BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, pertanian itu di identikkan dengan daerah pedesaan

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Pada umumnya, pertanian itu di identikkan dengan daerah pedesaan.

Karena pertanian di Indonesia sebagian besar hanya ditemukan pada daerah pedesaan. Eratnya kaitan antara eksistensi desa dan pertanian ini menyebabkan orang cenderung mengidentifikasikan desa dengan pertanian dan menyatakan bahwa masyarakat desa adalah petani dan petani adalah masyarakat desa. Bukan hanya itu, mayoritas masyarakat desa juga mendapatkan penghasilan dari bertani. Maka diperlukan pembangunan pertanian karena hasil ini dapat meningkatkan mutu makanan penduduk dan kesejahteraan petani. Desa sendiri menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus

urusan

pemerintahan,

kepentingan

masyarakat

setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu (Anwas,1992:34) 1. Dalam proses pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah upaya mencapai taraf petani yang lebih berkualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sekarang ini, proses pembangunan pertanian telah sampai pada tahap 1

Adiwilaga Anwas, Pengantar Ilmu Pertanian, Rineke Cipta, Jakarta: 1992. Hlm. 34

1 Universitas Sumatera Utara

yang mensyaratkan adanya partisipasi petani yang lebih besar agar tujuan pembangunan pertanian tercapai. Dalam proses pembangunan pertanian yang berhasil peranan penyuluhan pertanian sangat besar, sehingga penyuluh pertanian disebut sebagai ujung tombak pembangunan pertanian (Mardikanto, 2003:151) 2. Selain penyuluhan pemberdayaan kelompok tani juga membantu pembangunan pertanian. Ini juga dihubungkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini juga dimaksudkan juga pada petani di desa. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benarbenar memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Begitu pula dengan halnya pembangunan pertanian. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan pertanian mutlak diperlukan penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan pertanian di desa tersebut. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat atau kelompok tani diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan pembangunan desa baik pembangunan masyarakat maupun pembangunan perekonomian desa. 2

Totok Mardikanto, Redefinisi Penyuluhan, Penerbit Puspa, Jakarta : 2003. Hlm.151


Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap desa yang akan dibangunnya.Termasuk pada sektor pertanian tersebut. Akan tetapi dengan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap sektor pertanian, ternyata masih ada beberapa hal yang belum terealisasi sepenuhnya. Misalnya saja seperti hal pemberdayaan masyarakat tani. Pada saat ini, kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada sektor pertanian masih dapat dikatakan rendah. Dilihat dari tingkat pendidikan mereka yang masih rendah dan jarang memiliki pengetahuan dalam bidang pertanian yang dapat dikatakan cukup. Banyak persoalan yang dihadapi oleh para petani, mulai dari produksi, pemasaran maupun masalah sosial didalam kehidupannya seharihari. Kemampuan yang dimiliki sebagaian masyarakat tani tidak siap dengan segala kebutuhan, dimana segala sesuatu harus tersedia secara cepat dan tepat. Namun inilah kenyataan yang masih terjadi dikalangan petani, sehingga keterbelakangan dan kemiskinan masih menyelimuti kehidupan mereka. hal tersebut bukan oleh kinerja mereka yang belum maksimal, tetapi oleh karena beberapa sebab misalnya terbatasnya kesempatan mereka untuk bisa mengakses informasi tentang pertanian, kurangnya penyuluh-penyuluh tentang bagaimana mengelola lahan serta bercocok tanam yang produktif. Pemberdayaan kelompok tani atau petani merupakan konsep yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian petani. Dimana pemberdayaan kelompok tani meliputi peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani melalui


penyuluh dan pelatihan, pengembangan jaringan usaha melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi serta peningkatan peran pembinaan melalui motivasi, fasilitasi dan bimbingan teknis. Kelompok tani merupakan kelembagaan (institusi) non-formal dipedesaan yang beranggotakan petani-petani yang mempunyai kepentingan sama, yakni meningkatkan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (Kartasapoetra, 1994 : 71) 3. Menurut

