BAB I PENDAHULUAN. Millennium Development Goals (MDGs) adalah Komitmen Negara terhadap rakyat

Laporan Tahunan - Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang Millennium Development Goals (MDGs) adalah Komitmen Negara terhadap rakyat

Indonesia dan Komitmen Indonesia kepada masyarakat global yang merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur. Komitmen Indonesia mencapai MDGs adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Diformulasikan di UN Milennium Summit, New York September, 2000). Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, dimana perlunya disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi

percepatan

pencapaian

terkait

program

program

pencapaian

tujuan

pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Indikator kinerja upaya pencapaian target MDG’s merupakan indikator proses dari setiap langkah program percepatan pencapaian target MDG’s secara lintas sektor yang dilakukan oleh instansi-instansi. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok. Indikator dipergunakan sebagai tolok untuk menilai kemajuan, keseluruhan kinerja dan dampak program percepatan pencapaian target MDG’s. Indikator merupakan kunci sistim pemantauan dan evaluasi sehingga indikator-indikator kinerja yang ada harus dapat diverifikasi secara obyektif. Salah satu alat transformasi data yang merupakan bagian dari proses pemantauan dan evaluasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah Laporan Tahunan, yang berisi data tahunan dari hasil pembangunan kesehatan. Sedangkan pada pembangunan kesehatan adanya upaya yang dilaksanakan oleh semua

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

1


komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatn masyarakat yang setinggi- tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat. Dalam penyajiannya diusahakan untuk menampilkan berbagai data dan informasi yang menjawab Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan yakni ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri”. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan

kesehatan

diselenggarakan

dengan

berdasarkan

pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1)Penyediaan obat dan perbekalan, 2)Upaya kesehatan masyarakat, 3)Pengawasan obat dan makanan, 4)Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 5)Perbaikan gizi masyarakat, 6)Pengembangan lingkungan sehat, 7)Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, 8)Standarisasi pelayanan kesehatan, 9)Pelayanan kesehatan penduduk miskin,

10)Pengadaan,

puskesmas/puskesmas pelayanan

kesehatan,

peningkatan pembantu

dan

dan

12)Peningkatan

perbaikan

jaringannya, pelayanan

sarana

dan

11)Kemitraan kesehatan

prasarana peningkatan

lansia,

dan

13)Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas


2


sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

1.2

Maksud Dan Tujuan Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran dan informasi tentang

hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 2012. Laporan tahunan Dinas Kesehatan ini disusun dari data-data laporan kegiatan yang didapat dari masingmasing bidang dan bagian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.


3


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1

Kondisi Geografi Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat,

dengan luas 176.238,67 Ha atau 1.762,39 Km2. Secara geografis, Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, baik dipandang dari segi pembangunan ekonomi, pembangunan fisik prasarana maupun dari segi komunikasi dan perhubungan. Kabupaten Bandung terletak di dataran tinggi pada garis 60°,41‘ – 70°,19‘ dan 1070°,22‘ – 1080°,5‘ Bujur Timur, dan pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut dengan temperatur udara antara 12°28° Celcius dan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara

: Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang

sebelah Timur

: Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

sebelah Selatan

: Kabupaten Garut dan kabupaten Cianjur

sebelah Barat

: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur

Sebelah Tengah

: Kota Bandung dan Kota Cimahi Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bandung


4


TABEL 2.1 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PEN DUDUK MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 N KECAMATAN LUAS JUMLAH P KEPADATAN O WILAYAH ENDUDUK PENDUDUK 2 (km ) per km2 1 2 3 4 5 1 CILEUNYI 10.54 74,260 7045.54 2 CIMENYAN 11.03 48,449 4392.48 3 CILENGKRANG 15.72 81,297 5171.56 4 BOJONGSOANG 14.62 74,502 5095.90 5 MARGAHAYU 45.25 141,285 3122.32 6 MARGAASIH 25.51 66,659 2613.05 7 KATAPANG 25.36 102,970 4060.33 8 DAYEUHKOLOT 24.01 77,321 3220.37 9 BANJARAN 24.61 122,206 4965.70 10 PAMEUNGPEUK 35.99 84,455 2346.62 11 PANGALENGAN 40.14 111,374 2774.64 12 ARJASARI 18.35 48,980 2669.21 13 CIMAUNG 48.47 170,325 3514.03 14 CICALENGKA 55.00 154,161 2802.93 15 NAGREG 42.92 78,978 1840.12 16 CIKANCUNG 30.12 154,072 5115.27 17 RANCAEKEK 27.81 233,336 8390.36 18 CIPARAY 54.57 92,888 1702.18 19 PACET 47.30 117,016 2473.91 20 KERTASARI 31.58 67,507 2137.65 21 BALE ENDAH 46.18 71,276 1543.44 22 MAJALAYA 51.03 114,054 2235.04 23 SOLOKAN JERUK 41.56 107,198 2579.36 24 PASEH 49.30 92,036 1866.86 25 IBUN 91.94 138,871 1510.45 26 SOREANG 53.08 122,335 2304.73 27 KUTAWARINGIN 64.98 114,577 1763.27 28 PASIRJAMBU 195.41 108,884 557.21 29 CIWIDEY 239.58 173,114 722.57 30 RANCABALI 152.07 48,247 317.27 31 CANGKUANG 148.37 107,355 723.56 JUMLAH (KAB/KOTA) 1,762.40 3,299,988 1,872.44 (Sumber : BPS - SUSEDA KABUPATEN BANDUNG 2011)


5


2.2

KONDISI DEMOGRAFI Kabupaten Bandung merupakan percontohan Otonomi Daerah dan merupakan

daerah penyangga Jawa Barat yang berkembang cukup pesat. Selain berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi juga munculnya masalah kependudukan, dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk yang besar, penyebaran penduduk yang tidak merata serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011 sebesar 3.299.988 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Baleendah yakni sebesar 233.336 jiwa (7.07%) kemudian diikuti oleh Kecamatan Cileunyi sebesar 173.114 jiwa (5.24%). Sementara itu Nagreg, Rancabali dan Cilengkrang adalah tiga Kecamatan yang jumlah penduduknya paling rendah yaitu secara berurutan 48.980 jiwa (1.48%), 48,449 jiwa (1.46%) dan 48,247 jiwa (1.46%). Luas wilayah Kabupaten Bandung sekitar 1.756,65 Km2, yang didiami oleh 3.299.988 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah 1.878 jiwa per Km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Margahayu yakni sebanyak 1,14 orang per Km2, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Rancabali yakni sebanyak 0,03 orang per Km2. Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memiliki daerah wilayah kerja yang terdiri dari 31 kecamatan, 267 desa, 9 kelurahan, 4.239 RW dan 16.552 RT dengan luas wilayah kerja mencapai 1.756,65 Km2. Sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Bandung sebesar 103,9%, artinya jumlah penduduk laki-laki 1.95% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung per tahun selama 2010-2011 sebesar 6.37%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Cileunyi adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Bandung yakni sebesar 5.49%, sedangkan yang terendah di Kecamatan Dayeuhkolot yakni sebesar 1.09%.


6


TABEL 2.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 N o

Kecamatan

1

Ciwidey

N 37,777

% 50.87

N 36,483

% 49.13

2

Rancabali

24,507

50.58

23,942

49.42

48,449

100.00

3

Pasirjambu

41,548

51.11

39,749

48.89

81,297

100.00

4

Cimaung

37,784

50.72

36,718

49.28

74,502

100.00

5

Pangalengan

71,202

50.40

70,083

49.60

141,285

100.00

6

Kertasari

33,757

50.64

32,902

49.36

66,659

100.00

7

Pacet

53,234

51.70

49,736

48.30

102,970

100.00

8

Ibun

39,407

50.97

37,914

49.03

77,321

100.00

9

Paseh

62,629

51.25

59,577

48.75

122,206

100.00

10

Cikancung

43,276

51.24

41,179

48.76

84,455

100.00

11

Cicalengka

56,485

50.72

54,889

49.28

111,374

100.00

12

Nagreg

25,038

51.12

23,942

48.88

48,980

100.00

13

Rancaekek

85,158

50.00

85,167

50.00

170,325

100.00

14

Majalaya

79,237

51.40

74,924

48.60

154,161

100.00

15

Solokanjeruk

40,086

50.76

38,892

49.24

78,978

100.00

16

Ciparay

78,687

51.07

75,385

48.93

154,072

100.00

17

Baleendah

119,289

51.12

114,047

48.88

233,336

100.00

18

Arjasari

47,234

50.85

45,654

49.15

92,888

100.00

19

Banjaran

59,687

51.01

57,329

48.99

117,016

100.00

20

Cangkuang

34,413

50.98

33,094

49.02

67,507

100.00

21

36,310

50.94

34,966

49.06

71,276

100.00

22

Pameungpeu k Katapang

58,327

51.14

55,727

48.86

114,054

100.00

23

Soreang

54,865

51.18

52,333

48.82

107,198

100.00

24

Kutawaringin

47,338

51.43

44,698

48.57

92,036

100.00

25

Margaasih

71,083

51.19

67,788

48.81

138,871

100.00

26

Margahayu

61,954

50.64

60,381

49.36

122,335

100.00

27

Dayeuhkolot

58,624

51.17

55,953

48.83

114,577

100.00

28

Bojongsoang

55,824

51.27

53,060

48.73

108,884

100.00

29

Cileunyi

88,081

50.88

85,033

49.12

173,114

100.00

30

Cilengkrang

24,536

50.85

23,711

49.15

48,247

100.00

31

Cimenyan

54,831

51.07

52,524

48.93

107,355

100.00

1,682,20 8

50.98

1,617,78 0

49.02

3,299,98 8

100.00

Kab. Bandung

Laki - laki

Perempuan

(Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2011)


7

Laki - laki + Pere mpuan N % 74,260 100.00


2.3 1.1.1

SUMBER DAYA KESEHATAN TENAGA KESEHATAN Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Tenaga kesehatan yang terdaftar di sarana kesehatan pemerintah (RSUD dan Puskesmas).

Tabel 2.3 TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 NO

JENIS TENAGA

JUMLAH TENAGA

1

Dokter ahli DSOG

8 Orang

2

Dokter ahli DSA

8 Orang

3

Dokter Umum

101 Orang

4

Dokter Gigi

42 Orang

5

Tenaga Keperawatan

255 Orang

6

Tenaga Kefarmasian

50 Orang

7

Tenaga Kesehatan Masyarakat

31 Orang

8

Sanitasi

62 Orang

9

Tenaga Gizi

62 Orang

10

Tenaga Ketehnisan Medis

27 Orang

11

Tenaga Non Kesehatan

208 Orang

12

Bidan Swasta

129 Orang

13

Bidan Puskesmas

213 Orang

14

Bidan Desa PNS

89 Orang


8


15

Bidan Desa PTT Provinsi

12 Orang

16

Bidan Desa PTT Pusat

127 Orang

17

Bidan PTT Poned

35 Orang

18

Bidan Koordinator

31 Orang

JUMLAH TENAGA

1491 ORANG

(Sumber: Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2012)

1.1.2

SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN Puskesmas dan jaringannya

merupakan

sarana penyelenggara pelayanan

kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Sementara itu Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, praktek dokter/dokter gigi, praktek bidan dan apotek serta toko obat merupakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.

TABEL 2.4 SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 NO

JENIS SARANA KESEHATAN

JUMLAH

1

RS Pemerintah ( RSUD )

3 Buah

2

RS Perkebunan (BUMN )

1 Buah

3

RS Swasta (AMC dan Bina Sehat )

2 Buah

4

Puskesmas Tanpa Perawatan

56 Buah

5

Puskesmas PONED

13 Buah

6

RSUD PONED

2 Buah

7

Puskesmas Rawat Inap

5 Buah

15

Rumah Bersalin

16 Buah

16

Laboratorium Kesehatan

26 Buah

17

Laboratorium Swasta

15 Buah


9


18

Balai Pengobatan

70 Buah

19

Praktek dokter

151

20

Praktek dokter gigi

14

21

Praktek bidan

129

22

Apotek

258

23

Toko Obat

118

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2012)

Walaupan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung tercatat cukup banyak tidak berarti dapat menggambarkan bahwa semua daerah di wilayah kerja Kabupaten Bandung telah mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Hal ini disebabkan masih ada beberapa daerah yang karena letak geografisnya sulit menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai.

TABEL 2.5 JUMLAH SARANA UKBM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 NO

JENIS SARANA KESEHATAN

JUMLAH

1

Posyandu

4080 Buah

2

Polindes

108 Buah

3

Posbindu

384 (aktif 348)

4

Puskesmas Santun Lansia

8 Buah

5

Pustu

76 Buah

6

Poskesdes

103 Buah

7

Poskestren

15 Buah

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh


10


pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. UKBM lainnya yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan antara lain Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak; Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan musyawarah masyarakat desa dalam bidang kesehatan.


11


BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1

VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Kabupaten Bandung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 – 2015 yang hendak dicapai dalam tahapan kelima Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung yaitu : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tersebut adalah sebagai berikut : Masyarakat Kabupaten Bandung :

adalah Penduduk /masyarakat yang bermukim dan tinggal di wilayah Kabupaten Bandung dan memiliki

Kartu

Tanda

Penduduk

(KTP)

Kabupaten Bandung Sehat :

adalah suatu keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial yang merupakan aspek positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan.

Mandiri :

adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dalam bidang kesehatan.


12


3.2

MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan

tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung ditetapkan dalam 5 (lima) Misi. 1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. 2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktivitas. 3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular. 4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan. 5. Melaksanakan Pengawasan sediaan Farmasi dam Makanan Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam pelayanan publik, sebagai berikut: Melayani :

1.

Berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Integritas :

2.

Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. 3.

Kebersamaan, Keterbukaan, Saling Menghormati, dan Saling Menghargai : Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kualitas yang Tinggi :

4. Berupaya

mencapai

visi

dengan

memberikan

pelayanan

terbaik

yang

mencerminkan komitmen kami pada kualitas yang tinggi. 5.

