BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena dari sanalah kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM). Pendidikan adalah tujuan kedua dari delapan kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs), yang mempunyai target pada tahun 2015, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan di mana saja mereka berada harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Maka sebagai negara yang ikut meratifikasi MDGs/ Tujuan Pembangunan Millenium, Indonesia tidak bisa mengabaikan pembangunan di bidang pendidikan ini (Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007).
Pentingnya peran dari pendidikan menandakan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia, besarnya peran sektor pendidikan ini mendorong pemerintah indonesia memberikan perhatian yang lebih pada sektor pendidikan. Perhatian ini kemudian direalisasikan, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan pemerataan pendidikan juga terlihat dalam gerakan wajib belajar. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan orang banyak. Gerakan wajib belajar mulai dicanangkan pada 2 mei 1984 yaitu program wajib belajar 6 tahun (tingkat SD), diteruskan dengan program wajib belajar 9 tahun (Tingkat SMP) pada pertengahan tahun 1990-an (2 mei 1994), tetapi di tingkat SMA program wajib baru mulai dicanangkan dan dikaji pada tahun 2008. (Statistik Pendidikan, 2009). Untuk melihat seberapa jauh keberhasilan usaha pemerintah di sektor pendidikan maka dapat digunakan salah satu indikator yang juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengukur keberhasilan dibidang pendidikan yaitu dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri, dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mewakili indikator keberhasilan sektor pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) itu sendiri merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (Statistik Pendidikan, 2009). Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan rasio siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia yang sama/kelompok umur (Statistik Pendidikan, 2009). Angka partisipasi murni sendiri tidak digunakan dalam penelitian ini karena terkadang akan terdapat kasus dimana terdapat siswa yang berusia lebih tua dari pada usia jenjang pendidikan tertentu yang di jalaninya, kasus ini bisa terjadi karena orang tersebut tinggal kelas, terlambat masuk, sakit dan lainnya, maka begitu juga sebaliknya akan di temui kasus dimana seseorang tersebut berusia lebih muda dibandingkan usia jenjang pendidikan yang dijalaninya, hal ini bisa di sebabkan oleh terlalu cepat masuk sekolah atau mendapat kelas akselerasi. Oleh karena itu Angka Partisipasi Kasar penulis menilai lebih tepat di gunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakan secara umum disuatu tingkat pendidikan.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Deli Serdang untuk setiap jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP+MTS dan SMA Sederajat No
Tahun
SD/MI
SMP+MTS
SMA Sederajat
1
2007
113
94,79
79,06
2
2008
113,06
95,11
81, 37
3
2009
122,77
98,11
86, 90
Sumber : Statistik Pendidikan 2009 Berdasarkan tabel di atas untuk kabupaten Deli Serdang sendiri pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai 100 persen dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) rata-rata di atas 90 persen, hal ini menandakan program wajib belajar 9 tahun yang di targetkan secara nasional sebesar 95 persen pada tahun 2009, untuk tahun 2008 kabupaten Deli Serdang sudah melampaui target yang di tetap dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebesar 113,06 persen dan 95,11 persen untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Tetapi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat , Partisipasi Sekolah dinilai masih rendah, rata-rata Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di kabupaten Deli Serdang masih di bawah 90 persen, dan masih jauh untuk target secara nasional sebesar 95 persen, walaupun target tersebut untuk wajib belajar 9 tahun tetapi ini dapat menggambarkan kondisi pada Jenjang
Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat juga perlu mendapat perhatian sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang akan di canangkan. Kabupaten Deli Serdang sendiri mulai tahun 2004 sangat mengedepankan skala prioritas pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan, hal ini di tindak lanjuti pada dengan konsep CERDAS yaitu percepatan rehabilitasi dan apresiasi terhadap sekolah, yang didukung melalui adanya gerakan masyarakat peduli pendidikan. Konsep ini juga di dukung oleh anggaran pendidikan yang besar, untuk tahun 2009 sendiri anggaran pendidikan Kabupaten Deli serdang sudah menyentuh pada angka 44,11 persen (Badan Pusat Statistik, 2010), jauh melebihi target 20 persen yang putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi penulis
menilai anggaran dan konsep yang di lakukan oleh
pemerintahan Kabupaten Deli Serdang hanya besar perhatian pada level jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama saja, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar kabupaten Deli Serdang itu sendiri. Untuk pencapaian Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat masih belum maksimal. Banyak faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah (Suyanto, 2001 ) yaitu : anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat, dan kesehatan. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas rendahnya partisipasi bisa disebabkan oleh tingginya biaya yang dibebani (Michael P.Todaro, 2000) yaitu berupa biaya : biayabiaya langsung pendidikan individual (ongkos, buku, uang seragam, dll.) dan biayabiaya yang tidak langsung. Dalam biaya tidak langsung seorang anak yang sudah
mencapai umur dimana sudah dapat memberikan sumbangan kepada penghasilan keluarga akan memilih untuk bekerja dari pada untuk memperoleh pendidikan, hal ini sangat berkaitan dengan masih rendahnya pendapatan atau penghasilan keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin besar biaya pendidikan yang akan dikeluarkan. Ketersediaan tenaga pendidik dalam hal ini jumlah guru juga merupakan unsur utama keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Rasio jumlah siswa per guru memiliki pengaruh terhadap efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah, dan lebih jauh lagi terhadap upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah
Pertama (SMP) kabupaten Deli Serdang sendiri sudah berada pada Angka yang cukup memuaskan tetapi untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Mengah Atas (SMA) masih rendah. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi kasar (gross enrollment ratio) di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kabupaten Deli Serdang, sehingga penelitian ini di beri judul : “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)”.
1.2 Rumusan Masalah Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu merumuskan masalah dengan jelas sebagai dasar penelitian yang dilakukan, sehubungan dengan hal tersebut penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang. 2. Bagaimana pengaruh PDRB per Kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang. 3. Bagaimana pengaruh jumlah Tenaga Pendidik/Guru terhadap Angka Partisipasi Sekolah Kasar pada jenjang pendidikan Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang. 1.3. Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dimana keberadaannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : 1. Ada pengaruh yang positif antara Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang. 2. Ada pengaruh yang positif antara PDRB per kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang.
3. Ada pengaruh yang positif antara jumlah Tenaga pendidik/Guru terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang. 1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang. 2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB per Kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang. 3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah Tenaga pendidik/Guru) terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Deli Serdang.
1.5 Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 1. Sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni. 2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang dapat diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis. 3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait khususnya pemerintah melalui Dinas Pendidikan Propinsi kabupaten Deli Serdang untuk pengambilan keputusan dalam kaitan dengan kebijakan dibidang pendidikan.
