BAB I PENDAHULUAN
1.1
Bentuk, Bidang dan Perkembangan Usaha
1.1.1 Bentuk Usaha Nama Angkasa Pura pertama kali muncul pada tahun 1862, yaitu dengan didirikannya perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. PN Angkasa Pura Kemayoran bertugas mengelola pelabuhan udara Kemayoran. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tanggal 17 Mei 1965, pemerintah menetapkan nama PN Angkasa Pura Kemayoran menjadi Perum Angkasa Pura. Di samping mengelola pelabuhan udara Kemayoran, Perum Angkasa Pura juga mengelola pelabuhan udara Internasional Halim Perdanakusuma sejak tahun 1974 dan pelabuhan udara internasional Bali Ngurah Rai sejak tahun 1980. Dengan selesainya pembangunan pelabuhan udara Jakarta Cengkareng yang terletak 20 km di sebelah barat Jakarta (yang kemudian d ubah namanya menjadi Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta), pada tahun 1984 pemerintah mendirikan suatu BUMN untuk mengelola Bandar udara tersebut yaitu perusahaan umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (PPUJC). Pada tanggal 13 Agustus 1984, melalui peraturan pemerintah no. 20 tahun 1984 PPUJC resmi terbentuk dan kini bernama PT. Angkasa Pura II (Persero). 1
Berdasarkan keputusan menteri perhubungan pada tahun 1985 PPUJC juga diserahi tugas untuk mengelola dan mengusahakan Bandar Udara Halim Perdanakusuma yang sebelumnya dikelola oleh Perum Angkasa Pura I. Pada tahun 1986 terjadi perubahan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Perum Angkasa Pura II namanya yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah no.26 tanggal 19 Mei 1986. Hal yang sama juga terjadi pada Perum Angkasa Pura, namanya di ubah menjadi Perum Angkasa Pura I. Dengan peraturan pemerintah no.10 tahun 1991 tanggal 8 Februari 1991 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum Angkasa Pura II di tetapkan, pengelola Bandar Udara Sultan Mahmud Baharuddin II dan Bandar Udara Supadio Pontianak di laksanakan oleh Perum Angkasa Pura II. Dengan masuknya Bandar Udara Sultan Mahmud Baharuddin II dan Supadio ke dalam pengelolaan perusahaan, maka Perum Angkasa Pura II mengelola 4 Bandar Udara yaitu SoekarnoHatta, Halim Perdanakusuma (Jakarta), Sultan Mahmud Baharuddin II (Palembang), dan Supadio (Pontianak). Pada awal tahun 1992, Angkasa Pura II sebagai sebuah BUMN yang berstatus Perum dialihkan dan dititipkan pemerintah menjadi perusahaan perseroan (Persero) dengan peraturan pemerintah no.14 tahun 1992, tanggal 17 Maret 1992. Maksud dari perubahan status dari bentuk Perum menjadi bentuk Persero adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Selanjutnya dengan akte
2
notaries Mohani Salim, SH no.3 tahun 1993 tanggal 2 Januari 1993 di dirikan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Angkas Pura II, nama tersebut disingkat menjadi PT. Angkasa Pura II (Persero). PT. Angkasa II (Persero) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas-luasnya dan usahausahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha jasa kebandarudaraan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, PT. Angkasa II (Persero) mempunyai fungsi penyediaan, pengelolaan, pengusahaan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dan bidang usaha lain yang mempunyai hubungan jasa kebandarudaraan. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994, Bandar Udara Polonia Medan yang sebelumnya di kelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) di serahkan kepada PT. Angkasa Pura II (Persero). Pada tanggal 9 April 1994, dilakukan serah terima pengoperasian Bandar Udara Simpang Tiga Pekanbaru (sekarang Bandara Sultan Syarief Kasim II), Bandar Udara Tabing (Padang), Bandar Udara Blang Bintang Aceh (sekarang Bandara Sultan Iskandar Muda), Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung. Saat ini ada 10 Bandara di kawasan Indonesia bagian Barat yang dikelola Angkasa Pura II, mulai dari Bandara Iskandar Muda-Aceh, Bandara Polonia-Medan, Bandara Tabing-Padang, Bandara Sultan Syarief Kasim II-Pekanbaru, Bandara Kijang-Tanjung Pinang, Bandara Sultan Mahmud Baharuddin II-Palembang, Bandara SupadioPontianak, Bandara Husein Sastranegara-Bandung, Bandara Halim
3