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Pembinaan kelembagaan petani perlu dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan sistem agribisnis. Pembinaan kelembagaan petani juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya, serta meningkatkan kapasitas poktan dan gapoktan melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kelompok tani sangat berperan dalam menjembatani dan menterjemahkan program-program pemerintah dibidang peningkatan produksi pertanian. Dengan demikian, pembinaan kelompok tani dipedesaan merupakan hal penting dalam rangka membangkitkan, mengembangkan dinamika dan kemandirian kelompok tani di pedesaan. Dalam hal ini kelompok tani merupakan kumpulan petani-petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

3

A. G Kartasapoetra dan M. M. Sutedjo, Teknologi Pengairan Pertanian Irigasi, Bumi Aksara, Jakarta : 1994. Hlm.71


Untuk mewujudkan kelompok tani yang efektif peran pemerintah lebih kepada pihak mengembangkan kepemimpinan lokal terutama wawasan ekonomi, dan wawasan keorganisasian, karena pemimpinan tersebut telah memiliki energi sosial dan kemampuan menejemen kelompok informal dan lokal yang efektif, selain itu peran pemerintah lebih ditekankan pada pengembangan kompetensi anggota yang lebih beriorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan kepemimpinan lokal yang efektif harus memenuhi empat syarat yaitu terpercaya, kompeten, komunikatif dan memiliki komitmen kerjasama yang tinggi dalam pengembangan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggotanya secara berkeadilan serta mampu meningkatkan kinerja dan dinamika kelompok tani (Karsidi, 2001 : 23) 4. Desa Kepala Sungai terletak di daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang memiliki luas daerah 946 hektar dan terdiri dari 11 Dusun yang 3 diantaranya adalah hasil dari pemekaran. Penduduk Desa Kepala Sungai terdiri dari 5375 yang tersebar di dusun-dusun tersebut. Desa Kepala Sungai sendiri merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari sektor pertanian. Ini terlihat dari keadaan ekonomi desa yang menunjukan bahwa pendapatan penduduk Desa Kepala Sungai 88,5% berasal dari bertani dan memiliki 10 kelompok tani yang tersebar di beberapa Dusun Desa Kepala Sungai. Bahkan pemerintah desanya membuat rancangan perencanaan pembangunan desanya yang tertuang pada RPJMDes priode 2015-2020 dalam hal anggaran hampir ±30% di utamakan untuk sektor pertanian. Itu dikarenakan masyarakat 4

Ravik Karsidi, Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, Pustaka Wirausaha Muda, Bogor : 2001. Hlm.23


Desa Kepala Sungai yang sebagian besar bertani ikut turut menyumbangkan ide pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) Kepala Sungai. Selain itu, dengan adanya kegiatan pemberdayaan kelompok tani yang rutin terselenggara di Desa Kepala Sungai juga menunjukan adanya dominasi sektor pertanian di desa ini. Akan tetapi walaupun demikian sektor pertanian di Desa Kepala Sungai tidak luput dari berbagai macam kekurangan yang masih menjadi kendala untuk sektor pertanian di desa tersebut agar menjadi lebih baik demi kemajuan Desa Kepala Sungai yang masyarakatnya dominan berpenghasilan dari bertani. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang kemudian di wakili oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan seluruh kelompok tani yang ada di Desa Kepala Sungai. Lalu seperti apa kegiatan pemberdayaan kelompok tani yang di laksanakan di Di Desa Kepala Sungai? Apakah ada perubahan antara sebelum dan setelah adanya kegiatan pemberdayaan kelompok tani itu? Dan bagaimana peranan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok tani tersebut? Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Pada Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”.

1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah

di dalam penelitian ini adalah :


1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kepala Sungai? 2. Perubahan seperti apa yang terjadi setelah adanya kegiatan pemberdayaan kelompok tani di Desa Kepala Sungai?

1.3

Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak

dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kepala Sungai 2. Untuk mengetahui seperti apa perubahan yang terjadi setelah adanya kegiatan pemberdayaan kelompok tani di Desa Kepala Sungai

1.4

Manfaat Penelitian Suatu penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi

berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Ilmiah Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian yang telah di peroleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan peran Pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya.


