1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, dunia perpajakan juga terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, ini terbukti dari gencarnya sosialisasi pajak yang terjadi diberbagai daerah. Salah satunya adalah sosialisasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun sangat disayangkan masih banyak orang awam dan pengusaha rumah makan yang tidak mengetahui masalah perpajakan dan bertanyatanya mengenai apa itu NPWP? Paradigma ini muncul karena banyaknya orang dan pengusaha rumah makan yang masih belum memiliki NPWP, dan mereka masih belum
mengerti akan manfaat yang didapat dari
kepemilikan NPWP. Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak hingga tahun 2011 mengalami peningkatan. Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah pemilik NPWP kini mencapai 19,410
juta
yang
terdiri
dari
orang
pribadi,bendahara,badan.
Padahal pada akhir 2010 lalu, jumlah pemilik NPWP masih 18,774 juta orang/badan, dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Namun sangat di sayangkan pencapaian target Dirjen Pajak tidak dilakukan dengan sebaik dan semaksimal mungkin ini bisa terlihat dari banyaknya orang golongan menengah kebawah yang menerima NPWP,
2
sementara masih banyak para pejabat yang tidak mendaftarkan diri untuk membuat orang banyak bertanya – tanya tentang NPWP.
Pajak untuk memberikan NPWP secara jabatan bila WP tidak mau melaksanakannya (ayat 4). Pemberian NPWP secara jabatan dilakukan dengan menyortir data pada Pusat Data yang ada yaitu dengan melakukan pengecekan apakah subjek pajak yang berkaitan dengan data sudah atau belum terdaftar sebagai wajib pajak. Terhadap mereka yang belum terdaftar tentu akan diberikan Kartu NPWP.
Bagi mereka yang sudah terdaftar tapi diberikan lagi dapat menyampaikan komplainnya ke Complaint Center Kantor Pusat Dirjen Pajak. Setiap tanggal 31 Maret wajib pajak (WP) harus menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sekaligus
juga membayar pajak yang
dikenakan kepada si WP. Pemberian jabatan ini dilakukan karena pertama, sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat sudah berlangsung selama lebih dari puluhan tahun. Satu kurun waktu yang cukup panjang agar masyarakat mengerti hal itu. Kedua, kebutuhan Negara akan perlunya uang pajak, menjadi andalan satu – satunya suksesnya pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi mengkonsentrasikan hal tersebut.
3
Saat ini, Dirjen pajak sedang melakukan Ekstensifikasi sekaligus intensifikasi pajak. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak, karena Negara butuh uang pajak untuk kelangsungan hidup
bernegara
dan
bermasyarakat,
konsekwensinya
diperlukan
kesadaran memperoleh NPWP agar tertanam pada setiap orang. Untuk memudahkan sarana administrasi dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya, diperlukan identitas khusus dengan nama NPWP.
Jadi Wajib Pajak tidak perlu alergi bila memiliki NPWP. Kesan akan takutnya diperiksa atau harus melaporkan pajak terutangnya dalam SPT karena telah memiliki NPWP, tidak perlu dikhawatirkan. Adalah hal biasa kalau WP diperiksa dan melaporkan pajaknya sendiri, karena undang – undang sudah mengaturnya. WP punya hak dan kewajiban yang sudah jelas dalam undang – undang. Kalau sadar dan peduli pajak sudah tertanam dalam diri tiap orang, maka keinginan memiliki NPWP akan sama dengan keinginan memiliki KTP, bahkan kepemilikan NPWP bisa melebihi kebanggaan memiliki KTP.
KTP akan diberikan karena ukuran seseorang sudah dewasa. Demikian pula NPWP diberikan karena ukuran seseorang sudah punya penghasilan. Tidak semua penghasilan dikenakan pajak, tetapi hanya penghasilan dengan batasan yang telah ditentukan undang – undang. Tidak berlebihan kalau selalu didengungkan ungkapan tanyalah pada diri sendiri apa yang bisa diperbuat untuk negeri ini.
4
Kalau saja semua Wajib Pajak dapat mewujudkan keadaan demikian, kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional yang dicita – citakan diharapkan segera terwujud. Kita tidak memerlukan lagi bantuan asing. Keadilan dan kesejahteraanpun dapat dinikmati semua orang.
Kesadaran untuk memenuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut factor – factor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya masih rendah dari mereka yang mengakui. Demikian seterusnya, Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.
Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli
pajak tidak bisa
berlandaskan adagium hukum semua orang “dianggap tahu” atas undang – undang yang telah dikeluarkan pemerintah. Pikiran legalisme demikian tidak efektif karena tidak memperhitungkan kondisi lainya seperti keadaan sosiologis dalam menaati ketentuan yang berlaku. Upaya sosialisasi ketentuan menjadi factor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak.