Perdanakusuma-Jakarta dan Soekarno Hatta-Tangerang. Beberapa Bandara juga akan di serahkan kepada Angkasa Pura II oleh pemerintah. Beberapa Bandara di perbaiki dan di tingkatkan kemampuannya. Ada yang di perluas dan ada pula yang di rencanakan pemindahan lokasinya. Aceh sekarang mampu menjadi Bandara emberkasi Haji, setelah landasannya di perpanjang dan fasilitas pendukungnya di perbaiki. Bandara Polonia yang kini berada di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah pusat perbelanjaan sedang di siapkan pemindahannya ke Kuala Namu Medan. Demikian pula Palembang serta Padang dan Pontianak. Semua itu memerlukan dana yang cukup besar dan akan semakin besar di masa-masa mendatang saat ini. Hampir seluruh dana untuk pekerjaan tersebut berasal dari PT. Angkasa Pura II (Persero). Hal ini wajar saja, sebab sebuah bandara tidak bisa hidup sendiri, semua saling berhubungan dan saling mendukung, begitu juga dengan pelayanan lalu lintas udaranya. Setelah sekian lama berdiri, beberapa Direktur silih berganti memimpin perusahaan ini. Akhirnya pada tahun buku 2000 perusahaan ini mencapai titik tertinggi dari usahanya dengan mendapat predikat AAA. Predikat tersebut Keputusan
Menteri
Keuangan
mengacu kepada
no.198/KMK.016/1998
tentang
penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Dalam rapat umum pemegang saham, ada 3 aspek yang di pakai untuk mengetahui tingkat kesehatan BUMN, yaitu aspek keuangan, aspek komersial dan
4
aspek administrasi. Nilai yang di capai oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) nyaris sempurna yaitu 97.
Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Visi Perusahaan Menjadi pengelola Bandara udara bertaraf internasional yang mampu bersaing di kawasan regional. Misi Perusahaan -
Mengelola
jasa
mengutamakan
bandar tingkat
udara
kelas
keselamatan,
dunia
dengan
keamanan,
dan
kenyamanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan -
Mengembangkan
SDM
dan
budaya
Perusahaan
yang
berkinerja tinggi dengan menerapkan sistem manajemen kelas dunia -
Mengoptimalkan
strategi
pertumbuhan
bisnis
secara
menguntungkan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya -
Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha dan mitra kerja serta mengembangkan secara sinergis dalam pengelolaan jasa bandar udara
-
Memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
5
Tujuan Perusahaan Tujuan Perusahaan sebagaimana yang tercantum pasal 3 Anggaran
Dasar Perusahaan adalah untuk melaksanakan dan
menunjang kebijaksanaan ekonomi
dan
dan program Pemerintah di bidang
pembangunan.
Serta
untuk
mendapatkan
keuntungan bagi perusahaan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas-luasnya dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas, dengan melalui berbagai program kegiatan yang diuraikan secara lebih rinci untuk mencapai sasaran korporasi dengan strategi bisnis dan fungsional.
Logo Perusahaan
Identitas baru PT Angkasa Pura II juga dilengkapi dengan beberapa filosofi warna, yaitu Biru, Merah, Kuning, dan Hijau, -
Biru adalah warna yang melambangkan pergerakan sektor logistik yang terus tumbuh berkembang pesat.
-
Merah melambangkan tindakan yang berlandaskan semangat kerja dan komitmen PT Angkasa Pura II dalam menyediakan 6
pelayanan berkualitas internasional dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pelanggan. -
Sementara itu, Kuning melambangkan kemakmuran sebagai buah keberhasilan yang akan didapat dari kerja keras PT Angkasa Pura II untuk para pemengang saham, manajemen, karyawan, dan Indonesia.
-
Adapun Hijau melambangkan arah kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan terarah menuju pertumbuhan perusahaan yang sehat.
7
Struktur Organisasi
8
1.1.2
Bidang Usaha PT. Angkasa Pura II (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. 1.
Jasa Terkait Bandar Udara Memaksimalkan pelayanan terbaik melalui penyediaan beragam pelayanan jasa penunjang bandar udara yang moderen dengan ditunjang fasilitas berteknologi tinggi adalah komitmen PT. Angkasa Pura II untuk mewujudkan kenyamanan bagi pengguna jasa selama berada dilingkungan bandara. PT. Angkasa Pura II mengusahakan pelayanan jasa yang menunjang bisnis jasa kebandarudaraan. Pelayanan jasa terkait bandara udara disediakan oleh PT. Angkasa Pura II bertujuan untuk mendukung terciptanya aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa bandara selama berada dikawasan bandara. Pelayanan jasa terkait bandara udara tersebut diantaranya : -
Penyewaan ruangan.
