BAB I PENDAHULUAN. Millennium Development Goals (MDGs) adalah Komitmen. yang merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untukmemperbaiki

Laporan Tahunan Tahun 2011 Edisi Terbit Tahun 2012

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Millennium Development Goals (MDGs) adalah Komitmen

Negara

terhadap rakyat Indonesia dan Komitmen Indo yang merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untukmemperbaiki kesejahteraan

masyarakat

ditunjukkan

oleh

paket

berisi

tujuan

yang

mempunyai batas waktu dan target terukur. Komitmen Indonesia mencapai MDGs

adalahkomitmen

meningkatkan

NM

(D

kesejahteraan

N

rakyatIndonesia .

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, dimana perlunya disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian terkait program program pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). I

j

c h

MDG‟ c

c

MDG‟

secara lintas sektor yang dilakukan oleh instansi-instansi. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok. Indikator dipergunakan

sebagai tolok

untuk menilai kemajuan,

keseluruhan kinerja dan dampak program percepatan pencapaian target MDG‟ . I

ator merupakan kunci sistim pemantauan dan evaluasi sehingga

indikator-indikator kinerja yang ada harus dapat diverifikasi secara obyektif.

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


2

Salah satu alat transformasi data yang merupakan bagian dari prose pemantauan dan evaluasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Padang adalah laporan tahunan, yang berisi data tahunan dari hasil pembangunan kesehatan. Sedangkan pada pembangunan kesehatan adanya upaya yang dilaksanakan

oleh

semua

komponen

bangsa

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatn masyarakat yang setinggitingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat. Dalam penyajiannya diusahakan untuk menampilkan berbagai data dan informasi yang menjawab Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan yakni “M

h

M

D

B

”.

1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran dan informasi tentang hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Kesehatan Kota Padang selama tahun 2011. Laporan tahunan Dinas Kesehatan ini disusun dari data-data laporan kegiatan yang didapat dari masing-masing bidang dan bagian Kesehatan Kota Padang.


yang ada di Dinas


3

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. GEOGRAFI Letak Kota Padang secara geografis pada bagian pantai Barat Sumatera pada posisi 000 44 „ 8‟ 35” – 1

‟ 34‟ 9” B j

T

1000

„‟- 1‟ 8” 35” L h

694 96 K

2.

.

Secara geogafis Kota Padang merupakan perpaduan dataran rendah dan perbukitan serta aliran sungai dan pulau – pulau, dengan uraian 21 buah sungai dan 19 buah pulau yang tersebar di beberapa kecamatan dengan pemanfaatan lahan produktif 180 km2 sedangkan panjang pantai 68.126 Km. Curah hujan rata rata adalah 384,88 mm perbulan. Temperatur22C – 31,7C dengan kelembaban udara berkisar 70 – 84% ( BPS Kota Padang, 2008 ). Secara administrasi Pemerintah Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Kota Padang ini sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Solok, sebelah barat berbatas dengan Samudra Indonesia

( Padang

Dalam Angka , 2010).

2.2. DEMOGRAFI Berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2011 tercatat jumlah penduduk sebanyak 846.731 jiwa dimana kecamatan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


4

terbanyak penduduknya adalah Koto tangah. Untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat pemerintah membuat empat katagori, yaitu Keluarga Pra sejahtera, keluarga sejahtera I, II, III dan keluarga sejahtera plus. Untuk tahun 2009 terdapat 29.661 Rumah Tangga Miskin ( RTM ) dengan jumlah jiwa 118.644 jiwa.

Adapun kecamatan yang banyak KK

miskinnya adalah Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung ( BAPEDA Kota Padang, 2010 ). Laju pertumbuhan penduduk kota pertahun rata-rata 1.57 dengan kecamatan Koto Tangah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dan Kecamatan Padang Barat yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah. Tabel 1.1 Data Laju Pertumbuhan Penduduk Perkecamatan No

Kecamatan

1

Bungus Teluk kabung

19.234

23.283

2

Lubuk Kilangan

37.096

50.032

2.35

3

Lubuk Begalung

81.064

109.062

2.45

4

Padang Selatan

55.851

57.862

0.54

5

Padang Timur

80.987

77.572

-0.35

6

Padang Barat

62.922

44.118

-2.74

7

Padang Utara

67.310

69.224

0.33

8

Nanggalo

50.508

57.905

1.14

9

Kuranji

88.865

130.251

2.77

10

Pauh

39.055

61.442

3.75

11

Koto Tangah

113.144

165.980

3.00

696.036

846.731

1.57

Jumlah

Penduduk 1998 2011

Sumber : Padang Dalam Angka (PDA) thn 2010 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Laju Pertumbuhan Penduduk 1.54


5

2.3. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu merupakan hal yang penting.

A. Sarana Kesehatan Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu merupakan hal yang penting.

a. Puskesmas Fasilitas pelayanan yang tersedia di kota Padang saat ini, secara umum sudah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tingkat pelayanan dasar, saat ini terdapat 20 buah puskesmas yang terletak pada 11 kecamatan di Kota Padang diantaranya terdapat 7 buah puskesmas perawatan dan 2 diantaranya puskesmas perawatan PONED. b. Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu

didirikan untuk meningkatkan aksesibilitas

pelayanan kesehatan sampai ke daerah yang sulit dijangkau dan juga untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan



6

kesehatan. Jumlah puskesmas pembantu yang beroperasi pada tahun 2011 adalah 62 buah. c. Poskeskel. Pada Tahun 2008 telah dibangun Poskeskel sebanyak 16 unit, pada tahun 2009 dibangun 3 Poskeskel, Tahun 2010 dibangun empat (4) Poskeskel lagi dan pada tahun 2011dibangun sebanyak 6 unit lagi sehingga berjumlah 29 Poskeskel. Poskeskel ini dibangun dengan dana APBD, Swadaya masyarakat dan PNPM mandiri. d. Puskesmas Keliling Sarana transportasi pendukung pelayanan puskesmas antara lain puskesmas keliling (kendaraan roda 4), pada tahun 2011 berjumlah 22 buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 148 buah. Artinya setiap Puskesmas sudah didukung fasilitas Puskesmas keliling roda 4 sebanyak 1 unit. Kendaraan operasional Roda 4 di Dinas Kesehatan Kota Padang berjumlah 28 unit dan kendaraan roda 2 berjumlah 18 unit. e. Sarana dan prasarana lain 1. Rumah Sakit Umum Pemerintah

: 4 buah.

2. Rumah Sakit Umum BUMN

: 1 buah.

3. Rumah Sakit Umum Swasta

: 7 buah.

4. Rumah Sakit Jiwa

: 2 buah.

5. Rumah Sakit Bersalin

: 10 buah.

6. Rumah Sakit Khusus Lain

: 5 buah.

7. Rumah Bersalin

: 33 buah.

8. Balai Pengobatan/ Klinik

: 18 buah.



9. Praktek Dokter perorangan

: 315 buah.

10. Praktek Pengobatan Tradisional

: 22 buah

11. Posyandu

: 858 buah

12. Apotek

: 224 buah

13. Toko Obat

: 106 buah

14. GFK

: 1 buah

7

2.3.2. Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2011 terdiri dari 1.036 orang PNS. Tabel 1.2. Distribusi Tenaga Berdasarkan Fungsi No Jenis Tenaga 1 Dokter Umum

Jumlah 95 orang

2

Dokter Gigi

60 orang

3

Bidan

243 orang

4

Perawat

219orang

5

Perawat gigi

33 orang

6

Tenaga kesehatan masyarakat

83 orang

7

Tenaga Gizi

34 orang

8

Apoteker

5 orang

9

Tenaga Farmasi

61 orang

10

Analis Labor

44 orang

11

Tenaga kesehatan Lingkungan

31 orang

12

Pekarya kesehatan

31 orang

13

Tenaga Rekam Medik

12 orang

14

Non Kesehatan

79 orang

15

Tenaga volunter

76 orang

16

PTT

92 orang



8

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. VISI PEMBANGUNAN KESEHATAN KOTA PADANG Visi Pembangunan kesehatan Kota Padang merujuk pada Visi dari Kementerian Kesehatan Tahun 2010-

14

” Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan”.

3.2. MISI PEMBANGUNAN KOTA PADANG Visi ini dituangkan menjadi empat misi yaitu : 1.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani,

2.

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan,

3.

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, serta

4.

Menciptakan tata kelola keperintahan yang baik.

Visi dan Misi ini akan diwujudkan melalui enam Rencana Strategi Tahun 2010 – 2014, yaitu:

1.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global.

2.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.



3.

9

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.

4.

Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

5.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

6.

Meningkatkan

manajemen

kesehatan

yang

akuntabel,

transparan

berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. 3.3. TUJUAN DAN SASARAN 3.3.1 Tujuan Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat Kota Padang yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Dinas Kesehatan sebagai Dinas teknis Walikota yang mengelola kesehatan dituntut perannya dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan keadaan: a. Terciptanya kondisi pelayanan kesehatan secara prima. b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta membudayakan hidup bersih dan sehat.



10

c. Semakin meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas terutama pada keluarga miskin dan rentan sosial d. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah keluarga yang mempunyai derajat kesehatan yang semakin tinggi e. Semakin meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas terutama pada keluarga miskin dan rentan sosial f. Semakin banyaknya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan kesehatan 3.3.2. Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati diatas adalah sebagai berikut : a) Terlaksananya pembangunan berwawasan kesehatan. b) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB ). c) Menurunnya Angka Kematian Ibu ( AKI ). d) Meningkatnya Usia Harapan Hidup. e) Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat ( UKBM ). f) Menurunnya penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular. g) Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan. h) Meningkatnya perilaku hidup sehat. i) Meningkatnya Kesehatan Lingkungan. j) Meningkatnya pengawasan terhadap Obat, Makanan dan Minuman.



11

k) Meningkatnya Manajemen Kesehatan disemua tingkat administrasi. l) Meningkatnya kualitas Sumber Daya manusia Bidang Kesehatan.

3.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap antara lain : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kesehatan,

pencegahan

penyakit,

kebersihan

lingkungan

dan

menciptakan mutu sumber daya manusia yang baik 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan tersebut perlu di mulai semenjak dalam usia kandungan sampai usia lanjut. Masing-masing keluarga tetap dapat memelihara kesehatan orang tua, sehingga tanggung jawab pemeliharaan kesehatan tetap berada dalam keluarga masingmasing 3. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan fasilitas lembaga kesehatan termasuk penyediaan obat-obatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga timbul citra terhadap pelayanan kesehatan terutama pada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan posyandu. 3.5. STRATEGI Dinas Kesehatan sebagai unit kerja Pemerintah Kota Padang untuk tahun 2006 – 2010 menetapkan arah kebijakan pembangunan kesehatan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


12

untuk mencapai visi dan misi dalam upaya mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang peluang yang ada, mengatasi berbagai kelemahan dan meminimalkan faktor-faktor yang mengancam. Beberapa alternatif strategis yang dihasilkan adalah : 1. Kerjasama Lintas Sektor. Sebagian masalah kesehatan merupakan masalah yang komplek yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain sehingga upaya pemecahan ini harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Isu utama adalah upaya meningkatkan kerjasama lintas sektor yang lebih efektif, karena kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan selama ini sering kurang berhasil. Perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan peningkatan mutu lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai sektor yang terkait dengan sektor kesehatan. Demikian pula peningkatan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari peran sektor yang membidangi pembiayaan, pemerintahan dan pembangunan daerah,

ketenagaan,

pendidikan,

perdagangan

dan

sosial

budaya.

Komitmen bersama lembaga Legislatif dalam pembangunan kesehatan perlu diciptakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan Mutu

sumber

daya

manusia

kesehatan

sangat

menentukan

keberhasilan upaya dan manajemen kesehatan. Sumber daya manusia



13

kesehatan yang bermutu harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berusaha untuk menguasai IPTEK yang mutakhir. Disamping itu, mutu sumber daya tenaga kesehatan ditentukan pula oleh nilai-nilai, moral yang dianut dan diterapkan dalam menjalankan tugas. Disadari bahwa jumlah sumber daya tenaga kesehatan yang mengikuti perkembangan IPTEK dan menerapkan nilai-nilai, moral dan etika profesi masih terbatas. Adanya kompetisi dalam era pasar bebas sebagai akibat dari globalisasi harus diantisipasi dengan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor kesehatan. 3. Mutu Dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dipandang dari segi fisik jumlah sebaran dan sarana pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit serta sarana kesehatan lainnya termasuk sarana penunjang upaya kesehatan telah dapat dikatakan merata ke seluruh kota Padang. Namun harus diakui bahwa sebaran fisik tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan, dan keterjangkauan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Proses pemberian pelayanan dan kompensasi yang diterima serta harapan masyarakat pengguna, merupakan hal- hal yang harus menjadi fokus perhatian dalam peningkatan mutu pelayanan,. Dengan demikian maka peningkatan kualitas fisik serta faktor tersebut di atas merupakan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


14

prakondisi yang harus dipenuhi. Selanjutnya proses pemberian pelayanan ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesinalisme sumber daya kesehatan sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan harapan masyarakat pengguna diselaraskan melalui peningkatan pendidikan umum, penyuluhan kesehatan,

komunikasi

yang

baik

antara

pemberi

pelayanan

dan

masyarakat. 4.

Pengutamaan,

Sumber

Daya

Pembiayaan,

Dan

Pemberdayaan

Masyarakat. Selama ini kesehatan masih kurang didukung oleh sumber daya pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa keterbatasan dana pemerintah dan masyarakat merupakan ancaman yang besar bagi kelangsungan terhadap pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Keadaan ini mendorong perlunya langkah strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan yang bersifat pra-upaya yang sudah dikenal sebagai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.



15

BAB IV KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI . 4.1. KEDUDUKAN Sesuai dengan Perda No. 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah maka Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan Dinas Teknis Kota bertugas mengelola kesehatan dikepalai oleh seorang kepala Dinas. 4.2. STRUKTUR ORGANISASI Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat terdiri dari: a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan c. Sub. Bagian Penyusunan Program 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak c. Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus 4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi: a. Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit b. Seksi Wabah dan Bencana DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

yang


c. Seksi Kesehatan Lingkungan 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi: a.Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) b.Seksi Promkes dan Peran Serta Masyarakat (PSM) c. Seksi Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi: a.Seksi Jaminan Kesehatan b.Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan c.Seksi Kefarmasian


16


Bagan . 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

17

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA Drg.FRISDAWATI.A.BOER,MM SEKRETARIS Drg.Hj.EKA LUSTI,MM

KEPALA SUB BAG.UMUM Hastrina Yanti,SKM.M.Kes

KEPALA BIDANG PMK Dr.Hj.Devi Naswita

KEPALA BIDANG PSDM Dr.Ferimulyani H.M.Biomed

Kasie PKD (Plt) Ns.Ramades P.S.Kep

Ka.Sie. Wabah dan Bencana Tut Wuri Handayani,SKM,M.Kes

Ka.Sie Diklat Rita Sumarni

Ka.Sie. Pemberantasan Peny. Menular Dr.Gentina

Ka.Sie (Plt) Perizinan & Akreditasi

Ka.Sie. Kesehatan Lingkungan Depitra Wiguna,SKM

Ka.Sie.KIA Dr.Hj.Aklima,M.PH

KEPALA SUB BAG.KEUANGAN Eva Yanti, SE.Akt

KEPALA BIDANG Jaminan & Sarkes Dra.Novita Latina,Apt

Ka.Sie.Jamkes Frieda,SKM

Ka.Sie. Farmasi Indrawati,SH,MHK

Eva Trisna, SKM

Ka. Sie Promkes Dr.Dian Leonita,M.Biomed

PUSKESMAS & GFK DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

KEPALA BIDANG YANKES Dr.Melinda W.MPPM

KEPALA SUB BAG.PENYUSUNAN PROG Dewi Sartika.SKM.M.PH

Ka.Sie Gizi & Peny Khusus Neldawati,SE

Ka.Sie Sarkes Rizalman, SKM


18

4.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan PeraturanWalikota Padang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kesehatan, yaitu : Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Padang adalah : 1) Dinas

Kesehatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan ; 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ; c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan ; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh bagian dan bidang sebagai berikut: A.

SEKRETARIAT

(1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



(2)

19

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.

(3)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; b. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan; c. Meningkatkan Sumber daya manusia; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4)

Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

A.1. Sub Bagian Umum (1)

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian, urusan rumah tangga Dinas.

(2)

Uraian Tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Mengelola tata kearsipan/ perkantoran ; b. Mengelola administrasi kepegawaian; c. Melaksanakan urusan humas, pengelolaan hukum dan organisasi



20

d. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; e. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan / perlengkapan kantor, pencatatan, penyimpanan,

pendistribusian untuk puskesmas pembantu,

puskesmas dan DKK ; f. Melaksanakan urusan pemeliharaan/ perawatan alat – alat kantor; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A.2. Sub Bagian Keuangan (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi

keuangan

pendapatan

dan

yang

belanja

meliputi

dinas,

penyusunan

verifikasi,

rencana

anggaran

perbendaharaan,

penyusun

pertanggung jawaban keuangan dinas. (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a.

Membuat rencana anggaran dan pendapatan belanja dinas;

b.

Mengkoordinir pengadministrasian belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal, baik belanja aparatur maupun publik keuangan dinas;

c.

Pertanggung jawaban pencairan dana;

d.

Melakukan verifikasi Anggaran pendapatan belanja dinas;

e.

Membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan/ anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;

f.

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas ;

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



21

A.3. Sub Bagian Penyusunan Program (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program kedinasan.

(2)

Uraian tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a.

Membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk program kedinasan;

b.

Mengkoordinir perencanaan bidang atau bagian terkait;

c.

Menghimpun dan menganalisa serta menyusun laporan evaluasi program.

d.


B.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

(1)

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Kesehatan Ibu dan Anak, Anak Usia Sekolah, Pemantauan Gizi anak dan ibu hamil

serta

pelayanan Kesehatan Khusus di puskesmas, puskesmas

pembantu, dan Posyandu. (3)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a.

Mengenal wilayah kerja dengan melakukan pendekatan kepada dinas terkait;



b.

22

Menyusun rencana kerja tahunan bersama staf dan instansi terkait dalam program kesehatan keluarga;

c.

Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan DIP daerah, analisa situasi, dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu bersama staf;

d.

Menyelenggarakan rapat bulanan bersama staf bidang pelayanan kesehatan

untuk

mengevaluasi

kegiatan

yang

sedang

berjalan,

mengidentifikasi perencanaan dan pemecahannya serta menyusun rencana kegiatan lainnya; e.

Membuat tata cara kerja di lingkungan bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pendistribusian tugas kepada bawahan, penentuan target kerja dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan;

f.

Membuat laporan hasil tentang pelaksanaan kegiatan setiap tahun, masalah

yang

ditemui

untuk

sebagai

salah

satu

bahan

dalam

perencanaan tahun berikutnya. g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

B.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (1)

Mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Bidang

dalam

pembinaan

dan

pengawasan mutu pelayanan kesehatan dasar serta sistim rujukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit serta pembinaan pengelolaan manajemen dan pengembangannya. (2)

Uraian Tugas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebagaimana yang tersebut pada butir (1) adalah :



a.

23

Mengkoordinir pengelolaan dan penilaian kinerja Puskesmas dan Rumah Sakit;

b.

Menetapkan standar pelayanan minimal untuk Pelayanan Kesehatan Dasar

c.

Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit;

d.

Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit;

e.

Melakukan pembinaan tekhnis;

f.


B.2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak (1)

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pembinaan pelayanan kesehatan ibu (hamil, bersalin/nifas, dan menyusui), balita dan anak usia sekolah.

(2)

Uraian tugas seksi Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana yang dimaksud butir (1) adalah : a.

Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB, dan UKS;

b.

Mengkoordinir pelaksanaan kesehatan ibu (hamil, bersalin/nifas, dan menyusui) di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Bersalin, dan Bidan Praktek Swasta (BPS);

c.

Mengkoordinasi pelayanan kesehtan balita dan anak usia sekolah di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, sekolah dan rumah sakit;



d.

24

Melakukan pembinaan tenaga kesehatan dan penolong persalinan termasuk BPS;

e.

Melakukan Audit Maternal dan Perinatal (AMP);

f.

Mengkoordinasikan pelayanan Keluarga Berencana;

g.

Mengkoordinasikan pembinaan dukun bersalin;

h.

Mengkoordinasikan

bimbingan

tekhnis

ke

puskesmas,

puskesmas

pembantu, dan Bidan pembina wilayah kelurahan; i.

mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan anak sekolah;

j.

mengkoordinasikan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU;

k.

Melaksanakan pelatihan guru UKS, dan Kader Kesehatan Remaja;

l.

Membimbing Puskesmas dalam kesehatan ibu anak dan anak usia sekolah;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B.3. Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus (1)

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pembinaan program gizi dan kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan olah raga, dan kesehatan Lansia.

(2)

Uraian tugas seksi Gizi dan Kesehatan Khusus sebagaimana yang dimaksud butir (1) adalah : a.

Melakukan pemantauan status gizi anak Balita dan ibu hamil;



b.

25

Melakukan pemantauan status gizi balita dan ibu melalui kegiatan puskesmas dan posyandu;

c.

Melakukan pemantauan anak sekolah akibat kekurangan Yodium;

d.

Melakukan pemantauan anak sekolah akibat kekurangan Vitamin A;

e.

Merencanakan pemberian makanan tambahan pada kasus KEP;

f.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan gigi mulut serta kesehatan olah raga dan kesehatan lansia;

g.

Mengkoordinir program lanjut usia (Lansia);

h.

Melaksanakan pembinaan kelompok Lansia yang ada di wilayah kerja puskesmas;

C. (1)

i.

Melakukan bimbingan tekhnis ke puskesmas dan Rumah Sakit;

j.


BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala

dinas

Pengamatan,

dalam menyusun rencana penyelengaraan kegiatan Pengawasan,

Pemberantasan,

Pencegahan

Penyakit,

penanggulangan wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan. (3)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), Bidang pengendalian Masalah kesehatan berfungsi:



26

a. Merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengendalian masalah kesehatan. b. Bimbingan operasional, pengawasan dan evaluasi program di Bidang pengendalian masalah kesehatan. c. Penyusunan pedoman dan standar pengembangan pelayanan serta manajemen program dalam lingkup bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. d. Penyebar luasan informasi dalam cara Pengendalian masalah kesehatan. e. Pelaksanaan kordinasi dalam pengendalian wabah dan bencana. f. Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pemukiman,kualitas air yang digunakan masyarakat, tempat produksi dan penjualan minuman serta tempat – tempat umum. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

C.1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (1)

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas dan Menyusun Perencanan, Pembinaan dan Pengawasan Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.

(2)

Uraian tugas seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah : a. Membuat rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular. b. Membuat rencana kebutuhan obat dan sarana program TB Paru, Ispa, Diare, Kusta, Malaria, dll.



c. Melakukan kordinasi

27

Pelaksanaan Pencegahan Penyakit, termasuk

imunisasi dengan Rumah Sakit, se Kota Padang, puskesmas, dokter /Bidan Praktek Swasta, klinik bersalin dan sekolah setingkat SD/MI se Kota Padang. d. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan mengenai kegiatan pencegahan penyakit / Imunisasi

kepada

Rumah Sakit, puskesmas, dokter/Bidan

Praktek Swasta se Kota Padang e. Pengambilan dan distribusi vaksin dan logistik imunisasi secara berkala ke Dinas Kesehatan Propinsi f. Membantu Pemeliharaan dan perbaikan Cold Chain Puskesmas. g. Melakukan pemantapan manajemen pencegahan penyakit dan imunisasi melalui pembuatan dan pegawasan PWS ( Pemantauan Wilayah Setempat ) serta mapping daerah UCI ( Universal Child Immunization ). h. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian , pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular dengan Rumah Sakit dan puskesmas. i.

Monitoring

dan

bimbingan

tehnis,

program

Pengendalian

dan

pemberantasan penyakit ke puskesmas j.

Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanan program Pengendalian dan pemberantasan penyakit di puskesmas.

k. Melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jemaah haji. l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan .



28

C.2. Seksi Wabah dan Bencana ( 1 ) Seksi Wabah dan Bencana

mempunyai tugas menyusun perencanaan,

pembinaan dan pengawasan program penanggulangan wabah dan bencana. (2)

Uraian tugas seksi Wabah dan Bencana sebagaiman dimaksud ayat

( 1 ),

adalah : a. Mengkordinasikan pelaksananan penanggulangan wabah dan bencana dengan puskesmas, rumah sakit dan pihak terkait lainnya. b. Merencanakan kegiatan pra, saat dan pasca terjadi wabah dan bencana. c. Melakukan penyelidikan

kasus AFP dan penyakit menular lain yang

berpotensi wabah serta keracunan. d. Menghimpun

dan menganalisa data survelans, kejadian luar

biasa,

wabah penyakit menular dan bencana dari rumah sakit dan puskesmas. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C.3. Seksi Kesehatan Lingkungan ( 1 ) Seksi kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengkordinasian,

Pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

kesehatan

lingkungan pemukimam, tempat-tempat umum, tempat pengolahan /produksi dan penjualan makanan dan minuman serta berbagai fasilitas

kesehatan

lainnya. (2)

Uraian tugas seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1 ) adalah: a. Merencanakan

kegiatan

lingkungan.


yang

berhubungan

dengan

kesehatan


b. Melakukan lingkungan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

29

pencemaran

(udara, air, tanah dan bahan pencemar yang berasal dari

industri, pestisida, kendaraan bermotor, rumah sakit dan tempat usaha lain ) serta pengawasan terhadap kualitas air : PDAM, DAM dan Industri perusahaan air minum lainnya (air minum, air bersih, air badan air, kolam renang, pemandian umum, limbah). c. Melakukan pembinaan, pengawasan TPS, TPA bekerjasama dengan sektor terkait. d. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Pemakai air ( POKMAIR ) dan kader kesehatan, AMPL (air minum dan penyehatan lingkungan). e. Pengawasan sanitasi hotel, restoran, pasar dan daerah tujuan wisata. f. Pengawasan dan pembinaan sanitasi kawasan pemukiman. g. Koordinasi dengan lintas sektor/ lintas program yang menyangku Amdal, UKL/ UPL serta kegiatan lingkungan lainnya.

D.

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

( 1 ) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, melaksanakan perencanaan, pembinaan dan mengawasi kegiatan Perencanaan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat, serta Registrasi dan Akreditasi.



(3)

30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia berfungsi : a. Perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat yang berkaitan dengan tenaga kesehatan ; b. Perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan serta pengembangan kegiatan Diklat ; c. Perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan

melalui

berbagai

media

serta

pengembangan

Upaya

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) ; d. Perencanaan, pengkoordinasian serta pembinaan kegiatan budaya hidup bersih dan sehat e. Perencanaan,

pengkoordinasian,

pembinaan

untuk

mendorong

tumbuhnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat ; f. Perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan Registrasi dan Akreditasi Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan ; g. Pengawasan dan Pengendalian perizinan dibidang kesehatan ; h. Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan pembangunan yang berwawasan kesehatan ; i.

Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan Bidang untuk disampaikan kepada atasan ;

j.




31

D.1. Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM Dan Diklat ( 1 ) Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklatmempunyai tugas menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pendayagunaan SDM dan Diklat. ( 2 ) Uraian

tugas

seksi

Perencanaan

Pendayagunaan

SDM

dan

Diklatsebagaimana yang dimaksud ayat ( 1 ) adalah : a. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pendayagunaan SDM kesehatan ; b. Membuat rencana kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk tugas belajar / izin belajar, penempatan tenaga kesehatan sesuai latar belakang pendidikan secara berkala ; c. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Institusi Penyelenggara Pendidikan

di

Bidang

Kesehatan

dalam

rangka

optimalisasi

pendayagunaan SDM Kesehatan ; d. Menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendayagunaan SDM Kesehatan pada organisasi kemasyarakatan, generasi muda, pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dll ; e. Membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait bidang tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri ; f. Melakukan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengembangan

terhadap

peningkatan kualitas SDM kesehatan agar siap di pasar kerja ; g. Mengembangkan modul yang terkait dengan pendayagunaan SDM kesehatan ;



32

h. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis kesehatan dan pelatihan fungsional kesehatan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

tenaga kesehatan

sesuai persyaratan kompetensi, jenis dan jenjang jabatan fungsional masing - masing ; i.

Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor ;

j.

Menghimpun dan menganalisa data untuk bahan perencanaan kegiatan dan laporan seksi Pendayagunaan SDM dan Diklat ;

k. Melakukan pencatatan dan pelaporan ; l.


D.2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat (1)

Seksi

Promosi

Kesehatan

(Promkes)

dan

Peran

Serta

Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, membina dan mengawasi kegiatan promosi kesehatan (Promkes) dan peranserta masyarakat (PSM) serta pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksakan oleh tenaga kesehatan diberbagai fasilitas kesehatan dengan menggunakan berbagai media. (2)

Uraian tugas seksi Promkes dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1 ) adalah : a. Melaksanakan penyuluhan kesehatan dalam rangka meningkat perilaku hidup sehat pada masyarakat; b. Menyebarluaskan informasi kesehatan melalui Poster, Radio, Televisi, Billboard, Leaflet dan Media lainnya;



33

c. Menyediakan data yang berhubungan dengan seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat ; d. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; e. Melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan; f. Menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan melalui organisasi kemasyarakatan, generasi muda, pramuka dan LSM; g. Membina dan mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; h. Mengumpulkan bahan serta mengolah laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan kesehatan pada masyarakat; i.

Melakukan

koordinasi

dan

pembinaan

pelaksanaan

bimbingan

penyuluhan kesehatan dengan instansi terkait; j.

Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor;

k. Menyusun dan menganalisa data untuk laporan kegiatan seksi promosi kesehatan dan peran serta masyarakat ; l.

Melakukan pencatatan dan memberikan laporan kepada Kepala Bidang;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D.3. Seksi Registrasi dan Akreditasi ( 1 ) Seksi Registrasi dan Akreditasimempunyai tugas Menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tentang registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta berbagai fasilitas kesehatan lainnya.



(2)

34

Uraian tugas seksi Registrasi dan Akreditasi sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1 ) adalah : a. Membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan registrasi tenaga kesehatan ; b. Melakukan pemantauan dan pembinaan

secara terpadu bersama tim

terkait ; c. Melakukan pengumpulan data, analisa data yang berhubungan dengan kegiatan seksi registrasi dan akreditasi ; d. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelatihan yang terakreditasi ; e. Mengeluarkan surat izin praktek tenaga kesehatan ; f. Menyusun dan menganalisa data untuk laporan kegiatan seksi registrasi dan akreditasi; g. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I; h. Pembenaran izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah kelas C dan kelas D, rumah sakit swasta setara, Praktek Berkelompok, Klinik umum/ Spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga/ Dokter Gigi Keluarga, Kedokteran Komplementer dan Pengobatan Tradisional serta sarana penunjang yang setara ; i.

Pemberian izin apotik dan toko obat;

j.

Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



E.

35

JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

( 1 ) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelayanan jaminan kesehatan, perencanaan dan pengadaan serta monitoring evaluasi sarana dan peralatan kesehatan dan kefarmasian.

(3)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ), Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan berfungsi : a. Penyelenggaraan Jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan dan pembiayaan. b. Pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas dan pustu); c. Penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan.

E.1. Seksi Jaminan Kesehatan ( 1 ) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai kondisi lokal. (2)

Uraian tugas seksi Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1 ) adalah : a. Merencanakan

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Padang b. Mengelola Jamkesmas c. Mengelola Jamkesda d. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait


(Jamkesmas)

dan


36

e. Melakukan sosialisasi jaminan kesehatan f. Melaksanakan

pembinaan,

monitoring

pengawasan

dan

evaluasi

pelaksanaan jaminan kesehatan. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E.2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan ( 1 ) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perencanaan dan pengadaan pelayanan sarana dan peralatan kesehatan; (2)

Uraian tugas seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah : a. Perencanaan, pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor kesehatan, puskesmas dan Pustu ; b. Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan ; c. Melaksanakan pembenaran, monitoring, pengawasan terhadap alat kesehatan di Puskesmas dan Pustu ; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E.3. Seksi Kefarmasian (1)

Seksi kefarmasian membantu Kepala Bidang dalam penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan.

(2)

Uraian tugas seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah : a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengawasan obat;



37

b. Melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan obat Puskesmas; c. Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga. d. Pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi ke Puskesmas, toko obat, apotik, toko makanan dan minuman, sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi lainnya; e. Pengambilan sampel / contoh sediaan farmasi dilapangan; f. Melaksanakan rekapitulasi laporan pemakaian narkoba Puskesmas, Apotik, Rumah Sakit type C, D dan melaporkan per triwulan ke Propinsi. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



38

BAB V PROGRAM DAN INDIKATOR KESEHATAN

5.1. PROGRAM KESEHATAN Program yang telah disusun dan ditetapkan sebagai strategi kebijakan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2011 terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8. Program Pengawasan Obat dan Makanan 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14. Program

Pengadaan

Peningkatan

Perbaikan

Sarana

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


dan

Prasarana


39

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah 20. Program Asuransi Kesehatan

5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan pelayanan umum dilingkungan Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan Alat Tulis kantor f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i.

Penyediaan makanan dan minuman

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyediaan alat kebersihan l.

Peningkatan jasa pelayanan publik



40

5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan program ini adalah untuk pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas dilingkungan dinas Kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.1.3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur lewat pakaian dinas seragam hari- hari tertentu (pakaian olahraga). Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : a. Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 5.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatakan kinerja dan kualitas aparatur Negara melalui pertemuan dan bimbingan teknis ke puskesmas. Kegiatan yang dilakukan adalah pengolahan data kepegawaian tenaga kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Pembinaan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tujuan program adalah untuk menunjang kegiatan entry data keuangan pada aplikasi SIPKD di DPKA balaikota yang menghasilkan laporan



41

keuangan untuk mengetahui capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Kota Padang. 5.1.6.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini bertujuan untuk menjamin ketersedian obat di Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu

di

Kota

Padang.

Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara lain : a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai) 5.1.7.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program adalah: a. Peningkatan kesehatan masyarakat b. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

5.1.8.

Program Pengawasan Obat dan makanan Program ini bertujuan untuk memantau peredaran obat, kosmetik dan makanan di masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan antara lain : a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya b. Pengawasan peredaran obat dan makanan - Pengamanan bahaya penyalahgunaan obat narkotika, Psikotropika, zat adiktif lain dan bahan berbahaya lainnya - Pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan makanan - Pengawasan obat, obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan



42

- Pelayanan penggunaan obat generik 5.1.9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan dari program ini adalah untuk merubah perilaku masyarakat agar berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan melalui pemberdayaan masyarakat dan menanfaatkan media promosi. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program adalah : a. pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. b. Peningkatan fungsi pokjanal posyandu c. Pengembangkan ORSOS kemasyarakatan (kelurahan siaga) 5.1.10.Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini bertujuan untuk menanggulangi masalah gizi di kota Padang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan program adalah : a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 5.1.11.Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program ini bertujuan untuk menurunkan kasus penyakit yang berbasis lingkungan. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan program tersebut adalah : a. Pengawasan kualitas air dan lingkungan. b. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)



43

5.1.12.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah : a. Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular c. Peningkatan imunisasi d. Penanggulangan wabah dan bencana e. Pelayanan kesehatan jemaah haji 5.1.13.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tujuan Program ini adalah menyusun laporan kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dimana kegiatannya meliputi : a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan b. Pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan 5.1.14.Program Pengadaan Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana

kesehatan

untuk

pelayanan

kesehatan

dasar

dengan

pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa tanggal 30 september 2009 lalu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan program adalah sebagai berikut : a. Pembangunan Puskesmas b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas c. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu



44

d. Pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium e. Pengadaan Obat Program dan Vaksin f.

Pembangunan Poskesdes

5.1.15.Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota Padang, adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program adalah Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 5.1.16.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang tumbuh kembang anak dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan anak Balita, kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian tujuan program adalah pelayanan kesehatan kepada anak Balita. 5.1.17.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Lansia tentang kesehatan dan meningkatkan kemandirian lansia untuk hidup sehat, kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian tujuan program adalah pelayanan kesehatan kepada anak lansia. 5.1.18.Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, pemantauan kasus kematian ibu Dn pengadaan buku KIA. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian tujuan program adalah peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP.



45

5.1.19.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi anak sekolah dengan melihat status gizi anak sekolah serta absensi

sesuai

dengan

SKB

4

menteri

dan

Permenkes

No

741/Menkes/PER/VII/2008. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program tersebut adalah peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah, melalui kegiatan screning anak sekolah. 5.1.20.Program Asuransi Kesehatan Tujuan dari program ini adalah terjaminnya pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan pegawai, peserta Jamkesmas, Jamkesda di Kota Padang. 5.1.21. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah Tujuan dari program ini adalah terlaksananya inventarisasi aset dinas kesehatan

5.2. INDIKATOR KESEHATAN Agar keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diketahui dan terukur, ada berapa indikator yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Padang.

Indikator tersebut merupakan

indikator kunci pelayanan kesehatan yaitu : a. Kasus kematian bayi dan balita Kasus kematian bayi pada tahun 2009 sebanyak 107 kasus/16.449 KH, tahun 2010 sebanyak 86 kasus/16.492 dan tahun 2011 ini ada kecendrungan penurunan kasus menjadi 81 kasus/16.584 KH.



46

Grafik 5.1. Trend Kasus Kematian bayi di Kota Padang

Kasus kematian balita pada tahun 2009 sebanyak 117 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 96 kasus. Tahun 2011 ini kematian balita menurun menjadi 85 kasus. Grafik 5.2. Trend Kasus Kematian Balita di Kota Padang



47

b. Kasus kematian ibu Kasus kematian Ibu tahun 2009 sebanyak 14 kasus/19.657 KH dan tahun 2010 sedikit meningkat yakni sebanyak 15 kasus/16.492 KH. Tahun 2011 ini sedikit meningkat secara absolut menjadi 16 kasus/16.608 KH, namun jumlah kelahiran hidup juga tinggi dibandingkan tahun 2010.

Grafik 5.3. Trend Kasus Kematian Ibu di Kota Padang

c. Prevalensi Gizi buruk Berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG), prevalensi gizi buruk dengan indikator BB/TB pada tahun 2009 adalah 0.74 % dan tahun 2010 jumlahnya meningkat yaitu 2,2 % . Tahun 2011 ini menurun menjadi 0,10 %.



48

Grafik 5.4 Prevalensi Gizi Buruk di Kota Padang

d. Kasus HIV dan AIDS, Malaria Pada Tahun 2009 ditemukan kasus HIV/AIDS sebanyak 51 kasus dan tahun 2010 sebanyak 59 kasus. Tahun 2011 ini ditemukan 64 kasus. Sedangkan kasus malaria pada tahun 2009 ditemukan sebanyak 195 kasus dan tahun 2010 sebanyak 187 kasus. Tahun 2011 kasus malaria ini meningkat tajam ditemukan 340 kasus terutama di wilayah kerja Puskesmas Bungus. Penyebab banyaknya Malaria di Bungus ini d pembukaaiperkirakan akibat pembukaan

lahan

baru

untuk

pembuatan

PLTU

dan

wilayah

kerja

berdampingan dengan Pesisir Selatan yang merupakan daerah endemis malaria. e. Umur harapan hidup Umur harapan hidup tahun 2009 adalah 70.4 tahun, tahun 2010 meningkat menjadi 70.9 tahun dan tahun 2011 sama dengan Tahun 2010.



49

BAB VI PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2011

Selain pembiayaan APBD Kota, dalam pelaksanaan program kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Padang juga ditunjang oleh pembiayaan dari berbagai sumber antara lain APBN (DAK, Dekon) dan APBD Propinsi dan dana dari bantuan luar negeri (BLN) .