2. Secara Praktis Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Desa dan Kelompok Tani terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintah desa. 3. Secara Akademis Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kemampuan berpikir secara ilmiah dan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakan Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP USU.

1.5

Kerangka Teori Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1998 : 37) 5, teori adalah

serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Definisi tersebut juga di perkuat oleh F.M Kerlinger (dalam Rakhmat, 2004 : 6) 6 merupakan himpunan konstruk (konsep), definisi, dan preposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Secara

umum

teori

merupakan

seperangkat

proposisi

yang

menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai 5

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta: 1989. Hlm. 37 6

J. Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya Bandung : 2004.

Hlm.6


landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih (Suyanto, 2005 : 34) 7. Menurut Nawawi (1995 : 39-40) 8 kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasanbatasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Sebagi landasan berpikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1

Peranan Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahpisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal 7

Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Altenatif Pendekatan, Prenada Media, Jakarta : 2005. Hlm.34 8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press ,Yogyakarta: 1995. Hlm.40


tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002 : 268-269) 9. Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 441) 10, unsur-unsur peranan atau role adalah: 1. Aspek dinamis dari kedudukan 2. Perangkat hak-hak dan kewajiban 3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan 4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu : 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002 : 246) 11.

9

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta : 2002. Hlm.268-269 Ibid., Hlm.441 11 Ibid., Hlm.246 10


Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individuindividu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu : 1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya 2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan menpunyai hasrat untuk melaksanakannya 3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu

melaksanakan

peranannya

sebagaimana

diharapkan

oleh

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak 4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (Soekanto, 2002 : 247) 12. Menurut Komaruddin (1994 : 768) 13, yang dimaksud peranan yaitu: 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen 2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status 3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 12 13

Ibid., Hlm.247 Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta : 1994. Hlm. 768


Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atausekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

1.5.2

Pemerintah Desa

1.5.2.1 Pengertian Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejulah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Adapun beberapa ahli yang mengemukan pendapat tentang pengertian desa itu sendiri. Misalnya seperti R.H. Unang Soenardjo (1984 : 11) 14 yang mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasanya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, 14

R.H. Unang Sunardjo, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung : 1984.

Hlm.11


memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Desa juga dapat di artikan dengan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya (Nyoman, 1982 : 27) 15. Jadi, dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di diami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau atas kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

1.5.2.2 Pemerintahan Desa Pemerintah yang merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif. Pemerintah itu sendiri adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik begitu pula dengan pemerintahan desa.

15

I Nyoman Baratha, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1982. Hlm.27


Menurut Undang-Undang No.6 Tahun2014 tentang Desa mengemukakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa adapun penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: 1. Kepastian hukum 2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan 3. Tertib kepentingan umum 4. Keterbukaan 5. Proporsionalitas 6. Profesionalitas 7. Akuntabilitas 8. Efektivitas dan efisiensi 9. Kearifan lokal 10. Keberagaman 11. Partisipatif

1.5.2.3 Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan


yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggung jawaban langsung kepada rakyat (Misdiyanti, 1993 : 47) 16. Adapun yang menjadi Pemerintah Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tersebut antara lain: 1. Kepala Desa Kepala

Desa

bertugas

menyelenggarakan

Pemerintahan

Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang: 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 4) Menetapkan Peraturan Desa 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 6) Membina kehidupan masyarakat Desa 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa 8) Membina

dan

meningkatkan

perekonomian

Desa

serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan 16

A.G Kartasapoetra dan Misdyanti, Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta : 1993.Hlm.47


11) Kesejahteraan masyarakat Desa 12) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa 13) Memanfaatkan teknologi tepat guna 14) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif 15) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilanatau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 16) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak atas : 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan 4) Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban untuk : 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa


4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib atas: 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota


3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran 4) Memberikan

dan/atau

menyebarkan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa juga di anjurkan untuk tidak melanggar apa yang dilarang seperti : 1) Merugikan kepentingan umum 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu 5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya 7) Menjadi pengurus partai politik 8) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang 9) Merangkap

jabatan

sebagai

ketua

dan/atau

anggota

Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat


Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan 10) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah 11) Melanggar sumpah/janji jabatan 12) Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Kepala Desa yang tidak menjalankan kewajibannya dan melanggar apa yang telah dilarang maka Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 2. Perangkat Desa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri atas: 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang di pimpin oleh sekertaris desa 2) Pelaksana kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun 3) Pelaksana

teknis,

yaitu

unsur

pembantu

kepala

desa

yang

melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain


Adapun persyaratan untuk menjadi perangkat desa antara lain : 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran 4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal yang dilarang untuk dilakukan perangkat desa seperti : 1) Merugikan kepentingan umum 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu 5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya 7) Menjadi pengurus partai politik 8) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang 9) Merangkap

jabatan

sebagai

ketua

dan/atau

anggota

Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan


Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan 10) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah 11) Melanggar sumpah/janji jabatan 12) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

1.5.3. Pemberdayaan Menurut Sulistiyani (2004 : 77)17 secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berbeda dengan pendapat Pranarka Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2004 : 78-79) 18 menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yangkhas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang 17

A.T. Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Jogjakarta : 2004. Hlm.77 18 Ibid., Hlm.78-79


kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” dari pada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatau reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Winarni, 1998 : 75-76) 19. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian (Winarni, 1998 : 75) 20. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untukmembangun daya, dengan 19

Tri Winarni, Memahami Pemberdyaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta : 1998. 75-76 20 Ibid., Hlm.75


cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity),

pemberdayaan

sebaliknya

harus

mengantarkan

pada

proses

kemandirian. (Winari, 1998 : 76) 21. Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah: 1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri. 2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Winarni, 1998 : 76) 22. Pemberdayaan

memiliki

makna

membangkitkan

sumber

daya,

kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003 : 43) 23. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalamkomunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilankeputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata21

Ibid., Hlm.76 Ibid., Hlm.76 23 Suparjan dan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan, Aditya Media, Yogyakarta : 2003. Hlm.43 22


pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar,

proses

ini

melihat

pentingnya

proses

ini

melihat

pentingnya

mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003 : 44) 24. Menurut Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2004 : 82) 25 pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: 1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

24 25

Ibid., Hlm.44 Sulistiyani, op.cit., Hlm.82


2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga

terbentuklah

inisiatif

dan

kemampuan

inovatif

untuk

mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004 : 83) 26.

1.5.4

Kelompok Tani Pada hakekatnya pengertian kelompok tani tidak bisa dilepaskan dari

pengertian kelompok dan petani itu sendiri. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut. Menurut Mulyana (2005 : 23) 27 kelompok pada dasarnya adalah gabungan dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mecapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu. Struktur merupakan sebuah kelompok adalah susuanan dari pola antar hubungan interen yang mendekati stabil, yang terdiri atas: 1. Suatu rangkaian status-status atau kedudukan-kedudukan para anggotanya yang hirarkis 2. Peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan status-status itu 3. Unsur-unsur

kebudayaan

(nilai-nilai),

norma-norma

yang

mempertahankan, membenarkan dan menangungkan struktur.

26

Ibid., Hlm.83 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung : 2005. Hlm.23 27


Menurut Soekanto (1986 : 35) 28 ada beberapa hal yang harus menjadi ciri kelompok yaitu setiap anggota kelompok harus sadar sebagai bagian dari kelompok ada hubungan timbal balik antara sesama anggota, dan terdapat suatu faktor yang memiliki bersama oleh para anggota sehingga hubungan diantara mereka semakin kuat. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Definisi petani menurut Anwas (1992 : 34)29 mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Sedangkan kelompok tani itu sendiri memiliki arti bahwa kelompok tani merupakan wadah komunikasi antar petani, serta wadah komunikasi antar petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi (Wahyuni, 2003 : 2)30. Kelompok tani merupakan kelembagaan (institusi) non-formal dipedesaan yang beranggotakan petani-petani yang mempunyai kepentingan yang sama, yakni meningkatkan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (Kartasapoetra, 1994 : 71) 31. Menurut Mardikanto (1993 : 110) 32 kelompok tani adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain sebagai berikut:

28

Hlm.25

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3, UI Press, Jakarta : 1986.

