1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penelitian Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : memiliki integeritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual),
sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata
berdasarkan pertimbangan uang. 1 Dalam menjalankan profesi, notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris. Keberadaan Kode Etik Profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 1
Liliana Tedjasaputro, 1995. Etika Profesi Notaris, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 86.
2
(UUJN 2014). Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinnya notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Dalam Putusan MKRI Nomor : 009-014/PUUIII/2005 secara Legal Standing organisasi Jabatan Notaris selain INI diakui,2
karena hal ini
merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, tetapi bukan dimaksudkan sebagai organisasi notaris untuk menghimpun notaris yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Kedudukan organisasi seperti itu, hanya dianggap sebagai organisasi notaris untuk menghimpun mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang notaris. Hampir setiap organisasi profesi memiliki kode etik. Hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku untuk anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat. Seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu 2
Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN 2014 tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi Pasal tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN 2014 bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia).
3
menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama ini. Kode Etik Profesi Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Kode Etik Notaris3 adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia4 berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris penggati khusus. Kode etik yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. 3 4
Selanjutnya disebut dengan kode etik. Selanjutnya disebut dengan perkumpulan.
4
Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris,
yang
berdedikasi
tinggi
dan
loyal
terhadap
perkumpulan,
berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18.HT.01.06 Tahun 2006 tentang Perubahan AD-ART INI dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk: (1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; (2) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung; (3)
5
memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dari uraian di atas, maka keberadaan Dewan Kehormatan dalam organisasi INI merupakan bentuk pengawasan secara internal kepada Notaris (anggotanya) agar dalam melaksanakan profesinya, notaris tidak melanggar kode etik, sedangkan secara eksternal pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Pasal 67 UUJN 2014 menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Menteri dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah sembilan orang yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi notaries, dan ahli/akademisi. Jumlah notaris di DIY saat ini dianggap terlalu banyak. Saat ini tercatat ada 367 notaris yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia DIY. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memicu persaingan tidak sehat,
sehingga
menimbulkan
pelanggaran.
Beberapa
kemungkinan
pelanggaran notaris itu antara lain, notaris tidak aktif melaksanakan tugasnya
6
di dalam kantor kenotariatan, kemungkinan ‘banting harga’ untuk menarik klien, serta notaris melakukan kerjasama dengan perusahaan.5 Pada tahun 2013 jumlah notaries di Kota Yogyakarta berjumlah 63 notaris.6 Untuk menjaga kehormatan para anggotanya, Dewan Kehormatan Pengda INI Kota Yogyakarta memiliki tugas menegakan Kode Etik bagi anggotanya. Sesuai Kode Etik Notaris Pasal 8 huruf (a) tugas Dewan Kehormatan tersebut meliputi: 1) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik; 2) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; 3) memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan notaris. Menurut Susy Susilawati7 jumlah notaries di Yogyakarta sudah jauh melebihi batas normal dan berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat. Saat ini pihaknya sudah mendapat laporan tiga kasus pelanggaran Kode Etik Notaris.Tiga kasus tersebut terjadi di wilayah Kota Yogyakarta, Bantul dan Gunungkidul. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus kajian tentang “Peran Dewan Kehormatan Ikatan 5
http://busertransonline.wordpress.com/2011/08/02/Notaris-di-diy-lebihi-kuota/diunduh 1 April 2013. 6 Loc.cit. 7 Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) DIY, seperti dimuat di http://busertransonline.wordpress.com/2011/08/02/Notaris-di-diy-lebihi-kuota/diunduh 1 April 2013.
7
Notaris Indonesia dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kota Yogyakarta”.
B. Rumusan Penelitian 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta? 2. Bagaimana penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta kepada anggotanya yang terbukti bersalah, setelah dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta?