-
Gudang.
-
Lahan dan fasilitas lainnya.
-
Kegiatan konsesioner.
-
Parkir kendaraan.
-
Pas bandara.
9
Penyediaan lahan untuk bangunan.Pelayanan penunjang lainnya yang juga diupayakan oleh PT. Angkasa Pura II antara lain: -
Pelayanan operasi bandara.
-
Pelayanan penerbangan haji.
-
Pelayanan tenaga kerja indonesia.
-
Pelayanan kargo.
-
Pelayanan keamanan dan keselamatan bandara.
-
Pelayanan
pertolongan
kecelakaan
penerbangan
dan
pemadaman kebakaran (PKP-PK) -
2.
Pelayanan penanggulangan gawat darurat.
Pelayanan Bandara Seiring dengan kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan udara yang semakin meningkat, berdampak pada lalu lintas para pengguna jasa bandara yang menjadi begitu padat baik pada saat sebelum penerbangan (keberangkatan) mauoun saat setelah penerbangan (kedatangan). Hal ini menuntut perlunya pengelolaan yang serius dan memadai. PT. Angkasa Pura II berupaya penuh untuk memeberikan pelayanan terbaik melalui pelayanan operasi bandara dengan penambahan berbagai fasilitas di lingkungan bandara dan perluasan kawasan terminal termasuk pembangunan gedung atau bangunan terminal baru. Upaya yang dilakukan ini bertujuan supaya dapat menampung jumlah penumpang yang
10
bertambah serta dapat menghadirkan kenyamanan bagi pengguna jasa bandara. Penambahan
dan
perbaikan
fasilitas
negara
yang
dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah penambahan dan perbaikan kursi tunggu penumpang, garbarata, toilet, troli bagasi, konter check in, konter pemeriksaan, fasilitas tempat ibadah seperti mushola dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Terkait dengan pengembangan kawasan terminal, PT. Angkasa Pura II melakukan
penambahan
kapasitas
bandara
diantaranya
penambahan ruang yang mampu menampung peningkatan jumlah penumpang serta penataan ruangan yang memperlancar proses pemeriksaan
dan
memudahkan
pengurusan
administrasi
penumpang. Melalui kerja sama dengan mitra binaan perusahaan, PT. Angkasa Pura II juga menambah konter-konter jualan yang menyediakan berbagai kebutuhan para pengguna jasa bandara. Dalam rangka menjaga kenyamanan dan keindahan di lingkungan bandara, PT. Angkasa Pura II senantiasa memantau kebersihan kawasan bandara dan melakukan program kebersihan bandara.
3.
Pelayanan Penerbangan Haji Jumlah jamah haji Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peluang bisnis tahunan ini memotivasi perusahaan untuk mengusahakan jasa pelayanan
11
penerbangan haji yang terbaik. PT. Angkasa Pura II melalui program pelayanan penerbangan haji mengelola pemberangkatan maupun pemulangan jamaah haji. Penerbangan ini terbagi dalam kelompok terbang (kloter) sebagai mana yang telah ditentukan oleh penyelenggara jamaah haji Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia). Bandara-bandara di bawah pengelolaan PT. Angkasa Pura II yang menyelenggarakan program pelayanan penerbangan haji tahun 2010 yaitu Soekarno-Hatta, Polonia, Sultan Iskandar Muda, Minangkabau dan Sultan Mahmud Badaruddin
II.
Dalam
rangka
menunjang
kelancaran
penyelenggaraan penerbangan jamaah haji, PT. Angkasa Pura II terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta jamah haji baik dari fasilitas maupun sumber daya manusia.
4.
Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Indonesia mempunyai jumlah tenaga kerja yang relatif banyak yang tersebar di berbagai negara, dimana sebagian besar memanfaatkan pelayanan jasa angkutan udara. Lalu lintas tenaga kerja Indonesia yang melalui pintu keberangkatan maupun pintu kedatangan
yang
dikelola
oleh
PT.
Angkasa
Puara
II
menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ada di luar negeri. Besarnya kontribusi para tenaga kerja Indonesia dalam menggunakan pelayanan jasa angkutan udara membuat PT.