Innovasi : Berupaya mencari cara baru untuk mencapai hasil yang memuaskan masyarakat dalam menyelesaikan misi kami.


13


3.3

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan Analisis Strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut ; 1.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

2.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat

3.

Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular

4.

Meningkatnya status gizi dan kesehatan keluarga dalam masyarakat .

5.

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

6.

Meningkatnya kualitas farmasi, makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan .

3.4

SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan

kesehatan adalah : 1.

Meningkatkannya cakupan pelayanan kesehatan dasar umum

2.

Meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Yankes di tingkat kecamatan

3.

Meningkatnya pelayanan kesehatan matra bencana

4.

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan khusus

5.

Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan

6.

Meningkatnya kualitas Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS)

7.

Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan

8.

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu


14


9.

Meningkatnya penyajian data informasi kesehatan

10.

Meningkatnya pelaksanaan pengembangan Jamkesda dan peraturan-peraturan sebagai penunjang perumusan kebijakan penyelenggaraan kesehatan

11.

Meningkatnya lingkungan sehat pada rumah tangga

12.

meningkatnya lingkungan sehat pada tempat-tempat umum

13.

meningkatnya lingkungan sehat pada kawasan industri

14.

meningkatnya air minum yang memenuhi syarat

15.

meningkatnya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat

16.

Menurunnya angka kesakitan penyakit DBD

17.

Menurunnya angka kesakitan penyakit TB Paru

18.

Menurunnya angka kesakitan penyakit Diare

19.

Menurunnya angka kesakitan penyakit ISPA

20.

Menurunnya angka kesakitan penyakit HIV/ AIDS

21.

Menurunnya angka kesakitan penyakit kusta

22.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit bersumber binatang lainnya

23.

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular tertentu (DM, CA Cercix, Hypertensi, Penyakit Jantung, Asma dan PPOK)

24.

Menurunnya angka kesakitan Filariasis dan Schistosomiasis

25.

Meningkatnya surveilans epidemiologi dan wabah

26.

Menurunnya angka kesakitan akibat Penyakit yang Dapat Ditanggulangi Dengan Imunisasi (PD3I) seperti: Campak, TBC, Polio, Diphtery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B

27.

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pada ibu, bayi dan usia SD.

28.

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pada lanjut usia

29.

Meningkatnya gizi pada keluarga, ibu hamil dan ibu melahirkan.

30.

Meningkatnya gizi pada bayi dan balita

31.

Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat


15


32.

Meningkatnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) mandiri

33.

Meningkatnya kualitas pengelolaan obat di lingkungan Dinas Kesehatan

34.

Meningkatnya kualitas pengelolaan obat di lingkungan apotik dan pedagang eceran obat

35.

Meningkatnya kualitas obat, obat tradisional dan kosmetik yang beredar di masyarakat

36.

Meningkatnya kualitas makanan dan minuman hasil industri rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan

3.5

KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

ditetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap antara lain :

3.6

1.

Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Kesehatan

2.

Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan

3.

Penanggulangan & Pengendalian Penyakit Menular / Tidak Menular

4.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

5.

Peningkatan Status Gizi Masyarakat

6.

Peningkatan Kualitas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

7.

Peningkatan Pengawasan Obat / Farmasi dan Makanan Minuman

STRATEGI Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada dasarnya bermuara

pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 komponen yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Khusus untuk bidang kesehatan tantangan yang dihadapi kedepan sangat berat seiring dinamika perubahan pola hidup. Fenomena yang menarik adalah timbulnya pola penyakit degeneratif yang kian meningkat,


16


Sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan sangat berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan kesehatan dilakukan secara koordinasi dan terintegrasi dengan bidang yang lain yang mempunyai peran dan fungsi yang sama. Sehingga diharapkan mampu untuk mewujudkan derajat kesehatan yang masyarakat yang optimal sebagai amanat tujuan pembangunan kesehatan. Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten BandungTahun 2012-2015

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012-2015, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung dalam bidang kesehatan, guna menyiapkan kemandirian masyarakat sehat Kabupaten Bandung. Kemampuan untuk hidup sehat dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat akan terus didorong. Kebijakan kesehatan

daerah diarahkan untuk mencapai

masyarakat yang mandiri sejahtera dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh peningkatan sumber daya kesehatan. Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat.


17


BAB IV KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintahan Daerah, sedangkan hubungan dengan Dinas Kesehatan Propinsi adalah merupakan hubungan kerja fungsional, sehingga tugas-tugas bantuan (dekonsentrasi) di bidang kesehatan di tingkat Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maksud dan tujuan pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 20 Tahun 2007 yaitu : 1. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 2. Bahwa agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

4.1

KEDUDUKAN a. Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.


18


STRUKTUR ORGANISASI

4.2

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008. Adapun unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terdiri atas : 1. Pimpinan, adalah Kepala Dinas 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat 3. Pelaksana adalah : a. Sekretariat, membawahkan : - Subbag Umum dan Kepegawaian - Subbag Keuangan - Subbag Penyusunan Program Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

b.

- Sie Pelayanan kesehatan dasar - Sie Pelayanan kesehatan khusus - Sie Penunjang Pelayanan Kesehatan c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan : ·

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

·

Seksi Pemberantasan Penyakit

·

Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Bina Kesehatan masyarakat, membawahkan :

d. ·

Seksi Kesehatan Keluarga

·

Seksi Gizi

·

Seksi Kemitraan dan Pembiayaan

e.

UPTD Laboratorium

f.

UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, dan

g.

UPTD Pelayanan Kesehatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional


19


4.3

Tugas Pokok Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan

Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

4.4

Fungsi a. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : ·

Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi.

·

Pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

b. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh bagian dan bidang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan di Bidang Kesehatan. b. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

Kepala

Dinas

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi: ·

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

·

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan


20


lingkup tugasnya; ·

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

·

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.

Sekretariat a.

Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. b.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi : ·

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

·

Penetapan

rumusan

kebijakan

koordinasi

penyusunan

program

dan

umum

dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; ·

Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;

·

Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

administrasi

kerumahtanggaan; ·

Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; ·

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

·

Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

·

Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

·

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;

·

Penetapan

rumusan

kebijakan

pengkoordinasian

penyusunan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;


21

dan


·

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

·

Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

·

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

·

Pelaksanaan

koordinasi/kerja

sama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. c. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Penyusunan Program Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan

administrasi

umum

dan

kerumahtanggaan

serta

administrasi kepegawaian. 3. Sub Bagian Keuangan Kepala

Subag

melaksanakan,

Keuangan

mempunyai

mengevaluasi

dan

tugas

pokok

melaporkan

merencanakan,

pelaksanaan

tugas

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. 1.

Bidang Pelayanan Kesehatan a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan


22


kesehatan khusus dan penunjang kesehatan. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: ·

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesehatan;

·

penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan penunjang pelayanan;

·

penetapan

rumusan

kebijakan

penyelenggaraan

upaya

kesehatan

perorangan; ·

penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan;

·

penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;

·

pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;

·

evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;

·

pelaksanaan tuas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

·

pelaksanaan

koordinasi/kerja

sama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

pengelolaan pelayanan kesehatan dasar. 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pengelolaan pelayanan kesehatan khusus.


23

pelaksanaan

tugas


3. Seksi Penunjang Pelayanan Seksi Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

pengembangan dan pengelolaan penunjang pelayanan kesehatan. 4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

di

bidang

pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

serta

penyehatan lingkungan yang meliputi pengamatan dan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggaran fungsi: ·

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;

·

penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa;

·

penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu;

·

penyelenggaraan operasional pencegahan dan penanggualangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;

·

penyelenggaraan

pencegahan

dan

penganggulangan

pencemaran

lingkungan; ·

penyelenggaraan penyehatan lingkungan;

·

pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;

·

evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;


24


·

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

·

pelaksanaan

koordinas/kerja

sama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan: 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pengamatan dan pencegahan penyakit. 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

peningkatan dan pengembangan pemberantasan penyakit. 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

peningkatan dan pelayanan penyehatan lingkungan. 5.

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat a. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga, pelayanan gizi serta pengembangan kemitraan dan pembiayaan kesehatan. b. Dalam

melaksanakan

tugas

pokoknya

Kepala

Bidang

Bina

Kesehatan

Masyarakat menyelenggaran fungsi: ·

penetapan penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat;


25


·

penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, kesehatan reproduksi, upaya kesehatan sekolah dan kesehatan usia lanjut;

·

penyelenggaraan survailans dan penanggulangan gizi buruk;

·

penyelenggaraan perbaikan gizi keluarga dan integritas program gizi;

·

penyelenggaraan promosi kesehatan;

·

penyelenggaraan

pengkajian

potensi

dan

permasalahan

dalam

pengembangan JPKM yang meliputi pengembangan badan penyelenggara, kepesertaan, Bapim dan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan serta pembiayaan kesehatan; ·

penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian bapel JPKM;

·

penyelenggaraan pengembangan pola kemitraan pelayanan kesehatan yang meliputi pengembangan pesan kesehatan, sarana dan metoda penyuluhan serta upaya memotivasi petugas kesehatan;

·

penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;

·

penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;

·

pelaporan

pelaksanaan

tugas

fasilitasi

dan

pembinaan

kesehatan

masyarakat; ·

evaluasi pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat

·


·

pelaksanaan

koordinasi/kerja

sama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat. c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 1. Seksi Kesehatan Keluarga Seksi

Kesehatan

Keluarga

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan


26


kesehatan keluarga. 2. Seksi Gizi Seksi

Gizi

mengevaluasi

mempunyai dan

tugas

melaporkan

pokok

merencanakan,

pelaksanaan

tugas

melaksanakan,

peningkatan

dan

pengembangan pelayanan gizi.

3. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan kemitraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. 6.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang peningkatan

pengawasan

dan

pengendalian

kesehatan

yang

meliputi

pengawasan dan pengendalian farmasi dan makanan dan minuman, sumber daya kesehatan serta penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan. b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai fungsi : ·

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan;

·

Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengawasan farmasi dan makanan dan minuman, sumber daya kesehatan serta penelitian pengembangan informasi kesehatan;

·

Penetapan rumusan kebijakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan;


27


·

Penetapan rumusan kebijakan pemberian perijinan sarana kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C/D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/gigi, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional dan sarana penunjang yang setara serta rekomendasi perijinan sarana kesehatan tertentu;

·

Penetapan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;

·

Penyelenggaraan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kesehatan swasta lainnya;

·

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian peredaran registrasi serta sertifikasi produk makanan dan minuman;

·

Penyelenggaraan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I serta pemberian rekomendasi perijinan PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);

·

Penyelenggaraan pemberian perijinan sarana dan tenaga kesehatan swasta;

·

Penyelenggaraan dan pendayagunaan serta pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;

·

Penetapan pelaksanaan kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional;

·

Penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga keehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;

·

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan pelayanan kesehatan;

·

Penyelenggaraan dan pengelolaan surkesda;

·

Penyelenggaraan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;

·

Penyelenggaraan promosi dan informasi pelayanan kesehatan;


28


·

Pelaporan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan;

·

Evaluasi pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan

·


·

Pelaksanaan

koordinasi/kerja

sama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan. c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahkan: 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian farmasi dan makanan dan minuman. 2. Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan. 3. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan. 7.

UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan a. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan


29


sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, monitoring dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan. b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : ·

Perencanaan operasional kegiatan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan;

·

Pelaksanaan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;

·

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan;

·

Penyusunan rencana pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;

·

Pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai permintaan unit pelayanan;

·

Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, evaluasi dan monitoring penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;

·

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

·


·

Pelaksanaan koordinasi obat dan perbekalan kesehatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

c. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pengendalian obat dan perbekalan kesehatan. 8.

UPTD Laboratorium Kesehatan


30


a. UPTD Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi; ·

Perencanaan

operasional

kegiatan

pelayanan

dan

pengembangan

laboratorium kesehatan; ·

Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan;

·

Pelaksanaan pemberian bahan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan dan pengembangan kesehatan;

·

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan;

·

Pelaksanaan operasional kegiatan laboratorium kesehatan yang meliputi laboratorium klinik, kualitas air, skrining tes, surveilans epidemiologi, KLB dan penyakit menular;

·

Penyelenggaraan rujukan kesehatan dan pengujian kesehatan;

·

Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan;

·

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

·


·

Pelaksanaan koordinasi pelayanan laboratorium kesehatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

c. UPTD Laboratorium Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai

tugas

pokok

menyusun

dan

melaksanakan

pengelolaan

ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan.


31


9.

UPTD Pelayanan Kesehatan a. UPTD

Pelayanan

Kesehatan

mempunyai

tugas

pokok

mempimpin,

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan. b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: ·

perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan;

·

pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan;

·

fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan;

·

pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;

·

pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan;

·

penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;

·

pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan;

·

pelaksanaan

pengembangan

kemitraan

pelayanan

dan

pembangunan

kesehatan di tingkat Kecamatan; ·

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

·


·

pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

c. UPTD Pelayanan Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang


32


mempunyai

tugas

pokok

menyusun

dan

melaksanakan

pengelolaan

ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan. 10.

Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PROGRAM DAN INDIKATOR KESEHATAN

1.1

PROGRAM KESEHATAN Program

dan

kegiatan

kesehatan

yang

dilaksanakan

untuk

mengatasi

permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 sesuai dengan Permendagri 13/2006 Jo.59/2007 adalah sebagai berikut:

1.1.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.5

Penyediaan alat tulis kantor

1.6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.8

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


33


1.10

Penyediaan makanan dan minuman

1.11

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.12

Pengadaan tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran

1.13

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

1.14

Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

1.1.2

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas. b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.1.3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Pendidikan dan pelatihan formal

1.1.4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun e. Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan

1.1.5

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Sumber Dana : APBD II dan DAK 2012) b. Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan c. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit d. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Sumber


34


Dana: DAK 2012 dan Pendamping DAK) 1.1.6

Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya b. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana dan Jaringannya (Sumber Dana: DAK dan Pendamping DAK)) c. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat d. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana e. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. f. Kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan g. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan (Peningkatan Manajemen Yankes)/ DBHCT

1.1.7

Program Pengawasan Obat Dan Makanan a. Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.1.8

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat a. Kegiatan peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan c. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1.1.9

Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi b. Pemberian makanan dan vitamin bagi balita (Sumber Dana : APBD II dan Bangub 2012) c. Kegiatan penanggulangan KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya


35


1.1.10

Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.1.11

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah b. Penyemprotan/ Fogging sarang Nyamuk c. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemic/ epidemic d. Kegiatan peningkatan imunisasi e. Kegiatan peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah f. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular g. Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.1.12

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Kegiatan penyusunan standar jaminan pelayanan kesehatan (kajian jaminan pelayanan kesehatan daerah) b. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan c. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan d. Kegiatan penyusunan standar analis belanja pelayanan kesehatan e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.1.13

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a. Kegiatan pelayanan operasi katarak b. Kegiatan pelayaan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin (Sumber Dana : APBD II dan Bangub 2012)

1.1.14

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya


36


a. Kegiatan pengadaan puskesmas keliling b. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Sumber Dana : APBD II dan Bangub 2012) c. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas d. Kegiatan pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas berfungsi PONED (Bangub)

1.1.15

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a. Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis. b. Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesehatan (Sumber Dana : Bangub 2011)

1.1.16

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a. Kegiatan pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan (Kesga)

1.1.17

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak a. Kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

1.1

INDIKATOR KESEHATAN Agar keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diketahui dan terukur, ada

berapa indikator yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Indikator tersebut merupakan indikator kunci pelayanan kesehatan yaitu: Umur Harapan Hidup Waktu Lahir, Angka Kematian (Mortalitas) Ibu Dan Bayi, Angka Kesakitan (Mobiditas) dan Status Gizi.

1.1.1

UMUR HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (Eo) Salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan secara luas adalah Umur

Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo) (UHH). Indikator ini telah ditentukan sebagai salah satu tolak ukur terpenting dalam menghitung dan menentukan (IPM). Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, diharapkan pada Tahun


37


2012 dapat mencapai IPM sebesar 80 serta indeks kesehatan 78 pada tahun 2015. Saat ini IPM Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari 75,05 pada tahun 2011 menjadi 75,24 pada tahun 2012. UHH mencerminkan lamanya usia seorang bayi baru lahir diharapkan hidup dan dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa. Perkembangan UHH dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1 Angka Harapan Hidup (E0)(UHH) Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 -2012 TAHUN

ANGKA HARAPAN HIDUP

SUMBER

2008

68.42

Suseda

2009

68.94

Suseda

2010

69.40

Suseda

2011

70.06

Suseda

2012

70,28

Suseda

(Sumber : IPM BPS dan BAPEDA Kab. Bandung)

Perhitungan Umur Harapan Hidup Waktu lahir (Eo) dengan Proyeksi Estimasi didasarkan pada Umur Harapan Hidup Waktu Lahir dari tahun ke tahun serta dari sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun, dan asumsi tingkat penurunan kematian bayi dan balita. Peningkatan UHH merupakan tolak ukur keberhasilan upaya kesehatan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bandung. Masih relatif rendahnya pencapaian UHH di kabupaten Bandung menjadi pemikiran bersama. Hal ini mencerminkan kualitas hidup sebagian masyarakat kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya terobosan dalam rangka akselerasi UHH di Kabupaten Bandung yang


38


lebih jelas dan tepat sasaran. Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH Jawa Barat seperti pada gambar berikut:

GRAFIK 5.1 Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH ProvinsiJawa Barat Tahun 2008-2011 71 70 69 68 67 66 65 64 63

2008

2009

2010

Prop. Jawa Barat

66.07

66.47

66.6

Kab. Bandung

68.42

68.94

69.4

201 1

2012

70.06

70.28

(Sumber : Badan Pusat Statistik Prop. Jawa Barat) Besarnya UHH di Kabupaten Bandung dari tahun 2008 terus mengalami peningkatan. UHH di kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah 70.28

1.1.2

ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS) Secara umum tingkat kematian berhubungan erat dengan tingkat kesakitan

karena biasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian. Peristiwa kematian yang terjadi dalam suatu wilayah dapat menggambarkan derajat


39


kesehatan di wilayah tersebut disamping itu dapat pula digali lebih dalam lagi hal–hal yang berkaitan dengan peristiwa kematian Penyebab kematian dibedakan menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Tapi yang terjadi adalah akumulasi interaksi berbagai faktor tunggal maupun bersama yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kematian masyarakat Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian maupun kesakitan antara lain adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup dan upaya pelayanan kesehatan Pada umumnya pola kematian diklasifikasikan kedalam kematian bayi, kematian balita dan kematian kasar (semua golongan umur). Analisis mengenai klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah usia satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi menjadi Indikator yang sangat sensitif terhadap ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal disamping itu Angka Kematian Bayi dipengaruhi pula oleh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan gizi keluarga. Sehingga Angka Kematian Bayi juga dapat dipakai sebagai tolak ukur pembangunan social ekonomi masyarakat secara menyeluruh. AKB di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 adalah 34,17/1000 KH. Dan Tahun 2012 34,05/1000 KH. Penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun ke tahun, baik di Kabupaten Bandung maupun di Jawa Barat, seperti ditunjukkan grafik berikut ini: GRAFIK 5.2 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Jawa Barat Tahun 2008 - 2012 (Sumber : BPS Kab. Bandung)

50

Bandung

1.000 KH

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 37,36 36,02

40 34,75

34,17

34,05


Di Kabupaten Bandung jumlah kematian neonatal berdasarkan laporan tahun 2012 sebanyak 276 kasus dengan penyebab terbanyak BBLR 92 (33,3%), Asfiksia 64 (23,1%), Prematur 57 (20,6%), Tetanus neonatorum 2 (0,7%), Kecacatan 23 (8,3%), Sepsis 14 (5 %), Ikterus 5 (1,8%), Trauma Lahir 5 (1,8 %), Masalah Laktasi 3 ( 1% ), Hypotermia 3 (1%), Sebab lain 9 (3,2 %) dengan umur kematian 0 – 6 hari sebanyak 268 kasus (97,1%) dan umur 7 - 28 hari sebanyak

kasus 8 (2,8%), umur 1 tahun

sebanyak 21 kasus dan umur 1 - 5 tahun sebanyak 4 kasus. TABEL 5.2 Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 – 2012 Penyebab Kematian

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Asfiksia

37

45

50

33

64

BBLR

21

61

60

59

92

TN

0

4

1

0

2

21

2

2

14

Infeksi Masalah Laktasi

3

Prematur

57

Kel. Konginetal

8

13

23

Trauma Lahir

5

Ikterus

5

Hypothermi

3

Sebab lain

34

46

59

35

9

Total

92

177

180

144

276

Lahir Mati

71

121

129

48

129

(Sumber : Seksi Kesga, Dinas Kesehatan Kab. Bandung)

Berdasarkan data tersebut di atas maka pada tahun 2012 jumlah kematian bayi yang terbanyak disebabkan oleh BBLR. Tingginya kasus BBLR menunjukkan masalah pada ibu hamil yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pengetahuan, perilaku dan lingkungan kesehatan masyarakat.


41


Tingginya kasus BBLR juga disebabkan masih kurangnya jumlah dan kualitas bidan dalam penanganan kegawat daruratan pada BBLR atau keterlambatan penanganan. Rendahnya tingkat sosial ekonomi menyebabkan masyarakat tidak membawa bayi mereka ke tenaga kesehatan walaupun sudah menunjukkan masalah dengan kesehatannya.

2. Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) untuk Kabupaten Bandung belum didapat, karena angkanya sangat kecil dan tidak semua kematian ibu bersalin baik yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau tenaga lainnya dilaporkan. Untuk kepentingan perencanaan pembangunan kesehatan Angka Kematian Ibu di Jawa Barat, sesuai dengan hasil SDKI yaitu 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 dan pada tahun 2015 ditargetkan menjadi 102 per 100.000 KH. Untuk jumlah kematian Ibu yg terjadi di Kabupaten Bandung Tahun 2011 berjumlah 45, dan pada Tahun 2012 Jumlah Kematian Ibu adalah sebanyak 49 orang, sebenarnya data ini berdasarkan Laporan dari Puskesmas kalau dilihat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Seperti tabel di bawah ini:

GRAFIK 5.3 JUMLAH KEMATIAN IBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008 s/d 2012

80 60

62 41

40

45

49

2008 2009

28

2010 2011

20

2012

0 2008

2009

2010

(Sumber: Seksi Kesga, Dinkes Kab. Bandung)


42

2011

2012


TABEL 5.4 Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Laporan Puskesmas Di Kabupaten Bandung Tahun 2009 – 2012 NO

PENYEBAB KEMATI AN

TAHUN 20 09 JML %

TAHUN 201 0 JML %

TAHUN 201 1 JML %

Perdarahan 9 32.1 26 41,9 Preeklamsia 7 25 16 25,8 Inversio uteri 1 3.5 2 3,2 Ruptur uteri 3 4,8 Decompensatio cordis 1 3.5 4 6,4 Partus lama 1 3.5 2 3,2 Prolaps uteri 1 3.5 0 0 Kehamilan Ektopik Ter 0 0 0 0 ganggu 9. Infeksi 2 7.1 1 1,6 10 Help syndrome 1 3.5 1 1,6 11 KPSW 2 7.1 3 4,8 10. Sebab Lain 3 10.7 4 6,4 Jumlah 28 100 62 100 (Sumber: Bidang Binkesmas, Dinkes Kab. Bandung) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TAHUN 2012 JML

%

17 14 0 1 6 1 0 0

37 31 0 2.2 13.3 2.2 0 0

20 7 1 3 5 0 1 0

40,8 14,2 2 6,1 10,2 0 2 0

1 0 1 3 45

2.2 0 2.2 6.6 100

4

8,1

8 49

16,3 100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kematian ibu pada

tahun 2011

sebanyak 45 kasus dari 47798 KH, tahun 2012 sebanyak 49 kasus dari 57114 KH. Melihat data di atas penyebab kematian ibu bersalin tertinggi adalah perdarahan diikuti oleh eklamsia atau preeklamsia. Masih adanya kematian ibu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bila dihubungkan dengan penolong persalinan, disebabkan masih adanya pertolongan persalinan oleh dukun (paraji), Tahun 2011 sebanyak 18,6 % dan tahun 2012 sebanyak 12,9%. Dari 62 Puskesmas ada 34 Puskesmas yang terdapat kasus kematian Ibu hal tersebut di atas terjadi disebabkan karena jasa pelayanan kesehatan yang ada di


43


tingkat dasar (Puskesmas, Polindes) belum dimanfaatkan

secara optimal oleh

masyarakat disamping itu ada beberapa desa yang belum memiliki Polindes (63,04%), Bidan yang sudah dilatih APN baru mencapai ( 38,44 %), persalinan oleh tenaga kesehatan masih kurang (82,9%), masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan yang mampu menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal yaitu Puskesmas Poned yang ada hanya 13 dari 62 Puskesmas. Ditinjau dari faktor perilaku yaitu masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun/paraji ( 12,9 % ) disamping itu pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih rendah sehingga keluarga tidak tahu risiko bahaya kehamilan dan persalinan, masih adanya keluarga yang terlambat mencari pertolongan, serta masih ada anggapan melahirkan di tenaga kesehatan mahal walaupun fasilitas untuk pelayanan kebidanan bagi masyarakat miskin sudah ada dengan Jamkesmas dan Gakinda juga adanya program Jampersal tapi hasil pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan belum maksimal. Masih tingginya jumlah kematian ibu membutuhkan kerja keras lagi dari berbagai pihak yang terkait untuk menurunkannya.

1.

ANGKA KESAKITAN

a.

Penderita Penyakit Chikungunya pada tahun 2011 ditemukan pada usia 5 – 9 Tahun (26 kasus), usia 10 – 14 tahun (25 kasus), usia 15 – 45 tahun (226 kasus) dan usia >45 tahun (179 kasus).

b.

Penyakit Filariasis, pada tahun 2008 kasus filariasis cukup tinggi yaitu 18 kasus sedangkan di tahun 2009 s.d 2010 mengalami penulurunan 61% dan 36% tetapi pada tahun 2011 mengalami kenaikan 50%. Kasus filariasis terbanyak diderita pada bagian kaki. Dan jumlah penderita terbanyak ada di wilayah puskesmas majalaya, margaasih, kutawaringin, cimaung dan paseh.

c.

Penyakit TB, cakupan penemuan BTA Pos baru yang masih < 50 % ada 19 Puskesmas yaitu : cilengkrang, solokanjeruk, padamukti, sawahlega, cikancung,


44


paseh, pacet, panca, kertasari, santosa, sukamanah, warnasari, sugihmukti, rancabali, pasirjambu, sukajadi, katapang, margahayu selatan dan bihbul. Berdasarkan penjaringan suspek dari tahun 2007 s.d 2011 belum mencapai perkiraan suspek 107/100.000 x jumlah penduduk tiap tahunnya. Berdasarkan cakupan penemuan BTA Pos baru sudah mengalami peningkatan tiap tahunnya diawali dari tahun 2007 s.d 2010 sudah mendekati target Nasional yaitu 80% dan di tahun 2011 ada peningkatan pencapaian melebihi target yaitu 82,13%. d.

Penyakit ISPA, berdasarkan cakupan penemuan ISPA dari tahun 2007 s.d 2011 hampir mencapai target Nasional 86%. Berdasarkan penemuan kasus Pneumonia tahun 2011 berdasarkan golongan umur banyak ditemukan pada 1-4 tahun yaitu sebanyak 12955 kasus.

e.

Penyakit Diare, pada tahun 2011 ditemukan di puskesmas per golongan umur terbanyak adalah pada golongan umur > 4 tahun yaitu sebanyak 63102 kasus.

f.

Penyakit HIV/AIDS, penemuan penderita HIV berdasarkan risiko penularannya dari tahun 2008 s.d 2011 banyak ditemukan pada kasus IDU.

g.

