BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis
ekonomi adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan pada umumnya. Karena itu tugas pokok para pembuat keputusan setelah gerakan reformasi adalah memperoleh kembali kepercayaan masyarakat seraya membuktikan bahwa seluruh proses politik dan pembuatan kebijakan yang terjadi akan memberi keuntungan bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain, akuntabilitas birokrasi publik menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU No 20 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat turut bertanggungjawab di dalamnya. Permasalahan pendidikan di Indonesia dirasakan begitu pelik.Masalah utama pendidikan di Indonesia meliputi tiga hal yaitu pemerataan, relevansi dan akuntabilitas kinerja pada pendidikan.Dalam upaya menanggulangi permasalahan
1
pendidikan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan memerlukan terciptanya proses dan manajemen yang menjamin bahwa sumber daya publik digunakan sebagaimana mestinya. Proses dan manajemen tersebut memerlukan tata kelola yang baik (good governance), dimana akuntabilitas merupakan komponen di dalamnya.Akuntabilitas menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintahan-BPKP adalah kewajiban untuk
menyampaikan
pertanggungjawaban
atau
untuk
menjawab
dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan adanya akuntabilitas kinerja dalam pendidikan maka pihak sekolah harus memberikan informasi serta mengungkapkan aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak lain yang terlibat dalam aktivitas sekolah. Selain itu akuntabilitas kinerja dalam pendidikan juga menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah dimana kepercayaan publik yang tinggi terhadap sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Proses atau sistem akuntabilitas yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Diharapkan ada keterbukaan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan kebutuhan yang senyatanya.Pertanggungjawaban yang dilakukan juga bukan hanya sekedar seremonial, tapi benar-benar mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak terkait dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan.
2
Pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Titik Handayani, mengatakan apabila anggaran pendidikan di Indonesia tanpa sistem yang akuntabelakan semakin meningkatkan peluang terjadinya korupsi. Ia menilai selama ini pendidikan di Indonesia juga tidak memiliki arah yang jelas. Menurut beliau, rencana dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cenderung hanya berisi target-target tanpa didasari pada filosofi dan arah pendidikan. Bercermin dari data yang disampaikan, terlihat bahwa akuntabilitas kinerja pada pendidikan masih rendah.Sebagai wahana peningkatan mutu SDM dalam mewujudkan pembangunan nasional, sekolah memiliki tanggung jawab yang sangat besar.Hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jason, Langberg, Taiyyaba Qureshi dan Eldrin Deas (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pendidikan sangat penting untuk menghasilkan siswa yang berkualitas tinggi. Sekolah harus memiliki akuntabilitas kinerja terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan.Fagan, Lenora P (1995) menyatakan bahwa
terjadi
peningkatan
permintaan
akuntabilitas
dalam
pendidikan.Akuntabilitas kinerja pada sekolah merupakan kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manejemen sekolah mendapat relevansi ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan
manajemen
sesuai
dengan
kekhasan
dan
kemampuan
sekolah.Namun kenyataannya kualitas pendidikan masih jauh dari harapan kita
3
semua.Kekurangberhasilan tersebut tidak terlepas dari guru, administrator, orangtua siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya.Para pelaku pendidikan belum mampu memainkan peranannya secara maksimal. Partisipasi semua pihak, baik sekolah, masyarakat maupun pemerintah daerah mutlak diperlukan guna mencapai akuntabilitas kinerja yang baik pada sekolah. Pada tingkat operasional, kepala sekolah dan guru memiliki peranan yang tidak tergantikan dalam menciptakan pendidikan yang baik. Kepala sekolah merupakan motor penggerak dan penentu arah kebijakan, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sedangkan guru memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, monitoring dan peningkatan program pengajaran di dalam sekolah. Guru dituntut mampu melakukan inovasi di sekolah yang berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki. Pengelolaan pendidikan yang desentralisasi memberikan keleluasaan kepada
masing-masing
satuan
pendidikan
dalam
mengembangkan
pendidikan.Namun implementasi desentralisasi pendidikan harus didukung kebijakan pemerintah yang diarahkan dalam mendukung setiap langkah sekolah dalam meningkatkan mutunya.Dan pada akhirnya dalam keberhasilan kebijakan pemerintah
harus
didukung
sumber
daya
yang
berkualitas
pengimplementasiannya yang ideal.Dalam hal ini profesionalisme para pelaku
4
pendidikan yang ditandai dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugasnya mutlak diperlukan. Partisipasi juga dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang harus diperhatikan oleh sekolah pada saat menyusun suatu perencanaan yang akan dibuat dan direalisasikan. Anggaran tersebut disusun untuk mengetahui atau membatasi biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, anggaran haruslah realistis, dapat dicapai dan terdokumentasi dengan baik untuk pertanggungjawaban atas anggaran tersebut. Dalam pasal 46 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat adalah dana yang berasal dari orangtua peserta didik yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak sekolah. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Proses tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan sistem pelaporan yang dibuat. Sistem pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan berjalan lancar. Sekolah dalam hal ini harus membuat sistem pelaporan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja sekolah tersebut. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dan sistem pelaporan diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah.
5
Akuntabilitas kinerja bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi.Singkatnya akuntabilitas merupakan titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi. Pendidikan kejuruan atau SMK adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat pendidikan vokasi di jenjang menengah, dengan terus menambah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).Pada tahun 2020 nanti, jumlah SMK mencapai 60-70 persen dari sekolah menengah yang ada.Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri.Kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan daya tampung dan kualitas pendidikan menengah kejuruan serta tetap menjaga keseimbangan dan kualitas pendidikan menengah umum. Penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan hasil yang tidak konsisten, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Erpina (2014) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2014) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja.
6
Penelitian mengenai sistem pelaporan juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten, yaitu oleh Yuwono (2014) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pelaporan
secara
parsial
tidak
berpengaruh
terhadap
akuntabilitas
kinerja.Penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian Pratiwi (2014) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja sekolah dalam judul penulisan “Pengaruh Partisipasi
Penyusunan
Anggaran
dan
Sistem
Pelaporan
terhadap
Akuntabilitas Kinerja Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan”.
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
7
1. Apakah
partisipasi
penyusunan
anggaran
dan
sistem
pelaporan
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan?
1.3
Tujuan Penelitian Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai: 1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan.
1.4
Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi peneliti Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan berkenaan dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. 2. Bagi calon peneliti Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. 3. Bagi manajemen sekolah Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran dan masukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di sekolah.
8