29

Adiwilaga Anwas, op.cit., Hlm.34 Sri Wahyuni, Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya, Jurnal Litbang Pertanian, Bogor : 2003. Hlm.2 31 A. G Kartasapoetra dan M. M. Sutedjo, op.cit., Hlm.71 32 Totok Mardikanto, op.cit., Hlm.110 30


1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok 2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani 3. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru 4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani 5. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya 6. Semakin dapat membantu efesiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri. Sedangkan alasan utama dibentuknya kelompok tani adalah : 1. Untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia 2. Dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan 3. Adanya alasan ideologis yang mewajibkan para petani untuk terikat oleh suatu Menurut Gerungan (dalam Mardikanto, 1993 : 110) 33 kelompok tani adalah suatu kesatuan yang terdiri dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif dan teratur sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. Kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran, jadi tidak secara terpaksa. Kelompok tani menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usaha tani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan kehidupannya.

33

Ibid., Hlm.110


Para anggota terbina agar berpandangan sama, berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan. Terbentuknya kelompok tani juga didasarkan oleh unsur yang mengikat kelompok tani seperti yang disebut di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yaitu : 1. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya 2. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya 3. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya 4. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan 5. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesame anggotaberdasarkan kesepakatan bersama Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani juga menyebutkan,adapun fungsi kelompok tani antara lain : 1. Kelas Belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik


2. Wahana Kerjasama: Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik diantara sesama petani dalam poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta lebih menguntungkan 3. Unit Produksi: Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Kartasapoetra (1994 : 48) 34 mengemukakan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai wadah terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan dan keterampilan serta gotong-royongan berusaha tani para anggotanya. Fungsi tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan pembelian secara bersama 2. Pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan para anggotanya 3. Mengusahakan kegiatan pemberantasan atau pengendalian hama dan penyakit secara terpadu 4. Guna kepentingan bersama berusaha memperbaiki prasarana-prasarana yang menunjang usahataninya

34

A. G Kartasapoetra dan M. M. Sutedjo, op.cit., Hlm.48


5. Guna memantapakan cara bertani dengan menyelenggarakan demonstrasi cara bercocok tanam, pembibitan dan cara mengatasi hama yang dilakukan bersama penyuluh 6. Mengadakan pengolahan hasil secara bersama agar terwujudnya kualitas yang terbaik, beragam dan mengusahakan pemasaran secara bersama agar terwujudnya harga yang seragam Secara umum penjelasan diatas merupakan fungsi manifest dari sebuah kelompok tani, sedangkan fungsi laten dari sebuah kelompok tani diantaranya : 1. Secara tidak langsung dimana interaksi antar sesama anggota kelompok tani semakin intens, sehingga muncul rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota 2. Sarana dimana petani dapat melakukan aktivitas perekonomian seperti simpan pinjam antar anggota 3. Ilmu pengetahuan petani semakin meningkat. Kelompok tani memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan petani yang berkualitas. Petani yang berkualitas dicirikan oleh adanya kemandirian dan ketangguhan dalam berusaha tani demi mencapai kesejahteraan petani dan keluarganya (Deptan, 2000 : 2) 35. Kelompok tani yang berkualitas tersebut harus memiliki gerak dan kekuatan yang dapat menentukan dan mempengaruhi perilaku kelompok dan anggota-anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok yang ingin dicapai bersama. Dalam mengintensifkan aktivitas-aktivitas kelompok tani hendaknya dijadikan sebagai media partisipasi didalam mengambil suatu keputusan mengenai kegiatan pembangunan pertanian. Salah satu faktor 35

Departemen Pertanian, Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan, Jakarta : 2000.