6.1. PEMBIAYAAN BERSUMBER APBD KOTA PADANG Tabel 6.1. Anggaran Belanja APBD Kota Padang Tahun 2009- 2011 Jumlah (Rp) No

Kegiatan Belanja 2009

1

Belanja tidak langsung

a

Belanja Pegawai/

2010

2011

34.130.632.391,10

37.151.248.650,54

40.228.208.566,37

1.464.015.349,90

1.051.461.360

961.146.300

Personalia 2

Belanja Langsung

a

Belanja Pegawai

b

Belanja Barang dan Jasa

7.829.745.200

11.649.167.554

13.260.414.000

c

Belanja Modal

7.991.081.000

2.227.891.314

1.490.896.500

52.079.768.878,54

55.940.665.366,37

Jumlah

51.415.473.941

Sumber : DKK Padang

Tabel di atas menggambarkan jumlah anggaran belanja kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kota Padang yang bersumber dari APBD. Terlihat peningkatan jumlah belanja tidak langsung, ini dikarenakan kenaikan gaji pada tahun 2011 sebanyak 5 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


50

%. Belanja barang dan jasa juga meningkat, ini dikarenakan meningkatkan premi jamkesmas, sedangkan belanja modal berkurang karena adanya bantuan luar negreri untuk pembangunan pasca gempa. Realisasi anggaran pada tahun 2009sebesar 96,5 % , tahun 2010 meningkat sebesar 97,97 %, dan tahun ini sedikit menurun sebesar 94,51 %. Hal ini disebabkan oleh dana premi jamkesmas baru masuk pada anggaran perubahan sedangkan DPPA baru disahkan bulan oktober 2011, sehingga waktu pelaksanaan hanya 3 bulan. Realisasi anggaran ini terlihat pada grafik berikut ini. Grafik 6.1 Realisasi anggaran APBD DKK Padang Tahun 2011

6.2. PEMBIAYAAN BERSUMBER SELAIN APBD KOTA PADANG Sumber dana diluar APBD berasal dari : 1. Dana APBD propinsi: Program peningkatan gizi sebesar Rp. 2.225.000,2. Dana Bantuan luar Negeri : Surveilans Polio sebesar Rp.5.981.875,DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


3. Dana APBN

51

: Pamsimas sebesar Rp. 226.280.000,-

Tabel 6.2. Sumber-sumber Lain Pembiayaan Kesehatan Tahun 2009- 2011 No 1

Sumber

Kegiatan Belanja

Jumlah (Rp.) 2009

%

2010

2011

2009

2010

50

100

100

0

2011

NLR (Nederland Leprose)

Kusta

2.400.000.-

2

ISS GAVI

Imunisasi

19.255.000.-

3

BLN

Surveylance epidemiologi

15.360.000.-

12.960.000,-

5.981.875

84,4

100

100

4

APBN

PAMSIMAS

231.295.000.-

311.400.000,-

226.280.000

64,2

89.2

98,3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

34.800.000,-

43.850.000,-

57,9

76.74

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

85.260.000,-

119.365.000,-

37,9

63.83

70.985.000,-

75.410.000,-

89

91.15

2.400.000,-

0

2.225.000

100

Program Perbaikan Gizi 27.919.250,-

0

99,62

0

Bansos Jamkesmas

54.000.000,-

0

65

0

WHO

Campak pasca gempa

200.830.000,-

0

100

0

0

2.843.479.400

0

41.49

BNPB

Kes.Gizi dan KIA

0

275.000.000,-

0

100

75.60

44.95

Pengembangan desa siaga

5

6

Kegiatan DBD

JUMLAH

Sumber :DKK Padang


742.104.250

3.683.864.400

8.206.875

100


52

BAB VII PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator pelayanan kesehatan dan capaian program kesehatan denngan menggunakan tolok ukur target. Tabel berikut ini menggambarkan capaian indikator Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dari tahun 2008-2011.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja SPM Kota Padang Tahun 2008-2011

NO 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

HASIL REALISASI

NAMA INDIKATOR Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Ckupan desa/ kelurahan Universal Child Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat


2008

2009

2010

88

89,26

90,30

100

99,46

77,81

2011 94,04 100

Target 2011 (%) 91 67

93,10 80

87,83

90,57

79

54,88

90,57

54

88,46

97,30

81

111,40

96,75

84

86,54

100,00

52

53,19

79,71

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

95

92,31

92,88

91 86,38 82,68

88

77,37 95,19

92

63,18

89

92 82

100 100 100

94,53

100 100


12

Cakupan peserta KB aktif

13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. AFP Rate per 100.000 0 120 100,00 penduduk < 15 tahun b. Penemuan penderita 9 9,47 9,71 pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB 36 56,54 61,99 BTA positif d. Penderita DBD yang 100 100 100,00 ditangani e. Penemuan penderita diare 100 123 35,16 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien 120 100 121,91 masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 100 100 0,92 masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus 100 100 100,00 diberikan sarana kesehatan RS di kab/kota Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang 100 100 100,00 dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 24 jam Cakupan desa siaga aktif 80 38,46 23,08

14

15

16

17 18

66

72,94

75,84

66,73 270,50 6,76 70,13 100

53

75

100 80 70 100

35,74

100

91,37

100

11,34

100

27,71

100

96

99

27,88

60

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari pencapaian standar pelayanan minimal (SPM bidang kesehatan) yang telah ditetapkan oleh kota masingmasing kota sesuai dengan kemampuan daerah. Dari tabel diatas dapat dillihat perkembangan capaian indikator yang cenderung meningkat, hal ini menunjukkan keseriusan Dinas Kesehatan Kota dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan di Kota Padang. Walaupun masih ada beberapa indikator yang masih belum bisa dilihat

perbandingan

capaiannya,

dikarenakan

operasional yang kurang tepat dari indikator tersebut.


penghitungan

dan

defenisi


54

Pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 berdasarkan bidang membawahinya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut : 7.1. SEKRETARIAT Kedudukan Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai unsur membantu Kepala Dinas Kesehatan

Kota Padang

dengan tugas pokok

melaksanakan kewenangan dibidang sekretariat mempunyai tiga Sub. Bagian Yaitu Sub.Bagian Umum & Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Penyusunan Program yang dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.

7.1.1 Sub.Bagian Umum & Kepegawaian Pada tahun 2011 setelah mengalami beberapa perubahan sub.bag umum dan

kepegawaian

mempunyai

total

dana

program

sebesar

Rp.

2.548.224.400,-. Total dana program yang direalisasikan adalah sebesar Rp 2.301.997.349,- ( 90,34 % ). Kegiatan yang rumah tangga dan kepegawaian yang telah dilaksanakan pada sub bagian Umum &Kepegawaian antara lain : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam rangka untuk melaksanakan tertib administrasi perkantoran maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan administrasi Perkantoran antara lain :  Penyediaan jasa surat menyurat.  Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik, air dan telepon.



 Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

55

kendaraan

dinas/operasional.  Penyediaan jasa kebersihan kantor.  Penyediaan alat tulis kantor.  Penyediaan barang cetakan dan pengandaan.  Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.  Penyediaan makanan dan minuman.  Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.  Penyediaan peralatan kebersihan kantor.  Peningkatan pelayanan jasa publik.  Peningkatan Pelayanan administrasi dan pelayanan kantor

B. Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam rangka untuk melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana maka Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan kegiatan kegiatan antara lain :  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.  Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional.  Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor.



56

Pencapaian Program pada Subag.Umum dan Kepegawaian A. Realisasi Program Sub.bag Umum dan Kepegawaian pada tahun 2011 sesuai dengan rencana kerja tahun 2011 telah melaksanakan beberapa program pelayanan yaitu :

Tabel 7.2 Realisasi Program Sub.Bag Umum dan KepegawaianTahun 2011

No

Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor ( ATK ) 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan peralatan kebersihan 12. Penyediaan jasa pelayanan publik II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 15. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16. Pembinaan pendataan aset dan manajemen keuangan di puskesmas IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 17. Pengadaan Bahan Logistik ( Bahan Habis Pakai Medis ) V. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya VI. Program Peningkatan&pengembangan pengelolaan keuangan daerah 19. Inventarisasi dan labelisasi aset tetap SKPD Jumlah Total

Renja Fisik (%) (%)

Realisasi Anggaran (%)

I.


100 100 100

100 100 100

Rp. 900.000,Rp. 188.005.129,Rp. 6.961.000,-

100 100 100 100

100 100 100 100

Rp. 168.721.000,Rp. 79.342.800,Rp. 129.185.200,Rp. 9.700.500,-

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

Rp. 25.695.000,Rp. 22.305.000,Rp. 45.687.900,Rp. 30.463.000,Rp. 472.089.020,-

100 100

100 100 100

Rp. 37.917.500,Rp. 786.529.300,Rp. 72.570.000,-

100

100

Rp. 35.000.000,-

100

100

Rp. 40.120.000,-

100

100

Rp. 125.825.000,-

100 100

100 100

Rp. 24.980.000,Rp.2.301.997.349,-

100


57

B. Administrasi Kepegawaian Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah : a. Pengurusan kenaikan gaji berkala sebanyak 276 orang b. Pengurusan kenaikan pangkat, terbagi dalam 2 (dua) periode, yaitu : a. April sebanyak 111 orang, dengan rincian : 

99 orang angka kredit dan 12 orang reguler



5 orang Gol.IV, 69 orang Gol.III, 34 orang Gol.II dan 3 orang Gol.I

b. Oktober sebanyak 113 orang, dengan rincian : 

100 orang angka kredit dan 13 orang reguler



4 orang Go.IV, 67 orang Gol.III dan 42 orang Gol. II

c. Pengurusan mutasi/pindah pegawai, yaitu 43 orang masuk ke kota Padang dan 13 orang keluar kota Padang d. Pegawai titipan dari Pemko Padang (DKK Padang) ke daerah lain sebanyak 8 orang, dan pegawai titipan dari daerah lain ke Pemko Padang (DKK Padang) sebanyak 3 orang. e. Pengurusan pensiun sebanyak 16 orang f. Pengurusan cuti dan DP3 g. Tenaga PTT, Honor dan Volunteer

C. Pengadaan Barang Habis Pakai dan Aset / Inventaris Pengadaan barang habis pakai pada tahun 2011 meliputi : 1. Pengadaan peralatan kebersihan yang dilakukan pada bulan April 2011 dengan rekanan CV. Arsa sebesar Rp. 29.588.000,- ( SPK No. 25.03 / PPBJ Sekre – Umum / DKK/ IV / 2011 tanggal 18 April 2011 ) DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


58

2. Pengadaan alat tulis kantor (ATK) dilakukan bulan April 2011, dengan rekanan PD. Teratai Jaya sebesar Rp. 78.467.800,- ( SPK No.46.05 / PPBJ – Sekre - Umum / DKK / IV / 2011 tanggal 4 April 2011 ) 3. Pengadaan bahan logistik ( bahan habis pakai medis ) yang dilaksanakan pada bulan April 2011 dengan rekanan CV. Amanah Medilab sebesar Rp. 39.245.000,- ( SPK No.28.03 / PPBJ – Sekre - Umum / DKK/ IV / 2011 tanggal 4 April 2011 ) 4. Pengadaan barang cetakan dilakukan pada bulan April 2011 dengan rekanan CV. Multi Perdana sebesar Rp. 93.810.500,- ( SPK No. 37.04 / PPBJ – SekreUmum / DKK / IV / 2011 tanggal 7 April 2011 )

Barang habis pakai tersebut didistribusikan ke seluruh puskesmas yang ada di kota Padang ( 20 puskesmas ), gudang farmasi dan bidang serta sekretariat di Dinas Kesehatan Kota Padang, kecuali pengadaan bahan habis pakai medis hanya untuk puskesmas. Pendistribusian tersebut berdasarkan kebutuhan dan luas cakupan pelayanan. Untuk pengadaan aset / inventaris (belanja modal) dilakukan oleh bidang jaminan dan sarana kesehatan (Jamsarkes). Sub.bag umum dan kepegawaian berperan

dalam

proses

penerimaan

dan

pendistribusian

barang,

serta

pemeliharaan aset. Adapun aset yang berasal dari belanja modal tahun 2011 adalah sebagai berikut :



59

Tabel 7.3 Daftar Penambahan Aset / Belanja ModalTahun 2011 No 1.

2.

3.

Nama Barang

Rekanan/SPK

Merk/Type

Jumlah

Total Harga (Rp)

Almari kayu

CV. Billysarius

35 buah

Rp.

- Almari arsip

SPK No.116 / Sarkes

-15 buah

- @Rp. 2.634.500,-

- Almari status

–DKK / VI - 2011

-15 buah

- @Rp. 2.640.000,-

- Almari pustaka

tanggal 6 Juni 2011

-5 buah

- @Rp. 2.392.500,-

Meubiler

CV. Billysarius

58 buah

Rp.

- Meja ½ biro

SPK No. 122 / Sarkes

-20 buah

-@Rp. 1.193.500,-

- Kursi susun

–DKK / VI - 2011

-50 buah

-@Rp.

239.800,-

- Kursi tunggu pasien

tanggal 6 Juni 2011

- 8 buah

-@Rp.

599.500

Notebook

CV. Indo Global

Sony

3 buah

RP.

29.865.000,-


EA23FM Black

34.766.600,-

Vaio

VPC

91,080,000,-

40.656.000,-

– DKK / VI – 2011 tanggal 1 Juni 2011 4.

Palet & rak besi obat

CV. Billysarius

11 buah

Rp.

- Palet


7 buah

-@Rp. 700.480,-

- Rak besi obat

– DKK / VI – 2011

4 buah

[email protected],-

1 Paket

Rp.314.940.000,-

tanggal 22 Juni 2011 5.

Alat2

kedokteran

PT.

Tiga

Putri

umum

Farmalab

-Riester/Nova

-@Rp.

1.942.000,-

- Tensimeter


-Riester/Dupplex

-@Rp.

583.000,-

- Stetescope

– DKK / VIII – 2011

-Chison/8300

[email protected],-

- USG

tanggal 11 Agustus

-Yamazaki / Standard

-@Rp.

-Timbangan digital bayi

2011

-Sohgen/EuromedO2

-@Rp. 63.271.000,-

-Nuritek / NT 007 -

-@Rp.

-Emergency

medical

set

00BSS

-Tempat tidur / periksa

-Summit

pasien

L350R

-Fetal doppler

-CX 21

doppler

/

631.000,-

7.206.000,-

-@Rp. 18.839.000,-@Rp. 17.476.000,-

-Microscope binokuler 6.

Gedung bangunan

Dana DAK Total Belanja Modal

Rp. 585,934,800,Rp 1,097,242,400,-

Setiap aset yang didistribusikan mempunyai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kepala DKK Padang dan penerima aset (sekaligus



60

penanggung jawab aset tersebut). Berita acara tersebut juga mencantumkan ketentuan – ketentuan yang harus dipatuhi oleh penerima aset.

D. Inventarisasi dan Labelisasi Aset Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Padang melaksanakan kegiatan inventarisasi dan labelisasi aset daerah yang melibatkan seluruh SKPD yang ada, termasuk aset yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang. Aset yang didata adalah aset per 31 Desember 2010. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari Bulan Oktober sampai dengan Desember 2011, yang melibatkan seluruh pengurus barang yang ada di lingkungan DKK Padang. Dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dimasukkan dalam anggaran perubahan DKK Padang tahun 2011, yaitu sebesar Rp.25.000.000,-, dengan jumlah realiasasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.980.000,- (99,92 %).

7.1.2. Sub Bagian Keuangan Sesuai dengan bidang tugasnya, Bendaharawan di bawah lingkungan Dinas kesehatan telah melakukan pembukuan / administrasi keuangan serta pembuatan SPJ setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sub.Bag Keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatannya telah melakukan administrasi keuangan baik kegiatan langsung dengan perincian sebagai berikut :


dan kegiatan tak langsung


A.

61

Anggaran

A.1. Pendapatan / Penerimaan Dibidang penerimaan daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan daerah No. 3 tahun 2000 tentang retribusi pelayanan Kesehatan berperan memberikan dukungan bagi terlaksananya upaya kegiatan ektensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah. Kewajiban tugas Dinas Kesehatan Kota Padang

untuk

melakukan pemungutan secara operasional dilaksanakan melalui retribusi atas pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis,

Adapun

penerimaan retribusi kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Kota Padang berupa karcis Umum, Pelayanan Gigi, dan Laboratorium (sampai dengan maret 2009). h P

h N .5 T h

9

pemberian uang transportasi Rp.2000,-

“P

G ”

retribusi pelayanan kesehatan tidak dipungut lagi, kecuali surat keterangan kesehatan umum, surat keterangan kesehatan pelajar dan umum, serta ambulance. A.2. Belanja /Pengeluaran Yang Berasal Dari : a.

APBD Kota Padang : Dari APBD Kota Padang termasuk dana DAK yang dialokasikan ke Dinas Kesehatan Kota Padang sebanyak Rp. 55.940.665.366,37 sebesar Rp. 52.871.010.353,-

.

dan terealisasi

(94,51% ) . Anggaran ini alokasikan untuk

kegiatan – kegiatan belanja tak langsung dan belanja langsung. Dana yang berasal dari APBD Propinsi teralokasi untuk kegiatan peningkatan gizi masyarakat sebesar Rp. 2.250.000,-



b.

62

Dana APBN : Dana APBN untuk Dinas Kesehatan Kota Padang berupa dana BOK yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- terealisasi sebanyak 94,19 % . Kegiatan Pamsimas mendapat dana sebesar Rp. 226.280.000,- dan terealisasi 98,3 %

c.

Dana – Dana Lainnya Program Dinas Kesehatan Kota Padang yang dianggarkan menggunakan dana lainnya: 

BLN Surveilanse Polio : Rp.5.981.875 terealisasi 100 %.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai /Personalia : Anggaran ini dialokasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang. Tujuannya adalah memenuhi biaya gaji dan tunjangan –tunjangan lain berupa : 

Gaji pokok PNS



Tunjangan keluarga



Tunjangan jabatan



Tunjangan fungsional



Tunjangan fungsional umum



Tunjangan beras



Tunjangan PPh / tunjangan khusus



Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.





63

Tunjangan penghasilan berdasarkan tempat kerja.

Dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Dinas Kesehatan Kota Padang, untuk belanja Aparatur ( Tidak Langsung ) mendapat sebesar Rp.40.228.208.566,37,- terealisasi sebesar Rp.39.695.783.730,- (98,67% ) dan dana tersebut dialokasikan untuk biaya belanja Pegawai ( Gaji/ Tunjangan PNS ).

7.1.3. Sub Bagian Penyusunan Program Sub

Bagian

Penyusunan

Program

selama

tahun

2010

telah

melaksanakan kegiatan yang bersifat perencanaan dan Pelaporan. Kegiatan yang berupa perencanaan, diantaranya adalah membuat Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, melaksanakan Proses Pembuatan RKA sampai menjadi DPA melalui proses entry data ke aplikasi SIPKD, Konsultasi RKA/DPA ke Bagian Keuangan Pemko Padang, Mengikuti Musrenbang, membuat Renstra, Penetapan Kinerja (Tapkin), Pembinaan perencanaan ke Puskesmas dan mengikuti kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemda. Sedangkan kegiatan yang bersifat pelaporan adalah

Pembuatan Laporan Tahunan Dinas

Kesehatan, buku Profil Kesehatan Kota Padang dan LAKIP. Subag penyusunan program telah menerapkan sistem satu pintu untuk manajemen data dimulai pada tahun 2010, dimana sumber data kesehatan baik program maupun keuangan dari Dinas Kesehatan Kota Padang telah dipusatkan di subag penyusunan program.Sehingga kegiatan pengolahan data dan pendistribusian data dan informasi kesehatan dilaksanakan di sub



64

bagianini, baik itu data yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk penelitian maupun data untuk lintas program dan sektoral yang terkait.

Gambar 7.1. Aplikasi Infokes Pelaporan Puskesmas

Gambar diatas menunjukkan sistem online yang telah digunakan untuk pengolahan laporan Puskesmas. Proses dan sistem pengolahan data juga dikembangkan dari SIKNAS ONLINE ke sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) melalui sebuah aplikasi Infokes yang merupakan sistem pengolahan data pelaporan di puskesmas dan DKK Padang. Aplikasi ini merupakan hibah dari Dinas kesehatan Propinsi untuk semua Puskesmas dan DKK Padang, pada tahun 2011 semua Puskesmas sudah menggunakan aplikasi infokes ini secara online berbasis web yang diluncurkan bulan juni 2011. Sehingga operator SIKDA puskesmas dapat mengentrikan laporan dari mana saja, baik di



65

kantor, di rumah ataupun dari warnet. Dengan ini diharapkan tidak ada kendala teknis lagi seperti yang dialami tahun lalu. Berikut daftar Puskesmas yang telah mengentry laporannya ke aplikasi infokes online : Gambar 7.2. Monitoring Data Per-Puskesmas Pada Aplikasi Infokes Online

7.2. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.2.1. Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDMDanDiklat 7.2.1.1.

Penilaian Angka Kredit Dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme

Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugasnya di bidang kesehatan, saat ini telah

ditetapkan

jabatan

fungsional

kesehatan

sebanyak

27

Jenis.

Pengembangan jabatan fungsional kesehatan berbasis kompetensi dilakukan



66

agar setiap pejabat fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Jabatan fungsional kesehatan yang sudah ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang adalah Jabfung Dokter/Dokter Gigi, Jabfung Perawat/perawat gigi, Jabfung Bidan, Jabfung Asisten Apoteker, Jabfung Analis, Jabfung Sanitarian, Jabfung Nutrisionis, Jabfung Adminkes, Jabfung PKM, Jabfung Rekam Medik, Jabfung Epidemiologi. Masing-masing Jabfung ini sudah mempunyai tim penilai yang terdiri dari Ketua Tim Penilai dan Anggota sesuai

dengan

SK

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kota

Padang,

Nomor:

587/Tim.PAK/SDM/DKK-2011 tentang Susunan Tim Pengelola dan Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang. Dengan adanya jabatan fungsional ini maka setiap tenaga kesehatan yang telah ditetapkan sebagai tenaga fungsional tertentu, harus membuat Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (Dupak) dengan periode 2 kali 1 tahun yaitu pada bulan Januari s/d Juni dan Juli s/d Desember. Dupak yang dibuat diajukan ke Tim Penilai Angka Kredit di Dinas Kesehatan Kota Padang. Dalam melaksanakan kegiatan penilaian jabatan fungsional kesehatan pada bulan Mei 2011 didakan pertemuan dengan semua tim penilai angka kredit (sesuai dengan SK Kepala DKK Padang, No 587/Tim. PAK/SDMDKK/2011 tentang pembentukan Susunan Tim Pengelola dan Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan. Sedangkan untuk pembinaaan dan pemantauan jabatan fungsional kesehatan yang ada di puskesmas dilakukan bimbingan teknis ke Puskesmas.



67

Tabel 7.4. Data Jumlah Tenaga Fungsional DKK Padang Tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jababatan Fungsional

Jumlah Jabfung

Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Gigi Perawat Bidan Asisten Apoteker Laboratorium Kes Kesling Nutrisionis Adminkes PKM Rekam Medis

60 50 25 234 215 52 39 24 33 24 3 9

Jumlah Dupak Masuk 22 26 19 107 135 38 27 14 25 14 2 3

Persentase (%) 37 52 76 46 63 73 69 58 76 58 67 33

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 12 jenis jabatan fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang. Dari 12 jenis jabatan fungsional di atas bisa dilihat jabatan fungsional yang paling banyak adalah perawat (234 orang) diikuti oleh jabatan fungsional bidan (215 orang). Jabatan fungsional yang paling sedikit adalah jabatan fungsional PKM yang berjumlah 3 orang. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa persentase jabatan fungsional yang paling banyak memasukkan dupak adalah jabatan fungsional nutrisionis dan perawat gigi, masing masing 76 %, diikuti jabatan fungsional asisten apoteker yaitu 73 %. Jabatan fungsional yang paling sedikit memasukkan dupak adalah dokter umum yaitu 37 %. 7.2.1.2.

Penerbitan Rekomendasi Izin dan Tugas Belajar Dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia kesehatan, maka

tenaga kesehatan yang akan

melanjutkan

jenjang pendidikan, harus

mendapatkan Rekomendasi izin belajar dan tugas belajar dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang. Tugas Belajar diberikan kepada petugas kesehatan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


68

yang jadwal kuliahnya pada jam kerja, sementara Izin Belajar diberikan kepada petugas yang jadwal kuliahnya di luar jam kerja. Pemberian rekomendasi izin dan tugas belajar ini mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Persyaratan umum bagi pegawai tugas belajar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 pada Perwako No 16 tahun 2009 adalah sbb: a. Telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 4 tahun. b. Pangkat/golongan minimal adalah pengatur (IIc) c. Mempunyai unsur- unsur nilai DP3 minimal baik. d. Tidak sedang dalam menjalani proses pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat f. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter g. Bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya. h. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau penyelenggaraan tugas belajar yang meliputi: 1. Dasar Pendidikan 2. Persyaratan akademik 3. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku



69

4. Batas usia untuk program Diploma dan Sarjana maksimal 30 tahun 5. Batas usia untuk program Pasca Sarjana maksimal 40 tahun

Persyaratan dan tatacara izin belajar sebagaimana tercantum pada pasal 17 pada Perwako No 16 tahun 2009 sbb: a. Berstatus pegawai negeri sipil atau pejabat negara dan memiliki masa kerja minimal 4 tahun. b. Pangkat atau golongan minimal Pengatur (IIc) c. Program pendidikan, bidang studi atau spesialisasi pendidikan yang diikuti sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan SKPD.

Tabel 7.5. Data Pegawai Izin Belajar dan Tugas Belajar Di Lingkungan DKK Padang Sampai Tahun 2011 Strata Pendidikan D III Keperawatan Gigi D III Kebidanan D III Keperawatan D IV Kebidanan Pendidik D IV Kesehatan Lingkungan S1 S2 PPDS Jumlah

Jumlah Izin Belajar 0 24 0 11 6

Jumlah Tugas Belajar 4 4 0 7 0

21 9 0 71 orang

9 5 21 50 orang

Dari tabel 7.5 dapat dilihat bahwa pegawai yang dikeluarkan rekomendasi izin belajar sampai tahun 2011 (kondisi pada 2011 masih kuliah) adalah 71 orang dan pegawai tugas belajar 50 orang. Untuk tahun 2011, rekomendasi tugas belajar yang diberikan sebanyak 18 orang dan rekomendasi izin belajar adalah 29 orang diantaranya DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


70

2 orang pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang yang bahan izin belajar atau tugas belajar yang sudah dikirim ke BKD tidak dapat diterbitkan SK tugas belajar dari Walikota maupun SK izin belajar dari Sekretaris

Daerah

disebabkan

karena

ada

beberapa

persyaratan

sebagaimana yang tercantum pada Perwako No 16 tahun 2009 yang tidak terpenuhi.

Tabel.7.6 Data PNS yang selesai Izin Belajar dan Tugas Belajar Tahun 2011. No. 1 2 3 4 5

Jenis Pendidikan DIII Kebidanan DIII Keperawatan DIV Kebidanan S1 Bidan Komunitas S2 JUMLAH

Izin Belajar 8 16 2 26

Tugas Belajar 1 6 3 10

Jumlah 8 1 22 3 2 36

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PNS yang menyelesaikan izin dan tugas belajar tahun 2011 adalah sebanyak 36 orang. 7.2.1.3.

Pemberian Izin PKL, Pengambilan Data dan Penelitian DKK Padang dan 20 Puskesmas yang ada merupakan lahan PKL,

pengambilan data dan penelitian bagi Institusi Pendidikan Kesehatan (negeri maupun swasta) dan Institusi Non Kesehatan yang ada di Kota Padang. Jumlah Institusi Kesehatan yang ada di Kota Padang adalah 49 institusi. Kendala yang dihadapi saat ini adalah jadwal yang bersamaan dari masing masing institusi untuk melaksanakan PKL khususnya untuk praktek klinik kebidanan atau klinik keperawatan. Puskesmas rawatan yang ada 7 puskesmas yaitu Puskesmas Air Dingin, Lubuk Buaya, Pauh, Nanggalo, DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


71

Seberang Padang, Bungus dan Padang Pasir (khusus puskesmas Padang Pasir pasca gempa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan praktek klinik), akibatnya mahasiswa dari beberapa institusi bertumpuk di puskesmas rawatan ini.

7.2.1.4.

Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Rakerkesda dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 April tahun 2011 di

H

D‟H

B

j

h

5

orang pimpinan puskesmas, 20 orang pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang, Komisi D DPRD TK II, Bapeda, RSUD, BPM-PK , BPM-KB dan PKK Kota Padang Narasumber Rakerkesda adalah 1 orang Narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1 orang Nasumber dari Dinas Kesehatan Kota Padang, dan 6 orang Narasumber dari Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang. Rapat Kerja Kesehatan daerah kota Padang ini dilaksanakan untuk menyelaraskan kegiatan yang tersusun di puskesmas dengan kegiatan dukungan di Dinas Kesehatan Kota Padang yang mempunyai daya ungkit dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs. Adapun tema pada h M

D v

11 G

h “ M MDG

h

M

j

15 “.

Hasil dari raker ini adalah tersusunnya rencana aksi kota padang dalam rangka pencapaian target MDGs 2015.



72

7.2.2.Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat 7.2.2.1.

Kelurahan Siaga Kelurahan Siaga adalah Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan

sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Kelurahan Siaga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:564/Menkes/SK/VIII/2006.Pengembangan Kelurahan Siaga

dilaksanakan

melalui

pembentukan

Pos

Kesehatan

Kelurahan

(Poskeskel) yaitu salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk dalam rangka menyediakan/mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif) dan pengobatan (Kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan melibatkan kader dan tenaga sukarela lainnya. Perkembangan Kelurahan Siaga di Kota Padang adalah ditandai dengan dibangunnya 29 Poskeskel dari dana Pemerintah (APBN, APBD), PNPM dan swadaya

masyarakat.

Pelatihan

bidan

siaga

dilaksanakan seperti terlihat dalam tabel berikut :


dan

kader

siaga

telah


73

Tabel 7.7. Data dokter, Bidan dan Kader Kelurahan Siaga Yang Telah Dilatih Sampai Dengan Tahun 2011 No

PUSKESMAS

DOKTER

BIDAN

KADER

1

Seberang Padang

1

3

4

2

Pemancungan

0

2

10

3

Rawang

0

3

4

4

Padang Pasir

1

5

10

5

Ulak Karang

0

2

56

6

Alai

1

4

4

7

Air Tawar

1

3

12

8

Andalas

1

4

10

9

Nanggalo

0

3

6

10

Lapai

0

3

6

11

Kuranji

0

2

4

12

Belimbing

0

2

2

13

Ambacang

1

4

28

14

Pauh

0

5

6

15

Lubuk Kilangan

0

7

13

16

Lubuk Begalung

1

9

150

17

Pengambiran

0

5

10

18

Bungus

1

1

4

19

Lubuk Buaya

1

5

14

20

Air Dingin

1

5 77

4 345

JUMLAH

10

Berdasarkan tabel di atas, jumlah bidan yang telah dilatih hanya 77 orang yang aktif dari 86

orang yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2009.

Tujuh orang bidan sudah tidak aktif lagi karena sudah pindah tugas sebagai pegawai negeri yang mana sebelumnya bidan tersebut adalah Bidan Pegawai Tidak Tetap ( PTT).



Tabel 7.8.Data Pos Kesehatan Kelurahan di Kota Padang s/d tahun 2011 No

PUSKESMAS

POSKESKEL

2 3

Seberang Padang. Pemancungan Rawang

4

Padang Pasir

5

Ulak Karang

6 7

Alai Air Tawar

8

Andalas

9 10 11

Nanggalo Lapai Kuranji

12

Belimbing

13

Ambacang

14

Pauh

15

17

Lubuk Kilangan Lubuk Begalung Pengambiran

18

Bungus

19

Lubuk Buaya

20

Air Dingin

21 22

24

Ambacang Padang Pasir Lubuk Begalung Ambacang

Kel. Seb. Padang APBD Kota Padang 2006 Kel. Bt.Arau APBD Kota Padang 2007 Kel. Teluk Bayur PNPM 2010 Kel. Rimbo Kaluang APBD Kota Padang 2007,Kp.Pondok 2010 swadaya Kel. Ulak Karang Selatan dari Polindes 2010 Kel. Kb Marapal am APBD Kota Padang 2007 Kel.Kp.Olo APBD Kota Padang 2007 Kel Gn. Sarik, Kel. Sei Sapih , Kel. Ps. Lalang , Goa APBD Kota Padang 2006 Kel. Lb Lintah APBD Kota Padang 2008, Kel Ps. Ambacang APBD 2010 Kel. Kt.Luar, Kel. Limau Manis Selatan APBD Kota Padang 2007, Kel. Pisang APBD Kota Padang 2008 Kel. Indarung 08, Tarantang 2009 Kel. Tj. Aur APBD Kota Padang 2006, Kel. Cangkeh APBD Kota Padang 2008 Kel.Bungus Barat APBD Kota Padang 2008 Kel. Koto Panjang APBD Kota Padang 2007 Kel. Anduring, PNPM 2011 Kel. Ujung Gurun, PNPM 2011

25

Andalas

26

Andalas

1

16

23

JUMLAH 1 1 1 2 1

1 1 4 2 3 2 2

1

1 1 1

Kel. Gurun Laweh, PNPM 2011

1

Kel. Ampang, PNPM 2011 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, PNPM 2011 Kel. Sawahan Timur, PNPM 2011 Jumlah

1


1 1 29

74


75

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa terdapat 29 buah Poskeskel Permanen di Kota Padang. Pada tahun 2011 jumlah Poskeskel bertambah sebanyak 6 buah dari tahun sebelumnya yang berjumlah 23 buah. Bangunan Poskeskel tersebut dibangun dari dana APBD sebanyak 19 buah, dari dana PNPM 7 buah dan dari swadaya masyarakat sebanyak 3 buah.

Tabel 7.9.Tingkat Perkembangan Kelurahan Siaga Aktif Kota Padang Tahun 2011 Jumlah

PRATAMA

MADYA

PURNAMA

MANDIRI

NO PUSKESMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kelurahan JUMLAH Air Tawar 3 2 Ulak Karang 2 2 Alai 2 2 Seb Padang 4 2 Rawang Barat 3 3 Pemancungan 5 3 Andalas 10 0 Padang Pasir 10 8 Lubuk Buaya 7 5 Air Dingin 6 5 Nanggalo 3 0 Lapai 3 3 Belimbing 3 2 Kuranji 2 2 Ambacang 4 1 Pauh 9 8 L.kilangan 7 5 L. Begalung 10 5 Pengambiran 5 5 Bungus 6 5 Jumlah 104 68

% JUMLAH % JLH % JLH % 66.67 1 33.33 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 50 2 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 60 2 40 0 0 0 0 0 9 90 1 10 0 0 80 2 20 0 0 0 0 71.43 2 28.57 0 0 0 0 83.33 1 16.67 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 66.66 0 0 1 33.33 0 0 100 0 0 0 0 0 0 25 3 75 0 0 0 0 88.89 1 11.11 0 0 0 0 60 2 40 0 0 0 0 50 3 30 2 20 0 0 100 0 0 0 0 0 0 85.714 1 14.29 0 0 0 0 65.38 32 30.77 4 3.85 0 0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan Kelurahan Siaga Aktif Pratama sebanyak 65.38 %, Madya 30.77 %, Purnama 3.85%, sedangkan untuk tingkat Mandiri belum ada. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


76

7.2.2.2.Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Pondok Pesantren merupakan kelompok masyarakat yang perlu dibina, yang mempunyai warga belajar yang disebut santri. Kelompok ini juga rawan dengan masalah kesehatan, oleh sebab itu perlu dibentuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Poskestren merupakan wujud partisipasi masyarakat pondok pesantrean dalam bidang kesehatan. Tabel 7.10. Data Pesantren di Kota Padang Tahun 2011

No

1

Puskesmas

Air Dingin

Nama Pesantren

Jumlah Santri

Jlh Guru yg sdh dilatih

Jlh Kader Poskestren

37

- Sabbihisma - Arisalah - Liga Dakwah - Darul Ulum

170 528 57 158

2

2

Lubuk Buaya

„- MAS PPMTI Bt. Kabung „- MTs.S Putri Khaira Ummah „- MTs.S. PPIA AlFurqan Tg. Hitam

450 25 185

0 0 0

3

Ambacang

Thawalif Cubadak Air

123

1

21

4

Bungus

Teluk Buo

20

1

3

5

Andalas

„- PGAI „- Baya Naska

621 80

0 0

0 0

2417

4

61

Jumlah

0 0 0

Jumlah Pesantren yang ada di Kota Padang sebanyak 11 unit dengan jumlah santri sebanyak 2.417 orang, guru yang telah dilatih tentang Poskestren sebanyak 4 orang, dan Kader Poskestren yang telah dilatih sebanyak

61

orang. Adapun kegiatan yang dilakukan terhadap Pesantren yaitu kegiatan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan santri, pemeriksaan kesehatan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


77

lingkungan pesantren serta pembinaan PHBS di pesantren.Dari 11 pesantren hanya

3

pesantren

yang

sudah

dibentuk

poskestrennya.

Tingkat

perkembangan Poskestren di Kota Padang yaitu Pratama 33.33 %, Madya 66.66 %, sedangkan Purnama dan Mandiri belum ada.

7.2.2.3. Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) Upaya kesehatan kerja menjadi penting pada era industrialisasi sekarang ini. Pertumbuhan industri yang pesat membuat tenaga kerja formal semakin banyak yang biasanya tetap diiringi oleh maraknya tenaga kerja informal. Salah satu wujud kegiatan UKK adalah dibentuknya Pos UKK disektor informal dan pelaksanaan K3 di sektor formal. Pos UKK merupakan bentuk operasional dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat pekerja atau kelompok pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha yang implementasinya mencakup:  Adanya kerjasama lintas sektoral  Adanya pelayanan dasar kesehatan kerja  Adanya peran serta masyarakat Kegiatan spesifik yang menjadi ciri pokok Pos UKK, sebagai berikut : a. Adanya komunikasi, informasi, edukasi dan motivasi tentang ergonomi, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, gizi kerja, kebugaran, penanggulangan

stress,

hipertensi,

bahaya

merokok,

pencegahan

penyakit menular, keracunan makanan dan lainnya yang berhubungan dengan keselamatan kerja.



78

b. Kegiatan yang bersifat lintas sektor, dengan peran masing-masing sesuai dengan profesi dan fungsi sektor yang berkaitan. c. Pelayanan dasar kesehatan kerja antara lain meliputi P3K, P3P, pemantauan,

penggunaan

alat

pelindung

dan

upaya

penyehatan

lingkungan kerja. Jumlah UKK yang ada di Kota Padang adalah 1148 buah yang terdiri dari berbagai jenis UKK seperti : Pabrik Makanan minuman, bengkel , tukang jahit/border, perabot , batu merah dan lain-lain. 7.2.2.4 Satuan Karya Bakti Husada (SBH) Satuan Karya Bakti Husada (SBH) merupakan bentuk partisipasi generasi muda khususnya pramuka didalam bidang kesehatan.

SBH merupakan

bentuk wadah pramuka untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kesempatan untuk membaktikan diri pada masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat. SBH di Kota Padang (Kwartir Cabang), dan di Kecamatan Kwartir Ranting. Kegiatan yang telah dilakukan oleh SBH Kota Padang yaitu pembinaan SBH Kecamatan se Kota Padang, yang pesertanya adalah Kwartir Ranting se Kota Padang. SBH aktif di Kota Padang berjumlah 8 buah yaitu 1 diwilayah kerja Puskesmas Belimbing, 1 di Andalas, 4 sanggar di wilayah Puskesmas Lubuk Begalung , dan 2 di wilayah Puskesmas Lubuk Buaya dengan tingkat perkembangan strata Pratama. 7.2.2.5. Tanaman Obat Keluarga (Toga) Tanaman obat keluarga (TOGA) merupakan sebuah lahan atau pekarangan yang dimanfaatkan untuk mananam tanaman yang berkhasiat



79

sebagai obat. TOGA merupakan wujud peran aktif masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan pengobatan sederhana dengan memanfaatkan obat tradisionil. Fungsi utama TOGA adalah menghasilkan tanaman yang dapat dipergunakan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mengobati gejala dan beberapa penyakit ringan, memperbaiki gizi masyarakat, memperindah pemandangan dan dapat menambah penghasilan keluarga. Hasil pendataan tanaman obat keluarga di Kota Padang tahun 2011, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :



80

Tabel 7.11. Jumlah Dan Tingkat Perkembangan Taman Obat Keluarga Puskesmas sekota Padang Tahun 2011 NO

Puskesmas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Air Tawar Ulak Karang Alai S.Padang Rawang Barat Pemancungan Andalas Padang Pasir Lubuk Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Belimbing Kuranji Ambacang Pauh Lub. Kilangan Lub. Begalung Pengambiran Bungus JUMLAH

Strata

Jumlah TOGA Pratama

%

Madya

%

Purnama

%

404 1200 279 11

352 1188 279 0

87.13 99 100 0

32 10 0 11

7.92 0.8 0 100

20 2 0 0

4.95 0.2 0 0

62 500 575 253 480 1545 2370 2107 96 650 70 322 162 370

62 275 326 239 305 1502 0 1442 81 536 45 265 100 137

100 55 56.6 94.46 63.5 97.2 0 68.4 84.38 82.46 64.28 82.3 61.73 37.03

0 225 168 11 175 43 2370 441 15 114 25 57 62 218

0 45 29.2 4.35 36.5 2.8 100 20.9 15.62 17.54 35.71 69.3 38.27 58.92

0 0 81 3 0 0 0 224 0 0 0 0 0 15

0 0 14 1.19 0 0 0 10.6 0 0 0 0 0 4.05

499

225

45.09

274

54.9

0

0

4073

4073

100

0

0

0

0

16.028

11.432

71.33

4.251

26.52

345

2.15

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat perkembangan TOGA pada umumnya masih strata Pratama yaitu sebanyak 71.33 %, Madya 26.52 % sedangkan Purnama 12.5 %.