Penyakit Kusta, Kasus PB dan MB yang paling banyak ditemukan adalah pada tahun 2010 sebanyak 5 kasus, sedangkan pada tahun 2011 PB tidak ditemukan sama sekali, dan penemuan kasus kusta berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2007 s/d 2011 adalah Laki-laki (40 kasus) dan perempuan (60 kasus).

h.

Kolaborasi TB-HIV, Berdasarkan data laporan puskesmas selama tahun 2011 belum ada data yang tercatat antara TB dan HIV dalam satu pasien.

i.

PAL, Berdasarkan data laporan Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung selama tahun 2011 pasien sudah tercatat di penjaringan suspek TB, penderita asma dan Pneumonia.

2.

STATUS GIZI Hasil Bulan Penimbangan Balita tahun 2012 di Kabupaten Bandung ditemukan

balita gizi buruk (sangat Kurus) sebesar 0.94% atau sebanyak 159 balita dari 277.033


45


balita yang ditimbang. Prevalensi balita sangat kurus di kabupaten Bandung masih relative rendah bila dibandingkan dengan batasan masalah gizi masyarakat yaitu >1%. Perkembangan status gizi balita di Kabupaten Bandung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.5 STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN BB/U DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 – 2012 TAHUN

STATUS GIZI LEBIH

BAIK

KURANG

BURUK

2007

1.33

86.04

11.83

0.80

2008

1.50

87.90

9.80

0.80

2009

1.60

86.60

10.60

1.20

2010

1.52

89.80

7.80

0.90

2011

1.53

89.28

8.28

0.91

2012

1.61

88.87

8.57

0.94

(Sumber: Bidang Kesga & Gizi, Dinkes Kab. Bandung)

(Dan sejak tahun 2009 penentuan status gizi balita juga dilaksanakan berdasarkan BB/TB) Tabel. 5.6 STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN PB/TB/U DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 – 2012 TAHUN

STATUS GIZI SANGAT P

PENDEK

NORMAL

ENDEK 2007

-

-

-

2008

-

-

-

2009

-

-

-

2010

-

-

-

2011

10.07

15.40

74.53

2012

10.07

15.96

73.97


46


Tabel. 5.7 Status Gizi Balita Berdasarkan BB/TB Di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2012 TAHUN

STATUS GIZI Gemuk

Normal

Kurus

2007

-

-

-

2008

-

-

-

2009

2.80

94.60

2.5

0.08

2010

4.13

92.90

2.80

0.06

2011

4.25

92.96

2.75

0.06

2012

4.53

91.56

3.87

0.03

Standar

yang

digunakan

untuk

menentukan

SangatKurus

status

gizi

balita

adalah

menggunakan standar WHO (World Health Organization, 2005). Standar ini berupa tabel yang memuat standard panjang badan/tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan/tinggi badan dan berat badan menurut umur. Standar tersebut menunjukkan berat badan atau panjang/tinggi badan yang harus dicapai oleh balita pada usia tertentu. Penyebab dari balita gizi buruk (sangat kurus) yang ada di Kabupaten Bandung tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi , tetapi factor lainnya yang sangat berpengaruh adalah penyakit infeksi yang diderita oleh balita seperti radang paru, TBC, meningitis, kelainan bawaan lahir seperti kelainan pencernaan, penyakit jantung bawaan, dll. Faktor pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh juga sangat besar pengaruhnya. Dinas Kesehatan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara terus menerus berupaya untuk menanggulangi masalah gizi yang ada di Kabupaten Bandung,


47


Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan; Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin, Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2012

Selain pembiayaan APBD Kabupaten murni, dalam pelaksanaan program kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung juga ditunjang oleh pembiayaan dari berbagai sumber antara lain APBN (DAK) dan APBD Propinsi dan dana dari bantuan luar negeri (BLN) .

1.1

PEMBIAYAAN BERSUMBER APBD KABUPATEN BANDUNG

TABEL 6.1 ALOKASI DAN REALISASI BELANJA APBD KABUPATEN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

No. 1

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung

Alokasi 71,959,351,962

Realisasi

%

70,023,969,198 97.31

Saldo 1,935,382,764

a. Gaji dan Tunjangan

58,325,710,000

57,680,997,621

98.89

b. Tambahan Penghasilan Pegawai

13,227,155,962

12,038,461,052

91.01 1,188,694,910.00

406,486,000

304,510,525

c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2 Belanja Langsung a. Belanja SKPD

102,848,792,964

74.91

644,712,379.00

101,975,475.00

94,834,268,932 92.207 8,014,524,032

2,882,735,550

2,741,068,459

b. Belanja Program 99,966,057,414 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 48

92,093,200,473

95.09

141,667,091.00

92.12 7,872,856,941.00


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bandung

Dari tabel di atas terlihat bahwa alokasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk Tahun 2012 sesuai anggaran perubahan sebesar Rp.174.808.144.926,00 dan terealisasi sebesar Rp. 164.858.238.13000 ( 94,31%). Adapun proporsi realisasi belanja tidak langsung 42,47 % dari realisasi belanja, sedangkan sisanya merupakan belanja langsung, berupa kegiatan yang ada di SKPD (1,66%) dan belanja kegiatan Program (56,12%)

1.2

PEMBIAYAAN BERSUMBER SELAIN APBD KABUPATEN BANDUNG


49


Tabel 6.2 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2012 YANG BERSUMBER DARI DANA DI LUAR APBD KABUPATEN No. A. 1

Sumber Dana/ Kegiatan

Alokasi

Realisasi

%

Pelaksana Sub.Bag. Keuangan

Gaji PTT Pusat (APBN) Gaji Bidan Pegawai Tidak Tetap

2,652,000,000

2,652,000,000

100.00

1,906,600,000

1,906,600,000

100.00

1,207,300,000

1,207,300,000

699,300,000

699,300,000

36,719,028,000 43,787,000

18,666,569,810 33,437,000

76.36

Sie Kesga

21,570,000

18,787,000

87.10

Sie Kesga

13,319,837,000

42.54

Tim Pengelola Jamkesmas

Tim Pengelola BOK

(untuk + 129 orang selama 12 bulan) B. 1 2 C. 1 2 3

4

D. 1 2 3 4 5

Gaji PTT Propinsi (APBD Prop) Gaji Pegawai Tidak Tetap (Bidan Harian Lepas & PONED) : 43 org Gaji Pegawai Tidak Tetap (dr & drg) : 17 org Sumber Dana APBN Orientasi Kelas Ibu Hamil Orientasi Pemanfaatan Kohort Bayi & Balita di Pusk. Dlm Surveilans Kesehatan Anak Pendanaan Jamk esmas & Jampersal (Bansos) a. Jamkesmas b. Jampersal Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) --> Tugas Pembantuan a. Bantuan Operasional Puskesmas

E 1 F

Penanggulangan Tb Sumber Dana WHO & Hibah

2

10,734,964,000

1,301,409,000

20,579,607,000

12,018,428,000

5,339,100,000

5,294,508,810

99.16

4,650,000,000

4,611,062,010

99.16

689,100,000

683,446,800

99.18

b. Operasional Manajemen Sumber Dana APBN Dekonsentrasi Pertemuan Koordinasi Kesehatan Kerja Pembinaan Teknis & Monev ke Puskesmas/ Pos UKK Program Pengukuran Kebugaran Jasmani (Kes. Olah Raga) Pert. Perencanaan & Evaluasi Kes OR Pengamanan Pelaksanaan Kamkesmas Miskin (JPKMM) Sumber Dana Global Fund

1

31,314,571,000

77,337,000 18,890,000

18,890,000

100.00

Sie Kesus

4,800,000

4,200,000

87.50

Sie Kesus

8,500,000

8,500,000

100.00

Sie Kesus

7,800,000

7,800,000

100.00

37,347,000

37,347,000

579,785,000 179,150,000

579,785,000 177,530,000

100.00

Sie P2

124,860,000

124,860,000

100.00

Sie Kesga

54,290,000

52,670,000

97.02

Sie Kesga

42,113,900,000

24,059,221,810

Pelatihan Manajemen Terpadu KIA & Imunisasi di Puskesmas Pelatihan ICATT J UML A H :

76,737,000

Sie Kesus Tim Pengelola 100.00 Jamkesmas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selai Dana Bangub dan DAK, Dinas Kesehatan juga menerima dan mengelola dana yang bersumber dari Dana APBN/ Pusat berupa : ·

Penggajian Bidan Pegawai Tidak Tetap, yang penyalurannya langsung kepada


50


masing- masing Bidan. ·

Dana Jamkesmas yang merupakan Dana Bantuan Sosial, berupa : a. Klaim pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas yang dilayani oleh Puskesmas; b. Klaim pelayanan persalinan bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang belum memiliki jaminan kesehatan, yang dilayani oleh Puskesmas, PONED, Bidan/ Klinik/ RB Swasta yang sudah mempunyai MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

·

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan dana Tugas Pembantuan (Tuban) , dimana pemanfaatannya untuk operasional puskesmas dalam melaksanakan kegiatan preventif dan promotif di bidang kesehatan.

·

Dana Dekonsentrasi yang pelimpahannya melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

berdasarkan

jenis

Belanja

Operasional

dan

Belanja

Modal

sebesar

Rp.164.858.238.130,00 (94,31%) dari anggaran (setelah perubahan) yang dialokasikan sebesar Rp. 174.808.144.926,00 . Adapun Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


51


TABEL 6.3 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 No.

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

A. Belanja Operasi Rp . a. Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp.

Belanja Pegawai

b. Belanja Langsung

77,153,946,962.00 71,959,351,962.00 5,194,595,000.00

Rp.

Belanja Barang dan Jasa Sub Jumlah

74,282,847,223.00 96.28 70,023,969,198.00

97.31

4,258,878,025.00 81.99

Rp 74,014,399,314.00 68,963,684,857.00 . : Rp. 151,168,346,276.00 143,246,532,080.00

93.18 94.76

B. Belanja Modal Belanja Tanah

Rp.

-

Belanja Peralatan dan Mesin

Rp.

8,062,085,750.00

Belanja Gedung dan Bangunan

Rp.

15,577,712,900.00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp.

Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp.

Belanja Aset Lainnya

Rp.

Sub Jumlah : Rp. 23,639,798,650.00

7,499,146,100.00 93.02 14,112,559,950.00

90.59

21,611,706,050.00 91.42

JUMLAH : Rp. 174,808,144,926.00 164,858,238,130.00 94.31

BAB VII Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

52


PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator pelayanan kesehatan dan capaian program kesehatan denngan menggunakan tolok ukur target. Tabel berikut ini menggambarkan capaian indikator Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dari tahun 2009-2012.

TABEL 7.1 INDIKATOR SPM CAKUPAN (%) KABUPATEN BANDUNG Tahun 2009 - 2012 No .

INDIKATOR -SPM

1 2

Kunjungan Bumil K4 Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehata n yang Memiliki Kompet ensi Kebidanan

87.69 100

88.35 75.14

75.12 1.77

89.77 1.77

91% 90%

81.49

82.1

68.88

72.21

86%

4 5

Pelayanan Nifas Neonatus dengan Kom plikasi yang Ditangani

1.72 96.61

67.48 13.98

68.71 6.74

72.06 6.99

82% 93%

6 7

Kunjungan Bayi Desa/ Kelurahan Univer sal Child Immunization (UCI) Pelayanan Anak Balita Pemberian Makanan P endamping ASI pada A nak usia 6 - 24 bulan K eluarga Miskin

95.14 90.55

92.44 73.65

128.59 33.21

132.53 61.59

90% 85%

70.95 0

94.4 10.02

57.91 0

89.07 0

96% 100%

Balita Gizi Buruk Mend apat Perawatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingka t Peserta KB Aktif Penemuan Dan Penan ganan Penderita Penya

2.05

100

0

0

100%

0.88

19.47

43.34

43.34

65%

75.5 0

82.01 0

91.08 0

91.08 0

81% 2

3

8 9

10 11 12 13

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TARGET SP 2009 2010 2011 2012 M TAHUN 20 12


53


kit - Acute Flacid sis Paraly (AFP) rate per 1 00.000 penduduk < 15 t ahun

14

Penemuan Dan Penan ganan Penderita Penya kit - Penemuan Penderi ta Pneumonia Balita

100

79.32

1.54

1.54

76%

15

Penemuan Dan Penan ganan Penderita Penya kit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif

14.74

73.8

63.53

63.53

80%

16

Penemuan Dan Penan ganan Penderita Penya kit - Penderita DBD yan g ditangani

100

100

100

100

100%

17

Penemuan Dan Penan ganan Penderita Penya kit - Penemuan penderit a diare

100

10

65.11

65.11

100%

18

Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarak at Miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyar akat Miskin Pelayanan Gawat Daru rat level 1 yang harus di berikan Sarana Keseha tan (RS) di Kab/ Kota

0

49.67

0

0

100%

0

52.46

1.88

1.88

55%

100

100

100

100

62%

100

55

0

0

100%

15.64

38.63

99.64

99.64

43%

19

20

21

Desa/kelurahan mengal ami KLB yang dilakuka n penyelidikan epidemi ologi < 24 jam

22

Desa Siaga Aktif

Pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :


54


7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan SKPD sebagai berikut: 2. Penyediaan jasa surat menyurat 3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penganggaran 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 14. Pengadaan tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran 15. Penunjang perayaan hari-hari bersejarah Hasil kegiatan program Pelayanan Administrasi Perkantoran terurai sebagaimana di bawah ini:

1.1.1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan program penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan dana sebesar

Rp 4,700,000,- terealisasi sebesar Rp 4.387.000,- atau pencapaian 93.34% terdapat selisih antara biaya yang direncanakan dengan realisasi sebesar Rp.313,000,-, Hasil kegiatan yang dicapai adalah Tersedianya 500 lembar materai, 6 paket pengiriman dokumen dan 20 buku cek giro.