12
Angkasa Pura II berkomitmen untuk memberikan pelayan yang maksimal dan fasilitas kemudahan bagi TKI diantaranya adalah penyediaan jalur khusus keberangkatan dan kedatangan TKI, pusat layanan informasi TKI dan layanan angkutan darat bagi TKI yang pulang ke kampung.
5.
Pelayanan Kargo Bisnis pengiriman atau pengangkutan barang memiliki prospek usaha yang sangat strategis termasuk bisnis pengiriman barang melalui angkutan udara (kargo). Peluang bisnis yang strategis ini, dimanfaatkan oleh PT. Agkasa Pura II dengan mengoperasikan terminal kargo dimulai sejak tahun 2007. Perusahaan telah membentuk unit bisnis strategis yang mengelola pelayanan kargo di setiap bandara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II. Dalam rangka memastikan terpenuhinya aspek kelancaran, keamanan dan keselamatan operasional pengiriman barang dari mulai
dari
mulai
proses
penggudangan
sampai
dengan
penerbangan, PT. Angkasa Pura II melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur
dan standar
yang
berlaku.
Perusahaan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kargo di badara-bandara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II seperti peningkatan kapasitas pergudangan kargo yang dapat menampung peningkatan volume transaksi.
13
1.1.3
Perkembangan Usaha Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi Angkasa Pura II. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur
yang
dimiliki
dan
secara
berkesinambungan
meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di Angkasa Pura II. Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, Angkasa Pura II telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang berlaku. Pelaksanaan GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi,
akuntanbilitas,
responsibilitas,
independensi
dan
kewajaran”. Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah niat dan tekad manajemen Angkasa Pura II untuk menjadikan Angkasa Pura II sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja
14
yang baik, serta memiliki Code of Conduct, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. Tujuan Penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah sebagai berikut:
1.
Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi
2.
Mendorong dan mendukung pengembangan Angkasa Pura II.
3.
Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4.
Mengelola risiko secara lebih baik.
5.
Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
6.
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Angkasa Pura II.
7.
Memperbaiki budaya kerja Angkasa Pura II.
8.
Meningkatkan citra Angkasa Pura II (image) menjadi semakin baik.
Hal tersebut terbukti bahwa bandara yang dikelola PT. Angkasa Pura II (Persero) selalu memperoleh penghargaan Prima Pratama dari Departemen Perhubungan RI untuk kategori Terminal Penumpang Bandara. Selama tiga tahun berturut-turut Angkasa Pura II telah memperoleh penghargaan The Best 1 in Good Corporate Governance (2006).
15
Saat ini, pertumbuhan paling signifikan terjadi di semua bandara yang di kelola PT. Angkasa Pura II (Persero). Terdaftar bahwa gerakan pesawat tumbuh sebesar 10,3%, 19,2% oleh penumpang dan kargo dengan 14,9%. Seiring dengan pemulihan ekonomi global yang semakin membaik, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik juga di masa depan. Pada kuartal 2 tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 6,4% setiap tahun yang sebagian besar didukung oleh investor sebesar 10% dan ekspor sebesar 8%. Pertumbuhan penumpang pesawat yang selalu meningkat setiap tahun serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu stabil menunjukkan bahwa Angkasa Pura II memiliki prospek yang sangat baik dan berkelanjutan. Melihat membentuk aliran penumpang pesawat, diasumsikan bahwa jumlah penumpang yang lebih tinggi, sehingga pendapatan yang lebih tinggi dari konsesi perusahaan, dimana saat ini konsesi adalah komponen non-Aero pendapatan terbesar. Dari tahun ke tahun, pendapatan Aero dan non-Aero juga meningkat dan bisa lebih dari Rencana Anggaran Perusahaan yang didefinisikan oleh perusahaan. Saat ini Angkasa Pura II telah memiliki karyawan berjumlah 4.232 orang yang terbagi di beberapa lokasi, seperti table dibawah ini:
16
Tabel: Jumlah Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero)
JUMLAH BANDARA KARYAWAN Kantor Pusat
389
Bandara Soekarno-Hatta
2004
Bandara Halim Perdanakusuma
163
Bandara Sultan Mahmud 207 Badaruddin II Bandara Supadio
158
Bandara Polonia
398
Bandara Sultan Syarif Kasim II
197
Bandara Internasional 188 Minangkabau Bandara Husein Sastranegara
111
Bandara Sultan Iskandarmuda
106
Bandara Raja Haji Fisabilillah
81
Bandara Sultan Thaha
114
Bandara Depati Amir
116
Jumlah
4.232
Sumber Laporan Manajemen Bulan Februari 2013
17
1.2
Tujuan Unit Kerja dan Ruang Lingkup Unit Kerja
1.2.1
Tujuan Unit Kerja Tujuan unit kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah: “Menjadi champion dalam pengelolaan SDM kebandarudaraan yang professional dan berkinerja tinggi” Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu: -
Mengoptimalkan memberikan
kapasitas
pelayanan
dan
Bandar
kapabilitas udara
kelas
SDM
dalam
dunia
untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan -
Membangun organisasi dan budaya perusahaan yang berkinerja tinggi serta lingkungan kerja yang kondusif untuk mengoptimalkan dan mendukung kinerja karyawan
-
Mengoptimalkan strategi dan sistem manajemen SDM untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
-
Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan sinergis dengan mitra kerja dalam pengelolaan SDM
-
Merekrut SDM yang kompeten dalam rangka memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan sekitarnya.