7.2.2.6. Pengobatan Tradisional (Battra) Berkembangnya pengobatan tradisional di Kota Padang, belum sepenuhnya dilakukan penataan secara menyeluruh, sehingga diperoleh pelayanan pengobatan tradisional masih apa adanya dan belum sepenuhnya mendapat pembinaan, serta masih diragukan bila ditinjau dari segi hygienis, DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


81

seyogianya dilakukan penataan yang menyeluruh dan bertahap agar pelayanan pengobatan tradisional aman digunakan, bermutu, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Jumlah pengobatan tradisional di Kota Padang sebanyak 521 orang.

Tabel 7.12. Data Batra Puskesmas Sekota Padang Tahun 2011 NO

PUSKESMAS

JUMLAH PENGOBATAN TRADISIONAL

Jmlh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Air Tawar

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

2

0

0

0

0

1

0

7

2

Ulak Karang

1

2

1

0

0

0

0

16

14

0

0

0

0

0

0

1

1

36

3

Alai

1

1

1

1

1

0

0

5

17

1

6

4

0

0

0

2

0

40

4

Seberang Padang

0

0

0

0

0

0

0

12

4

0

0

0

0

0

0

1

0

17

5

Rawang Barat

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

2

2

0

0

0

0

0

10

6

Pemancungan

0

0

0

0

0

0

0

1

12

0

2

0

0

0

0

0

0

15

7

Andalas

0

0

0

0

0

0

2

56

10

0

1

0

0

0

0

0

0

69

8

Padang Pasir

1

5

0

0

1

0

1

4

33

0

5

4

6

0

0

5

1

66

9

Lubuk Buaya

0

2

0

3

2

0

0

43

40

0

12

0

1

1

1

4

0

109

10

Air Dingin

0

0

0

3

0

5

0

3

10

0

0

1

15

0

0

0

0

37

11

Nanggalo

1

9

0

0

0

1

0

12

25

0

2

3

1

0

0

0

0

54

12

Lapai

0

3

0

0

0

0

0

4

10

0

0

0

0

0

0

2

0

19

13

Belimbing

0

1

0

5

0

0

0

25

14

0

0

0

0

0

0

0

0

45

14

Kuranji

1

0

0

0

0

1

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

24

15

Ambacang

0

1

0

0

0

6

1

3

16 8

1

2

8

1

0

0

0

0

31

16

Pauh

17

Lubuk Kilangan

0 0

0 6

0 0

0 0

0 0

0 10

0 0

0 7

5 16

0 0

16 12

0 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

21 54

18

Lubuk Begalung

0

0

0

0

0

0

3

11

6

0

3

0

0

0

0

0

0

23

19

Pengambiran

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Bungus

0

0

0

0

0

0

0

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

8

5

30

2

12

4

23

7

206

254

2

71

25

24

1

1

16

2

685

Jumlah

Keterangan : 3. Akupuntur 9. Tukang Panggur Gigi 4. Tabib 10. Tukang jamu gendong 5. Sinshe 11. Battra Urut Pijat 6. Dukun Bayi Terlatih 12. Battra Becam 7. Dukun Bayi Blm Terlatih 13 BattraRamuan 8. Battra patah tulang 14. Battra dgn pendekatan agama


15. Battra Paranormal 16. Battra tenaga dalam 17. Battra tusuk jari 18. Battra pijat refleksi 19. Battra Mata


82

7.2.2.7. Posyandu Posyandu

merupakan

bentuk

UKBM

yang

paling

populer

dan

memberikan konstribusi terhadap percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kegiatan Posyandu dilaksanakan oleh petugas kesehatan dibantu oleh kader-kader Posyandu. Jumlah kader Posyandu di Kota Padang adalah sebanyak 3.256 orang. D/S Posyandu rata- rata Kota Padang adalah 52 %. Tabel 7.13. Jumlah Dan Tingkat Perkembangan Posyandu sekota Padang Tahun 2011 N0

Puskesmas

Jumlah Posyandu

Pratama

%

Madya

%

Strata Purna ma

%

Mandiri

%

1.

Air Tawar

24

0

0

13

54.17

9

37.5

2

8.33

2.

Ulak Karang

27

0

0

10

37.04

15

55.56

2

7.41

3.

Alai

28

0

0

5

17.86

11

39.29

12

42.86

4.

Seb. Padang

23

0

0

8

34.78

11

47.83

4

17.39

5.

Rawang

25

0

0

3

12

19

76

3

12

6.

Pmancungan

37

0

0

6

16.22

20

54.05

11

29.73

7.

Andalas

88

0

0

56

63.64

21

23.86

11

12.50

8.

Padang Pasir

70

0

0

25

35.71

40

57.14

5

7.14

9.

Lubuk Buaya

76

0

0

35

46.05

26

34.21

15

19.74

10.

Air Dingin

60

0

0

41

68.33

11

18.33

8

13.33

11.

Nanggalo

42

0

0

12

28.57

18

42.86

12

28.57

12.

Lapai

18

0

0

0

0

10

55.56

8

44.44

13.

Belimbing

32

0

0

0

0

29

90.63

3

9.38

14.

Kuranji

23

0

0

18

78.26

3

13.04

2

8.70

15.

Ambacang

28

0

0

15

53.57

10

35.71

3

10.71

16.

Pauh

70

0

0

0

0

43

61.43

27

38.57

17.

L. Kilangan

43

0

0

10

23.26

30

69.77

3

6.98

18.

L.Begalung

61

0

0

5

8.20

44

72.13

12

19.67

19.

Pengambiran

45

0

0

4

8.89

35

77.78

6

13.33

20.

Bungus

38

0

0

38

1000

0

0

0

0

JUMLAH

858

0

0

304

35.43

405

47.2

149

17.37



83

Grafik 7.1 Strata Posyandu DKK Padang Tahun 2011

47,2% 35,43%

17,37 % 0%

Dalam rangka meningkatkan kinerja posyandu, maka pada tahun 2011 telah dilakukan pelatihan atau penyegaran kader posyandu serta pembinaan posyandu percontohan pada masing-masing puskesmas sebanyak 1 unit posyandu. Adapun hasil tingkat partisifasi masyarakat membawa balita ke posyandu seperti yang tertera pada table berikut :



84

Tabel 7.14. Data D/S dan N/D Posyandu Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2011 No

Puskesmas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Air Tawar Ulak Karang Alai Seb Padang Rawang Barat Pemancungan Andalas Padang Pasir Lubuk Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Belimbing Kuranji Ambacang Pauh Lubuk kilangan Lubuk Begalung Pengambiran Bungus Jumlah

D/S

N/D

55.2 36.4 55.35 65 63.7 69.3 79 76.38 71.59 63.1 42.5 47.7 31.93 52 59.86 49.55 46.13 56.2 42.4 67.76

88.1 72.2 79.35 73.5 76 77.8 80 84.53 90.66 85.1 69.2 76.6 84.7 88.1 88.99 83.79 73.83 63.2 96.8 78.53

JUMLAH KADER 98 116 112 74 75 148 352 280 304 236 168 72 139 92 112 280 172 244 225 152

56.55

80.55

3451

7.2.2.8 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pembinaan PHBS sebenarnya terdiri dari beberapa tatanan, namun Dinas Kesehatan Kota Padang lebih memfokuskan pada tatanan rumah tangga. PHBS di Rumah Tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat, dengan tujuan terciptanya Rumah Tangga Sehat. Berikut data hasil survey PHBS rumah tangga tahun 2011. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


85

Tabel.7.15. Data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2011 RUMAH TANGGA NO

KECAMATAN

1

PUSKESMAS

2

JUMLAH

DIPANTAU %

BER PHBS

%

4

5

6

7

8

1

Padang Barat

Padang Pasir

14371

2100

14.61

624

29.71

2

Padang Timur

Andalas

20443

2100

10.27

127

6.05

Ulak Karang

4479

500

11.16

132

26.40

Alai

4637

420

9.06

87

20.71

Air Tawar

3815

230

6.03

75

32.61

Seb. Padang

4942

840

17

140

16.66

Pemancungan

3911

1050

26.85

107

10.2

3 Padang Utara

4 5

Padang Selatan

6 7

3

JUMLAH DIPANTAU

8

Rawang Barat

5448

630

11.56

74

11.75

9

Lubuk Buaya

11585

1470

12.69

264

17.96

Air Dingin

11217

1260

11.23

186

14.78

Nanggalo

7899

630

7.98

61

9.68

Lapai

4699

630

13.41

132

20.95

Kuranji

5746

1742

30.32

194

11.14

Belimbing

11313

630

5.56

403

63.96

Ambacang

15102

840

5.56

840

100.00

Pauh Lubuk Kilangan Lubuk Begalung

12000

1890

15.75

183

9.68

9729

1470

15.11

912

62.04

12450

7459

59.91

6482

86.9

Pagambiran

11488

1058

9.21

108

10.21

5229 200081

687 21257

13.14 10.62

149 4922

21.69 23.15

Koto Tangah

10 11

Nanggalo

12 13 14

Kuranji

15 16 17 18 19 20

Pauh Lubuk Kilangan Lubuk Begalung

Bungus Bungus JUMLAH (KOTA)

Berdasarkan hasil survey dengan jumlah sampel sebanyak 21.152 rumah tangga, diperoleh gambaran rumah tangga sehat di Kota Padang hanya 23,10 %.

7.2.2.9.

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam gedung dan diluar gedung.

1. Penyuluhan dalam gedung .



86

Kegiatan penyuluhan dalam gedung di Puskesmas se Kota Padang dilaksanakan sebelum jam pelayanan dimulai, dengan sasaran seluruh masyarakat yang berkunjung ke puskesmas minimal 2 kali dalam seminggu disesuaikan dengan hari dimana pasien ramai berkunjung ke puskesmas. Adapun topik penyuluhan yang diberikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 7.16. Penyuluhan Dalam Gedung Kota Padang tahun 2011

No.

Judul/Program Puskesmas

Frekwensi Penyuluhan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 `10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Napza PHBS HIV AIDS Bahaya Rokok Flu Burung/Flu Babi DBD Rabies Malaria TB Paru Filariasis Kusta Infeksi Menular Seksual (IMS) Immunisasi Diare Gizi Keluarga Kekurangan Yodium Penyakit Mata/Vitamin A Pemanfaatan Toga Kesehatan Ibu Kesehatan Anak dan DDTK Keluarga Berencana Diabetes Militus Campak ISPA ASI Ekslusif Penyakit Kulit Materi lainnya

50 150 62 80 109 162 55 34 106 74 14 30 119 123 121 39 59 45 50 9 29 29 36 84 51 2 129

Jumlah masyarakat yang disuluh 1515 4417 1898 2349 2904 4183 1598 817 2730 2260 340 739 2565 3078 3079 915 1240 1102 1335 174 697 595 743 2000 1672 32 3179

Jumlah

1.764

46.272



87

2. Penyuluhan luar gedung Penyuluhan luar gedung adalah penyuluhan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan diluar gedung puskesmas seperti di Posyandu Balita, Posyandu Usila, Kegiatan UKS , Mushalla, Mesjid, Kantor Lurah dan lainlain. Tabel.7.17 Penyuluhan luar gedung Puskesmas sekota Padang tahun 2011

1

Napza

185

Jumlah masyarakat yang disuluh 8.694

2

PHBS

1.303

28.942

3

HIV AIDS

171

7.293

4

Bahaya Rokok

244

8.111

5

Flu Burung/Flu Babi

452

13.693

6

DBD

966

26.907

7

Rabies

204

5.839

8

Malaria

74

3.817

9

TB Paru

380

9.785

`10

Filariasis

1.247

16.157

11

Kusta

26

500

12 13

Infeksi Menular Seksual (IMS) Immunisasi

127 1.576

4.559 26.852

14

Diare

487

14.395

15

Gizi Keluarga

1.584

30.448

16

Kekurangan Yodium

461

5.080

17

Penyakit Mata/Vitamin A

580

19.498

18

Pemanfaatan Toga

331

8.082

19

Kesehatan Ibu

316

7.547

20

Kesehatan Anak dan DDTK

313

6.917

21

Keluarga Berencana

193

3.371

22

Diabetes Militus

69

1.897

23

Campak

252

8.317

24

ISPA

321

11.313

25

ASI Ekslusif

400

9.231

26

Penyakit Kulit

27

540

27

Materi lainnya

658

19.646

12.947

307.431

No.

Judul / Program Puskesmas

Jumlah DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Frekwensi Penyuluhan


88

3. Penyuluhan Keliling Tabel 7.18. Penyuluhan Keliling

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Judul/Program Puskesmas Napza PHBS HIV AIDS Bahaya Rokok Flu Burung/Flu Babi DBD Rabies Malaria TB Paru Filariasis Kusta Infeksi Menular Seksual (IMS) Immunisasi Diare Gizi Keluarga Kekurangan Yodium Penyakit Mata/Vitamin A Pemanfaatan Toga Kesehatan Ibu Kesehatan Anak dan DDTK Keluarga Berencana Diabetes Militus Campak ISPA ASI Ekslusif Penyakit Kulit Materi lainnya Jumlah

Frekwensi Penyuluhan 2 17 4 5 65 89 35 2 10 84 1 2 29 9 9 0 126 2 2 0 0 0 2 2 0 0 6 523

Frekwensi kegiatan penyuluhan keliling yang sudah dilaksanakan sebanyak 523 kali. Kegiatan penyuluhan keliling ini belum menggambarkan kegiatan seluruh Puskesmas di Kota Padang, karena ada beberapa Puskesmas yang tidak melaporkan hasil kegiatannya antara lain : Puskesmas Air Tawar, Rawang, Air Dingin, dan Bungus sedangkan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


89

Puskesmas Ambacang tidak melaksanakan kegiatan penyuluhan keliling karena sarana prasarana yang belum memadai.

4. Promosi Kesehatan melalui media A. Media cetak 1. Poster Poster yang dicetak dan disebarluaskan oleh DKK Padang dan Puskesmas sebanyak 640 lembar yang memuat tentang PHBS. 2. Leaflet Leaflet dicetak tahun 2011 oleh DKK Padang sebanyak 450 lembar tentang Vitamin A dan DBD. 3. Fotocopy selebaran untuk kegiatan penyuluhan keliling tentang penyakit DBD dan campak.sebanyak 1880 lembar. 4. Spanduk Spanduk yang dicetak oleh DKK Padang yaitu sebanyak 38 buah dengan tema tentang Program Kesehatan dan Hari Besar Kesehatan. 5. Kalender Kalender PHBS sebanyak 160 buah. B. Media Elektronik Promosi kesehatan melalui media elektronik berupa dialog interaktif di Padang TV dan radio Sushi FM Selama tahun 2011 dilakukan masing-masing 1 kali dengan topik :





90

Persiapan Kota Padang menuju Perda Kawasan Tanpa Rokok dan pengaruh asap rokok terhadap kesehatan.

7.2.3. Seksi Registrasi dan Akreditasi 7.2.3.1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat adalah kegiatan : a. Pembinaan dan Pemeriksaan Setempat dalam rangka penyelenggaraan Perizinan tempat Pelayanan Kesehatan. b. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit. c. Pengawasan Setempat dalam rangka legalisasi Pengobatan Tradisional.

7.2.3.2. Perizinan. Ada 10 jenis perizinan yang menurut peraturan yang berlaku diterbitkan oleh DKK Padang, yang terdiri dari : 1. Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi Surat Izin Praktek dokter yang diterbitkan meliputi

dokter umum,

dokter gigi, dokter Spesialis dan dokter gigi spesialis.Dasar penerbitan izin dokter dan dokter gigi adalah UU No. 29 Tahun 2004,

tentang Praktik

Kedokteran dan Permenkes RI No. 512 Tahun 2007 tentang Praktik Kedokteran dan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Selama Tahun 2011 jumlah izin praktik yang telah dikeluarkan berjumlah 318 buah yang terdiri dari : a. Dokter Umum

: 181 orang

b. Dokter Gigi

: 46 orang



91

c. Dokter spesialis : Penyakit Dalam

: 12 orang

Penyakit Anak

: 3 orang

Penyakit Mata

: 12 orang

Penyakit THT

: 7 orang

Penyakit Obgyn

: 14 orang

Anastesi

: 4 orang

Penyakit Kulit Kelamin

: 3 orang

Bedah

: 14 orang

Paru

: 2 orang

Syaraf

: 2 orang

Kesehatan Jiwa

: 4 orang

Patologi Klinik

: 2 orang

Ortopedi

: 1 orang

Kulit Kelamin

: 3 orang

Bedah Anak

: 1 orang

Radiologi

: 3 orang

Jantung

: 2 orang

Forensik

: 2 orang

2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) yang dikeluarkan terdiri dari praktik perorangan maupun praktik pada sarana kesehatan, seperti rumah bersalain, klinik dan rumah sakit.Dasar penerbitan Surat Izin Praktik Bidan adalah



92

Kepemenks RI No. 900 Tahun 2002, tentang Registrasi dan Praktik Bidan,Jumlah izin yang telah dikeluarkan tahun ini berjumlah 97 buah 3. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) yang dikeluarkan terdiri dari sarana kesehatan, seperti rumah bersalin, klinik dan rumah sakit. Dasar penerbitan Surat Izin Kerja Bidan adalah Kepmenks RI No. 900 Tahun 2002, tentang Registrasi dan Praktik Bidan, Jumlah izin yang telah dikeluarkan tahun ini berjumlah : 307 buah 4. Surat Izin Kerja Perawat Surat Izin Kerja Perawat ini meliputi Izin Kerja Perawat dan Izin Kerja Perawat Gigi.Untuk perawat Gigi Dasar hukum penerbitannya izin kerjanya berdasarkan Kepmenkes RI No. 1019 Tahun 2000, tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi dan untuk perawat adalah Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001. Surat Izin kerja perawat dikeluarkan berdasarkan Surat Izin Perawat (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi, masa berlaku SIK ini sama berlakunya dengan SIP yakni 5 (lima) tahun. Jumlah izin kerja perawat yang diterbitkan selama tahun 2011 adalah 502 buah. 5. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker Surat Izin Kerja Asisten Apotreker dasar hukum penerbitannya izin kerjanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker dan Kepmenkes RI No. 679/Menkes/SK/V/2003.Jumlah izin kerja Asisten Apoteker yang diterbitkan selama tahun 2011 adalah 20 buah.



93

6. Surat Izin Apotik Penyelenggaraan pelayanan apotik berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1990 tentang ketentuan dan Tata

cara

pemberian

izin

Apotik

dan

Kepmenkes

RI

No.

1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perizinan apotik.Jumlah izin Apotikyang diterbitkan selama tahun 2011 adalah 50 buah. 7. Surat Izin Klinik/ Balai Pengobatan Dalam pemberian izin klinik/ balai pengobatan mengacu pada Kepmenkes RI No. 920 Tahun 1986. Selama Tahun 2010 jumlah izin klinik/Balai Pengobatan yang telah dikeluarkan berjumlah 13 buah. 8. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang

dibidang

kesehatan

pada

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/kota.Dasar hukum untuk penerbitanIzin Operasional rumah sakit ini adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan peraturan menteri kesehatan RI No.147 / MENKES / PER / II / 2010 tentang perizinan rumah sakit. Jumlah izin rumah sakit yang diterbitkan selama tahun 2011 adalah 3 rumah sakit dengan rincian 3 izin tetap dan 5 buah izin sementara, dan masih dalam proses penerbitan ada 3 buah rumah sakit. 9. Surat izin Toko Obat Dasar hukum untuk penerbitan Surat Izin Toko Obat

ini adalah

Kepmenkes RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002, tentang Perubahan atas



94

peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.Jumlah izin toko obat yang diterbitkan selama tahun 2011 adalah 7 buah. 10. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang Dasar hukum untuk penerbitan Laik Sehat Air Minum Isi Ulangini adalah Kepmenkes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.Jumlah laik sehat depot air minum yang diterbitkan selama tahun 2011 adalah 64 buah. 11. Sertifikat Laik Sehat Catering/ Jasa Boga Dasar hukum untuk penerbitan Laik Sehat Catering/Jasa Bogaadalah Kepmenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003, tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga. Jumlah laik sehat catering/jasa boga yang diterbitkan selama tahun 2011 sebanyak 4 Jasa boga/catering. 12. Surat Izin Optik Penyelenggaraan

pelayanan

optikal

seperti

tercantum

pada

Kepmenkes RI No. 1424 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal. Jumlah izin Aptikal yang diterbitkan selama tahun 2011 adalah 15 sarana optikal



95

13. Surat Izin Laboratorium

Tabel. 7.19. Data Perizinan yang diterbitkan DKK pada tahun 2011 No.

Jenis Perizinan

Jumlah

%

1

Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter spesialis

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) Surat Izin Kerja Perawat Surat Izin Kerja Asisten Apoteker Surat Izin Apotik Surat Izin Klinik/ Balai Pengobatan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Surat izin Toko Obat Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang

11 12 13

Sertifikat Laik Sehat Catering/ Jasa Boga Surat Izin Optik Surat Izin Labor Jumlah

318 97 307 502 20 50 13 3 7 64 4 15 2 1402

22.7 6.9 21.9 35.8 1.4 3.6 0.9 0.2 0.5 4.6 0.3 1.1 0.1 100,0

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah izin yang diterbitkan oleh DKK selama tahun 2011 adalah 1.402 buah dengan izin yang terbanyak adalah izin kerja perawat yaitu sebanyak 502 buah ( 35,8% ). Grafik.7.2. Presentase Izin yang diterbitkan berdasarkan Jenis Izin Tahun 2011



96

7.3. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 7.3.1. Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus 7.3.1.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Dalam rangka mencapai status gizi masyarakat yang sehat mandiri dan berkeadilan salah satu tolok ukur dalam mencanangkan perbaikan gizi yaitu keluarga sadar gizi (Kadarzi). Wujud keluarga sadar gizi adalah pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi usaha perbaikan

keluarga (UPGK) dan

pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi posyandu yang optimal, keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan. Dinas Kesehatan Kota Padang khususnya seksi gizi melakukan kegiatan sebagai berikut :  KEGIATAN POKOK : Pendidikan Gizi : 

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan penanganan gizi yang berkualitas.



Memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait upaya perbaikan gizi.

Kegiatannya : Pengembangan dan pengadaan materi KIE gizi, sosialisasi peningkatan pemberian ASI dan MP-ASI, peningkatan ASI Ekslusif, Vitamin A, Garam beryodium dan peningkatan pemberian tablet Fe



97

 PENANGANAN MASALAH GIZI Meningkatkan kualitas penanganan dan penanggulangan masalah gizi agar dapat dikurangi. Kegiatannya : Tatalaksana gizi buruk baik rawat inap maupun jalan, pemberian PMT pemulihan kepada balita gizi kurang dan ibu hamil keluarga miskin/KEK.  SURVEILANS GIZI Melakukan pemantuan secara terus menerus pencapaian pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi, hal ini untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat untuk segera direspon dan ditindak lanjuti pemecahannya. Kegiatannya : Pengumpulan data, pengolahan dan analisa data serta tindak lanjut sehingga diketahui jumlah kasus gizi buruk.  PERBAIKAN GIZI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Memotivasi, menggerakan dan melibatkan masyarakat dalam upaya pembinaan gizi masyarakat. Kegiatan : Seluruh puskesmas memiliki tenaga terlatih pemantuan pertumbuhan, membentuk kelompok untuk pemberian ASI, pembinaan kader di seluruh posyandu.  DUKUNGAN MANAJEMEN Dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembinaan gizi masyarakat.



98

Kegiatan : Terselenggaranya fasilitas dan bimbingan teknis, tersedianya materi KIE gizi di puskesmas dan posyandu, tersusunnya perencanaan gizi, serta melakukan kerjasama lintas sektor dan program.

PENCAPAIAN PROGRAM GIZI Dalam melaksanakan program gizi standart pelayanan minimal yang ditetapkan KEP Menkes RI. No.828/Menkes/SK/IX/2008 digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program yang berbasis kinerja target 2011 sebagai berikut : Tabel 7.20. Pencapaian Kinerja Program Gizi Tahun 2011 Tahun 2009 Hasil Trgt (%) (%)

N o

Jenis Pelayanan

1.

Pemantuan Petumbuhan Balita

2.

3.

Tahun 2010 Hasil Trgt (%) (%)

Target Dan Pencapaian Tahun 2011 Trgt Hasil Sasaran (%) ABS

Target Kesenjangan (%)

Kes

%

2012

- Balita yang naik berat badannya -Balita yang ditimbang berat badannya

81.6

89

83.55

80

86.707

80

57.278

86.00

+

8

85

51.07

65

57.9

65

86.707

70

36.280

66.06

-

3.94

80

- Balita BGM Pelayanan Gizi -Cakp. Bayi Mendapat Vit.A -Cakp.Anak Balita mendpt vit A 2 kali

1.24

<7

1.06

<6

57.278

<6

518

0,90

+

5,1

<5

85.6

94

84.2

80

10.565

78

8.794

83,24

+

5,24

80

69.135

78

56.543

81,79

+

3,79

80

- Cakp. Bumil dapat 90 tablet Fe - Rumah Tangga yg mengkonsumsi garam beryodium Pemberian asi ekslusif

90.76

93

72.0

89.15

85

19.390

86

17.782

87,26

+

1.26

90

85

85

2048 KK

86

1983 KK

96,8

+

10,8

90

67

5.068

71.94

+

4,94

70

7.045

Penyelenggaraan Penyelidikan Epid, KLB & Gizi Buruk - Penanganan dengan PMT - Kecamatan bebas rawan gizi

100

100

100

100

100

100

100

100

+

0

100

54.54

75

54.54

80

11

80

8

72,72

-

7.28

100



99

Pelaksanaan kegiatan di program gizi di dukung oleh dana yang berasal dari APBD Kota Padang, APBN Propinsi Sumatera Barat. Dalam Penanggulangan gizi buruk angggaran yang terealisasi hanya 87.7% hal ini disebabkan karena : 1. Balita gizi buruk yang dirawat inap tidak memerlukan hari rawatan selama 30 hari lamanya. 2. Balita yang dirawat minta pulang paksa dengan alasan masalah ekonomi dan anak yang lainnya di tinggal di rumah. 3. Balita gizi buruk ada yang dirujuk ke RSUD dan RSUP dengan alasan balita tersebut tidak dapat ditangani di puskesmas. 4. Tidak semua balita gizi buruk rawat inap memerlukan pemeriksaan laboraturium dan pembelian obat lainnya.

Hasil kegiatan program gizi selama tahun 2011dapat dilihat sebagai berikut : A. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga ( UPGK ) UPGK ini melakukan banyak kegiatan dalam rangka perbaikan gizi bagi keluarga, di mana sasarannya adalah masyarakat terkecil yaitu keluarga. Kegiatannya adalah : 1. Penyuluhan Gizi ke Masyarakat Kegiatan ini biasanya dilakukan kepada sasaran di posyandu, kunjungan posyandu adalah ibu-ibu yang mempunyai balita serta ibu- ibu hamil. Melalui kegiatan penyuluhan diposyandu ini diharapkan ibu-ibu dapat mengetahui dan melakukan perilaku gizi di dalam keluarga. Penyuluhan dengan memberikan materi-materi beragam yang berhubungan dengan masalah gizi tetapi sebagian besar penyuluhan ini belum jalan secara maksimal di posyandu. Oleh karena itu DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


100

diharapkan dengan adanya kelas kelas ibu hamil dan kelas ibu balita penyuluhan tidak hanya dilakukan di posyandu sehingga permasalahan gizi yang ditemui di posyandu (masyarakat) maupun di keluarga dapat teratasi dengan baik. 2. Penanggulangan Kekurangan Vitamin A Dalam penanggulangan KVA ini dilakukan kegiatan pemberian Vitamin A secara rutin kepada bayi ( 6 – 11 bln ) dan anak balita

( 1 – 5 thn ) yang

diberikan pada bulan Februari dan Agustus. Pemberian Vit A pada bayi pada tahun 2011 pencapaiannya sebesar 83,24% dan pada anak balita 81,79% dengan target sebesar 78%. Jika dilihat pencapaian masing-masing puskesmas masih ada puskesmas yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu puskesmas Air Tawar, Rawang, Seberang Padang, Nanggalo, Pagambiran, Lubuk Buaya dan Pauh. Hal ini disebabkan karena sasaran yang diberikan berdasarkan data BPS terlalu tinggi dari sasaran yang sebenarnya, karena wilayah kerja puskesmas Air Tawar merupakan wilayah yang penduduknya sebagian besar adalah mahasiswa yang mana wilayah Air Tawar adalah daerah yang mempunyai 2 buah perguruan tinggi Selain itu penyebab tidak tercapainya vitamin A disebabkan bertepatan dengan bulan puasa dan lebaran Idul Fitri. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelummnya (2007-2011) terlihat pada grafik di bawah ini :



101

Grafik 7.3. Cakupan pendistribusian kapsul Vitamin A Balita Kota Padang

Terlihat pada grafik di atas pendistribusian kapsul vitamin A selama 5 tahun(2007-2011) mengalami trend naik dan turun, seperti terlihat pada tahun 2009 dan 2011 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Meskipun demikian Tahun 2011 walaupun mengalami penurunan masih diatas target yang ditetapkan (78%). Meskipun demikian tetap perlu ditingkatkan kembali kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor terutama pada bidan praktek swasta dan juga balai pengobatan lainnya, selain itu perlu juga ditingkatkan pencatatan dan pelaporan oleh tenaga gizi dan juga Pembina wilayah posyandu di masing-masing puskesmas yang ada di Kota Padang. Pemberian kapsul vitamin A tidak hanya diberikan untuk balita saja tetapi juga untuk ibu nifas sebanyak 2 kapsul yaitu setelah melahirkan dapat 1 kapsul dan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


102

setelah 24 jam mendapatkan 1 kapsul berikutnya. Jika dilihat selama lima tahun berturut-turut seperti grafik dibawah ini. Grafik 7.4. Cakupan Pendistribusian Kapsul Vit.A Ibu Nifas kota Padang

Dari

grafik terlihat tren pendistribusian kapsul vitamin A ibu nifas cendrung

meningkat walaupan sedikit. Meskipun demikian perlu tetap ditingkatkan kerja sama dengan bidan praktek swasta dan bidan yang bertugas di klinik bersalin puskesmas dan penyuluhan kepada ibu hamil pada saat trimester terakhir (ANC IV) tentang pemberian vitamin A pada saat ibu bersalin.

3. Penanggulangan Anemia Gizi Besi Penanggulangan anemia gizi besi dilakukan kegiatan pemberian tablet Fe kepada ibu hamil dan ibu nifas. Pemberian tablet Fe ini dimaksudkan agar ibu hamil tidak mengalami anemia semasa hamil dan perdarahan waktu melahirkan dan ibu nifas tidak anemi karena telah banyak kehilangan darah sewaktu melahirkan. Pemberian Fe ini sangat penting karena pada umumnya ibu hamil DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


103

kurang mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung Fe sehingga perlu diberi tambahan dari tablet Fe. Pemberian Tablet Fe ini diberikan kepada semua ibu hamil sebanyak 90 tablet. Pemberian Fe ini seiring dengan kunjungan ibu hamil K1 dan K4, dimana Fe 1 diberikan pada saat K1 dan Fe3 diberikan saat K4. Untuk Kota Padang pencapaian pemberian Fe 3 selama lima tahun terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 7.5. Cakupan Pendistribusian Fe Ibu hamil Kota Padang

Cakupan pendistribusian Fe3 untuk ibu hamil terlihat mengalami tren naik sejak tahun 2007-2011 dan Tahun 2011 walaupun terjadi penurunan mencapai target yang ditetapkan (80%). 4. Penanggulangan Kasus Gizi buruk Dalam penanggulangan kasus gizi buruk yang terjadi pada balita dilakukan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan ( PMT-P ) yang bertujuan untuk meningkatkan berat badan balita sehingga mencapai status gizi yang lebih DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


104

baik. Pemberian PMT dilakukan melalui dana APBD Kota Padang berupa pemberian susu untuk bayi dan anak balita (dancow, lactogen) susu ibu hamil (Lactamil), MP-ASI Biskuit dan bubur promina. Selain dari bantuan APBD juga diterima MP-ASI dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat berupa MP-ASI Biskuit dan tahun 2011 ini diterima juga bantuan dari Badan Ketahanan Pangan Kota Padang berupa pediasure yang diberikan kepada balita gizi buruk yang ada di Kota Padang khususnya pada daerah yang banyak kasus gizi buruk terutama pada daearah puskesmas Andalas sebayak 25 anak. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Padang dalam penanggulangan ini juga diterima bantuan dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi sebanyak 50 anak di puskesmas Pauh dan 38 anak di Puskesmas Kuranji. Pemberian bantuan dari Badan Ketahanan Pangan diberikan selama 3 bulan dan dilakukan pemantuan secara bertahap dengan melibatkan petugas puskesmas lainnya (pembina wilayah). Kasus gizi buruk yang ada di Kota padang ditemukan dari kegiatan Posyandu setiap bulan. Selama tahun 2011 jumlah kasus gizi buruk kurus sekali (BB/TB) yang ditemukan sebanyak 64 kasus dengan kasus dirawat sebanyak 8 kasus serta meninggal sebanyak 3 kasus. Dari jumlah tersebut 90% kasus membaik, dan 10% kasus dalam keadaan tetap atau tidak ada perubahan. Hal ini disebabkan karena penyakit susp.sindrom cordia delage, bronkhopheneumonia, Ispa, TB paru serta penyakit lainnya. Sedangkan kasus gizi buruk dan kurang (BB/ U) sebanyak 518 kasus yang ditemukan dari kegiatan posyandu yang ada di Kota Padang. Semua kasus yang ada diberikan bantuan MP-ASI baik dari biskuit, susu, bubur, serta pediasure selama 3 bulan pemberian. Dari jumlah



105

kasus yang dibantu sebanyak 91% balita naik berat badannya, dan sebanyak 9 % tidak megalami kenaikan berat badan disebabkan adanya penyakit penyerta seperti kelainan suspect sindrom, bronkhopeneumonia, Ispa, TB Paru, Hipoglikemi dan penyakit lainnya. Pada Tahun 2011 ini Kota Padang juga melakukan penanggulangan kasus balita gizi buruk di puskesmas Nanggalo sebagai puskesmas rujukan di Kota Padang yang melakukan kegiatan melalui rawat inap dan jalan. Jumlah kasus balita gizi buruk yang dilaporkan setiap bulannya yang merupakan hasil kegiatan posyandu sebanyak 64 kasus, dan sebanyak 3 kasus meninggal dunia dari puskemas Air Tawar, Padang Pasir dan Nanggalo. Pada tahun 2011 kasus balita gizi buruk kurus sekali dengan indikator BB/TB yang sudah dapat ditangani di puskesmas Nanggalo tahun 2011 sebanyak 8 Kasus terdiri dari :

Tabel 7.21. Jumlah Balita gizi buruk yang di rawat inap Tahun 2011 No 1.

2

3

Tempat Rawatan

Rujukan dari

Jumlah

HC. Nanggalo

HC. Ambacang

1

orang

( 8 orang)

HC. Nanggalo

1

orang

HC. Pemancungan

2

orang

HC. Pauh

3

orang

HC. Pagambiran

1

orang

RSUD

Lapai

1

orang

(4 org)

Belimbing

1

orang

Pagambiran

1

orang

Pemancungan

1

orang

Rawang

1

orang

RS.Yosudarso


Ket

Rawat jalan


106

Kegiatan yang dilakukan pada Puskesmas rawatan ini adalah konsultasi dengan dokter ahli anak, yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang bekerja sama dengan Rumah Sakit M.Djamil Padang, Pemeriksaan laboraturium serta penyuluhan kepada orang tua atau pendamping balita gizi buruk. Ada beberapa kasus gizi buruk yang di rujuk langsung ke rumah sakit yang disebabkan penyakit yang tidak dapat ditangani di puskesmas Nanggalo (rawatan) seperti Bronkho Pheunomoni, TB , ISPA serta penyakit lainnya. Selama rawat inap balita gizi buruk diberikan perlakukuan sesuai dengan penangan kasus gizi buruk sampai kondisi balita tersebut menjadi gizi kurang atau gizi baik dan selanjutnya dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan dengan konsultasi tetap ke puskesmas Nanggalo serta tetap dipantau oleh tenaga gizi dan dokter puskesmas masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan balita gizi buruk di puskesmas Nanggalo masih banyak di temukan kendala yaitu orang tua balita masih keberatan untuk dirawat dengan berbagai alasan, adanya kasus pulang paksa sebanyak 3 kasus. Rata-rata jumlah hari rawatan setiap balita adalah selama 11 hari dengan kenaikan berat badan perhari 340 gram. Pasien yang dirawat seluruhnya berasal dari keluarga miskin . Selain rawat inap juga dilakukan rawat jalan bagi balita gizi buruk yang kondisi kurus atau kurus sekali yang tidak mau dirawat inap. Jumlah balita rawat jalan sebanyak 15 kasus termasuk kasus yang sudah dirawar inap. Berdasarkan hasil di atas terlihat terjadinya penurunan jumlah kunjungan ke puskesmas Nanggalo (8 kasus) dibandingkan dengan tahun 2010 (9 kasus). Terjadi penurunan kasus disebabkan adanya balita yang tidak dapat ditangani di



107

puskesmas Nanggalo disebabkan penyakit penyerta tertentu yang memrlukan penanganan khusus terutama peralatan dan pengobatan lainnya. Ditemukan juga dari orang tua balita gizi buruk yang keberatan untuk dirawat dengan berbagai alasan terutama alasan ekonomi dan kondisi keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu peningkatan penyuluhan kepada seluruh ibu balita dalam penanggulangan kasus gizi buruk dan kepada pembina wilayah untuk dapat memberikan motivasi kepada orang tua balita sehingga kasus gizi buruk yang ditemukan dapat dilakukan perawatan sesuai dengan prosedur penangan kasus gizi buruk yang sebenarnya.

Tabel 7.22. Perkembangan Kasus Balita Gizi Buruk Kota Padang Tahun 2011 No

Jml Kasus 64

5. a.

Baik 58

% 90,63

Status Gizi Krg % 5 7,81

Buruk 1

% 1,56

Meninggal 3

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium ( Gaky ) Pemeriksaan Garam Beryodium dimasyarakat Kegiatan lain yang dilakukan dalam usaha perbaikan gizi keluarga salah satunya adalah penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Pelaksanaan yang dilakukan dalam penanggulangan masalah akibat

kekurangan

garam

beryodium

adalah

dengan

melakukan

Pemantauan Garam Beryodium ditingkat masyarakat. Pada tahun 2011 pemeriksaan garam dilakukan di rumah tangga sebanyak 2048 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh wilayah kerja puskesmas yang ada di Kota Padang. Berdasarkan hasil pemeriksaannya DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


108

ditemukan sebanyak 1983 sampel rumah tangga (96,8%), kondisi ini telah mencapai target yang ditetapkan (77%). Selain kegiatan tersebut juga dilakukan pertemuan Pokja Gaky di Kota Padang dengan melibatkan lintas sektor seperti Bappeda, deperindag, hukum dan lintas sektor terkait lainnya. Kegiatan pokja gaky pada tahun 2011 berupa pemeriksaan garam ke pasar yang ada di 11 wilayah kecamatan di Kota padang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut masih ditemukan

penggiling

cabe

yang

menggunakan

garam

yang

tidak

mengandung yodium serta penyimpanan garam yang belum memenuhi syarat. Berdasarkan hasil pemeriksaan garam tersebut sekitar 92% garam mengandung yodium dan 8 % yang tidak mengandung yodium. Jenis garam yang diperiksa adalah garam kasar dan halus dengan menggunakan yodina test untuk menguji ada tidaknya yodium dalam garam. Meskipun telah terjadi perbaikan di masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium tetapi masih perlu ditingkatkan kewaspadaan oleh Tim Pokja Gaky Kota Padang karena masih ditemukan di masyarakat yang mengkonsumsi

garam

tidak

mengandung

yodium.

Oleh

sebab

itu

penanggulangan GAKY bukan saja masalah dinas kesehatan tetapi banyak lintas sektor yang terkait contohnya deperindag yang lebih berwenang dalam peredaran garam di pasaran, begitu juga dengan lintas sektor lain seperti Dinas Pasar, Bappeda yang tergabung dalam Pokja Gaky. Selain itu masih minimnya penyuluhan tentang pentingnya penggunaan garam beryodium dan juga cara penyimpanan garam yang mengandung yodium ke masyarakat.



b.

109

Pendistribusian Kapsul Minyak Beryodium Pendistribusian Kapsul Minyak Beryodium ( KMB ) tidak dilakukan berdasarkan instruksi dari kementian kesehatan.

6. Pojok Gizi ( POZI ) Pojok gizi adalah kegiatan konseling yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas kepada klien individu yang datang untuk berkonsultasi mengenai diet untuk penyakit. Pasien yang datang ke Pozi adalah rujukan dari BP dan KIA. Dalam pojok gizi ini petugas memberikan anamnesa dan diet si pasien sesuai dengan penyakit yang diderita. Berdasarkan hasil kunjunga pojok gizi baik kasus baru atau kasus lama yang dilakukan di puskesmas terlihat seperti tabel di bawah ini :

Grafik 7.6. Persentase Kunjungan Pojok Gizi Berdasar Kasus Selama Tahun 2011



7.

