1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaanya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (officium nobile).1 Kewenangan Notaris, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjaian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
1
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm 6.
1
2
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris juga mempunyai wewenang:2 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 2. Membukukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. 3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 4. Melakukan pengesahan kecocokan kopi dengan aslinya. 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 7. Membuat akta risalah lelang. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, dan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat aktanya dibuat. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UndangUndang Jabatan Notaris.3
2 3
Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Abdul Ghofur Anshori, op.cit, hlm 15-16.
3
Notaris juga berkewajiban untuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak, hal ini menjamin bahwa para pihak mengetahui apa yang menjadi keinginannya, tertuang dalam kontrak. Kehadiran dan keberadaan Notaris adalah sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.4 Notaris disebut pejabat umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen Negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (Pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan merupakan pegawai pemerintah atau pegawai negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum/publik yang bertugas untuk membuat akta tidak mendapat honor dari negara, oleh karena itu notaris berhak menerima honorarium (fee) atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya Hal tersebut termuat di dalam Pasal 36 ayat (1-4) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:5
4
Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat, Serba-serbi praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 519-520 5 Pasal 36 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4
1. Notaris berhak menerima honrarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. 3. Nilai ekonomis sebagaimana dimasksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. Sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas pada saat itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen) b. Di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen) c. Diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan atas kesepakatan antara Notaris dengan pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuat aktanya. 4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah). Dalam pemungutan honorarium seperti tertulis di atas, Notaris harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan
mengenai
hal
apa
saja
yang
membolehkan untuk memungut atau menetapkan honorarium kepada para kliennya. Secara tegas disebutkan pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang
5
Jabatan Notaris yang tertulis di atas, Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenanganya. Dengan kata lain, Notaris dilarang atau tidak diperbolehkan memungut honorarium kepada kliennya di luar kewenanganya tersebut. Kewenangan Notaris secara tegas tertuang di dalam pasal 15 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun demikian mengenai pemungutan honorarium oleh Notaris kepada klienya yang membutuhkan jasa konsultasi hukum tetapi produk akhirnya tidak ada akta belum diatur secara tegas di dalam UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris. Klien sendiri diambil dari istilah asing yaitu client. Client yang dimaksud disini adalah a person who uses the services of a profesional person or organization, ex; a lawyer or a bank6 (seseorang yang menggunakan layanan dari seseorang atau sebuah organisasi profesional, contohnya Pengacara, Notaris, atau Bank). Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) huruf e menyebutkan mengenai kewenangan Notaris adalah Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dan pada Pasal 3 ayat (6) Kode Etik menyebutkan bahwa kewajban seorang Notaris adalah mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dengan
6
Http://oxforddictionaries.com/definition/english/client, diakses tanggal 15 Agustus 2013.
6
Bapak Nukman Muhammad SH.,MM.,MKn7, ada Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bantul memungut honorarium kepada kliennya yang datang untuk berkonsultasi tapi tidak ada pembuatan akta dikenakan biaya konsultasi oleh notaris yang bersangkutan. Notaris tersebut pada akhirnya mendapatkan teguran dari Dewan Kehormatan Daerah setempat (Bantul) berkaitan dengan apa yang dilakukannya tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan yang penulis paparkan di atas mengenai pemungutan honorarium oleh Notaris dalam pemberian jasa konsultasi hukum dilihat dari aspek hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “Penjatuhan Sanksi Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemungutan Honorarium Dalam Pemberian Jasa Konsultasi Hukum (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik di Kabupaten Bantul)”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan sanksi kode etik oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Notaris yang 7
Hasil wawancara dengan Bapak Nukman Muhammad SH.,MM.,MKn, Notaris Kota Yogyakarta (MPW DIY) , tanggal 4-10-2012, pukul 11.00 WIB.