18
1.2.2 Ruang Lingkup Unit Kerja Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia di pimpin oleh Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia yang membawahi 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu Asisten Deputi Kebijakan & Sistem SDM, Asisten Deputi Perencanaan Organisasi dan Kebutuhan SDM, Asisten Deputi Manajemen Pengembangan SDM, dan Asisten Deputi Manajemen Kinerja Individu & Talent. Masing-masing Asisten Deputi mempunyai tugas sebagai berikut: 1.
Asisten Deputi Kebijakan & Sistem SDM a. Bertanggung jawab dalam menyusun program, sistem, prosedur dan standar kualifikasi karyawan fungsi kerja unit Kebijakan & Sistem Sumber Daya Manusia; b. Mengelola
kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengevaluasian kegiatan perumusan kebijakan dan sistem sumber daya manusia antara lain talent management design, kompensasi dan benefit, penilaian kinerja, pola karir, road map SDM, program strategis human capital lainnya; c. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, sistem dan prosedur kegiatan unit Kebijakan & Sistem Sumber Daya Manusia; d. Memastikan tercapainya program kerja unit Kebijakan & Sistem Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam RKAP;
19
e. Mengusulkan perbaikan pelaksanaan program, sistem dan prosedur fungsi kebijakan & sistem sumber daya manusia kepada pihak terkait; f. Melaporkan pencapaian kinerja unit Kebijakan & Sistem Sumber
Daya
Manusia
kepada
Deputi
Direktur
Pengembangan Sumber Daya Manusia secara periodik; g. Menjadi anggota tim kerja internal maupun eksternal sesuai kebutuhan perusahaan.
2.
Asisten Deputi Perencanaan Organisasi & Kebutuhan SDM a. Bertanggung jawab dalam menyusun program, sistem, prosedur dan standar kualifikasi karyawan fungsi perencanaan organisasi & kebutuhan sumber daya manusia; b. Mengelola kegiatan penyusunan organisasi dan tata hubungan kerja antar unit, penyusunan kebutuhan SDM, uraian tugas di seluruh
unit
kerja
dan
pemenuhan
kebutuhan
SDM
perusahaan; c. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, sistem dan prosedur kegiatan unit Perencanaan Organisasi & Kebutuhan Sumber Daya Manusia; d. Memastikan tercapainya program kerja unit Perencanaan Organisasi & Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam RKAP;
20
e. Mengusulkan perbaikan pelaksanaan program, sistem dan prosedur fungsi perencanaan organisasi dan kebutuhan sumber daya manusiakepada pihak terkait; f. Melaporkan pencapaian kinerja unit Perencanaan Organisasi & Kebutuhan Sumber Daya Manusia kepada Deputi Direktur Sumber Daya Manusia secara periodik g. Menjadi anggota tim kerja internal maupun eksternal sesuai kebutuhan perusahaan.
3.
Asisten Deputi Manajemen Pengembangan SDM a. Bertanggung jawab dalam menyusun program, sistem, prosedur dan standar kualifikasi karyawan fungsi manajemen pengembangan sumber daya manusia; b. Mengelola kegiatan manajemen karir karyawan melalui asesmen, pemetaan dan pemenuhan kompetensi dengan mutasi, magang, dan penugasan/job assignment. c. Mengelola kegiatan administrasi personalia, pengelolaan data karyawan
serta
pembinaan
karyawan
perbantuan
dan
diperbantukan; d. Mengelola kegiatan manajemen penghargaan dan hukuman serta hubungan industrial; e. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, sistem dan prosedur kegiatan unit Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21
f. Memastikan tercapainya program kerja unit Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam RKAP; g. Mengusulkan perbaikan pelaksanaan program, sistem dan prosedur fungsi Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada pihak terkait; h. Melaporkan pencapaian kinerja unit
kerja
Manajemen
Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Deputi Direktur Sumber Daya Manusia secara periodik; i. Menjadi anggota tim kerja internal maupun eksternal sesuai kebutuhan perusahaan.