110

Usaha Perbaikan Gizi Institusi Usaha Perbaikan Gizi Institusi adalah kegiatan program gizi yang dilakukan kepada institusi seperti sekolah, panti, industri dan lembaga pemasyarakatan. Untuk kegiatan gizi institusi ini masih belum maksimal berjalan karena petugas gizi yang masih satu orang di masing-masing puskesmas. Kegiatan gizi institusi ini baru terlaksana pada sekolah yaitu dengan melaksanakan Pemantauan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ). Dalam hal ini petugas gizi bertugas menentukan kecukupan gizi makanan kudapan sesuai dengan yang dianjurkan. Pada Tahun 2011 di Kota Padang sekolah yang mendapat PMT-AS sebanyak 16 sekolah. Pada tahun 2011 dilakukan perlombaan kegaiatan PMT-AS yang diikuti oleh seluruh sekolah PMT-AS di Kota Padang. Berdasarkan hasil perlombaan tersebut salah satu sekolah PMT-AS SD 32 Kuranji memenangkan lomba tersebut (Harapan 1). Diharapkan untuk tahun-tahun mendatang pembinaan kegiatan PMT-AS melibatkan lintas sektor terakit terutama Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan selain itu juga lintas program tetap melakukan pembinaan secara rutin.

8. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) Dalam program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) merupakan kegiatan gizi yang menggambarkan secara kelompok masyarakat atau wilayah. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah :



111

1. Pemantauan Status Gizi ( PSG ) Pemantauan Status gizi ini merupakan kegiatan pengukuran berat badan dan tinggi badan balita untuk mengetahui status gizi balita. Berdasarkan status gizi balita yang diukur tersebut akan diketahui prevalensi status gizi balita kota Padang. PSG pada tahun ini dilakukan pada kegiatan penimbangan massal dengan jumlah sampel sebanyak 52.379 balita yang ada diwilayah kerja puskesmas. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut prevalensi balita sangat buruk (BB/U) sebanyak 1,76% jika dibandingkan 2010 keadaan ini menurun. Sedangkan prevalensi balita sangat kurus sekali (BB/TB) sebesar 0,10% keadaanini menurun dibandingkan tahun 2010. Jika dibandingkan selam 2007-2011 terlihat seperti : Grafik 7.7. Prevalensi Status Gizi Buruk (BB/U) dan Kurus Sekali (BB/TB) Di Kota Padang Tahun 2007-2011 7 6

3,68

5 4

2,5

2,2

3

2,3 2,2

2

1,76

1,6

1,5 1

0,7 0,1

0 2007

2008

2009

BB/TB

2010

2011

BB/U

Dari grafik terlihat trend kedua indikator (BB/TB dan BB/U) cendrung menurun sampai dengan tahun 2011. Meskipun demikian tetap perlu dilakukan pemantuan pertumbuhan setiap bulan di posyandu dan tetap meningkatkan kerja sama baik DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


112

lintas sektor maupun lintas program sehingga penangaan balita gizi buruk dapat berjalan dengan baik. Selain prevalensi status gizi, hasil ini juga menunjukan daerah rawan gizi yang pelu mendapatkan perhatian baik lintas sektor dan lintas program seperti tabel di bawah ini :

Tabel 7.23. Gambaran Kecamatan Rawan Gizi dari Tahun 2008 - 2011 No

Kecamatan Rawan Gizi

Tahun

2008

2009

2010

2011

1

Kuranji

Kuranji

Kuranji

-

2

Padang Selatan

Padang Selatan

Padang Selatan

Padang Selatan

3

Padang Timur

Padang Barat

Padang Barat

-

4

Lubuk Begalung

Lubuk Begalung

Lubuk Begalung

-

5

-

Lubuk Kilangan

Lubuk Kilangan

-

6

Koto Tangah

Koto Tangah

-

Koto Tangah

7

-

-

-

Pauh

Berdasarkan tabel di atas, terlihat yang merupakan kasus kecamatan rawan gizi sejak tahun 2008-2011 adalah Kecamatan Pauh, Padang Selatan dan Koto tangah, hal ini perlu diwaspadai karena daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kasus kurang gizi ( gizi buruk + gizi kurang ) indikator BB/ U yang tinggi 15%. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan di Kota padang seperti terlihat tabel :

Tabel 7.24. Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Padang Tahun 2011 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


113

Peserta No

KECAMATAN

1

Koto Tangah

Jamkesda 5.232

Jamkesmas 31.179

2

Padang Utara

2.294

12.656

3

Padang Barat

1.161

14.269

4

Padang Timur

2.777

19.528

5

Padang Selatan

1.239

17.075

6

Nanggalo

3.088

10.436

7

Kuranji

3.132

25.118

8

Pauh

1.134

11.517

9

Lubuk Kilangan

2.832

7.251

10

Lubuk Begalung

4.249

27.251

11

Bungus Padang

846 27.984

8.721 185.001

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah penduduk miskin (RTM dan jiwa ) yang terbanyak merupakan kecamatan rawan gizi seperti Kuranji, Padang Selatan dan Koto Tangah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali SKPG di Kota Padang yang anggotanya lintas sektor seperti instansi pertanian, ketahanan pangan, deperindag serta instansi lainnya. Selain itu perlu ditingkatkan pemantauan wilayah setempat (PWS) gizi di setiap puskesmas yang akan memberikan data secara terus menerus secara cepat dan akurat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi. N/D tahun 2011 sebesar 86,00 % keadaan ini sudah mencapai target 80 %. Untuk data BGM/D tahun 2011 balita yang di bawah garis merah yang terdata ke posyandu dan ditimbang 0,9%. Keadaan ini menurun dibandingkan tahun 2010 (1,06%). Jika dibandingkan selama beberapa tahun sebelumnya pada masingmasing indikator terlihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 7.7.Indikator SKDN (D/S) Se Kota Padang Tahun 2011 70

66,06

60

57,92 51,07

50 40

43,9

42,4

30 20 10 0 2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 7.8. Indikator SKDN (N/D) Se Kota Padang Tahun 2011 88 86

86

84

83,54

82

81,67

80

78,3

78

77,2 76 74 72 2007


2008

2009

2010

2011

114


115

Berdasarkan ketiga grafik di atas terlihat bahwa grafi D/S dan N/D mengalami peningkatan meskipun pencapaian D/S belum tercapai target. Sedangkan BGM/D mengalami penurunan selama 3 tahun secara berturut-turut. Meskipun demikian masih perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat ke posyandu sehingga dapat diketahui pertumbuhan setiap bulannya. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan masyarakat ke posyandu dengan melakukan inovasi dan kreatifitas kader, pembina wilayah dan meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor terutama PKK karena posyandu bukan hanya milik kesehatan tapi milik masyarakat. Meskipun data BGM/D

mengalami

penurunan

selama

3

tahun

berturut-turut

tetap

perlu

ditingkatakan surveilans gizi dan pelacakan kasus balita BGM yang tidak datang ke posyandu, hak ini untuk mengantisipasi tidak terjadinya balita gizi buruk sebenarnya (kurus sekali). Jika dililhat indikator SKDN perpuskesmas selama tahun 2011 dapat dilihat :



Grafik 7.10.Pencapaian Indikator SKDN (D/S) Per Puskesmas Sekota Padang Tahun 2011 120 100

96,7

92,8

87,2

83,4 76,3 75,1

80

72,2

67,3 66,9

62,7 62,3

60

66,06 59,4

56,1

52,2 51,4 51,1 48,3

42,8 42,7 41,3

40

20 0

Grafik 7.11. Pencapaian SKDN (N/D) PerPuskesmas SeKota Padang Tahun 2011 120

100

96,7

92,8 87,2

80

83,4 76,3 75,1

72,2

67,3 66,9

60

62,7 62,3

66,06 59,4

56,1

52,2 51,4 51,1

48,3 42,8 42,7 41,3

40

20

0


116


117

Berdasarkan grafik di atas terlihat puskesmas yang telah tercapai target 70% sebanyak 35% dari jumlah puskesmas yang ada. Oleh karena itu masih perlu dilakukan pembinaan terhadap puskesmas yang belum tercapai target (65%). Sedangkan N/D puskesmas yang telah mencapai target. 80 % sebanyak 3 puskesmas (15%) dari 20 puskesmas yang ada sedangkan BGM/D yang harus mendapat perhatian yaitu sebanyak 8 puskesmas (40%) dari puskesmas yang ada terutama puskesmas yang pencapian BGM/D di atas 1 % sehingga perlu diwaspadai keadaan ini agar balita BGM tidak menjadi balita gizi buruk. Oleh karena itu setiap data hasil PWS Gizi yang telah dilakukan setiap bulan secara rutin perlu dianalisa dan dinterpertasikan oleh tenaga puskesmas baik pembina wilayah, tenaga gizi dan pimpinan puskesmas serta lintas program dan lintas sektor. Sehingga dapat diketahui permasalahan dan rencana tindak lanjut disetiap puskesmas seperti sweeping balita ke posyandu, vitamin a, meningkatan sistim kewaspadaan dini, pemantuan balita gizi buruk, pelacakan kasus gizi buruk serta evaluasi setiap program gizi di puskesmas. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


118

2. Pemantauan Konsumsi Gizi ( PKG ) Pemantauan Konsumsi Gizi ( PKG ) adalah kegiatan melihat konsumsi makanan masyarakat disustu wilayah melalui Food Recall 24 jam. Untuk tahun 2011 PKG tidak dilaksanakan.

F. Asi Ekslusif Pemberian asi ekslusif diberikan pada bayi usia 0 - 5 bulan 29 hari tanpa diberikan makanan cair selama sehari. Pemberian Asi Ekslusif dihitung 2 kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus yang ada di wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan hasil pemantuan ditemukan rata rata pemberian asi ekslusif sebanyak

71,94%

dari target yang ditetapkan (67%). Adapun

Puskesmas yang paling rendah capai targetnya adalah Puskesmas bungus (39,69%). Oleh karena itu perlu ditingkatkan konseling ASI pada ibu hamil, peningkatan kerja sama lintas program terutama dengan bidan pada kunjungan neonatus. 7.3.1.2. Kesehatan Khusus Dalam upaya menghadapi

tantangan

peningkatan mutu pelayanan

kesehatan kepada masyarakat, salah satu langka penting yang dilakukan adalah peningkatan

mutu pelayanan kesehatan khusus di Puskesmas

dengan tujuan : a) Meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

kesehatan

khusus

meliputi

kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja , kesehatan gigi dan mulut , kesehatan olahraga serta kesehatan lansia



119

b) Mengevaluasi kemampuan petugas puskesmas pasca pertemuan dan pelatihan c) Melakukan bimbingan dan mengevaluasi sistim pelakporan kesehatan khusus. A. Kesehatan Jiwa Tabel 7.25. Cakupan Program Kesehatan Jiwa Kota PadangTahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diagnosa Psikosa Anxietas Depresi Psikosomatik Retardasi Mental Gangguan Keswa Penyakit Jiwa lainnya Epilepsi Pasung

Jumlah Kunjungan 711 133 95 124 109 111 97 222 0

Jumlah 1574 Tabel diatas menunjukkan bahwa penyakit gangguan jiwa yang menempati posisi teratas Psikotik (2.807 kunjungan ) jika dibandingkan dengan tahun 2010 terjadi penurunan jumlah kunjungan sebesar 50%. Sedangkan kasus yang tetap menjadi perhatian pada kunjungan gangguan belajar yang meningkat dari 101 kunjungan tahun 2010 menjadi 423 kunjungan tahun 2011. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kerja sama antar lintas sektor (guru sekolah, diknas) dan lintas program (UKS dan pemegang jiwa) sehingga ganggauan belajar dapat teratasi dengan baik, sedangkan untuk kasus pasung tidak ada di laporkan. Cakupan pelayanan kesehatan jiwa untuk kota Padang adalah 0,9%, sedangkan berdasarkan standar pelayanan minimal kesehatan jiwa kota DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


120

Padang 15 %, ini berarti cakupan pelayanan jiwa masih dibawah standar indikator pelayanan.

B. Kesehatan gigi dan mulut

Pelayanan Pengobatan gigi di Puskesmas

Tabel 7.26. Kunjungan Gigi Puskesmas se Kota Padang Tahun 2011 No

Puskesmas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Seberang padang Pemancungan Rawang Padang Pasir Ulak Karang Alai Air tawar Andalas Lubuk Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Kuranji Belimbing Pauh L.Kilangan L.Begalung Pagambiran Bungus Ambacang Jumlah

Kunjungan BP Baru Lama 2.079 799 801 417 987 534 2.164 1.245 1.885 986 1.795 959 938 601 3.146 1.817 3.577 1.731 1.137 827 2.975 1.562 645 306 1.495 729 1.980 1.065 1.561 848 1.559 962 2.415 1.269 904 574 907 817 2.322 1.263 35.272 19.311

Jumlah 2.878 1.218 1.521 3.409 2.871 2.754 1.539 4.963 5.308 1.964 4.537 951 2.224 3.045 2.409 2.521 3.684 1.478 1.724 3.585 54.583

Kunjungan baru BP gigi tahun 2011 berjumlah 35.272 Jiwa dengan total kunjungan 54.583 jiwa dan cakupan pelayanan kesehatan gigi Puskesmas kota Padang adalah

6,4 %. Keadaan itu meningkat dibandingkan tahun 2010 . Ini

menggambarkan pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas sudah mulai mendapat



121

tempat di masyarakat karena cakupan pelayanan gigi melebihi target kota Padang yaitu

4 % dari jumlah penduduk.

Tabel 7.27. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas di kota Padang tahun 2011 Rasio Tumpatan Pencbtan gigi tetap gigi tetap Tumpatan Pencabutan

No

Puskesmas

1

Seberang padang

142

1018

1

7

2

Pemancungan

47

269

1

6

3

Rawang

45

426

1

9

4

Padang Pasir

223

772

1

3

5

Ulak Karang

165

583

1

3

6

Alai

58

641

1

11

7

Air tawar

189

710

1

5

8

Andalas

402

1472

1

3

9

Lubuk Buaya

538

1333

1

2

10

Air Dingin

124

572

1

5

11

Nanggalo

158

769

1

5

12

Lapai

338

172

2

1

13

Kuranji

157

826

1

5

14

Belimbing

10

530

1

55

15

Pauh

95

1058

1

11

16

L.Kilangan

135

609

1

5

17

L.Begalung

271

572

1

2

18

Pagambiran

86

407

1

5

19

Bungus

148

505

1

3

20

Ambacang

37

838

1

23

Jumlah

3368

14082

1

4

Ratio tambal cabut

1

4



Tabel di atas menunjukkan ratio tambal : cabut 1 : 4 ( 3.368

122

kasus tambal :

14.082 kasus cabut ). Hal ini menunjukan bahwa bawa pasien yang berobat telah mendapatkan pelayanan yang baik. Meskipun demikian ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan diantara nya kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan , sarana dan prasarana perawatan gigi di Puskesmas kurang lengkap dan prilaku masyarakat yang cendrung membutuhkan pelayanan yang cepat (cabut) sehingga perawatan gigi kurang menjadi pilihan.

UKGM Tabel 7.28. Kegiatan UKGM Puskesmas se Kota Padang tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Puskesmas Seberang padang Pemancungan Rawang Padang Pasir Ulak Karang Alai Air tawar Andalas Lubuk Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Kuranji Belimbing Pauh Lb.Kilangan Lb.Begalung Pagambiran Bungus Ambacang Jumlah

Jml Desa yang ada 4 5 3 10 2 2 3 10 7 6 3 3 2 3 9 7 10 5 6 4 104

Jml Desa Dibina 4 5 3 7 2 2 3 6 4 6 3 3 2 3 5 4 5 5 6 4 82

% 100 100 100 70 100 100 100 60 57.14 100 100 100 100 100 55.56 57.14 50 100 100 100 87.49

Dari tabel diatas dapat dilihat cakupan UKGM untuk kota Padang adalah 87.49%, yang berarti bahwa cakupan UKGM yang dicapai lebih tinggi dari target 60



123

%. Jika dibandingkan dengan kegiatan UKGM pada tahun 2010(66,3%) terjadi peningkatan.

Integrasi Gigi dan KIA

Tabel 7.29.Integrasi Gigi dan KIA Puskesmas Se Kota Padang tahun 2011 NO

PUSKESMAS

JLH. PASIEN RUJUKAN

JLH. PASIEN INTEGRASI

%

1

Padang Pasir

2.169

365

16,83

2

Ulak Karang

2.116

937

44,28

3

Alai

3.291

1.296

39,38

4

Air Tawar

3.081

725

23,53

5

Andalas

1.508

118

7,82

6

Seb. Padang

4.532

4.108

90,64

7

Pemancungan

4.809

1.338

27,82

8

Rawang

3.445

535

15,53

9

Lub. Begalung

5.283

1.905

36,06

10 Pegambiran

1.328

586

44,13

11 Lubuk Buaya

2.018

584

28,94

12 Air Dingin

1.616

554

34,28

13 Nanggalo

1.878

696

37,06

14 Lapai

1.337

562

42,03

15 Kuranji

1.147

649

56,58

16 Belimbing 17 Ambacang

1.037 5.927

586 4.982

56,51 84,06

18 Lub. Kilangan

1.049

708

67,49

19 P a u h

920

645

70,11

20 Bungus

1.452

467

32,16

49.943

22.346

42,76

Jumlah

Dari tabel diatas dapat dilihat cakupan kegiatan integrasi gigi dan KIA untuk Kota Padang adalah 42,76 % keadaan ini menurun dibandingkan tahun 2010 (54,2%). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari pemegang program di KIA dan gigi



124

dengan meningkatkan penyuluhan baik di dalam gedung (puskesmas) maupun diluar gedung (Posyandu), mengaktifkan kelas ibu hamil dll. C. Kesehatan Olah Raga

Tabel 7.30. Rekapitulasi Program Kesehatan Olah Raga Di Puskesmas se Kota Padang tahun 2011 SDM yg di Kel latih OR Puskemas Lain- Di Para Sanggar Lansia Medis lain Bina medis S.padang 2 3 5 5 1 1 Pemancungan 1 10 3 3 1 1 Rawang 2 4 3 3 1 1 Padang Pasir 4 25 10 2 2 2 Ulak karang 2 8 2 2 2 2 Alai 1 4 1 1 1 1 Air tawar 2 6 2 2 1 1 Andalas 2 8 2 2 2 1 Lubuk Buaya 2 10 5 5 1 1 Air Dingin 1 10 1 1 1 1 Nanggalo 2 14 3 3 2 1 Lapai 2 8 2 2 1 1 Kuranji 1 22 1 1 1 1 Belimbing 2 3 4 4 1 1 Ambacang 1 6 1 1 1 1 Pauh 1 12 2 2 1 1 L.Kilangan 2 14 6 6 1 1 L.Begalung 2 12 2 2 1 1 Pagambiran 1 10 2 2 1 1 Bungus 1 7 3 3 1 1 Jumlah 34 186 58 52 24 22 Jumlah Kel OR

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dari tabel diatas dapat dilihat

semua

Puskesmas dikota

Padang sudah

mempunyai kelompok olahraga yang terdiri dari sanggar senam sebanyak 34 sanggar, Lansia sebanyak 186 kelompok dan lain lainnysebanyak 58 kelompok. Kelompok olah raga yang di bina pada tahun 2011 sebanyak 52,



125

sementara tenaga kesehatan (medis) yang dilatih sebanyak 24 orang dan 22 orang tenaga para medis. D. Program Kesehatan Lansia Salah satu dampak pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatnya umur harapan hidup yang berarti semakin banyak masyarakat yang usia lanjut. Dengan meningkatnya lanjut usia (lansia) berarti akan timbul berbagai masalah yang dihadapi dan meningkatnya kebutuhan bagi lansia terutama dibidang kesehatan. Indikator program kesehatan lansia yang akan dicapai tahun 2010 – 2014 adalah : 1. Jumlah puskesmas yang mengembangkan program kesehatan usia lanjut 2. Jumlah puskesmas santun lansia 3. Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut 4. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Jumlah lansia yang ada di Kota Padang pada tahun 2011 sebanyak 82.784 jiwa atau sekitar 9,7% dari jumlah penduduk Kota Padang. Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan kesehatan lansia dilakukan di posyandu maupun di puskesmas. Jumlah posyandu lansia pada tahun ini sebanyak 210 posyandu yang tersebar diseluruh wilayah kerja puskesmas dengan jumlah kader aktif sebanyak 724 orang . Jumlah posyandu ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 196 posyandu. Kegiatan yang dilakukan di posyandu seperti penyuluhan kesehatan atau gizi, senam lansia, pemeriksaan kesehatan, pembinaan mental dan rekreasi serta kegiatan lainnya. Cakupan pelayanan lansia hanya sebesar 15% (12.443) jiwa dari jumlah lansia yang ada (82.784)



126

jiwa dari target yang ditetapkan 30%. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kerja sama lintas program seperti dokter, perawat/bidan tenaga labor dan apotik, penyuluhan baik dalam gedung dan luar gedung. Usia lanjut merupakan salah satu

kelompok rentan

terhadap

berbagai penyakit

terutama

penyakit

degeneratif..

Grafik 7.13.Sepuluh Penyakit Terbanyak Pada Lansia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahun 2011

Berdasarkan 10 penyakit terbanyak pada lansia di temukan jumah kasus sebanyak 81.595 jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2010 (71.528) kasus yang ada. ISPA menduduki tingkat pertama yang banyak diderita oleh Lansia, 14.264 (19,9%) pada tahun 2010 dan 18.745 (22,9%) kasus pada DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


127

tahun 2011. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh cuaca dan kondisi lansia yang rentan terhadap perubahan cuaca dan penyakit. Pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki 4 puskesmas santun lansia yaitu puskesmas Nanggalo, Kuranji, Lubuk Buaya dan Pauh dan diharapkan pada tahun mendatang semua puskesmas telah menjadi puskesmas santun lansia.

7.3.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan pada tahun 2011 memperoleh anggaran sebesar Rp70.000.000,-. Anggaran ini sedikit berkurang dibandingkan anggaran tahun 2010. Berikut realisasi kegiatan tahun 2011. 1. Pertemuan manajemen puskesmas sebesar Rp. 15.236.000,,- terealisasi Rp. 15.236.000,- (100 %). 2. Pertemuan Indra/PHN sebesar Rp 6.873.500,- terealisasi Rp 6.623.500,- (100 %) 3. Puskesmas berprestasi sebesar Rp 7.750.000,- terealisasi Rp 7.750.000,(100 %) 4. Bimbingan teknis penilaian puskesmas berprestasi Rp 5.040.000,- terealisasi Rp 5.040.000,- (100%) 5. Bimbingan teknis Lokmin Puskesmas Rp 3.800.000,- terealisasi Rp 3.800.000,- (100%) 6. Pelaksanaan P3K dengan dana Rp. 12.540.000.- terealisasi 100%. 7. Bimbingan teknis Sistem Pelaporan Rumah Sakit dengan dana Rp.3.780.000.dan terealisasi terealisasi 100%



128

8. Bimbingan teknik Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dengan dana Rp. 3.800.000,- terealisasi 100%. 9. Bimbingan teknik Program Kesehatan Indera Puskesmas dengan dana Rp. 2.800.000,- terealisasi 100%. 10. Bimbingan teknik Program PHN Puskesmas dengan dana Rp. 2.800.000,terealisasi 100%. 11. Honor panitia pelaksana kegiatan PKD dengan dana Rp 1.875.000,terealisasi 100%. 12. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp 2.458.000,- terealisasi 100%. 13. Belanja penggandaan fotocopy untuk program Rp 1.247.500,-

terealisasi

100%. Dari total anggaran Rp. 70.000.000,- pada tahun 2011keuangan terealisasi sebanyak Rp 69.750.000dan realisasi fisik 100 %.

A. Kunjungan Puskesmas Puskesmas dan jajarannya sebagai ujung tombak dari sistem kesehatan di Indonesia berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, semua penduduk di Kota Padang sudah memanfaatkannya. Ini terlihat dari jumlah kunjungan Puskesmas pada tahun 2011 sebanyak 1.429.436 kunjungan

yang

terdiri

dari

kunjungan

Askes

sebanyak

187.436orang,masyarakat miskin(KS/Kartu Sehat) yang terdiri dari Jamkesmas dan Jamkesda sebesar 270.548 orang sedangkan kunjungan umum sebanyak 971.454orang. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


129

Tabel 7. 31. Jumlah Kunjungan Puskesmas Di Kota Padang Tahun 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PUSKESMAS Seb Padang Pemancungan Rawang Padang Pasir Ulak Karang Alai Air Tawar Andalas LB Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Kuranji Belimbing Pauh Lb Kilangan Lb Begalung Pegambiran Bungus Ambacang JUMLAH


UMUM 26994 27836 17153 34193 10205 24867 16005 87163 148963 77096 39501 32499 45357 51128 43131 45615 91106 46537 22910 83195 971454

ASKES 9337 8305 13349 16141 7122 9180 9036 13341 15481 7364 14541 7565 8255 5235 7144 9782 5943 4498 3604 12213 187436

KS 7856 6923 14641 15408 23211 7868 7799 14346 15825 19461 18310 8439 9218 8601 22827 10799 15560 9876 11759 21819 270546

TOTAL 44187 43064 45143 65742 40538 41915 32840 114850 180269 103921 72352 48503 62830 64964 73102 66196 112609 60911 38273 117227 1429436


130

Grafik 7.14. Grafik Kunjungan Puskesmas se- Kota Padang tahun 2011

Tabel dan grafik diatas memperlihatkan jumlah kunjungan pasien ke puskesmas di kota Padang. Kunjungan tertinggi adalah kunjungan pada Puskesmas Lubuk Buaya, kunjungan pasien umum sebanyak148.963 orang, kunjungan KS (Kartu Sehat) sebanyak15.825 orang dan kunjungan ASKES sebanyak15.481 orang. Sedangkan kunjungan terendah di Puskesmas Air Tawar sebanyak 32.840 orang. Pada tahun 2011 terjadi sedikit penurunan Visit rate dari 2,07 pada tahun 2011, menjadi 1,66 (jumlah penduduk Kota Padang 856.815 jiwa). Hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak adanya lagi kunjungan dokter Spesialis di beberapa puskesmas di kota Padang.



131

Grafik 7. 15. Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kota Padang tahun 2011

B. Kunjungan Rawat Inap Di kota Padang terdapat 20 puskesmas, 7 (tujuh)

di antaranya

merupakan Puskesmas rawat inap yaitu, puskesmas Seb.Padang, Bungus, Lubuk Buaya, Pauh, Air dingin, Nanggalo dan Padang Pasir. Kunjungan rawat inap tahun 2011 sebanyak 324 orang, kunjungan ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 493 orang. Kunjungan rawat inap yang terbanyak adalah pada puskesmas Seberang Padang sebanyak 88 orang dan yang terendah adalah puskesmas pauh sebanyak 25 orang. Pada umumnya Puskesmas dengan fasilitas rawat inap ini melayani khusus untuk persalinan kecuali Puskesmas Nanggalo disertai dengan perawatan untuk pasien gizi buruk.

C. Realisasi Dana Pengganti Transpor Terhitung tanggal 2 Maret 2009, di Kota Padang diberlakukan berobat gratis ke Puskesmas oleh Walikota Padang. Disamping berobat gratis, bagi masyarakat tidak mampu juga diberikan bantuan dana pengganti transpor sebesar Rp 2000,- setiap kali berkunjung ke Puskesmas. Dana pengganti transpor ini berasal dari dana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang. Pada bulan April tahun 2011 dana pengganti transpor berubah menjadi Rp 3.000. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


132

Selama tahun 2011 dana pengganti transport sudah diberikan kepada 135.894 orang pengunjung. Pada tabel 2 dan grafik 3 memperlihatkan bahwa penggunaan dana transport tertinggi pada bulan September sebanyak 15.000 orang. Sedangkan penerima dana transpor yang terendah pada bulan Februari sebanyak 1.582 orang, ini disebabkan sisa dana transpor yang ada sudah hampir habis pada masing-masing puskesmas.

Grafik 7.16. Jumlah Kunjungan dan penerima transport Tahun 2011



133

Tabel 7.32. Jumlah Penerima Dana Pengganti Transport Berobat Ke Puskesmas di Kota Padang Tahun 2011 NO

BULAN

1

Januari

2

Februari

3

Maret

4

AprilL

5

Mai

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

JUMLAH KUNJUNGAN 35.636 22.669 30.444 37.642 39.045 46.972 35.561

10

Oktober

11

November

12

Desember Jumlah

31.526 47.246 33.763 34.418 45.694

440.616

JUMLAH PENERIMA

JUMLAH (Rp )

9777

29.331.000

1582

4.746.000

9028

27.084.000

13253

39.759.000

13778

41.334.000

15644

46.932.000

11438

34.314.000

10340

31.020.000

15000

45.000.000

9870

29.610.000

11306

33.918.000

14878

44.634.000

135.894

407.682.000

Sesuai dengan instruksi Walikota Padang tanggal 9 Juni 2010 pada Pencanangan Program KB Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 bertempat di Makodim 0312, diberikan dana pangganti transpor sebesar Rp 5000,-untuk akseptor KB baru yang mendapat pelayanan di Puskesmas. Dari hasil laporan Puskesmas, baru 13 (tiga belas) Puskesmas yang melaksanakan kegiatan tersebut.Penerima tertinggi di Puskesmas Rawang sebanyak 97 orang dan yang terendah puskesmas Andalas sebanyak 1 orang .



134

Tabel 7.33. Jumlah Penerima Dana Pengganti Transport Akseptor KB ke Puskesmas di Kota Padang tahun 2011 NO

PUSKESMAS

1 2

Seb Padang Pemancungan

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rawang P. Pasir Ulak Karang Alai Air Tawar Andalas Lubuk Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Kuranji Belimbing Pauh Lubuk Kilangan L.Begalung Pegambiran Bungus Ambacang JUMLAH

JUMLAH PENERIMA Akseptor KB 24 24

JUMLAH(Rp) 120,000 120.000

97 9 57 6 1 14 3 60 13 12 2

485,000 45.000 90,000 15,000 5.000 70.000 15,000 300.000 65.000 60.000 10.000

322

1.610.000

1. Penyakit Terbanyak Di Kota Padang Berdasarkan laporan dari seluruh Puskesmas di Kota Padang, pada tahun 2011 penyakit ISPA dan Gastritis menduduki peringkat teratas dan kedua dari 10 penyakit terbanyak dengan kasus ISPA sebanyak 115.361 dan kasus Gastritis sebanyak 21.606 kasus sebagaimana terlihat pada

Grafik 4.

Penyakit Kulit Infeksi pada tahun 2010 menduduki peringkat 2, pada tahun 2011 ini mengalami penurunan menjadi peringkat 3 (21.340 kasus).



135

Grafik 7.17.Sepuluh Penyakit Terbanyak di Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

Berdasarkan grafik diatas terlihat, ISPA merupakan penyakit terbanyak di Puskesmas sekota Padang. Di urutan kedua dan ketiga adalah Gastritis dan penyakit kulit infeksi. Grafik 7.18. Sepuluh Penyakit Rawat Jalan Surveilans RS Di Kota Padang



136

Grafik diatas memperlihatkan sepuluh penyakit rawat jalan di Puskesmas sekota Padang berdasarkan

Surveilans beberapa Rumah Sakit yang terdapat di

Kota Padang tahun 2011. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa penyakit terbanyak adalah infeksi saluran pernafasan akut dengan jumlah kasus 9.044, Diare dan gastroenteritis menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus 5.534.

2. Program Indera Program indera merupakan salah satu bentuk program inovatif yang dilaksanakan di puskesmas Kota Padang. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya kebutaan dan ketulian di masyarakat. Bulan Juni 2011 dilakukan pertemuan program indera mata yang diikuti oleh 20 pengelola program indera mata Puskesmas se-Kota Padang dengan Narasumber dokter Chandra spesialis Mata.

Tabel 7.34. kunjungan Program Indera Mata Di Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PUSKESMAS

KATARAK

KEL.REF

Seb Padang Pemancungan Rawang Padang Pasir Ulak Karang Alai Air Tawar Andalas LB Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Kuranji Belimbing Pauh Lb Kilangan Lb Begalung

79 32 9 25 35 31 38 53 106 105 78 75 65 48 76 24 123

142 80 117 182 134 197 136 185 328 246 253 299 145 201 273 237 426


XEROPPENY.MATA GLAUKOMA TOTAL TALMIA LAIN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 6 9 0 3 0 2 0 0 0 1 0 5

116 57 178 159 131 147 197 178 245 230 154 179 244 113 77 69 138

342 169 304 366 300 381 380 416 682 581 487 483 454 362 427 330 692


18 19 20

Pegambiran Bungus Ambacang TOTAL

137

29 21 32

220 29 248

0 0 0

2 0 6

122 57 81

373 107 367

1084

4078

0

39

2872

8073

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah kunjungan kasus indera mata sebanyak 8.073 kasus Kunjungan tertinggi adalah Puskesmas Lubuk Begalung sebanyak 692 orang dan kunjungan paling sedikit 107 orang

di Puskesmas

BungusPenyakit kelainan refraksi paling banyakterdapat pada puskesmas Lubuk Begalung sebanyak 426 kasus, penyakit katarak 123 kasus dan penyakit mata glaukoma terbanyak di Puskesmas Air Tawar sebanyak 9 kasus. Selama tahun 2011 ditemukan 2.872 kasus penyakit mata lain termasuk konjungtivitis. Beberapa dari penderita katarak ini pada tahun 2011 sudah dilakukan operasi penggantian lensa dengan bantuan dan kerjasama Walubi Provinsi Sumbar dan organisasi masyarakat lainnya melalui kegiatan bakti sosial Budha Suchi yang diadakan di Kota Padang.

3. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) Program Perawatan Kesehatan Masyakat (Perkesmas) juga merupakan program inovatif puskesmas. Kegiatan Perkesmas ini sebetulnya merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan program-program lain seperti KIA, Gizi, penyakit menular dan tidak menular. Perawat di Puskesmas sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan tersebut, hanya kualitasnya belum maksimal dan belum tercatat. Pada bulan April Tahun 2011 Kemenkes RI mengadakan pelatihan Perkesmas dengan menunjuk 5 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Padang DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


138

untuk menjadi percontohan. Bulan September tahun 2011 seksi PKD mengadakan pertemuan pemegang Program Indera/PHN puskesmas Dinas kesehatan kota Padang. Seksi PKD dan Rujukan berusaha memberikan pemahaman kepada perawat tentang pentingnya kegiatan Perkesmas yang bekualitas disertai dengan pencatatan dan pelaporan yang baik melalui kegiatan pertemuan dengan pemegang program dan pembinaan ke puskesmas. Laporan

hasil

kegiatan

Perkesmas

yang

dilakukan

di

beberapa

Puskesmas Kota Padang tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel tertera bahwa dari 1.698 keluarga risti yang tercatat di puskesmas hanya 624 (37%) yang dilakukan kunjungan rumah.

Tabel 7.35 Pembinaan Keluarga Resti di Puskesmas Kota Padang Tahun 2011 NO

KEGIATAN

JUMLAH

1

Keluarga resti tercatat di Puskesmas

1.698

2

Kasus tindak lanjut perawatan yg selesai dibina

563

3

Kunjungan ke keluarga resti

624

4

Kunjungan pembinaan kasus tindak lanjut

483

perawatan yang selesai dibina 5

Kunjungan pembinaan ke kelg resti yg selesai dibina


270


139

4. Laboratorium

Tabel 7.36 Kunjungan Laboratorium Puskesmas Kota Padang Tahun 2011 NO PUSKESMAS DARAH URINE FESES BTA (-) 904 704 324 1 Seb.Padang 104 5 70 2 Pemancungan 310 521 223 8 110 3 Rawang 361 240 319 4 Pdg Pasir 490 375 12 97 5 U.Karang 206 796 19 6 Alai 520 168 76 7 Air Tawar 731 1640 831 8 Andalas 1238 2576 52 323 9 Lb.Buaya 588 945 147 10 Air Dingin 1111 178 204 11 Nanggalo 542 325 12 102 12 Lapai 361 325 508 13 Kuranji 1160 871 415 14 Belimbing 204 279 79 15 Pauh 1645 1153 23 266 16 Lb.Kilangan 611 384 333 17 Lb.Begalung 692 126 2 113 18 Pegambiran 821 941 242 19 Bungus 1203 898 257 20 Ambacang TOTAL 14219 13251 114 4631

(+) 64 7 8 25 11 1 5 65 9 8 10 4 49 26 10 12 17 8 15 19 373

MALARIA (-) (+) 4 1 3267 4198 10 1503 6 12 25 28 78 49 5865 3316

TOTAL 2000 496 870 946 985 1022 769 6534 8396 1698 3006 985 1249 2484 597 3127 1345 941 2146 2377 41769

Berdasarkan tabel diatas jumlah kunjungan labor terbanyak adalah pemeriksaan darah yaitu sebesar 14.219 diikuti pemeriksaan urine sebesar 13.251 kunjungan.Pemeriksaan malaria (+) sebanyak

3.316 sedangkan

pemeriksaan malaria klinis tanpa pemeriksaan laboratorium sebanyak 5.865 . Total seluruhnya kunjungan laboratorium di Puskesmas Kota Padang sebanyak 41.769.



140

5. Penyebab Kematian Berdasarkan laporan dari Puskesmas, penyebab kematian tertinggi di Kota Padang dari 10 penyebab kematian terbanyak adalah karena usia tua yaitu sebesar 98 orang (54 orang perempuan dan 44 orang laki-laki). Penyakit jantung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, menjadi penyebab kematian kedua setelah usia tua dengan perbandingan laki-laki :perempuan = 1:1.Kematian pada janin karena fetal distress juga mengalami peningkatan menduduki peringkat 3. Tahun 2009 IUFD (Intra Uterine Fetal Distress) menduduki peringkat 9 dari 10 penyebab kematian .

Tabel 7.37. Sepuluh Penyebab KematianTerbanyak Berdasarkan Laporan Puskesmas di Kota Padang Tahun 2011 NO JENIS PENYAKIT

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1

Lansia/usia tua

44

54

98

2

Penyakit Jantung

41

41

82

3

IUFD

21

23

44

4

DM

11

26

37

5

Hypertensi

17

18

35

6

Kecelakaan Lalin

19

15

34

7

Stroke

15

18

33

8

Keganasan

8

9

17

9

Asma Bronchial

6

7

13

10

TB Paru

9

4

13

JUMLAH

180

215

395



141

Grafik 7.19.Penyebab Kematian Morbiditas Rawat Inap Rs Kota Padang 2011

Grafik diatas memperlihatkan

sepuluh

penyakit

penyebab

kematian

morbiditas rawat inap rumah sakit berdasarkan hasil pelaporan dari beberapa rumah sakit di Kota Padang. Pada grafik

tersebut terlihat bahwa penyebab kematian

tertinggi di Kota Padang adalah perdarahan intrakranial sebanyak 137 kasus, diikuti oleh gangguan saluran nafas lainnya yang berhubungan dengan masa perinatal (95 kasus) dan gagal jantung (93 kasus).

