1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Bank Indonesia merupakan bank sentral yaitu suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bagi sektor perbankan, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengawasi bank dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Salah satu wewenang yang dimiliki Bank Indonesia dalam kaitannya dengan tugas pengawasan bank tersebut adalah wewewang untuk menetapkan peraturan di bidang perbankan. Dalam realisasinya, tidak semua peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat sejalan dengan tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan suatu regulasi baru yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan PBI ini adalah untuk mempertahankan dan memperkuat industri perbankan secara keseluruhan dari ancaman instabilitas akibat terjadinya permasalahan debitur yang memiliki eksposure pembiayaan dalam sistem perbankan. Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini adalah pengalaman di masa lalu pada saat sebelum terjadinya krisis ekonomi. Pada saat itu, dalam operasionalnya banyak bank dalam portofolio kreditnya melakukan pembiayaan kepada perusahaan grup, debitur besar, dan proyek besar baik secara sindikasi maupun individu. Dalam perjalanannya, karena berbagai alasan terkait krisis maupun tidak, debitur-debitur
2
ini mengalami permasalahan sehingga kualitas kreditnya memburuk, namun masalah yang ada pada debitur-debitur ini ditanggapi secara berbeda oleh masingmasing bank, tercermin dari klasifikasi/kolektibilitas kredit yang berbeda-beda di setiap bank. Dengan kondisi tersebut, ketika krisis melanda, banyak bank yang tidak siap dengan pencadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) atas Non Performing Loan (NPL) debitur dimaksud sehingga kualitas portfolio kredit dan permodalan bank-bank dimaksud anjlok secara drastis, karena tidak mengikuti permasalahan debiturnya sesuai standar penilaian kualitas aktiva yang seharusnya. Hal ini menimbulkan instabilitas yang membahayakan sistem perbankan. Untuk mengantisipasi terulangnya masalah ini ke depan dan dalam rangka penguatan industri perbankan secara keseluruhan, BI mengeluarkan PBI No.7/2/PBI/2005 dengan menerapkan alternatif pendekatan dalam penilaian kolektibilitas kredit kepada jenis debitur baik perorangan, individu perusahaan, grup maupun proyek yang memperoleh pembiayaan dari beberapa bank sekaligus, secara sindikasi maupun terpisah, dalam suatu sistem perbankan, secara uniform classification (klasifikasi seragam). Peraturan
Bank
Indonesia
(PBI)
No.7/2/PBI/2005
mengamanatkan
penyeragaman penilaian dan pengategorian kualitas aktiva produktif oleh bank. Konsekuensi dari peraturan tersebut jika satu bank menilai suatu aset sebagai kredit bermasalah, bank lain harus memberi perlakuan yang sama untuk jenis aset tersebut. Secara umum maka peraturan tersebut menyebabkan penurunan kolektibilitas kredit dari setiap debitur. Hal tersebut berdampak pada tingginya jumlah kredit bermasalah (NPL) pada sektor perbankan. Dengan tingginya jumlah kredit bermasalah, maka secara otomatis berdampak pada peningkatan cadangan
3
PPAP karena bank wajib membentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sesuai dengan kolektibilitas kredit dari bank tersebut. Peningkatan cadangan PPAP yang harus disediakan oleh bank menyebabkan penurunan laba bersih yang dihasilkan oleh bank tersebut. Masalah tingginya jumlah kredit bermasalah tersebut hampir dirasakan oleh semua sektor perbankan baik bank swasta maupun bank pemerintah, tetapi masalah tersebut paling signifikan menimpa Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan bank pemerintah yang terbesar di Indonesia dalam jumlah aktiva maupun dalam hal penyaluran kreditnya, dalam hal ini Bank Mandiri menguasai Rp265 triliun atau hampir 20 persen dari total aset perbankan. Bank Mandiri juga menjadi sumber dan bagi debitur besar dan proyek-proyek raksasa seperti infrastuktur jalan tol dan pembangkit listrik. Sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 yang mengatur