BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Aset tetap pada hakikatnya diartikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Ritonga, 2012:173). Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, klasifikasi aset tetap dapat dibagi menjadi enam kelompok, salah satunya adalah peralatan dan mesin. Menurut PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu, peralatan dan mesin
merupakan
salah
satu
komponen
dalam
neraca
yang
harus
dipertanggungjawabkan kewajarannya. Sehingga, ketelitian dalam melakukan pengelolaan, pengakuan, penilaian, dan pelepasan berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan daerah. Banyaknya peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah menjadi kendala tersendiri dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.
Bagi instansi pemerintah, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aset tetap peralatan dan mesin bukanlah hal mudah, karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar. Permasalahan lain timbul ketika penilaian dari peralatan dan mesin tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku, hal tersebut menyebabkan penilaian tidak wajar ketika disajikan dalam laporan keuangan. Keandalan sebuah penilaian peralatan dan mesin dalam suatu entitas atau institusi pemerintahan dapat dipertanyakan ketika tingkat kesesuaian penyajian nilai aset tetap terhadap peraturan pemerintah atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku rendah atau sama sekali tidak sesuai. Karena pada dasarnya laporan keuangan merupakan salah satu alat tolak ukur bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran serta pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu institusi pemerintahan. Menurut
situs
resmi
(http://yogyakarta.bpk.go.id)
dari
Perwakilan
Badan
Pemeriksa
Provinsi
DIY,
Keuangan
Laporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DIY Tahun Anggaran (TA) 2013 menyatakan pendapatnya sebagai berikut: “BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, serta efektivitas sistem pengendalian intern.” Menurut hasil pemeriksaan BPK tersebut, disimpulkan bahwa untuk tahun anggaran 2013 sebanyak empat Kabupaten/Kota berhasil memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas dan satu kabupaten masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan opini BPK atas Laporan Keuangan kota Yogyakarta TA 2013 adalah WTP dengan paragraf penjelas. Salah satu penjelasan dari opini BPK yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah kota Yogyakarta adalah terdapatnya aset tetap hasil sensus yang tidak dapat ditemukan fisiknya. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta merupakan salah satu SKPD pemerintah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM. Sanganji Nomor 47, Yogyakarta. Pada umumnya, siklus akuntansi yang diterapkan adalah sebagai berikut (Sugiri, 2001: 13): 1.
Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2.
Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal, tahapan ini disebut menjurnal.
3.
Meringkas, dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.
4.
Menentukan
saldo-saldo
buku
besar
diakhir
periode
dan
menuangkannya dalam neraca saldo. 5.
Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up to date.
6.
Menentukan
saldo-saldo
buku
besar
setelah
penyesuaian
menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP). 7.
Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP.
dan
8.
Menutup buku besar.
9.
Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.
Sedangkan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2013 dengan basis akuntansi kas menuju akrual. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian implementasi akuntansi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terhadap aturan yang berlaku pada satuan kerja tersebut, maka penulis memilih judul Tugas Akhir: “Analisis Implementasi Akuntansi Aset Tetap Klasifikasi Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”. 1.2 Batasan Masalah Guna mengarahkan peneliti agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari penelitian serta tepat pada sasaran yang dituju, maka batasan ruang lingkup permasalahan ini terbatas pada: 1.
Penerapan akuntansi aset tetap klasifikasi peralatan dan mesin pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terutama dalam melakukan: pengakuan, penilaian awal, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan aset tetap yang telah habis masa manfaatnya, serta pelaporan aset tetap terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
2.
Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kota Yogyakarta, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3.
Penerapan akuntansi aset tetap untuk pengakuan, penilaian awal, dan pengukuran aset tetap akan difokuskan pada prosedur hibah dari satuan kerja Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah kepada satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah implementasi akuntansi aset tetap klasifikasi peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku? 1.4 Tujuan Penulisan Tujuan dari penelitianan ini adalah: 1.
Mengetahui implementasi akuntansi aset tetap klasifikasi peralatan dan mesin pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
2.
Mengetahui sejauh mana kesesuaian implementasi akuntansi aset tetap klasifikasi peralatan dan mesin pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
1.5 Kerangka Penulisan Penulisan tugas akhir ini akan disusun berdasarkan kerangka penulisan yang dijabarkan sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan kerangka penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari keseluruhan penelitian. BAB II Gambaran Umum Penulisan Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu mengenai: standar akuntansi pemerintah, definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang metodologi, jenis dan/atau sember data yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu mengenai: jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jenis data yang digunakan, dan sumber data yang digunakan. BAB III Anallisis dan Pembahasan Bab ini memaparkan penjelasan dan analisis mengenai kesesuaian implementasi akuntansi aset tetap klasifikasi peralatan dan mesin yang dilakukan oleh satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
BAB IV Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan penutup dari karya ilmiah ini, hasil penelitian akan disimpulkan dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja. !