7.3.3. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak 7.3.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Dinas Kesehatan Kota Padang melalui Program Pelayanan Kesehatan khususnya Seksi Kesehatan Ibu dan Anak berupaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan, Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Kota Padang.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan

Program Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


142

1. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) 2. Melakukan pembinaan kepada pengelola KIA Puskesmas dan bimbingan tekhnis ke 20 Puskesmas, serta pertemuan di Dinas Kesehatan Kota Padang 3. Membuat dan menganalisa laporan LB3 KIA 4. Pemantauan dan pembinaan pengisian Kohor kesehatan Ibu, kesehatan bayi dan kesehatan anak balita 5. Pendistribusian

dan

pemantauan

penggunaan

buku

KIA

ke

20

Puskesmas, Pustu, Posyandu, RSUD, RS Swasta, RSB, BPS dll 6. Melakukan

pembinaan

Program

Perencanaan

Persalinan

dan

Pencegahan Komplikasi (P4K) serta pemantauan pemasangan stiker P4K 7. Pembinaan Kelas Ibu Hamil ke Puskesmas seKota Padang 8. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) ke Kelurahan dan Kecamatan Sayang Ibu 9. Sosialisasidanpembinaan Kelas Ibu Balita ke Puskesmas 10. Pemantauan 10 Penyakit terbanyak pada Balita 11. Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanan MTBS/MTBM di Puskesmas 12. Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan SDIDTK di Puskesmas 13. Pelacakan kasus kematian ibu, perinatal, bayi dan anak balita pada setiap kasus, serta melakukan Audit Maternal dan Perinatal (pembahasan kasus kematian ibu dan anak) dua kali dalam satu tahun 14. Pertemuan Petugas UKS Puskesmas seKota Padang



143

15. Skreening Kesehatan pada anak TK, SD SLTP, SLTA, khusus untuk siswa SMP, SMA sederajat skreening kesehatan disertai dengan pengisian kuisioner Kesehatan Intelegensia, Kesehatan Mental dan Kesehatan Reproduksi 16. Pengolahan

Data

skreening

anak

TK,

SD

SLTP,

SLTA

Puskesmas seKota Padang 17. Pembinaan serta Monitoring dan evaluasi Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Sekolah 18. Monitoring dan evaluasi Program UKS ke Puskesmas 19. Pembinaan PKPR ke sekolah dan ke Puskesmas sebanyak 13 Sekolah di 13 Puskesmas 20. Pembinaan Puskesmas Mampu Tatalaksana KTA (Puskesmas Andalas) 21. Koordinasi Lintas Sektor dalam Pembinaan TP UKS Kota dan TP UKS Kecamatan 22. Pemantauan implementasi R/R KB 23. Bekerjasama dengan TNI dan PKK dalam rangka KB-Kes TNKK serta Kesatuan Gerak PKK KB-Kes serta ulang tahun IBI Kota Padang 24. Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak pada kegiatan P2WKSS

7.3.3.2. Hasil Kegiatan Program Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)

Pelaksanaan kegiatan Program KIA mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

yang

ditetapkan

Kep.Menkes

Republik

Indonesia

No.741/MENKES/PER/VII/2008 sebagai target yang digunakan untuk acuan



144

dalam perencanaan pelaksanaan program yang berbasis kinerja. Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7.38. Target Indikator KinerjaSPM dan MDGs Program KIA sampai Tahun 2015 TARGET / TAHUN NO

JENIS PELAYANAN

I

2010 2011 2012 2013 % % % % PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1

Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak 98 93 92

99 94 93

100 95 95

72

75

80

89

90

90

89

90

90

89

90

90

89

90

90

89

89

89

93 84

94 86

95 90

75

75

75

2

- Cak. Kunjungan Bumil K1 95 96 97 -Cakp.kunjungan Bumil K4 90 91 92 - Cakp.pertolongan 88 90 91 persalinanoleh Bidan/Nakes yg memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan komplikasi 59 63 67 kebidanan yang ditangani - Cakupan Pelayanan Ibu 84 86 88 Nifas 1 (KF 1) - Cakupan Pelayanan Ibu 84 86 88 Nifas Lengkap (KF 3) - CakupanKunjungan 86 87 88 Neonatus 1 (KN 1) - Cakupan kunjungan 86 87 88 Neonatus Lengkap (KN3) - Cakupan neonatus 89 89 89 dengan komplikasi yang ditangani -Cakupan Kunjungan Bayi 90 91 92 -Cakupan Pelayanan 78 80 82 Kesehatan Anak Balita - % PUS yang menjadi 73 74 75 peserta KB Aktif (CPR) Pely. Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah - Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100

100

100

100

100

100

2014 %

2015 %

Dari target yang telah ditetapkan, dapat dilihat pencapaian program Kesehatan Ibu Anak pada tahun 2011 serta kesenjangan yang masih ditemukan pada tabel berikut ini :



145

Tabel 7.39. Pencapaian Kinerja Program KIA NO I 1

2

PENCAPAIAN TARGET 2011 2011 ABS % ABS % PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR KINERJA PROGRAM

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak - Cak. Kunjungan Bumil K1 19353 99.8 19390 -Cakp.kunjungan Bumil 18234 94.0 19390 K4 - Cakp.pertolongan 17184 93.1 18457 persalinanoleh Bidan/Nakes yg memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan komplikasi 653 100 653 kebidanan yang ditangani - Cakupan Pelayanan Ibu 16797 95.4 17612 Nifas 1 (KF 1) - Cakupan Pelayanan Ibu 15213 86.4 17612 Nifas Lengkap (KF 3) - CakupanKunjungan 16434 99.1 16584 Neonatus 1 (KN 1) - Cakupan kunjungan 15575 93.9 16584 Neonatus Lengkap (KN3) - Cakupan neonatus 105 82.7 127 dengan komplikasi yang ditangani -Cakupan Kunjungan Bayi 13603 77.2 17612 -Cakupan Pelayanan 43652 63.2 69095 Kesehatan Anak Balita - % PUS yang menjadi 87885 66.7 125232 peserta KB Aktif (CPR) Pely. Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah - Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

15793

100

-

KESENJA NGAN Kes %

96 91

+ +

3.8 3

90

+

3.1

100

0

0

86

+

10.6

86

+

0.4

92

+

7.1

87

+

6.9

89

-

6.3

91 80

-

13.8 16.8

74

-

7.3

100

0

0

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian kinerja program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak cakupan kunjungan bumil K1, cakupan K4, cakupan persalinan oleh Bidan/Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pelayanan Ibu Nifas (KF 1), dan KF 3 sudah mencapai target. Demikian juga dengan cakupan kunjungan neonatus 1 (KN 1) dan kunjungan neonatus lengkap (KN 3) sudah mencapai target. Dapat dilihat target pada tahun 2011 (K1 = 96 %, K4 = 91 %, target cakupan persalinan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


146

Nakes = 90 %, target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 %, target KF 1 = 86 %, KF 3 = 86 %, target KN 1 = 92 %, KN 3 = 87 %). Pelayanan kesehatan ini dapat mencapai target disebabkan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) yang memiliki tempat praktek di wilayah kerja Puskesmas, sehingga pemantauan dan pelaporan lebih baik untuk pencapaian target program. Namun cakupan kunjungan neonatus dengan komplikasi yang ditangani belum mencapai target (- 6,3 %),

hal ini disebabkan karena masih belum

maksimalnya pencatatan dan pelaporan neonatus komplikasi yang ditangani atau dirujuk, sehingga belum tercakupnya neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai dengan target yang ditetapkan. Begitu juga dengan cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan kesehatan anak balita belum mencapai target (-13,8 % dan - 16, 8%) hal ini disebabkan karena pemanfaatan kohort bayi dan anak balita yang masih kurang maksimal dan rendahnya kunjungan ke posyandu. Begitu juga dengan Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR) dengan kesenjangan (- 7,3 % ) disebabkan karena adanya aseptor yang DO (Menopause), dan sistem pencatatan dan pelaporan yang kurang maksimal, sehingga diperlukan validasi data untuk peningkatan pencapaian program.

7.3.3.3. Pemantauan Wilayah Setempat KIA (PWS KIA) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) harus dipantau secara berkesinambungan dan terpadu di tiap wilayah kerja Puskesmas melalui kegiatan PWS KIA, mulai dari Ante Natal Care (ANC) sampai persalinan, nifas, neonatus, bayi dan balita, serta untuk melihat derajat kesehatan anak. PWS juga



147

berguna untuk melakukan tindak-lanjut yang cepat dan tepat terhadap wilayah kerja yang cakupan pelayanan KIA-nya masih rendah. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan kesehatan ibu hamil (K1, K4, Deteksi ibu hamil resiko tinggi oleh tenaga kesehatan/masyarakat, kesehatan ibu bersalin (persalinan oleh tenaga kesehatan (PN), persalinan oleh dukun), pemantauan kesehatan ibu nifas (pelayanan ibu nifas) dan pemantauan kesehatan anak (Kunjungan Neonatus/KN,

Kunjungan Bayi, Pelayanan

Kesehatan Anak Balita). Hasil cakupan ini dinilai dan digunakan sebagai intervensi terhadap puskesmas yang belum mencapai target pada tahun ini. Cakupan pelayanan Ibu Hamil K1 adalah Kunjungan Ibu Hamil yang pertama kali pada masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan 10 T. Standar pelayanan 10 T tersebut mencakup: 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan, 2. Ukur tekanan darah, 3. Nilai Status Gizi (ukur lingkar lengan atas), 4. Ukur tinggi fundus uteri, 5. Tentukan Presentase janin dan denyut jantung janin (DJJ), 6. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan, 7. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, 8. Test Laboratorium, 9. Tatalaksana kasus, 10. Temu wicara (konseling), termasuk perencaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan. Cakupan pelayanan ibu hamil K 4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali. Pelayanan ibu hamil yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.



148

Cakupan pelayanan Ibu hamil K1 tahun 2011 sudah mencapai target yaitu 99,8 % sedangkan target 97%. Pencapaian K4 sedikit di bawah target yaitu 94 %, sedangkan target 95 %. Grafik Pencapaian K1 dan K4 empat tahun terakhir terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 7. 20. PENCAPAIAN K1 DAN K4 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2008-2011

120 100 80 60 40 20 0

97,9

99,3

94,8

99,8

88

89,3

90,3

94

2009

2010

2008

K1

2011

K4

Dari grafik di atas terlihat bahwa pencapaian K4 mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir dan K 1 mengalami peningkatan dari tahun 2010. Cakupan pertolongan persalinan nakes (PN) adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan PN Kota Padang pada tahun 2011 (93,1 %), sedangkan target (92 %), dibandingkan dengan data tahun 2010 adalah 90.6%, mengalami peningkatan cakupan ± 2,5 %. Hal ini disebabkan sudah meningkatnya sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersalin ke tenaga kesehatan.



149

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan defenitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kota Padang pada tahun 2011 sudah 100 % mencapai target. Cakupan deteksi ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk adalah ibu hamil resiko tinggi/komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Deteksi bumil resti tahun 2011 adalah 16,9% masih belum mencapai target (20 %),disebabkan karena masih kurangnya penjaringan bumil resiko tinggi oleh masyarakat di tingkat Puskesmas, serta belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan. Pencapaian Cakupan Deteksi Bumil Resti dan Persalinan Nakesterlihat pada grafik di bawah ini Grafik 7.21. CAKUPAN DETEKSI BUMIL RESTI NAKES/MASY, PERSALINAN NAKES (PN) KOTA PADANG TAHUN 2008 - 2011 93,1

100 80

83,8

87,8

90,6

17,2

15,6

16,9

2009

2010

2011

60 40 20 18,1

0 2008

Resti


PN


150

Grafik di atas menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pencapaian Persalinan Nakes (PN) 3 tahun terakhir. Untuk Deteksi bumil resti terjadi peningkatan pencapaian dari tahun 2010 tetapi belum signifikan.Peran kader kesehatan yang lebih berkualitas diharapkan akan lebih meningkatkan pendeteksian ibu hamil resiko tinggi untuk masa selanjutnya. Cakupan Pelayanan Nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Pelayanan Nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Cakupan Kunjungan Nifas 1 Kota Padang tahun 2011 95,4 % (target = 86 %), sementara Kunjungan Nifas 3 adalah 93,9 % (target 87 %). Cakupan ini mengalami peningkatan dari tahun 2010,

dan menunjukkan sudah mulai

meningkatnya pengetahuan dan kesadaran ibu nifas untuk memeriksakan kesehatan sampai habis masa nifas. Cakupan kunjungan neonatal adalah pelayanan kesehatan kepada neonatus pada masa 6 jam sampai dengan 28 hari setelah kelahiran sesuai standar, di fasilitas kesehatan, posyandu maupun kunjungan rumah. Standar Pelayanan Minimalnya adalah satu kali pada 6 -48 jam (KN 1), satu kali pada 3-7 hari (KN 2), satu kali pada 8-28 hari (KN 3). Pencatatannya dengan memakai Formulir Bayi Muda dan Register Kohort Bayi. Cakupan Kunjungan Neonatus 1 tahun 2011 adalah 99,1 %, sementara target yang ditetapkan adalah 92 %. Pencapaian Kunjungan Neonatus dan Nifas Lengkap terlihat pada grafik di bawah ini:



151

Grafik 7.22. Trend Cakupan KN dan KF di Kota Padang

Dari Grafik menunjukkan bahwa terdapat peningkatan cakupan Kunjungan Neonatus (KN) lengkap pada dua tahun terakhir, dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. 7.3.3.4. Pemantauan Kasus Kematian Maternal dan Perinatal Kasus kematian Maternal, Perinatal, Bayi dan Balita dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.40 Data Kasus Kematian Maternal, Perinatal, Bayi dan Anak Balita Kota Padang Tahun 2011 No Uraian 1 Kasus Kematian Maternal 2 Kasus Kematian Perinatal 3 Kasus Kematian Bayi 4 Kasus Kematian Anak Balita

2007 20 org /14.264 KLH 197 org /14.264 KLH 235 org /14.264 KLH 33org /14.264 KLH


2008 15 org /15.693 KLH 142 org /15.693 KLH 164 org /15.693 KLH 14 org /15.693 KLH

2009 14 org /16.449 KLH 85 org /16.449 KLH 107 org /16.449 KLH 10 org /16.449 KLH

2010 15 org/ 16.492 KLH 83 org /16.492 KLH 86 org /16.492 KLH 10 org /16.492 KLH

2011 16 org 16.584 KLH 71 org 16.584 KLH 81 org 16.584 KLH 4 org 16.584 KLH

/

/

/

/


152

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari laporan kematian yang masuk ke Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2011 terjadi penurunan kasus kematian bayi dari 86 orang menjadi 81 orang, kematian perinatal (IUFD + kematian bayi 0-7 hari ) menurun dari 83 orang menjadi 71 orang sementara kasus kematian ibu mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya dari 15 orang menjadi 16 dan anak balita juga mengalami penurunan dari 10 orang menjadi 4 orang. Kecenderungan kasus kematian perinatal, bayi dan anak balita dapat dilihat pada grafikberikut ini: Grafik 7.23.TrendKasus Kematian Perinatal, Bayi Dan Anak Balita Kota Padang



153

Grafik7.24.Trend Kasus Kematian Maternal Kota Padang

Grafik di atas memperlihatkan bahwa kasus kematian maternal mengalami stagnansi pada tiga tahun terakhir.Diharapkan terjadi penurunan kasus yang signifikan pada tahun mendatang. Hal ini sangat ditunjang dengan pelaksanaan ANC yang berkualitas, Kelas Ibu Hamil, Persalinan yang aman serta pemantauan kasus kematian maternal yang akurat sehingga bisa menggambarkan penyebab kematian yang nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk masa selanjutnya. Penyebab kematian Perinatal, Neonatal , Bayi dan Anak Balita dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini :



Tabel 7.41.Data Penyebab Kematian Perinatal (Lahir mati + 0-7hari) Kota Padang Tahun 2011 NO

PENYEBAB

KASUS

%

1

IUFD

24

33,3

2

BBLR

15

21,1

3

Asfiksia

10

14,1

4

DLL

8

11,3

5

Kelainan Kongenital

6

8,4

6

Prematur

4

5,6

7

Aspirasi ASI

2

2,8

8

Kelainan Jantung

2

2,8

71

100

TOTAL

Tabel 7.42. Data Penyebab Kematian Neonatal (8 – 28 hari) Kota PadangTahun 2011 NO

PENYEBAB

KASUS

%

1

Prematur

2

16,7

2

Asfiksia

0

0

3

BBLR

1

8,4

4

Kelainan Kongenital

1

8,4

5

Ikterus

0

0

6

Kelainan Jantung

2

16,7

7

Aspirasi Pneumonia

1

8,4

8

Tetanus

0

0

9

Udema Paru

0

0

10

Hipotermia

1

8,4

11

DLL

4

33,4

TOTAL

12

100


154


155

Tabel 7.43. Data Penyebab Kematian Bayi (0-1 th) Kota Padang Tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PENYEBAB Prematur Asfiksia BBLR Kelainan Kongenital DLL Ikterus Kelainan jantung Aspirasi Pneumonia Diare Pneumonia Tetanus Asma Hipotermi Udema Paru Total

KASUS

%

6 10 18 7 24 0 6 1 5 3 0 0 1 0

7,4 12,3 22,2 8,6 29,6 0 7,4 1,2 6,2 3,7 0 0 1,2 0

81

100

Pada tabel diatas terlihat bahwa penyebab kematian Perinatal terbanyak adalah IUFD (33,3%), BBLR (21,1%), Asfiksia (14,1%), Kelainan Kongenital (8,4%), Prematur (5,6%) dan Aspirasi Asi dan Kelainan Jantung (2,8%) dan 11,3 % disebabkan oleh penyebab lain (fetal distress, sepsis neonatorum, aspirasi jalan nafas, SGN, polihidramnion,suspect icterik). Kondisi ini disebabkan karena masih banyak Bidan yang belum terlatih penanganan BBLR dan Asfiksia (tahun 2009 baru 36 orang yang dilatih), belum maksimalnya pelaksanaan ANC yang berkualitas sesuai standar pelayanan. Tabeldiatasmenunjukkan bahwa penyebab kematian neonatal dan bayi yang terbanyak adalah BBLR (22,2%), kelainan kongenital (8,6%), prematur dan kelainan jantung (7,4%), diare (6,2%), pneumonia (3,7%), hipotermia (1,2%) dan penyebab lainnya (29,6%).



156

Tabel 7.44 Data Penyebab Kematian Anak Balita (1-5 th) Kota PadangTahun 2011 NO

PENYEBAB

KASUS

%

1

Kelainan Jantung

0

0

2

Diare

0

0

3

Demam Kejang

1

25

4

Abses Cerebri

0

0

5

Pneumonia

0

0

6

DBD

0

0

7

Kecelakaan/Terbakar

0

0

8

Tenggelam

0

0

9

DLL

3

75

4

100

Total

Pada tabel terlihat penyebab kematian anak balita disebabkan oleh demam kejang (25%) dan penyebab lain (demam tinggi) sebanyak 75 %.

Tabel 7.45. Data Penyebab Kematian Ibu Kota Padang Tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENYEBAB Perdarahan Gagal Jantung Eklamsia Hipertiroid Sepsis Hiperemesis Hepatitis Diarh Lupus Erimathosus TOTAL

KASUS

%

4 0 6 0 6 0 0 0 0 16

25 0 37,5 0 37,5 0 0 0 0 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyebab kematian maternal secara langsung adalah Perdarahan 25 %, Eklampsia 37,5 %, dan Sepsis 37,5 %.Hal ini disebabkan karena masih adanya masalah 3T (tiga terlambat) yaitu terlambat DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


mengambil

keputusan,

terlambat

merujuk

dan

terlambat

157

memberikan

tindakan.Kualitas pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dimasyarakat masih rendah, masyarakat

sehingga masih ada

yang lebih memilih bersalin dengan Bidan walaupun kondisinya

sudah harus dirujuk ke pelayanan yang lebih lengkap. Keterlambatan mengambil keputusan dalam keluarga seringkali terjadi. Masih kurangnya bidan yang terlatih APN di Kota Padang juga menjadi salah satu penyebab timbulnya kondisi tersebut.

7.3.3.5. Pemantauan Buku KIA Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin, nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagai informasi tentang cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Buku ini digunakan sejak ibu hamil sampai anak berusia lima tahun. Buku KIA ini harus dimiliki dan disimpan oleh keluarga dan dapat dipergunakan disetiap pelayanan kesehatan. Penanggung jawab penggunaannya adalah petugas kesehatan. Buku KIA dapat dipakai sebagai alat komunikasi, informasi, dan penyuluhan kesehatan terhadap ibu dan anak serta dapat juga dipakai sebagai alat untuk mendeteksi dini gangguan atau masalah kesehatan pada ibu dan anak. Buku KIA tersedia di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Posyandu, Polindes / Poskesdes, Dokter Praktek, Bidan, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit. Pengadaan Buku KIA berasal dari bantuan Dinas Kesehatan Propinsi, APBD dll. Pengadaan dan pendistribusian buku KIA dapat dilihat pada tabel di bawah ini



158

Tabel 7.46. Data Pencetakan dan Pendistribusian Buku KIA Kota Padang Tahun 2008-2011 No Tahun Cetak Buku APBD 1 2008 10.000

Din.Kes Propinsi 9.224

Kemenkes

Pendistribusian

%

-

19.224

97,8 %

2

2009

-

5.400

-

11.301

57.5 %

3

2010

-

15.191

-

16.289

81.1 %

4

2011

300

6197

19955

25020

94.6 %

Pada tahun 2011, Dinas Kesehatan Kota Padang mencetak buku KIA dari anggaran APBD untuk hal tersebut. Namun Kota Padang mendapat bantuan buku KIA dari Kemenkes RI sebanyak 19.955 .Pendistribusian sebanyak 25.020 buah dilakukan ke 20 Puskesmas.Pemantauan penggunaan buku KIA pada ibu hamil dan balitajuga dilakukan ke Puskesmas dan Posyandu. Buku KIA merupakan buku wajib untuk dibaca oleh ibu hamil dan keluarga karena berisikan infomasi penting yang berguna bagi kesehatan ibu dan anak. Penggunaan buku KIA secara baik tidak terlepas dari penyuluhan oleh bidan dan tenaga kesehatan lain pada setiap kunjungan ibu hamil.

7.3.3.6. Pemantauan dan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Kualitas penggunaan buku KIA di masyarakat dapat ditingkatkan dengan melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita. Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan usia kehamilan antara 20 minggu s/d 32 minggu dengan jumlah peserta maksimal 13 orang, di kelas ini para ibu hamil akan mendapatkan penyuluhan (seperti perubahan bentuk tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan termasuk P4K, perawatan nifas, perawatan bayi, mitos, penyakit infeksi menular, akte kelahiran dll), belajar DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


159

bersama, diskusi dan tukar pengalaman dengan sesama anggota. Pertemuan dilakukan sebanyak 3 kali selama hamil atau sesuai dengan hasil kesepakatan. Pelaksanaan Kelas Ibu hamil di Kota Padang pada tahun 2011, difasilitasi oleh bidan / tenaga kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil, Buku Pegangan Fasilitator Kelas ibu hamil dan buku senam ibu hamil.

7.3.3.7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Upaya Kesehatan Anak dilakukan sedini mungkin sejak anak masih di dalam kandungan sampai lima tahun pertama kehidupannya yang ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak agar mencapai tumbuh kembang yang optimal baik fisik, mental, emosional maupun sosial serta memiliki intelegensia majemuk sesuai dengan potensi genetiknya. Program Kesehatan Anak di tahun 2011 masih berfokus kepada Kunjungan Neonatus, Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita, Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) Balita, Pelaksanaan Kelas Ibu Balita, serta meningkatkan derajat kesehatan anak usia prasekolah dan usia sekolah. Pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas dapat diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita melalui program DDTK di Puskesmas, Posyandu, PAUD, Kelas Ibu Balita dll. Memberikan stimulasi yang memadai berarti kita sudah merangsang otak balita sehingga perkembangan, kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian pada balita bisa berlangsung secara optimal sesuai dengan umur anak. Melaksanakan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang artinya melakukan skrining atau mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


160

kembang balita termasuk menindaklanjuti setiap keluhan orangtua terhadap permasalahan tumbuh kembang anaknya dengan menggunakan Instrumen Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan pada balita dan anak prasekolah. Instrument ini diuraikan dalam pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar. Hasil cakupan DDTK anak balita Kota Padang dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 7. 25. Trend Cakupan DDTK Anak balita dan Prasekolah di Kota Padang

Grafikdi atas menunjukkan adanya penurunan cakupan DDTK pada Anak Balita dan Prasekolah pada tahun terakhir, masih belum mencapai target yaitu 80 %, dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya SDM petugas terlatih untuk pelaksanaan DDTK sehingga perlu ditingkatkan jumlah petugas terlatihnya, belum adanya skriining kit SDIDTK di tiap posyandu,serta terbatasnya anggaran untuk SDIDTK.



161

Cakupan Kunjungan Bayi adalah cakupan bayi post neonatal yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali (1 kali pada umur 29 hari - 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan, 1 kali pada umur 6 – 8 bulan, 1 kali pada umur 9 – 11 bulan)di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Standar Pelayanan dalam Kunjungan Bayi 1 – 11 bulan adalah: Minimal dipantau pertumbuhan 8x / tahun, Vaksinasi dasar lengkap, Vitamin A biru 1x pada umur 6 bulan, SDIDTK 4x / tahun. Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah cakupan pelayanan anak balita usia 12 – 59 bulan yang memperoleh pelayanan sesuai standar, di fasilitas kesehatan, posyandu maupun kunjungan rumah. Standar Pelayanan minimalnya adalah: pemantauan pertumbuhan minimal 8 x setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun, dan pemberian vitamin A 2 x setahun. Pencatatan memakai Register Kohort anak balita dan prasekolah serta SIDDTK.

Grafik 7.26. Cakupan Kunjungan Bayi Kota



162

Hasil cakupan pelayanan anak balita Kota Padang dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 7.27. Cakupan Pelayanan Anak Balita Dan Pra Sekolah Kota Padang

Dari Grafik diatas menunjukkan adanya penurunan cakupan kunjungan bayi dan kunjungan anak balia pada tahun terakhir, hal ini disebabkan karena dari indikator pelayanan kesehatan bayi dan anak balita, pemantauan pertumbuhan (D/S) dan pemantauan perkembangan (SDIDTK) yang masih belum maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi ibu-ibu balita membawa balitanya ke Posyandu untuk ditimbang dan di DDTK, terbatasnya anggaran untuk pengadaan skriining kit SDIDTK, serta kurangnya tenaga terlatih untuk SDIDTK di tahun 2011. Kurangnya kualitas pelaksanaan Kelas Ibu Balita juga menjadi salah satu penyebab kondisi ini.



163

Tabel 7.47. Data Proporsi 10 Penyakit Terbanyak Pada Balita

Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENYAKIT Ispa Penyakit Kulit Infeksi Diare Demam Alergi Pneumonia Varisela Cacingan Radang Telinga Gigi dan Mulut JUMLAH

Tahun 2011

JML

%

JML

%

47599 13814 5381 3684 1260 780 854 2060 1146 1529 78.107

60,94 17,69 6,89 4,72 1,61 0,99 1,09 2,64 1,47 1,96 100

41462 7722 5350 2535 1317 1246 1012 994 875 742 63.255

65,5 12,2 8,5 4,0 2,1 1,9 1,6 1,6 1,4 1,2 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa 10 penyakit yang terbanyak diderita oleh balita yang berkunjung ke Puskesmas adalah ISPA (65,5%) dan paling sedikit adalah gigi dan mulut (1,2%). Jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, penyakit ISPA pada balita masih merupakan kasus yang terbanyak. Walaupun mengalami penurunan kasus, akan tetapi secara proporsi mengalami peningkatan 5,4%.Untuk kasus penyakit yang terendah mengalami perubahan. Pada tahun 2010 kasus penyakit terendah adalah pneumonia (780 kasus), sedang tahun ini adalah gigi dan mulut (742 kasus). Pneumonia mengalami peningkatan pada tahun ini yaitu 1246 kasus.

7.3.3.8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Peningkatan

pelayanan

kesehatan

anak

sekolah

bertujuan

untuk

memantau status kesehatan dan status gizi anak sekolah melalui kegiatan screening kesehatan anak baru masuk sekolah serta pembinaan UKS ke



164

sekolah.Cakupan penjaringan/screening kesehatan anak baru masuk sekolah (SD, SMP, SMU) dapat dilihat pada grafik berikut ini :

105 100 95

Grafik 7.29. CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN ANAK BARU MASUK SEKOLAH KOTA PADANG TAHUN 2008 - 2011 100 94,7 92,3

92,7

92,9 92,4

90 85

95,3 92,9

88,5 86,9

87,5

86,2

80 75 2008

2009 SD

2010 SMP

2011

SMU

Dari grafik di atas terlihat adanya kecendrungan peningkatan cakupan penjaringan kesehatan anak baru masuk sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMU di tahun 2011.

7.4.

BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

7.4.1. SEKSI SARANA DAN PERALATAN KESEHATAN Seksi Sarana dan Alat Kesehatan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok yang sifatnya Proyek didukung oleh Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan (DAK) dan APBD Kota Padang. Adapun hasil pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2011 meliputi :



165

1. Pembangunan Puskesmas Pada Tahun 2011 Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan melaksanakan Pembangunan Puskesmas antara lain : 1.1. Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lapai Tujuan dilaksanakannya pembangunan rumah dinas Puskesmas Lapai adalah terbangunnya kembali rumah dinas Puskesmas Lapai untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan daerah Lapai . Sasaran dari kegiatan pembangunan rumah dinas Puskesmas Lapai adalah masyarakat sekitar daerah lapai khususnya dan masyarakat Kecamatan Nanggalo umumnya. Total dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 290.590.909,terdiri dari dana DAK sebesar Rp. 265.000.000,- dan APBD Pendamping sebesar Rp. 25.590.909,Kegiatan pembangunan puskesmas terealisasi 100% baik fisik maupun keuangan. Seperti gambar dibawah ini :



166

1.2. Belanja sewa gedung rawat inap Puskesmas Padang Pasir Kegiatan belanja sewa gedung rawat inap Puskesmas Padang Pasir bertujuan untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan daerah Padang Pasir.Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat sekitar wilayah Puskesmas Padang Pasir Kecamatan Padang Selatan. Total dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- yang terdiri hanya dari dana APBD sebesar Rp. 25.000.000.-. Kegiatan belanja sewa gedung rawat inap Puskesmas Padang Pasir terealisasi 100 % baik fisik maupun keuangan.

1.3. Pemasangan Listrik dan Air Puskesmas Ikur Koto Tujuan dari pemasangan listrik dan air Puskesmas Ikur Koto adalah untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan daerah Ikur Koto

Kecamatan

Koto Tangah. Sasaran dari pemasangan listrik dan air Puskesmas Ikur Koto adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah Puskesmas Ikur Koto kecamatan Koto Tangah.Total dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 14.074.300,- yang terdiri hanya dari dana APBD sebesar Rp. 14.074.300,-

2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 2.1. Pengadaan Almari Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya almari untuk Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas.Sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas.Total dana yang disediakan untuk



167

kegiatan ini sebesar Rp. 91.200.000,- yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.82.909.091,- dan Rp. 8.290.909,- dana pendamping dari APBD Kota Padang. Kegiatan ini terealisasi 100 % secara fisik dan keuangan sebesar 100 %. 2.2. Pengadaan Note Book Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya note book untuk pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang. Sasaran dari kegiatan ini adalah pegawai Dinas Kesehatan. Total dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 27.272.727,- dari DAK dan sebesar Rp. 2.727.273,- untuk dana pendamping dari APBD.Kegiatan ini terealisasi 100% fisik dan keuangan sebesar 100%. 2.3. Pengadaan Meubiller Tujuan kegiatan ini adalah mencukupi kekurangan meubiller dan tersedianya meubiller untuk Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang.Sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas. Total dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.800.000, terdiri dari dana DAK Rp. 37.090.909,- dan, pendamping APBD Rp. 3.709.091,- . Realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan 100%.

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Pada Tahun 2011 Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu antara lain :



168

3.1. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Anak Air Tujuan dilaksanakannya rehabilitasi puskesmas pembantu anak air adalah renovasi kembali puskesmas pembantu untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan daerah Anak Air. Sasaran dari kegiatan rehabilitasi Puskesmas Pembantu Anak Air adalah masyarakat sekitar daerah anak air khususnya dan masyarakat Kecamatan Koto Tangah umumnya. Total dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,terdiri dari Dana DAK sebesar Rp.134.618.182,- dan APBD pendamping sebesar Rp.15.381.818,-. Kegiatan rehabilitasi Puskesmas Pembantu Anak Air terealisasi 100% baik keuangan maupun fisik. Seperti gambar dibawah ini :

4. Pembangunan Poskeskel 4.1. Pembangunan Pagar dan Paving Poskeskel Kampung Tui. Kegiatan Pembangunan Pagar dan Paving Poskeskel Kampung Tui bertujuan untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan daerah Kampung Tui

Kecamatan Kuranji.Sasaran dari kegiatan ini adalah

masyarakat sekitar wilayah Kampung Tui Kecamatan Kuranji. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


169

Total dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 90.909.091,- dan APBD pendamping sebesar Rp.9.090.909,-. Kegiatan pembangunan pagar dan paving Poskeskel Kampung Tui Kecamatan Kuranji terealisasi 100 % baik fisik maupun keuangan.

5.

Pengadaan Obat Program dan Vaksin

5.1 Pengadaan Obat Program dan Vaksin Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya obat program dan vaksin untuk seluruh puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang berobat ke puskesmas di Kota Padang. Total dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.311.000.000,yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 3.010.000.000,- dari DAK dan

sebesar

Rp.

301.000.000,-

untuk

dana

pendamping

dari

APBD.Kegiatan ini terealisasi 100% fisik dan keuangan sebesar 100%.

6. Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Labor 6.1. Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Labor Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya alat kesehatan lainnya untuk puskesmas dan dinas kesehatan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang berobat ke puskesmas di Kota Padang.



170

Total dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 324.500.000,yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 295.000.000,- dan Rp. 29.500.000,- untuk dana pendamping dari APBD.Kegiatan ini terealisasi 100% fisik dan keuangan sebesar 100%.

Dari sekian banyak bangunan yang rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan, sudah ada beberapa bangunan yang diperbaiki, baik dari dana DAK, APBD, Batamindo, PNPM maupun bantuan dari luar negeri. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada uraian dibawah ini : 1. Puskesmas Padang Pasir Puskesmas Padang Pasir termasuk Puskesmas yang mengalami rusak berat pasca gempa bumi

30 September 2009

yang lalu. Pembangunan kembali

Puskesmas Padang Pasir yang baru di bantu oleh P.T. Bank Mandiri, dilokasi yang sama. Untuk proses perubuhan bangunan yang rusak sudah selesai dilaksanakan. Untuk proses pembangunan baru masih menunggu dari Pihak P.T. Bank Mandiri. 2. Puskesmas Lapai Puskesmas Lapai mengalami rusak berat pasca gempa bumi 30 September 2009 yang lalu.Untuk pembangunan Puskesmas Lapai dibantu oleh Proyek DHS2.Perubuhan

bangunan

lama

yang

rusak

sudah

dilaksanakan.

Proses

pembangunannya sudah akan mulai dilakukan oleh DHS-2 di lokasi bangunan lama yang rusak berat. Sedangkan Puskesmas Sementara Lapai sudah lebih dahulu di bantu oleh IOM.



171

3. Puskesmas Pembantu Air Pacah Puskesmas Pembantu Air Pacah mengalami kerusakan pasca gempa bumi

30

September 2009 yang lalu.Untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Air Pacah dibantu oleh Batamindo. Proses Rehabilitasi Pustu sudah

selesai

dilaksanakan oleh pihak Batamindo. 4. Puskesmas Pembantu Timbalun Puskesmas Pembantu Timbalun mengalami kerusakan pasca gempa bumi 30 September 2009 yang lalu. Untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Timbalun dibantu oleh Batamindo. Proses rehabilitasi

sudah

selesai

dilaksanakan oleh pihak Batamindo 5. Puskesmas Pembantu Kampung Koto Puskesmas Pembantu Kampung Koto mengalami kerusakan

pasca gempa

bumi 30 September 2009 yang lalu. Untuk pembangunan Puskesmas Pembantu kampung Koto dibantu oleh Batamindo.Proses rehabilitasi puskesmas pembantu sudah selesai dilaksanakan oleh pihak Batamindo. 6. Puskesmas Pembantu Pasar Gadang Puskesmas Pembantu Pasar Gadang mengalami kerusakan

pasca gempa

bumi 30 September 2009 yang lalu. Untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Pasar Gadang dibantu oleh PNPM.

Proses rehabilitasi

dilaksanakan oleh pihak PNPM. 7., Pembangunan/Rehabilitasi dari dana DAK tahun 2009: a. Puskesmas Alai b. Puskesmas Ulak Karang


sudah

selesai


c. Puskesmas Andalas d. Puskesmas Ambacang e. Puskesmas Belimbing f. Puskesmas Air Tawar g. Puskesmas Lubuk Begalung h. Puskesmas Pauh i.

Puskesmas Lubuk Kilangan

j.

Puskesmas Pemancungan

8. Pembangunan/Rehabilitasi dari dana DAK Tahun 2010 : a. Puskesmas Pembantu Rimbo Kaluang b. Puskesmas Pembantu Piai Tangah c. Rumah Dinas Dokter Puskesmas Air Tawar d. Puskesmas Pembantu Ganting e. Pembangunan pagar Puskesmas Lubuk Buaya f. Poskeskel Rawang Ketaping g. Poskeskel Kampung Tangah h. Puskesmas Pembantu Aie Pacah i.

Pembangunan Pagar dan Paving Puskesmas Pembantu Pampangan

j.

Pembangunan Pagar dan Paving Poskeskel Pisang


172


173

9. Pembangunan/Rehabilitasi dari dana DAK Tahun 2011 : a. Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lapai b. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Anak Air c. Pembangunan Pagar dan Paving Poskeskel Kampung Tui

7.4.2. SEKSI KEFARMASIAN Seksi

Kefarmasian

Bidang

Jaminan

dan

Sarana

Kesehatan

juga

melaksanakan kegiatan rutin seperti: 1. Pemantauan penulisan resep Obat Generik di puskesmas dan jaringannya, guna memantau penulisan obat generik Peresepan/penulisan

dan ketersediaan obat generik.

obat generik di puskesmas dan jaringan

mencapai

93,36 % telah diatas target nasional yaitu 85 %. 2. Telah melakukan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan terhadap penjaja pangan anak sekolah, anak didik dan guru-guru di 34 Sekolah. Kegiatan ini dilakukan guna melindungi anak didik dari pangan yang disinyalir mengadung bahan berbahaya

atau pangan yang tidak memenuhi syarat untuk

dikomsumsi. 3. Penyuluhan dan Investigasi Keracunan Pangan. Dibanding dengan tahun 2010 pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus, dari 1 kasus menjadi 3 kasus atau 3 (tiga) kali peningkatan kasus keracunan pangan. 4. Pembinaan dan Pengawasan Pangan dan Kosmetika. Menjelang dan selama bulan puasa kegiatan ini dilakukan terhadap penjaja makanan-minuman di pasar pabukoan (Komplek Imam Bonjol, Pasar Alai, Pasar Nanggalo, Pasar Tabing, Pasar Pagi, Pasar Lubuk Begalung), juga pembinaan dan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


174

pengawasan terhadap distributor dan penjual kosmetik yang disinyalir mengandung bahan berbahaya. 5. Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional. Pembinaan dan pengawas ini dilakukan terhadap

Obat Tradisional yang disinyalir mengandung bahan

kimia / tidak memenuhi syarat yang beredar di pasaran. 6. Memberikan Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga. Sasarannya difokuskan kepada produsen makanan-minuman Industri Rumah Tangga dan menerbitkan Sertifikat P-IRT apabila Industri Rumah Tangga tersebut telah memenuhi persyaratan, terutama sanitasi lingkungan, hygiene dan terhindar dari penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang. Penerbitan Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat & Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.5.1.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Selama tahun 2011 Sertifikat P-IRT yang dikeluarkan sebanyak 81 lembar, apabila dibandingkan dengan tahun 2010 penerbitan sertifikat P-IRT ada 101 lembaratau terjadi penurunan sebesar 20 %. Total sertifikat P-IRT yang telah dikeluarkan sampai saat ini telah berjumlah 798 lembar dengan rincian : -

Tahun 2005 : 119 lembar

-


-


-


-




-


-


175

7.4.3. SEKSI JAMINAN KESEHATAN 7.4.3.1. Program Jamkesmas Pelaksanaan Program Jamkesmas untuk tahun 2011

Dinas Kesehatan

Kota Padang telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, pembinaan melalui pertemuan, monitoring serta evaluasi baik lintas program maupun lintas sektor. a. Puskesmas Untuk kegiatan di puskesmas adalah

pelayanan kesehatan dasar dan

pelayanan persalinan dalam dan luar gedung, bagi maskin di Kota Padang serta membuat pelaporan Kepesertaan, Pelayanan Pendanaan, Sepuluh

Kesehatan Dasar ,

penyakit terbanyak dan laporan

penanganan

keluhan setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kota Padang.

b. Dinas Kesehatan Kota Padang Telah

melaksanakan

kegiatan

manajemen

kepesertaan,manajemen

pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan, Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di PPK serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan dan Propinsi setempat.


Dinas Kesehatan


176

Kebijakan Jamkesmas Tahun 2011 pada prinsipnya sama dan merupakan kelanjutan pelaksanaan program Jamkesmas Tahun 2010 dengan berbagai perbaikan dalam rangka penyempurnaan sebagai berikut :

1. Kepesertaan a) Kepesertaan Jamkesmas 2011 mengacu kepada data BPS 2008 yang berjumlah 60,4 juta jiwa namun demikian jumlah sasaran (kuota) peserta

Jamkesmas

tahun

2011

ditetapkan

oleh

Kementerian

Kesehatan sama dengan tahun 2010 yakni 76,4 juta jiwa. Baseline data kepesertaan tahun 2011 menggunakan data BPS ditambah dengan data daerah sesuai dengan updating sampai memenuhi kuota 2011 yang ditetapkan. b) Untuk kepesertaan 2011 akan diterbitkan kartu baru. Selama kartu baru tersebut belum diterbitkan maka berlaku kepesertaan dan kartu yang lama. c) Sehubungan dengan diselenggarakannya program Jaminan Persalinan dan Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia pada tahun 2011, maka ada perluasan penerima manfaat kedua program ini yang merupakan bukan peserta Jamkesmas.

