BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Secara geografis wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbasis pada pengembangan di sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kondisi ini ditunjang dengan suatu kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian di pedesaan merupakan langkah konkrit mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata (Prawoto, 2012). Indonesia
yang merupakan Negara
yang memiliki iklim tropis
menyebabkan kegiatan pertanian terjadi sepanjang tahun. Sehingga secara strategis mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian dengan relatif cepat, karena: (1) matahari bersinar sepanjang tahun, (2) Indonesia berada di luar zona taifun atau badai, (3) tersedianya sarana dan prasarana pertanian, dan (4) adanya kemauan politik pemerintah memposisikan sektor pertanian menjadi sektor andalan (Soekartawi, 2013). Kondisi diatas menyebabkan Indonesia pernah mencapai sukses pada masa lalu, yaitu produktivitas pertanian relatif tinggi (Soekartawi, 2013). Akan tetapi, pendekatan komoditas untuk pembangunan pertanian ke depan pada era globalisasi dianggap tidak tepat lagi. Saat ini orientasi pembangunan pertanian mengalami perubahan dari orientasi peningkatan produksi menjadi orientasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, diperlukan 11
2 paradigma baru dengan memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi (Sudaryanto et al., 2005). Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Hendrojogi, 2012). UU Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional. Pengembangan koperasi yang terus digalakkan dewasa ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan, tetapi pengembangan koperasi diharapkan mampu memperluas basis ekonomi agar dapat berkontribusi dalam mempercepat meningkatnya perekonomian baik di daerah, maupun ketahanan ekonomi secara nasional. Sebagai salah satu bentuk kelembagaan di antara sekian banyak kelembagaan, koperasi berperan dalam pengembangan sektor pertanian. Koperasi mempunyai dua ciri indentitas, yaitu adanya anggota koperasi yang merupakan owner sekaligus customer dari lembaga koperasi. Hal ini terlihat pada unit usaha ekonomi yang dimiliki dan diawasi secara demokratis dengan satu tujuan yaitu melayani kebutuhan anggota (Baga, 2005). Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah (Amanda, 2012). Hal ini terlihat dari semakin
3 banyaknya usaha koperasi yang diberikan ijin perkoperasian oleh pemerintah. Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 26.000.000 orang (Amanda, 2012). Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya (Amanda, 2012). Koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan (Anonim, 2014d). Koperasi ini diperlukan untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang (Bungaran, 2001 dalam Syahza, 2003). Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas hanya diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan
4 pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di suatu wilayah (Arifin, 2001 dalam Syahza, 2003). Agribisnis adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit (Maulidah, 2012). Belajar dari pengalaman masa lalu, pendekatan pembangunan ekonomi dalam rangka mendayagunakan keunggulan kompetitif menjadi keunggulan yang bersaing perlu diubah dari pembangunan pertanian menjadi pembangunan sistem agribisnis di mana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung dikembangkan secara harmonis dan simultan (Firdaus, 2012). Sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Saragih, 2001 dalam Syahza, 2003). Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya (Syahza, 2003). Dalam konteks pengembangan sistem agribisnis komoditas, peran koperasi pertanian dapat dijumpai tidak hanya dalam konteks pengembangan subsistem budidaya dan subsistem hulu serta subsistem hilir, namun juga mengembangkan sub-sistem penunjang. Dalam subsistem penunjang koperasi memegang peranan
5 penting dalam pengembangan sumber daya manusia petani, transfer teknologi, ketersediaan permodalan dan asuransi, serta sebagai advokator sekaligus negosiator terdepan dalam mengembangkan iklim usaha yang melindungi nasib para petani kecil (Baga, 2005). Hingga Oktober Tahun 2014 jumlah koperasi yang ada di Bali mencapai 4.691 buah. Berdasarkan jumlah tersebut sebanyak 455 buah koperasi yang tidak aktif, dan sisanya sebanyak 4.236 buah koperasi yang aktif, dari 4.236 jumlah koperasi yang aktif di Bali, terdapat 472 koperasi yang aktif di Kabupaten Badung. Berdasarkan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Badung hanya delapan koperasi dikelompokkan sebagai koperasi tani menurut data dari Dinas Koperasi Provinsi Bali (2014). Mengacu pada delapan koperasi tani yang ada di Kabupaten Badung, dua koperasi tani yang bergerak di bidang agribisnis yaitu: (1) Koperasi Tani Merta Nadi di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah koperasi tani yang bergerak pada usaha agribisnis, dan (2) Koperasi Tani Subak Uma Lambing di Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang mulai mengembangkan usahanya dalam aktivitas agribisnis yaitu menjual produk-produk hasil pertanian anggota koperasi tersebut (Dinas Koperasi Provinsi Bali (2014). Berdasarkan data dan informasi tersebut, di mana Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Abiansemal, Badung yang pada awalnya hanya menjual kebutuhan petani yaitu menjual sarana produksi pertanian (saprotan), saat ini mulai dikembangkan ke arah agribisnis yaitu dengan membantu petani untuk
6 menjualkan produk-produk hasil pertanian seperti cabai, bawang merah, gabah, dan berbagai jenis sayuran. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengkaji strategi pemberdayaan Koperasi Tani berbasis agribisnis pada Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Abiansemal, Badung. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah faktor internal dan eksternal pada pemberdayaan koperasi tani berbasis agribisnis di Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Sibang Kaja Abiansemal Kabupaten Badung? 2. Strategi apakah yang perlu dirumuskan untuk pemberdayaan koperasi tani berbasis agribisnis pada Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Sibang Kaja Abiansemal Kabupaten Badung? 3. Strategi apakah yang paling relevan dalam merumuskan pemberdayaan koperasi tani berbasis agribisnis pada Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Sibang Kaja Abiansemal Kabupaten Badung? 1.3 Tujuan Penelitian 1. Mengetahui faktor–faktor internal dan eksternal pada pemberdayaan koperasi tani berbasis agribisnis di Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Sibang Kaja Abiansemal Kabupaten Badung. 2. Merumuskan strategi yang diperlukan untuk pemberdayaan koperasi tani berbasis agribisnis pada Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Sibang Kaja Abiansemal Kabupaten Badung.
7 3. Menentukan strategi yang paling relevan dalam pemberdayaan koperasi tani berbasis agribisnis pada Koperasi Tani Subak Uma Lambing, Sibang Kaja Abiansemal Kabupaten Badung. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1
Manfaat akademis (teoritis) Berdasarkan hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat mendukung
atau memperkuat teori-teori tentang SWOT analisis, dan teori tentang strategi pemberdayaan koperasi tani. 1.4.2
Manfaat praktis
(1) Koperasi Tani Subak Uma Lambing Sibang Kaja Abiansemal Badung dapat mengetahui strategi pemberdayaan koperasi tani menuju koperasi yang berbasis agribisnis yang untuk di terapkan, yang disesuaikan dengan kondisi Koperasi Tani Subak Uma Lambing Sibang Kaja Abiansemal Badung sehingga pada akhirnya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. (2) Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi mengenai perlunya memberikan dukungan, motivasi serta memberikan bantuan strategi yang paling tepat untuk mengembangkan koperasi menuju ke arah agribsinis, sehingga anggota koperasi menjadi semakin sejahtera. (3) Petani tidak mengalami kesulitan dalam menjual produk-produk hasil pertanian, sehingga mata rantai penjualan bisa menjadi semakin pendek, sehingga anggota koperasi dalam hal ini petani lebih cepat dapat menikmati hasil produksinya.