4.
Asisten Deputi Manajemen Kinerja Individu & Talent a. Bertanggung jawab dalam menyusun program, sistem, prosedur dan standar kualifikasi karyawan fungsi manajemen kinerja individu & talent; b. Mengelola kegiatan penilaian kinerja individu, memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penilaian kinerja melalui konseling, mentoring dan evaluasi; c. Mengelola kegiatan talent management system mencakup serta penyusunan
strategi
dalam
meningkatkan
dan
mempertahankan kualitas talent; d. Memastikan pelaksanaan best practices dalam peningkatan talent dan sharing knowledge;
22
e. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, sistem dan prosedur kegiatan unit Manajemen Kinerja Individu & Talent; f. Memastikan tercapainya program kerja unit Manajemen Kinerja Individu & Talent yang tertuang dalam RKAP; g. Mengusulkan perbaikan pelaksanaan program, sistem dan prosedur fungsi manajemen kinerja individu dan talent kepada pihak terkait; h. Melaporkan pencapaian kinerja unit Manajemen Kinerja Individu & Talent kepada Deputi Direktur Sumber Daya Manusia secara periodik. i. Menjadi anggota tim kerja internal maupun eksternal sesuai kebutuhan perusahaan.
1.3
Hubungan Kerja dengan Unit Lain Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Unit Pengembangan SDM membutuhkan kerjasama dengan unit lainnya, karena tanpa adanya hubungan kerja dengan unit lain, maka proses kerja tidak akan berjalan dengan baik.
23
Hubungan unit Pengembangan SDM dengan unit lain, diantaranya: 1. Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Hubungan unit Pengembangan SDM dengan Direktur Sumber Daya Manusia & Umum yaitu: meminta persetujuan atau disposisi untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh unit Pengembangan SDM.
2. Administrasi & Umum Hubungan unit Pengembangan SDM dengan unit Administrasi & Umum yaitu: mengirim dan menerima surat dari luar kantor pusat, mengkoordinasikan kebutuhan fasilitas pada kegiatan yang akan dilakukan misalnya rapat,dll.
3. Pendidikan dan Pelatihan Hubungan unit Pengembangan SDM dengan unit Pendidikan dan Pelatihan yaitu: memberikan data karyawan yang akan diseleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing unit dan memberikan daftar karyawan tiap bulan untuk membantu dalam memperbaharui data-data pelatihan.
4. Anggaran & Akuntansi Hubungan unit Pengembangan SDM dengan unit Anggaran & Akuntansi yaitu: mengajukan rincian biaya-biaya yang dibutuhkan
24
untuk melaksanakan kegiatan, seperti perekrutan, rapat, raker, pensiunan, dll.
5. Kepala Biro Hukum Hubungan unit Pengembangan SDM dengan Kepala Biro Hukum yaitu: bekerja sama dalam penyelesaian masalah terkait hukum yang menyangkut SDM di perusahaan.
1.4
Tujuan Magang dan Penulisan Laporan
1.4.1 Tujuan Magang Adapun tujuan dilaksanakan magang adalah sebagai berikut: -
Mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dunia kerja.
-
Memperkenalkan
dunia
kerja
yang
sesungguhnya
kepada
mahasiswa/i agar dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja nantinya -
Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di dalam perusahaan
-
Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta wawasan untuk mempersiapkan mahasiswa/i memasuki dunia kerja yang sesungguhnya
-
Meningkatkan kemampuan mahasiswa/i dalam memecahkan suatu masalah 25
-
Memperoleh pengalaman selayaknya seorang karyawan perusahaan yang di harapkan pada saat terjun ke dunia kerja.
1.4.2 Tujuan Penulisan Laporan Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: -
Memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya dari Universitas Mercu Buana
-
Sebagai pertanggung jawaban akademik dari mahasiswa terhadap ilmu yang telah di pelajari
-
Mencapai kualifikasi diploma dengan mengaplikasikan teori yang sudah di dapat selama masa perkuliahan dengan praktek yang di lakukan pada perusahan
26