2. Pelayanan Kesehatan a) Pada tahun 2011 diluncurkan Jaminan Persalinan yaitu jaminan pembiayaan kehamilan,

pelayanan

persalinan

pertolongan

persalinan,


yang

meliputi

pelayanan

pemeriksaan

nifas

termasuk


177

pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Penerima manfaat Jaminan Persalinan adalah seluruh ibu yang belum memiliki jaminan persalinan. Tujuan diselenggarakannya jaminan persalinan

adalah

untuk pecepatan

pencapaia

MDG‟

menurunkan angka kematian ibu. Ketentuan secara rinci pelaksanaan jaminan pesalinan diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. b) Selain Jaminan Persalinan, pada tahun 2011 diselenggarakan Jaminan Pelayanan

Pengobatan

pada

penderita

Thalassaemia

Mayor.

Pemberian pelayanan bagi penderita Thalassaemia Mayor diberikan kepada pasien yang telah ditegakkan diagnosis secara pasti sebagai penderita Thalassaemia Mayor. Saat ini sebagian besar penderita Thalassaemia

Mayor

telah

Thalassaemia

Indonesia

(YTI)

menjadi dimana

anggota

pada

Yayasan

pada

yayasan

tersebut

dilakukan registrasi dan diberikan tanda keanggotaan berupa kartu. Tujuan jaminan pelayanan pengobatan penderita Thalassaemia adalah membantu keluarga penderita Thalassaemia dalam pembiayaan kesehatannya

karena

pelayanan

kesehatan

pada

penderita

Thalassaemia Mayor memerlukan biaya tinggi sepanjang hidupnya. Ketentuan secara rinci pelaksanaan jaminan pelayanan pengobatan Thalassaemia diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia. c) Dalam upaya mewujudkan standardisasi dan efisiensi pelayanan obat dalam program Jamkesmas, maka seluruh fasilitas kesehatan terutama rumah sakit diwajibkan mengacu pada fomulariun obat Jamkesmas, di



178

mana obat-obatan dalam formularium ini sebagian besar merupakan obat generik. Hal ini berkaitan dengan keputusan Menteri Kesehatan agar dibudayakan penggunaan obat generik karena obat generik berkhasiat baik dengan harga ekonomis. Penyempurnaan sistem INA-CBGs mulai dilakukan sejak akhir tahun 2010

sampai

dengan

tahun

2012

dimaksudkan

agar

dapat

mengakomodasi hal-hal antara lain: penyesuaian tarif dengan kondisi yang mutakhir, kasus-kasus sub acute/chronic, special drugs, special procedure, special investigation, special prosthesis dan ambulatory package. 3. Pendanaan dan Pengorganisasian a) Pengelolaan dana Jamkesmas pada pelayanan dasar dan rujukan menjadi satu pada tim pengelola pusat, sedangkan pengelolaan dana BOK dan Jampersal selain di pusat juga dikelola di kabupaten/kota. b) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jampersal dan BOK terintegrasi dengan Jamkesmas. c) Dana

operasional, penambahan

SDM dan

perubahan

struktur

organisasi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi dilakukan pada tahun 2011 pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. d) Mekanisme pelaporan puskesmas wajib lapor ke tim pengelola kabupaten/kota setiap bulannya. Tim pengelola kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menilai, mengendalikan dan membayar sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


179

Tabel.7.48. Kepesertaan Jamkesmas Per Puskesmas Tahun 2011

NO

PUSKESMAS

TERDAFTAR SESUAI BPS

MEMILIKI KARTU

1

Padang Pasir

14269

14269

2

Alai

5141

5141

3

Lapai

3505

3505

4

Nanggalo

6931

6931

5

Lubuk Buaya

17779

17779

6

Air Dingin

13429

13429

7

Air Tawar

2877

2877

8

Ulak Karang

4638

4638

9

Andalas

19528

19528

10

Seberang Padang

4500

4500

11

Rawang

6151

6151

12

Pemancungan

6424

6424

13

Pauh

11517

11517

14

Lubuk Kilangan

7251

7251

15

Lubuk Begalung

17338

17338

16

Pegambiran

9913

9913

17

Kuranji

4320

4320

18

Belimbing

11122

11122

19

Ambacang

9647

9647

20

Bungus

8721

8721

185.001

185.001

JUMLAH

Dari tabel 7.1. diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Padang berjumlah 185.001 jiwa dari 856.815 jiwa jumlah (21,60 %) dimana masyarakat miskin terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Koto Tangah yaitu Puskesmas Lubuk Buaya berjumlah : 17.779 jiwa

(9,6%)

karena

sebagian

besar

mata

pencaharian

masyarakat

di Kecamatan Kota Tangah adalah petani, buruh dan nelayan, sedangkan yang paling sedikit yaitu di wilayah Kecamatan Padang Utara di Puskesmas



180

Air Tawar berjumlah 2877 jiwa (1,56%), hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang ada diwilayah Air Tawar mata pencaharian adalah Pegawai Negeri Sipil serta daerah kawasan mahasiswa.

Grafik.7.30. Kunjungan Jamkesmas Ke-Puskesmas sekota Padang Tahun 2011

Dari grafik diatas dapat dilihat kunjungan maskin ke Puskesmas terbanyak adalah Puskesmas Ambacang. Hal ini desebabkan karena Puskesmas Ambacang adalah Puskesmas yang akses pelayanannya mudah dijangkau untuk wilayah di Kecamatan Kuranji. a. Kunjungan Untuk cakupan kunjungan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) di puskesmas adalah

sebanyak 183.174 jiwa (99 %), untuk cakupan RITP sebanyak 195



181

jiwa (0,10 %), dan cakupan rujukan sebanyak 20.528 jiwa (11.12 %).Visite Rate Maskin :1,22.

Tabel.7.49. Visite Rate Maskin Sekota Padang Tahun 2011. No

Puskesmas

Jumlah kunjungan

Visite Rate

1

Padang Pasir

13.350

0.94

2

Alai

3.429

0.66

3

Lapai

1.283

0.36

4

Nanggalo

9.548

1.37

5

Lubuk Buaya

11.953

0.67

6

Air Dingin

14.362

1.06

7

Air Tawar

3.861

1.34

8

Ulak Karang

8.728

1.88

9

Andalas

16.886

0.86

10

Seberang Padang

4.181

0.92

11

Rawang

5.318

1.86

12

Pemancungan

6.997

1.08

13

Pauh

12.405

1.07

14

Lubuk Kilangan

3.966

0.54

15

Lubuk Begalung

12.381

0.71

16

Pegambiran

7.532

0.75

17

Kuranji

10.243

2.37

18

Belimbing

6.974

0.62

19

Ambacang

20.575

2.12

20

Bungus

9.022

1.03

183.174

0.99

JUMLAH

Dari tabel 7.2 dapat dilihat visite rate maskin ke puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Ambacang yaitu 2.12. dan visite rate maskin terendah 0.36 adalah Puskesmas Lapai.Dimana standar visite rate Kota Padang adalah 1.5.Hal ini dapat dilihat bahwa visite rate Puskesmas Lapai masih kurang hal ini disebabkan kemungkinan pencatatan yang belum optimal dari



182

laporan kunjungan yang masih rendah sedangkan akses Puskesmas sangat baik.

b. Pola Penyakit Berdasarkan hasil rekapan tahunan puskesmas diperoleh pola penyakit terbanyak adalah dengan kasus ISPA karena daerah kita adalah daerah dengan iklim tropis sehingga kemungkinan terkena ISPA itu sangat cukup tinggi hal ini perlu lebih ditinggkatkan penyuluhan untuk mengurangi kasus ISPA di wilayah Kota Padang. c. Upaya Penanganan Keluhan Dalam pelaksanaan program Jamkesmas selama ini puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota serta tenaga verifikator masih ada menghadapi masalah masalah/ keluhan dalam pelaksanaan dilapangan , hal ini perlu di lakukan peningkatan sistem pendataan masyarakat miskin dan tidak mampu di Kelurahan dan serta perlu adanya kembali bagian unit Pengaduan dan Keluhan Program Jamkesmas. d. Rujukan Rujukan yang dilakukan oleh Puskesmas ke Rawat Jalan Tingkat Pertama selama tahun 2011 adalah sebanyak 20.528 rujukan.



183

Grafik 7.31. Pemakaian Dana Jamkesmas Puskesmas Tahun 2011.

PENDANAAN Alokasi Dana Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari APBN sektor kesehatan tahun anggaran 2011 untuk puskesmas dan jaringannya berjumlah : Rp.1.888.387.000,- yang disalurkan langsung dari Depkes ( cq Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat ) ke Dinas Kesehatan Kota Padang melalui pihak Bank BRI Padang dan mekanisme pencairan dana melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset KotaPadang. Dana yang terealisasi Tahun 2011 sebesar Rp.303.362.991,- ( 16 %).Terdiri dari Rp.233.186.491,- realisasi dana Jamkesmas dan Rp.70.176.500,- realisasi dana Jampersal



184

Grafik 7.32 . Pemakaian Dana Jampersal Puskesmas Tahun 2011.

Dari grafik. diatas dapat dilihat penyerapan dana Jamkesmas yang terbanyak adalah Puskesmas Air Dingin sebanyak Rp.23.366.650,- dan penyerapan dana Jamkesmas terendah adalah Puskesmas Lubuk Kilangan Rp.350.140,-. Grafik.7.33. Pemakaian Dana Jampersal Puskesmas Tahun 2011.



185

7.4.3.2. Kepesertaan Askes Kemitraan/ Jamkesda Kepesertaan Kapitasi Askes Kemitraan/ Jamkesda Kota Padang setiap bulannya berjumlah 27.984 jiwa.

Tabel. 7.50. Kepersertaan Kapitasi Askes Kemitraan/ Jamkesda Perpuskesmas Tahun 2011 NO

PUSKESMAS

KAPITASI

1

PADANG PASIR

1161

2

ALAI

748

3

LAPAI

1304

4

NANGGALO

1784

5

LUBUK BUAYA

3529

6

AIR DINGIN

1703

7

AIR TAWAR

1023

8

ULAK KARANG

523

9

ANDALAS

2777

10

SEBERANG PADANG

311

11

RAWANG

487

12

PEMANCUNGAN

441

13

PAUH

1134

14

LUBUK KILANGAN

2832

15

LUBUK BEGALUNG

2554

16

PEGAMBIRAN

1695

17

KURANJI

431

18

BELIMBING

1743

19

AMBACANG

958

20

BUNGUS

846 JUMLAH

27.984

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Peserta Askes Kemitraan/ Jamkesda di Kota Padang

berjumlah 27.984

Padang (846.741 jiwa).


jiwa (16,79 % ) dari penduduk Kota


186

Tabel.7.51. Jumlah Kunjungan Peserta Askes Kemitraan/ Jamkesda Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Padang. NO 1

PUSKESMAS Padang Pasir

KUNJUNGAN 128

2

Ulak Karang

285

3

Alai

219

4

Air Tawar

699

5

Seberang Padang

6

Pemancungan

212

7

Rawang

250

8

Lubuk Begalung

9

Pagambiran

736

10

Andalas

458

11

Lubuk Buaya

456

12

Air Dingin

1.399

13

Nanggalo

635

14

Lapai

756

15

Kuranji

349

16

Belimbing

533

17

Ambacang

1.218

18

Pauh

430

19

Bungus

618

20

Lubuk Kilangan

0

1.317

JUMLAH

546 11.244

Dari tabel 4. di atas dapat kita lihat bahwa kunjungan terbanyak terdapat pada Puskesmas Air Dingin sebanyak 1.399 orang (82.15%) dari kapitasi yang dimilikinya. sedangkan Puskesmas Sebarang Padang tidak ada kunjungan 0 % dari kapitasi 311 orang.



187

Grafik.7.35.Jumlah Persentase Cakupan Kunjungan Askes Kemitraan/ Jamkesda Puskesmas berdasarkan Kapitasi Tahun 2011

Dari grafik

diatas dapat di lihat bahwa kunjungan terbanyak Puskesmas

Ambacang 127,1%, sedangkan kunjungan terendah Puskesmas Seberang Padang 0%. Hal ini disebabkan karena Puskesmas Seberang Padang mempunyai kapitasi paling sedikit dibandingkan Puskesmas lainnya di Kota Padang. Tabel.7.52. Jumlah 10 Penyakit Terbanyak Kunjungan Peserta Askes Kemitraan/ Jamkesda Puskesmas NO

PENYAKIT

JUMLAH

1

ISPA

2

GASTRITIS

316

3

PENYAKIT KULIT INFEKSI

303

4

HIPERTENSI

278

5

REUMATIK ATRITIS

221

6

PENY AKUT SALURAN NAFAS ATAS

189

7

PENYAKIT KULIT/ JAMUR

170

8

ASMA

144

9

PENYAKIT KULIT ALERGI

130

10

PENYAKIT PENCERNAAN LAIN

112


1.178


188

Dari tabel.5 diatas dapat kita lihat bahwa penyakit terbanyak dari kunjungan peserta ke puskesmas di Kota Padang adalah ISPA berjumlah 1.178 kasus penyakit, sedangkan urutan ke sepuluh adalah Penyakit pencernaan lain berjumlah 112 kasus penyakit.

Grafik.7.36. Jumlah Persentase 10 Penyakit terbanyak kunjungan Askes Kemitraan/ Jamkesda di Puskesmas Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Padang.

Dari grafik. diatas dapat kita lihat bahwa penyakit terbanyak dari kunjungan peserta ke Puskesmas di Kota Padang adalah dengan penyakit ISPA ( Infeksi Saluran Pernafasan Atas ) berjumlah 1178 kasus penyakit (39 %) hal ini disebabkan karena Kota Padang termasuk cuaca yang beriklim tropis, sehingga kemungkinan terjangkitnya ISPA sangat mudah, untuk itu perlu ditingkatkan upaya penyuluhan bagi masyarakat di Kota Padang, sedangkan kasus penyakit yang kesepuluh yaitu penyakit pencernaan lain berjumlah 112 (4%).



189

Tabel. 7.53. Jumlah Rujukan Peserta Askes Kemitraan/Jamkesda Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Padang.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Puskesmas Seberang Padang Pemancungan Rawang Padang Pasir Ulak Karang Alai Air Tawar Andalas lb.Buaya Air Dingin Nanggalo Lapai Kuranji Belimbing Pauh Lubuk Kilangan Lubuk Begalung Pengambiran Bungus Ambacang

Total 5 25 16 2 5 32 46 81 3 121 124 20 10 122 46 123 101 61 101 60

Total

1104

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rujukan terbanyak terdapat pada Puskesmas Nanggalo sebanyak 124 orang, sedangkan berdasarkan kunjungan 19.53% sedangkan rujukan terendah terdapat pada Puskesmas Padang Pasir sebanyak 2 orang.



190

Grafik.7.37.Jumlah Persentase Rujukan Askes Kemitraan/ Jamkesda Puskesmas Tahun 2011 Dinas kesehatan Kota Padang.

Dari grafik.7. diatas dapat dilihat bahwa rujukan terbanyak Puskesmas Nanggalo 124 jiwa ( 27,1%), sedangkan rujukan terendah Puskesmas Padang Pasir berjumlah 2 jiwa ( 0,2% ). 7.4.3.3.

Kepesertaan Askes PNS / Sosial

Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Dokter PTT dan Bidan PTT yang telah membayar iuran/premiuntuk jaminan pemeliharaan kesehatannya. Kepesertaan Kapitasi Askes PNS / Sosial Kota Padang setiap bulannya terjadi perubahan-perubahan yang tidak begitu signifikan, pada saat akhir tahun 2011 bulan Desember kepesertaan kapitasi berkisar : 111.718 jiwa sedangkan tahun Desember 2010 berjumlah 121.415 terjadi penurunan 9.697 jiwa (7.9%) jiwa, Dokter Keluarga kapitasinya berjumlah 24.411 jiwa Tahun 2011,tahun 2010 berjumlah 19.598 jiwa, Dokter Gigi Keluarga juga terjadi DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


191

peningkatan 23.5% dibandingkan tahun 2010 berjumlah 2.854 jiwa, tahun 2011 berjumlah 3.733 jiwa.

Tabel. 7.54. Kepesertaan Kapitasi Askes PNS/Sosial PerpuskesmasTahun 2011 NO

PUSKESMAS

KAPITASI

1

PADANG PASIR

120.481

2

ULAK KARANG

60.805

3

ALAI

95.029

4

AIR TAWAR

60.298

5

SEBERANG PADANG

72.472

6

PEMANCUNGAN

13.908

7

RAWANG

14.714

8

LUBUK BEGALUNG

79.922

9

PEGAMBIRAN

33.785

10

ANDALAS

140.611

11

LUBUK BUAYA

169.850

12

AIR DINGIN

30.283

13

NANGGALO

100.309

14

LAPAI

28.608

15

KURANJI

59.827

16

BELIMBING

41.805

17

AMBACANG

43.170

18

PAUH

54.527

19

BUNGUS

25.462

20

LUBUK KILANGAN

57.402 JUMLAH

1.303.268

Dari tablediatas dapat kita lihat bahwa Peserta Askes PNS / Sosial di Kota Padang berjumlah 1.303.268 kapitasi berdasarkan jumlah kapitasi selama tahun 2011 dimana dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan peserta yaitu 67.784 kapitasi (4.9%). Hal ini disebabkan karena PT.Askes cabang Padang telah menggalakkan pemanfaatan Dokter Keluarga bagi peserta Sosial/PNS yang ada di KotaPadang.


Askes


192

Tabel.7.55. Jumlah Kunjungan Peserta Askes PNS/Sosial Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Padang. NO

PUSKESMAS

KUNJUNGAN

1

PADANG PASIR

12.814

2

ULAK KARANG

6.706

3

ALAI

6.933

4

AIR TAWAR

7.736

5

SEBERANG PADANG

5.571

6

PEMANCUNGAN

1.714

7

RAWANG

2.040

8

LUBUK BEGALUNG

8.238

9

PEGAMBIRAN

4.659

10

ANDALAS

14.479

11

LUBUK BUAYA

15.840

12

AIR DINGIN

6.013

13

NANGGALO

11.365

14

LAPAI

4.952

15

KURANJI

6.317

16

BELIMBING

4.506

17

AMBACANG

12.899

18

PAUH

7.827

19

BUNGUS

1.817

20

LUBUK KILANGAN

4.348

JUMLAH

146.805

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kunjungan terbanyak terdapat pada Puskesmas Lubuk Buaya sebanyak 15.840 orang , sedangakan kunjungan paling sedikit Puskesmas Pemancungan sebanyak 1.745 orang.



193

Grafik.7.38..Jumlah Persentase Kunjungan Askes PNS / Sosial Puskesmas Tahun 2011 Dinas kesehatan Kota Padang.

Dari grafikdiatas dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan terbanyak Puskesmas Ambacang 15.840 jiwa (29.88%), sedangkan kunjungan terendah Puskesmas Bungus berjumlah 1.817 jiwa ( 7.14 % ). Hal ini disebabkan karena

Puskesmas

Ambacang

mempunyai

dibandingkan Puskesmas lainya di Kota Padang.


kapitasi

paling

sedikit


194

Grafik 7.39 Jumlah Persentase rujukan pasien Askes PNS/Sosial Kota Padang Tahun 2011

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rujukan tertinggi pada Puskesmas Alai (62.87%) tetapi pada umumnya Puskesmas di Kota Padang rujukan masih tinggi hal ini disebabkan karena Puskesmas Alai sebagai tempat meminta rujukan tingkat I bagi daerah Kabupaten/Kota lainnya di Sumbar yang memerlukan rujukan tingkat dasar yang emergency serta system pencatatan dan pelaporan Puskesmas belum optimal sesuai indikator yang ditetapkan 15%.


dengan


195

Tabel.7.56. Jumlah 10 Penyakit Terbanyak Kunjungan Peserta Askes PNS / Sosial PuskesmasKota Padang Tahun 2011.

NO

PENYAKIT

JUMLAH

1

ISPA

34.970

2

HIPERTENSI

10.892

3

REMATIK

9.846

4

GASTRITIS

7.506

5

KEL. REFRAKSI

5.922

6

GIGI

5.351

7

PENY. INFEKSI KULIT

4.421

8

DM

3.942

9

PENY. KULIT ALERGI

3.299

10

JANTUNG

2.679 JUMLAH

88.828

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyakit terbanyak dari kunjungan peserta ke Puskesmas di Kota Padang adalah ISPA berjumlah 34.907 kasus penyakit (39.37%). Hal ini disebabkan karena Kota Padang termasuk cuaca yang beriklim tropis,sehingga kemungkinan terjangkitnya ISPA sangat mudah, untuk itu perlu ditingkatkan upaya penyuluhan bagi masyarakat di Kota Padang, sedangkan kasus penyakit yang kesepuluh Jantung berjumlah 2.679 kasus penyakit (3.02%).



196

Grafik.7.40. Jumlah Persentase 10 Penyakit terbanyak kunjungan Askes PNS/ Sosial di Puskesmas Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Padang.

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa penyakit terbanyak dari kunjungan peserta ke Puskesmas di Kota Padang adalah dengan penyakit ISPA ( Infeksi Saluran Pernafasan Atas ) berjumlah 34.970 kasus penyakit (41 %) hal ini disebabkan karena Kota Padang termasuk cuaca yang beriklim tropis, sehingga kemungkinan terjangkitnya ISPA sangat mudah, untuk itu perlu ditingkatkan upaya penyuluhan bagi masyarakat di Kota Padang, sedangkan kasus penyakit yang kesepuluh yaitu berjumlah 1.168 kasus penyakit ( 1 % ).


Gangguan

Syaraf


197

Tabel.7.57. Jumlah 10 Penyakit Terbanyak Rujukan Peserta Askes PNS/Sosial PuskesmasKota PadangTahun 2011 NO

PENYAKIT

JUMLAH

1 2 3 4

MATA/KEL. REFRAKSI HYPERTENSI DM JANTUNG

8.832 8.570 4.084 4.183

5 6 7 8

REUMATIK GASTRITIS KATARAK GIGI

3.122 1.719 1.227 913

9 10

CEPALGIA ASMA

829 529 34.008

JUMLAH

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyakit terbanyak rujukan ke Puskesmas di Kota Padang adalah Mata/Kel. Refraksi berjumlah 8.832 kasus penyakit hal ini disebabkan karena Puskesmas belum adanya dokter spesialis mata serta kurangnya penyuluhan kesehatan khususnya tentang mata di sekolah-sekolah, sedangkan urutan ke sepuluh adalah Asma berjumlah 529 kasus penyakit. Grafik.7.41. Jumlah Persentase 10 Penyakit terbanyak rujukan Askes PNS/ Sosial di Puskesmas Kota PadangTahun 2011



198

Dari grafik.diatas dapat kita lihat bahwa penyakit terbanyak peserta yang dirujuk ke Puskesmas di Kota Padang adalah penyakit Mata/Kel. Refraksi berjumlah 8.832 kasus penyakit (26 % ) hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana untuk pelayanan penyakit kelainan refraksi masih kurang memadai di Puskesmas di KotaPadang. PENDANAAN Dana kapitasi Askes PNS / Sosial yang diperoleh dari pengembalian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya oleh PT.Askes Cabang Padang

tahun

2011

berjumlah

Rp.

2.246.407.967,-

terealisasi

Rp.

2.000.901.129 (87,78%) dengan sisa Rp.278.815.521 (12,41%), sedangkan dibandingkan dengan yang diusulkan DPA yaitu Rp.2.279.716.650,- berselisih Rp.33.308.683,- (1,48%).



7.5.

BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

Tabel.7. 58. Indikator kegiatan PMK Tahun 2011 : NO 1

KEGIATAN SEKSI P2P a. IMMUNISASI  Imunisasi rutin untuk bayi  BCG  HB 0-7 hari  DPT-HB1  DPT-HB 3  Polio 4  Campak  BIAS Anak Sekolah  DT  TT  Campak b. P2 Rabies  Kasus gigitan HPR  Jml gigitan positif Rabies  Jml penderita di beri VAR  Penderita meninggal c. P2 TB – Paru  Penjaringan suspect  Penemuan penderita BTA +  Angka konversi  Kesembuhan  Kesalahan Lab d. ISPA  Pengobatan Pneumoni  Jml penderita Pneumoni di rujuk  Jml penderita Pneumoni meninggal e. DIARE  Jml penderita di obati Nakes  Jml penderita dpt oralit  Jml oralit diberikan  Jml penderita meninggal f. KUSTA  Jml penderita baru  Jml penderita diobati  Jml penderita meninggal g. HIV / AIDS  Periksa sampel darah  HIV ( + ) h. P2 DBD  Jml kasus


TARGET / INDIKATOR

95 % 95 % 95 % 85 % 85 % 85 % 100 % 100 % 100 % 0 0 0 0 13490 1349 ≥8 % ≥85 % <5%

100 % 0 0 100 % 100 % 5 Schet x jkh pdrt 0 < 1/10.000 100 % 0 0

< 1,5 %

199


      i.

j. 2.

3.

Jml kasus meninggal Jml PE Jml Fogging Focus Jml Fogging massal Jml kel diabatisasi ABJ MALARIA  Jml kasus  Penderita meninggal FILARIASIS  Sasaran pengobatan

SEKSI WABAH DAN BENCANA Kasus AFP Kelengkapan W2 Ketepatan Kasus Campak Positif Kasus Diptheri (+) Keracunan Penanganan Bencana SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN 1. Penyehatan Lingkungan  Akses Jamban  Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)  Cakupan Rumah Sehat 2. Pengawasan Kualitas Air  Akses air minum  Kualitas air minum memenuhi syarat 3. Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) Dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)  Cakupan Tempat-tempat Umum memenuhi syarat  Cakupan Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat

200

0 <10% >80% 100% >95 % 677.385 0 80% penduduk

5 90 % 80 % 0 0 0

66 % 70 % 75 % 70 % 85 %

76 % 60 %

7.5.1. SEKSI P2P

7.5.1.1. Imunisasi A. Immunisasi Bayi Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi dan ibu. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


201

Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ( PD3I ). Pelayanan imunisasi dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Dokter dan Bidan praktek swasta dengan sasaran bayi, ibu hamil dan Wanita Usia Subur ( WUS ). Jumlah sasaran imunisasi untuk bayi adalah

17.612,

sasaran Ibu Hamil : 19.390 , dan sasaran WUS : 244.722 dengan target Kontak I = 95 % dan Kontak Lengkap = 85 %.

Pencapaian imunisasi Kontak Pertama untuk BCG cukup bagus yaitu 96.9 % (target 95 %). Sedang pencapaian kontak pertama HB uniject 0-7 hari masih rendah dari target yang diharapkan yaitu baru 72,3 %, tetapi sudah naik dibandingkan tahun lalu yaitu

71,4 %. Rendahnya pencapaian ini

disebabkan karena beberapa hal antara lain adanya / black campaign tidak perlunya imunisasi, kurang teraturnya pengiriman laporan imunisasi dari Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Klinik, Dokter Praktek Swasta maupun Bidan Swasta. Disamping itu disebabkan oleh belum validnya data sasaran di lapangan sehingga

sasaran sebenarnya lebih dibandingkan

dengan data yang di proyeksi.

Untuk Kontak lengkap DPTHB3 87.4% turun dibanding tahun lalu sebesar 91.1% tetapi target kontak lengkap sudah tercapai.

Sedangkan untuk

kontak lengkap campak sebagai indikator UCI sudah mencapai target yaitu 88.1% (target 85 %). DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


202

Pada 2011 kelurahan mencapai UCI hanya 99 kelurahan ( 95.2 % ) dari 104 kelurahan, turun dibanding tahun 2010 ( 100 % ) tetapi naik dibanding tahun 2009 ( 87, % ) , Untuk lebih jelasnya hasil imunisasi BCG bisa dilihat hasil

pencapaian dari tahun 2011

untuk masing masing antigen dan

kelurahan UCI tahun 2011, seperti pada tabel dibawah ini .

Grafik 7.59 :Cakupan Imunisasi Kontak Pertama BCG Di Kota Padang Tahun Tahun 2007 - 2011

TREND CAKUPAN IMUNISASI KONTAK PERTAMA BCG DI KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 120 111.6 110 98.8

100

95.4

97

96.9

2009

2010

2011

90 80 70 60 50 40

2007

2008



Grafik 7.43 :

203

Cakupan Imunisasi Kontak Pertama DPT HB 1 Di Kota Padang Tahun 2007 - 2011

TREND CAKUPAN IMUNISASI KONTAK PERTAMA DPTHB 1 DI KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 97.1

98 96

96.7 95.3

94.6

94 92 90 87.3

88 86 84 82

Th 2007

Th 2008

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Grafik 7.44 :Cakupan Imunisasi Kontak Lengkap DPT HB 3 Di Kota Padang Tahun 2007 - 2011 TREND CAKUPAN IMUNISASI KONTAK LENGKAP DPTHB 3 DI KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 100 90 80

89

87.3

89.4

87.4

Th 2008

Th 2009

Th 2010

Th 2011

76.5

70 60 50 40 30 20 10 Th 2007



Grafik 7.45 :

Cakupan Imunisasi Kontak Lengkap Campak Di Kota Padang Tahun 2007 - 2011

TREND CAKUPAN IMUNISASI KONTAK LENGKAP CAMPAK DI KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

96

Th 2007

Grafik 7.46 :

90.1

90.8

91.9

Th 2008

Th 2009

Th 2010

88.1

Th 2011

Cakupan Kelurahan UCI untuk 4 Indikator Di Padang Tahun 2011

TREND CAKUPAN KELURAHAN UCI DI KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 100 80

204

76

83.6

86.5

Th 2008

Th 2009

100

100

Th 2010

Th 2011

60 40 20 0 Th 2007



205

B. BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS) Pelaksanaan BIAS sudah merupakan program rutin nasional yang dilaksanakan setiap tahun. BIAS dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu BIAS Campak yang diberikan hanya untuk murid kelas 1 SD dan yang sederajat DT untuk kelas 1 dan Td untuk kelas III. Kegiatan BIAS Campak ini dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru setiap tahun. Target atau sasaran untuk BIAS Campak tahun 2011 sebanyak 16931 murid dengan hasil pencapaian sebanyak 15473 ( 91.4 % ) masih rendah dari target yang diharapkan yaitu 100%, tetapi hasilnya lebih tinggi dari hasil tahun 2010 ( 88.4% ). Puskesmas yang paling tinggi pencapaiannya adalah Puskesmas Kuranji 98.2 %, yang paling rendah adalah Puskesmas Andalas 75.3%, dikarenakan banyaknya sekolah swasta yang orang tua murid menolak untuk melakukan imunisasi. Untuk lebih jelas hasilnya perpuskesmas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 7.60 : Cakupan BIAS Campak Kota Padang Tahun 2007 - 2011

TREND CAKUPAN BIAS CAMPAK SEKOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 100

90.4

92

89.25

88.4

91.4

TH 2007

TH 2008

TH 2009

TH 2010

TH 2011

90 80 70 60 50 40 30 20 10



206

BIAS DT / Td mulai dilaksanakan di seluruh Sekolah Dasar / MI se Kota Padang

pada tahun ini, yang biasanya pada tahun sebelumnya adalah

BIAS DT/TT. Sasaran murid

kelas satu untuk DT sebanyak 17007 dan

sasaran untuk BIAS Td kelas 2 dan 3 adalah 33076. Imunisasi DT diberikan pada murid kelas satu dengan pencapaian sebanyak 15546

( 91,4 % )

turun dibanding tahun 2010 ( 92 % ). Imunisasi Td diberikan untuk kelas dua dan tiga SD dengan pencapaian sebanyak 30301 murid

( 91.6 % ),

turun dibanding tahun 2010 ( 91.8 % ) sedangkan Puskesmas yang paling tinggi pencapaiannya adalah Puskesmas Pegambiran sebanyak 98.8% dan yang paling rendah tetap Puskesmas Andalas 79.7%.

Perbandingan

cakupan pencapaian hasil BIAS lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Grafik 7.48 : Cakupan BIAS DT / TT per Puskesmas di Kota Padang Tahun 2007 - 2011

TREND CAKUPAN BIAS DT / TT KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 100 90

89.4

90.8

90.7

92

91.5

TH 2007

TH 2008

TH 2009

TH 2010

TH 2011

80 70 60 50 40 30 20 10



207

C. PEMERIKSAAN KESEHATAN & VAKSINASI MENINGITIS CALON JEMAAH HAJI (CJH). Dalam rangka meningkatkan dan memelihara kesehatan CJH, setelah melakukan pemeriksaan pertama di Puskesmas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kedua dan Vaksinasi meningitis di Dinas Kesehatan Kota. Jumlah CJH Kota Padang tahun 2011 sebanyak 1288 orang dibandingkan dengan jumlah jemaah tahun 2010 Jemaah

naik

( 1142 jemaah ) .

terbanyak adalah perempuan 60 % dan laki – laki 30 %.

Kelompok umur terbanyak adalah 50- 59 tahun sebanyak 38,3 %, disusul kelompok 40-49 tahun sebanyak 27,4

%.

Jemaah resiko tinggi lebih

banyak dibanding dengan yang sehat yaitu 55 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini . Jumlah jemaah haji yang meninggal sebanyak 3 jemaah.

Grafik 7.49 : Distribusi CJH Kota Padang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011

561

600 500 400 300

283

252

200 100

122 70

0 0-39th


40-49th

50-59th

60-69th

>70th


208

Grafik 7.50 : Psertense pemeriksaan Kesehatan CJH Kota Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011

PORSENTASE PEMERIKSAAN KESEHATAN CJH MENURUT JENIS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2011

12%

10%

45% 33% SD

SMP

SMA

D1 /PT

Grafik 7.51 : Persentase Pemeriksaan Kesehatan CJH Kota Padang Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2011

PORSENTASE PEMERIKSAAN KESEHATAN CJH MENURUT PEKERJAAAN KOTA PADANG TAHUN 2011

30% 46% s 1% 2%1%

20%

PNS,TNI,POLRI

WIRASWASTA,PENGUSAHA

BUMN.SWASTA

PETANI,NELAYAN

PEDAGANG

PENSINAN,RT



209

Grafik 7.52 : Penggolongan CJH Kota Padang Berdasarkan Kermandirian Tahun 2011

800

655

616

600 400 200

17

0 mandiri

observasi

pengawasan

7.5.1.2. P2 RABIES Populasi anjing yang cukup tinggi di Kota Padang, mengakibatkan tingginya kasus gigitan dari Hewan Penular Rabies ( HPR ) ini. Untuk pencegahan terjadinya penyakit rabies, disamping

dilakukan pemeliharaan dan

vaksinasi secara rutin dan berkala terhadap HPR tadi, pada setiap kasus gigitan HPR diberikan VAR `sesuai dengan protap. Apabila HPR tidak bisa diobservasi karena hilang, maka penderita yang digigit HPR harus diberikan VAR. Kasus gigitan HPR pada tahun 2011 berdasarkan laporan Puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 398 kasus jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 208 kasus. Yang mendapatkan VAR, sebanyak 278 kasus, sedangkan tahun 2010 yang mnedapat VAR adalah 278 kasus. Dan kasus yang positif Rabies adalah 3 kasus dan meninggal juga 3 kasus DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


210

naik dibanding tahun 2010 dimana kasus yang positif 2 kasus dan yang meninggal 2 kasus.

Grafik 7.53 : Perbandingan Kasus Gigitan HPR dan yang Mendapat VAR Tahun 2006-2011

PERBANDINGAN KASUS RABIES DAN YANG DI VAR DI KOTA PADANG TAHUN 2006 - 2011 600

535

500 400

468

427 340

398

365

340

297

300

278 208

201 200

93 100 0

Th 2006

Th 2007

Th 2008 HPR

Th 2009

Th 2010

Th 2011

VAR

Grafik 7.54 : Perbandingan Kasus HPR dan Yang di VAR per Puskesmas di Kota Padang Tahun 2011

70 62 60 50 40 30 20

3636 34 34 3127 25252327 22 22 1614 12 12 14 16 8 8 1099 87 8 66 54 4 3 3 21 00

BL ANB BGD LB S G PH LB Y LK A AMD KRB J PP PM RW C G PG NGB L AT LP ALI UK SP

10 0

44 43

HPR DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

VAR


211

7.5.1.3. P2-DBD Pada awal tahun 2011 kasus DBD cukup stabil , bulan September sampai akhir tahun dengan

total kasus selama tahun 2011

di Kota Padang

sebanyak 965 kasus , turun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 1045 kasus dan yang meninggal ada sebanyak 6 kasus ( CFR 0.62%) , Kasus ini turun dibandingkan Tahun 2010 yakni sebanyak 1.045 dan yang meninggal sebanyak 2 kasus (CFR 0.2%) Kasus terbanyak terjadi pada bulan November 169 kasus dan Desember( ( 167 kasus), sedangkan kasus yang paling rendah terjadi pada bulan April sebanyak 37 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada wilayah Puskesmas Andalas sebanyak 140 kasus, diikuti oleh puskesmas Lubuk Buaya sebanyak 132 kasus,. Kasus yang paling sedikit terjadi pada Puskesmas Sebrang Padang sebanyak 6 kasus, diikuti oleh puskesmas Pemancungan sebanyak 8 kasus. Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran kasus, maka dilakukan fogging focus yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan. Disamping itu tetap di sarankan pada masyarakat untuk tetap melakukan PSN di rumah maupun kelurahan masing – masing . Dari jumlah kasus diatas bisa dihitung CFR nya yaitu 0,62 % dari jumlah kasus, dengan insidens rate nya

114/ 100.000 penduduk. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



212

Grafik 7.55 : Perbandingan Kasus dan Kematian DBD DI Kota Padang Tahun 2007 - 2011 PERBANDINGAN KASUS DAN KEMATIAN DBD DI KOTA PADANG TAHUN 2007 - 2011 2000

1760

1586

1500

1219

1045

965

1000 500 19

6

8

2

6

Th. 2007

Th.2008

Th. 2009

Th. 2010

Th. 2011

0

Grafik 7.56 : Pola Max – Min Tahun 2007 – 2011 dan Kasus DBD Di Kota Padang Tahun 2011



213

Grafik 7.57 : Perbandingan Kasus DBD Di Kota Padang Tahun 2010 - 2011

JUMLAH KASUS DBD PER BULAN TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011 DI KOTA PADANG

300 250

240

200 150 100

169

181 118 45

43

48

50

130 106

95 58

61

58

67

58

56

FEB

MAR

MAI

JUN

JUL

AGT

63

80 49

37

0 JAN

167

APR

26

20

NOV

DES

35 SEP

OKT

Grafik 7.58 : Jumlah kasus DBD Kota Padang Tahun 2011

Untuk memutus mata rantai penularan DBD pada daerah kasus, dilakukan fogging focus di lokasi tempat tinggal penderita dengan radius 100 meter. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan dengan membunuh DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


214

nyamuk dewasa yang telah terinfeksi. Untuk tahun 2011 dilakukan sebanyak 181 focus.

7.5.1.3.

MALARIA

Kasus penyakit malaria di Kota Padang pada tahun ini terjadi peningkatan, bahkan di daerah Bungus ( Teluk Sirih) terjadi KLB Malaria pada bulan Mei 2011. Dari total kasus pada tahun 2011 , kasus malaria klinis sebanyak 340 kasus dan malaria positif sebanyak 354 kasus. Puskesmas yang paling banyak penderita malaria adalah Puskesmas Bungus dengan

69 malaria

klinis dan 62 kasus malaria positif. Sedangkan Puskesmas yang paling sedikit penderita malaria adalah Puskesmas Lapai , Pemancungan dan Rawang dengan nol kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : Grafik 7.59 : Perbandingan Kasus Malaria Klinis Dengan Malaria Positif di Kota Padang Tahun 2009

DATA PERBANDINGAN MALARIA KLINIS DENGAN MALARIA POSITIF DI KOTA PADANG TAHUN 2006 - 2011 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

340 354 245 195

179

187

99

82 24

13

0

Th 2006

Th 2007

Th 2008

MALARIA KLINIS


24 Th 2009

Th 2010

MALARIA POSITIF

Th 2011


Grafik 7.60 : Perbandingan Trend Kasus Malaria Positif Kota Padang Tahun 2010 dan 2011

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 J

F

M

A

M 2010

J

J

A

S

O

N

D

2011

Grafik 7.61: Jumlah Kasus Malaria Positif Per Puskesmas Di Kota Padang Tahun 2011

CAKUPAN PENEMUAN MALARIA POSITIF PUSKESMAS KOTA PADANG TAHUN 2011 70 69 60 50 40 30 20

39 39 23 22

10 0

15

10 9 7 6 6 4 4 3 3 2 1 0 0 0

S Y B D J L C K D P H K P B T G L G C P G B L A KR NG M L N P P U S PG A LB A W PM LA B L B A A R


215


216

7.5.1.4. DIARE Penyakit Diare sampai saat ini masih termasuk dalam urutan 10 penyakit terbanyak di Kota Padang. Penyakit diare yang banyak ditemukan adalah gastro enteritis yang disebabkan oleh virus. Penderita yang berobat ke Puskesmas diobati sesuai dengan prosedur tetap penatalaksanaan kasus diare dengan pengobatan yang rasional. Pada tahun 2011 penderita diare pada semua kelompok umur adalah sebanyak

11653 kasus,

dengan

Insidens Rate 15.3/1000 pddk lebih redah dari tahun sebelumnya 16,9 /1000 penduduk . Sedangkan kelompok umur terbanyak adalah > 5 tahun sebanyak 6898 kasus ( 59.2 % ). Puskesmas yang paling tinggi kasusnya adalah puskesmas Pemancungan dengan IR 48.7/1000 pddk dan paling sedikit kasusnya adalah Puskesmas Andalas dengan IR 9.7/1000 penduduk Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut .

Grafik 7.62 : Perbandingan Penderita Diare Per Puskesmas Kota Padang Tahun 2007 - 2011

D AT A P E ND E R IT A D IAR E K OT A P AD ANG T AH UN 2007 - 2011 S E MUA UMUR

B ALITA

B AY I

17483 14168

13130

11653

10678 5808 3104 1242 2007

1323 2008


6830 1540 2009

6015 2168

2010

4755 1067 2011


Grafik 7.63: Data Penderita Diare Semua Umur Di Kota Padang Tahun 2011

DATA PENDERITA DIARE SEMUA UMUR KOTAPADANG TAHUN 2011 1436

1055 942

846

766 761 714 595 591 589 582 55

501 500

409 400 371 366

272 251

AT PMCSP LUKIRWG LBY KRJ PP AD NGLPH BLBBGSLUBEG PGBABCLP ALAIANDUK

Grafik 7.64 : Penderita Diare Pada Balita Per Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

DAT A P E NDE RIT A B AL IT A DIARE K OT A P ADANG T AHUN 2011


89

80

72

L ub K ilangan

Ulak K arang

A ir T awar

L apai

A lai

A mbac ang

B elimbing L ubuk B egalung P agambiran

S eb P adang

P emanc ungan

R awang B arat

271 259 254 252 245 235 203 180 159 149 121

Nanggalo

P a uh

P adang P as ir

334 318 303

K uranji

B ungus

A ir Dingin

L ubuk B uay a

374 364

A ndalas

493

217


218

Grafik 7.64 : Insident Rate Penderita Diare Per Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

48. 7 50.0

INCIDENT RATE DIARE KOTAPADANG TAHUN 2011 40.7

45.0 40.0

30. 5

35.0 30.0

23.6 20. 18.6 17.2 8 16.916.7

25.0 20.0

16.2 15.2 14.5 14.4 13.012.8 12.2 10.0

15.0

15.3 9.4 8.6 3.7

10.0 5.0 0.0

PMC KRJSP AD

BGSAMBNGLLuki Pauh PP

LBY PGBUK AND BLBAT Alai LAP RWGLubeg

PDG

55 %

37 %

8%

Grafik 7.65 : Perbandingan Kasus Diare antara Bayi, Balita dan Dewasa di Kota Padang Tahun 2011

Bayi

Pada semua kelompok

Balita

Dewasa

golongan umur, kasus tertinggi terdapat di

Puskesmas, Kuranji , menyusul Air Dingin dan Padang Pasir.



219

7.5.1.5. ISPA Penyakit ISPA

( Infeksi Saluran Pernafasan Akut ) sampai saat ini masih

menempati urutan tertinggi dalam pola sepuluh penyakit terbanyak. Penanganan kasus ISPA di Puskesmas disesuaikan dengan protap penanganan yang sudah baku dan rasional. Jumlah kunjungan kasus ISPA Bukan Pneumoni tahun 2011 sebanyak 39961 kasus, turun dibanding tahun 2010 ( 43.160 kasus ).

Grafik 7.66 : Perbandingan Kasus Penderita ISPA Bukan Pneumon di Kota Padang Tahun 2007 – 2011

44000

43298

43160

43000 42076 42000 41000 40000

39961

39821

39000 38000 Th 2007

Th 2008

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Sedangkan kasus ISPA Pneumoni tahun 2011 sebanyak 587 kasus (6.6%), turun dibanding tahun 2010 sebanyak 803 kasus( 10%) , tetapi masih jauh dari target ( 70% ) pada tahun 2011. .



220

Grafik 7.67: Perbandingan Cakupan Balita Pneumoni di Kota Padang Tahun 2007 – 2011

P E RB ANDING AN C AK UP AN B AL IT A P NE UMONIA K OT A P ADANG T AHUN 2007 - 2011 8915

8038

7731 5876

5543

929

463 2007

803

732

2008

2009

587

2010

Targ et

2011

P encapaian

Grafik 7.68 : Cakupan Penemuan Penderita Pneumoni per Puskesmas di Kota Padang Tahun 2005 – 2009


8

7

7

3

0

0

AT

P MC

NG L

PGB

R WG

BL B

AB C

PH

21 20 15 14

AD

A ND

29 26

BGS

L BY

S PD

44 39 38 36

KRJ

52

L UB E G

57

PP

UK

AL

63

LP

107

L UK I

G RAF IK B AL IT A P E NDE RIT A P NE UMONIA DI K OT A P ADANG T AHUN 2011


221

Grafik 7.69 : Cakupan ISPA Balita Di Kota Padang Tahun 2011

C AK UP AN IS P A B AL IT A DI K OT A P ADANG T AHUN 2011 4627 4544 2711

593 L UK I

NG L

UK

AT

BL B

LPI

P MC

L UB E G

KRJ

AB C

AL

PGB

S PD

BGS

AND

PP

R WG

PH

L BY

AD

2469 2090 2665 1903 2300 1634 1621 1511 2051 1145 1658 1626 1516 1495 1117 685

7.5.1.6. KUSTA Pada tahun 2011 tidak ada penemuan penderita kusta baru, begitu juga tahun sebelumnya, terakhir penemuan kasus baru tahun 2009 sebanyak 1 kasus , dimana kasus tersebut adalah kusta MB. Untuk tahun ini tidak dilakukan penjaringan penderita kusta melalui survey ke sekolah sekolah dasar yang ada di Kota Padang.

7.5.1.7. TB PARU Penemuan kasus TB Paru dilakukan melalui penjaringan penderita yang dicurigai / suspek TB Paru yang berobat ke sarana kesehatan. Perkiraan penderita TB Paru

BTA ( + ) 16/1000 penduduk. Cakupan penemuan

penderita TB Paru BTA ( + ) tahun 2011sudah mencapai target sebanyak 946 kasus ( 70.1 % ) dari 1349 BTA ( + ) yang diperkirakan, naik dibanding DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


tahun 2010 yang

853 kasus (62 % ) dari 1376 dari BTA ( + ) yang

diperkirakan. Sedangkan untuk kasus TB Paru kambuh sebanyak 21 kasus turun kesembuhan

222

ditemukan

dari tahun 2010 ( 26 kasus ). Untuk angka

untuk tahun 2010 ini 76.4 % belum mencapai target yang

diharapkan yaitu >85% . Sedangkan angka konversi sampai dengan triwulan III tahun 2011 sudah melebihi target adalah 89.2 %. Untuk hasil ER pada tahun 2011 triwulan III sebesar 16.6 % melebihi yang ditargetkan < 5%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Grafik 7.70 : Pencapaian CDR TB perpuskesmas di Kota Padang Tahun 2011

PENCAPAIAN CDR TAHUN 2011 187.8

70.1


50.6 31.4 30.7 29.6 28.8

P PD DG G+ RS

45.7 44.9 42.1 40 39.1 37.8 34.5

PH AD

52.5 50.5

LP AM C

59.3 58.1 56.8

UK

66.2

AT BL G LB Y

75.7

PP PM C AN D RW LU KI LB G AL PG M NG L

88.2

SP BG S

KR J

190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0


223

Grafik 7.71 : Pencapaian Angka Konversi TB per puskesmas di Kota Padang Tahun 2011

100

100 100 100 100 100

90

95 95 94.1 93.3 93 92.5 92.3 92.3 90 90 88.2 88.2 87 85.7

89.6 87.5 89.2 81.6

Tabel 33 : Pencapaian Angka Kesembuhan TB Per Puskesmas 80 di Kota Padang Tahun 2010 70 60 50 40 30 20 10 PD RS G +R S

PD G

SP NG L RW LB Y AN D

PH PG M LU KI AM C KR J PP

AT BL G AD BG S LB G

LP UK PM C AL

0

7.5.1.6. HIV AIDS Berbagai

upaya

untuk

memerangi

merebaknya

penyakit menular lainnya di Kota Padang terus

HIV/AIDS dan

dilakukan antara

lain

dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan

mengintegrasikan

lintas

sektor

dan

LSM Peduli

AIDS, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS

(ODHA),

mempercepat

pencegahan

dan

penanggulangan

HIV/AIDS pada kelompok resiko tertular, ibu dan anak, memudahkan ODHA untuk memperoleh obat Anti Retroviral (ARV) melalui pelayanan di Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) dan perawatan, dukungan serta pengobatan ( Care, Support and Treatment) baik di rumah sakit maupun di komunitas.



224

Disamping itu untuk menurunkan kasus IMS ( Infeksi Menular Sexual ) dibuka juga klinik IMS di Puskesmas Seberang Padang dengan tiga klinik pembantu yaitu Puskesmas Pauh, Bungus dan Air Tawar. Dari data yang terkumpul , kasus HIV dan AIDS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun ini tidak dilakukan sero survey karena kurangnya ada pendukung . Data kasus didapat dari laporan rumah sakit M.Djamil sebagai rumah sakit rujukan . Hasil pendataan kasus di rumah sakit didapatkan kasus AIDS tahun 2011 adalah 64 kasus lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebanyak 60 kasus. Dari 64 kasus, 13 orang sudah meninggal faktor resiko yang paling banyak adalah heteroseksual sebanyak 32 kasus baru diikuti penasun sebanyak 18 kasus, penderita AIDS lebih banyak laki-laki yaitu 44 kasus ( 62% ). Kecapatan yang paling banyak penderita adalah kecamatan Koto Tangah sebanyak 13 kasus, dan jenis pekerjaan yang paling banyak wiraswata sebanyak 21 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :



225

Grafik 7.72 : Distribusi Kasus HIV AIDS Berdasarkan Kecamatan Di Kota Padang Tahun 2011

DISTRIBUSI KASUS HIV AIDS BERDASARKAN KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2011

1

0 L

PH

1

JM

2

S KR J

3

BG

3

L

LK LB G

3

NG

5

TD K

JE L

PT

PS

5

PU

13 10

AS KT

18

PB

64

70 60 50 40 30 20 10 0

Grafik 7.73 : Distribusi Kasus HIV AIDS Menururut Puskesmas Di Kota Padang Tahun 2008 - 2011 DISTRIBUSI KASUS HIV AIDS BERDASARKAN PUSKESMAS DI KOTA PADANG TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011 1

3

0

10

9

0

2

1 1

13

1 6

5

3


2

1

5

6

0

TH 2009

5

18

64

22

59

15

51

1

2

SP PM C RW G PP AN D LB Y

0

1

10

1

AL

1

3 3 2

6

0

0

3

2

1

1

1

2 1

0

0

0

0

1

1 0

0

LB G PG B KR J BL B AB C PH LU KI NG L LP TD BG K JE S LA S PA DA NG

1

AD

1

UK

AT

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

TH 2010

TH.2011


226

Grafik 7.74 : Perbandingan Kasus HIV, AIDS dan Kasus Meninggal Di Kota Padang Tahun 2006 - 2011

PERBANDINGAN KASUS HIV, AIDS DAN KASUS MENINGGAL DI KOTA PADANG TAHUN 2006 - 2011 70

64 59

60 50

44

47

44

40 30 20 10 10

13

12

9

11

8

5

4

7

6

4

0

0

Th 2010

Th 2011

0 Th 2006

Th 2007

Th 2008

HIV

Th 2009

AIDS

MENINGGAL

Grafik 7.75: Proporsi Kasus HIV AIDS Berdasarkan Golongan Umur Di Kota Padang Tahun 2011 PROPORSI KASUS HIV - AIDS BERDASARKAN GOLONGAN UMUR DI KOTA PADANG TAHUN 2011

10 1

11

4

27 20

1-4

,5 - 14


20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

≥6


Grafik 7.76: Kasus AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Padang Tahun 2011 PROPORSI HIV AIDS BERDASARKAN SEX DI KOTA PADANG TAHUN 2011

20

44

LAKI 2

WANITA

Grafik 7.77: Kasus AIDS Berdasarkan Kelompok Umur Kota Padang Tahun 2011


227


Grafik 7.78: Kasus AIDS Berdasarkan Pekerjaan Kota Padang Tahun 2011 JUMLAH PENDERITA AIDS KOTA PADANG BERDASARKAN PEKERJAAN TAHUN 2011 25

21

20 15 10

13 8 7

5

3

5

2 2 1 1 1 0 0

0 0

0 TIS AR N/ M SN BK J K R TD PLJ / HS M DIK EKS S K TD AJ A NJ PE R I PI SO O LR I/P TN PI NA H RU BU O F PR T RY KA S PN RT T O A /T TA LL A S W 'S W

Grafik 7.79: Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Kota Padang Tahun 2011

JUMLAH PENDERITA AIDS KOTA PADANG BERDASARKAN FAKTOR RESIKO TAHUN 2011

6

5

10 18

2

32

PENASUN HETERO/NAPZA TDK DIKETAHUI/TATOO


HOMO PERINATAL

HETEROSEXUAL BISEKSUAL

228


229

Grafik 7.80: Distribusi Kasus HIV AIDS Berdasarkan Kewarganegaraan Di Kota Padang Tahun 2011 DISTRIBUSI KASUS HIV AIDS BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN KOTA PADANG TAHUN 2011

4

4

0

56

WNA MINANG BTW/JAWA BTK/ACEH CINA

7.5.1.7. FILARIASIS Pada tahun 2011 sudah dilakukan pengobatan massal filaria diseluruh kecamatan di Kota Padang. Sebelum dilakukan pengobatan massal telah dilakukan sosialisasi keseluruh pimpinan Puskesmas dan pengelola program serta validasi data yang dilakukan oleh Puskesmas bekerja sama dengan kader. Jumlah sasaran pengobatan 677385 penduduk yang berusia diatas 2 tahun , tidak dalam keadaan sakit berat dan tidak sedang hamil. Sedangkan yang ditunda pemberian obatnya sebanyak 54743 penduduk.

Hasil pengobatan massal Filariasis tahun 2011sudah mencapai target yang diharapkan sebanyak 549891 (81.2%), target sasaran adalah 80 %. Tahun 2011 tidak ditemukan kasus baru, kasus lama sebanyak 33 kasus yang



230

tersebar dibeberapa kecamatan , yang paling banyak kasus di kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 7 kasus. Pada tahun 2011 dilaksanakan survey darah jari di 3 kecamatan, kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Timur dan kecamatan Lubuk Kilangan, hasil pemeriksaan sebanyak 3000 sampel semuanya negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Grafik 7.81 : Data Kasus Filariasis Per Puskesmas di Kota Padang Tahun 2011

JUMLAH KASUS FILARIASIS PER PUSKESMAS DI KOTA PADANG TAHUN 2011


3

2

2

2

2

1

1

BG AB S C PA NG DA NG

3

PP

5

PM C PG B

6

UK

6

AL

33

AN D LU LU K I BE G PH

35 30 25 20 15 10 5 0


Grafik 7.82 : Perbandingan Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Di Kota Padang Tahun 2008 – 2011

PERBANDINGAN CAKUPAN PENGOBATAN MASSAL FILARIASIS DI KOTA PADANG TAHUN 2008 - 2011 91.8

100

79.8

90 %

76.9

81.2

80 70 60 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th.2011

Grafik 7.83 : Hasil Pengobatan Massal Filariasis per Puskesmas DI Kota Padang Tahun 2011 CAKUPAN PENGOBATAN MASSAL FILARIASIS DI KOTA PADANG TAHUN 2011 140 125.4 113.1 120 99.2 100

94.1

80 60

96.6

89 89.1

85.1 85.2

82.6 84.6

79.8 77.6 68.6 82.1 79.5 72.2

81.2 64.6 67.6

62.8

40 20


PD G

SP

LK LB Y

AT NG L LB G

PH BG S AM B

AD

PP BL B

AL RW G LA P AN D PM C PG B KR J UK

0

231


232

7.5.2. SEKSI WABAH DAN BENCANA Selama tahun 2011 anggaran untuk kegiatan Seksi Penanggulangan Wabah dan Bencana berasal dari : 1. APBD kota Padang tahun 2011 berjumlah Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan surveilans, penyakit tidak menular (PTM) dan penanggulangan wabah dan bencana. 2. Bantuan Luar Negeri Non DIP untuk pengiriman specimen campak sebesar Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) untuk satu specimen dan dibayarkan jika ada kasus dan specimen yang dikirim untuk pelacakan kasus AFP sebesar Rp 225.000,- selama tiga hari. Selama tahun 2011 jumlah specimen campak yang dikirim sebanyak lima puluh sembilan specimen dan sebelas untuk specimen AFP

7.5.2.1.

Hasil Kegiatan

1. Indikator kinerja Survailans adalah kelengkapan dan ketepatan laporan. Kelengkapan laporan W2 Puskesmas tahun 2011 sebesar 97 % sedangkan ketepatan sebesar 95 %. Dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan dimana kelengkapan dan ketepatan tahun 2010 sebesar 99 % dan 98 %. Kelengkapan dan ketepatan masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



233

Grafik 7.84 : Kelengkapan dan Ketepatan Laporan W2 Per Puskesmas Di Kota Padang Tahun 2011 Kelengkapan & Ketepatan Lap W2 Puskesmas Tahun 2011 120 100 80 60 40 20 0 SP UK AL

AT

AN NG LB LP D L G

PP

PM AB PG BLB RW AD PH LB LK KRJ BG Pdg C C B

Kelengkapan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 96.2 92.3 92.3 88.5 86.5 97 Ketepatan

100 100 100 100 100 100 100 100 98.1 84.6 98.1 98.1 98.1 98.1 94.2 92.3 92.3 88.5 88.5 76.9 95

Dari grafik diatas terlihat bahwa Puskesmas yang baik dalam kelengkapan dan ketepatan pengiriman laporan adalah Puskesmas Seberang Padang, Ulak Karang, Alai, Air Tawar, andalas, Nanggalo dan lapai. Sedangkan yang kurang adalah Puskesmas Bungus.

7.5.2.2.

Kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2011

a. Kasus Flu burung Avian Influenza (Flu Burung) merupakan suatu penyakit menular pada hewan (unggas) yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Flu burung dapat ditularkan dari hewan ke hewan lain dan juga ke manusia, sehingga termasuk penyakit zoonosis pada manusia. Virus flu burung (H5N1) ini sangat tahan air dengan suhu 22 ◦C selama 4 h

h 3 h

˚C tahan > 30 hari, sedangkan tinja unggas virus ini bertahan .A


h 56˚ C selama 3 jam dan


h

234

6 ˚C selama 30 menit. Pada telur, virus ini akan mati dengan 64˚C selama 5 menit. Selain itu virus akan mati dengan deterjen,

alcohol 70 %, bleach/hipoklorit dan desinfektan lain. Sejak bulan Januari 2011 beberapa daerah ( kelurahan) di Kota Padang, masyarakat melaporkan kematian unggas secara mendadak, dan beberapa lokasi setelah diselidiki oleh Dinas Peternakan dinyatakan unggas positif mengandung H5N1. Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi kasus tersangka Avian Influenza oleh Dinas Kesehatan adalah sebagaai berikut : 1. Sosialisasi pada Pimpinan Puskesmas tanggal 10 Januari 2011 dan dilanjutkan pertemuan dengan petugas survailans dan pimpinan Puskesmas pada tanggal 24 Februari 2011. 2. Mengirimkan Surat Edaran kewaspadaan Avian Influenza(AI) ke Puskesmas dengan Tembusan Kepada Bapak Walikota Padang. Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar dan Dinas Pertahutbun Kota Padang. 3. Pelacakan ( penyelidikan ) kasus pada manusia dilokasi (kelurahan) yang dilaporkan oleh masyarakat ada unggas mati mendadak. Pelacakan dilakukan pada 39 kelurahan di Kota Padang.( terlampir ). 4. Melakukan pemantauan pada manusia di tempat / wilayah dengan unggas mati mendadak secara terus menerus. 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada manusia dengan riwayat kontak dengan unggas mati mendadak, ada demam dengan suhu badan lebih dari 380C, batuk, dan sakit tenggorokan.



235

6. Melakukan rujukan ke RSUP M Djamil pada masyarakat dengan indikasi tersangka (suspec) Avian Influenz (AI). Jumlah pasien yang dirujuk sebanyak 29 orang dengan hasil lab negatif dan semua pasien pulang kembali dalam kondisi sehat. Akan tetapi ada juga pasien suspec AI ( 3 orang ) yang tidak mau di rujuk ke Rumah Sakit , dan pada mereka tetap dilakukan pengawasan ketat di rumah serta diberikan tamiflu. 7. Meningkatkan penyuluhan keliling dan Kelompok kepada masyarakat tentang AI serta bagaimana melaporkan bila ada

ditemukan unggas mati mendadak

diwilayahnya.

b. Kasus Diptheri Penyakit diptheri adalah penyakit menular akut pada tonsil, faring dan hidung, kadang-kadang pada selaput mucosa dan kulit. Selama tahun 2011 kasus diptheri ada satu yang beralamat di jalan Gajah Mada No 11 F Kel. Alai Pr Kopi Kec. Pd Utara. Pasien berumur 3 tahun 3 bulan. Dari hasil laboratorium ditemukan kuman bentuk batang gram (+) bergranula. Dilakukan juga pemeriksaan kontak

dengan hasil laboratorium negatif. Pengobatan yang

diberikan berupa ADS = 40.000 IU dan PP = 50.000/ gr BB / hr. Berikut grafik kasus suspec dan confirm diptheri Sejas tahun 2004 s/d 2011.



236

Grafik 7.85 : Kasus Suspek Diphteri dan Konfirm Di Kota Padang Tahun 2004 - 2011 K A S U S S U S P E C D IP T H E R I & C O NF IR M K O T A P A D A NG T A H U N 2004 - 2011

Sedangkan penyebaran kasus suspek diptheri dari tahun 2004 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Grafik 7.86 : Penyebaran Kasus Suspek Diphteri Per Kecamatan Di Kota Padang Tahun 2004 - 2011

P E NY E B A R A N K A S US S US P E C D IP T H E R I P E R K E C A MA T A N T A H UN 2004 - 2011

c. Kasus AFP Penemuan kasus AFP selama tahun 2011 sebesar 11 kasus dengan AFP rate sebesar 5,4. Penemuan kasus AFP ini melebihi dari target yang ditetapkan DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


237

sebeasar 5 kasus dengan AFP rate 5. Selama enam tahun terakhir penemuan kasus terbanyak pada tahun 2011 ini. Grafik 7.87 : Penyebaran Kasus Suspek Diphteri Per Kecamatan Di Kota Padang Tahun 2004 – 2011 12

Kasus AFP

10 8 6

11

4

6

5

2

3

5

3

11 T

h

10 T

h

09 T

h

08 T

h

07 h T

T

h

06

0

Penemuan semua kasus AFP pada tahun ini di Puskesmas dan yang terbanyak di klinik gizi buruk Puskesmas Nanggalo.

d. Kasus Campak Selama tahun 2011 kasus campak klinis sebanyak 177 kasus dengan pengiriman specimen sebanyak 59 specimen.Dari 59 specimen didapatkan hasil laboratorium 2 yang positif berasal dari Puskesmas Kuranji. Sedangkan specimen terbanyak dikirim oleh Puskesmas Andalas sebanyak 22 specimen, diikuti oleh Puskesmas Air Tawar sebanyak 8 specimen . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :



238

Grafik 7.88 : Data Kasus dan Specimen Campak Per Puskesmas Di Kota Padang Tahun 2011 100%

80%

60%

40%

20%

0% Pgb And

At

Lb

Krj

SP

Lbg Ad

Ngl

Lk

Bg

Rw

Uk

Abc

PP

Ph

Pmc

Al

Lp

Blb PDG

specimen

1

22

8

2

3

1

4

0

4

4

7

0

0

1

1

1

0

0

0

0

59

kasus

23

22

21

18

15

12

12

9

8

8

7

5

4

4

8

1

0

0

0

0

177

Target pengiriman specimen adalah sebesar 20 % dari kasus campak klinis. Berdasarkan grafik di atas Puskesmas yang memenuhi target adalah Puskesmas Andalas, Air Tawar, Kuranji, Lubeg, Nanggalo, Bungus, Luki, Pauh dan Ambacang. Sedangkan Puskesmas yang tidak mengirimkan specimen adalah Puskesmas Pemancungan.Alai, Lapai, Air Dingin dan Belimbing. Jika dibandingkan dalam lima tahun terakhir maka pengiriman specimen terbanyak adalah pada tahun 2011 ini.



239

Grafik 7.89 : Perbandingan Kasus Campak Klinis dan Hasil Lab Positif Di Kota Padang Tahun 2011 KASUS CAMPAK KLINIS, SPECIMEN DAN HASIL LAB POSITIF KOTA PADANG TAHUN 2011 350

316

300 250 200

188

168

177

150

113

100

59

40

50

0

0

0

28

17

0

14

2

Campak Klinis

20 11 Th

20 10 Th

20 09 Th

20 08 Th

Th

20 07

0

Specimen

Hasil Positif

Proporsi kasus campak terbanyak berdasarkan golongan umur adalah golongan umur 5-9 tahun.Sedangkan yang paling sedikit yang berusia < 1 tahun.

Grafik 7.90 : Proporsi Kasus Campak Klinis Berdasarkan Golongan Umur Di Kota Padang Tahun 2011

PROPORSI KASUS CAMPAK KLINIS BERDASARKAN GOLONGAN UMUR

2% 19%

26%

20%

<1t h


33%

1- 4 t h

5- 9 t h

10- 14 t h

15 t h >


240

e. KLB Malaria Penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menyerang sel darah merah manusia yang disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax, falsifarum, malariae dan plasmodium ovale. Ditularkan oleh nyamuk Anopheles dari manusia ke manusia dengan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah : mengigil, demam dengan suhu 37.5 - 400 c, berkeringat, sakit kepala, mual muntah dan diare serta nyeri otot pada orang dewasa. Penyakit Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan yang akan mempengaruhi angka kematian dan kesakitan masyarakat serta dapat menurunkan produktifitas tenaga kerja. Malaria

yang

tidak

diatasi

sempurna

akan

berlarut-larut

hingga

menyebabkan komplikasi. Komplikasi sering kali diakibatkan oleh Malaria tropika dengan penyebab Plasmodium falcifarum. Komplikasinya antara lain adalah malaria otak, gagal ginjal, black water fever, dan edema paru. Edema paru dan malaria otak adalah komplikasi terberat yang harus diwaspadai. malaria dapat menginfeksi ibu hamil. Surveilans epidemiologi dari kasus malaria diatas adalah sebagai berikut : 1. Penetapan KLB Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat selama 3 tahun terjadi peningkatan kasus malaria. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kota Padang diketahui bahwa penyakit malaria tahun 2009 sebanyak 175 kasus, tahun 2010 sebanyak 187 kasus dan sampai bulan Mei 2011 kasus malaria sudah mencapai 98 kasus. Dari data yang ada kasus yang terbanyak terjadi di Kecamatan Kuranji 28 kasus ( Pusk Belimbing 17 kasus, Kuranji 14 kasus, DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


241

Pusk Ambacang 4 kasus) dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung 59 kasus. Karena terjadi peningkatan kasus malaria di satu tempat di Kecamatan Bungus yaitu PLTU Teluk Sirih, maka di tetapkan bahwa telah terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria di PLTU Teluk Sirih sehingga perlu dilakukan Investigasi Lapangan di wilayah tersebut. Penyelidikan kejadian luar biasa kasus malaria di Kec. Bungus Teluk Kabung bertujuan untuk mengetahui besaran masalah KLB Malaria dan mendapatkan kepastian KLB Malaria berdasarkan tempat waktu dan orang serta mengidentifikasi sumber dan cara penularan penyakit malaria di PLTU Teluk Sirik Kec.Bungus Teluk Kabung

2. Pemastian Diagnositik Tabel 7.59. Distribusi Gejala Klinik dari 80 Kasus Malaria Dari Hasil Mass Fever Survaey di Puskesmas Bungus : NO

Gejala Klinik

Jumlah

%

1

Demam 37 – 400 c

80

100%

2

Menggigil

80

100 %

3

Sakit Kepala

59

73%

4

Berkeringat

59

73%

5

Mual Muntah

50

62.6%

6

Nyeri Otot

50

62.6%

7

Diare

0

0%

8

Batuk Pilek

0

0%



242

Berdasarkan gejala klinik yang ditemukan menunjukan presentase gejala klinik terbanyak adalah demam dan menggigil (100%) hal ini sesuai dengan tanda dan gejala malaria.

3. Penyebab Penyakit Berdasarkan survai nyamuk yang dilakukan di Lokasi PLTU diketahui bahwa jenis nyamuk yang menyerang pekerja Proyek PLTU berjenis Anopheles Sundaicus dan Anopheles Subpictus.

4. Distribusi Penyakit Berdasarkan waktu Kejadian Kasus awal ditemukan pada minggu ke 8 tahun 2011 di Lokasi PLTU Teluk Sirih lalu menyebar dengan ditemukan kasus malaria 2 orang. Grafik 7.91 : Kurva Epidemiologi KLB Malarian di PLTU Teluk Sirih Berdasarkan Waktu Kejadian Di Kota Padang Tahun 2011

Pada grafik diatas diketahui kasus awal muncul pada minggu ke 8 tahun 2011, mulai minggu ke 14 kasus melebihi kasus awal, kemudian minggu ke 18 dan minggu 22

kasus malaria melebihi kurva maksimal capaian puncak awal. Pada



grafik terlihat

KLB ini merupakan KLB

243

Propagated Saource yang terjadi pada

minggu ke 14 sampai dengan minggu ke 18 dan minggu ke 23. Pada tanggal 1 April 2011 diketahui seorang pekerja (satpam) PLTU positif malaria, diketahui bahwa pekerja tersebut tinggal tinggal didaerah Cindakir yang merupakan kasus pertama di Kec.Bungus pada tahun 2011. Daerah Cindakir bukan lokasi PLTU jadi kemungkinan pekerja tersebut pembawa penyakit malaria (sumber penularan) ke lokasi PLTU.

5. Distribusi Kasus menurut Golongan Umur Grafik 7.92. Distribusi Kasus Malaria menurut Golongan Umur di Puskesmas Bungus Tahun 2011

Dari diagram diatas terlihat bahwa kasus tertinggi menyerang golongan Umur 20 - 44 Th (80%), diikuti usia 15 -19 th dan usia 45 -54 th.



244

6. Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian malaria di Komplek PLTU Teluk Sirih Kec. Bungus 1. Adanya tempat perindukan potensial : Tempat tinggal pekerja di Komplek PLTU Teluk Sirih terbagi atas 4 Bedeng sesuai dengan perusahaan yang mengontrak pekerja. Salah satu bedeng PT. KES yang diamati mempunyai pekerja 400 orang dengan luas bedeng yang ditempati pekerja seluas 200 meter. Hal ini sungguh jauh dari syarat kesehatan tempat tinggal manusia yang tidak memenuhi syarat (minimal 4 m 2/orang) antara lain : a. Berdasarkan survai nyamuk di lakukan pada tanggal 9 – 12 Juni 2011 ditemukan jentik nyamuk pada air tergenang di lokasi tempat/barak pekerja PLTU. Setelah dilakukan pengambilan sampel nyamuk ditemukan jenis nyamuk adalah Anopheles Sundaicus dan Anopheles Subpictus. b. Kontruksi dinding rumah yang terbuat dari papan /kayu, banyak lobang hal ini memungkinkan lebih banyak lubang untuk masuknya nyamuk kedalam rumah, dinding dari kayu tersebut juga tempat yang paling disenangi oleh nyamuk Anopheles. c. Ventilasi bedeng. Keadaan ventilasi bedeng yang tidak ditutupi kawat kasa akan menyebabkan nyamuk masuk ke dalam bedeng. Untuk ventilasi disyaratkan minimal 10 % dari luas lantai dan menggunakan kawat kasa. d. Kondisi/ bahan atap bedeng, tempat tinggal yang beratap dan yang terbuat dari kayu merupakan tempat yang paling disenangi oleh nyamuk. e. Lokasi PLTU Teluk Sirik merupakan lokasi yang baru dibuka, sebelumnya merupakan pertemuan hutan dan teluk (pantai) yang tidak berpenghuni. Adanya



245

penebangan hutan untuk membuka lahan pemukiman merupakan habitat yang potensial bagi perkembangbiakan nyamuk Anopheles sundaicus dan banyak aliran sungai yang tertutup pasir (laguna) yang merupakan tempat perindukan nyamuk An.Sundaicus

2. Perilaku Pekerja pada Malam Hari Dalam rangka percepatan pembangunan PLTU maka pekerja dibagi atas 2 shift yaitu siang hari dan malam hari. Penyakit malaria sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan pekerjaan. Pekerja yang berminggu minggu tinggal dilahan hutan akan memberi peluang kontak dengan nyamuk. Disamping bedeng tempat tinggal, pekerja tidak difasilitasi sarana penerangan sehingga sangat berpotensi sekali nyamuk menggigit pekerja saat istirahat pada malam hari. Pekerja PLTU rata rata berusia produktif ( 20 -45 th) karena lokasi PLTU tidak ada hiburan kemungkinan pekerja mengobrol diluar bedeng tidak menggunakan obat anti nyamuk sehingga kemungkinan nyamuk mengigit pekerja.

3. Sarana Pelayanan Kesehatan di Lokasi PLTU Saat pengamatan dilakukan diketahui jumlah pekerja di PLTU lebih kurang 1.500 Jiwa. Dengan jumlah pekerja tersebut seharusnya disediakan sarana kesehatan. Tetapi manajemen proyek PLTU tidak menyediakan fasilitas klinik kesehatan yang memadai beserta dokter dan paramedis. Pada saat ini hanya seorang perawat dan sebuah mobil ambulan yang disediakan oleh pihak manajemen proyek di PLTU.



246

7. Penanggulangan KLB Malaria di Lokasi PLTU : a. Pada tanggal 1 – 6 Juni 2011 -

Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Malaria di Lokasi PLTU

-

Pembentukan TIM KLB yang terdiri dari : Dinkes Propinsi, Dinkes Kota dan Manajemen proyek PLTU

-

Pengamatan Lingkungan terhadap faktor risiko di Lokasi PLTU

b. Pada tanggal 7 – 9 Juni 2011 -

Melakukan survai demam dan survai darah tepi di Lokasi PLTU

-

Pengobatan dan rujukan penderita

-

Survai nyamuk di lokasi PLTU

-

Penyuluhan pada karyawan dan manajemen proyek PLTU

-

Penanaman insektisida di air tergenang dan menganjurkan untuk mengalirkan air tergenang ke laut

c. Pada tanggal 9 Mei – 4 Juli 2011 -

Penyemprotan bedeng / lokasi PLTU

-

Pemantauan penderita di RS seluruh Kota Padang

7.5.3. Seksi Kesehatan Lingkungan Sesuai

tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Lingkungan dalam

mencapai tujuan program dapat dibagi kedalam beberapa kegiatan yang dirumuskan kedalam beberapa program sebagai berikut : 7.5.3.1. Penyehatan Lingkungan Program penyehatan lingkungan diuraikan melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan Sanitasi Perumahan dan Lingkungan (SPL) . Kegiatan ini



ditujukan

247

terhadap rumah yang ada di masing- masing wilayah kerja

Puskesmas melalui kegiatan inspeksi terhadap sanitasi dasar yang meliputi cakupan penggunaan jamban yang memenuhi syarat, cakupan sarana air bersih memenuhi syarat, pengelolaan / tempat sampah memenuhi syarat dan pengelolaan air limbah memenuhi syarat. Berdasarkan hasil survey perumahan dan lingkungan diatas yang diselenggarakan oleh masingmasing Puskesmas sesuai wilayah kerjanya diketahui bahwa Puskesmas Lubuk Buaya mempunyai jumlah rumah yang paling banyak, sedangkan jumlah rumah diperiksa paling banyak secara proporsional dilakukan oleh Puskesmas Belimbing mencapai angka tertinggi pemeriksaan melalui inspeksi sanitasi bisa dilihat pada tabel berikut . Untuk Kota Padang total dari total jumlah 147. 181, memenuhi syarat mencapai 75,5 % atau setara dengan angka absolut 75.889 rumah dari total jumlah rumah yang diperiksa, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik

7.93.Pengawasan Sanitasi Perumahan dan Lingkungan Per Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

20000 18000 16000

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Seb. Pema Rawan Padan Ulak Alai Padan ncung g g Karan g an Barat Pasir g Jumlah Rumah 2434 3173 4546 10475 2982 4903

Air Andala Lubuk Air Nangg Tawar s Buaya Dingin alo

Lapai Kuranj Belim Ambac Pauh i bing ang

3815

14106

19979 4290

6419

4699

4528

11717

14862 8274

Lubuk Lubuk Penga Bungu Kilang Begalu mbira s an ng n 7448 7957 6501 4073

Rumah Sehat

2221

9448

10047

3205 2652

1882

8073

3876

3807

1221

1763


1479

6443

1525

1910

3112

3998

4485

3335

1407


Grafik 7.94.Pengawasan Sanitasi Perumahan dan Lingkungan Kota Padang Tahun 2011

160000

147181

140000 120000

100481

100000

74690

81985

81094

76890

75889

80000 60000 40000 20000 0 Jumlah

Rumah

Jamban

SAB

SPAL

Tempat Sampah

Rumah

Rumah

Diperiksa

MS

MS

MS

MS

Sehat

Grafik 7.95.Persentase Pengawasan Sanitasi Perumahan dan Lingkungan di Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2011

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0


248


Grafik 7.96.Persentase Pengawasan Sanitasi dan Perumahan Lingkungandi Kota Padang Tahun 2011

85.0

81.7 79.6

80.0

76.5

74.3

75.5

75.0

68.3

70.0

65.0

60.0

Rumah

Jamban

SAB

SPAL

Tempat Sampah

Rumah

Diperiksa

MS

MS

MS

MS

Sehat

Grafik 7.97.Persentase Rumah Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2011

100.0 90.0

89.7

86.8

89.0 82.1 80.8

80.0

76.0 71.3

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0


85.0 77.6

73.9 69.0

66.9 68.1

69.9

72.0 71.6

75.5

73.8 75.2 74.8 69.6

69.1

249


250

7.5.3.2. Pengawasan Kualitas Air Pengawasan kualitas air dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan terhadap sarana air bersih masyarakat di masing- masing wilayah kerja Puskesmas. Untuk sarana air bersih memenuhi syarat terlihat Puskesmas Andalas mencapai angka tertingi memenuhi syarat dengan 98,8 % dari total sarana yang diperiksa sedangkan sarana air bersih terendah memenuhi syarat 60,2 % di wilayah kerja Pukesmas Bungus dan Kota Padang baru mencapai angka 68,2 %. Sedangkan untuk jamban memenuhi syarat masih terdapat di wilayah kerja Puskesmas Andalas mencapai 88,6 % dari total sarana yang diperiksa, sedangkan capaian terendah sarana terendah Puskesmas Alai dengan 62, 3 % dari total sarana yang diperiksa dan untuk Kota Padang mencapai 78,2 % dari total sarana diperiksa. Pencapaian indikator saluran pembuangan air limbah memenuhi syarat dicapai tertinggi juga oleh Puskesmas Andalas 91,6 % dari total sarana diperiksa dan terendah di Puskesmas Kuranji 45,0 % serta Kota Padang baru mencapai 65,3 % memenuhi syarat dari total sarana diperiksa. Indikator Tempat Sampah memenuhi syarat dicapai tertinggi Puskesmas Padang Pasir 91 % dari total sarana diperiksa dan terendah di Puskesmas Bungus 45,0 % memenuhi syarat dari jumlah total sarana diperiksa sedangkan untuk Kota Padang mencapai 68,7 % memenuhi syarat dari total sarana yang diperiksa. Seluruh indikator- indikator tersebut merupakan persyaratan untuk menentukan rumah sehat di wilayah kerja Puskesmas dan Kota Padang, pencapaian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 7.98.Persentase Sarana Air Bersih Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

95.9 96.7

100.0

91.9 90.0

96.7

98.6 88.2 89.0

86.5 79.8

80.0 70.0

93.1

89.3

78.8

72.3

69.0 69.8 64.0

81.7

78.6

74.9

62.2

61.0

60.0

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

Grafik 7.99.Persentase Jamban Memenuhi Syarat di Wilayah kerja Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

88.6

86.8

90.0 80.0 70.0

86.4

79.7 75.3

67.0

68.8 70.0

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0


75.2

75.0 69.6

69.4 62.5

70.6

74.7 75.7

72.6 67.4 65.8

75.3

70.4 63.8

251


Grafik 7.100 Persentase Saluran Pembuangan Air Limbah Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