55


1.1.2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

sebesar Rp. 186.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 155.553.840,- atau pencapaian 83.63 %, terdapat selisih sebesar Rp. 30,446,160,-. Hal ini disebabkan karena adanya Penghematan dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja surat kabar/ majalah; Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya operasional telepon, listrik & air untuk kantor dinas dan 62 puskesmas selama 12 bulan.

1.1.3

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

disediakan sebesar Rp. 59.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.987.000,- atau pencapaian 99.98 %. Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya pemeliharaan komputer sebanyak 28 unit, peralatan kantor sebanyak 3 unit, mebeulair sebanyak 4 unit dan adanya pergantian alat listrik di kantor dinas. Dengan terpeliharanya barang inventaris alat kantor dinas diharapkan dapat menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.

1.1.4

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Anggaran kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan sebesar

Rp. 33.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 31.402.200,- atau pencapaian 94.30 %, terdapat selisih sebesar Rp. 1.897.800,Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya 1 paket alat kebersihan untuk kebutuhan dinas kesehatan, pengharum ruangan dan jasa potong rumput.


56


1.1.5

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dibiayai dengan dana sebesar Rp. 100.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.287.200,- atau pencapaian sebesar 99,38%. Hasil yang di capai adalah tersedianya kebutuhan ATK sebanyak 1 paket untuk lingkungan Kantor Dinas.

1.1.6

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan Kegiatan penyediaan barang cetakan & penggandaan dibiayai dengan dana

sebesar Rp. 312.189.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.087.750,- atau pencapaian 83.63 %, terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 51.102.050,- hal ini terjadi karena adanya efisiensi berupa selisih kontrak dari penyediaan cetakan.

1.1.7

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor yang dibiayai dengan dana

sebesar Rp. 248.074.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 241.842.250,- atau pencapaian 97,49%. Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya peralatan kantor dinas berupa lemari besi sebanyak 4 buah, rak besi sebanyak 10 buah, komputer sebanyak 3 unit, laptop sebanyak 2 unit, printer sebanyak 3 unit, meja rapat 1 set, kursi sebanyak 30 buah, camera digital sebanyak 1 buah, handycam sebanyak 1 buah dan DVD player sebanyak 1 buah.

1.1.8

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dibiayai dengan dana sebesar Rp.

17.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.786.400,- atau pencapaian

99,92 %.

Hasil yang di capai adalah tersedianya peralatan rumah tangga Kantor Dinas diantaranya terpenuhinya pengisian gas elpiji di kantor dinas sebanyak 10 tabung gas, tersedianya 2 paket peralatan dapur dan 2 set vitrage/ gorden.


57


1.1.9

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dibiayai

dengan dana sebesar Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.702.500,- atau pencapaian 64,86 %. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan informasi dari surat kabar berupa koran harian sebanyak 200 exsemplar, koran bulanan sebanyak 60 exemplar, majalah sebanyak 24 buah dan buku perundang-undangan sebanyak 12 buah.

1.1.10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan penyediaan makanan & minuman dibiayai dengan dana sebesar Rp. 235.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.782.500,- atau pencapaian 99,05 %. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya mamin rapat, mamin tamu dan penggantian mamin harian pegawai di Kantor Dinas.

1.1.11 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah dibiayai dengan dana sebesar Rp. 194.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.061.000,- atau pencapaian 99,98 %. Hasil yang dicapai adalah diperolehnya informasi dan kebijakan program baik dari tingkat pusat maupun provinsi serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk 192 orang ke luar daerah.

1.1.12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dibiayai dengan dana sebesar Rp 13.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.400.000,- atau pencapaian 99.26 %. Hasil yang dicapai adalah berupa terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk 204 orang.


58


1.1.13 Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Kegiatan pengadaan tenaga pendukung administrasi & teknis perkantoran dianggarkan sebesar

Rp. 13.000.000,- dan

terealisasi

sebesar Rp. 12.000.000,-

atau pencapaian 92,31 %, terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,- atau 7.69%, hal ini terjadi karena adanya Efisiensi pemanfaatan dana honor tenaga pendukung dinas dan tenaga pendukung medis di Puskesmas pada kegiatan operasional dan pemeliharaan puskesmas. Hal ini dikarenakan ada beberapa tenaga honorer yang telah diangkat jadi tenaga CPNS dan pemberian honor disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja dari tenaga honorer yang bersangkutan. Hasil yang dicapai adalah adanya 1 orang tenaga pendukung administrasi lulusan SLA.

1.1.14 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah Anggaran kegiatan penunjang pelayanan hari-hari bersejarah dialokasikan sebesar Rp. 27.165.000,- dan terrealisasi 100%. Hasil yang dicapai adalah adanya pemenuhan 220 ltr BBM, 340 mamin kegiatan, 39 perjalanan dinas dan 40 buah bahan cetakan.

1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Anggaran belanja SKPD yang selanjutnya adalah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rincian hasil kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dapat dilihat di bawah ini:


59


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

1.2.1

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas yang dibiayai sebesar Rp. 52.600.000,- dapat terealisasi Rp. 52.387.500,- atau pencapaian 99.60 %. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan 1 unit rumah dinas.

7.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dibiayai dengan anggaran

Rp. 215.000.000,- dapat terealisasi sebesar

Rp. 212.323.675,- atau

pencapaian 98.76 %. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor dinas baik fisik bangunan gedung juga keamanan gedung. Untuk pengamaan gedung kantor dilakukan sistem piket jaga oleh karyawan dinas kesehatan sebanyak 2745 orang.

1.1.1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas/ Operasional Kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat dibiayai dengan

anggaran sebesar Rp. 522.010.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.509.756.644,atau pencapaian 97,65%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 7 motor dan 15 unit mobil Kantor Dinas dan 15 kendaraan operasional Puskesmas layak operasional.

1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2012 yang juga merupakan kegiatan SKPD hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Anggaran kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp. 122.000.000,dapat terrealisasi sebesar Rp. 119.286.500,- atau pencapaian 97.78%. Hasil kegiatan yang dicapai berupa tersosialisasinya peraturan tata cara dan kebijakan kesehatan bagi 20 orang pengelola kegiatan serta meningkatnya teknis


60


administratif 20 pegawai Dinas Kesehatan. 1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang merupakan anggaran belanja SKPD dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran. 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 5. Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan.

1.1.1

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD yang dibiayai dengan dana sebesar Rp. 339.031.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 334.781.500,- atau pencapaian 98,75%. Rincian hasil kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah sebagai berikut: 1. Tersosialisasinya peraturan pengelolaan keuangan, keorganisasian dan aset bagi 31 Ka. UPTD, 31 Ka. UPF, 31 Ka. TU UPTD, 62 Bendahara UPTD dan UPF, 62 tenaga inventaris barang UPTD dan UPF. 2. Terselenggaranya pemutakhiran data kepegawaian dan bintek umum dan keuangan ke puskesmas. 3. Disepakatinya 4 dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Bidang dan Puskesmas setiap bulan.


61


Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester

1.1.2

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dengan dana sebesar Rp. 10.260.000,- dapat terealisasi 100 % . Hasil yang di capai adalah diketahuinya keuangan anggaran per semesteran tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Semester I & II Tahun 2012.

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.1.3

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan dana sebesar Rp. 13.516.000,- dapat terealisasi 100 %. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 3 Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD.

1.1.4

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang dibiayai dengan

anggaran sebesar Rp. 17.818.000,- dapat terealisasi 100 %. Hasil yang di capai adalah terseusunnya 3 Dokumen Laporan Tahunan (LRA, Neraca dan CALEK) 1.1.5

Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Penganggaran Kegiatan Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan dibiayai dengan dana

sebesar Rp. 317.460.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 295.580.500,- atau 93.11 %. Hasil yang dicapai melalui kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan. 2. Tersusunnya 2 Dokumen Penganggaran Pembangunan Kesehatan 3. Tersusunnya 1 Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan. 4. Diketahuinya rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2012 yang tertuang dalam


62


Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2012. 5. Diketahuinya rencana anggaran tingkat UPTD Yankes tahun 2012 yang tertuang dalam 31 Dokumen Rencana Anggaran Tingkat UPTD Yankes tahun 2012. 6. Diketahuinya rencana kegiatan anggaran tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2012 melalui kegiatan penyusunan RKA, penelitian RKA dan pembahasan RKA. 7. Diketahuinya anggaran kegiatan tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran tahun 2012. 8. Diketahuinya usulan rencana pembangunan bidang kesehatan tingkat kecamatan yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan di 31 kecamatan. 9. Diketahuinya harga satuan kebutuhan barang sebagai bahan keputusan tentang harga satuan tertinggi yang diperoleh melalui kegiatan penyusunan harga satuan. 10. Dipertanggungjawabkannya

pelaksanaan

kegiatan

bidang

kesehatan

yang

dituangkan dalam Dokumen Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Dinkes dan Bupati. 11. Diketahuinya informasi tentang perencanaan dan penganggaran kesehatan yang diperoleh melalui kegiatan konsultasi selama 4 kali ke provinsi dan 4 kali ke Kemenkes. 12. Disepakatinya penyusunan evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran kesehatan yang diperoleh melalui 31 kali pertemuan evaluasi kinerja ke 31 UPTD. 13. Diketahuinya kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam dokumen laporan kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, kegiatan penyusunan dilaksanakan setiap triwulan. 14. Disepakatinya cara penyusunan LAKIP yang sederhana yang diperoleh melalui kegiatan 1 (satu) kali pertemuan kegiatan. 15. Disepakatinya rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015 yang diperoleh melalui 3 kali pertemuan penyusunan renstra.


63


16. Diketahuinya cakupan kinerja selama 1 tahun Dinas Kesehatan tahun 2012 yang tertuang dalam LAKIP. 17. Diketahuinya cakupan kinerja Dinas Kesehatan selama 5 tahun yang tertuang dalam Laporan Kinerja Lima Tahunan (Renstra). 18. Diketahuinya mekanisme sistem penganggaran dan perencanaan Tk. UPTD yang diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh sub bagian penyusunan program di 31 UPTD Yankes Kecamatan.

1.2 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, program obat dan perbekalan kesehatan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit 4. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Hasil yang dicapai dari program obat dan perbekalan kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2012:

1.2.1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Bandung, anggaran APBD Kabupaten tahun 2012 yang dialokasikan untuk kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.13.143.688.050,- dapat terealisasi sebesar Rp. 11.615.395.000,- atau 88.37%. Anggaran pendamping APBD Kabupaten untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2012 sebesar Rp. 1.462.737.800,- dapat terealisasi sebesar Rp.


64


1.375.562.800,- atau pencapaian 94.04%. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah 1. Terpenuhinya 60% penyediaan kebutuhan belanja obat public dan perbekalan kesehatan. 2. Tersedianya 80% obat-obatan esensial dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

dasar

di

Puskesmas

dan

jaringannya. 3. Terselenggaranya 100% pengelolaan obat public di IFK dan 62 Puskesmas sesuai standar.

1.2.2

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan

dengan anggaran sebesar Rp. 151.456.800,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.151.381.800,- atau pencapaian 99.95%. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah: 1.

Terdistribusikannya obat ke 62 Puskesmas, 71 Pustu, dan 62 Polindes.

2.

Tersedianya software pengelolaan ketersediaan obat public di IFK dan 10% di UPTD Yankes.

1.2.3

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Pengawasan

dan

pengendalian

kefarmasian

di

Puskesmas

merupakan

serangkaian kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: ·

Semua puskesmas melaksanakan penggunaan obat secara rasional.

·

Semua petugas obat di puskesmas adalah asisten apoteker.

·

Semua petugas obat melaksanakan administrasi pengelola obat yang baik dan benar.


65


·

Semua puskesmas mempunyai sarana dan prasarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi syarat. Selain kegiatan pengawasan dan pengendalian kefarmasian di puskesmas, untuk

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian komunitas juga dilakukan pembinaan dan pengawasan apotek dan toko obat/pedagang eceran obat (PEO) yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran obat/ jamu yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan kemanfaatan di apotek/ toko obat/ PEO dan meningkatkan jumlah apotek/ toko obat/ PEO yang berizin. Adapun yang menjadi indikator keberhasilan: ·

Semua apotek/ toko obat/ PEO tidak mengedarkan obat/ jamu illegal termasuk obat narkotika/ psikotropika.

·

Semua apotek/ toko obat mempunyai sarana/ prasarana yang memenuhi syarat.

·

Semua apotek/ toko obat memiliki izin operasional yang sah.

Kegiatan peningkatan mutu pelayaan farmasi komunikasi dan rumah sakit dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 81.000.000,- dan dapat direalisasikan 100% sesuai dengan rencana. Hasil dari kegiatan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit ini adalah: 1.

Peningkatan kapasitas ketrampilan pengelolaan obat yang baik oleh pengelola obat di apotek yang dilaksanakan di 60 apotek di Kabupaten Bandung oleh petugas dinas kesehatan.

2.

Diterapkannya pengelolaan obat yang baik oleh pengelola obat di Pedagang Eceran Obat yang dilaksanakan di 30 Pedagang Eceran Obat di Kabupaten Bandung oleh petugas puskesmas.

3.

Diterapkannya pengelolaan obat yang baik oleh pengelola obat di 31 UPTD Yankes dan 31 UPF.


66


1.2.4

Kegiatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Kegiatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.936.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.913.100.000,- atau pencapaian 99.22%. Anggaran pendamping APBD Kabupaten untuk Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2012 sebesar Rp. 580.385.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 505.710.750,- atau pencapaian 87.13%. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah terbangunnya gudang penyimpanan obat dan adanya sarana penunjang yang memenuhi syarat.

1.3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, anggaran program upaya kesehatan masyarakat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

2.

Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK)

3.

Kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat

4.

Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

5.

Kegiatan Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan

6.

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

7.

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan Manajemen Yankes)/ DBHCT. Hasil yang dicapai dari program obat dan perbekalan kesehatan adalah

meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2012:


67


1.3.1

Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 79.686.000,- dan dapat direalisasikan sebesar 100% sesuai dengan rencana. Hasil kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya adalah terlayaninya kasus penyakit resiko tinggi di keluarga rawan (Keluarga mandiri I menjadi Keluarga mandiri III).