Hlm.2


terwujudnya kelompok tani yang efektif adalah berjalannya kepemimpinan dari pengurus kelompok yang berperan dalam suatu struktur kerja kelompok. Terjadinya dinamika kelompok sangat diharapkan dalam suatu kelompok dengan tujuan kelompok tani dapat berkembang dengan wajar, maka perkembangan kelompok dapat diarahkan dan berlangsung secara dinamis dengan harapan kelompok tani juga mempersiapkan kader-kader pengurus kelompok yang akan menjadi penerus kelompok tani di masa mendatang (Sastraadmadja, 1993 : 18) 36. Adapun ciri-ciri dari kelompok tani tersebut adalah : 1. Merupakan kelompok kecil yang efektif (± 20 orang) untuk bekerja sama dalam : 1) Belajar teknologi usaha tani 2) Mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya 3) Berproduksi dan memelihara kelestarian sumber daya alam 4) Kegiatan lain yang menyangkut kepentingan bersama 2. Anggota adalah petani yang berada didalam lingkungan pengaruh seorang kontak tani 3. Memiliki minat dan kepentingan yang sama, terutama dalam bidang usaha tani 4. Para anggotanya biasanya memiliki kesamaan antara lain tradisi atau kebiasaan, domisili, lokasi usaha tani, status ekonomi, bahasa pendidikan dan usia

36

E. Sastraatmadja, Penyuluhan Pertanian Falsafah, Masalah dan Srategi, Alumni Bandung : 1993. Hlm.18


5. Bersifat informal artinya : 1) Kelompok tersebut terbentuk atas dasar keinginan, kemufakatan mereka sendiri 2) Memiliki peraturan, sanksi, tanggungjawab meskipun tidak tertulis 3) Ada pembagian tugas atau kerja meskipun bukan dalam pengurus 4) Hubungan antara anggota luwes, wajar, saling mempercayai dan terdapat solidaritas. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani juga menyebutkan ciri-ciri dari kelompok tani antara lain: 1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota 2. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani 3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa, serta ekologi Menurut

Mardikanto

(1993

:

57) 37

pandangan

secara

objektif

pengembangan kelembagaan tani, khususnya kelompok tani yang memperlihatkan berkembangnya kelembagaan lokal yang dikelola oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pengambilan keputusan kelompok justru lebih mampu bertahan, bahkan dalam menghadapi pasang-surutnya situasi kelembagaan pertanian ditingkat yang lebih tinggi (kecamatan dan kabupaten). Kelompok seperti inilah yang dinilai mengarah pada terwujudnya efektifitas kelompok petani

37

Totok Mardikanto, op.cit., Hlm.57


sebagai kelembagaan pangan pedesaan, yang ditandai dengan kecendrungan bahwa kelompok tani tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen bagi anggota

(petani)

untuk

memenuhi

kepentingan

anggota

dan

biasanya

dikembangkan oleh anggota atas kesadaran mereka untuk memenuhi kebutuhan para anggota kelompok. Kelompok yang dibentuk dari bawah semacam ini memiliki kecendrungan lebih sesuai dengan kebutuhan minat anggota, serta memiliki komitmen anggota yang tinggi. Kelompok tani lebih efektif sebagai wahana atau media untuk mewujudkan bargaining position (mencapai posisi harga yang disepakati) untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Dalam mewujudkan kelompok tani yang efektif peran pemerintah lebih kepada pihak mengembangkan kepemimpinan lokal terutama wawasan ekonomi, dan wawasan keorganisasian, karena pemimpinan tersebut telah memiliki energi sosial dan kemampuan menejemen kelompok informal dan lokal yang efektif, selain itu peran pemerintah lebih ditekankan pada pengembangan kompetensi anggota yang lebih beriorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan kepemimpinan lokal yang efektif harus memenuhi empat syarat yaitu terpercaya, kompeten, komunikatif dan memiliki komitmen kerjasama yang tinggi dalam pengembangan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggotanya secara berkeadilan serta mampu meningkatkan kinerja dan dinamika kelompok tani (Karsidi, 2001 : 23) 38. Menurut

