BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non
profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. Akuntansi Keuangan (Pemerintahan) Daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai 1
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Dilain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian
pemerintah
daerah.
Selanjutnya
peningkatan
kemandirian
pemerintahan daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dapat diduga bahwa terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemda diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemda. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan/ daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku secara umum. Salah satu contohnya yaitu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2
Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Pencatatan sistem akuntansi pendapatan daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada didaerah. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 4 ayat (1) “Pemerintah (Pemerintah Daerah) menerapkan SAP Berbasis Akrual”. Basis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan ketiga laporan keuangan (LRA, Neraca dan LO). Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. Tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan pada entitas pemerintah daerah dalam mengakui pendapatan dan belanja. Dalam konsep basis akrual pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah. Namun demikian, mengingat basis yang digunakan selama bertahun-tahun di era pra reformasi adalah kas basis, maka penerapan basis akrual secara langsung pada entitas pemerintah daerah adalah kurang realistis. Solusi masalah ini pada Peraturan
3
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menetapkan kebijakan bahwa berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun anggaran 2014, dan sebelum tahun anggaran 2014 masih diperkenankan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. DPPKAD selaku SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Bantul selaku pengelola keuangan daerah harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Menurut Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 pemerintah kabupaten Bantul, Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pemerintah daerah harus menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PENDAPATAN UNTUK PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DPPKAD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015”.
4
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah
adalah apakah penerapan akuntansi pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis
adalah untuk
menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah dengan SAP pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul.
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak, diantaranya: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan dalam hal Akuntansi Pendapatan di DPPKAD.
5
2. Manfaat Praktis a. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan evaluasi mengenai penerapan akuntansi pendapatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. b. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang telah diperoleh dibangku kuliah ke dalam kenyataan yang sesungguhnya serta menambah wawasan tentang akuntansi pendapatan daerah. c. Bagi Dunia Akademik Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan literatur dan koleksi pustaka di DPPKAD Kabupaten Bantul, khususnya Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. d. Pembaca Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca tentang penerapan Akuntansi Pendapatan yang terdapat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6
1.5
Kerangka Penulisan DPPKAD Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian. Pada DPPKAD Kabupaten Bantul mengambil data mengenai penerapan akuntansi pendapatan dan Laporan Keuangan DPPKAD Kabupaten Bantul tahun 2015 selanjutnya data tersebut dianalis apakah sudah sesuai dengan SAP yang berlaku kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran. Kerangka Penulisan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
DPPKAD Kabupaten Bantul
-
Penerapan Akuntansi Pendapatan
-
Laporan Keuangan tahun 2015
Analisis Penerapan Akuntansi Pendapatan
Kesimpulan dan saran
Gambar 1 Kerangka Penulisan
7
1.6
Sistematika Penulisan Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa bab.
Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan, sehingga permasalahan tersebut memiliki titik fokus dan tidak melenceng dari judul yang telah dibuat.
BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi umum atau deskripsi dari topik penulisan, tinjauan pustaka/kajian sebelumnya, metodologi dan juga jenis dan atau sumber data yang diperoleh penulis.
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan yang mencangkup analisis mengenai penerapan akuntansi pendapatan dalam Tugas Akhir termasuk didalamnya berisi mengenai jurnal –jurnal pencatatan akuntansi pendapatan. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan mengenai penerapan akuntansi pendapatan di DPPKAD Kabupaten Bantul dan saran yang diberikan untuk DPPKAD.
8
