BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara indonesia adalah negara hukum rechstaats.1 Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945. Tapi tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka machstaat. Yang mana Segala tindakan yang dilakukan oleh baik itu pejabat negara maupun masyarakat biasa didasarkan atas hukum. Pada dasarnya hukum memiliki peran serta fungsi bagaimana mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat secara aman tertib dan damai. Hukum pada dasarnya merupakan aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki sifat memaksa bagi yang melanggarnya. Adapun Fungsi dari hukum sebagai Law as a tools of social engginering “teknologi social”.2 Dengan menggunakan hukum sebagai alat, maka perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera. Adapun tujuan dari hukum terdiri dari 3 point yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna (kemanfaatan).3 Tujuan utama dalam hukum adalah kepastian. Oleh karenanya hukum harus ditaati demi kepastiannya. Keadilam menurut Gustav Radbruch cukup apabila pada kasus sama diterapkan hukum yang sama. Daya guna hukum menyangkut 3 sasaran penting yaitu individu, masyarakat dan budaya. Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan manusia mutlak yang harus di jamin dan dijaga
1
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen. Roscou Pound dalam bukunya Wasis SP, “ Pengantar Ilmu Hukum” UMM Press, Hal. 25. 3 Ibid. Hal,23 2
1
2
oleh hukum.4 Adapun tujuan dari hukum menurut Subekti dalam Buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan. Mengatakan: bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum.5 Dalam UUD 1945 di jelaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap tumpah darah indonesia dan melindungi ketertiban dunia. Tujuan ini kemudian di emban oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan perannya sebagai lembaga suatu tempat untuk mendidik, membina dan membimbing narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Jadi Lembaga Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan tempat untuk mendidik, membina , membimbing serta memperbaiki tingkah laku, pola pikir, serta mental narapidana yang menjalani hukuman, Namun masih saja sering kita jumpai atau kita dengar, kita lihat, kita baca, tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan yang “ kambuhan” atau masih melakukan kejahatan tindak pidana kembali apa yang disebut dengan Residivis dan inilah menjadi suatu permasalahan untuk melakukan penanganan terhadap peristiwa tersebut terutama pemerintah itu sendiri. Residivis
atau
pengulangan tindak pidana berasal bahasa prancis yaitu re dan cado. Re berarti lagi dan cado berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa
4
Ibid. wartawarga.gunadarma , http://.ac.id/2012/03/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber-hukum. di akses tanggal 18 oktober 2012, pukul 23.46 Wib. 5
3
dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.6 Uraian hasil study pendahuluan / survei yang menemukan fakta bahwa di daerah Bojonegoro ditemukan banyak narapidana yang berstatus residivis, berdasarkan fakta itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang aspek sistem pembinaan narapidana, apakah ada perbedaan tentang sistem pembinaan narapidana residivis dan tidak residivis, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa proses residivis belum menimbulkan efek jera. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau Residivis, yaitu:7 1. Pelakunya adalah orang yang sama. 2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim. 3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya. 4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu. Ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan recidive ada dua kelompok dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan recidive yaitu:8 1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
6
Mamfaluthy al-fuadhil ma'az. 2012 “Residivis”. http://peunebah.blogspot.com diakses tanggal 16 oktober 2012, pukul 00.17 Wib. 7 Ibid. 8 Ibid
4
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3). Munculnya penjahat yang tergolong sebagai residivis pada dasarnya kurangnya peran serta fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.9 Sehubungan dengan hal itu maka
kehadiran
Lembaga
Pemasyarakatan
perlu
tetap
di
pertahankan
eksistensinya, oleh karena tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah mendididik, membina, dan membimbing narapidana kelak nantinya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan manjadi warga yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Disadari pula bahwa masih banyak Lembaga Pemasyarakatan yang ada di indonesia belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga seolah terkesan Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan proses pembinaan dengan baik dan seolah menjadikan mereka penjahat yang ulung dan Residivis, sehingga di mata masyarakat terkesan menakutkan. Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan efektif dapat melahirkan penjahat yang berkualitas Residivis, dan itu 9
Hal,137.
Tolib Setady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung. Alfabeta.
5
sering kita jumpai, baca dan kita dengar di media masa terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan baik oleh penghuni lama maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Perlu di tegaskan pula bahwa narapidana bukanlah virus atau hama atau sampah masyarakat yang harus di musnahkan, melainkan narapidana itu merupakan warga negara, warga masyarakat yang memiliki hak-hak sehinga perlu di berikan pembinaan ataupun ketrampilan yang dapat menjadikan mereka memiliki potensi diri dan sebagai sumber daya manusia yang dapat mengisi pembangunan bangsa. Dengan demikian keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini bukan saja sebagai tempat melakukan pembinaan napi tapi sebagai tempat untuk memproses napi menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, sehingga dapat berguna dan di terima di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS SISTEM PEMBINAAN
NARAPIDANA
RESIDIVIS
DI
LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO”. B. Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro? 2. Bagaimana sistem evaluasi keberhasilan sistem pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro?