91.6

Andalas

89.0

Lapai

88.8

Alai

87.8

Air Tawar

78.8

Seb. Padang

72.0

Air Dingin

69.4

Pemancungan

68.7

Ulak Karang

67.0

Lubuk Begalung

65.3

Kota Padang

65.0

Ambacang

63.6

Pauh

61.0

Belimbing

60.3

Nanggalo

59.3

Padang Pasir

58.9

Rawang Barat

56.4

Pengambiran

54.0

Lubuk Kilangan

51.4

Bungus

50.4

Lubuk Buaya

45.0

Kuranji 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Grafik 7.101 Persentase Tempat Sampah Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

91.0

Padang Pasir

81.6

Pemancungan

79.0

Lubuk Kilangan

78.0

Lubuk Begalung Andalas

78.0

Seb. Padang

78.0 77.0

Alai

76.0

Lapai Pauh

75.0

Ulak Karang

75.0

73.0

Air Tawar

72.0

Pengambiran

68.7

Kota Padang

67.0

Kuranji

64.0

Nanggalo

60.0

Belimbing

58.9

Rawang Barat

58.0

Ambacang

56.0

Lubuk Buaya

52.0

Air Dingin

45.0

Bungus 0.0

10.0


20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

252


253

7.5.3.4. Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan Pada tahun 2011 kegiatan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dari jumlah yang diperiksa sebanyak 2723 buah didapatkan 1323 yang sehat dari jumlah diperiksa 1894 buah, sedangkan untuk puskesmas yang yang melakukan pengawasan yang mencapai target adalah Puskesmas Andalas yaitu 100% dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 7.102: Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

700

600

500

400

300

200

100

0 Seb. Pemanc Rawang Padang Ulak Padang ungan Barat Pasir Karang

Alai

Air Andalas Tawar

Lubuk Buaya

Air Nanggal Lapai Dingin o

Kuranji Belimbi Ambaca ng ng

Pauh

Lubuk Lubuk Pengam Bungus Kilanga Begalun biran n g 87 96 75 165

Terdaftar

58

110

67

619

152

72

84

113

159

251

76

87

85

130

78

159

Diperiksa

58

110

50

311

49

8

84

112

101

208

76

87

83

130

53

20

72

95

27

MS

42

81

38

193

43

2

64

108

57

133

47

82

53

89

31

12

60

86

21

81

TMS

17

29

12

113

6

0

20

4

44

75

29

5

30

41

22

8

12

7

6

73


160


Grafik 7.103 : Persentase Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00 Seb. Peman Rawan Padan Ulak Padan cunga g g Pasir Karang g n Barat 100.0 100.0 74.63 50.24 32.24

100.0

99.12

63.52

82.87

100.0

100.0

97.65

100.0

67.95

Lubuk Lubuk Penga Bungu Kota Kilanga Begalu mbiran s Padan n ng g 12.58 82.76 98.96 36.00 96.97 69.56

% Memenuhi Syarat

72.41

73.64

76.00

62.06

87.76

25.00

76.19

96.43

56.44

63.94

61.84

94.25

63.86

68.46

58.49

60.00

83.33

90.53

77.78

50.63

69.85

% Tidak Memenuhi Syarat

29.31

26.36

24.00

36.33

12.24

75.00

23.81

3.57

43.56

36.06

38.16

5.75

36.14

31.54

41.51

40.00

16.67

7.37

22.22

45.63

29.20

% Diperiksa

Alai

Air Andala Lubuk Tawar s Buaya

11.11

Air Dingin

Nangg alo

Lapai

Kuranji Belimb Ambac ing ang

Pauh

Grafik 7.104: Perbandingan TPM Yang Diperiksa dari Yang Memenuhi Syarat di Kota Padang Tahun 2011

2723 3000 2500

1894

2000

1323

1500

553

1000

500 0

Terdaftar


Diperiksa

MS

TMS

254


255

Grafik 7.105: Persentase Tempat Pengolahan Makanan Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang 2011

65.00

Target

68.46

Belimbing

94.25

Lapai

61.84

Nanggalo

76.19

Air Tawar

73.64

Pemancungan

72.41

Seb. Padang

96.43

Andalas

90.53

Lubuk Begalung

63.86

Kuranji

50.63

Bungus

63.94

Air Dingin

83.33

Lubuk Kilangan

76.00

Rawang Barat

58.49

Ambacang

56.44

Lubuk Buaya

62.06

Padang Pasir

77.78

Pengambiran

87.76

Ulak Karang

60.00

Pauh

25.00

Alai 0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Grafik 7.106: Persentase Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan Diperiksa di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Tahun 2011

Target

100.00

Belimbing

100.00

Lapai

100.00

Nanggalo

100.00

Air Tawar

100.00

Pemancungan

100.00

Seb. Padang

100.00

Andalas

99.12

Lubuk Begalung

98.96

Kuranji

97.65

Bungus

96.97

Air Dingin

82.87

Lubuk Kilangan

82.76 74.63

Rawang Barat

67.95

Ambacang

63.52

Lubuk Buaya

50.24

Padang Pasir

36.00

Pengambiran

32.24

Ulak Karang

12.58

Pauh

11.11

Alai 0.00

10.00

20.00


30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00


256

7.5.3.5. Pengawasan Tempat Tempat Umum Pada tahun 2011 kegiatan Pengawasan Tempat Tempat Umum dapat dilihat dalam grafik dibawah ini, adapun pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sarana Tempat- tempat umum yang ada di wilayah masing- masing Puskesmas dibawah ini :

Grafik 7.107 : Pengawasan Tempat -Tempat Umum di Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2011

250

200

150

100

50

0 Seb. Peman Rawan Padan Ulak Padan cunga g g Pasir Karang g n Barat Terdaftar 49 52 46 233 48

Alai

Air Andala Lubuk Air Nangg Tawar s Buaya Dingin alo

Lapai Kuranji Belimb Ambac Pauh ing ang

Lubuk Lubuk Penga Bungu Kilang Begalu mbiran s an ng 113 89 86 81

54

60

189

208

158

101

30

48

105

88

68

Diperiksa

45

47

33

120

21

12

58

151

202

158

101

19

44

96

26

2

113

89

41

67

MS

34

45

13

90

14

10

48

149

185

125

78

17

41

95

18

2

107

89

22

35

TMS

11

2

10

43

9

2

10

2

17

33

23

2

2

1

8

0

6

0

9

32



Grafik 7.108: Persentase Pengawasan Tempat-Tempat Umum di Wilayah kerja Puskesmas Tahun 2011

Target

100.00

Lubuk Begalung

100.00

Lubuk Kilangan

100.00

Nanggalo

100.00 100.00

Air Dingin

97.12

Lubuk Buaya

96.67

Air Tawar 91.84

Seb. Padang

91.67

Kuranji

91.43

Belimbing

90.38

Pemancungan 82.72

Bungus

79.89

Andalas 71.74

Rawang Barat 63.33

Lapai

51.50

Padang Pasir

47.67

Pengambiran

43.75

Ulak Karang 29.55

Ambacang 22.22

Alai 2.94

Pauh 0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Grafik 7.109 : Pengawasan Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat di Kota Padang Tahun 2011

79.00

Target

84.22

Kota Padang

100.00

Lubuk Begalung

100.00

Pauh Belimbing

98.96

Andalas

98.68 95.74

Pemancungan

94.69

Lubuk Kilangan

93.18

Kuranji

91.58

Lubuk Buaya

89.47

Lapai 83.33

Alai

82.76

Air Tawar 79.11

Air Dingin

77.23

Nanggalo Seb. Padang

75.56

Padang Pasir

75.00 69.23

Ambacang

66.67

Ulak Karang 53.66

Pengambiran

52.24

Bungus 39.39

Rawang Barat

0.00

10.00


20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

257


258

7.5.3.6. Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang ( DAMIU ) Di Kota Padang tahun 2011 terdapat 603 Depot air minum isi ulang, dan telah dilaksanakan

pengawasan melalui inspeksi sanitasi secara ekternal oleh

petugas Puskesmas di wilayah kerja masing- masing dan Dinas Kesehatan Kota

serta

secara

internal

pengawasan

pengambilan

sampel

yang

dilaksanakan oleh pemilik depot air minum dengan parameter kimia satu kali dalam setahun dan bakhteri satu kali dalam 3 (tiga) bulan secara rutin. Dari keseluruhan jumlah Depot yang melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai ketentuan diketahui hanya yang melakukan pemeriksaan secara rutin internal tidak lebih dari 46 % artinya memenuhi ketentuan dalam pengelolaan DAM, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan atau peran serta pemilik sarana dalam malaksanakan internal kontrol dengan berbagai alasan seperti besarnya biaya pemeriksaan dan hal- hal non teknis lainnya. Adapun kriteria sampel diambil untuk dilakukan pemeriksaan kualitas air secara bacteriologis dan kimia. Air dianggap memenuhi syarat secara bacteriologis apabila angka E – Coli di dalam air nol. Sedangkan secara kimia harus bebas dari bahan kimia yang mengandung logam berat. Sampel depot isi ulang ini yang disampling adalah sumber air baku ( belum diolah ) dan air setelah di olah atau yang akan dikonsumsi langsung oleh masyarakat . Beberapa hal yang telah dilakukan adalah menurunkan kewenangan pengawasan ketingkat Puskesmas dengan konsep kewilayahan, melaksanakan koordinasi secara lintas sektor dalam pembinaan seperti dengan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambang Energi dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KP2T Pemerintah Kota Padang serta melakukan pembinaan melalui DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


259

edaran kembali ketentuan dan peraturan tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan Depot Air Minum.

Grafik 7.110.Grafik Pengawasan Depot Air Minum (DAMIU) di Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2011

Grafik Jumlah Depot Air Minum di Wilayah Kerja Puskesmas 2010

J u m l a h

56 55

Air Dingin Lubuk Buaya Andalas Air Tawar Pengambiran Ulak Karang Ambacang Lubuk Kilangan Kuranji Lubuk Begalung Padang Pasir Lapai Nanggalo Pauh Alai Belimbing Rawang Bungus Seb. Padang Pemancungan

45 37 32 31 30 28 27 25 25 23 23 22 20 18 16 8 7

5 0

10

20

30

40

50

60

Tabel 7.60. REALISASI PROGRAM P2P 2011 No

KEGIATAN

1 Seksi P2P 1. Immunisasi ─I ● BCG ● DPT- HB 1 ● DPT- HB 3 ●P 4 ●C ─B A ● DT ● TT ●C

Target

Cakupan (%)

Kesenjangan

95 95 85 85 85

97 96,7 89,4 91,1 90,1

2 1,7 4,4 6,1 5,1

100 100 100

91,4 91,6 91,4

-8,6 -8,4 -8,6

B

h

2. P2 Rabies DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


a. Kasus gigitan HPR b. Jumlh gigitan (+) Rabies c. Jumlah di VAR d. Jumlah meninggal e. Jumlah Observasi

260

398 kasus 3 kasus 278 kasus 3 kasus 117 kasus

3. P2 TB Paru a. Penjaringan suspect b. Penemuan BTA + c. Angka Konversi d. Kesembuhan e. Kesalahan Lab 4. ISPA a. Pengobatan Pneumoni b. Jumlah penderita dirujuk c. Jumlah penderita meninggal 5. Diare a. Jumlah penderita diobati Nakes b. Jumlah penderita dapat oralit c. Jumlah oralit diberikan e. Jumlah meninggal 6. Kusta a. Jumlah penderita baru b. Jumlah penderita diobati c. Jumlah meninggal 7. HIV/ AIDS a. Periksa sampel darah b. HIV (+)

13490 1349 ≥8 ≥ 85 ˂5

6783 (50,3 %) 946 (70,1 %) 89,2 76,3 0

100 0 0

100 0 0

100 100 0

100 100 12.149 bks 0

1/10.000 0 0

1 kasus 1 kasus 0

0 0

0 0

8. P2 DBD a. Jumlah kasus b. Jumlah kasus meninggal c. Jumlah PE d. Jumlah fogging massal e. Jumlah fogging massal f. Jumlah Kelh. Diabatisasi g. ABJ DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

900 kasus < 1,5 0 900 kasus 0 35 kel > 95

965 kasus 6 org 864 638 fcs 0 104 kel > 95

-49,7 0,1 9,2 8,7


9. Malaria a. Jumlah kasus klinis b. Penderita meninggal

0 0

354 0

10. Filariasis a. Jumlah kasus baru b. Jumlah kasus baru diobati

0 0

0 0

2 Seksi Penanggulangan Wabah dan Bencana a. Kasus AFP 5 kasus b. Kelengkapan W2 90 c. Ketepatan W2 80 d. Kasus Pos Campak 0 e. Kasus Diptheri pos 0 f. Keracunan 0 g. Penanganan Bencana 0 3 Kesehatan Lingkungan 1. Penyehatan Lingkungan ●A j ● (BABS) ●C h h 2. Pengawasan Kualitas air ●A ●K h 3. Pengawasan TTU dan TPM ●C TT h ●C TPM h


261

11 kasus 97 95 2 kasus 1 kasus 1 kasus 3 kali

6 kasus 7 15 2 kasus 1 kasus

66

71,8

5,8

71 75

71,8 71,8

0,8 -3,2

70 85

86 90

16 5

76 60

76,9 64,6

0,9 4,6


262

BAB VIII MASALAH DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

I.

SEKRETARIAT

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Permasalahan 1. Masih adanya keterlambatan dalam pengurusan pajak kendaraan 2. Pengurangan anggaran dari APBD Kota Padang 3. Belum adanya ruang penyimpanan yang representatif untuk penyimpanan barang habis pakai sebelum pendistribusian ke puskesmas, GFK dan bidang 4. Masih banyaknya PNS yang terlambat memasukkan bahan administrasi kepegawaian baik untuk kenaikan pangkat, cuti dan kenaikan gaji berkala 5. Masih adanya puskesmas yang tidak / terlambat memasukkan laporan DUK, Bezetting dan absen bulanan. 6. Aplikasi Infokes : kurangnya kemampuan SDM Puskesmas (pengelola SIKDA) dalam pengoperasian aplikasi karena bukan berbasic IT sehingga belum optimalnya aplikasi infokes di Puskesmas.

Pemecahan Masalah 1. Memberitahukan kepada pengguna kendaraan agar tepat waktu dalam pengurusan pajak kendaraan untuk yang akan datang, dimana 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo jadwal pembayaran pajak pengguna kendaraan agar segera melapor ke sub.bag umum dan kepegawain DKK Padang



263

2. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan realisasi program berdasarkan anggaran yang tersedia 3. Memanfaatkan ruangan yang ada di sub.bag umum dan kepegawaian

sebagai

tempat penyimpanan barang habis pakai sebelum didistribusikan ke puskesmas dan GFK 4. Melakukan bimbingan

teknis ke Puskesmas dalam rangka pembinaan

pengelolaan administrasi kepegawain 5. Memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan puskesmas, kepala gudang farmasi dan kepala bidang agar setiap PNS yang akan naik pangkat, berkala, cuti dan pensiun segera memasukkan bahan sesuai prosedur yang berlaku, serta memasukkan laporan DUK, Bezetting dan absen bulanan tepat waktu. 6. Melaksanakan pelatihan secara berkala tentang aplikasi infokes kepada pengelola SIKDA Puskesmas dan pemberian honorarium pada pengelola sebagai prestise

II. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.1. Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM Kesehatan dan Diklat Permasalahan : a. Masih banyak pejabat fungsional yang tidak memasukkan Dupak (daftar usulan penilaian angka kredit) sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan yaitu periode Januari s/d Juni dan periode Juli s/d Desember. b. Masih ada beberapa pegawai yang mengajukan izin maupun tugas belajar yang tidak bisa diterbitkan SK tugas belajar dari Walikota maupun SK izin belajar dari Sekretaris Daerah disebabkan karena persyaratan pangkat



264

yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum pada Perwako No 16 tahun 2009. c. Penumpukan mahasiswa PKL di puskesmas rawatan karena jadwal PKL yang bersamaan (Praktek Klinik Keperawatan dan Praktek Klinik Kebidanan). Pemecahan Masalah : a. Bagi tenaga fungsional yang tidak membuat DUPAK lebih dari 5 tahun akan diberhentikan sementara dari jabatan fungsional kesehatan. b. Setiap PNS harus mengusulkan kredit pointnya setiap 6 bulan / 1 semester ke Tim Penilai Jabfung c. Mensosialisasikan Perwako No. 16 tahun 2009 tentang Tugas dan Izin Belajar d. Melakukan koordinasi dengan institusi pendidikan dalam hal izin / penelitian di lingkungan DKK Padang

2.2. Seksi Promosi Kesehatan POSKESKEL Permasalahaan : a. Kegiatan

Kelurahan

Siaga

belum

aktif

sesuai

dengan

struktur

kepengurusan yang ada b. Kegiatan Poskeskel menumpang di Pustu, bidannya juga bidan pustu sehingga sulit membedakan antara kegiatan Poskeskel dengan kegiatan Pustu.



265

c. Sebagian bidan Poskeskel masih tugas rangkap di Poskeskel dan di Puskesmas. d. Bidan yang dilatih belum begitu memahami hasil pelatihannya termasuk juga untuk pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD). e. Belum adanya laporan rutin bulanan kelurahan siaga

Pemecahan Masalah : a. Bimbingan teknis ke seluruh kelurahan siaga

dengan mengadakan

pertemuan yang pesertanya terdiri dari pengurus kelurahan siaga, kader, dan petugas puskesmas terkait. b. Mendirikan bangunaan Poskeskel dengan upaya dana dari Pemda, PNPM dan donator. c. Memberikan

masukan

kepada

Pimpinan

Puskesmas

untuk

mengkhususkan bidan kelurahan siaga di Poskeskel . d. Meningkatkan pembinaan kepada bidan kelurahan siaga e. Memberikan kepada bidan kelurahan siaga blangko laporan rutin kegiatan Poskeskel

POSKESTREN Permasalaahan : a. Masih kurangnya pembinaan dari DKK mengenai Poskestren ke petugas Puskesmas. b. Belum semua Pesantren membentuk Pos Kesehatan Pesantren.



266

Pemecahan Masalah : a. Meningkatkan pembinaan mengenai poskestren ke petugas puskesmas. b. Puskesmas membina dan mendorong pihak Pesantren untuk membentuk

Poskestren.

Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Permasalahan : a. Data mengenai unit usaha belum optimal b. Belum semua unit usaha membentuk Pos UKK c.

Masih kurangnya pembinaan dari DKK mengenai UKK ke petugas Puskesmas.

Pemecahan masalah a. Puskesmas melakukan pendataan yang optimal tentang unit usaha yang ada diwilayah kerjanya. b. Puskesmas menganjurkan kepada semua unit usaha untuk membentuk Pos UKK c. Meningkatkan pembinaan dari DKK ke Puskesmas tentang upaya pembentukan Pos UKK kepada masing-masing unit usaha

Saka Bakti Husada (SBH) Permasalahan : a. Data mengenai SBH belum optimal



267

b. Masih kurangnya pembinaan dari DKK mengenai SBH ke petugas Puskesmas. Pemecahan Masalah : a. Puskesmas meningkatkan pendataan mengenai sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan pramuka untuk dianjurkan agar dapat membentuk SBH. b. Meningkatkan pembinaan kepada puskesmas mengenai SBH.

Tanaman Obat Keluarga ( Toga ) Permasalahan : a. Pendataan tentang Toga yang belum optimal b. Pembinaan DKK yang masih kurang ke Puskesmas Pemecahan Masalah : a. Meningkatkan pendataan tentang Toga b. Meningkatkan pembinaan Manfaat Toga ke Petugas Puskesmas.

Pengobatan Tradisional ( Batra ) Permasalahan : a. Pendataan tentang Batra yang belum optimal b. Pembinaan DKK yang masih kurang ke Puskesmas Pemecahan Masalah a. Meningkatkan pendataan tentang Batra b. Meningkatkan pembinaan Batra ke Petugas Puskesmas.



268

Posyandu Permasalahan : a. Posyandu masih dianggap milik kesehatan b. 75 % Posyandu masih mempunyai D/S dibawah 65 % c. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang d. Masih adanya Posyandu yang masih menumpang atau tempat yang tidak representatif.

Pemecahan Masalah : a. Perlu pemahaman kembali kepada masyarakat tentang kepemilikan posyandu, bahwa posyandu itu adalah milik masyarakat. b. Meningkatkan pembinaan kepada kader tentang upaya peningkatan kunjungan ke Posyandu c. Meningkatkan kerjasama lintas sektor baik dari kota, kecamatan maupun tingkat kelurahan d. Puskesmas mendorong tokoh masyarakat untuk menyediakan tempat yang representatif untuk satu Posyandu

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Permasalahan : a. Masih ada Puskesmas yang belum melaksanakan penyuluhan dalam dan luar gedung sesuai dengan rencana kerja yang dibuat. b. Masih belum meratanya penyebaran media cetak untuk penyuluhan diwilayah Puskesmas



269

c. Masih adanya petugas puskesmas yang belum mau menjadi narasumber pada pelaksanaan penyuluhan d. Masih kurangnya frekwensi penyuluhan kelliling yang dilaksanakan dimasing-masing Puskesmas.

Pemecahan masalah : a. Penyuluhan dalam gedung dilaksanakan 2 kali seminggu atau 8 kali sebulan. Penyuluhan luar gedung dilaksanakan pada saat kegiatan Posyandu , UKS dan pertemuan-pertemuan lainnya. Materi yang diberikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saaan penyuluhan tersebut. b. Peningkatan penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak seperti leaflet, brosur maupun foto kopi bahan penyuluhan. c. Perlu penegasan dari pimpinan Puskesmas kepada stafnya untuk disiplin terhadap rencana yang telah dibuat. d. Menegaskan

kepada

Puskesmas

untuk

meningkatkan

frekwensi

penyuluhan keliling.

2.3. Seksi Regitrasi dan Akreditasi Permasalahan : a. Masih ada sarana pelayanan kesehatan dan praktek tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum memiliki izin operasional atau masa berlakunya izin sudah habis. b. Kurangnya kepedulian para dokter senior untuk memperbarui surat izin praktek dan praktek lebih dari 3 tempat. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


270

c. Pemohon terlalu lama melengkapi persyaratan yang kurang dalam pengurusan perizinan.

Pemecahan Masalah : a. Pembinaan pada sarana pelayanan kesehatan tentang ketentuan peraturan perundangan izin operasional sarana pelayanan kesehatan. b. Menyurati dokter dan dokter gigi yang praktek lebih dari 3 tempat dan memberitahukan ke organisasi profesinya ( IDI, PDGI ) c. Memberitahu Rumah Sakit agar hanya mempekerjakan dokter dan dokter gigi yang mempunyai SIP di tempatnya.

III. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 3.1. Seksi Gizi dan kesehatan Khusus A.

Program Gizi Untuk pencapaian program yang akan datang Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan beberapa altenatif upaya penanggulangan masalah yang ada sehingga pelaksanaan program gizi dapat berjalan dengan baik, antara lain :

1. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan lintas sektor dan lintas program untuk mengatasi masalah gizi terutama gizi buruk melalui penangan balita BGM dengan membentuk tim surveilan BGM untuk Kota Padang. 2. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan program serta melibatkan masyrakat dalam menanggulangi dan memantua perkembangan balita gizi buruk.



271

3. Selain pemberian PMT untuk balita gizi buruk, perlu juga dilakukan penyuluhan dalam bentuk demo masak/makanan untuk

balita gizi buruk

sehingga pola asuh orang tua kepada anak dapat berubah menjadi baik, dan selain itu juga dirujuk ke puskesmas Nanggalo yang merupakan puskesmas rawat inap untuk balita gizi buruk. 4. Melakukan koordinasi kepada unit pelayanan lainnya misalnya melalui organisasi profesi seperti IBI dan IDI sehingga dapat memberikan laporan ke puskesmas. 5. Memberikan bimbingan kepada petugas gizi melalui kegiatan pertemuan bulanan sehingga data yang didapat dari puskesmas dapat terpantau setiap bulannya baik oleh petugas gizi Dinas Kesehatan Kota Padang maupun oleh petugas puskesmas sendiri. 6. Meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk penanggulangan masalah GAKY melalui kegaiatan pertemuan POKJA GAKY dengan kegaiatan pemeriksaan garam ke pasar yang ada di Kecamatan di Kota Padang. B. Program Kesehatan Khusus 1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan program untuk melaksanakan kegiatan program kesehatan khusus. 2. Meningkatkan pembinaan dan monitoring pelaksanaan program kesehatan khusus baik di puskesmas maupun di Dinas Kesehatan Kota. 3. Meningkatkan penyuluhan program kesehatan khusus baik di dalam maupun di luar puskesmas. 4. Menjadikan salah satu program kesehatan khusus sebagai program unggulan di puskesmas.



272

5. Dana BOK ada di puskesmas dapat di pergunakan untuk pelaksanaan kegiatan program khusus.

3.2. 1.

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Belum tercapainya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani. 

Adanya komitmen dari Puskesmas dan BPS untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan terhadap neonatus



Perlunya penganggaran dana pelatihan bagi bidan dan dokter terutama di Puskesmas Poned untuk penanganan neonatus komplikasi



Meningkatkan kualitas kelas ibu hamil



Meningkatkan pemantauan dan pembinaan ke Puskesmas dan BPS

2. Masih rendahnya cakupan Kunjungan Bayi dan Anak Balita 

Meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam melakukan SDIDTK balita



Meningkatkan kualitas pelaksanaan kelas ibu balita



Penambahan pengadaan Skriining Kit SDIDTK untuk Puskesmas dan Posyandu



Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan SDIDTK balita



Meningkatkan promosi penggunaan buku KIA



Komitmen

bersama

untuk

melaksanakan

SDIDTK

di

Puskesmas,

Posyandu, PAUD/TK dan di semua tempat pelayanan kesehatan anak





273

Meningkatkan metoda pencatatan dan pelaporan dalam pemantauan tumbuh kembang balita



Koordinasi lintas sektor terkait untuk peningkatan kunjungan balita ke Posyandu setiap bulan

3. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memberikan Asuhan Persalinan Normal yang aman dan nyaman, serta penanganan bayi baru lahir melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang berkualitas



Meningkatkan pelayanan ANC yang berkualitas oleh semua bidan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan



Meningkatkan pemantauan dan pembinaan ke BPS dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar praktek kebidanan.



Mengoptimalkan sistim rujukan dan penanganan ditempat rujukan



Bekerja sama dengan organisasi Profesi Bidan (IBI) dalam swadaya dan swadana Pelatihan APN dan penanganan Bayi Baru Lahir dan Asfiksia, karena keterbatasan dana APBD untuk pelatihan

4. Masih rendahnya % PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR) 

Meningkatkan pencatatan dan pelaporan KB dengan Pustu, BPS dan Klinik KB



Melakukan koordinasi lintas sektor terkait dalam pelatihan RR KB



Pembinaan ke klinik KB Puskesmas



3.3.

274

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Permasalahan :

1. Masih rendahnya kesadaran petugas terhadap data dan kelengkapannya. 2. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelayanan kesehatan dalam menganalisa satu laporan. 3. Masih terdapatnya perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kunjungan dalam gedung, definisi operasional berbagai jenis penyakit dan laporan lainnya sehingga mempengaruhi laporan yang diberikan. 4. Sering terjadi pertukaran pemegang program tanpa adanya serah terima tugas sehingga laporan tidak lengkap dan tidak tercatat. 5. Banyaknya pekerjaan rangkap yang dipegang oleh satu orang sehingga pekerjaan tidak optimal.

Pemecahan Masalah : 1.

Perlu

dilakukan

pemantapan

& penyamaan

persepsi tentang definisi

operasional berbagai bentuk pelaporan. 2.

Peran dokter & dokter gigi fungsional perlu dimaksimalkan untuk membantu tugas pimpinan dalam mengevaluasi laporan dari petugas sehingga data yang diberikan lebih akurat.

3.

Perlunya ketegasan dari pimpinan Puskesmas dalam mendisiplinkan petugas Puskesmas.

4.

Pimpinan

dan

petugas

Puskesmas

diharapkan

mengembangkan program-program inovatif lainnya.


lebih

kreatif

dalam


5.

275

Bimbingan tekhnik dari Dinas Kesehatan Kota Padang lebih diintensifkan pada pemegang program di puskesmas.

6.

Pencatatan dan pelaporan di puskesmas harus diarsipkan dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

IV.

BIDANG JAMSARKES Permasalahan

1.

Belum semua bangunan puskesmas/pustu yang rusak pasca gempa 30 September 2009 diperbaiki. Hal ini disebabkan belum ada anggaran untuk membangun/merehabilitasi semua bangunan-bangunan yang rusak. Hanya beberapa bangunan yang telah dibantu pembangunan baru/rehabilitasi baik oleh Bank Mandiri, Batamindo, PNPM, Pemerintah AS maupun dari dana DAK Tahun anggaran 2009 dan 2010.

2.

Dari Kegiatan Program Pengawasan Obat dan Makanan pada Seksi Kefarmasia tahun 2011, ditemukan beberapa kendala dilapangan, antara lain: 

Pengelolaan obat di apotek swasta masih belum memenuhi ketentuan Kepmenkes No. 1332 Tahun 2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.



Belum berjalannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 di Apotek serta pada jam buka apotek masih ada yang tidak mempunyai tenaga teknis farmasi dalam memberikan pelayanan obat kepada pasien.



Masih ditemukan toko obat yang melanggar Kepmenkes No. 1331 Tahun 2002 Tentang Pedagang Eceran Obat, misalnya tidak mempunyai Asisten



276

Apoteker sebagai penanggung jawab, menjual obat keras dan tidak mempunyai izin. 

Manajemen pengelolaan obat di puskesmas masih ada yang perlu ditertibkan dan penggunaan obat generik belum mencapai 100%.



Masih ada makanan minuman yang tidak

mempunyai label Sertifikat

Pangan Industri Rumah Tangga ( P-IRT) yang beredar di masyarakat. 

Masih ditemukan Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan dengan kode SP-IRT belum ditukar/diganti dengan (P-IRT).



Masih ditemukan toko makanan-minuman / swalayan /distributor menjual makanan-minuman yang kurang memperhatikan tanggal kadaluarsa dan rusak / tidak layak dikomsumsi ataupun makanan-minuman yang tidak memenuhi syarat / tidak ada izin edar.

3. Pada tahun 2011 pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jampersal belum optimal, hal ini dikarenakan keterlambatan keluarnya Perwako yang mengatur tentang pencairan dana Jamkesmas dan Jampersal serta tidak tercatat dengan baik kunjungan peserta Jamkesmas di wilayah puskesmas. 4.

Untuk akses dan mutu pelayanan yang telah diberikan di puskesmas masih kurang

dari target yaitu 15% yang telah ditetapkan berdasarkan cakupan

pelayanan yang telah diberikan dengan jumlah kunjungan selama 1 tahun = 146.805 jiwa (11,26%). 5. Untuk cakupan rujukan di puskesmas tahun 2011 sebanyak 52.900 kasus (36,03%) ini dapat disimpulkan bahwa angka rujukan di Strata I masih sangat tinggi. DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


277

6. Masih kurang optimalnya pencatatan dan pelaporan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Padang serta laporan bulanan yang masih tidak tepat waktu setiap tanggal 5 sehingga terganggunya administrasi pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Padang.

Pemecahan Masalah : 1. Dinas Kesehatan Kota Padang sudah melakukan usaha perbaikan terhadap bangunan rusak pasca gempa bumi

30 September 2009 baik melalui dana

APBD, APBN, DAK maupun bantuan donatur. Proposal untuk minta bantuan perbaikan juga sudah dibuat dan dikirimkan ke Kepmenkes dan lembaga donatur lainnya. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pengelola obat di apotek

swasta (APA) yang masih belum memenuhi ketentuan Kepmenkes No. 1332 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perizinan Apotek, serta melakukan sosialisasai PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Apotek sebagai tempat melakukan pekerjaan kefarmasian terus diupayakan pengelolaan obatnya dilakukan oleh apoteker sebagai penaggung jawab penuh. Setiap mutasi obat harus selalu dipantau oleh apoteker. Pemesanan obat harus menggunakan surat pesanan yang ditanda tangani oleh apoteker,untuk menghindari pemesanan obat palsu ( obat yang tidak punya izin edar ). Dari hasil supervisi Seksi Kefarmasian, kurangnya kehadiran apoteker dan asisten apoteker sebagai pelaksana teknis di apotek menyebabkan pengelolaan



278

obat diambil alih oleh pemilik apotek ( PSA ) yang memiliki latar belakang non farmasi, terutama apotek yang dulunya berstatus sebagai toko obat. Untuk pemantauan apotek tersebut perlu pengawasan secara berkala, terutama menertibkan kehadiran apoteker, asisten apoteker dan meningkatkan kinerja tenaga teknis farmasi tersebut agar membenahi manajemen apotek yang dikelolanya. Bagi Apotek yang melanggar ketentuan Kepmenkes tersebut diatas, diberikan peringatan atau teguran yang akhirnya sampai pada pencabutan Izin Apotek. 3. Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab toko obat tidak ada pada jam buka toko obat sehingga pengelolaan toko obat diambil alih oleh pemilik toko obat. Hal dengan

ini

menyebabkan

Kepmenkes

Obat, yaitu

pemilik

terjadinya

No. 1331 toko

obat

Tahun

pelanggaran 2002

melayani

yang tidak sesuai

tentang

Pedagang Eceran

penjualan

obat keras (Obat

Daftar G). Pembinaan dan pengawasan dari Seksi Kefarmasian terutama mendata toko obat yang tidak mempunyai izin operasional dan memberikan peringatan/ teguran pada toko obat yang belum mempunyai izin serta melakukan pelanggaran dalam pengelolaan obat, termasuk menegur Asisten Apoteker penanggung jawabnya, supaya hadir ke toko obat untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian. 4. Upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap & motivasi serta upaya manajerial dengan memberikan tuntunan kepada pemberi pelayanan dalam melakukan praktek pengobatan. Misalnya dengan memberlakukan pedoman pengobatan dasar, daftar obat esensial untuk pemilihan obat, DINAS KESEHATAN KOTA PADANG


279

menerapkan sistem pemantauan dan supervisi serta umpan balik terhadap penggunaan obat generik. 5. Melakukan penyuluhan dan menerbitan Sertifikat

Pangan Industri Rumah

Tangga (P-IRT), bagi industri rumah tangga yang belum mempunyai label tetapi telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat & Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.5.1.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). 

Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengelola industri rumah tangga

menyarankan kepada

yang masih memiliki Sertifikat Industri

Rumah Tangga Pangan dengan kode SP-IRT agar ditukar/diganti dengan (PIRT), sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat & Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.5.1.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). 

Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

sarana

distributor

makanan-minuman yang masih mengedarkan makanan-minuman yang telah kadaluarsa, rusak/tidak layak dikomsumsi ataupun makanan-minuman yang tidak memenuhi syarat / tidak ada izin edar. 

Agar program Jamkesmas dan Jampersal ditingkatkan sosialisasinya bagi lintas program dan lintas sector demi lancar dan validnya pencatatan dan pelaporannya

untuk

perencanaan

dan

pemecahan

masalah

ditahun

berikutnya. 

Agar pengelola Jamkesmas dan Jampersal dapat diberikan pelatihan dalam sistem pelaporan dan pendanaan dengan menggunakan sistem Klaim.





Agar

pengelola

program

Askes

Kemitraan/Jamkesda

280

meningkatkan

sosialisasinya bagi lintas program dan lintas sektor demi lancar dan validnya pencatatan dan pelaporannya untuk perencanaan dan pemecahan masalah ditahun berikutnya. 

Agar pelaporan laporan bulanan dan pencairan Klaim tepat waktu setiap bulannya sampai di Dinas Kesehatan Kota Padang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

V. BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN : 1. Cakupan imunisasi kontak pertama ( BCG, DPT 1 dan Polio 1 ) dan Kontak Lengkap ( Polio 4 dan Campak ) untuk Kota Padang sudah mencapai target dimana seluruh kelurahan sudah UCI ( 100 % ) . Akan tetapi kalau di break down per Puskesmas dan per kelurahan masih ada kelurahan yang belum UCI sehingga dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang baru 99 kelurahan ( 95,2 % ) yang UCI. Sedangkan 5 kelurahan ( 1 % ) lagi belum UCI. Kedepan diharapkan kegiatan untuk imunisasi berupa promosi dan koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi sehingga pencapaian UCI Kota Padang bisa lebih bagus lagi. 2. Cakupan imunisasi pada anak sekolah masih belum mencapai target ( 91,4 % ) belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan masih adanya beberapa sekolah dan orang tua murid yang menolak untuk pelaksanaan imunisasi ini. Untuk itu perlu sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak sekolah melalui komite sekolah dan dinas terkait. 3. Ditemukannya 1 kasus dipteri pada wilayah kerja Puskesmas Alai . Dari hasil pemeriksaan labor salah satu sample menunjukkan hasil positif positif . DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Dari


281

hasil pelacakan kelapangan diketahui bahwa anak tersebut status imunisasinya tidak lengkap. Kedepan perlu peningkatan kewaspadaan terhadap KLB Dipteri melalui peningkatan cakupan imunisasi DPT di seluruh wilayah posyandu. 4. Masih tingginya kasus gigitan HPR di Kota Padang, ( 398 kasus dimana 3 diantaranya meninggal ) hal ini disebabkan oleh masih tingginya populasi anjing serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi anjing. Kedepan diperlukan perhatian yang lebih serius lagi dengan meningkatkan sosialisasi penanganan rabies serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam penanganan anjing terutama anjing liar. 5. Menigkatnya jumlah kasus HIV/AIDS ( 64 Kasus dengan 13 kematian ) memerlukan perhatian yang serius tidak hanya bagi Dinas Kesehatan tetapi juga dari Rumah Sakit, sektor terkait, lintas agama, LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS

dan sebagainya. Sosialisasi tentang penyakit ini perlu lebih

ditingkatkan lagi untuk kewaspadaan dan pencegahan terjadinya peningkatan kasus HIV/AIDS serta peningkatan jasa konseling bagi masyarakat ( ODHA ) yang membutuhkannya. 6. Rendahnya cakupan penemuan penderita TB Paru ( 50,3 % ) tetapi BTA + yang ditemui sudah mencapai target yaitu

( 70.1 % ) masih dibawah standar

WHO ( 70 % ) . Kedepan penjaringan kasus TB Paru ini akan lebih ditingkatkan lagi

melalui peningkatan

kerjasama dengan dokter praktek swasta, Rumah

Sakit, PKK, Aisyiah, BP4 dan melalui pemeriksaan awal Calon Jemaah Haji, sehingga penemuan kasus TB Paru dengan BTA + akan lebih banyak. Dengan demikian diharapkan akan terjadi penurunan penularan TB Paru BTA positif.



282

Kemudian penderita yang sudah ditemukan dengan BTA + diberi tambahan makanan ( susu ) disamping OAT yang di berikan . 7. Masih adanya kasus – kasus PD3I seperti kasus positif campak dan diptheri. Kedepan akan lebih di tingkatkan kan integrasi dan kerjasama lintas program sehingga angka kasus bisa ditekan. 8. Pengisian laporan bulan STP bagi beberapa Puskesmas yang tidak lengkap, terutama PTM, sehingga tidak didapat gambaran kasus PTM pada Puskesmas tersebut. 9. Akses keluarga yang menggunakan air bersih masih rendah, baru

65,2 %

sedangkan target air bersih untuk perkotaan 84 % . Perumahan sehat di kota Padang 71,8 % dari target yang diharapkan ( 75 % ), Cakupan saluran Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) juga masih rendah yaitu baru 65,3 %. Kedepan diharapkan adanya peningkatan pencapaian dari indikator kesehatan lingkungan ini melalui kegiatan kelembagaan Pamsimas dan STBM di tingkat kelurahan 10. Pencapaian TTU dan TPM yang memenuhi syarat masih kurang dari target yang diharapkan, diharapkan untuk kedepan adanya peningkatan sosialisasi, promosi dari DKK, Pusjkesmas, Lintas Sektor, PKK serta lembaga lain nya sehingga jumlah TTU dan TPM yang memenuhi syarat bisa lebih ditingkatkan.



283

BAB IX PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang ini, berisi kebijakan dan Program yang selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011. Pada tahun ini, Dinas Kesehatan melaksanakan 52 kegiatan dalam 20 program untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan lainnya

kegiatan yang

dilaksanakan

dilaksanakan

oleh

dengan

Dinas

Kesehatan,

menjalin

kerja

sebagian

sama

dengan

organisasi lain serta pihak lain yang berkompeten. Pembangunan Kesehatan di Dinas Kesehatan tahun 2011 secara umum dapat berjalan dengan baik. Sebagian kegiatan tahun 2011 mempunyai kendala dan hambatan

pelaksanaan

kegiatannya,

antara

lain

terlambatnya

anggaran, keterbatasan tenaga dan sarana yang secara

pencairan

umum dapat

mengganggu pencapaian tingkat kinerja. Demikianlah laporan tahunan 2011 Dinas Kesehatan ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.


BAB I PENDAHULUAN. Millennium Development Goals (MDGs) adalah Komitmen. yang merupakan suatu kesepakatan dan kemitraan global untukmemperbaiki

Recommend Documents