1.3.2

Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK) Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

dan

Jaringannya

(DAK)

dilaksanakan

dengan

anggaran

sebesar

Rp.3,641,000,000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3,554,474,000,- atau pencapaian 97.62 %. Anggaran pendamping APBD Kabupaten untuk Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2012 sebesar Rp. 801,231,500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 408,916,500,- atau pencapaian 51.04%. Hasil kegiatan Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya adalah tersedianya sarana dan prasana pelayanan kesehatan seperti: terbangunnya 2 unit Puskesmas, 8 unit Poskesdes, 1 paket Rumah Dinas (RD medis dan RD Paramedis) dan tersedianya 8 set Polindes kit.

1.3.3

Kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat Kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan anggaran

sebesar Rp. 75,000,000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 71,950,000,- atau pencapaian 95.93 %. Hasil kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat adalah meningkatnya cakupan


68


penjaringan kesehatan anak SD dari 33,7% menjadi 80% di 31 Kecamatan dan 62 Puskesmas.

1.3.4

Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 150.410,000,- dengan pencapaian 100 %. Hasil kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya Pos Kesehatan sesuai dengan ketersediaan tenaga kesehatan untuk 45 pelayanan kesehatan matra P3K. 2. Terlayaninya 900 pelayanan kesehatan matra korban bencana. 3. Terlayaninya 1287 pelayanan kesehatan matra lebaran. 4. Terlayaninya 1617 pelayanan kesehatan matra natal.

1.3.5

Kegiatan Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan Kegiatan

Peningkatan

pelayanan

&

penanggulangan

masalah

kesehatan

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 337,015,000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 336,146,000 dengan pencapaian 99.74 %. Hasil kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya integrasi manajemen kesehatan haji, kesehatan rujukan, kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan, laboratorium, kesehatan olah raga, kesehatan jiwa, kesehatan kerja, kesehatan mata, dan SPKS. 2. Terlayaninya calon Jemaah Haji (CJH) di Kabupaten Bandung Tahun 2012.

1.3.6

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan


69


Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan dibiayai dengan anggaran

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. ,-

4,815,101,250 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4,364,818,239,- atau pencapaian sebesar 90.65 %. Kegiatan ini dilaksanakan di 61 Puskesmas. Hasil kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan adalah tersedianya biaya operasional pemeliharaan di 31 UPTD dan 170 tenaga penunjang pelayanan.

1.3.7

Peningkatan

Pelayanan

dan

Penanggulangan

Masalah

Kesehatan

(Peningkatan Manajemen Yankes)/ DBHCT. Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan Manajemen Yankes)/ DBHCT dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 200,000,000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 173,080,000,- atau pencapaian sebesar 86.54 %. Hasil kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan Manajemen Yankes)/ DBHCT adalah tersedianya alat/ sarana untuk kegiatan Pelayanan kesehatan paru-paru bagi masyarakat khususnya akibat dampak asap rokok di Kabupaten Bandung.

1.4 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Kegiatan program pengawasan obat dan makanan didanai dengan dana APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 143,498,000,- dengan pencapaian (100%). Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, anggaran program pengawasan obat dan makanan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dan meningkatkan kualitas makanan dan minuman, obat dan


70


kosmetik yang beredar di pasaran, dengan sasaran kegiatan: puskesmas, toko obat, apotek, pasar/ supermarket, salon dan industry pangan rumah tangga. Hasil kegiatan program pengawasan obat dan makanan adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya Pelatihan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT untuk 120 IRTP di Kab. Bandung 2. Terlaksananya penyuluhan untuk pedagang makanan jajanan 3. Terlaksananya Pemeriksaan 50 Sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah dan 50 sampel Produk Makanan yang terindikasi mengandung bahan berbahaya. 4. Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Kajian Farmasi dan Makanan Minuman 5. Tersedianya laporan kegiatan wasdal farmasi dan makanan minuman 6. Terbinanya 150 IRTP berizin 7. Terlaksananya Pengawasan Peredaran Makanan & Minuman pd Hari Raya idul Fitri dan Natal 8. Terlaksananya Pengawasan Peredaran Makanan & Minuman di wilayah Kabupaten Bandung.

1.5

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 511,636,000,00 terealisasi sebesar Rp. 490,106,000,00 atau pencapaian 95.79%, hasil yang dicapai ternyata menunjukkan adanya selisih sebesar Rp. 21.100.000,00 atau 4.80%, hal ini terjadi karena adanya efesiensi dalam penunjukkan langsung barang cetakan. Anggaran

program

Promosi

Kesehatan

Dan

Pemberdayaan

dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (DAU). 2. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.


71

Masyarakat


3. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan.

1.5.1

Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Kegiatan peningkatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 251,515,000,00 terealisasi sebesar Rp. 244,810,000,00 atau pencapaian (97.33 %) dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 6,705,000,00 atau 2.67%, hal ini dikarenakan pengadaan media cetak diserahkan kepada pihak ke-3 yaitu melalui PML. Hasil kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat yang telah dicapai adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pameran pembangunan. 2. Tersosialisasinya PHBS di 500 sekolah tingkat SLTP/ SLTA 3. Terlaksananya hari kesehatan nasional tingkat Kabupaten Bandung 4. Terbinanya PHBS dan lingkungan sehat institusi kesehatan dengan sasaran 31 UPTD Yankes 5. Terlaksananya pengembangan KTAR di sekolah dan tempat kerja 6. Tersedianya poster PHBS 1000 lembar, leaflet PHN 3000 lembar, baligo kesehatan 1 buah, 1 unit printer, 1 unit LCD dan 2 unit radio.

1.5.2

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dilaksanakan dengan dana

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 222,305,000,00 terealisasi sebesar Rp. 207,480,000,00 atau 93.33 %, dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 14,825,000,00 atau 6.67%, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan adalah sebagai berikut:


72


1.

Tersampaikannya stimullant untuk pembelian alat penunjang ke 155 posyandu

2.

Penguatan desa siaga aktif di 36 desa

3.

Terlaksananya pemantapan dan penguatan PHBS di 15 poskestren.

1.5.3

Peningkatan pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan terdiri dari kegiatan

langsung dan kegiatan tidak langsung yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 37,816,000,00 terealisasi sebesar Rp. 37,816,000,00 atau pencapaian (100%). Hasil kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pembentukan jejaring kemitraan dalam penguatan peran Kwaran Saka Bakti Husada dalam masalah kesehatan dengan sasaran 30 orang. 2. Penguatan petugas kesehatan dengan metode ABG dengan sasaran 62 petugas promkes puskesmas.

1.6

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu konsumsi

pangan

dan

gizi,

sehingga

berdampak

terhadap

perbaikan

status

gizi

masyarakat.Peningkatan status gizi lebih diarahkan pada pendidikan gizi masyarakat, pelayanan gizi, Perbaikan Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat, survailance gizi dan dukungan manajemen. Hal ini tentunya diharapkan dapat berdampak

terhadap

perbaikan status gizi masyarakat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 2. Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin


73


3. Kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1,144,950,000,00 terealisasi sebesar Rp.1,132,702,500,00 atau pencapaian (98.93 %). hasil yang dicapai ternyata menunjukkan adanya selisih sebesar Rp 12,247,500 atau 1.07%, Anggaran program Perbaikan Gizi Masyarakat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.6.1

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi dilaksanakan

dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 150,000,000,00 terealisasi sebesar Rp. 150,000,000,00 atau pencapaian (100%).

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pertemuan koordinasi dan evaluasi lintas program. 2. Pemantauan garam beryodium di tingkat masyarakat (Rumah Tangga) dengan kegiatan seperti: pembekalan petugas untuk pelaksanaan pemantauan garam beryodium tingkat rumah tangga dan pelaksanaan pemantauan garam beryodium tingkat rumah tangga. 3. Membangun jejaring dengan Rumah Sakit dalam upaya penanggulangan gizi buruk. 4. Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB). 5. Kegiatan SKPG 6. Penguatan survailance gizi dan kajian secara epidemiologis melalui pembinaan ke daerah dengan prevalensi Balita sangat kurus (Gizi Buruk) > 0.06% Hasil kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi adalah sebagai berikut:


74


·

Terlaksananya kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB) di 276 desa

·

Terlaksananya lokakarya pencegahan masalah gizi

·

Terlaksananya penguatan surveilance gizi di 10 UPTD

1.6.2

Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin dilaksanakan dengan dana

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 734,950,000,00 terealisasi sebesar Rp. 731,402,500,00 atau pencapaian (99.52 %). dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 3,547,500,00 atau 0.48%. Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

Pemberian Kapsul Vitamin A (bayi 6-11 bln, balita 12-59 bln dan ibu nifas)

2.

Sosialisasi Perbup dan Evaluasi Penanganan Balita Gizi Buruk/Kurang

3.

Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P)

4.

Pendistribusian MP-ASI untuk daerah bencana Hasil kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin adalah sebagai berikut:

·

Pelaksanaan pemberian kapsul Vitamin A dan tablet tambah darah di 276 desa.

·

Pelaksanaan pemberian PMT-P bagi 160 balita sangat kurus dan pemberian PMT-P bagi 200 bumil KEK.

·

Pembinaan penanganan gizi buruk bagi 61 pelaksana gizi puskesmas

·

Buffer stock MP-ASI untuk bencana 100%

1.6.3

Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Kegiatan penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 260,000,000,00 terealisasi sebesar Rp. 251,300,000,00 atau pencapaian


75


(96.65%). dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 8,700,000,00 atau 3.35%. Kegiatan penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

Desiminasi informasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.

Jalinan kerjasama dengan swasta – CSR dalam upaya penanggulangan gizi buruk.

3.

Rapat koordinasi pemantapan kinerja posyandu

4.

Pelatihan pemantauan pertumbuhan

5.

Pembinaan kegiatan kadarzi ke rumah tangga

6.

Kadarzi

7.

Penanggulangan kasus gizi buruk dengan kebutuhan khusus

8.

Work shop penanggulangan gizi buruk

Hasil kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya adalah sebagai berikut: 1.

Terlaksananya kegiatan work shop penanggulangan gizi buruk.

2.

Terlaksananya pelatihan tentang peningkatan kualitas kepada 15 orang tenaga petugas gizi puskesmas dalam rangka menunjang pencapaian tujuan, sasaran dan target program perbaikan gizi keluarga yang telah ditetapkan dengan cara memonitoring ke Puskesmas.

3.

Terlaksananya pembinaan kadarzi di wilayah kerja Kabupaten Bandung.

4.

Terlaksananya pembinaan tentang pemahaman dan keterampilan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam menggunakan standar penilaian pertumbuhan anak balita di Kabupaten Bandung tahun 2012 dengan Peserta pertemuan terdiri dari Pengelola program gizi kabupaten, Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas sebanyak 6 orang dan 20 orang perwakilan dari lintas program dan lintas sektoral.

5.

Terlaksananya pemantauan kegiatan puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan gizi di Puskesmas Perawatan.


76


6.

Tertanganinya Penanggulangan kasus gizi Gizi Buruk pada anak dengan kebutuhan khusus dengan Pemberian Makanan Tambahan dengan kebutuhan diberikan kepada anak umur 5-12 tahun dari keluarga miskin sebanyak 6 orang.

1.7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung direncanakan

anggaran

kegiatan

program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 467,656,500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 465,504,500,00 atau pencapaian (99.54 %). Kegiatan pada program ini difokuskan pada Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat perbedaan jumlah yang ada pada rencana dan realisasi sebesar Rp. 2,152,000,00 (0.46%). Hal ini muncul sebagai akibat efesiensi pada PL ATK, akomodasi dan konsumsi. Hasil kegiatan pengkajian lingkungan sehat adalah sebagai berikut: 1. Diterapkannya manajemen kohort penyakit berbasis lingkungan di klinik sanitasi tersebar di 12 Puskesmas antara lain: Pangalengan, Soreang, Kutawaringin, Katapang, Baleendah, Bihbul, Pasir Jambu, Dayeuhkolot, Banjaran Nambo, Rancaekek, Cileunyi dan Cilengkrang. 2.

Terlaksananya pembinaan peningkatan pelayanan Klinik Sanitasi Puskesmas di 62 Puskesmas.

3. Terlaksananya pengawasan kualitas sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) sebanyak 65 tempat di 31 Kecamatan Kabupaten Bandung. 4. Terlaksananya penerapan CLTS di masyarakat dalam upaya penyediaan jamban keluarga (STBM Pilar 1) di 3 wilayah Puskesmas Kabupaten Bandung 5. Terlaksananya pengawasan kualitas lingkungan di lokasi rawan KLB Bencana dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di 10 wilayah UPTD. 6. Terlaksananya pengawasan pengendalian dampak pencemaran lingkungan industri dan lingkungan sekitarnya di 50 industri pengguna bahan bakar batu bara.


77


7. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan TTU di 6 RS wilayah Kabupaten Bandung, dan 20 kolam renang. 8. Terlaksananya pengawasan sanitasi TPM dalam rangka pencegahan kejadian keracunan makanan di beberapa rumah makan yang tersebar di 31 Kecamatan. 9. Terlaksananya peningkatan kesehatan lingkungan sekolah melalui pemantauan jentik secara berkala di wilayah Kecamatan Margahayu yang tersebar di 20 Sekolah Dasar.

1.8

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

di rencanakan pelaksanaan kegiatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 3,712,888,550,00 terealisasi sebesar Rp. 3,502,771,550,00 atau pencapaian (94.34 %). Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, terdapat selisih antara rencana dengan realisasi sebesar Rp. 210,117,000,00 atau 5.66%. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari kegiatankegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan penyemprotan/ fogging sarang nyamuk. 2. Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging. 3. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. 4. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 5. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik. 6. Kegiatan peningkatan imunisasi. 7. Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

1.8.1

Kegiatan Penyemprotan / fogging sarang nyamuk Sesuai rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di


78


rencanakan pelaksanaan kegiatan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 185,290,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 185,290,000,00 atau 100%. Hasil kegiatan yang direalisasikan dalam kegiatan ini meliputi: 1. Terlaksananya Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk di 80 fokus dari 45 desa endemis angka kejadian menjadi kurang dari 51 per 100.000 penduduk. 2. Diketahuinya berkurangnya angka kematian akibat DBD dari 1 per 100 pddk.