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan

38

Ravik Karsidi, op.cit., Hlm.23


Gabungan Kelompok Tani, upaya untuk peningkatan kemampuan para petani sebagai anggota kelompok tani meliputi : 1. Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif 2. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota poktan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia 3. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya 4. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal 5. Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan 6. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas 7. Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi yang spesifik lokalita 8. Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha poktan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani juga menyebutkan bahwa Penumbuhan kelompoktani didasarkan kepada prinsip prinsip sebagai berikut: 1. Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu/petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompoktani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompok tani 2. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha 3. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola poktan (merencanakan,

mengorganisasikan,

melaksanakan

dan

melakukan

evaluasi) 4. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian poktan 5. Kesetaraan, artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar 6. Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian


1.5.5

GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Agar kelompok tani dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki

kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka kelompok tani didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan. Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan tersebut dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing. Menurut

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Adapun ciri dari gapoktan adalah : 1. Adanya pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan 2. Disusunnya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan, serta dilakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan secara partisipasi 3. Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama 4. Memiliki pencatatan administrasi dan keuangan yang rapih untuk setiap anggota


5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai sektor hulu sampai sektor hilir 6. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi agribisnis 7. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi bagi usahatani anggota kelompoktani yang bergabung dalam gapoktan 8. Adanya jalinan kerjasama melalui kemitraan usaha antara gapoktan dengan pihak lain 9. Adanya pemupukan modal usaha baik yang bersumber dari iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha gapoktan Kondisi yang berkembang saat ini masih banyak gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar yang rendah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usahatani. Untuk itu, bagi gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani. Adapun dasar Penumbuhan Gabungan Kelompok tani Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut: 1. Penumbuhan gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing

kelompoktani

untuk

menyepakati

keikutsertaan

kelompoknya dalam gapoktan. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan poktan untuk bergabung dalam gapoktan 2. Penumbuhan gapoktan, dapat dimulai dari poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian


diarahkan untuk menumbuhkan gapoktan, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usahatani yang lebih menguntungkan 3. Penggabungan poktan dalam gapoktan tersebut terutama dapat dilakukan oleh poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja gapoktan sedapat mungkin dalam wilayah administratif desa/kelurahan atau kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kecamatan.

1.6

Definisi Konsep Menurut Bahri (2008 : 30) 39 pengertian konsep adalah satuan arti yang

mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa). Dalam penelitian sosial, istilah “konsep” sering digunakan secara bergantian dengan “konstruk”. Keduanya memang memiliki keterkaitan dan kemiripan arti tetapi memiliki perbedaan. Konsep mengungkapkan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus atau fakta tertentu. Konsep menunjukan sejumlah pengertian atau karakteristik tentang suatu peristiwa, objek, gejala, kondisi, situasi atau prilaku tertentu yang dinyatakan dalam suatu istilah atau kata (Soetomo, 2006 : 113) 40.

39

S. Bahri, Beberapa Aspek Keamanan Pangan Asal Ternak di Indonesia, Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor : 2008. Hlm.30 40

Soetomo. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2006. Hlm.113


Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut merupakan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, definisi konsep tersebut antara lain: 1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 3. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan bernegoisasi,

kepada

kelompok

mempengaruhi,

masyarakat dan

untuk

berpartisipasi,

mengendalikan

kelembagaan

masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. 4. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat.

1.7

Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep serta sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN


Pada bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai karakteristik lokasi penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang akan dianalisis, serta memuat pembahasan atau interpretasi dari data-data yang akan disajikan pada bab sebelumnya.

BAB V

ANALISIS DATA Bab ini memberikan pemaparan tentang data yang diperoleh dari fakta yang terjadi yang selanjutnya dianalasis menggunakan teori-teori yang telah ada.

BAB VI

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang akan diberikan untuk peneliti selanjutnya.


BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, pertanian itu di identikkan dengan daerah pedesaan

Recommend Documents