6
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas maka penulisan proposal ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui sistem pembinaan Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro 2. Untuk mengetahui sistem evaluasi keberhasilan sistem pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bojonegoro D. Manfaat Penelitian Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan di atas maka penulis berharap penelitian penulisan hukum ini akan memiliki manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai sistem pembinaan narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi penulis, penulisan ini diharapakan dapat menambah wawasan dan mengembangkan cakrawala berfikir khususnya menyangkut tata cara pembinaan
Narapidana
Residivis
yang
dilakukan
di
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A pada umumnya dan khusunya Bojonegoro. b. Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana secara keseluruhan agar tidak terjadinya residivis ketika narapidana berada di tengah masyarakat.
7
c. Masyarakat, agar dapat melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan serta menerima narapidana ketika ia kembali di masyarakat. E. Metode Penelitian Sebagai bahan dasar dalam proses penyusunan skripsi agar dapat terinci dengan baik, maka penulis melakukan suatu penelitian guna memperoleh datadata yang akan di perlukan. Untuk memperoleh data-data atau obyek yang di teliti maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1. Pendekatan Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu cara untuk memberikan kajian dan penjelasan tentang pokok permasalahan yang di tinjau dari gejala-gejala yang terjadi di masyarakat dan di dukung dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pembinaan menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan yaitu terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi: Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Pasal 1 point 1 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan, Pembinaan adalah “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan”
8
Dalam Sistem evaluasi keberhasilan yang dilakukan dalam proses pembinaan narapidana di Bojonegoro terletak pada bagaimana cara melakukan binaan kepada narapidana, dalam hal ini baik itu pengawas lapas maupun metode yang diterapkan. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Diponegoro No.94 Kelas II A Bojonegoro, Bagian Pembinaan Narapidana Residivis. Lokasi penelitian tersebut, merupakan uraian hasil study pendahuluan atau survei yang menemukan fakta bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro di temukan banyak Narapidana yang berstatus Residivis. Berdasarkan fakta itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang aspek pembinaan Narapidana apakah ada perbedaan tentang sistem pembinaan narapidana residivis dan tidak residivis, hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa proses pembinaan residivis belum menimbulkan efek jera. 1. Sumber Data Dalam penelitian ini terlebih dahulu di lakukan proses pengumpulan data, yang mana data tersebut meliputi atas data primer dan sekunder. a. Data Primer Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan dengan cara meminta penjelasan maupun keterangan pada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro bagian sistem pembinaan berupa dokumen tertulis, file, dan informasi yang terkait dan data sistem evaluasi berupa notulen rapat, buku harian beserta dokumen tertulis lainnya.
9
b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, buku-buku literatur, maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuhan tambahan bagi penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori dari literatur-literatur dan perturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pembinaan dan sistem evaluasi terkait sistem pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Sumber data yang terkait masalah yang dibahas, antara lain : a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana b) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga BinaanPemasyarakatan. c) UUD 1945Pasca Amandemen d) Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan e) Buku berjudul “ Pengantar Ilmu Hukum” UMM Press (Wasis SP:1998) f) Buku berjudul “ Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia” (Tolib Setady:2010) g) Buku, Undang-Undang dan Literatur lain yang mendukung.
10
2. Teknik Pengumpulan Data a. Data Observasi Dengan melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung di lokasi penelitian yang digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan Sistem pembinaan dan Sistem evaluasi terkait dengan sistem pembinaan residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. b. Data Wawancara Yang dilakukan adalah dengan cara interview/wawancara secara langsung kepada Koesdwi Awanto Adi, SH. Kasi Bimbingan Napi / ANDIK dan Ali Yunus, SH KA.SUB.BAG.TU selaku pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dan Dwi Herry Sukarno warga binaan residivis dan Fatah warga binaan bukan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro yang terkait dengan permasalahan
sistem pembinaan dan sistem evaluasi. c. Data Dokumentasi Yang dilakukan adalah dengan cara menggumpulkan data-data berupa bahan statistik, buku harian dan data dokumen lainnya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dengan mempelajari kepustakaan serta dokumentasi yang ada hubungannya dengan rumusan masalah sistem pembinan dan sistem evaluasi.
11
d. Studi Kepustakaan Memperoleh data dari bahan kepustakaan yang mana akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan, misalanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, majalah, artikel, buku-buku, jurnal yang terkait dengan Sistem pembinaan dan sistem evaluasi. 3. Teknik Analisa Data Setelah melakukan teknik pengumpulan data penilitian baik observasi, wawancara, dokumentasi, maupun penulusuran internet atau website telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang sebagaimana menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan dan mendalam mengenai persoalan yang dikaji. Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan. F. Rencana sistematika penelitian Dalam rangka untuk mempermudah dan membahas secara sistematis dan runtut untuk itu diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan di uraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, Metode penelitian dan sistematika penelitian.
12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini di uraikan mengenai yuridis dan pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana Residivis menurut teori dan peraturan perundangan. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan di uraikan data dari hasil penelitian serta analisis dari penelitian yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro. BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran yang dapat di berikan oleh penulis.