Setiap orang pasti memiliki identitas yang namanya Kartu
Tanda
Penduduk (KTP). Bagi orang yang berpergian keluar negeri diwajibkan memiliki identitas paspor. Bahkan kampanye kemudahan pemakaian kartu kredit, menjadi incaran setiap orang untuk lebih mudah bila ingin
5
berbelanja di berbagai tempat yang ditentukan dengan memiliki identitas kartu kredit. Bahkan bila kita berobat agar pelayanan administrasi dan lainnya bisa berjalan cepat.
Persoalan lain berkaitan dengan pemberian NPWP adalah pelayanan artinya, setiap orang yang sudah memiliki NPWP mengharapkan adanya pelayanan publik yang baik dari pemerintah.
Persoalan ini sering menjadi pertanyaan banyak masyarakat “ untuk apa saya punya NPWP, bayar pajak lagi, sementara jalan yang saya lalui tiap hari tidak pernah diperbaiki.” Ini baru satu contoh kecil. Masih banyak contoh pelayanan publik lain yang menjadi perhatian pemerintah.
Idealnya, orang akan bangga memilki NPWP kalau juga dibarengi dengan tiga kondisi berikut, yaitu pertama, pelayanan publik yang baik dari setiap instansi pemerintah kepada masyarakat perlu direalisasikan. Kedua, hasil nyata dari pajak yang telah dibayar terlihat dan dapat langsung dirasakan manfaatnya, dan ketiga, adanya penghargaan (reward) kepada WP patuh sekalipun jumlahnya kecil.
Sayangnya, masyarakat juga kurang memahami bahwa persoalan pelayanan public maupun hasil nyata pajak bukanlah tugas Dirjen Pajak tetapi seringkali yang dipersalahkan adalah institusi pajak. Ini artinya, peran instasi pemerintah lainya termasuk dalam hal koordinasi pelayanan
6
public dan hasil pembangunan dari uang pajak perlu disosialisasikan berkaitan dengan pentingnya kepemilikan kartu NPWP ini.
Setiap kartu identitas yang dimiliki seseorang tentu mempunyai kepentingannya masing – masing. Harapan ke depan adalah bagaimana menciptakan rasa bangga memiliki NPWP bisa melebihi bangganya memiliki KTP atau paspor atau kartu lainya. Sebab dengan memiliki NPWP berarti telah berpartisipasi dalam membiayai pembangunan dan bisa melakukan complain bila tidak mendapatkan pelayanan yang baik di bidang public yang diinginkan.
Belum lama ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencanangkan target peningkatan NPWP puluhan persen untuk menunjang penghasilan negara dari sektor pajak. Untuk daerah tertentu mereka menggunakan pendekatan secara aktif (door to door) dengan melakukan kerja sama dengan kelurahan setempat untuk menjaring penduduk yang secara potensial harusnya memiliki NPWP, selain kelurahan DJP juga melakukan beberapa pendekatan dengan; yayasan yang berbadan hukum, dengan perusahaanperusahaan, perumahan-perumahan (melalui RT setempat), ini dilakukan agar semua orang dan pengusaha rumah makan yang penghasilannya diatas PTKP dapat memiliki NPWP. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan gambaran secara sederhana mengenai apa itu NPWP?
7
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masih banyak orang dan pengusaha rumah makan yang belum mengenal NPWP, dan belum mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari kepemilikan NPWP. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : “PERSEPSI PENGUSAHA RUMAH MAKAN MENGENAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK STUDI KASUS DI KECAMATAN SERPONG – BANTEN TAHUN 2011” B. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang ingin diteliti dalam peneliti ini adalah : “Bagaimana persepsi pengusaha rumah makan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kecamatan Serpong - Banten?” C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk menguji secara deskriptif mengenai persepsi pengusaha rumah makan mengenai kepemilikan NPWP, dan manfaat apa yang dirasakan oleh pengusaha rumah makan dengan kepemilikan NPWP, serta bagaimana tanggapan pengusaha rumah makan yang masih belum memiliki NPWP.
8
D. Kegunaan Penelitian 1. Bagi Pengusaha Rumah Makan Memberikan masukan kepada pengusaha rumah makan mengenai informasi tentang pentingnya NPWP, serta kegunaannya juga manfaat yang diberikan oleh pemerintah dengan mendapatkan NPWP. 2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) Memberikan informasi kepada DJP mengenai persepsi masyarakat mengenai manfaat yang didapat dari kepemilikan NPWP, dan bagi yang belum memiliki NPWP, DJP mendapat informasi tentang alasan masyarakat untuk tidak membuat NPWP. 3. Bagi Pihak Lain Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan yang lebih mendalam bagi semua pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan acuan sebagai referensi yang berguna di masa datang.