Kegiatan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.8.2

Kegiatan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging terdiri dari kegiatan langsung

dan kegiatan tidak langsung yang dilaksanakan dengan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 146,167,500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 134,393,250,00 atau 91.94 %. dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 11,774,250,00 atau 8.06%. Hasil kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging adalah sebagai berikut: 1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan 5 alat fogging 2. Terpenuhinya kebutuhan 5 alat fogging DBD sehingga kebutuhan insektisida dan larvasida untuk fogging dapat terpenuhi dan dapat menurunkan angka kejadian DBD menjadi < 51 per 100.000 pddk dan menurunkan angka kematian akibat DBD kurang dari 1 per 100 pddkdi wilayah Kabupaten Bandung.

1.8.3

Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dilaksanakan dengan


79


dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 48,780,000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 48,780,000,00 atau 100%. Hasil kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah adalah terlaksananya pelayanan vaksinasi pada anak sekolah di 1600 SD/ MI dengan target 100% jumlah sasaran, dengan vaksinasi DT & TD jumlah sasaran 496.827 anak dengan hasil DT 92,8% dan TD 93,3%, Campak jumlah sasaran 237.492 anak dengan hasil 92,9%

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

1.8.4

Menular Kegiatan

pelayanan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

menular

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 211,505,000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 206,755,000,00 atau 97.75 % dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp. 4,750,000,00 atau 2.25%. Hasil kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular adalah: 1. Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit TBC melalui validasi data penyakit TBC, bahan penanggulangan penyakit TB Paru, monitoring kualitas laboratorium TB. 2. Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit kusta melalui evaluasi dan validasi data kusta. 3. Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit ISPA melalui manajemen terpadu ISPA dengan lintas sektor sebagai upaya menurunkan AKB, validasi data ISPA, monitoring tatalaksana ISPA di Puskesmas. 4. Terlaksananya

kegiatan

penanggulangan

penyakit

diare

melalui

evaluasi

pemberdayaan kader diare, ISPA dan TBC, manajemen lintas diare dengan kesling sebagai upaya menurunkan kasus diare, evaluasi dan validasi data diare, monitoring tatalaksana diare di Puskesmas.


80


5. Terlaksananya kegiatan pemberantasan penyakit HIV/ AIDS melalui evaluasi penanggulangan HIV/ AIDS dengan LSM, sero survey di daerah resiko tinggi, kolaborasi TB-HIV dan bintek TB-HIV.

1.8.5

Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik

dengan

dana

yang

bersumber

dari

APBD

Kabupaten

dilaksanakan

Bandung

sebesar

Rp.2,564,516,750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2,419,586,802,00 atau 94.35 % Dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp. 144,929,948,00 atau 5.65%. Hasil kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik adalah: 1. Terlaksananya pelacakan kasus AFP dan kasus campak dengan tujuan kabupaten bandung bebas polio dan eliminasi campak. 2. Terlaksananya kegiatan pengobatan missal filariasis 85% penduduk Kabupaten Bandung (2.600.000 jiwa) 3. Berkurangnya angka microfilaria rate kurang dari 1 %. 4. Tertanganinya 15 kasus AFP dari jumlah sasaran 903.754 kasus.

1.8.6

Kegiatan Peningkatan Imunisasi Kegiatan peningkatan imunisasi dilaksanakan dengan dana bersumber dari

APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 403,387,500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 379,209,425,00 atau 94.01 %. dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp. 24,178,075,00 atau 5.99%. Hasil kegiatan peningkatan imunisasi adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Pelatihan teknis imunisasi bagi bidan desa sebanyak 40 bidan. 2. Terlaksananya pelatihan teknis imunisasi bagi bidan praktek swasta sebanyak 40 bidan praktek swasta dan RS. 3. Pengadaan alat listrik dan elektronik 40 Suku cadang chold chain dan 2 Unit Ice Lining Refrigerator & Frezeer


81


4. Pengadaan format laporan rutin program imunisasi sebanyak 62 Sheet kelengkapan laporan rutin 5. Sweeping peningkatan cakupann UCI (Universal Children Imunization) dengan sasaran desa UCI 252 desa Non UCI 24 desa 6. Supervisi Cheklist PWS dan peningkatan cakupan imunisasi di puskesmas Cakupan Imunisasi HBo

: 88,1 %, DPT3 : 104%, Polio4 : 104%, Campak : 98,6%

7. Terlaksananya kegiatan pertemuan persiapan validasi data TT WUS 8. Tercetaknya 8 jenis buku imunisasi.

1.8.7

Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 153,241,800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 128,757,073,00 atau pencapaian 84.02 %, dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp. 24,484,727,00 atau 15.98%. Hasil kegiatan peningkatan surveillannce pengamatan penyakit epidemiologi dan penanggulangan wabah adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya Penangulangan KLB penyakit, keracunan makanan & bencana sebanyak 33 Kejadian KLB tertangani secara penyelidikan epidemiologi 2. Terlaksananya Penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imuisasi) sebanyak 8 kasus KIPI yang ditangani dengan perawatan dan 5 kasus KIPI yang ditangani tanpa perawatan 3. Terlaksananya Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS) di 6 RS. 4. Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas (BINTEK) ke 62 puskesmas 5. Penggandaan format laporan rutin kegiatan surveilans KLB penyakit, keracunan makanan dan bencana sebanyak 13 macam format untuk 62 puskesmas.


82


PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1.9

Sesuai rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di rencanakan

pelaksanaan

kegiatan

program

standarisasi

pelayanan

kesehatan

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1,513,225,000,00 terealisasi sebesar Rp.1,463,288,500,00 atau pencapaian (96.70 %) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.49,936,500,00 atau 3.3% Kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam program standarisasi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah) 2. Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 3. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 4. Kegiatan penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 5. Kegiatan monitoring , evaluasi dan pelaporan

1.9.1

Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah) Kegiatan penyusunan standar jaminan pelayanan kesehatan (Kajian Jaminan

Pelayanan Kesehatan Daerah) dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 124,229,000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 111,204,000,00 atau 89.52 % dengan demikian masih terdapat selisih dana sebesar Rp. 13,025,000,00 atau 10.48% Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat terselenggaranya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai SOP, serta meningkatnya pelayanan Kesehatan di puskesmas DTP maupun TTP. Dalam realisasinya kegiatan ini telah menghasilkan Konsep tentang SOTK Bapel jaminan pelayanan kesehatan dan Perbub retribusi pelayanan kesehatan.


83


1.9.2

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Kegiatan

Evaluasi

dan

Pengembangan

Standar

Pelayanan

Kesehatan

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 109,579,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 89,131,500,00 atau 81.34 % dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 20,447,500,00 atau 18.66%. Hasil yang dicapai dari kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan adalah tersusunnya ISO 9001 untuk kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas Kabupaten Bandung.

1.9.3

Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan Bandung

dilaksanakan dengan dana yang bersumber sebesar

Rp.

124,229,000,00

dan

telah

dari APBD Kabupaten

direalisasikan

sebesar

Rp.

111,204,000,00 atau 89.52 %, dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp.13,025,000,00 Hasil kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Tersosialisasikan Perda Sistem Kesehatan Daerah dalam bentuk pertemuan yang dihadiri oleh seluruh struktural Dinas Kesehatan, lintas sektoral, LSM dan pimpinan Rumah Sakit Daerah dan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. 2. Tersedianya 62 Dokumen Inventory Puskesmas tahun 2012 yang berisi mengenai data identitas puskesmas, karateristik puskesmas, bangunan dan perumahan, sarana penunjang, peralatan, pengorganisasian, program puskesmas, pembiayaan dan jaringan puskesmas. 3. Tersedianya data pencapaian SPM dan MDG’s. 1.9.4

Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Kegiatan

penyusunan

standar


84

analisis

belanja

pelayanan

kesehatan


dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 28,815,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28,815,000,00 atau pencapaian 100%. Hasil kegiatan penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan adalah tersusunnya dokumen sistem pembiayaan kesehatan Kabupaten (DHA).

1.9.5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1,137,600,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1,121,436,000,00 atau 98.58 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 16,164,000,00 atau 1.42%.

Hasil kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut: 1. Laporan Sistem Pencatatan & Pelaporan Puskesmas (SP3) yang terdiri dari Laporan Penyakit (LB1), Laporan KIA/KB, Laporan Gizi, Laporan P2P (LB3), Laporan Kegiatan Puskesmas (LB4), dilaporakan setiap bulan sekali oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan. Sedangkan LSD 1 (Sumber Daya Puskesmas), LSD 2 (Data Ketenagaan di Puskesmas) dan LSD 3 (Jumlah dan Jenis Puskesmas ) dilaporkan setiap akhir tahun oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan, Data dan informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan tahun 2013. 2. Kegiatan pengelolaan Aplikasi SIMPUS mencakup pengelolaan informasi dalam lingkup manajemen pasien (front management), yang meliputi : Registrasi pasien yang mencatat data/status pasien untuk memudahkan pengidentifikasian maupun pembuatan statistik dari pasien masuk sampai keluar. Registrasi pasien meliputi pendaftaran

pasien

baru/lama,

dan

pendaftaran

rawat

inap/jalan,

Rawat

Jalan/Poliklinik yang tersedia di puskesmas dan jaringannya seperti: poli umum, poli KB/KIA,

poli

gigi , pelayanan TB paru, dan UGD (untuk puskesmas yang


85


menyediakan layanan IGD). Bagian ini juga mencatat diagnosa dan tindakan terhadap pasien agar tersimpan di dalam laporan rekam medis pasien. Apotik/Farmasi, yang meliputi pengelolaan informasi inventori dan transaksi obatobatan. Melalui lingkup manajemen pasien tersebut diperoleh laporan mengenai: rekam medis pasien, data morbiditas pasien rawat jalan, jumlah kunjungan pasien kasus baru dan kasus lama, jumlah penggunaan obat dan manajemen ketersediaan obat di apotik puskesmas. Aplikasi SIMPUS tahun 2012 dilaksanakan di 20 Puskesmas yaitu Puskesmas Majalaya, Puskesmas Banjaran Nambo, Puskesmas Soreang dan Puskesmas Dayeuhkolot, dll. 3. Kegiatan penyusunan Profil Kesehatan tahun 2011 menghasilkan Dokumen Profil Kesehatan yang merupakan dokumentasi hasil penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan baik oleh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas dan jaringannya serta RSUD maupun Rumah Sakit milik swasta sehingga dapat menggambarkan situasi derajat kesehatan masyarakat serta upayaupaya kesehatan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun di Kabupaten Bandung. Dokumen Profil Kesehatan 2010 didistribusikan ke seluruh puskesmas, pejabat struktural Dinas dan lintas sektoral di lingkungan Pemda. 4. Kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Puskesmas/Kabupaten menghasilkan dokumen laporan hasil kegiatan program di Puskesmas/Kabupaten Bandung tahun 2012. Jumlah dokumen yang dihasilkan 62 dokumen laporan tahunan puskesmas dan 1 dokumen laporan tahunan Dinas Kesehatan. 5. Tersedianya jaringan Wide Area Network (WAN) bertujuan untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antar Puskesmas dan Puskesmas – Dinas. Jaringan WAN tahun 2012 dilaksanakan di 20 Puskesmas.

1.10 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung


86


di

rencanakan

pelaksanaan

program

pelayanan

kesehatan

penduduk

miskin

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 46,006,556,204,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 43,937,567,337,00 atau pencapaian 95.50 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 2,068,988,867,00 atau 4.5%. Kegiatan dalam program ini meliputi : 1. Pelayanan Kesehatan operasi (Bangub 2012) 2. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin

1.10.1 Pelayanan Kesehatan Operasi (Bangub 2012) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi (Bangub 2012) dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 60.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 60.000.000,00 atau pencapaian 100%. Hasil kegiatan pelayanan operasi katarak ini meliputi penjaringan, skrinning, tindakan operasi dan follow up operasi. Hasil realisasi kegiatannya 100% yaitu sebanyak 60 kasus untuk masyarakat miskin mendapatkan pelayanan operasi katarak paripurna.

1.10.2 Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (DAU & Bangub 2012) Kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin terdiri dari dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Bandung sebesar Rp. 45,946,556,204,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 43,877,567,337,00 atau 95.50 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 2,068,988,867,00 atau 4.5%. Hasil kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin antara puskesmas, masyarakat Kabupaten Bandung dan Rumah Sakit sebanyak 2 kali pertemuan.


87


2. Terlaksananya evaluasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin tingkat puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 6 kali pertemuan. 3. Terlaksananya pertemuan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berkoordinasi dengan lintas sektor sebanyak 3 kali pertemuan. 4. Terlayaninya pelayanan kesehatan 100% bagi pasien masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit.

1.11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannnya. Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di rencanakan pelaksanaan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

dengan dana

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 13,792,757,400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 12,425,637,400,00 atau 90.09 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 1,367,120,000,00 atau 9.91%. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya mengadakan kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan puskesmas keliling 2. Pengadan sarana dan prasarana puskesmas 3. Pengembangan gedung dan revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

1.11.1 Pengadaan Puskesmas Keliling Kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1,200,000,000,00 dan telah


88


direalisasikan sebesar Rp. 1,146,971,200,00 atau pencapaian 95.58 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 53,028,800,00 atau 4.42%. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling adalah tersedianya lima buah puskesmas keliling dan kendaraan penanggulangan gizi buruk.