C. Keaslian Penelitian Minar Meriyanti8 meneliti dengan judul “Peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kota Padang”. Masalah yang diteliti adalah: 1)
bagaimana peran Dewan
Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam penegakan Kode Etik di Padang? 2) apa kendala Dewan Kehormatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris? dan 3) bagaimana koordinasi Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Dewan Kehormatan Daerah Padang telah melakukan perannya dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris, dibuktikan dengan pemberian sanksi terhadap notaris yang 8
Minar Meriyanti, 2009. “Peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kota Padang”, Tesis, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
8
melakukan pelanggaran Kode Etik. Penegakan Kode Etik Notaris secara internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan INI sedangkan penegakan perilaku notaris dan jabatan notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas; (2) Dewan Kehormatan Daerah Padang mempunyai kendala-kendala dalam penegakan Kode Etik yakni antara lain pelanggaran sudah dianggap suatu kebiasaan, rasa sungkan karena rekan seprofesi, dualisme dalam penegakan Kode Etik dan Dewan Kehormatan dalam menjatuhkan sanksi tidak diberikan dengan tegas; (3) Koordinasi Dewan Kehormatan Daerah Padang dan Majelis Pengawas Daerah Padang dalam penegakan Kode Etik tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun telah diatur dalam Anggaran Dasar INI. Anggaran Dasar INI menyatakan bahwa tugas dari Dewan Kehormatan adalah memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan notaris. Penelitian Michael Panangian Silalahi9 dengan judul “Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Di Kabupaten Sleman”. Masalah yang diteliti adalah: (1) Apa kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah dalam menegakan kode etik di Kabupaten Sleman?; (2) Apa upaya yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sleman? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan di Bidang Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi dalam Menegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten 9 Michael Panangian Silalahi, 2014. “Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Di Kabupaten Sleman”, Tesis, Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
9
Sleman: (a) Peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan maksimal karena penjatuhan sanksi hanya sebatas teguran lisan saja, tidak ada tindak lanjut setelah dijatuhkannya sanksi teguran; (b) Adanya pengaturan yang belum tegas terhadap keanggotaan Notaris dalam suatu wadah organisasi, dimana seorang Notaris yang telah dikeluarkan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia pada kenyataannya masih dapat melakukan praktek. Hal ini mengakibatkan sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sleman hanya dipandang sebelah mata; (c) Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sleman terhalang keterbatasan waktu dalam melakukan pengawasan dan adanya rasa sungkan dalam menegakan Kode Etik Notaris terhadap teman sejawat. Kedua,
Upaya yang dilakukan Dewan Kehormatan di Bidang
Pengawasan dalam Menegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Sleman: (a) Fungsi pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sleman yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya karena bentuk pengawasan yang belum konkret. Pengawasan, pembinaan, dan bimbingan dilakukan dengan cara preventif seperti memberikan pengarahan dalam rapat rutin anggota dan upaya kuratif seperti memberikan nasehat-nasehat pada Notaris setelah penjatuhan sanksi; (b) Setiap putusan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, belum didokumentasikan atau dicatat dalam buku anggota oleh Pengurus Daerah. Pencatatan tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan rekam jejak
10
anggota Notaris yang pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI); (c) Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sleman telah melakukan upaya pembinaan dengan cara mengadakan rapat anggota rutin setiap 3 bulan sekali yang bertujuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan terkait pelaksanaan Kode Etik Notaris dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Walaupun judul penelitian yang saya kaji ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian di atas, namun memiliki perbedaan sebagai berikut: 1) subjek dan lokasi penelitian ini adalah Ikatan Notaris Indonesia di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian Minar Meriyanti dilakukan di Padang dan penelitian Michael Panangian Silalahi dilakukan di Kabupaten Sleman; 2) permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini melibatkan peran Pengawas Daerah.
D. Faedah Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 1. Bagi ilmu pengetahuan Memberikan sumbangan pemikiran untuk memahami peran Dewan Kehormatan INI dalam menegakkan Kode Etik bagi para anggotanya (notaris), dan peran Pengawas Daerah (pemerintah) dalam menegakkan kinerja profesi notaris, serta hasil penelitian ini dapat bermanfaat mahasiswa atau calon notaris untuk memahami peran Dewan Kehormatan
11
INI dan Pengawas Daerah dalam menegakkan Kode Etik Notaris di wilayahnya. 2. Bagi pembangunan negara dan bangsa Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan profesionalisme kinerja notaris untuk menjaga martabat profesi, dan meningkatkan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat.
E. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengkaji dan memahami peran Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta dalam menegakkan Kode Etik Notaris sebagaimana diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris. 2. Untuk mengkaji dan memahami penerapan sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan INI kepada anggotanya yang terbukti bersalah, setelah dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.