penyeragaman kualitas aktiva bank umum maka pada tahun 2005 Bank Mandiri mengalami masalah peningkatan NPL yang sangat tinggi. Pada tahun 2005, Bank Mandiri membukukan NPL bersih yang sangat tinggi yaitu sebesar 16% padahal pada tahun sebelumnya NPL bersih Bank Mandiri hanya sebesar 1%. Sebagai akibat dari peningkatan NPL yang sangat drastis maka secara otomatis biaya cadangan PPAP yang harus disediakan Bank Mandiri juga ikut meningkat drastis. Biaya cadangan PPAP yang sangat tinggi menyebabkan laba Bank Mandiri mengalami penurunan yang sangat signifikan dari sebesar Rp5,26 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp603,37 miliar pada tahun 2005. Peningkatan NPL Bank Mandiri yang sangat tinggi tersebut disebabkan karena sebagian besar aktivitas bisnis Bank Mandiri melayani sektor korporasi
4
dalam hal ini sektor korporasi biasanya melakukan kredit dalam jumlah yang cukup besar. Peraturan Bank Indonesia tersebut menyebabkan banyak debitur besar Bank Mandiri mengalami penurunan kolektibilitas kredit karena jika ada satu perusahaan saja yang dikategorikan kredit bermasalah oleh bank lain maka Bank Mandiri juga harus mengkategorikan perusahaan tersebut ke dalam kategori kredit masalah meskipun sebenarnya perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori lancar pada Bank Mandiri. Jadi sebagai dampak dari penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 maka bank ini dibebani kredit macet dari 30 debitur besarnya. Kredit macet dari 30 debitur besar tersebut telah menyumbangkan 75% dari total NPL Bank Mandiri. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti tentang bagaimana dampak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas bank umum terhadap nilai Non Performing Loan (NPL) dan laba bersih Bank Mandiri.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana
dampak
diberlakukannya
Peraturan
Bank
Indonesia
(PBI)
No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas bank umum terhadap nilai Non Performing Loan (NPL) dan laba bersih Bank Mandiri?”
5
1.3. Batasan Masalah Penelitian yang dilakukan penulis dibatasi pada beberapa hal, antara lain: 1.3.1. Perusahaan yang digunakan adalah PT Bank Mandiri Tbk. 1.3.2. Analisis dilakukan berdasarkan laporan keuangan Bank Mandiri periode 31 Desember 2003 sampai 31 September 2007. 1.3.3. Laporan Keuangan yang dianalisis adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Neraca, Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dan Catatan atas Laporan Keuangan PT. Bank Mandiri Tbk. 1.3.4. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Mandiri ditinjau dari aspek permodalan, manajemen, kualitas aktiva produktif, dan rentabilitas adalah rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), rasio NPM (Net Profit Margin), rasio NPL (Non Performing Loans), rasio ROA (Return on Assets), dan rasio ROE (Return on Equity).
1.4. Tujuan Penelitian Untuk menganalisis dampak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terhadap Non Performing Loans (NPL) dan laba bersih PT. Bank Mandiri, Tbk.
1.5. Manfaat Penelitian 1.5.1. Bagi Penulis Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana
menganalisis
dan
menilai
menggunakan rasio-rasio perbankan.
kinerja
perbankan
dengan
6
1.5.2. Bagi Perusahaan Untuk membantu perusahaan menilai kinerjanya dalam menghadapi permasalahan yang muncul sebagai akibat diterapkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005. 1.5.3. Bagi Pembaca •
Pembaca dapat mengetahui bagaimana metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja perbankan.
•
Pembaca dapat memahami bagaimana kinerja keuangan Bank Mandiri selama
diberlakukannya
Peraturan
Bank
Indonesia
(PBI)
No.7/2/PBI/2005. •
Pembaca dapat mengetahui berbagai strategi yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk menangani masalah yang dialaminya sebagai akibat dari diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005.
1.5.4. Bagi Investor Untuk membantu investor menilai kinerja keuangan Bank Mandiri dalam rangka melakukan pengambilan keputusan berinvestasi.