1.11.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 3,743,721,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3,366,311,500,00 atau pencapaian 89.92 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 377,409,500,00 atau 10.08%. Hasil Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan 31 buah Notebook dan Printer untuk 31 Puskesmas dan 2 Komputer desktop untuk 2 UPTD. 2. Pengadaan Proyektor dan Screen untuk 25 UPTD. 3. Pengadaan 5 Dental unit, 6 unit kendaraan operasional untuk Puskesmas 4. Pengadaan 2 unit mobil operasional untuk Dinas. 5. Pengadaan 46 paket PHN kit, 1 set PONED kit, 9 paket alat resusitasi, 2 paket poskesdes kit. 6. Pengadaan meja kerja, bangku tunggu, kursi kerja untuk 10 poskesdes dan 5 PONED 7. Pengadaan almari obat, almari arsip dan rak rekam medik di 20 Puskesmas. 8. Pengadaan alat kesehatan dasar (stetoskop sebanyak masing-masing 5 buah untuk 62 Puskesmas dan spignomanometer sebanyak masing-masing 3 buah untuk 62 puskesmas). 1.11.3 Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Berfungsi PONED Kegiatan Pengembangan gedung dan revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar


89


Rp. 2,437,675,000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2,036,797,000,00 atau pencapaian 83.55 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 400,878,000,00 atau 16.45%. Hasil Kegiatan Pengembangan gedung dan revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya kegiatan pembangunan 5 Puskesmas. 2. Terlaksananya kegiatan pembangunan 2 Poskesdes dan rehabilitasi untuk 13 Puskesmas. 3. Terlaksananya kegiatan pembangunan 2 Pustu 4. Terlaksananya kegiatan pembangunan Labkesda di 1 UPTD

1.11.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

sarana

dan

prasarana

Puskesmas

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 6,411,361,400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5,875,557,700,00 atau pencapaian 91.64 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 535,803,700,00 atau 8.36%. Hasil yang dicapai dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas adalah terlaksananya kegiatan pembangunan 4 Puskesmas PONED yaitu di Nagreg, Kertasari, Pasirjambu, dan Rancabali.

1.12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan Kegiatan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan

dana

yang

Rp.2,622,106,360,00

bersumber terealisasi

dari

sebesar

APBD

Kabupaten

Rp.1,556,773,485,00

Bandung atau

sebesar

pencapaian

(59.37%) dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp.1,065,332,875,00 atau 40.63%. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan memiliki kegiatan antara


90


lain: 1.

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

2.

Peningkatan kualitas SDM Kesehatan

1.12.1 Kegiatan Kemitraan Kualitas Dokter Dan Paramedis Kegiatan Kemitraan Kualitas Dokter Dan Paramedis dilaksanakan dengan dana yang bersumber

dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1,553,251,000,00

terealisasi sebesar Rp. 595,765,000,00 atau pencapaian (38.36 %) dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp. 957,486,000,00 atau 61.64%. Hasil yang dicapai Kegiatan Kemitraan Kualitas Dokter Dan Paramedis adalah terlaksananya kegiatan rekruitmen tenaga kesehatan PTT untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan 40 Dokter Umum, 25 Dokter Gigi dan 50 Bidan.

1.12.2 Kegiatan Peningkatan SDM Kesehatan Kegiatan Peningkatan SDM Kesehatan dilaksanakan dengan dana yang bersumber

dari

Bangub

sebesar

Rp.1,068,855,360,00

terealisasi

sebesar

Rp.961,008,485,00 atau pencapaian (89.91 %) dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp. 107,846,875,00 atau 10.09%. Hasil kegiatan yang dicapai Peningkatan SDM Kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya kegiatan pemberian fasilitas peningkatan kinerja bagi 16 orang Dokter/ Dokter Gigi dan 13 orang Bidan. 2. Terlaksananya pemberian beasiswa bagi Tenaga Di Dinas Kesehatan sebanyak 4 orang melanjutkan pendidikan ke D3 dan 4 orang ke Tingkat Sarjana

1.13 Program Peningkatan Pelayanan LANSIA Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di rencanakan pelaksanaan kegiatan program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia


91


dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 48,531,500,00 terealisasi sebesar Rp. 48,531,500,00 atau pencapaian (100%). Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia menitikberatkan pada kegiatan Pembangunan Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan. Hasil kegiatan pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya kegiatan

pertemuan

pengelola

lansia

untuk

pengembangan

Puskesmas Santun Lansia tingkat kabupaten sebanyak 1 puskesmas. 2. Terlaksananya pembinaan lansia di Posbindu sebanyak 308 Posbindu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan setiap 2 kali dalam satu tahun. 3. Terlaksananya program lansia dalam kegiatan monitoring dan pertemuan evaluasi program lansia yang diikuti oleh 62 puskesmas.

1.14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan

program

peningkatan

keselamatan

ibu

melahirkan

dan

anak

dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1,547,540,500,00 terealisasi sebesar Rp. 1,145,188,612,00 atau pencapaian (74%) dengan demikian masih tersisa anggaran sebesar Rp.402,351,888,00 atau 26%. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak menitikberatkan pada kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu. Hasil dari kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu adalah: 1. Terlaksananya pertemuan tentang orientasi ANC yang efektif menuju persalinan normal sebanyak 300 orang. 2. Terpenuhinya bantuan rumah sebagai tempat tinggal dan pelayanan kesehatan bagi bidan desa sebanyak 65 rumah sehingga pelayanan persalinan di Desa/ PONED meningkat. 3. Tersedianya 20 macam format pelaporan kegiatan KIA dan KB..


92


4. Terlaksananya pengembangan model pelayanan kesehatan maternal di Kecamatan Arjasari dan Pangalengan beserta rujukannya. 5. Tersosialisasinya Perda dan Perbub KIBBLA dan Jampersal. 6. Tersedianya 35.580 Buku KIA dan 339 Paket Protap Pelayanan. 7. Terlaksananya pertemuan evaluasi bagi pengelola UPF dalam upaya meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas yang dihadiri oleh 62 puskesmas. 8. Terlaksananya pertemuan tentang keterpaduan KB yang diiukuti oleh 31 Bidan Koordinator wilayah Kabupaten Bandung. 9. Terevaluasinya hasil pencapaian program tahun 2011 dan meningkatnya program tahun 2012. 10. Tertanganinya kasus risti yang dirujuk dan menurunnya kasus kematian ibu dan bayi.

B A B VIII PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN


93


Permasalahan

1.1

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2012 masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung yang tidak terserap adalah sebesar Rp.644.712.379,00 (2,69 %) hal ini dikarenakan adanya kebijakan perubahan alokasi anggaran dan adanya efisiensi pemanfaatan dalam penerapan penilaian disiplin dan kinerja pada Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja maupun berdasarkan kondisi kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, serta Pengajuan insentif/ penunjang retribusi daerah baru sampai Triwulan III. b. Belanja langsung yang tidak terserap sebesar Rp. 8.014.524.032,00 (7,79 %), hal ini dikarenakan / disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

URAIAN

JUM LAH

%

1). Efisiensi pemakaian/ pelaksanaan :

Rp

733,005,140

9.15

2). Perubahan Kebijakan

:

Rp

1,078,846,875

13.46

3). Selisih Kontrak

:

Rp

4,064,083,150

50.71

4). Keterbatasan waktu dan tenaga

:

Rp

2,138,588,867

26.68

Rp 8,014,524,032

100.00

Jumlah :

Selisih/ saldo anggaran diperoleh dari efisiensi pemakaian/ pelaksanaan sebesar Rp. 733.055.140 (9,15%) dari Saldo anggaran yang tersedia, pada dasarnya kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana akan tetapi ada beberapa pembiayaan yang bisa/ tidak jadi dikeluarkan karena beberapa pertimbangan antara lain : a. Penghematan dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja surat kabar/ majalah. b. Efisiensi pemanfaatan dana honor tenaga pendukung dinas dan tenaga pendukung medis di Puskesmas pada kegiatan operasional dan pemeliharaan puskesmas. Hal ini dikarenakan ada beberapa tenaga honorer yang telah diangkat jadi tenaga CPNS


94


dan pemberian honor disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja dari tenaga honorer yang bersangkutan. c. Mamin pasien yang tidak terserap dikarenakan sebagian pasien dengan rawat inap di puskemas tempat perawatan merupakan peserta Jamkesmas dan peserta Askes, sehingga penggantian mamin pasiennya dijamin oleh Jamkesmas dan PT. Askes. d. Penyelenggaraan beberapa kegiatan, penyerapan dananya sesuai kebutuhan, mislanya dikarenakan Nara sumber berhalangan hadir, penyesuaian transport perjalanan dll. e. Sewa rumah bidan tidak dikeluarkan pembiayaannya karena sudah punya rumah sendiri. f. Pembiayaan penunggu balita rawan gizi yang dirawat di Rumah Sakit tidak dicairkan, karena tidak ada yang dirawat. g. Ada 1 posyandu yang tidak jadi diberikan alat penunjang, karena sudah pernah mendapat dana hibah dari Provinsi. h. Penanganan kasus Filariasis yang dirujuk hanyak 2 orang. i. Sebagian puskesmas sudah dapat memenuhi target cakupan hasil POMP filariasis, sehingga transport sweeping tidak dimanfaatkan. j. Transport pengambilan obat filariasis tidak dimanfaatkan. Karena dropping dilakukan oleh Provinsi. k. Biaya pengobatan dan perawatan KIPI (Kontra Indikasi Paska Imunisasi) disesuaikan dengan jumlah kasus dan besaran tagihan dari Rumah Sakit.

Selisih / saldo anggaran karena adanya perubahan kebijakan sebesar Rp.1.078.846.875,00 (13,46%), diantaranya pada kegiatan : a. Pembayaran Gaji tenaga kerja kontrak hanya diperbolehkan 12 bulan, sedangkan alokasi untuk 13 bulan.


95


b. Pemberian tambahan insentif bagi dokter, dokter gigi dan bidan PNS di puskesmas/ desa terpencil yang mengambil cuti melahirkan, tidak boleh diberikan. c. Bantuan dana Beasiswa tugas belajar untuk D3, tidak dimanfaatkan karena tidak terpenuhinya persyaratan dari segi usia (> 35 tahun) dan belum terpenuhinya masa kerja golongan. d. Bantuan dana bea siswa tugas belajar untuk S1 hanya 76,23% yang dimanfaatkan, karena biaya hidup hanya terhitung 4 bulan dan SPP disesuaikan dengan plafon yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan.

Selisih/ saldo anggaran berupa hasil selisih kontrak dengan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 4.064.083.150,00 (50,71%) dari saldo anggaran yang ada, hal ini dikarenakan sistem pengadaan sebagian besar sudah melalui LPSE sehingga persaingan dalam penentuan harga sangat ketat. Saldo anggaran yang lain dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan tenaga untuk penyelesaian kegiatan, yaitu sebesar Rp. 2.0138.588.867,00 (26,68%) dari saldo anggaran yang ada. Adapun masalah keterbatasan waktu & tenaga, antara lain karena : a. Pengesahan DPA yang terlambat, menimbulkan perubahan rencana sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bertumpuknya kegiatan di akhir tahun anggaran. b. Kesibukan dari beberapa stake holder pada saat yang bersamaan  kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. c. Kegiatan operasional dan pemeliharaan yang ada di Puskesmas tidak termanfaatkan secara optimal. d. Pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan peserta Jamkesmas ke Rumah Sakit mitra untuk pelayanan bulan Desember 2012 belum dapat terealisasi karena ajuan membutuhkan waktu untuk penyelesaian verifikasi. Hambatan/ kendala lain yang dialami dalam capaian kinerja adalah : a. Pengesahan anggaran belum tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan tidak sesuai dan percapaian target kinerja keuangan kurang


96


optimal; b. Koordinasi/ informasi serta mekanisme bantuan dana dari Propinsi/ Pusat terlambat, terutama Bangub sehingga ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan; c. Penyelenggaraan pengadaan dengan system LPSE, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengevaluasi dari peserta lelang; d. Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga maupun keterampilan yang kurang dalam bidang pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga pertanggungjawaban/ pendokumentasian keuangan kurang optimal. e. Tidak teralokasikannya honor/ tambahan penghasilan bagi bendahara di tingkat puskesmas, sehingga kurang memberi motivasi/ penghargaan pada bendahara. f. Bantuan dana Gakinda sangat tergantung dari hasil ajuan klaim dari rumah sakit/ puskesmas dan perlu waktu untuk memverifikasi. g. Penyelenggaraan pencairan pada pihak ke 3 (ketiga) pada pengadaan barang/ jasa serta belanja modal khususnya pengadaan fisik bertumpu di bulan Desember/ akhir tahun sehingga mengganggu proses pelaporan keuangan.. h. Pengesahan DPA perubahan pada bulan Nopember 2012, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan realtif sempit ( + 35 hari kerja).

8.2

Upaya Pemecahan Masalah Dengan melihat permasalahan diatas perlu diupayakan suatu penanganan

permasalahan yang dapat mengatasi kelancaran pertanggungjawaban maupun pelaksanaan penyelenggaraan keuangan yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, diantaranya sebagai berikut: a. Penetapan Dokumen dapat lebih awal disahkan, untuk dapat mengantisipasi


97


penyelesaian kegiatan secara tepat waktu maupun pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam pelayanan kesehatan. b. Proses ajuan dan pengesahan serta mekanisme pencairan dana Bangub Provinsi lebih terkoordinir/ jelas. c. Penerapan aplikasi yang dapat memudahkan pengumpulan data dasar , pencatatan serta dokumentasi sebagai potensi dalam perencanaan/ prognosis keuangan dinas. d. Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pembayaran untuk klaim peserta Gakinda dan Jamkesmas oleh institusi/ unit khusus untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. e. Adanya tambahan ketenagaan akuntansi dan tenga IT yang telah diberi bimbingan teknis untuk antisipasi pelaporan / pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang diharapkan. f. Dialokasikannya honorarium dan peningkatan keterampilan teknis keuangan bagi bendahara penerimaan & pengeluaran di tingkat Puskesmas.


98

BAB I PENDAHULUAN. Millennium Development Goals (MDGs) adalah Komitmen Negara terhadap rakyat

Recommend Documents