7
melakukan pemungutan honorarium kepada klienya atas jasa konsultasi hukum yang diberikan? 2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Notaris yang melakukan pemungutan honorarium kepada klienya atas jasa konsultasi hukum yang diberikan? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada beberapa penelitian tentang Honorarium Notaris yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang mengambil jurusan Perdata dan Kenotariatan. Beberapa tulisan mengenai Honorarium Notaris sebagai berikut: 1. Budiman, Pertimbangan Penetapan Besaran Honorarium Notaris Di Kota Yogyakarta.8 Dalam penelitian ini dibahas mengenai dasar pertimbangan dalam penetapan honorarium notaris di kota Yogyakarta dan bagaimana penerapan penentuan besaran honorarium tersebut di kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini, dasar penetapan honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 36 ayat 1-4, sedangkan dasar penentuan honorarium mengacu kepada Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 13, mengenai besarannya acuanya adalah kesepakatan internal 8
Budiman, 2012, “Pertimbangan Penetapan Besaran Honorarium Notaris Di Kota Yogyakarta”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Iniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
8
Ikatan Notaris Indonesia (INI) kota Yogyakarta. Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah mengenai permasalahan honorarium Notaris. Perbedaanya pada beberapa tesis ini membahas mengenai dasar penetapan honorarium, sedangkan pada penelitian penulis lebih menitik beratkan kepada sanksi kode etik kepada notaris yang melakukan pungutan honorarium dalam pemberian jasa konsultasi hukum. 2. Erawati, Implikasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu oleh Notaris di kota Padang.9 Penelitian ini membahas bagaimana implementasi Pasal 37 UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN)
serta hambatan implementasinnya.
Kesimpulan dari penelitian ini, kebanyakan akta yang dibuat di kota padang adalah mengenai pemindahan hak dan kewajiban antar para pihak dalam lapangan harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis dan bisnis jadi dalam hal ini Notaris tidak memberikan jasa secara cumacuma, tetapi mengurangi honorarium jasa yang diberikan kepada orang yang dianggap tidak mampu. Notaris menjalankan profesinya perlu biaya operasional (sewa bangunan untuk kantor, gaji pegawai, listrik, telpon, dan lain-lain), karena Notaris merupakan pejabat negara yang tidak digaji 9
Erawati, 2010, “Implikasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dalam Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Kepada Masyarakat Oleh Notaris di Kota Padang”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Iniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9
oleh Pemerintah, hal tersebut yang menjadi alasan Notaris tidak membeikan jasa secara cuma-cuma kepada setiap orang yang dianggap tidak mampu. Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah mengenai permasalahan jasa hukum yang diberikan oleh Notaris. Perbedaanya terletak pada penelitian penulis lebih menitik beratkan kepada sanksi kode etik kepada notaris yang melakukan pungutan honorarium dalam pemberian jasa konsultasi hukum sedangkan pada penelitian terdahulu penelitian fokus kepada pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu di kota Padang. 3. Budi Setiawan Al Fahmi, Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Yogyakarta.10 Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di yogyakarta dan apa kualifikasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tersebut oleh Notaris di Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini, implementasi pemberian jasa hukum oleh Notaris secara cuma-cuma ada 3 poin: a. Memberi pelayanan kepada orang atau masyarakat yang tidak mampu.
10
Budi Setiawan Al Fahmi, 2009, “Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Yogyakart”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Iniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
10
b. Membuat akta yang mempunyai fungsi sosial, keagamaan, pendidikan dan kesenian. c. Memberikan pelayann kepada penghadap yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Notaris bersangkutan. Faktor yang menjadi kualifikasi: a. Financial atau keadaan penghadap (jika memohon untuk tidak mengeluarkan biaya (bisa diihat dari apa pekrjaannya, rumah tinggalnya, dan usianya) b. Objek dari perbuatan/peristiwa hukum terhadap akta yang akan dibuat mempunyai
fungsi sosial. Bukan tujuan bsnis untuk mencari
keuntungan. c. Adanya kedekatan emosional anatara penghadap dengan Notaris. Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah mengenai permasalahan jasa hukum yang diberikan oleh Notaris. Perbedaanya terletak pada penelitian penulis lebih menitik beratkan kepada sanksi kode etik kepada notaris yang melakukan pungutan honorarium dalam pemberian jasa konsultasi hukum sedangkan pada penelitian terdahulu penelitian fokus kepada implemantasi atau pelaksanaan pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu di Kota Yogyakarta.
11
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Segi praktis, khususnya untuk Notaris, menjalankan jabatan dan kewenanganya, berpegang teguh kepada Undang-Undang No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan Kode Etik Notaris, dan pada umumnya agar masyarakat memahami tentang peran dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan utnuk DK (Dewan Kehormatan) agar di dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran (baik pelanggaran UndangUndang maupun pelanggaran Kode Etik Profesi) senantiasa berpegang teguh kepada amanat Undang-Undang maupun Kode Etik Profesi. 2. Segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang kajian Ilmu Praktek Kenotariatan.
E. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penjatuhan sanksi kode etik oleh Dewan Kehormataan Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris
12
yang melakukan pemungutan honorarium kepada klienya atas jasa konsultasi hukum yang diberikan. 2. Mengetahui mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris yang melakukan pemungutan honorarium kepada klienya atas jasa konsultasi hukum yang diberikan
