi yang akan dilakukan. Dengan mekanisme yang dibuat oleh Pemerintah seperti yang diungkapkan sebelumnya justru menimbulkan kekhawatiran bagi calon jamaah, sehingga mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah Haji. Akhirnya terjadi penumpukan pendaftar, yang semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Awalnya mekanisme itu berjalan lancar artinya pendaftaran tahun ini 7
pada tahun berikutnya berangkat, tapi mekanisme itu hanya berjalan 2 tahun saja. Pada tahun 3, masa tunda keberangkatan jamaah Haji menjadi 3 sampai 4 tahun, dan akhirnya sekarang ini masa tunda keberangkatan Haji sampai 7 sampai 8 tahun yang akan datang ini berarti semakin hari masa tunda itu akan semakin lama.5
Kondisi yang demikian telah menimbulkan keresahan yang makin meluas bagi masyarakat Indonesia yang akan menunaikan ibadah Haji kondisi itu juga menimbulkan beban kejiwaan, khususnya bagi masyarakat yang sudah usia lanjut dan baru mempunyai kemampuan biaya untuk menunaikan Ibadah Haji karena mereka berpikir semakin tahun usia semakin tua kalau tertunda sampai 7 sampai 8 tahunan apakah kiranya kesehatannya masih baik atau bahkan masih sempat berangkat karena faktor kesehatan. Secara sederhana, adanya masa tunggu yang lama itu menambah beban psikologis yang bisa membuat orang stress.
Jika itu sampai terjadi, maka akan menimbulkan kekecewaan dikalangan calon jamaah yang telah mengantri dari beberapa tahun yang lalu. Saat ini jumlah jamaah kota Solok yang mengantri terhitung dari tahun 1434 M/2013 H sampai 1445 M/2024 H berjumlah 1.328 orang jamaah, rata-rata per tahun 100 orang jamaah yang mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok.6
Keputusan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi kuota Haji Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen) tentu berpengaruh terhadap pemberangkatan jamaah 5
http://www.hukum.ums.ac.id/berita/baca/hol17806/sistem, penyelenggaraan haji perlu diperbaiki manajemennya, diakses 25 juli 2013. 6 Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Elta Suriati, S.Pd. I (Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok) Senin, Tanggal 18 November 2013, jam 10.00 Wib, di kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok
8
Haji di kota Solok dan perlu segera diantisipasi, selain negosiasi agar kuota tetap dipertahankan atau minimal tidak sampai 20% (dua puluh persen) pemotongannya. Pemerintah juga didesak agar menjelaskan mekanisme cara penentuan siapa saja calon jamaah Haji yang diberangkatkan tahun ini dan siapa pula yang ditunda pemberangkatannya tahun berikutnya.7 Disamping persoalan teknis seperti itu, yang perlu ditegaskan pemerintah adalah penyelesaian penumpukan pendaftar calon jamaah Haji, bahwa seluruh kuota yang ada harus diberikan kepada calon jamaah yang sudah resmi terdaftar. Dalam artian jangan ada rombongan pejabat pemerintah yang membawa rombongan keluarga, famili, teman atau kerabat lainnya.8
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan Proses Penyelesaian Penumpukan Pendaftar Keberangkatan mengambil judul “Proses Calon Jamaah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok) Solok)””.
B. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
1. Apakah Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan pendaftar keberangkatan calon jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Solok. 7
http://m.suaramerdeka/beritaaktual/beritahaji/Pengurangan kuota haji, mekanisme harus jelas, diakses Rabu 11 September 2013. 8 Ibid
9
2. Instrumen hukum apa yang dipergunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kota
Solok
dalam
penyelesaian
penumpukan
pendaftar
keberangkatan calon jamaah.
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan pendaftar keberangkatan calon jama`ah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2. Untuk mengetahui instrumen hukum yang dipergunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok dalam penyelesaian penumpukan pendaftar keberangkatan calon jama`ah dalam penyelenggaraan ibadah Haji.
.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoretis
10
a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya pada Hukum Administrasi yaitu berkenaan
dengan
Proses
Penyelesaian
Penumpukan
Pendaftar
Keberangkatan Calon Jama`ah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (studi kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok)
2. Manfaat Praktis
a.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pendukung kepentingan yaitu Kementerian Agama Kota Solok, Pemerintah dan Masyarakat.
b.
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat Konstruktif Akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan Proses Penyelesaian Penumpukan Keberangkatan Calon Jamaah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
E. Metode Penelitian
Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkahlangkah sbagai berikut
1. Metode Pendekatan 11
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal
approach) atau pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan
dengan
melihat
dan
mengkaji
bagaimana
suatu
aturan
diimplementasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan Proses Penyelesaian Penumpukan Pendaftar Keberangkatan Calon Jamaah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan perkataan lain, pendekatan yuridissosiologis akan melihat bagaimana penerapan hukum dalam permasalahan yang diteliti.
2 Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara faktual objek penelitian secara sistematis yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.9
3 Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Data itu berupa : Hasil wawancara penulis dengan Kepala dan Jajaran Biro Haji Kanwil Kemenang Kota Solok, dokumen pemberitaan Haji dan Prosedurnya.
9
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 42
12
b. Data Sekunder
Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa :
1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat,
memiliki
kekuatan
hukum
serta
dikeluarkan
atau
dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada kaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undangundang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2009 jo Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji c. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji. d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuota Haji 1434H/2013M.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang 13
ditulis para sarjana, literatur-literatur seminar, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain. 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. 4. Alat/Tekhnik Pengumpulan Data
a. Studi
dokumen
dipergunakan mempelajari
yaitu
dalam
tekhnik
penelitian
bahan-bahan
pengumpulan kepustakaan
kepustakaan
data yaitu
yang dengan
dan literature
yang
berkaitan dengan penelitian ini. b. Wawancara
Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan penentuan
wawancara
secara
semi-terstruktural.
Tekhnik
responden dilakukan dengan metode purposive
sampling, wawancara dilakukan dengan para pihak yang berkompeten ini diantaranya sebagai berikut :
1. Drs. H. M. Nasir, Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok sekaligus merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umrah. 2. Hj. Elta Suriati, S.Pd. I, Selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok.
14
3. Adriyanti, S.Sos, Selaku Staf dan Operator Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok. 4. Ibrahim, Selaku Staf Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok. 5. Kaisum, S.Ag, Selaku Penyuluh Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Solok.
3. Analisis Data
Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara yuridis kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berwujud kata-kata.10
BAB II 10
B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 15-16.
15
